Nec 2015_ahfad Ulhidayati_universitas Brawijaya Malang_food Security And

Regenerasi Tani Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan

FOOD SECURITY AND FOOD SELF-SUFFICIENCY : THE

POLICY STRATEGIES TO BE AN AGRICULTURE WORLD

CLASS COUNTRY

Ahfad Ulhidayati1*, Rabitha Almas Fasya1

1) Teknologi Hasil Pertanian, FTP Universitas Brawijaya Malang

*Penulis korespondensi, email: [email protected]

PENDAHULUAN

Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa,

apabila kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi maka

malapetaka oleh karena itu perlu usaha secara

besar-besaran, radikal, dan revolusioner

-Ir.Soekarno-

Pernyataan oleh Presiden pertama Ir.Soekarno di atas dapat diartikan bahwa

pangan merupakan sumber kekuatan dan sumber kelemahan dari suatu bangsa.

Pangan menjadi sumber kekuatan ketika kebutuhannya mampu dipenuhi sendiri

dengan produk lokal, tetapi sebaliknya pangan menjadi kelemahan suatu bangsa

ketika pemenuhan kebutuhannya tidak mampu ditangani sendiri dan bergantung

pada negara lain melalui kebijakan impor, seperti yang dilakukan di negara

Indonesia.

Swasembada pangan sendiri merupakan capaian peningkatan ketersediaan

pangan dengan wilayah nasional. Swasembada pangan pada suatu negara dikatakan

berhasil apabila bangsa tersebut dapat mandiri dalam hal ketahanan pangan yang

terpenuhi bahkan mampu mencapai surplus. Jika membicarakan tentang

swasembada pangan, maka kaitannya sudah bukan lagi merupakan wacana para

petani, namun hal tersebut sudah termasuk wacana negara, yang artinya masalah

tersebut lebih tertuju pada kebijakan pemerintah yang diterapkan. Kekuatan negara

berdasar dari kebijakan yang diterapkan, seharusnya mampu untuk dipertahankan

dan dijalankan dengan konsisten. Hal itu dapat membantu pemerintah sebagai acuan


dan landasan dalam menerapkan kesinambungan antar kebijakan tiap tahunnya.

Contohnya pemerintah akan melakukan swasembada untuk beras di tahun 2017

namun, ketika pelaksanaan pada tahun 2015 terjadi permasalahan produktivitas gula

yang rendah akibat keterbatasan lahan dan berdampak pada ketidakpenuhan

kebutuhan gula lokal, sehingga beralih ke swasembada gula dan meninggalkan

kesan pemerintah tidak konsisten dan berkesinambungan dalam pelaksanaan

kebijakan yang telah dibuat tersebut. Kondisi lama yang tidak dipertahankan

menyebabkan adanya tumpang-tindih swasembada antar komoditas dan berakibat

tidak tercapainya swasembada berkelanjutan seperti yang diinginkan. Berkenaan

dengan keadaan terkini dari sektor pertanian, maka diperlukan adanya revitalisasi

kebijakan oleh pemerintah agar tercapai swasembada pangan berkelanjutan.

ISI

A. KEBIJAKAN MENGENAI KETERSEDIAAN LAHAN

Lahan persawahan secara signifikan terus menurun akibat teralihkan dengan

aneka kepentingan non-pertanian, seperti permukiman dan industri. Hal ini

dikarenakan pemerintah dan pihak lainnya tampak terlihat memandang sebelah

mata sektor pertanian. Padahal konsumsi nasional, sebagai konsekuensi

pertambahan penduduk yang terus meningkat.

Ketersediaan lahan yang semakin menurun dan desakan penduduk

merupakan faktor yang sangat mempengaruhi. Lahan, merupakan faktor yang

sangat fundamental dikarenakan merupakan tempat tumbuh bagi, kenaikan

penggunaan lahan tanaman tertentu pastinya akan menurunkan luasan lahan untuk

tanaman lainnya. Selain faktor kepemilikan luas lahan yang kecil, kemerosotan luas

lahan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi. Saat ini, konversi lahan

pertanian telah mencapai 100.000 ha/tahun, sedangkan kemampuan pemerintah

dalam menciptakan lahan baru hanya maksimal 30.000 ha, sehingga setiap tahun

justru terjadi pengurangan lahan pertanian. Jumlah lahan yang semakin menurun

menyebabkan terjadinya kompetisi lahan antar komoditas. Petani tentu akan

memilih komoditas yang paling menguntungkan, risikonya kecil, biaya

produksinya terjangkau, dan pasarnya menjanjikan.


Menurut kami sebaiknya pemerintah mengkonsentrasikan pertanian ke luar

pulau jawa sebagai salah satu alternatifnya dan membatasi konversi lahan pertanian

ke non pertanian.

B. KEBIJAKAKAN SUBSIDI

Kebijakan pemerintah yang saat ini hanya memberikan subsidi sebesar 60

trilyun, dimana 80% teralokasikan untuk subsidi pupuk, dan sisanya untuk kredit,

bibit, irigasi, cenderung menyebabkan ketidakefektifan karena hasil tersebut lebih

menguntungkan pihak petani dengan lahan besar yang memiliki kekuasaan,

sedangkan petani kecil malah tidak bisa menikmati hasil, padahal petani kecil di

Indonesia jumlahnya lebih dominan. Seharusnya anggaran tersebut direalokasi

pada pemberdayaan kemampuan petani, peningkatan teknologi, fasilitas

industrialisasi pedesaan. Subsidi seharusnya lebih diarahkan ke petani untuk

meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian sehingga pada akhirnya

kesejahteraan para petani bisa tercapai.

C. KEBIJAKKAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Kebijakan pemerintah yang lebih memilih menggunakan teknologi dan riset

yang dihasilkan oleh negara lain menjadikan negara kita jauh dari kata mandiri.

Seperti kasus dimana pemerintah lebih memilih melakukan impor benih padi

hibrida dari China daripada menggunakan produk hasil temuan dari lembaga riset

dan perguruan tinggi Indonesia dengan alasan masalah standarisasi. Hal tersebut

menjadikan potensi teknologi lokal semakin terpuruk dan semakin tidak

berkembang. Pemerintah seharusnya memberikan dukungan dan lebih

memfasilitasi teknologi dan inovasi pertanian karya anak bangsa, meningkatkan

potensi akademisi di bidang pertanian, serta meningkatkan upaya standarisasi

dalam rangka mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

D. KEBERLANJUTAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN

SWASEMBADA KOMODITI YANG PERLU UNTUK DIPRIORITASKAN

Harapan pemerintah untuk melaksanakan swasembada pada beberapa

komoditi sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan. Salah satu


penyebabnya adalah ketergantungannya pada impor. Pemerintah diyakini tidak

mampu mewujudkan swasembada pangan, terutama komoditas padi, jagung,

kedelai, gula, serta daging sapi dan malah tergantung dengan impor untuk

memenuhinya. Selanjutnya, kondisi ini diperparah oleh ketidakseriusan pemerintah

untuk membangun sektor pertanian. Akibatnya, mayoritas petani Indonesia masih

berada di bawah garis kemiskinan.

Selain itu, fakta menunjukan bahwa kecenderugan harga komoditi impor

yang lebih murah dibandingkan komoditi domestik. Murahnya komoditi impor

dikarenakan produksi yang melipah akibat kemajuan teknologi sehingga produsen

tidak membutuhkan SDM dalam jumlah banyak dan meminimalisir biaya

pembayaran jasa. Dengan produksi yang melimpah, untuk harga jual yang murah

dapat menutupi biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani.

Menurut kami, pemerintah harus menitikberatkan pada satu atau dua

komoditi yang menjadi unggulan untuk dikembangkan. Apabila pemerintah ingin

fokus pada swasembada beras dan jagung, maka dua komoditi inilah yang perlu

ditingkatkan produksinya. Pemerintah juga perlu melihat komoditi yang

kemungkinan bersubstitusi dalam penggunaan lahan yang sama. Misalnya,

karakteristik antara tanaman kedelai dan jagung yang viabilitasnya sama-sama pada

wilayah kering, sehingga apabila tanaman kedelai yang diprioritaskan maka

produksi dari tanaman jagung sudah pastinya akan menurun, dengan demikian

pemerintah harus memprioritaskan komoditi dengan karakteristik yang hampir

sama. Kondisi anggaran yang minim, mengharuskan pemerintah memfokuskan

pada komoditi tertentu untuk diswasembadakan. Melihat kondisi bahwa pangan

utama masyarakat Indonesia sebagian besar adalah beras, menurut kami komoditi

yang paling layak dan harus untuk ditingkatkan adalah padi dan jagung.

Alasan harus dikembangkannya tanaman padi dan jagung adalah

ketersediaan lahan yang baik dengan aternatif pengembangannya di wilayah

Indonesia bagian barat yang subur diprioritaskan untuk pengembangan tanaman

padi, sedangkan wilayah Indonesia tengah dan sebagian wilayah timur untuk

pengembangan jagung. Selain tidak berkompetisi satu sama lain, pengembangan

keduanya juga dapat saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa konsumsi beras


sebagai makanan pokok dapat digantikan oleh jagung, dengan demikian produksi

pertanian yang diperoleh akan maksimal dan tidak melepas komoditas yang

lainnya, dalam hal ini tetap dalam pengontrolan pemerintah dan partisi lainnya

dalam hal pengingkatan produksi.

Beras merupakan suatu komoditas yang menguasai hajat hidup rakyat

Indonesia, dimana 90% penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai makanan

pokoknya, basis industri strategis perekonomian nasional, serta instrumen untuk

menjaga kestabilan dan keamanan pangan rakyat Indonesia. Kegagalan dalam

penyediaan beras sebagai pangan utama dapat menimbulkan implikasi sosial politik

yang sangat mahal.

Jagung juga merupakan salah satu komoditi potensial untuk dikembangkan.

Tanaman ini, mempunyai adaptasi yang luas dan relatif mudah dibudidayakan,

sehingga komoditas ini ditanam oleh petani di Indonesia pada lingkungan fisik dan

sosial-ekonomi yang sangat beragam. Pengembangan wilayah timur Indonesia

sebagai basis komoditi ini sangat diperlukan. Data menunjukan bahwa,

ketersediaan lahan untuk pengembangan jagung masih sangat besar yaitu sebesar

43,10 persen dari lahan yang cocok belum digunakan. Potensi lahan tersebut

sebagian besar berada pada Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Dengan

kedua wilayah yang berbeda ini diharapkan produksi yang dihasilkan akan

maksimal dikarenakan penggunaan lahan yang berbeda tempat.

Mengenai swasembada daging, berdasarkan data statistik menunjukan

bahwa konsumsi daging masyarakat Indonesia tercatat hanya mengkonsumsi 1,8

kg/kapita. Konsumsi daging berfrekuensi sangat kecil bila dibandingkan dengan

beras atau komoditi lainnya. Kebutuhan akan daging sapi di Indonesia hanya

menjadi kebutuhan sekunder bahkan tersier. Mencermati kondisi yang demikian,

kebijakan untuk swasembada daging perlu dicermati kembali. Oleh karena itu,

menurut kami tanpa swasembada daging pun tak menjadi masalah dan seharusnya

komoditi yang dipenuhi sebaiknya komoditi yang menjadi kebutuhan utama atau

yang paling mendesak saja.


E. KEBIJAKAN SWASEMBADA ABSOLUT VS IMPOR

Kondisi antara ketersediaan lahan yang semakin berkurang, tekanan

penduduk yang semakin tinggi, serta kebutuhan akan bahan pangan yang semakin

tinggi dan beragam memunculkan sebuah pertanyaan tentang Apa yang seharusnya

dilakukan pada komoditi yang harusnya diswasembadakan?. Terdapat dua cara

pandangan untuk mencapai swasembada. Cara pertama yang dikenal dengan

swasembada absolut yakni kebutuhan akan konsumsi suatu negara dipenuhi dari

produksi dalam negeri dan cara kedua yaitu swasembada dengan memenuhi

kebutuhan dalam negeri melaui kegiatan impor.

Apabila dihubungkan dengan konsep ketahanan pangan, maka negara

Singapura dengan luas negara yang kecil mampu memenuhi ketahanan pangannya.

Adanya faktor keterbatasan lahan, menyebabkan Singapura menggunakan konsep

swasembada yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan yang sulit melalui produksi

di negaranya maka impor merupakan jalan keluarnya. Jika menalaah lebih lanjut,

ternyata swasembada absolut kurang memberi dampak positif, karena berbiaya

mahal dan mengekang atau membatasi hak-hak petani untuk menanam tanaman

pilihannya.

Penelitian yang dilakukan Gao (2010) yang berjudul Discussion on Issues

of Food Security Based on Basic Domestic Self-Sufficiency menunjukan bahwa

ketahanan pangan adalah jaminan dasar bagi keamanan nasional. Untuk China,

sebuah negara yang memegang populasi terbesar di dunia, keamanan pangan lebih

jelas masalah penting yang menyangkut keamanan, perbaikan ekonomi,

kebahagiaan, dan jaminan sosial. Namun, di bawah kondisi globalisasi ekonomi,

ada argumen yang berbeda mengenai apakah ketahanan pangan China harus

didasarkan pada dasar negeri swasembada atau harus diganti dengan impor. Pada

esai ini akan menyatakan bahwa kepatuhan terhadap strategi ketahanan pangan

"memuaskan dasar negeri swasembada" adalah pilihan yang diperlukan.

Salah satu solusi dalam membangun sektor pertanian ke arah yang lebih

baik adalah dengan fokus pada beberapa komoditi unggulan serta berpotensi yang

ingin dikembangkan dan mengimpor terhadap komoditi yang belum bisa

dikembangkan secara optimal. Berdasarkan tulisan ini, bukan berarti kami


mendukung impor, akan tetapi, dengan fokus pada komoditi tertentu, maka hasil

yang diperoleh dapat menutupi impor tersebut. Hasil maksimal yang diperoleh akan

dipergunakan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk impor komoditi

lainnya. Pemerintah dan masyarakat juga harus berusaha terus menerus untuk

mengembangkan teknologi dan sarana prasarana yang mendukung guna mengatasi

kendala lahan dan lainnya serta meningkatkan produktivitasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Jalal Salem dan Mojtaba Mojaverian (2013)

yang berjudul The Study of Food Import Capacity Effects on Rural

Households'Food Security in Iran tentang manfaat penggunaan ekspor produktif

sumberdaya potensial yang dialokasikan untuk menutupi impor suatu komoditi dan

dilakukan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan

dalam jangka panjang. Penelitian ini menjelaskan bahwa pendapatan Iran yang

tinggi dari sumber daya migas digunakan untuk menutupi impor bahan pangan di

negara tersebut. Pada pelaksanaannya, kebijakan impor dilakukan hanya berlaku

jika produksi dalam negeri belum mampu untuk mencukupi kebutuhan, dan diikuti

dengan pengembangan teknologi guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut, seharusnya Indonesia bisa mencontoh hal

yang dilakukan Negara Iran. Memang nilai dari potensi yang didapat dari migas

cukup berbeda dengan hasil pertanian. Namun, apa salahnya dengan memusatkan

pada komoditi tertentu agar dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga

dengan nantinya surplus yang diperoleh dapat menutupi impor bahan pangan

lainnya, sehingga kebutuhan akan bahan pangan masyarakat Indonesia dapat

terpenuhi. Ini hanya bisa dilakukan jika semua pihak baik pemerintah maupun

masyarakat saling mendukung satu sama lain. Adanya kesungguhan untuk

pencapaian yang ditopang oleh dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

dibarengi dengan pemilihan metode yang tepat, pencapaian swasembada jelas

tinggal menunggu waktu untuk diwujudkan.


PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa swasembada

pangan perlu dilakukan karena bertujuan memenuhi kebutuhan pangan secara

mandiri dan tidak ketergantungan dari pihak lain, akan tetapi melihat kendala

keterbatasan lahan dan berbagai faktor lainnya sekarang ini swasembada beberapa

bahan pangan tersebut menjadi sangat tidak mungkin untuk dilakukan ke depannya.

5 Kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah diantaranya, pertama

kebijakan dalam mengkonsentrasikan lahan pertanian keluar pulau Jawa dan juga

membatasi tingkat konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Kedua, kebijakan

dalam merealokasi anggaran pada pemberdayaan kemampuan petani, peningkatan

teknologi, fasilitas industrialisasi pedesaan sehingga terarah untuk meningkatkan

produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Ketiga, kebijakan dalam memberikan

dukungan untuk meningkatkan potensi akademisi di bidang pertanian serta lebih

memfasilitasi teknologi dan inovasi pertanian karya anak bangsa, juga

meningkatkan upaya standarisasi dalam rangka mencapai swasembada pangan

berkelanjutan. Keempat, kebijakan akan swasembada absolut yang tidak mutlak

harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal,

dan nantinya surplus yang diperoleh akan menutupi impor komoditi lainnya.

Kemudian yang terakhir keberlanjutan antara kebijakan pemerintah dan

memprioritaskan swasembada komoditi tertentu yang meiliki dampak krusial,

dengan pemfokusan pemerintah pada satu atau dua komoditi perlu dilakukan.

Pemanfaatan kendala yang ada, akan menghasilkan produksi yang maksimal guna

tercapai swasembada bahan pangan tertentu. Selain itu ,untuk mewujudkan

swasembada suatu komoditi, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan

petani dalam hal ini ketersediaan sarana dan prarasarana yang mendukung, dan

kebijakan yang mendukung petani.


REFERENSI

Badan Pusat Statistik Nasional. 2014. Data Konsumsi dan Pengeluran. Diakses 12

Mei 2015.

.

Badan Pusat Statistik Nasional. 2014. Pengunaa Lahan. Diakses 12 Mei 2015.

.

Borthon, R. 2015. Swasembada Pangan dan Peran Perempuan di Bidang

Pertanian. Diakses 12 Mei 2015.

.

Fiki, A. 2013. Konsumsi Daging RI Cuma 18 Kg Kalah dari Malaysia dan Filipina.

Diakses 13 Mei 2015. .

Gao, S. 2010. Discussion on Issues of Food Security Based on Basic Domestic Self-

Sufficiency. Asian Social Science, Vol 6, No 11 (2010). Diakses 15 Mei 2015.

.

Jiang, L., X. Deng, and K. C. Seto. 2013. The impact of urban expansion on

agricultural land use intensity in China. Elsivier, Land Use Policy 35 (2013)

33-39. Diakses 14 Mei 2015.

.

Salem, J. and M. Mojaverian. 2013. The Study of Food Import Capacity Effects on

Rural Households' Food Security in Iran. International journal of Agronomy

and Plant Production, Vol 4 (6), 1234 - 1240, 2013. Diakses 14 Mei 2015.

.

Smith, P. 2010. Competition for Land. Royal society publishing. Diakses 14 Mei

2015.

.

Tambunan. 2008. Ketahanan Pangan di Indonesia, Mengidentifikasi Beberapa

Penyebab. Diakses 15 Mei 2015. .


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri Anggota 1

1. Nama Lengkap Ahfad Ulhidayati

2. Jenis kelamin P

3. Prodi Studi Ilmu dan Teknologi Pangan

4. NIM 125100501111008

5. Tempat dan Tanggal Lahir Merauke, 06 November1994

6. E-mail [email protected]

7. Nomor Telepon/HP 0823

8. Riwayat pendidikan SD Inpres Polder Merauke (2000-2006)

SMP Negeri 1 Merauke (2006-2009)

SMA Negeri 1 Merauke (2009-2012)

Malang, 18 Mei 2015

Pengusul,

(Ahfad Ulhidayati)

2. Identitas Diri Anggota 2

1. Nama Lengkap Rabitha Almas Fasya

2. Jenis kelamin P

3. Prodi Studi Ilmu dan Teknologi Pangan

4. NIM 125100500111010

5. Tempat dan Tanggal Lahir Balikpapan, 13 September1994

6. E-mail [email protected]

7. Nomor Telepon/HP 085655668511

8. Riwayat Pendidikan SD Negeri 005 Rapak Balikpapan

(2000-2006)

SMP Negeri 3 Peterongan Jombang

(2006-2009)

SMA Darul Ulum 2 Jombang/IPA

(2009-2012)

Malang, 18 Mei 2015

Pengusul,

(Rabitha Almas Fasya)


SCAN KARTU MAHASISWA

Documents

Nec 2015_ahfad Ulhidayati_universitas Brawijaya Malang_food Security And