• Home

  • Documents

  • peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai...
15

peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 2: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 3: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 4: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 5: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 6: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 7: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 8: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 9: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 10: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 11: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 12: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 13: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 14: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
Page 15: peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan

BUPATI SUMEDANG - peraturan.bpk.go.id

BUPATI SUMEDANG - peraturan.bpk.go.id

Documents
Irigasi - peraturan.bpk.go.id

Irigasi - peraturan.bpk.go.id

Documents
Konsep region dan kewilayahan

Konsep region dan kewilayahan

Education
BUPATI PRINGSEWU - peraturan.bpk.go.id nomor 11 … · c. pengkoordinasian dan pembinaan para Kepala Pekon dan Lurah di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

BUPATI PRINGSEWU - peraturan.bpk.go.id nomor 11 … · c. pengkoordinasian dan pembinaan para Kepala Pekon dan Lurah di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Documents
WALIKOTA KEDIRI - peraturan.bpk.go.id

WALIKOTA KEDIRI - peraturan.bpk.go.id

Documents
peraturan.bpk.go.id 14 2017-Tata... · Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik; Kepala Desa mengirimkan

peraturan.bpk.go.id 14 2017-Tata... · Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik; Kepala Desa mengirimkan

Documents
BUPATI BULUKUMBA - peraturan.bpk.go.id

BUPATI BULUKUMBA - peraturan.bpk.go.id

Documents
KATA PENGANTAR - puskim.pu.go.idpuskim.pu.go.id/wp-content/uploads/2018/04/09-Gedung-Kantor-Kepala... · Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan

KATA PENGANTAR - puskim.pu.go.idpuskim.pu.go.id/wp-content/uploads/2018/04/09-Gedung-Kantor-Kepala... · Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan

Documents
dengan - peraturan.bpk.go.id

dengan - peraturan.bpk.go.id

Documents
MENTERI KEUANGAN - peraturan.bpk.go.id

MENTERI KEUANGAN - peraturan.bpk.go.id

Documents
KUITANSI - peraturan.bpk.go.id

KUITANSI - peraturan.bpk.go.id

Documents
Kewilayahan Republik Indonesia

Kewilayahan Republik Indonesia

Documents
peraturan.bpk.go.id€¦ · Web viewLAMPIRAN . PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR. NOMOR 29 TAHUN 2015. TENTANG. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APBDESA. KEPALA

peraturan.bpk.go.id€¦ · Web viewLAMPIRAN . PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR. NOMOR 29 TAHUN 2015. TENTANG. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APBDESA. KEPALA

Documents
Pengembangan kewilayahan indonesia

Pengembangan kewilayahan indonesia

Education
JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN …

JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN …

Documents
peraturan.bpk.go.id · URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala UPT Klinik Kesehatan Hewan Pasal 6 Uraian Tugas Kepala UPT Klinik Kesehatan Hewan adalah : a. merencanakan program dan kegiatan

peraturan.bpk.go.id · URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala UPT Klinik Kesehatan Hewan Pasal 6 Uraian Tugas Kepala UPT Klinik Kesehatan Hewan adalah : a. merencanakan program dan kegiatan

Documents
 · 2020. 11. 27. · Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalarn pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 14. Staf

 · 2020. 11. 27. · Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalarn pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 14. Staf

Documents
peraturan.bpk.go.id...berdasarkan Peraturan Walikota ini dapat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal

peraturan.bpk.go.id...berdasarkan Peraturan Walikota ini dapat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal

Documents
NewSoft PDF Module - peraturan.bpk.go.id · Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan ... Kampanye adalah suatu

NewSoft PDF Module - peraturan.bpk.go.id · Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan ... Kampanye adalah suatu

Documents
BUPATI BANTUL - peraturan.bpk.go.id

BUPATI BANTUL - peraturan.bpk.go.id

Documents
BSN^ - peraturan.bpk.go.id

BSN^ - peraturan.bpk.go.id

Documents
Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas€¦ · Highlights Rencana Pembangunan Kewilayahan ... (HIV AIDS dan Malaria) 2. ... dan RAB --- meningkatkan kualitas program dan kegiatan serta

Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas€¦ · Highlights Rencana Pembangunan Kewilayahan ... (HIV AIDS dan Malaria) 2. ... dan RAB --- meningkatkan kualitas program dan kegiatan serta

Documents
BAB III ANALISIS SISTEM BERJALAN...8. Kepala dusun Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun

BAB III ANALISIS SISTEM BERJALAN...8. Kepala dusun Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun

Documents
peraturan.bpk.go.id · Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 3 Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala

peraturan.bpk.go.id · Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 3 Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala

Documents
BUPATI LAMPUNG SELATAN - peraturan.bpk.go.id LAMSE… · Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun dengan Surat Pengantar dari Kepala BKPL paling lambat 6 (enam) bulan sebelum

BUPATI LAMPUNG SELATAN - peraturan.bpk.go.id LAMSE… · Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun dengan Surat Pengantar dari Kepala BKPL paling lambat 6 (enam) bulan sebelum

Documents
STRATEGI METODE BINTER SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN …

STRATEGI METODE BINTER SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN …

Documents
peraturan.bpk.go.id...melaksanakan tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Dinas. Pasal 6 Puskesmas Entikong mempunyai fungsi pelayanan kesehatan strata per-tama, pemberdayaan masyarakat

peraturan.bpk.go.id...melaksanakan tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Dinas. Pasal 6 Puskesmas Entikong mempunyai fungsi pelayanan kesehatan strata per-tama, pemberdayaan masyarakat

Documents
peraturan.bpk.go.id...Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhenüan Kepala Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu

peraturan.bpk.go.id...Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhenüan Kepala Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu

Documents
Buku III. Pembangunan Berdimensi Kewilayahan Memperkuat

Buku III. Pembangunan Berdimensi Kewilayahan Memperkuat

Documents
- 1 - SALINAN - peraturan.bpk.go.id

- 1 - SALINAN - peraturan.bpk.go.id

Documents