Embed Size (px)
Citation preview
NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION (NDC) PERTAMA REPUBLIK INDONESIA
1. KONTEKS NASIONAL
Indonesia merupakan negara yang sedang bertumbuh dengan demokrasi yang stabil dan
populasi keempat terbanyak di dunia. Walaupun pertumbuhan ekonomi masih terus meningkat
selama dekade terakhir, sekitar 11% populasi Indonesia masih berada di bawah garis
kemiskinan. Untuk mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Indonesia memproyeksikan
pembangunan ekonomi setidaknya mencapai 5% per tahun untuk menurunkan laju kemiskinan
di bawah 4% di tahun 2025 sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang, antara lain
“bahwa setiap orang berhak memperoleh hidup yang layak dan sehat”. Mengingat dampak
perubahan iklim mulai dirasakan, Indonesia masih terus mencari keseimbangan pembangunan
di masa kini dan masa datang serta prioritas pengentasan kemiskinan.
Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia mencanangkan target penurunan emisi GRK sebesar
26% di tahun 2020, dan sampai dengan 41% apabila terdapat dukungan internasional,
dibandingkan terhadap skenario business as usual di tahun 2020. Pemerintahan Indoesia saat
ini, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah menentukan 9 (sembilan) aksi prioritas
pembangunan nasional yang dituangkan melalui Nawa Cita. Nawa Cita melingkupi antara lain
melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara,
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Misi Nawa Cita tersebut sejalan
dengan komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,
dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai satu prioritas yang terintegrasi dan lintas-
sektoral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Mengingat posisi penting Indonesia secara geografis dalam global ocean conveyor belt
(thermohaline circulation), negara kepulauan terbesar dan hutan hujan tropisnya yang kaya
akan keanekaragaman hayati, tingginya cadangan nilai karbon dan sumber daya energi dan
mineral, Indonesia dikenal akan perannya dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Namun,
Indonesia juga rentan terhadap bencana alam yang akan diperparah dengan terjadinya
perubahan iklim, terutama di daerah dataran rendah di seluruh nusantara. Oleh karena itu
Indonesia memandang bahwa upaya komprehensif adaptasi dan mitigasi berbasis lahan dan
laut sebagai sebuah pertimbangan strategi dalam mencapai ketahanan iklim terkait pangan, air
dan energi.
2
Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia menguraikan transisi Indonesia menuju
masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim. NDC tersebut menggambarkan
peningkatan aksi dan kondisi yang mendukung selama periode 2015-2019 yang akan menjadi
landasan untuk menentukan tujuan lebih ambisius setelah tahun 2020, yang akan berkontribusi
dalam upaya untuk mencegah kenaikan termperatur global sebesar 20C dan mengejar upaya
membatasi kenaikan temperature global sebesar 1.50C dibandingkan masa pra-industri. Untuk
periode 2020 dan seterusnya, Indonesia memandang pencapaian ketahanan iklim kepulauan
merupakan sebuah hasil dari pelaksanaan program adaptasi-mitigasi dan strategi penurunan
risiko bencana yang komprehensif. Indonesia telah menentukan tujuan ambisius mengenai
konsumsi dan produksi keberlanjutan terkait pangan, air dan energi. Tujuan ini akan dapat
dicapai melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, memperbaiki layanan dasar
kesehatan dan pendidikan, inovasi teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
2. MITIGASI
Menurut dokumen Second National Communication tahun 2010, emisi gas rumah kaca (GRK)
Indonesia diperkirakan sebesar 1.8 GtCO2e di tahun 2005. Angka ini menunjukkan peningkatan
sebesar 0.4 GtCO2e dibandingkan tahun 2000. Sumber emisi paling besar (63%) berasal dari
kegiatan alih guna lahan serta kebakaran hutan dan lahan, sedangkan konsumsi bahan bakar
minyak menyumbangkan emisi GRK sebesar 19% dari total emisi. Berdasarkan dokumen First
Biennial Update Report (BUR) yang telah disampaikan kepada UNFCCC pada bulan Januari
2016, emisi GRK nasional adalah sebesar 1.453 GtCO2e di tahun 2012, yang menunjukkan
peningkatan sebesar 0.452 GtCO2e dari tahun 2000. Sektor utama yang berkontribusi
mengeluarkan emisi adalah sektor LUCF termasuk kebakaran gambut (47.8%) dan sektor
energi (34.9%).
Sejak Indonesia mencanangkan penurunan emisi GRK secara sukarela sebesar 26% dengan
upaya sendiri dan sampai dengan 41% apabila ada dukungan internasional, dibandingkan
dengan skenario business as usual 2020, Indonesia telah mengeluarkan rangkaian perangkat
hukum dan kebijakan, termasuk Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK sebagaimana
dituangkan dalam PERPRES No. 61/2011 dan inventarisasi GRK melalui PERPRES No.
71/2011.
Pasca-2020, Indonesia merencanakan untuk meningkatkan target melebihi komitmen saat ini.
Mengacu pada kajian terbaru mengenai tingkat emisi GRK, Indonesia telah menetapkan target
unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai dengan 41% dibandingkan skenario
business as usual di tahun 2030.
Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengurangi emisi dari sektor
berbasis lahan dengan mengambil kebijakan moratorium penebangan hutan primer dan
3
pelarangan konversi dari hutan yang tersisa dengan kegiatan pengurangan deforestasi dan
degradasi hutan, restorasi fungsi-fungsi ekosistem, serta pengelolaan hutan berkelanjutan yang
termasuk perhutanan sosial melalui partisipasi aktif sektor swasta, usaha kecil dan menengah,
organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat yang paling rentan,
terutama Masyarakat Hukum Adat, dan perempuan - baik dalam tahap perencanaan maupun
implementasi. Pendekatan dengan skala lanskap dan pengelolaan berbasis ekosistem dengan
peranan pemerintah daerah, merupakan hal penting dalam menjamin manfaat yang lebih besar
dan berkelanjutan dari inisiatif-inisiatif tersebut.
REDD+ akan menjadi komponen penting dari target NDC Indonesia di sektor berbasis
lahan. Forest Reference Emission Level (FREL) untuk REDD+ telah disampaikan kepada
Sekretariat UNFCCC pada bulan Desember 2015, yang mencakup deforestasi dan degradasi
hutan serta dekomposisi gambut. FREL ditetapkan sebesar 0.568 GtCO2e/tahun untuk pool
karbon Above Ground Biomass, dengan menggunakan periode referensi 1990-2012 dan akan
digunakan sebagai rujukan terhadap emisi aktual dari 2013 hingga 2020. Angka ini digunakan
sebagai benchmark untuk mengevaluasi kinerja REDD+ selama periode implementasi (hingga
2020). Indonesia akan melakukan adjustment (penyesuaian) manakala diperlukan.
Di sektor energi, Indonesia telah menentukan kebijakan bauran energi. Selain itu juga telah
ditetapkan kebijakan nasional mengenai pengembangan sumber energi bersih. Secara kolektif,
kebijakan ini akan menempatkan Indonesia ke arah jalur dekarbonisasi. Peraturan Pemerintah
Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menetapkan ambisi untuk melakukan
transformasi, di tahun 2025 dan 2050, bauran penyediaan energi utama sebagai berikut:
a) energi baru terbarukan setidaknya sebesar 23% di tahun 2025 dan setidaknya sebesar 31%
di tahun 2050;
b) minyak harus lebih kecil dari 25% di tahun 2025 dan lebih kecil dari 20% di tahun 2050;
c) batubara paling sedikit 30% di tahun 2025 dan paling sedikit 25% di tahun 2050;
d) gas setidaknya paling sedikit 22% di tahun 2025 dan paling sedikit 24% di tahun 2050
Di sektor pengelolaan limbah, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan
strategi komprehensif untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan kapasitas institusi di tingkat
lokal, meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah cair perkotaan, mengurangi limbah yang
dibuang ke landfill melalui pendekatan “Reduce, Reuse, Recycle”, dan pemanfaatan sampah
dan limbah untuk energi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk lebih jauh menurunkan
emisi GRK dari sektor pengelolaan limbah di tahun 2030 dan seterusnya melalui pengembangan
kebijakan yang komprehensif dan koheren, penguatan institusi, peningkatan mekanisme
keuangan dan pendanaan, inovasi teknologi, dan pendekatan sosial-budaya.
3. ADAPTASI
4
Perubahan iklim menimbulkan dampak signifikan terhadap sumber daya alam di Indonesia yang
akan mempengaruhi produksi dan distribusi pangan, air dan energi. Oleh karena itu,
Pemerintah Indonesia menganggap upaya mitgasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai
konsep terintegrasi yang penting dalam membangun ketahanan sumber daya pangan, air dan
energi. Pemerintah telah melakukan upaya signifikan dalam menyusun dan melaksanakan
Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang menyediakan kerangka
untuk berbagai inisiatif adaptasi yang telah diarus-utamakan ke dalam perencanaan
pembangunan nasional.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan aksi untuk mengkaji dan memetakan kerentanan
regional sebagai dasar dari sistem informasi adaptasi, serta memperkuat kapasitas institusi dan
menetapkan kebijakan maupun peraturan terkait perubahan iklim di tahun 2020. Tujuan jangka
menengah dari strategi adaptasi perubahan iklim di Indonesia adalah untuk menurunkan risiko
pada semua sektor pembangunan (pertanian, sumber daya air, ketahanan energi, kehutanan,
maritim dan perikanan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur, dan sistem perkotaan) pada
tahun 2030 melalui penguatan kapasitas lokal, pengelolaan pengetahuan yang meningkat,
kebijakan yang konvergen tentang adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana,
dan penerapan teknologi yang adaptif.
Kebijakan dan aksi pra-2020 akan mendukung kelancaran transisi menuju pelaksanaan NDC di
bawah kerangka Persetujuan Paris paska-2020. Kebijakan dan aksi dimaksud, yang akan
menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan aksi adaptasi sejak tahun 2020, adalah:
1) Pra-kondisi:
Pengembangan sistem informasi data kerentanan iklim nasional, yang akan dibangun
berbasis sistem yang telah ada yaitu SIDIK (Sistem Informasi Data dan Informasi
Kerentanan), yang terbuka bagi publik melalui situs http://ditjenppi.menlhk. go.id.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.33/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, yang dapat dipergunakan oleh pemerintah
daerah dalam memformulasikan rencana aksi adaptasi daerah.
Peningkatan pelaksanaan RAN-API yang telah ditetapkan pada tahun 2014.
2) Lingkungan hidup dan sosial ekonomi:
UU No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air akan mengarah pada pertanian dan
alih guna lahan yang berkelanjutan. Peraturan ini memandu para pemangku kepentingan
dalam upaya konservasi lahan dan peningkatan produktivitas menuju pertanian
berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah No. 37/2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air akan
mengarah pada peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Peraturan
tersebut menyediakan panduan untuk mengidentifikasi DAS yang harus dilindungi,
direstorasi, dan direhabilitasi.
5
Pengelolaan hutan berbasis masyarakat akan meningkatkan pendapatan dan saat
bersamaan akan menurunkan tekanan yang mengarah pada deforestasi dan degradasi
hutan primer.
Peningkatan peran ProKLim (upaya bersama adaptasi dan mitgasi perubahan iklim)
untuk menerapkan bottom up approach dalam program ketahanan iklim di tingkat lokal.
Melalui ProKLim juga akan dimungkinkan untuk menghitung kontribusi pencapaian
penurunan emisi GRK baik pada periode pra-2020 maupun pasca-2020.
4. PENDEKATAN STRATEGIS
Indonesia memerlukan perencanaan yang komprehensif dan menyeluruh untuk menerapkan
pola produksi dan konsumsi berkelanjutan secara efektif, memanfaatkan keragaman kearifan
tradisional dan lembaga adatnya. Pengembangan konstitusi secara lebih luas juga dinilasi
sebagai titik kritis yang dapat dilakukan melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan
termasuk jejaring keagamaan dan gerakan lintaskeagamaan yang telah terbentuk.
Pendekatan strategis NDC Indonesia didasarkan pada prinsip berikut:
Menerapkan pendekatan lanskap: menyadari bahwa upaya adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim merupakan issue multi-sektor, Indonesia menerapkan pendekatan lanskap yang
terintegrasi meliputi ekosistem daratan, pesisir dan laut.
Menyoroti best practices: memperhatikan upaya multi-sektor dalam pengendalian
perubahan iklim, Indonesia bermaksud untuk meningkatkan skala kearifan tradisional dan
inovasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah, sektor
swasta, dan komunitas.
Mengarusutamakan agenda perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan:
mengakui adanya kebutuhan untuk integrasi perubahan iklim ke dalam perencanaan spasial
dan proses penganggaran, Indonesia akan mencantumkan indikator kunci perubahan iklim
dalam proses formulasi target program pembangunan.
Memajukan ketahanan iklim yang berkaitan dengan pangan, air dan energi: mengakui
pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan, air dan energi, Indonesia akan memperbaiki
pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan ketahanan iklim dengan melindungi dan
merestorasi ekosistem daratan, pesisir dan laut.
Komitmen Indonesia terhadap masa depan yang rendah karbon memetakan kerangka
peningkatan aksi dan dukungan yang diperlukan untuk periode 2015-2019 yang akan menjadi
landasan untuk tujuan lebih ambisius setelah tahun 2020. Hal ini dapat membuka peluang untuk
membangun aksi koheren di tingkat nasional, dengan menekankan pada pengembangan riset,
mobilisasi sumber daya melalui kemitraan, dan kerjasama internasional. Undang-undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 sebenarnya telah menyediakan
kerangka hukum untuk mendukung strategi dan aksi periode 2015-2019, yang dapat dijadikan
6
dasar sebagai kondisi yang memungkinkan untuk implementasi kebijakan jangka panjang tahun
2020 dan seterusnya. Walaupun demikian, untuk mencapai tujuan kebijakan jangka panjang,
harmonisasi aspek legal yang komprehensif terhadap semua hal terkait perubahan iklim dinilai
sebagai titik kritis untuk menghadapi tantangan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan bahwa selama periode 2007-2014
Indonesia telah mengeluarkan pendanaan sebesar USD 17.48 milyar untuk adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim serta kegiatan pendukung. Indonesia akan melanjutkan penyediaan
dukungan pendanaan untuk pelaksanaan perencanaan dan aksi perubahan iklim, termasuk
alokasi total sebesar USD 55.01 milyar untuk periode tahun 2015-2019. Indonesia juga akan
melanjutkan untuk menetapkan pendanaan nasional untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan
adaptasi periode tahun 2020-2030.
Sejalan dengan Persetujuan Paris, Indonesia menjunjung, memajukan dan mempertimbangkan
kewajibannya terkait dengan hak asasi manusia, hak untuk kesehatan, hak masyarakat hukum
adat, komunitas lokal, migran, anak-anak, masyarakat dengan kemampuan berbeda,
masyarakat rentan, dan hak untuk membangun, demikian juga dengan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan kesamaan antar-generasi. Pelibatan non-party stakeholders,
termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat umum akan dilakukan secara terus
menerus.
5. PROSES PERENCANAAN
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan institusi
melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam struktur
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor
16 Tahun 2015, Direktorat Jenderal dimaksud berperan sebagai National Focal Point untuk
Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim-Persatuan Bangsa-bangsa, atau United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang berfungsi untuk memfasilitasi
program dan proses terkait perubahan iklim yang telah dijalankan oleh beragam sektor
pemerintah dan para pemangku kepentingan. Mengingat perubahan iklim memiliki dimensi
tingkat lokal dan internasional, koordinasi dan sinergi akan terus diperkuat antara Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Badan Pembangunan Nasional serta Kementerian
Keuangan dalam konteks perubahan iklim, pembangunan nasional dan anggaran, dan dengan
Kementerian Luar Negeri dalam konteks perubahan iklim dan negosiasi internasional.
Dalam proses penyiapan NDC, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan konsultasi
dengan beragam pemangku kepentingan yang mewakili kementerian dan institusi pemerintah
lain, akademisi, pakar ilmiah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat; rangkaian konsultasi
dimaksud termasuk melalui workshop dan konsultasi di tingkat nasional maupun tingkat
propinsi, dan juga pertemuan bilateral dengan sektor-sektor kunci.
7
Penyusunan NDC telah mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015
atau Post-2015 Sustainable Development Goals (SDGs), terutama mengenai pelaksanaan aksi
segera untuk mengendalikan perubahan iklim dan dampaknya, memajukan ketahanan pangan
dan pertanian berkelanjutan, mencapai kesamaan jender, menjamin keberadaan sumber daya
air dan keberlanjutannya, akses energi yang murah dan mudah untuk semua, pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, infrastruktur berketahanan iklim, pola konsumsi dan
produksi yang berkelanjutan, pemanfaatn berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut, dan
perlindungan dan pemulihan ekosistem daratan yang berkelanjutan, pengelolaan hutan
berkelanjutan, penanganan penggurunan, penghentian dan pembalikan degradasi lahan dan
kehilangan keanekaragaman hayati.
6. INFORMASI UNTUK MEMFASILITASI KEJELASAN, TRANSPARANSI DAN
PEMAHAMAN (CLARITY, TRANSPARENCY AND UNDERSTANDING)
Tingkat Penurunan Emisi GRK
(a) Penurunan
Unconditional
Indonesia secara sukarela berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK
dengan kemampuan sendiri sebesar 26% dibandingkan skenario BAU
pada tahun 2020.
Komitmen tersebut merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menuju
komitmen yang lebih ambisius untuk penurunan emisi GRK pada tahun
2030 dengan merinci rencana penurunan emisi GRK berdasarkan
pendekatan berbasis hasil dan bersifat inklusif. Komitmen tersebut akan
dilaksanakan melalui perencanaan tata guna lahan dan tata ruang yang
efektif, pengelolaan hutan berkelanjutan termasuk program perhutanan
sosial, memulihkan fungsi ekosistem yang telah terdegradasi termasuk
ekosistem lahan basah, meningkatkan produktivitas pertanian dan
perikanan, konservasi energi dan mendorong sumber energi yang
bersih dan terbarukan serta peningkatan pengelolaan limbah.
Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara
unconditional sebesar 29% terhadap scenario BAU pada tahun 2030.
Skenario BAU diproyeksikan sebesar 2.869 GtCO2e pada tahun 2030,
yang merupakan pemutakhiran dari skenario BAU pada INDC karena
kondisi terakhir dari pengembangan kebijakan energi khususnya pada
pembangkit batu bara.
(b) Penurunan
conditional
Indonesia dapat meningkatkan kontribusinya dalam menurunkan emisi
GRK sampai dengan 41% pada tahun 2030, tergantung kepada
8
ketersediaan dukungan internasional dalam bentuk pendanaan,
transfer dan pengembangan teknologi serta peningkatan kapasitas.
Tipe Penurunan emisi GRK relatif terhadap baseline Business As Usual
(BAU).
Lingkup Skala nasional dengan pendekatan pengelolaan lanskap dan ekosistem
melalui upaya adaptasi dan mitigasi dengan membangun dan
memperkuat kapasitas di tingkat sub-nasional.
Cakupan Karbon Dioksida (CO2), Methane (CH4), Nitrous Oxide (N2O)
Baseline Skenario BAU dari proyeksi emisi mulai tahun 2010.
Fair and Ambitious Pertumbuhan GDP Indonesia telah melambat pada tahun 2010-2015,
dari 6.2-6.5% per tahun menjadi hanya 4.0% (triwulan I tahun 2015).
Jumlah penduduk telah meningkat dengan rata-rata 1.49% pada perioda
tahun 2000-2010, menempatkan Indonesia pada posisi yang harus
memenuhi kebutuhan energi, menjamin ketahanan pangan serta
memenuhi kebutuhan lapangan kerja/sumber penghidupan untuk
masyarakat. Pada saat yang sama, pengentasan kemiskinan masih
merupakan tantangan, dengan 10.96% dari populasi hidup dalam
kemiskinan pada tahun 2014, dan tingkat pengangguran sebesar 5.9%.
Meski menghadapi tantangan yang sama seperti negara berkembang
lainnya, Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi dari arah
pembangunan saat ini menuju pembangunan rendah karbon dan
berketahanan iklim secara bertahap. Langkah-langkah menuju
dekarbonisasi ekonomi akan diintegrasikan secara penuh ke dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.
Indonesia juga mempertimbangkan untuk memperhitungkan/
menentukan waktu emisi GRK puncak nasional (the peaking time of
national GHGs emissions) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
nasional yang berkelanjutan serta berkontribusi pada upaya global
mengatasi dampak negatif perubahan iklim.
Asumsi Utama Mitigasi
Pengukuran yang
digunakan
Global Warming Potential (GWP) skala 100 tahun berdasarkan
Assessment Report 4 IPCC
9
Metodologi untuk
estimasi emisi
Model untuk estimasi emisi:
Dashboard AFOLU untuk sektor berbasis lahan;
ExSS (Extended Snap Shot) using GAMS (General Algebraic
Modeling System) dan CGE (Dynamic CGE) untuk sektor energi;
Peta jalan aksi mitigasi untuk Industri Semen (Kementerian
Perindustrian) untuk sektor IPPU;
First Order Decay-FOD (IPCC-2006) dan peraturan yang berlaku
untuk sektor limbah Baseline dan asumsi
yang digunakan
untuk proyeksi dan
Skenario Kebijakan
tahun 2020-2030
BAU Baseline Scenario and Mitigation Scenario
Skenario BAU: skenario emisi ketika pembangunan tidak
mempertimbangkan kebijakan mitigasi perubahan iklim.
Counter Measure 1 Scenario (CM1): skenario emisi dengan scenario
mitigasi dan memertimbangkan target pembangunan sektoral.
Counter Measure 2 Scenario (CM2) atau skenario conditional:
scenario emisi dengan scenario emisi yang lebih ambisius dan
mempertimbangkan target pembangunan sektoral, jika dukungan
internasional tersedia. Lingkup penurunan
emisi
Dengan baseline dan asumsi yang digunakan untuk proyeksi kebijakan
tahun 2020-2030, BAU dan penurunan emisii yang diproyeksikan baik
untuk penurunan emisi GRK secara unconditional (CM1) dan conditional
(CM2) ditunjukkan pada Tabel 1 dengan elaborasi dari asumsi untuk
setiap sektor seperti tercantum pada Annex.
Table 1. Proyeksi BAU dan reduksi emisi GRK dari setiap kategori sektor
No Sector
GHG Emission
Level 2010*
GHG Emission Level 2030 GHG Emission Reduction Annual Average Growth
BAU (2010-2030)
Average Growth 2000-2012*
(MTon CO2e) (MTon CO2e) % of Total BaU
MTon CO2e
BaU CM1 CM2 CM1 CM2 CM1 CM2
1 Energy* 453.2 1,669 1,355 1,271 314 398 11% 14% 6.7% 4.50%
2 Waste 88 296 285 270 11 26 0.38% 1% 6.3% 4.00%
3 IPPU 36 69.6 66.85 66.35 2.75 3.25 0.10% 0.11% 3.4% 0.10%
4 Agriculture 110.5 119.66 110.39 115.86 9 4 0.32% 0.13% 0.4% 1.30%
5 Forestry** 647 714 217 64 497 650 17.2% 23% 0.5% 2.70%
TOTAL 1,334 2,869 2,034 1,787 834 1,081 29% 38% 3.9% 3.20%
* Termasuk fugitive **Termasuk kebakaran gambut Notes: CM1 = Counter Measure 1 (kondisi scenario tanpa persyaratan mitigasi-unconditional) CM2 = Counter Measure 2 (kondisi scenario dengan persyaratan mitigasi-conditional) 7. KERANGKA TRANSPARANSI
10
Sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 13 Persetujuan Paris, diberlakukan Kerangka
Transparansi Nasional yang terintegrasi melalui: (a) Sistem Registri Nasional (SRN untuk
mitigasi, adaptasi dan dukungan sumberdaya dari nasional maupun internasional; (b) Sistem
Inventarisasi Gas rumah kaca nasional (SIGN- SMART); (c) Sistem MRV untuk mitigasi
termasuk REDD+; dan (d) Sistem Informasi Safeguards (SIS-REDD+); serta (e) Sistem
Informasi dan Data Indeks Kerentanan serta aksi gabungan adaptasi-mitigasi di tingkat desa
melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM).
Indonesia berkomitmen untuk mengkomunikasikan secara periodik laporan emisi gas rumah
kaca dari berbagai sektor, termasuk status dari aksi penurunan emisi GRK dan capaiannya
kepada Sekretariat UNFCCC. Indonesia saat ini sedang menyusun Laporan Komunikasi
Nasional Ketiga (Third National Communication atau TNC) untuk disampaikan pada tahun 2017.
Indonesia juga tetap akan memenuhi kewajibannya dalam menyusun Biennial Update Report
(BUR). BUR Pertama Indonesia disampaikan pada awal tahun 2016.
8. DUKUNGAN INTERNASIONAL
untuk meningkatkan ambisi dalam penurunan Emisi gas rumah kaca, termasuk persiapan
pelaksanaan NDC (pra-2020) pada semua kategori sektor dan pelaksanaan REDD+ pada Pasal
5 Persetujuan Paris diperlukan dukungan Internasional dari negara maju dalam bentuk
pendanaan, pengembangan dan transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas.
Pasal 5 dari Persetujuan Paris memberikan sinyal yang jelas mengenai pengakuan terhadap
peranan hutan dan REDD+. Keputusan COP telah memberikan arahan yang cukup untuk
mengimplementasikan dan mendukung pelaksanaan REDD+. Selain itu, mempertimbangkan
kemajuan persiapan dan transisi REDD+ di tingkat national dan sub nasional, REDD+ Indonesia
telah siap untuk pelaksanaan insentif berbasis hasil (result-based payment). Sebagai
pendekatan kebijakan dan insentif positif, REDD+ harus mampu untuk mendukung capaian
target penurunan emisi gas rumah kaca untuk sektor kehutanan.
Indonesia menyambut kerjasama bilateral, regional dan internasional dalam pelaksanaan NDC
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Persetujuan Paris, yang memfasilitasi dan mempercepat
proses pengembangan dan transfer teknologi, pembayaran berdasarkan kinerja, kerjasama
teknis, dan akses kepada sumber-sumber pendanaan untuk mendukung upaya-upaya mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim menuju masa depan yang lebih berketahanan iklim.
9. STRATEGI RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM
11
Pendahuluan
Pemerintah Indonesia mempertimbangkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
sebagai konsep yang terintegrasi yang penting untuk membangun ketahanan dalam menjaga
sumberdaya pangan, air dan energi. Indonesia juga memandang pembangunan yang menuju
rendah karbon dan berketahanan iklim adalah konsisten dengan komitmen untuk berkontribusi
dalam upaya global untuk mencapai sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs,
Sustainable Development Goals). Agenda global tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia
sebagai negara kepulauan dan posisinya dalam bentang lautan global (sirkulasi thermohaline)
dan hutan hujan tropis yang luas dengan keanekaragaman hayati dan nilai cadangan karbon
yang tinggi. Indonesia merupakan negara yang sedang membangun, dengan kehidupan
demokrasi yang stabil dan dengan jumlah penduduk terpadat keempat sedunia dan dengan
proporsi terbesar adalah generasi muda dan yang paling produktif.
Kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim
Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah pesisir dan kepulauan kecil yang ekstensif,
Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia telah mengalami kejadian
iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, serta dampak jangka panjang dari kenaikan muka
air laut. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, bencana alam yang dipengaruhi oleh
perubahan iklim menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan aset yang
dimiliki, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk keluar dari garis kemiskinan.
Perubahan iklim diyakini akan meningkatkan risiko bencana hidrogeometeorgi, menjadi 80%
dari total bencana yang tradisi di Indonesia. Penduduk miskin dan populasi yang terpinggirkan
cenderung untuk tinggal di daerah yang berisiko tinggi terhadap banjir, longsor, kenaikan muka
air laut dan kelangkaan air sepanjang musim kering.
Sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia menghadapi
risiko tinggi kejadian banjir di pesisir dan kenaikan muka air laut yang akan berdampak pada 42
juta penduduk yang tinggal di pesisir. Sebagian besar daerah tersebut merupakan daerah
urbanisasi sangat pesat, yang mencapai 50% pada tahun 2010.
Kerentanan pada wilayah pesisir juga diakibatkan oleh tingkat deforestasi dan degradasi hutan.
Hilangnya ekosistem hutan menimbulkan hilangkan ya jasa lingkungan yang utama, daerah
tangkapan air, pencegahan erosi dan banjir.
Untuk mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia harus memperkuat
ketahanan iklim dengan mengintegrasikan upaya adaptasi dan mitigasi di dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan.
Kondisi yang Mendukung Ketahanan Iklim
12
Arah pembangunan Indonesia menuju rendah karbon dan berketahanan iklim harus
dikembangkan dengan membangun dasar yang kuat melalui dukungan kondisi sebagai berikut:
Kepastian dalam perencanaan dan tata guna lahan
Ketahanan tenurial
Ketahanan pangan
Ketahanan air
Energi terbarukan
Ketahanan Ekonomi
Perubahan iklim menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap sumberdaya alam yang
akan mengakibatkan gangguan terhadap produksi dan distribusi pangan, air dan energi.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan semakin meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya
yang sudah terbatas. Untuk merespon hal ini, Indonesia merencanakan untuk bertransformasi
menuju ekonomi rendah karbon dan membangun ketahanan pangan, air dan energi melalui
peningkatan aksi berikut:
Pertanian dan perkebunan berkelanjutan
Pengelolaan daerah aliran sungai terintegrasi
Penurunan deforestasi dan degradasi hutan
Konservasi lahan
Pemanfaatan lahan terdegradasi untuk energi terbarukan
Perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi
Ketahanan Sosial dan Sumber Penghidupan
Perubahan iklim berdampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat khususnya yang
sangat rentan. Bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim menimbulkan dampak yang
lebih besar terhadap masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan menghambat
pengumpulan modal. Kenaikan harga pangan, air dan energi, yang biasanya terjadi setelah
bencana kekeringan, banjir dan bencana lainnya, akan menyebabkan masyarakat miskin makin
termiskinkan.
Kesenjangan sosial-ekonomi akan secara potensial berkontribusi terhadap ketidak-stabilan
politik di daerah yang sangat terdampak oleh perubahan iklim. Untuk mencegah kesenjangan
lebih lanjut, Indonesia merencanakan untuk membangun ketahanan social melalui aksi-aksi
sebagai berikut:
Peningkatan kapasitas adaptasi dengan membangun sistem peringatan dini, kampanye
kesadaran public secara luas dan program kesehatan masyarakat;
13
Pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan lokal,
untuk mengamankan akses kepada sumberdaya alam utama;
Meningkatkan secara cepat program kesiap-siagaan menghadapi bencana dalam rangka
pengurangan risiko bencana;
Identifikasi wilayah sangat rentan di dalam perencanaan dan tata guna lahan;
Peningkatan permukiman masyarakat, penyediaan kebutuhan dasar dan pembangunan
prasarana tahan iklim,
Pencegahan dan resolusi konflik
Ketahanan Ekosistem dan Lanskap
Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan keaneka-ragaman yang tinggi, ekosistem dan
landsekap Indonesia yang sangat beragam menyediakan berbagai jasa lingkungan seperti
perlindungan daerah aliran sungai, sekuestrasi dan konservasi karbon dan pengurangan risiko
bencana. Untuk membangun ketahanan iklim, Indonesia harus melindungi dan menjaga
keberlanjutan jasa lingkungan dengan pendekatan integratif, berbasis lanskap di dalam
pengelolaan ekosistem daratan, pesisir dan laut. Aksi-aksi di bawah ini adalah untuk
memperkuat ketahanan ekosistem dan lanskap:
Konservasi dan restorasi ekosistem
Perhutanan sosial
Perlindungan kawasan pesisir
Pengelolaan daerah aliran sungai terIntegrasi
Kota berketahanan iklim
10. KAJI-ULANG DAN PENYESUAIAN
NDC mencerminkan kondisi terakhir dalam hal data dan informasi, analisis, dan skenario ke
depan oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia akan mengalami
perubahan dinamis karena adanya perubahan perekonomian di tingkat nasional dan global.
Dalam hal ini, NDC akan dikaji-ulang dan disesuaikan, sesuai kebutuhan, dengan
mempertimbangkan kondisi, kapasitas dan kemampuan nasional serta ketentuan di dalam
Persetujuan Paris.
Lampiran
14
Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Republik Indonesia
Asumsi yang Dipergunakan dalam Proyeksi BAU dan Reduksi Emis i GRK (reduksi uncondit ional / CM1 dan condi t ional / CM2)
untuk seluruh kategori Sektor (Energ i , L imbah, IPPU, Pertanian dan Kehutanan )
S E K T O R : E N E R G I
BAU Skenario Mitigasi 1
(CM 1) Skenario Mitigasi 2
(CM 2)
1. Efisiensi konsumsi energi final Konsumsi energi final tidak
efisien 75% 100%
2. Penerapan teknologi CCT (clean coal technology) di pembangkit listrik
0%
3. Penggunaan energi baru terbarukan pada pembangkit listrik
Pembangkit Listrik menggunakan batubara
19.6% (Committed 7.4 GW
berdasarkan RUPTL)*
Produksi Listrik 132.74 TWh*
4. Penggunaan bahan bakar nabati-BBN (Mandatory B30) di sektor transportasi
0% 90% 100%
5. Penambahan jaringan gas (Jargas) 0% 100% 100%
6. Penambahan Stasiun pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)
0% 100% 100%
*………………..
S E K T O R : A F O L U A. Laju deforestasi
- Laju deforestasi untuk BAU 2013-2020 mengikuti baseline FREL-REDD yaitu 0.920 juta ha/tahun, yang terdiri dari uplanned and planned deforestasi. Laju planned deforestasi dihitung terlebih dahulu oleh model sesuai dengan skenario pembangunan.
- Untuk skenario CM1 dan CM2, laju deforestasi unplanned diasumsikan lebih rendah sehingga total deforestasi (planned dan unplanned sebesar 0.450 juta ha
- Laju deforestasi BAU 2021-2030 diasumsikan menurun menjadi 0.820 juta ha/tahun dan untuk CM1 dan CM2 menjadi 0.325 juta ha
BAU CM1 CM2 Note
Total (000 ha) 2013-’20: 920 2020-’30: 820 2030-’50: hasil model
2013-’20: 450 2020-’30: 325 2030-’50: hasil model
2013-’20: 450 2020-’30: 325 2030-’50: hasil model
Setelah tahun 2030 deforetasi unplanned sudah tidak terjadi. Artinya laju deforestasi sepenuhnya dari model (planned deforestation saja, sesuai kebutuhan)
Unplanned Deforestation 2013-’20: 500 2020-’30: 409 2030-’50: 0
2013-’20: 175 2020-’30: 92 2030-’50: 0
2013-’20: 175 2021-’30: 66 2030-’50: 0
Planned Deforestation (Dari model)
2011-’50: hasil model
2011-’50: hasil model
2011-’50: hasil model
B. Asumsi Produksi Kayu
15
1. Laju ekstraksi kahyu dari hutan alam yang lestari dari beberapa literature berkisar antara 20 - 35 m3ha. Studi ini mengasumsikan ekstraksi masih 50 m3/ha pada tahun 2010 (kelebihan merupakan dari penebangan ilegal), dan pada tahun 2050 sudah mencapai 30m3 (laju penebangan lestari, artinya illegal logging sudah hampir tidak ada).
2. Target produksi kayu dari hutan alam untuk CM1 dan CM2 mengikuti RKTN (Dephut, 2011), sedangkan BAU lebih tinggi berdasarkan perkiraaan APHI
3. Laju pembangunan HTI untuk BAU mengikuti laju historis dan persentase lahan layak tanam sekitar 63% yang didasarkan pada asumsi yang digunakan APHI, 2007)
4. Semua hutan yang dibuka untuk keperluan pembangunan, kayu yang dihasilkan diasumsikan semuanya dimanfaatkan (tidak dibuang)
5. Pemanfaatan kayu sawit dan karet saat akhir rotasi/peremajaan diasumsikan hanya sebagian saja. Untuk CM3 diasumsikan 50% (sebagian besar dari kebun negara dan swasta)
C. Asumsi Laju Pertumbuhan: 1. Laju pertumbuhan tanaman dalam satuan tC/ha/tahun hutan alam dihitung berdasarkan riap pohon dari
satuan m3/ha/tahun sehingga digunakan faktor konversi berikut: a. Biomass Expansion Factor (BEF): 1.4 (Ruhiyat, 1990) b. Wood density untuk hutan alami: 0.7 t/m3
2. Laju pertumbuhan tanaman HTI dalam satuan tC/ha/tahun dihitung berdasarkan data potensi volume produksi kayu yaitu dalam satuan m3/ha, dimana BAU, CM1 dan CM 2 masing-masing tahun 2010: 120 dan tahun 2050 sudah meningkat jadi 140, 160 dan 200 m3/ha dengan adanya intervensi teknologi. Kenaikan terjadi setiap interval 10 tahun. Untuk konversi diperlukan data: a. BEF: 1.4 (IPCC Default) b. Wood density untuk HTI: 0.4 t/m3 3. Rotasi: 6 tahun.
D. Hasil hitungan CM2 dibuat yg baru dgn target yang sangat sangat ambisius (capaian 38%), dengan perubahan asumsi dari hitungan sebelumnya ialah: 1. Restorasi gambut keberhasilannya 90% dan luas yang direstorasi sampai 2030 mencapai 2 juta, 2. Rehabilitasi lahan juga keberhasilan 90% dan hampir semua lahan tidak produktif direhabilitasi (hampir 12
juta ha), jadi per tahun sampai 2030 laju penanaman sekitar 800 ribu ha/tahun (baseline hanya sekitar 270 ribu ha).
S E K T O R : P E R T A N I A N BAU CM1 CM2
1. Penggunaan varietas rendah emisi di lahan sawah
Tidak ada aksi mitigasi.
Penggunaan varietas rendah emisi pada lahan sawah diasumsikan mencapai total 926 ribu ha di 2030*.
Penggunaan varietas rendah emisi pada lahan sawah diasumsikan mencapai 908 ribu ha di 2030*.
2. Penerapan sistem pengairan sawah lebih hemat air.
Tidak ada aksi mitigasi.
Penerapan sistem pengairan sawah lebih hemat air mencapai 820 ribu ha di 2030*.
Penerapan sistem pengairan sawah lebih hemat air mencapai 803 ribu ha di 2030*.
3. Pemanfaatan limbah ternak untuk biogas.
Tidak ada aksi mitigasi.
Pemanfaatan limbah ternak untuk biogas mencapai 0.06% dari populasi ternak pada tahun 2030**.
Pemanfaatan limbah ternak untuk biogas mencapai 0.06% dari populasi ternak pada tahun 2030**.
4. Perbaikan suplemen pakan.
Tidak ada aksi mitigasi.
Penggunaan suplemen untuk pakan mencapai 2.5% dari populasi ternak pada tahun 2030**.
Penggunaan suplemen untuk pakan mencapai 2.5% dari populasi ternak pada tahun 2030**.
Catatan: * penggunaan teknologi terbaik yang telah tersedia akan meningkatkan produktivitas ternak dan menurunkan penggunaan lahan untuk tujuan peternakan.
16
** peningkatan populasi ternak dan operasionalisasi biogas (dengan asumsi subsidi pemerintah akan terus berkanjut dengan perimbangan tingginya biaya investasi).
A. Indeks penanaman padi dinaikkan dari 2.11 menjadi 2.5 (lokasi Pulau Jawa) dan dari 1.7 menjadi 2.0 (luar Pulau
Jawa). Berarti diasumsikan semua sawah di luar Jawa sudah memiliki jaringan irigasi seperti di Jawa, dan semua jaringan irigasi yang ada di Pulau Jawa berfungsi optimal (kondisi saat ini di Pulau Jawa: yang beroperasi baik hanya 60-70%).
B. Asumsi Index Penanaman: untuk tanaman semusim, Cropping Intensity atau Indek Penanaman merupakan rasio antara luas panen dengan luas lahan pertanaman. Jadi kalau IP=2 artinya penanaman pada lahan yang sama dilakukan 2 kali dalam setahun. Untuk tanaman tahunan, Indek Penanaman menunjukkan fraksi tanaman yang sudah menghasilkan (umur produktif).
C. Assumsi Populasi/GDP dan Ternak: Untuk semua skenario proyeksi untuk GDP, populasi ternak sama. uarget yang ditetapkan untuk swasembada daging sulit dicapai, prakiraan ahli pemenuhan kebutuhan daging relatif sulit. Pertumbuhan populasi ternak mengikuti rate historis, lebih rendah dari rate pertumbuhan permintaan terhadap daging.
S E K T O R : L I M B A H
S U B - S E K T O R : L I M B A H P A D A T BAU CM1 CM2
1. Peningkatan penerapan LFG recovery dari 2010 ke 2030 dalam pengelolaan TPA.
Tidak ada aksi mitigasi.
LFG recovery mereduksi CH4 dari 0.65% di tahun 2010 menjadi 10% di 2030.
LFG recovery mereduksi CH4 dari 0.65% di tahun 2010 menjadi 10% di 2030.
2. Peningkatan persentase pemanfaatan sampah melalui pengomposan dan 3R (kertas).
Tidak ada aksi mitigasi.
22% di tahun 2020, 30% di tahun 2030*.
22% di tahun 2020, 30% di tahun 2030*.
3. Peningkatan persentase PLTSa/RDF (Refuse Derived Fuel), dibandingkan dengan total timbulan sampah.
Catatan: PLTSa = Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Tidak ada aksi mitigasi.
- mencapai 3% dari total sampah di 2020 dan meningkat menjadi 5% di 2030**.
- pengembangan PLTSa di 7 kota.
- mencapai 3% dari total sampah di 2020 dan meningkat menjadi 5% di 2030**.
- pengembangan PLTSa di 12 kota (tambahan)***.
Catatan: * merujuk pada target nasional dalam pengelolaan sampah 2015-2025. ** mempertimbangkan perencanaan pemerintah dalam pengembangan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di 7 kota
dan tren saat ini dalam hal pemanfaatan sampah melalui RDF di industri. *** mempertimbangkan ukuran kota, potensi mitigasi dalam RDF dan laju pertumbuhan penduduk.
S U B - S E K T O R : L I M B A H C A I R D O M E S T I K
BAU CM1 CM2
17
Pengelolaan limbah cair domestik.
Tidak ada aksi mitigasi.
- Penanganan limbah cair domestik menggunakan septic tank/latrine dilengkapi dengan sludge recovery.
- Pembangunan septic tank komunal dan biodigester dilengkapi dengan LFG recovery.
- Penggunaan Aerobic Septic Tank. Catatan: target kuantitatif akan ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kesehatan.
- Penanganan limbah cair domestik menggunakan septic tank/latrine dilengkapi dengan sludge recovery.
- Pembangunan septic tank komunal dan biodigester dilengkapi dengan LFG recovery.
- Penggunaan Aerobic Septic Tank. Catatan: target kuantitatif akan ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kesehatan.
S U B - S E K T O R : L I M B A H C A I R I N D U S T R I
BAU CM1 CM2
Pengelolaan limbah cair industri.
Tidak ada aksi mitigasi.
Industri pulp and paper, diasumsikan melakukan rangkaian kegiatan mitigasi berupa: pengerukan sludge IPAL, pengolahan sludge tersebut di biodigester serta pemanfaatan gas metan-nya.
Industri pulp and paper, diasumsikan melakukan rangkaian kegiatan mitigasi berupa: pengerukan sludge IPAL, pengolahan sludge tersebut di biodigester serta pemanfaatan gas metan-nya.
Industri pengolahan sawit melakukan kegiatan methane capture & utilization pada IPAL dari limbah cair pabrik kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME). Catatan: target kuantitatif akan ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Industri pengolahan sawit melakukan kegiatan methane capture & utilization pada IPAL dari limbah cair pabrik kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME). Catatan: target kuantitatif akan ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
S E K T O R : I P P U
BAU CM1 CM2
Proses industri dan penggunaan produk di industri besar.
Tidak ada aksi mitigasi.
Industri semen melaksanakan aksi mitigasi melalui pengurangan “clinker to cement ratio” (blended cement) dari 80% di 2010 menjadi 75% di 2030.
Industri semen melaksanakan aksi mitigasi melalui pengurangan “clinker to cement ratio” (blended cement) dari 80% di 2010 menjadi 75% di 2030.
Peningkatan efisiensi industri amonia melalui optimasi pemanfaatan gas bumi (feedstock) dan CO2 recovery pada Primary Reformer.
Peningkatan efisiensi industri amonia melalui optimasi pemanfaatan gas bumi (feedstock) dan CO2 recovery pada Primary Reformer.
Aksi lainnya: - CO2 recovery, improvement process pada
smelter, dan pemanfaatan besi bekas (scrap) pada industri besi dan baja.
- Sisa klaim IPPU (PFCs) dari CDM aluminum smelter.
Catatan: Target kuantitatif akan ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.
Aksi lainnya: - CO2 recovery, improvement process pada
smelter, dan pemanfaatan besi bekas (scrap) pada industri besi dan baja.
- Sisa klaim IPPU (PFCs) dari CDM aluminum smelter.
Catatan: Target kuantitatif akan ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.
R E F E R E N S I SEKTOR ENERGI
o Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2014,
18
o Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025, o Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2016.
SEKTOR AFOLU o Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030 (RKTN), o Industri Minyak Sawit Indonesia Menuju 100 Tahun NKRI (GAPKI), o Peta Jalan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2050, o Rencana Strategis Perkebunan (termasuk skenario peternakan), o Studi Pendahuluan RPJMN 2015-2019 (BAPPENAS, 2013).
SEKTOR LIMBAH o Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, o Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga.
-- o 0 o --
