NASKAH AKADEMIK

DAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYMN PET ANI

NASKAH AKADEMIK

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DAFTAR lSI

HAL

Daftar lsi................................................................................................ I

BAB I PENDAHULUAN ............ ..................................................... 1

BABII

A. Latar Belakang . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ...... ... ....... ... . ... .. . .. . .. ... .... 1

B. ldentifikasi Masalah .. . . . .. .. . .. . . .. .. .... .. . .. . .. .. . ... .. .. .. ... .. ..... 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah 10 Akademik ..................................................................... .

D. Metode Penelitian/Penyusunan ................................. 10

DASAR PEMlKlRAN PERLUNYA PENGATURAN PERLJNDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI •••••••• A. Landasan Filosofis ..................................................... .

12

12

B. Landasan Sosiologis .................................................. 12

C. Landasan Yurtdis . ..... ...... .................................. ......... 14

BAB Ill ANALISIS HUKUM POSITIF TERKAIT DENGAN 16 · PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI •••••••• A. Peraturan Perundangt-undangan Berkaitan dengan 16

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.. .................. . B. Substansi mengenai Perlindungan dan 17

Pemberdayaan Petani. ............................................... .

BAB IV ASAS-ASAS HUKUM DALAM PENGATURAN 33 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAY AAN PET ANI .•••.•••

BAB V KONSEPSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAY AAN 36 PET ANI ....................................................................... -•••••••••

BAB VI PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN SWASTA •• 38

A. Pemerintah . . .. . . . .. .. . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. . .. . . . ... .. ... . . . . .. . . 38

B. Masyarakat .................................................................. 41

C. Swasta ........................................................................ 41

i

BAB VII POKOK-POKOK MATERI HUKUM YANG AKAN DIATUR 43

A. Hak dan Kewajiban Petani . . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . ... ... .. . ...... 43

B. Kesejahteraan Petani ................................................ 44

C. Perencanaan ... ....... .................. .................................. 45

D. Kebijakan dan Strategi .............................................. 46

E. Perlindungan Petani . . . . . . . . .. . .. .... .. ... .......... .. . .. ......... ... . . 46

F. Pemberdayaan Petani ...... ... ..... ... . ... .. . . . ... .. ... . .. . .. ... . ... . 47

G. Jaminan Risiko Usahatani . . ... . .. . . . ... . ... . . .. ... . .. . ... .. ........ 48

H. Lembaga Pembiayaan ............................................... 48

I. Prasarana dan saran a . . . . . . . . . .. . . . ... . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. 49

J. Kelembagaan Petani . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. 50

BAB VIII REKOMENDASI ............ ······································-············· 53

ii

Draf Final, 31 Desember 2010

BABI.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi

segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan bagian dari upaya

melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa yang mendukung bagi tercapainya tujuan

pembangunan nasional.

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besamya

kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Untuk

mewujudkan tujuan tersebut, petani mempunyai hak dan kebebasan untuk

menentukan pilihan jenis komoditas dan usahatani. Disamping itu, Pemerintah,

pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta harus mengupayakan

peningkatan kapasitas petani agar menjadi petani yang mandiri dan berdaulat.

Kerja keras petani telah bemasil membawa Indonesia meraih penghargaan dari

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1984, karena telah mengubah status

Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang

mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Pencapaian ini telah berhasil

meningkatkan stabilitas potitik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Namun

demikian, ke~a keras petani ini belum diikuti oleh peningkatan kesejahteraan

petani, karena pembangunan pertanian masih berorientasi pada peningkatan

produksi belum diikuti dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan petani.

Kurangnya perhatian negara terhadap kesejahteraan petani telah membuat

petani menghadapi ketidakpastian dalam berusaha, sehingga mempengaruhi

kine~a ketahanan pangan dan stabilitas nasional. Stabilitas ini diperlukan untuk

mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

1

Sampai saat ini, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi dan

sebagian besar berada di perdesaan, terutama di sektor pertanian. Sebagian

besar petani Indonesia merupakan petani kecil dengan kecenderungan terus

meningkat, yang makin menurunkan tingkat kesejahteraan petani.

Faktor penyebab utama belum tercapainya tingkat kesejahteraan petani

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 adalah: 1) Faktor internal petani, 2) Faktor ekstemal

petani, dan 3) Faktor. bencana alam dan perubahan iklim global. Secara rinci

ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal Petani

Pada umumnya petani masih berusahatani untuk kepentingan

keluarganya (subsisten) dan masih berorientasi produksi. Bersamaan

dengan itu, kepemilikan lahan petani cenderung semakin sempit. Data

statistik tahun 2003, menunjukkan bahwa petani yang memiliki lahan

kurang dari 0,5 ha sebanyak 13,7 juta rumah tangga. Hasil penelitian

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2008

menunjukkan bahwa rataan kepemilikan lahan petani di perdesaan

sebesar 0,41 ha di Jawa dan 0,96 ha di luar Jawa. Dengan kepemilikan

lahan yang sempit dan pola pikir usahatani yang masih subsisten, petani

akan sulit meningkatkan kesejahteraamya.

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani, per1u dilaksanakan

agrarian reform sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto

Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 yang memungkinkan petani

mengelola lahan usahatani yang lebih luas.

Gambaran umum menunjukkan bahwa sekitar 55o/o petani memiliki skala

usahatani yang dinilai oleh perbankan masih belum feasible dan belum

bankable, sehingga perbankan tidak tertarik menyalurkan kreditnya.

Sebagai akibatnya, dengan sangat terpaksa petani meminjam modal

kepada rentenir (pelepas uang) dengan bunga yang tinggi untuk

membiayai usahataninya.

2

Sekitar 35% petani yang dinilai oleh perbankan sudah feasible tetapi

belum bankable juga mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan

dari perbankan, karena perbankan masih menilai bahwa usahatani yang

dikelola oleh kelompok ini masih memiliki risiko tinggi. Walaupun

Pemerintah telah memberikan subsidi bunga kredit untuk meringankan

beban petani pada skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) serta penjaminan bagi Kredit

Usaha Rakyat (KUR), penyaluran kredit program tersebut masih sangat

rendah (19%). Perbankan selama ini hanya tertarik menyalurkan

kreditnya kepada usahatani yang feasible dan bankable yang jumlahnya

tidak lebih dari 15%.

Data statistik menunjukkan bahwa 75,19 o/o petani berpendidikan lulus

SD/tidak lulus SO, 23,63% lulus SLTP dan SLTA, 1,18% lulus Perguruan

Tinggi. Dengan latar belakang tingkat pendidikan dan kompetensi rendah,

kemampuan mengadopsi teknologi pertanian menjadi berjalan lambat,

yang berakibat pada masih rendahnya produktivitas dan efisiensi

usahatani. Jiwa kewirausahaan merupakan modal dasar kemampuan

petani untuk mandiri dalam mengembangkan usahataninya. Pada saat ini,

tingkat ketergantungan petani kepada pemerintah masih sangat tinggi.

Hal ini mencenninkan jiwa kewirausahaan petani masih rendah dan per1u

ditumbuhkembangkan.

Kelembagaan ekonomi petani belum sepenuhnya berfungsi sebagai unit

penyedia sarana produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran,

dan unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam). Kondisi ini terjadi karena

kelompoktani dan gabungan kelompoktani yang ada dibentuk dengan

pendekatan top-down, hanya untuk menangkap program dan fasilitas

yang disediakan Pemerintah, sehingga dana yang disalurkan kepada

kelompoktani dan gabungan kelompoktani tidak berkembang sesuai yang

diharapkan.

Pada umumnya, petani sebagai pelaku usaha memiliki aksesibilitas yang

rendah terhadap infonnasi pasar dibandingkan dengan pelaku usaha

lainnya, seperti Badan Usaha Swasta, BUMN, BUMD, dan Koperasi.

3

Asimetris dalam aksesibilitas terhadap informasi harga ini mengakibatkan

harga yang diterima tidak menguntungkan petani.

Rendahnya aksesibilitas petani terhadap informasi teknologi dan

sumberdaya lainnya berakibat rendahnya penguasaan dan pemanfaatan

teknologi dan sumberdaya lainnya oleh petani. Kondisi ini, berakibat

rendahnya tingkat produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha.

Pada umumnya, petani belum menerapkan good agricultural practices,

good handling practices, good manufacturing practices, dan good

marketing practices, yang mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan

rendah dan belum bisa menembus pasar modem, sehingga pendapatan

petani rendah.

2. Faktor ekstemal

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa disparitas harga komoditas

pertanian di tingkat konsumen dan produsen berftuktuatif sangat tajam.

Sebagai contoh, pada tahun 2010, harga cabe merah keriting di tingkat

konsumen menjelang Hari Raya ldul Fitri mencapai Rp. 70.000,- per kg,

sedangkan harga yang diterima petani hanya sebesar Rp. 24.000,- per

kg. Contoh lain, harga daging sapi menjelang Hari Raya ldul Fitri sebesar

Rp. 70.000,- per kg, sementara harga sapi yang diterima petemak

sangat rendah, yaitu sekitar Rp. 20.000,- per kg berat hidup. Pada

komoditas perkebunan, harga minyak goreng di tingkat konsumen relatif

stabil, sementara itu harga CPO di tingkat petani turun. Gambaran

tersebut di atas, menunjukkan bahwa margin keuntungan lebih banyak

dinikmati oleh pedagang antara dibandingkan dengan petani, karena

posisi tawar petani sangat rendah.

Petani sebagai produsen sering dihadapkan dengan hanya satu atau

beberapa pembeli (monopsoni/oligopsoni) produk pertanian. Dengan

struktur pasar yang tidak sempuma tersebut, petani dieksploitasi oleh

pembeli yang terbatas, sehingga harga yang diterima oleh petani sangat

rendah. Pada struktur pasar seperti ini, petani hanya diposisikan sebagai

4

price taker. Sebagai pembeli, petani sering dihadapkan hanya dengan

satu atau beberapa penjual (monopoliloligopoli) produk pertanian. Contoh

lain dari struktur pasar yang tidak sempuma, yaitu pada kasus kemitraan

antara petemak dengan mitra usahanya. Petemak sering dihadapkan

pada situasi pasar oligopoli untuk input (pakan temak dan DOC) bagi

petemak dan pasar oligopsoni bagi produk petemak (telur dan daging

ayam). Dalam kasus ini, petemak kembali diposisikan sebagai price taker

di pasar input dan output, sehingga pendapatan petemak sangat rendah.

Faktor lain yang dihadapi oleh petani adalah masih rendahnya dukungan

lembaga keuanganlperbankan dalam menyalurkan kredit/pembiayaan

kepada petani. Sebagai contoh Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

(KKP-E) yang suku bunganya disubsidi oleh pemerintah, penyalurannya

hanya 24,5% dari total plafon Rp 8,5 trilyun. Contoh lain, kredit usaha

rakyat (KUR) yang risiko kreditnya dijamin oleh pemerintah baru

disalurkan sebesar 19% dari total plafon Rp. 19,2 trilyun. Pada kasus

kredit usaha pembibitan sapi (KUPS), yang suku bunganya disubsidi oleh

pemerintah, dari total plafon sebesar Rp. 3,87 trilyun hanya tersalurkan

sebesar3%.

Contoh lain, ketidakberpihakan lembaga keuangan/perbankan kepada

petani tercermin dari penyaluran kredit kepada sektor pertanian yang

hanya berkisar antara 5,0-5,5%. Rendahnya penyaluran kredit

kepada sektor pertanian tersebut, antara lain disebabkan oleh: 1) bel urn

ditetapkannya porto-folio oleh otoritas perbankan; dan 2) sebagian besar

petani belum mampu memenuhi persyaratan prudential banking yang

ditetapkan oleh perbankan. Hal tersebut disebabkan oleh belum

terbentuknya lembaga pembiayaanlbank pertanian yang sahamnya

dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau petani.

Masalah lain yang dihadapi oleh para petani adalah belum adanya

lembaga asuransi yang tertarik untuk menjamin risiko usaha di bidang

pertanian. Ketidaktertarikan lembaga asuransi terhadap sektor pertanian

tersebut, disebabkan oleh: 1} risiko usaha sektor pertanian sangat tinggi

dan sulit diprediksi, dan 2) belum adanya landasan hukum yang mengatur

5

asuransi pertanian. Untuk mendorong tumbuhnya Jembaga asuransi yang

menjamin risiko usaha pertanian, diperlukan peran pemerintah.

Terjadinya biaya ekonomi tinggi disebabkan oleh banyaknya praktik

pungutan liar dan peraturan daerah pada tingkat kabupaten/kota maupun

provinsi yang membebani petani, sehingga biaya produksi meningkat.

Sebagai akibatnya, harga komoditas pertanian tidak mampu bersaing di

pasar regional maupun intemasional.

Alih fungsi (konversi) lahan pertanian ke non pertanian mempunyai

implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta

kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan, yang kehidupannya

bergantung pada lahannya. Data statistik tahun 2004, menunjukkan

besaran laju alih fungsi dari lahan sawah ke non sawah sebesar 187.720

ha per tahun, dengan rincian alih fungsi ke non pertanlan sebesar

110.164 ha per tahun dan alih fungsi ke pertanian lainnya sebesar 77.556

ha per tahun. Adapun alih fungsi lahan kering pertanian ke non pertanian

sebesar 9.152 ha per tahun.

Prasarana pertanian yang keberadaaannya saat ini sangat

memprihatinkan adalah jaringan irigasi teknis dan jaringan irigasi

perdesaan. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang

baru, serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan

·daya dukung irigasi bagi petani sangat menurun. Prasarana usahatani

lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pedagang

komoditas pertanian, namun keberadaannya sangat terbatas antara lain

jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan

gudang berpendingin, laboratorium uji standar mutu, dan terminal dan sub

terminal agribisnis.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini masih bersifat

parsial dan hanya mengatur kepentingan subsektor, antara lain Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas

6

Tanah Pertanian; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya

Tanaman; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan, lkan, dan Tumbuhan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996

tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Perlindungan Varietas Tanaman; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Sumberdaya Air; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang

Perkebunan;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang

Perjanjian lntemasional mengenai Sumberdaya Genetik untuk Pangan

dan Pertanian (lntemational Treaty on Plant Genetic Resourr:es for Food

and Agriculture); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang­

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang­

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Petemakan dan Kesehatan Hewan; Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2009 tentang Pertindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

Undang-Undang No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Dengan diratifikasinya Organisasi Perdagangan Dunia dengan Undang­

Undang Nomor 17 Tahun 1994, maka para pelaku usaha di bidang

pertanian termasuk petani, harus mengikuti aturan-aturan perdagangan

bebas yang dalam beberapa hal kurang berpihak kepada petani, misalnya

standardisasi produk, keamanan pangan, subsidi dan tarif. Sementara itu,

petani sebagai pelaku usaha di bidang agribisnis belum mampu

memenuhi standard produk yang diwajibkan di pasar global, penerapan

ketentuan keamanan pangan, penurunan subsidi, dan tarif.

7

Pada saat ini, asosiasi-asosiasi dibidang pertanian tumbuh dan

berkembang secara parsial diberbagai komoditas seperti Asosiasi Obat

Hewan, Asosiasi Pengusaha Pakan Temak, Asosiasi Petani Tebu Rakyat,

Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Gabungan Asosiasi Petani Kelapa Sawit

(GAPKI), Dewan Hortikultura Nasional, Paguyuban Petani Padi Organik,

Dewan Jagung. Asosiasi yang bersifat parsial ini lebih berorientasi

kepada kepentingan pengusaha dari pada memperjuangkan kemandirian

dan kedaulatan petani.

3. Faktor bencana alam dan perubahan lldlm global

Faktor ekstemal yang berada di tuar kendali petani dan pemangku

kepentingan lainnya adalah: a) perubahan iklim global; b) gempa bumi; c)

tsunami; d) banjir bandang; e) kekeringan; dan f) eksplosi organisme

pengganggu tumbuhanlwabah penyakit hewan menular.

Perubahan iklim global yang menyebabkan tidak menentunya cuaca

mengakibatkan curah hujan yang eksbim (La Nina) dan musim kemarau

yang kering (E/ Nino) sehingga terjadinya kegagalan panen dan kerugian

bagi petani. Dampak lain dari perubahan iklim global adalah

meningkatnya serangan hama dan penyakit atau serangan organisme

pengganggu tumbuhan.

Indonesia termasuk negara yang berada dalam kawasan rawan gempa,

baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik. Kejadian gempa bumi

vulkanik gunung Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta

meluluhlantahkan sektor pertanian yang menyebabkan kerugian dan

penderitaan bagi petani. Kerugian sektor pertanian di tiga kabupaten,

Magelang, Sleman, dan Boyotali yang mencakup subsektor tanaman

pangan, hortikultura, pert<ebunan, dan petemakan diper1<irakan mencapai

Rp. 5,5 trilyun {Kompas, 15 November 2010). Tsunami yang menimpa

Aceh tahun 2004 dan Kepulauan Mentawai tahun 2010, telah merusak

lahan pertanian dan membinasakan hewan temak. Banjir bandang dan

kekeringan di berbagai wilayah Indonesia, juga menimbulkan kerugian

bagi petani.

8

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas dan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan petani, per1u disusun peraturan perundang­

undangan yang komprehensif, integratif, sistemik, dan kuat untuk

melindungi dan memberdayakan petani.

B. ldentifikasi Masalah

1. Faktorinte~lpetani

Berdasarkan studi pustaka dan pengamatan di lapangan, permasalahan

yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan aspek pemberdayaan petani

adalah: 1) tingkat pendidikan, kompetensi, dan jiwa kewirausahaan relatif

rendah; 2) kepemilikan lahan/skala usaha relatif kecil; 3) aksesibilitas

terhadap infonnasi pasar yang asimetris, teknologi, dan sumberdaya

lainnya relatif rendah; 4) kualitas produk yang dihasilkan petani relatif

rendah; 5) kelembagaan ekonomi petani lemah; dan 6) mayoritas

usahatani masih belum feasible dan bankable.

2. Faktor ekstemal

Faktor ekste~l. yaitu: a) belum adanya jaminan harga bagi produk

petani; b) struktur pasar komoditas pertanian kurang sempuma; c)

dukungan lembaga keuangan terhadap sektor pertanian masih terbatas;

d) biaya ekonomi tinggi; e) fragmentasi dan konversi lahan pertanian; dan

f) infrastruktur pertanian belum memadai;

3. Bencana alam, serangan hama penyakl, dan perubahan lklim global

Faktor ekstemal yang berada di luar kendali petani dan pemangku

kepentingan lainnya adalah: a) perubahan iklim global; b) gempa bumi; c)

tsunami; d) banjir bandang; e) kekeringan; dan f) eksplosi organisme

pengganggu tumbuhanlwabah penyakit hewan menular.

9

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

a. Sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan yang memberikan arah, dan menetapkan

ruang lingkup bagi penyusunan peraturan perundang-undangan

mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani.

b. Sebagai acuan dalam merumuskan pokok-pokok pikiran yang

menjadi bahan dasar Undang-Undang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani.

2. Kegunaan dan Manfaat

a. Menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang

akan dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan

Perwakilan Rakyat

b. Memberikan pemahaman kepada pembentuk Peraturan Perundang­

undangan dan masyarakat mengenai urgensi konsep dasar dan

konsep hirarki peraturan perundang-undangan yang wajib diacu dan

diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Memberikan pemahaman kepada pembentuk Peraturan Perundang­

undangan dan masyarakat mengenai penyusunan peraturan

perundang-undangan dengan mengacu dan mengakomodasi

konsep dasar dan konsep hirarki sebagaimana di atas.

d. Mempermudah perumusan asas-asas dan tujuan serta pasal-pasal

yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan

mengenai pertindungan dan pemberdayaan petani.

D. Metode Penelltian/Penyusunan

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui studi dokumen dan

penelitian lapangan (field msean;h). Data mengenai kondisi materi yang akan

diatur diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mendengar pendapat dari

instansi atau organisasi terkait lainnya. Pada saat penelitian ini, disebarkan

10

pula kuesioner untuk diisi oleh instansi yang berwenang melaksanakan

peraturan dan instansi yang betwenang melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan materi yang akan diatur. Disamping itu, akan dilakukan lokakarya

yang dihadiri oleh anggota masyarakat dan organisasi terkait lainnya

(stakeholders), untuk mendiskusikan pengembangan peraturan perundang­

undangan yang sudah ada, dan ada keterkaitannya dengan Undang-Undang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

11

A.

BAB II. DASAR PEMIKIRAN PERLUNYA PENGATURAN PERLINDUNGAN

DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Landasan Filosofis

Bhineka Tunggal lka, Pancasila, dan NKRI merupakan filosofi dasar dari

penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah

empat kali diamandemen, terakhir pada tahun 2002, merupakan landasan

filosofis dalam penyusunan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan

Petani.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan bahwa perekonomian disusun bersama berdasarkan atas

asas kekeluargaan. Selanjutnya, bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, filosofis pembangunan

pertanian diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besamya kemakmuran petani.

Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan bagian dari upaya

melindungi dan mencerdaskan kehidupan petani dalam rangka meningkatkan

kemandirian dan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan cita-cita luhur

tersebut, diperlukan peran dan komitmen dari pemerintah, masyarakat, swasta,

dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Landasan Soslologis

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang memiliki keragaman sosial,

budaya, dan bahasa. Oleh karena itu, perlindungan dan pemberdayaan petani

harus ditempatkan dalam konteks keragaman tersebut di atas, agar dapat

. diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

12

Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar nomor empat di

dunia, Indonesia memerlukan kestabilan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan

keamanan sebagai upaya mewujudkan pembangunan pertanian yang

berkelanjutan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,6% per tahun dan peningkatan

pendapatan masyarakat di masa yang akan datang, mengakibatkan

meningkatnya kebutuhan pangan, sandang, papan, dan energi. Petani dengan

jumlah 43.029 juta orang atau 41,18% dari total angkatan ke~a tahun 2009

merupakan segmen masyarakat yang mempunyai peran penting untuk

memenuhi peningkatan kebutuhan tersebut.

Banyaknya penduduk yang beke~a sebagai petani menyebabkan Iand-man

ratio semakin kecil. Hal ini berakibat rendatvlya skala usaha ekonomi petani

yang pada akhimya menyebabkan reridahnya pendapatan petani. Di negara

maju, jumlah penduduk yang bennata pencaharian di bidang pertanian berkisar

lebih kecil atau sama dengan satu persen.

Namun demikian, dari sisi usia, tenaga kerja pertanian yang berusia diatas 45

tahun mencapai sekitar 42%, dan diperkirakan akan meningkat di masa

mendatang. Sementara itu, gener:asi muda cenderung tidak tertarik bekerja

disektor pertanian (second generation problem). Kondisi ini menunjukkan

peran, tantangan, dan permasalahan pertanian dalam pembangunan ekonomi

nasional akan semakin kompleks.

Untuk menjawab peran, tantangan, dan permasalahan pertanian tersebut, perlu

dilakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani.

Sebagai contoh, di beberapa negara maju, seperti Jepang, Amerika Serikat,

dan Taiwan yang jumlah petaninya relatif kecil, per1indungan dan

pemberdayaan petani dilakukan antara lain melalui agrarian reform untuk

meningkatkan kepemilikan lahan/skala usaha, pember1akuan tarif impor yang

tinggi bagi komoditas pertanian strategis, pengembangan kelembagaan

ekonomi petani di tingkat perdesaan, pernberian subsidi input dan output dalam

rangka meningkatkan daya saing produk pertanian.

13

c. Landasan Yuridis

Permasalahan per1indungan dan pemberdayaan petani dalam pembangungan

pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan

pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat per1u diwujudkan secara

nyata dan mandiri.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 pada alinea 2 menyatakan: •oan perjuangan pergerakan Indonesia telah

sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa

menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan rnakmur", dan Alinea

4 menyatakan:"Dan kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu

pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan ... ".

Didalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan

bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan.

Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai

kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang pertanian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab XIV

"Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosiar, Pasal 33 ayat (4)

menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

14

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh

semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota

masyarakat. Kemakmuran masyarakaUah yang diutamakan bukan

kemakmuran orang- orang, sebab perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk perusahaan yang sesuai

dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala

orang. Oleh karena itu cabang-<:abang produksi yang panting bagi negara dan

yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak,

maka produksi akan jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat

dirugikan. Hal ini selaras dengan Pasal 33 ayat {3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia yang menya~akan bumi dan air dan kekayaan alam

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta

memperluas pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja,

diperlukan langkah-langkah yang mendorong tumbuhnya kerjasama saling

menguntungkan antara usaha berskala kecil dengan yang berskala besar agar

terbuka peluang bagi petani dan usaha kecil turut masuk kedalam kepemilikan

usaha skala besar melalui perlindungan dan pemberdayaan petani.

15

BAS Ill. ANAUSIS HUKUM POSITIF TERKAIT DENGAN PERUNDUNGAN

DAN PEMBERDAYAAN PETANI

A. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani

Dari hasil invetarisasi hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan dan

pemberdayaan petani, ditemukan sejumlah peraturan perundang-undangan

yang secara parsial telah diatur, yaitu sebagai berikut

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah

Pertanian;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-PokokAgraria;

4. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas

Tanah Pertanian:

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman;

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan,

dan Tumbuhan;

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas

Tanaman;

1 0. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional;

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian lntemasional

Mengenai Sumberdaya Genetik Untuk Pangan dan Pertanian;

15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana;

17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

16

18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah;

19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan

Kesehatan Hewan;

21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

B. Substansi mengenal perllndungan dan pemberdayaan petanl

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani, telah diatur secara parsial dan belum terintegrasi satu

dengan yang lain.

Untuk mengetahui sejauhmana dan bagaimana masing-masing peraturan

perundang-undangan dimaksud, dalam pengaturan Per1indungan dan

Pemberdayaan Petani, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Oi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman, terdapat 7 pasal yang berkaitan dengan

perlindungan dan pemberdayaan petani, yaitu:

a. Pasal6

(1) Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis

tanaman dan pemberdayaannya.

(3) Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak

dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka

Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani

yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

17

b. Pasal26

(1) Kepada pemilik yang tanaman dan/atau benda lainnya

dimusnahkan dalam rangka eradikasi dapat diberikan

kompensasi.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), diberikan

hanya atas tanaman dan/atau benda lainnya yang tidak

terserang organisme pengganggu tumbuhan tetapi harus

dimusnahkan dalam rangka eradikasi.

c. Pasal27

Ketentuan mengenai pengendalian dan eradikasi dan organisme

pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

butir b dan butir c serta ketentuan mengenal kompensasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

d. Pasal30

(2) Pemerintah wajib berupaya untuk meringankan beban petani

kecil ber1ahan sempit yang budidaya tanamannya gagal panen

karena bencana alam.

e. Pasal36

(1) Pemerintah menetapkan harga dasar hasil budidaya tanaman

tertentu.

f. Pasal37

(3) Pemerintah mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk.

(4) Ketentuan mengenai tatacara pengawasan, pengadaan, dan

peredaran pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur

lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

g. Pasal38

(1). Pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah Negara

Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu,

18

te~amin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan

hidup, serta diberi label.

(2). Pemerintah menetapkan standar mutu pestisida sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1 ), · dan jenis pestisida yang boleh

diimpor.

2. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan, lkan, dan Tumbuhan.

a. Pasal1

Karantina adalah tempat, dan atau tindakan untuk mencegah keluar

masuk dan tersebamya organisme pengganggu tumbuhan dan/atau

penyakit hewan menular.

b. Pasal14

(1) Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan

karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme

pengganggu tumbuhan karantina dilakukan penahanan apabila

setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, temyata persyaratan karantina untuk pemasukan ke

dalam atau dari suatu area lain di dalam wilayah Negara

Republik Indonesia belum seluruhnya dipenuhi.

(2) Pemerintah menetapkan batas waktu pemenuhan persyaratan,

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ).

c. Pasal24

a. Janis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit

ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan

karantina;

b. Janis media pembawa hama dan penyakit hewan karantina,

hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu

tumbuhan karantina;

19

c. Jenis media pembawa hama dan penyakit hewan, karantina,

hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu

tumbuhan karantina yang dilarang untuk dimasukan dan/atau

dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah

Negara Republik Indonesia.

d. Pasal26

Pemerintah menetapkan tempat-tempat pemasukan dan

pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina,

hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu

tumbuhan karantina.

3. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, terdapat

3 pasal yang berkaitan dengan per1indungan dan pemberdayaan petani,

yaitu:

a. Pasal4

(1) Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan

atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau

peredaran pangan;

b. Pasal24

(1) Pemerintah menetapkan standar mutu pangan;

c. Pasal27

(1) Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang

gizi sebagai perbaikan status gizi masyarakat

d. Pasal45

(1) Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk

mewujudkan ketahanan pangan.

20

(2) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1 ), Pemerintah menyelenggarakan pengaturan,

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi,

beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

e. Pasal48

(1) Untuk mencegah dan/atau menanggulangi gejolak harga pangan

tertentu yang dapat merugikan ketahanan pangan Pemerintah

mengambil tindakan yang dipertukan dalam rangka mengendalikan

harga pangan tertentu.

4. Di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan

Varietas Tanaman (PVT), terdapat 2 Pasal yang berkaitan dengan

pertindungan dan pemberdayaan petani, yaitu:

a. Pasal6

(1) Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan

memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain

untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen

yang digunakan untuk propagasi.

b. Pasal8

(1) Pemulia yang menghasilkan varietas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan

imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi

yang dapat diperoleh dari varietas tersebut.

5. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,

terdapat 6 Pasal yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan

petani, yaitu:

21

a. Pasal18

(1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh

Pemerintah, provinsi, dan kabupatenlkota bersama pelaku

usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;

b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan;

d. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;

e. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan;

dan/atau

f. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan

teknologi serta infonnasi.

b. Pasal19

(1) Pemerintah, prov1ns1, kabupatenlkota mendorong dan

memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun,

koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun beradasarkan jenis

tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha

agribisnis perkebunan.

c. Pasal21

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada

kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah

perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang

mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

d. Pasal22

(1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling

menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab,

saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan

pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

22

(2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 ), polanya dapat berupa kerjasama penyediaan sarana

produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan pemasaran,

transportasi, kerjasama operasional, kepemilikan saham, dan

jasa pendukung lainnya.

e. Pasal27

(3) Pemerintah, provinsi, kabupatenlkota melakukan pembinaan

dalam rangka pengembangan usaha industri pengolahan hasil

perkebunan untuk memberikan nilai tambah yang maksimal.

f. Pasal36

(4) Pemerintah, provinsi, kabupatenlkota danlatau pelaku usaha

perkebunan dalam hal tertentu menyediakan fasilitas untuk

mendukung peningkatan kemampuan pelaksana penelitian dan·

pengembangan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi perkebunan.

g. Pasal37

{1) Pemerintah, provinsi, kabupatenlkota memfasilitasi pelaksana

penelitian dan pengembangan. pelaku usaha perkebunan dan

masyarakat dalam mempublikasikan dan mengembangkan

sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan

pengembangan perkebunan, dengan memperhatikan hak

kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang­

undangan.

(2) Pemerintah memberikan per1indungan hak kekayaan

intelektual atas hasil invensi ilmu pengetahuan dan teknologi

dibidang perkebunan.

23

6. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional, Undang-Undang ini mengatur mengenai jaminan sosial

yang merupakan salah satu bentuk jaminan sosial untuk menjamin

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang

layak. Namun demikian, jangkauan pengaturannya hanya berwujud

dalam bentuk jaminan sosial bagi tenaga kerja, Pegawai Negeri Sipil, dan

TNI. Selanjutnya jaminan tersebut diselenggarakan oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial yang secara limitatif disebut dalam

Undang-Undang Pasal 5 yaitu:

a. Persero Jamsostek;

b. Persero Taspen;

c. Persero Asabri; dan

d. Persero Askes.

Berarti setiap orang yang melakukan usaha termasuk usahatani tidak

termasuk jangkauan pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

7. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan

Perjanjian lntemasional Mengenai Sumberdaya Genetik untuk Pangan

dan Pertanian mengamanatkan bahwa sumberdaya genetik tanaman

yang telah dikelola oleh komunitas petani di suatu daerah oleh

pemerintah wajib dilindungi oleh Pemerintah dalam bentuk pengakuan

atas hak kekayaan intelektual. Setiap orang yang ingin mengakses

sumberdaya genetik tersebut harus mendapat izin dari pemerintah daerah

dan memberikan manfaat ekonomi (benefit sharing} dari pemuliaan

sumberdaya genetik tersebut.

8. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, terdapat 2 pasal yang

berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani, yaitu:

a. Pasal16

(2) Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para

penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk:

a. menyusun programa penyuluhan;

24

b. melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan;

c. menginventarisasi permasalahan dan

pemecahannya;

upaya

d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan

dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama

dan pelaku usaha;

e. kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan

pelaku utama dan pelaku usaha;

f. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu

lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama

dan pelaku usaha.

b. Pasal19

(1) Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun,

petemak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta

masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dibentuk oteh

pelaku utama, baik formal maupun non formal.

{2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi wadah proses pembelajaran, wahana kerja ·

sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit

produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa

penunjang.

(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau

korporasi.

(4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi

dan diberdayakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah

daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang

kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang

diharapkan para anggotanya.

9. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan · Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah

berkewajiban memberikan perlindungan masyarakat termasuk petani

terhadap kerugian akibat bencana alam baik kerugian jiwa, fisik dan/atau

25

berbagai usaha yang dilakukan masyarakat termasuk petani. Kerugian

usahatani biasanya tidak hanya pada usahanya tetapi juga pada lahan

usahanya sehingga diantisipasi sejak pra bencana, sampai saat tanggap

darurat dan pasca bencana. Oleh karena itu suatu keniscayaan bahwa

Pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan

pemberdayaan petani.

10. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan

dan Kesehatan Hewan, terdapat 10 pasal yang berkaitan dengan

perlindungan dan pemberdayaan petani, yaitu:

a. Pasal6

(2) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan

penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan

kemanfaatannya secara berkelanjutan.

(3) Pemerintah daerah kabupatenlkota yang di daerahnya

mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan

memprioritaskan budidaya temak skala kecil diwajibkan

menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.

(4) Pemerintah daerah kabupatenlkota membina bentuk kerja

sama antara pengusahaan peternakan dan pengusahaan

tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan

kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di

kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.

b. Pasal9

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumberdaya

genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) wajib

membuat perjanjian dengan pelaksana penguasaan negara

atas sumberdaya genetik yang bersangkutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencantumkan, antara lain, pembagian keuntungan dari hasil

pemanfaatan sumberdaya genetik yang bersangkutan dan

pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pemanfaatannya.

26

c. Pasal10

(1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal8 ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, pemerintah daerah kabupatenlkota, masyarakat,

dan/atau korporasi.

(2) Pemerintah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan

pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

d. Pasal13

(1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan

dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan

kemampuan ekonomi kerakyatan.

(2) Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan

usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan

peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih,

bibit, dan/atau bakalan.

(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh

masyarakat belum berkembang, Pemerintah membentuk unit

pembenihan dan/atau pembibitan.

e. Pasal29

(5) Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha petemakan

dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku

pasar.

f. Pasal31

{1) Petemak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi

daya temak berdasarkan perjanjian yang sating memerlukan,

memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.

{2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan:

a. antar petemak;

b. antara petemak dan perusahaan petemakan;

c. antara petemak dan perusahaan di bidang lain; dan

27

d. antara perusahaan petemakan dan Pemerintah atau

pemerintah daerah.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan

kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kemitraan usaha.

g. Pasal32

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memberikan

fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan

badan usaha di bidang peternakan.

h. Pasal 44

(1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas

hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau

terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, .

pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian

hewan.

(2) Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap

orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang

positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang

berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan

harus didepopulasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit

hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan

ayat ( 4) diatur dengan Peraturan Menteri.

28

L Pasal76

(1) Pemberdayaan petemak, usaha dibidang petemakan, dan

usaha dibidang kesehatan hewan dilakukan dengan

memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha dibidang

petemakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya

saing.

(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta infonnasi;

b. pelayanan petemakan, pelayanan kesehatan hewan, dan

bantuan teknik;

c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan

ekonomi biaya tinggi;

d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi

antarpelaku usaha;

e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau

meningkatan kewirausahaan;

f. pengutamaan pemanfaatan sumberdaya petemakan dan

kesehatan hewan dalam negeri;

g. fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha

petemakan;

h. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau

i. per1indungan harga dan produk hewan dari luar negeri.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah bersama pemangku

kepentingan di bidang petemakan dan kesehatan hewan

melakukan pemberdayaan petemak guna meningkatkan

kesejahteraan petemak.

(5) Pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan

pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

29

j. Pasal77

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melindungi petemak dari

perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain

untuk memperoleh pendapatan yang layak.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mencegah

penyalahgunaan kebijakan dibidang permodalan dan/atau

fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan petemak,

perusahaan petemakan, dan usaha kesehatan hewan.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah mencegah

penyelenggaraan kemitraan usaha dibidang petemakan dan

kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya ekspfoitasi

yang merugikan petemak dan masyarakat.

k. Pasal 81

Negara memberikan per1indungan terhadap hak kekayaan

intelektual hasil aplikasi ilmu pengetahuan dan invensi teknologi di

bidang petemakan dan kesehatan hewan.

11. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berl<elanjutan, terdapat 6 pasal yang berkaitan

dengan perlindungan dan pemberdayaan petani, yaitu:

a. Pasal34

(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan

sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:

a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan

b. mencegah kerusakan irigasi.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi

pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

30

b. Pasal35

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:

a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan

pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

dan

b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan.

c. Pasal37

Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah melalui pemberian:

a. insentif;

b. disinsentif;

c. mekanisme perizinan;

d. proteksi; dan

e. penyuluhan.

d. Pasal61

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan

memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta

asosiasi petani.

e. Pasal62

(1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

berupa pemberian jaminan:

a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;

b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;

c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;

d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk

memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau

e. ganti rugi akibat gagal panen;

c. perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

31

f. Pasal63

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

meliputi:

a. penguatan kelembagaan petani;

b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber

daya manusia;

c. pemberian fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;

d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;

e. pembentukan bank bagi petani;

f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga

petani; dan/atau

g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan,

teknologi, dan informasi.

12. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura,

yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani, diatur

dalam Bab X Pasal 112 dinyatakan bahwa pemberdayaan usaha

hortikultura meliputi:

a. Penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas

sumberdaya manusia;

b. Pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan pengembangan

usaha;

c. Fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan atau permodalan;

d. Penyediaan data dan informasi;

e. Fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;

f. Bantuan sarana dan prasarana hortikultura;

g. Sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian

usaha hortikultura; dan

h. Pengembangan kemitraan .

Pasal 113 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah

berkewajiban memberdayakanp usaha hortikultura mikro kecil

32

BAB IV. ASAS-ASAS HUKUM

DALAM PENGATURAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Asas hukum merupakan landasan operasional nilai-nilai yang bersumber pada

pandangan hidup bangsa, yang diper1ukan dalam pembentukan dan penerapan

hukum nasional yang terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Asas hukum

mengandung dua aspek eksistensi dan aspek identitas. Aspek eksistensi adalah

keberadaan dan peranan asas-asas hukum dalam rangka strategi dan wawasan

politik hukum nasional, sedangkan aspek identitas adalah nilai-nilai dan karakteristik

asas-asas hukum sebagai cerminan dari kepribadian dan pandangan hidup, cita­

cita, dan tujuan bangsa dalam upaya mencapai kehidupan yang sejahtera dan adil.

Oleh karena itu asas hukum merupakan fundamen sistem pengaturan perlindungan

dan pemberdayaan petani.

Fungsi dan sifat dari asas hukum antara lain sebagai faktor pengintegrasi yang

memadukan peraturan-peraturan dari suatu sistem atau bidang hukum menjadi satu

kesatuan yang bulat, serta sebagai faktor penyeleksi yang menentukan mana

pengaturan yang dapat masuk ke dalam batang tubuh hukum dan mana yang

ditolak.

Asas hukum nasional bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu

Pancasila sebagai dasar fundamental dan nilai-nilai yang terkandung dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar

konstitusional. Sumber penentuan asas hukum bagi Undang-Undang perlindungan

dan pemberdayaan petani adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 pada prinsipnya telah dioperasionalisasikan ke dalam Tap MPR Nomor

Ill Tahun 2000 tentang Hierarkhi Peraturan perundang-undangan dan ditindaklanjuti

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

33

Di dalam Pasal6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa

materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas: a) Pengayoman;

b) Kemanusiaan; c) Kebangsaan; d) Kekeluargaan; e) Kenusantaraan; f) Bhinneka

tunggal ika; g) Keadilan; h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan atau j) Keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat

mengambil asas hukum lainnya sesuai dengan dasar, tujuan, fungsi, dan materi

muatannya.

Dengan mempertimbangkan fakta obyektif yang ada pada saat ini dan berbagai

asumsi yang diharapkan terwujud pada masa yang akan datang, sebaiknya

penyelenggaraan per1indungan dan pemberdayaan petani didasarkan pada

beberapa asas pengaturan per1indungan dan pemberdayaan petani berikut ini:

1. Asas Keadilan, bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan

petani harus mencenninkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga

negara tanpa diskriminasi;

2. Asas Kepastian Hukum, bahwa penyelenggaraan perlindungan dan .

pemberdayaan petani, petani mempunyai hak dan kedudukan yang sama bagi

petani dalam memperoleh kepentingan dan per1indungan hukum;

3. Asas Demokrasi, bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan

petani memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam bagi

petaniberbagai peran melalui mekanisme yang demokratis;

4. Asas Keterpaduan, bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan

petani harus dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan

didukung secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan

efisiensi dan produktivitasnya.

5. Asas Keterbukaan, bahwa penyetenggaraan perlindungan dan pemberdayaan

petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan

pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi

yang dapat diakses oleh masyarakat.

34

6. Asas Kerjasama, bahwa penyelenggaraan per1indungan dan pemberdayaan

petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, pemerintah

daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

7. Asas Kemandirian, bahwa penyelenggaraan per1indungan dan pemberdayaan

petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan

kemampuan sumberdaya dalam negeri.

8. Asas Kedaulatan, bahwa penyelenggaraan per1indungan dan pemberdayaan

petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani yang

memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

9. Asas Keber1anjutan. bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan

petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk

menjamin peningkatan kesejahteraan petani.

35

BABV

KONSEPSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAY AAN PET ANI

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat beberapa terminologi

mengenai petani yang berbeda satu sama lain. Dalam Undang-Undang N.omor 12

Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman yang dimaksud petani adalah orang

perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahatani. Dalam Undang­

Undang Nomor 41 Tahun 2009 yatig dimaksud dengan petani adalah orang

perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha budidaya tanaman

pangan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yang dimaksud petani adalah

perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang

mengelola usaha di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

dan/atau petemakan. Usahatani yang dikelola meliputi: usaha hulu, usaha

budidaya, usaha pasca panen, usaha pengolahan, usaha pemasaran, dan jasa

penunjang. Disamping itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006

memasukkan pula terminologi petemak, pekebun, pembudidaya ikan, pengQiah ikan,

dan nelayan, serta memberikan definisi mengenai masyarakat di dalam dan sekitar

kawasan hutan.

Ditemukan pula terminologi mengenai petani kecil yang apabila terkena bencana

diberikan bantuan bibit dan sarana produksi. Kriteria petani kecil adalah petani yang

melakukan usaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan dari 0,3

Ha sampai dengan 2,0 Ha, dan/atau melakukan usaha penanganan pasca panen

tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu. Petani kecil berlahan sempit

adalah petani yang mengusahakan lahan kurang dari 0,3 Ha.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,

pekebun adalah petani yang mengelola usaha perkebunan dengan skala usaha

kurang dari 25 Ha, dan/atau melakukan usaha pengolahan hasil yang tidak

mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu.

36

Sedangkan petemak menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Petemakan dan Kesehatan Hewan adalah petani yang melakukan usaha

petemakan dengan skala usaha yang tidak memerlukan izin.

Dalam Naskah Akademik ini jangkauan pengaturan Rancangan Undang-Undang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dibatas untuk sek.tor pertanian tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, dan petemakan.

1. Perlindungan Petani

Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam

menghadapi permasalahan baik karena pengaruh internal, ekstemal maupun

karena bencana alam dan perubahan iklim global sehingga petani dapat hidup

mandiri, berdaulat dalam rangka kebutuhan hidupnya secara layak.

Perlindungan petani dilakukan antara lain melalui jaminan harga komoditas

yang menguntungkan, jaminan memperoleh sarana produksi, jaminan

infrastruk.tur pertanian, jaminan pemasaran hasil pertanian, jaminan

pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan

nasional, jaminan kepastian usaha, jaminan penghasilan karena program

pemerintah, jaminan penghapusan praktik-praktik ekonomi biaya tinggi, dan

jaminan ganti rugi akibat gagal panen, serta asuransi pertanian.

2. Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir para

petani, peningkatan usahatani, penumbuhan dan penguatan kelembagaantani

dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan petani dilakukan

antara lain melalui penyuluhan, · pendidikan dan pelatihan, penguatan

kelembagaan petani, pemberian fasilitas sumber pembiayaanlpermodalan,

pemberian · bantuan kredit kepemilikan lahan, pembentukan kelembagaan

keuanganlbank bagi petani, dan pemberian fasilitas untuk mengakses IPTEK

dan informasi.

37

BAB VI.

PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN SWASTA

A. Pemerintah

1. Perlindungan Petani

Pemerintah dan pemerintah daerah berperan dalam alokasi, distribusi,

stabilisasi, dan regulasi sumberdaya nasional dalam rangka memberikan

jaminan per1indungan tertladap petani.

Per1indungan terhadap petani dilakukan melalui:

a. Jaminan harga komoditas yang menguntungkan

1) Penetapan harga dasar dan harga referensi;

2) Penetapan tarif bea masuk sesuai dengan kondisi usahatani

yang berkembang;

3) Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk

pertanian;

4) Penetapan pintu masuk komoditas pertanian impor.

b. Jaminan pemasaran hasil pertanian

1) Penetapan wilayah dan kewajiban pasar swalayan;

2) Pengembangan pemasaran melalui pelelangan;

3) Penetapan ketentuan keselamatan dan keamanan manusia,

hewan, dan lingkungan {Sanitary and Phyto Sanitary/SPS);

4) Penetapan pola kemitraan usahatani;

5) Pengembangan pasar dan promosi;

6) Penyediaan informasi pasar.

c. Jaminan memperoleh sarana produksi

1) Penyediaan benih, pupuk, dan pestisida sesuai dengan asas 6

(enam) tepat;

2) Penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) sesuai standar

mutu dan spesifik lokasi.

38

d. Jaminan infrastruktur pertanian

1) Penyediaan lahan, embung, jaringan irigasi tersier dan kwarter,

dan jalan usahatani;

2) Penyediaan jaringan irigasi primer, sekunder, bendungan, dam,

dan jalan umum;

3) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung

(jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, infrastruktur pasar,

dan fasilitas umum lainnya).

e. Jaminan pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk

memenuhi kebutuhan pangan nasional:

1) Penetapan prioritas penggunaan produk pertanian dalam

negeri;

2) Penetapan prioritas industri pertanian berbasis sumberdaya

lokal.

f. Jaminan kepastian usaha

1) Pengaturan tata ruang budidaya dan usaha pertanian;

2) Pengaturan pemanfaatan tata ruang.

g. Jaminan penghasilan karena program pemerintah:

1) Penetapan bentuk, jenis, dan besaran ganti rugi.

h. Jaminan ganti rugi akibat gagal panen

1) Penetapan program strategis pemerintah;

2) Pengembangan sistem jaminan melalui asuransi pertanian;

3) Pengaturan jenis, bentuk, dan besaran ganti rugi.

i. Jaminan pelayanan kesehatan petani

1) Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi petani kecil.

39

2. Pemberdayaan Petani

a. Pendidikan

1) Pemberian beasiswa bagi anak petani untuk melanjutkan

pendidikan kejuruan dan vokasi di bidang pertanian;

2) Pengembangan pendidikan kewirausahaan pertanian.

b. Pelatihan

1) Pengembangan pelatihan kewirausahaan agribisnis;

2) Pengembangan program pelatihan dan perrnagangan;

3) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

c. Penyuluhan

1) Pengembangan kapasitas penyuluh sebagai fasilitator

pembiayaan pertanian;

2) Fasilitasi penyuluhan pertanian dan petani untuk petani;

3) Fasilitasi penyuluhan pertanian dan swasta untuk petani;

4) Sinkronisasi pemberdayaan petani antar penyuluh;

5) Pemberian fasilitas untuk mengakses IPTEK dan inforrnasi.

d. Penguatan kelembagaan ekonomi petani

1) Fasilitasi penumbuhan kelembagaan petani sebagai unit usaha

agribisnis;

2) Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan lembaga keuangan

mikro agnbisnis;

3) Fasilitasi pembentukan lembaga pembiayaanlbank pertanian.

e. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan:

1) Fasilitasi subsidi kredit pertanian;

2) Fasilitasi pemanfaatan sumber pembiayaan dari masyarakat,

swasta, dan sumber lainnya;

3) Fasilitasi kredit kepemilikan lahan;

4) Fasilitasi bantuan penguatan modal bagi petani kecil.

40

B. Masyarakat

1. Perlindungan Petani

Masyarakat mempunyai peran dalam perlindungan bagi petani, yang

dilakukan sejak perencanaan, pengembangan, sampai dengan

pengawasan terhadap pelaksanaan:

a. Jaminan harga komoditas yang menguntungkan;

b. Jaminan memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;

c. Jaminan pemasaran hasil pertanian;

d. Jaminan pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk

memenuhi kebutuhan pangan nasional;

e. Jaminan kepastian usaha;

f. Jaminan penghasilan karena program pemerintah;

g. Jaminan ganti rugi akibat gagal panen;

h. Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi petani kecil.

2. Pemberdayaan Petanl

Masyarakat mempunyai peran dalam pemberdayaan petani melallli:

a. Pendidikan non formal;

b. Pelatihan dan permagangan;

c. Penyuluhan dari, oleh, dan untuk petani;

d. Partisipasi dalam penguatan kelembagaan ekonomi;

e. Perencanaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap

pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan.

C. Swasta

1. Perlindungan Petani

Swasta mempunyai peran dalam perlindungan bagi petani yang dilakukan

melalui:

a. Pelaksanaan harga dasar komoditas yang menguntungkan petani;

b. Penyediaan sarana produksi dan prasarana pertanian;

c. Jaminan pasar hasil pertanian dengan pola kemitraan;

d. Pembelian hasil pertanian dalam negeri.

41

2. Pemberdayaan Petani

Swasta mempunyai peran dalam pemberdayaan petani melalui:

a. Pendidikan formal dan non formal;

b. Pelatihan dan permagangan;

c. Penyuluhan oleh swasta untuk petani;

d. Partisipasi dalam penguatan kelembagaan ekonomi dengan pola

kemitraan.

42

BAB VII.

POKOK-POKOK MATERI HUKUM YANG AKAN DIATUR

A. Hak dan Kewajiban Petanl

Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27 ayat (2) tiap-tiap warga negara indonesia berhak atas kehidupan yang

layak, ayat (3) setiap warga negara termasuk petani berhak dan wajib ikut serta

dalam pembelaan negara.

Pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 28 C ayat (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasamya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28 C ayat (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,

bangsa dan negaranya.

Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum.

Pasal 28 D ayat (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28 F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

43

Pasal 28 H setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 28 I ayat (4) perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak

asasi man usia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Pasal 28 J ayat ( 1) setiap orang wajib rnenghormati hak asasi orang lain dalam

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

Pasal 28 J ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang

wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata.

Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis.

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, Rancangan Undang-Undang tentang

Pertindungan dan Pemberclayaan Petani mengatur hak dan kewajiban petani,

masyarakat, dan pernerintah secara serasi, selaras, dan seimbang.

B. Kesejahteraan Petanl

Ke~a keras petani telah berhasil rnembawa Indonesia meraih penghargaan dari

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1984. Petani telah berhasil

mengubah status Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar di dunia

menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri.

Pencapaian ini telah berhasil meningkatkan stabilitas politik, sosial, ekonomi,

dan keamanan. Namun demikian, kerja keras petani ini belum diikuti oleh

peningkatan kesejahteraan petani, karena pembangunan pertanian masih

berorientasi pada peningkatan produksi belum diikuti dengan pendekatan

peningkatan kesejahteraan petani. Kurangnya perhatian negara terhadap

kesejahteraan petani telah membuat petani menghadapi ketidakpastian dalam

berusaha, sehingga mempengaruhi kinerja ketahanan pangan dan

44

stabilitas nasional. Stabilitas ini diperlukan untuk mendukung keberlanjutan

pembangunan nasional.

Pemerintah harus mewujudkan program untuk meningkatkan kemampuan

petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga petani diharapkan

akan menjadi mandiri dalam melakukan usaha taninya. Petani juga telah

diberikan kebebasan oleh Undang-Undang untuk memilih jenis komoditas dan

usahataninya tersebut. Pemerintah berkewajiban menyusun program untuk

meningkatkan pendapatan dan tarat hidup petani. Perlindungan dan

pemberdayaan petani merupakan upaya unb.Jk melindungi dan mencerdaskan

kehidupan petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

Sasaran perlindungan petani diutamakan kepada petani berskala mikro dan

kecil yang dinilai mempunyai risiko usaha tinggi, karena faktor internal,

ekstemal, bencana alam dan perubahan iklim global. Sedangkan

pemberdayaan ditujukan kepada petani dan pelaku usaha dalam rangka

membangun kemandirian menuju kesejahteraannya.

C. Perencanaan

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan bagian

integral dari perencanaan pembangunan pertanian nasional. Perencanaan

perlindungan dan pemberdayaan petani disusun berdasarkan kebutuhan petani

yang diakibatkan oleh permasalahan yang dihadapi petani, yang dilakukan

mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupatenlkota, provinsi, dan nasional.

Tata cara perencanaan per1indungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan

dengan mengikutsertakan petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan

lainnya. Mekanisrne perencanaan menggunakan metode kombinasi antara

bottom up dan top down. Perencanaan disusun dengan persyaratan simple,

measurable, attainable, reasonable and timely (SMART).

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sekurang-kurangnya

memuat tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program, dengan

mempertimbangkan kemampuan anggaran, baik di pusat, prov1ns1,

kabupaten/kota. Disamping itu, per1u dioptimalkan pemanfaatan dana dari

45

masyarakat/swasta antara lain berupa corporate social responsibility (CSR)

dan program kemitraan bina lingkungan (PKBL).

D. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah

dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan

memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan

program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga

non kementerian terkait lainnya; b) perlindungan dan pemberdayaan petani

dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dan atau pemangku kepentingan

lainnya sebagai mitra pemerintah.

Strategi perlindungan petani dilakukan melalui jaminan harga komoditas yang

menguntungkan, jaminan memperoleh sarana produksi, jaminan infrastruktur

pertanian, jaminan pemasaran hasil pertanian, jaminan pengutamaan hasil

pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, jaminan

kepastian usaha, jaminan penghasilan karena program pemerintah, jaminan

penghapusan praktik-praktik ekonomi biaya tinggi, dan jaminan ganti rugi

akibat gagal panen, serta asuransi pertanian.

Adapun strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui penyuluhan,

pendidikan dan pelatihan, penguatan kelembagaan petani, pemberian fasilitas

sumber pembiayaan/permodalan, pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan,

pembentukan kelembagaan keuanganlbank bagi petani, dan pemberian

fasilitas untuk mengakses IPTEK dan infonnasi.

E. Perlindungan Petani

Perlindungan petani dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

masyarakat dan swasta. Peran Pemerintah meliputi: jaminan harga komoditas

yang menguntungkan; jaminan memperoleh sarana produksi; jaminan

infrastruktur pertanian; jaminan pemasaran hasil pertanian; jaminan

46

pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan

nasional; jaminan kepastian usaha; jaminan penghasilan karena program

pemerintah; jaminan ganti rugi akibat gagal panen; dan jaminan pelayanan

kesehatan petani.

Peran masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pengembangan, dan

pengawasan terhadap pelaksanaan: jaminan harga komoditas yang

menguntungkan; jaminan memperoleh sarana produksi dan prasarana

pertanian; jaminan pemasaran hasil pertanian; jaminan pengutamaan hasil

pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; jaminan

kepastian usaha; jaminan penghasilan karena program pemerintah; dan

jaminan ganti rugi akibat gagal panen.

Peran swasta dalam perlindungan bagi petani dilakukan melalui: pelaksanaan

harga dasar komoditas yang menguntungkan petani; penyediaan sarana

produksi dan prasarana pertanian; jaminan pasar hasil pertanian dengan pola.

kemitraan; dan pembelian hasil pertanian dalam negeri.

F. Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan petani dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

masyarakat dan swasta. Peran Pemerintah meliputi: pendidikan, pelatihan,

penyuluhan; penguatan kelembagaan ekonomi petani; pemberian fasilitas

sumber pembiayaan/permodalan.

Peran masyarakat dalam pemberdayaan petani dilakukan melalui: pendidikan

non formal; pelatihan dan permagangan; penyuluhan dari, oleh, dan untuk

petani; partisipasi dalam penguatan kelembagaan ekonomi; perencanaan,

pengembangan, dan pengawasan terhadap pemberian fasilitas sumber

pembiayaan/permodalan.

Peran swasta dalam pemberdayaan petani dilakukan melalui: pendidikan

formal dan non formal;pelatihan dan permagangan; penyuluhan oleh swasta

untuk petani; dan partisipasi dalam penguatan kelembagaan ekonomi dengan

pola kemitraan.

47

G. Jaminan Risiko Usahatani

Pemerintah harus memberikan jaminan penghasilan bagi petani bila petani

mengikuti program pemerintah dalam melakukan usahataninya. Bentuk dan ·

besaran ganti rugi dapat ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah. Ganti rugi

juga dapat dalam bentuk bantuan modal, sarana dan prasarana pertanian.

Petani berhak memperoleh kepastian penghasilan karena mereka telah

mengikuti kebijakan dan program Pemerintah sehingga Pemerintah

berkewajiban untuk melindungi kesejahteraan Petani tersebut. Jaminan ganti

rugi itu juga termasuk kerugian yang dialami oleh Petani akibat gagal panen

dalam rangka menjalankan program Pemerintah.

Pemerintah menetapkan standard operating procedure (SOP) dalam

penanganan dampak bencana alam terhadap sektor pertanian, sehingga

kerugian di sektor pertanian dapat dikurangi sekaligus untuk membangkitkan

kembali usahatani pasca bencana.

H. · Lernbaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan elemen panting dalam pengembangan

usahatani di perdesaan. Untuk mewujudkan lembaga pembiayaan tersebut,

Pemerintah berkewajiban mengembangkan kelembagaan ekonomi petani,

usaha simpan pinjam, bank bagi petani, dan asuransi pertanian.

Untuk meningkatkan kemandirian petani, Pemerintah perlu memfasilitasi

tumbuh berkembangnya ketembagaan ekonomi petani yang dikelola oteh,

untuk, dan dari petani. Kelembagaan ekonomi petani didorong untuk tumbuh

menjadi usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA).

Pengamatan setama ini, petani mengalami kesulitan finansial dalam

mengakses kredit yang disediakan oleh perbankan. Pada sisi lain, perbankan

mengalami kesulitan dalam mencari petani sebagai nasabah yang layak

diberikan kredit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah perlu

memfasilitasi terbentuknya bank pertanian yang secara penuh melayani

kebutuhan modal bagi petani. Bank pertanian tersebut, diharapkan dapat

memanfaatkan lembaga LKMA sebagai jejaring dalam penyaluran kredit

48

kepada petani. Kepemilikan saham bank pertanian dapat berasal dari

Pemerintah, petani, dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan

program kemitraan bina lingkungan (PKBL).

Asuransi pertanian dibutuhkan untuk menangani kegagalan panen akibat yang

ditimbulkan oleh faktor ekstemal yang berada di luar kendali petani dan

pemangku kepentingan lainnya, misalnya bencana alam. Asuransi pertanian

juga diperlukan untuk memberikan jaminan penggantian biaya produksi atau

penghasilan akibat gaga! panen.

I. Prasarana dan Sarana

1. Prasarana Pertanian

Prasarana pertanian merupakan salah satu faktor panting untuk

mendukung keberhasilan usahatani di perdesaan. Prasarana yang

dibutuhkan meliputi bendungan, embung, jaringan irigasi, jalan usahatani,

pasar pertanian (terminal/sub terminal agribisnis), transportasi produk

pertanian, pergudangan, rumah potong hewan, lokasi penampungan

hewan, coo/storage, dan pelabuhan (pelabuhan antar pulau dan

pelabuhan ekspor-impor).

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban membangun prasarana

pertanian yang dibutuhkan tersebut untuk mendukung keberhasilan

usahatani. Disamping itu, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat

mendorong masyarakat dan swasta untuk membangun prasarana

pertanian yang dibutuhkan dalam rangka membangun kemitraan antara

swasta dengan petani.

2. Sarana Pertanlan

Sebagai input produksi, sarana pertanian merupakan faktor penentu

peningkatan produktivitas dan efisiensi usahatani. Janis sarana pertanian

yang dibutuhkan oleh petani antara lain ketersediaan lahan, benihlbibit,

pupuk, pestisida, pakan, obat-obatan, dan alat dan mesin pertanian.

49

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan

sarana pertanian yang memenuhi standar mutu melalui berbagai

pengujian agar petani mendapatkan sarana produksi yang layak dan tepat

guna. Pemerintah dan pemerintah daerah juga berkewajiban melakukan

penelitian dan pengembangan sarana produksi, memberikan berbagai

fasilitas berupa subsidi harga sarana produksi, pengadaan dan distribusi

sarana produksi.

Swasta dan masyarakat berkewajiban untuk menyediakan sarana

produksi sesuai dengan kebutuhan usahatani dalam rangka kerjasama

kemitraan. Swasta juga didorong untuk melakukan penelitian dan

pengembangan sarana produksi.

J. Kelembagaan Petanl dan Kelembagaan Ekonoml Petanl

1. Kelembagaan Petanl

a. Kelompoktani

Kelompoktani merupakan kumpulan petani yang dibentuk atas dasar

kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, dan keakraban untuk

meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompoktani

pada umumnya masih berfungsi sebagai wahana pembelajaran dalam

aplikasi usahatani dan kerjasama dalam penyelesaian masalah.

Kelompoktani dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.

b. Gabungan Kelompoktani

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi

kelompoktani menjadi gabungan ketompoktani untuk meningkatkan

skala ekonomi dan efisiensi usaha, dan posisi tawar petani.

Sedangkan, swasta dan masyarakat berperan menjalin kemitraan atas

dasar saling ketergantungan, saling menguntungkan, dan kesetaraan.

Gapoktan berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam

kecamatan yang sama.

50

c. Asosiasi

Asosiasi merupakan gabungan dari beberapa gabungan kelompoktani

yang didasarkan pada kesamaan janis usaha, merupakan wahana

untuk memecahkan permasalahan dan memperjuangkan kepentingan

anggotanya. Asosiasi dikelola oleh, dari, dan untuk petani sebagai

anggotanya. Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong beberapa

gabungan kelompoktani tersebut menjadi asosiasi petani. Swasta dan

masyarakat berperan · untuk turut menumbuhkembangkan asosiasi

petani sebagai mitra usahanya. Asosiasi petani berkedudukan di

kabupatenlkota atau provinsi.

d. Dewan Komoditas Pertanlan Nasional

Dewan komoditas pertanian nasional bersifat non profit yang

merupakan gabungan dari berbagai asosiasi dan berfungsi untuk

memperjuangkan kepentingan petani dan menyelesaikan

permasalahan yang timbul antar anggota dan antara anggota dengan

pihak lain melalui mediasi, arbitrasi, dan ajudikasi. Disamping itu,

dewan komoditas pertanian nasional merupakan mitra pemerintah

dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan pertanian.

2. Kelembagaan Ekonoml Petanl

Badan Usaha Milik Petani merupakan salah satu kelembagaan ekonomi

yang dimiliki oleh petani dalam rangka mengembangkan dan

meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan poisisi tawar yang

memberikan pelayanan usaha secara utuh (one stop shopping dan one

stop services). Untuk itu Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban

mendorong dan memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Petani

(BUMP).

51

BUMP dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui penetapan anggaran

dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan dengan akta notaris.

BUMP mempunyai fungsi melakukan kegiatan usaha dari sarana

produksi, pembiayaan, budidaya, panen dan pasca panen, pengolahan,

sampai dengan pemasaran hasil. BUMP bertugas menyusun rencana

usaha yang layak secara ekonomi dan perbankan, mengembangkan

usaha baik vertikal maupun horizontal yang menguntungkan bagi

anggotanya, dan mengembangkan kemitraan usaha.

52

BAB VIII. REKOMENDASI

Petani, sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, sebagian besar didominasi

oleh petani kecil, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin yang bergerak pada

usaha budidaya (on farm). Hanya sebagian kecil pelaku utama pembangunan

pertanian yang berasal dari usaha menengah besar. Pada umumnya mereka

berkonsentrasi pada usaha hulu, hilir, dan jasa pendukung.

Selama ini, petani telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap penyediaan

pangan bagi penduduk Indonesia, penyediaan bahan baku bagi industri,

peningkatan pada Produk Domestik Brute (PDB) atau Produk Regional Domestik

Bruto, peningkatan devisa negara melalui ekspor produk pertanian, penyediaan

lapangan kelja, dan pelestarian lingkungan hidup.

Namun demikian, keberhasilan petani dalam mewujudkan ketahanan pangan,

ekonomi, sosial, politik, dan keamanan nasional belum diikuti dengan peningkatan

kesejahteraan mereka. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakadilan bagi petani

sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, karena di dalam konstitusi

diamanatkan bahwa negara harus menjamin hak petani sebagai warga negara untuk

mendapatkan pertindungan, hidup layak, mengembangkan diri, berserikat dan

menyampaikan pendapat, dan hak memperoleh pendidikan.

Disamping itu, Indonesia mempertegas komitmennya untuk menjamin

terselenggaranya hak asasi manusia, terutama hak atas kesejahteraan, hak

memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, dan hak mengembangkan diri

sebagaimana telah diratifikasi kovenan intemasional yang harus secara konkrit

diejawantahkan dalam berbagai Undang-Undang, program dan kegiatan sebagai

pelaksanaan dalam penegakan hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan kesejahteraan petani sebagaimana diamanatkan dalam Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) pertu menyusun Undang-Undang tentang pertindungan dan pemberdayaan

petani sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan petani yang

terstruktur, yang disebabkan oleh faktor internal, ekstemal, dan faktor bencana alam

dan perubahan iklim global yang tidak bisa dikontrol oleh petani.

53

Adapun pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Undang-Undang perlindungan

dan pemberdayaan petani ini dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut:

54

KERANGKA RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BASI

BAB II

BAB Ill

BAB IV

.SABV

BABVI

BAB VII

BAB VIII

BABIX

BABX

KETENTUAN UMUM

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

PERENCANMN KEBIJAKAN, STRA TEGI, DAN SASARAN

PERLINDUNGAN PETANI A Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah B. Peran Masyarakat C. Peran Pelaku Usaha

PEMBERDAYAAN PETANI A Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah B. Peran Masyarakat C. Peran Pelaku Usaha

LEMBAGA PEMBIAYMN

A Bank Pertanian B. Lembaga Keuangan Pertanian Bukan Bank C. Asuransi Pertanian JAMINAN PERLINDUNGAN RISIKO USAHATANI A Bantuan Sosial B. Ganti Rugi Gagal Panen C. Jaminan Penghasilan KELEMBAGMN PETANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

A Kelembagaan Petani 1. · Kelompoktani 2. Gabungan kelompoktani 3. Asosiasi 4. Dewan komoditas pertanian nasional

B. Kelembagaan Ekonomi Petani 1. Badan Usaha Milik Petani 2. Koperasi .

SISTEM INFORMASI BAB XI PENGAWASAN BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XIII PENYIDIKAN

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

BAB XV KETENTUAN PERALI HAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Secara rinci penjelasan dari Bab-Bab tersebut dapat dilihat pada lampiran Naskah

Akademik ini.

55