• Home

  • Documents

  • New kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · Nota Kesepahaman antara Kernenterian Pariwisata dan Ekonomi...
8

New kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · Nota Kesepahaman antara Kernenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, tentang Pernanfaatan dan Pengembangan Data dan

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: New kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · Nota Kesepahaman antara Kernenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, tentang Pernanfaatan dan Pengembangan Data dan
Page 2: New kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · Nota Kesepahaman antara Kernenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, tentang Pernanfaatan dan Pengembangan Data dan
Page 3: New kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · Nota Kesepahaman antara Kernenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, tentang Pernanfaatan dan Pengembangan Data dan
Page 4: New kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · Nota Kesepahaman antara Kernenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, tentang Pernanfaatan dan Pengembangan Data dan
Page 5: New kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · Nota Kesepahaman antara Kernenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, tentang Pernanfaatan dan Pengembangan Data dan
Page 6: New kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · Nota Kesepahaman antara Kernenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, tentang Pernanfaatan dan Pengembangan Data dan
Page 7: New kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · Nota Kesepahaman antara Kernenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, tentang Pernanfaatan dan Pengembangan Data dan
Page 8: New kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · Nota Kesepahaman antara Kernenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, tentang Pernanfaatan dan Pengembangan Data dan

jdih.esdm.go.idjdih.esdm.go.id/peraturan/Permen ESDM No. 39 Thn 2017.pdf · pernanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana climaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan

jdih.esdm.go.idjdih.esdm.go.id/peraturan/Permen ESDM No. 39 Thn 2017.pdf · pernanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana climaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan

Documents
Fiji - kemenpar.go.id · Kelompok Kerja akan membentuk rencana prosedur dan program rekomendasi kerja sama untuk mencapai tujuan kerja sama tersebut melalui badan kompeten sebagaimana

Fiji - kemenpar.go.id · Kelompok Kerja akan membentuk rencana prosedur dan program rekomendasi kerja sama untuk mencapai tujuan kerja sama tersebut melalui badan kompeten sebagaimana

Documents
KEPARIWISATAAN T E R P A D U - kemenpar.go.id...sepuluh provinsi, 12 Destinasi Pariwisata Nasional, dan 20 KSPN, sekaligus menjadi kebijakan operasional pelaksanaan Ripparnas dan arahan

KEPARIWISATAAN T E R P A D U - kemenpar.go.id...sepuluh provinsi, 12 Destinasi Pariwisata Nasional, dan 20 KSPN, sekaligus menjadi kebijakan operasional pelaksanaan Ripparnas dan arahan

Documents
- 2- - kemenpar.go.id...KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Kementerian/Badan

- 2- - kemenpar.go.id...KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Kementerian/Badan

Documents
SALINAN - kemenpar.go.id Nomor 1 Tahun 2017 tentang... · Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus ... Pemeriksaan Pengelolaan dan ... Pengadaan Barang/Jasa

SALINAN - kemenpar.go.id Nomor 1 Tahun 2017 tentang... · Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus ... Pemeriksaan Pengelolaan dan ... Pengadaan Barang/Jasa

Documents
Audit Board of Indonesia · 2016. 3. 23. · Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pernanfaatan Insentif

Audit Board of Indonesia · 2016. 3. 23. · Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pernanfaatan Insentif

Documents
jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/1571887447perda-nomor-8-tahun... · Walikota dan atau Carnat melakukan monitoring terkait dengan peruntukan dan pernanfaatan

jdih.pekanbaru.go.idjdih.pekanbaru.go.id/downloadProdukhukum/1571887447perda-nomor-8-tahun... · Walikota dan atau Carnat melakukan monitoring terkait dengan peruntukan dan pernanfaatan

Documents
Cakupan Aktivitas Pariwisata dalam - kemenpar.go.id filemetodologi dan tahapan penyusunan yang sesuai dengan standar int ernasional. Buku ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan dan

Cakupan Aktivitas Pariwisata dalam - kemenpar.go.id filemetodologi dan tahapan penyusunan yang sesuai dengan standar int ernasional. Buku ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan dan

Documents
KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA - kemenpar.go.id...2. Penampilan Angklung kolaborasi kurang lebih 30 seniman dari Saung Angklung Udjo dan House of Angklung menampilkan rangkaian lagu

KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA - kemenpar.go.id...2. Penampilan Angklung kolaborasi kurang lebih 30 seniman dari Saung Angklung Udjo dan House of Angklung menampilkan rangkaian lagu

Documents
Rencana Strategis - kemenpar.go.id · RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019 1 RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI

Rencana Strategis - kemenpar.go.id · RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019 1 RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI

Documents
kemenpar.go.id€¦ · PEMBANGUNAN HOMESTAY DAN TOILET PUBLIK DI DESTINASI PARIWISATA TERPILIH DALAM RANGKA PROGRAM SEJUTA RUMAH Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh delapan bulan

kemenpar.go.id€¦ · PEMBANGUNAN HOMESTAY DAN TOILET PUBLIK DI DESTINASI PARIWISATA TERPILIH DALAM RANGKA PROGRAM SEJUTA RUMAH Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh delapan bulan

Documents
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA - kemenpar.go.id KINERJA SEKRETARIAT... · misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA - kemenpar.go.id KINERJA SEKRETARIAT... · misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban

Documents
SALINAN - kemenpar.go.id · Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang merupakan dokumen perencanaanuntukperiode5(lima)tahun;dan 2. Perencanaan jangka pendek, berupa Rencana Kerja

SALINAN - kemenpar.go.id · Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang merupakan dokumen perencanaanuntukperiode5(lima)tahun;dan 2. Perencanaan jangka pendek, berupa Rencana Kerja

Documents
LANDASAN FILOSOFIS DAN SEJARAH PERKEMBANGAN …kemenpar.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_all/Art_19-Landasan... · Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari bahasa

LANDASAN FILOSOFIS DAN SEJARAH PERKEMBANGAN …kemenpar.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_all/Art_19-Landasan... · Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari bahasa

Documents
Scanned by TapScanner - UNIVERSITAS BENGKULUrepository.unib.ac.id/20491/1/2. Jurnal AKSES Vol.5 No.2.pdf · pembelajaran tentang pernanfaatan sarana dan prasarana oleh tim pembina

Scanned by TapScanner - UNIVERSITAS BENGKULUrepository.unib.ac.id/20491/1/2. Jurnal AKSES Vol.5 No.2.pdf · pembelajaran tentang pernanfaatan sarana dan prasarana oleh tim pembina

Documents
FREE - surabaya.bpk.go.id · Pernanfaatan Tribun keliling stadion untuk diluar kegiatan sepak bola dan hanya diperbolehkan untuk kegiatan sosial dan/atau komersial yang tidak menimbulkan

FREE - surabaya.bpk.go.id · Pernanfaatan Tribun keliling stadion untuk diluar kegiatan sepak bola dan hanya diperbolehkan untuk kegiatan sosial dan/atau komersial yang tidak menimbulkan

Documents
KATA PENGANTAR - kemenpar.go.id · Keberadaan para perajin dengan produk-produknya ... Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan D.I. Yogyakarta. Adapun jenis kerajinan

KATA PENGANTAR - kemenpar.go.id · Keberadaan para perajin dengan produk-produknya ... Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan D.I. Yogyakarta. Adapun jenis kerajinan

Documents
kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · persiapan, pelaksanaan, dan pertunjukan kegiatan Program Eagle Awards Documentary Competition Tahun 2014 yang terkait dengan bidang pariwisata

kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · persiapan, pelaksanaan, dan pertunjukan kegiatan Program Eagle Awards Documentary Competition Tahun 2014 yang terkait dengan bidang pariwisata

Documents
kemenkumham.go.id · Peraturan Menteri Keuangan RI No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan., Pernanfaatan, Penghpausan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

kemenkumham.go.id · Peraturan Menteri Keuangan RI No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan., Pernanfaatan, Penghpausan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Documents
PEMANDU TERI - kemenpar.go.id SKK Krida.pdfterapung, Kuin, dan sejenisnya). o Kesenian; contoh : kesenian angklung, kesenian sasando, kesenian reog, dsb. 3) Daya tarik wisata hasil

PEMANDU TERI - kemenpar.go.id SKK Krida.pdfterapung, Kuin, dan sejenisnya). o Kesenian; contoh : kesenian angklung, kesenian sasando, kesenian reog, dsb. 3) Daya tarik wisata hasil

Documents
PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA - kemenpar.go.id...ANGELA R KURLENITANOESOEDIB UKARJO Karir: • Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan – Des 2018 s.d Sekarang. • Plt

PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA - kemenpar.go.id...ANGELA R KURLENITANOESOEDIB UKARJO Karir: • Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan – Des 2018 s.d Sekarang. • Plt

Documents
KATA PENGANTAR - kemenpar.go.id I.pdf · merupakan hasil kerjasama antara Pusat Data dan Informasi, Kementerian ... faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata

KATA PENGANTAR - kemenpar.go.id I.pdf · merupakan hasil kerjasama antara Pusat Data dan Informasi, Kementerian ... faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata

Documents
SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG …kemenpar.go.id/userfiles/PERMEN PAR No_6 THN 2015 ttg ORGANISA… · TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DENGAN

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG …kemenpar.go.id/userfiles/PERMEN PAR No_6 THN 2015 ttg ORGANISA… · TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DENGAN

Documents
OverviewProgram - kemenpar.go.id · 2020. 7. 15. · pelayanan prima dan protokoler dalam penyelenggaraan pelatihan. Agenda Inti • Diarahkan pada pemahaman Peserta terkait dengan

OverviewProgram - kemenpar.go.id · 2020. 7. 15. · pelayanan prima dan protokoler dalam penyelenggaraan pelatihan. Agenda Inti • Diarahkan pada pemahaman Peserta terkait dengan

Documents
2 LAKIP - kemenpar.go.id€¦ · Pariwisata (LAKIP) Tahun 2015 merupakan wujud pertanggungjawaban Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri dalam mencapai misi dan tujuan

2 LAKIP - kemenpar.go.id€¦ · Pariwisata (LAKIP) Tahun 2015 merupakan wujud pertanggungjawaban Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri dalam mencapai misi dan tujuan

Documents
Purbalingga · menyusun berita acara pemeriksaan; menyusun berita acara serah terima; merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pernanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan

Purbalingga · menyusun berita acara pemeriksaan; menyusun berita acara serah terima; merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pernanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan

Documents
PENGGABUNGAN PETUNJUK TEKNIS DAN RALAT PETUNJUK …kemenpar.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_all/Penggabungan... · kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan,

PENGGABUNGAN PETUNJUK TEKNIS DAN RALAT PETUNJUK …kemenpar.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_all/Penggabungan... · kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan,

Documents
LAMPIRAN - kemenpar.go.id€¦ · LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 ... -2- B. Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi

LAMPIRAN - kemenpar.go.id€¦ · LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 ... -2- B. Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi

Documents
REDD-Monitor · 2018. 8. 28. · c. Perpanjangan izin pernanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan d. Restorasi

REDD-Monitor · 2018. 8. 28. · c. Perpanjangan izin pernanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan d. Restorasi

Documents
kependudukancapil.jakarta.go.idPelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertlb dan tera melalui aplikasi Sistem Inforrnasi Ad ministrasi Kependudukan (SIAK). Program Sadar Pernanfaatan

kependudukancapil.jakarta.go.idPelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertlb dan tera melalui aplikasi Sistem Inforrnasi Ad ministrasi Kependudukan (SIAK). Program Sadar Pernanfaatan

Documents