Mtri Tat Ruang

Berita Lingkungan Indonesia

Thursday, March 01, 2007

Hasil Rumusan Panja DPR RI-Pemerintah 22 Februari 2007

From: hening purwati <[email protected]>--------------------------------------------------

Sahabat yang kami sayangi,

Terlampir adalah draft paling akhir yang saya dapatkan hari ini.

Sungguh luar biasa - karena begitu cepat RUU PB ini melaju. Bila tahun lalu dalam satu tahun tak lebih dari 100 DIM dibahas, saat ini kondisinya jauh berbeda. Mereka (DPR, Staff Ahli dan beberapa departemen yang ditunjuk) melaju terus, dan hingga hari ini telah sampai pada pasal 79 atau dalam DIM ada dalam 482 (sehingga total sudah selesai dibahas).

Jelas hal ini membuat kita dag dig dug, dimana satu sisi kita bangga mereka cepat sekali disisi lain saya khawatir bila ternyata kualitas RUU ini tidak seperti yang kita harapkan sehingga akan mudah dipatahkan dalam MK.

Oleh karena itu kami mengundang kami mengundang kawan-kawan untuk membahas subtansi RUU PB pada hari Selasa, 27 February 2007 di Sekretariat MPBI.

Kami mengharapkan kedatangan kawan-kawan dengan membawa input organisasi sehingga penting seblumnya membaca draft NA, dan the last update yang pernah kami kirimkan.

Untuk konfirmasi bisa menghubungi sekretariat koalisi RUU PB di MPBI or Isna pada 0813 10550451.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hening ParlanMPBI Program ManagerJl. Kebon Sirih No.5GJakarta 10340-IndonesiaTel: +62-21-3147321Fax: +62-21-3103535Hotline: +62-93220102Mobile: +62-81310360759email: [email protected][email protected]:http://www.mpbi.org

==============================================

Briefing PaperRUU Penanganan Bencana

Materi RUU Penanganan Bencana

Apa Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana ?? Merupakan rancangan undang-undang penanganan bencana yang berisi tentang berbagai aturanpenanganan bencana.

Penanganan Bencana atau Penanggulangan Bencana ?? Yang tertuang dalam RUU PB sampai hari ini masih menggunakan Penanggulangan dimana�para nggota DPR mengartikan penanggulangan sebagai proses yang tidak terpisahkan baiksebelum, pada saat bencana dan setalah terjadinya bencana. Hal ini berbeda dengan definisi padaumumnya dimana penanggulangan bencana adalah sebuah arti dari kegiatan setelah terjadinyabencana.? Sesungguhnya telah terjadi pemutakhiran atas definisi bencana, dimana bencana tidak dipandangdari sebabnya namun dilihat dari dampaknya. Dengan definisi ini maka kata yang tepat adalahpenanangan bencana bukan lagi penanggulangan bencana.

Apa tujuan UU PB :? Memberikan dasar formal untuk tindakan penanganan bencana. Undang-undang memberikandukungan resmi untuk rencana-renacana, penataan-penataan kelembagaan, tindakan-tindakankesiapan, tindakan tanggap darurat, dsb.;? Membagi tanggung jawab secara hukum; dan ini membantu memastikan bahwa tanggung jawabtersebut akan dilaksanakan secara benar.? Menimbulkan efek nasional, sehingga memastikan bahwa semua tataran struktur penangananbencana mendapatkan manfaat dari dukungan yang disediakan;? Menyediakan keruntutan berpikir terhadap hal-hal yang diperlukan untuk penanganan bencana;dan? Memberikan suatu perlindungan yang luas kepada pemerintah yang biasanya memikul dengantanggungjawab untuk sejauh mungkin melindungi negara dan warganegaranya dari akibat bencanadan kepada organisasi-organisasi dan orang-perorangan yang mungkin terkena berbagai dampakbencana

Mengapa bangsa Indonesia perlu UU penanganan bencana ?? Terletak diantara tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia dan lempengPasifik (triple juntion plate covergence) sehingga kaya sumber daya mineral tetapi hal inimenyebabkan dinamika geologis, tsunami, letusan gunung api dan tanah longsor/gerakan tanahyang membahayakan.? Indonesia merupakan daerah yang secara tektonik sangat labil dan termasuk salah satu pinggiranbenua yang sangat aktif di muka bumi. Akibatnya, Indonesia merupakan salah satu negara yangmemiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan diAmerika Serikat (Arnold 1986). Gempa-gempa tersebut sebagian berpusat di dasar SamudraHindia, dan beberapa dapat memicu terjadinya gelombang laut yang besar yang disebut tsunami.? Adanya sebaran pemukiman penduduk Indonesia yang masih bersifat horisontal yangbersinggungan langsung dengan wilayah rentan sehingga terjadi dinamika geologi destruktif.Dengan kata lain masyarakat hidup bersama berbagai bencana seperti tsunami, letusan gunungapi, tanah longsor dan lainnya.? Iklim panas dan penghujan makin lama tidak konsisten karena adanya perubahan suhu udara, gasrumah kaca, kebakaran hutan, polusi udara dan lainnya. Hal ini berdampak pada iklim panas dan

penghujan yang sangat ekstrem. ? Kondisi tanah mayoritas labil karena hilangnya unsur hara arena pengundulan hutan ataupengalihan lahan telah menyebabkan banjir dan longsor. ? Pola pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pengurasan sumberdaya alam danmengabaikan faktor kelestarian eksosistem mengakibatkan perubahan bentang alam dankerusakan ekosistem.

Apa konsep dasar dasar bencana ?? Kehidupan manusia selalu berdampingan dengan ancaman? Banjir, gempa, atau tsunami sekalipun adalah sekedar gejala ancaman yang belum tentumengakibatkan kerugian? Gejala alam baru menjadi bencana kalau menimbulkan kerugian? Masing-masing masyarakat mempunyai tingkat kerentanan yang berbeda-beda terhadap suatuancaman sesuai dengan tingkat paparan terhadap ancaman dan karakteristik internal masyarakatitu sendiri? Tingkat kerentanan akan menurun kalau kemampuan masyarakat meningkat? Risiko bencana adalah gabungan antara ancaman, kerentanan dan kemampuan

Apa Definisi Penanganan Bencana ?? suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkankerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan danyang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakansumberdaya mereka sendiri (A serious disruption of the functioning of a community or a societycausing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability ofthe affected community or society to cope using its own resources).(International Strategy forDisaster Reduction (ISDR), 31 Maret 2004

Bagaimana menanggulangainya ?? Strategi yang pertama adalah dengan mencegah kejadiannya yaitu dengan samasekalimenghilangkan atau secara signifikan mengurangi kemungkinan dan peluang terjadinya fenomenayang berpotensi merugikan tersebut.? Kalau ini tidak dapat dicapai, maka strategi kedua adalah dengan melakukan berbagai cara untukmengurangi besarnya dan keganasan kejadian tersebut dengan merubah karakteristikancamannya, meramalkan atau mendeteksi potensi kejadian, atau mengubahsuai unsur-unsurstruktural dan non-struktural dari masyarakat.? Kalau keniscayaan kejadian memang tidak dapat dihindarkan atau dikurangi, maka strategi ketigaadalah dengan mempersiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menghindari atau meresponkejadian tersebut secara efektif sehingga kerugian dapat dikurangi.? Strategi yang terakhir adalah dengan secepatnya memulihkan masyarakat korban bencana danmembangun kembali sembari menguatkan mereka untuk menghadapi kemungkinan bencanamasa depan. Jadi strategi penanganan bencana jelas-jelas bukan dan tidak terbatas pada responkedaruratan saja.

Beberapa persoalan penanganan bencana yang harus dibenahi :1. Aspek KebijakanPrasyarat bagi efektifnya penanganan bencana adalah adanya arah dan komitmen politik yangtercermin pada kebijakan baik yang konstitusional, perundangan, peraturan daerah, maupunkebijakan eksekutif maupun unsur sektoral.

2. Aspek KelembagaanAspek ini adalah pengaturan-pengaturan kelembagaan yang mencerminkan tatanan kekuasaandan kewenangan perangkat-perangkat pemerintahan untuk secara efektif menangani bencana.

3. Aspek MekanismeKalau kebijakan adalah pelafalan, kelembagaan adalah pengaturan wadahnya, koordinasi adalahpenyelarasannya, maka mekanisme adalah tata cara dan tata gerak dari kesemua unsur itu.

USULAN PERGESERAN PENDEKATANProses konseptualisasi dan formulasisuatu Undang-Undang merupakan suatu kesempatan strategisutnuk merubah pendekatan terhadap suatu masalah yang besar. Dalam kaitan itu MPBI mengusulkantiga pergeseran pendekatan yang mendasar dalam proses RUU-Penanganan Bencana, yaitu:

1. Dari Respon darurat ke manajemen resiko: pergeseran ini mendorong perubahan radikal carapandang. Tadinya, penanganan bencana dipandang sebagai rangkaian tindakan khusus terbataspada keadaan darurat, dilakukan oleh para pakar saja, kompleks dan mahal, dan cepat. Sekarang,penanganan bencana harus dilihat sebagai suatu paket kegiatan baik ada kedaruratan ataupuntidak. Titik beratnya bukan lagi bagaimana merespon kedaruratan melainkan bagaimanamelakukan manajemen resiko sehingga dampak merugikan dari suatu kejadian dapat dikurangiatau dihilangkan sama sekali. Aspek-aspek penanganan bencana harus dipadukan dalamkeseharian aspek-aspek pembangunan dan hajat pemerintahan justru pada saat keadaan normal.� �Dengan demikian, penanganan bencana membuka diri terhadap peranserta masyarakat dan duniausaha pada berbagai tahap penanganan bencana.2. Perlindungan rakyat sebagai perwujudan kekuasaan pemerintah ke perlindungan sebagai hakazasi rakyat. Tadinya, perlindungan diberikan sebagai bukti kemurahan penguasa untuk rakyatnya.Waktu itu, keputusan-keputusan tentang perlindungan mutlak berada ditangan pemerintah pusatyang sebagian dipercayakan kepada dan dilaksanakan melalui pemerintah daerah. Dengandemokratisasi dan otonomi daerah, akuntabilitas pemerintah daerah bergeser lebih dekat kepadakonstituen. Pemerintah daerah adalah pihak yang diberi mandat oleh konstituennya untuk, antaralain, menciptakan dan membagi kesejahteraan, dan memastikan perlindungan. Pergeseran inimengharuskan pemerintah daerah untuk melihat perlindungan sebagai suatu mandat yang samadengan mandat ekonomi dan kesejahteraan. Dengan demikian memperluas khasanahpenanganan bencana sehubungan dengan hajat hidup dan pemerintahan yang lainnya.Penanganan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam perlindunganrakyat. Oleh karenanya rakyat mengharapkan pemerintah dapat melaksanakan penangananbencana sepenuhnya.

Hak atas keselamatan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai berikut: Setiap orang�mempunyai hak atas standar perlindungan yang setinggi-tingginya dari ancaman bencana baikyang disebabkan oleh maupun dari ulah manusia. Definisi ini didukung oleh hak-hak�ekonomik, sosial dan budaya seperti tercantum pada piranti-piranti hukum hak azasiinternasional. Seperti juga hak-hak yang lain, hak atas keselamatan juga membawa kewajiban pada umumnya dari pemerintah, tetapi juga para pelaku-pelaku lainyya untuk mengambil� �langkah-langkah untuk mewujudkannya. (Terjemahan bebas dari: Twigg, 2003)

Seperti juga kesejahteraan sosial dan kesehatan, suatu keselamatan yang mutlak tidak ada dantidak akan pernah tercapai. Keselamatan tidak juga dapat didefinisikan secara persis karenamasing-masing interaksi antara ancaman, kerentanan dan kemampuan penanggulangan bencanaakan menghasilkan tingkat keselamatan yang berbeda-beda. Oleh karena tingkat keselamatantidak dapat dibakukan, maka yang layak menjadi sasaran adalah tercapainya tingkat keselamatanyang setinggi-tingginya sehubungan dengan masing-masing konteks risiko bencana yang ada � �pada masyarakat tertentu. Hak atas setinggi-tingginya tingkat keselamatan ini berhadapan dengankewajiban untuk memenuhi hak tersebut, yaitu kewajiban untuk memberikan sebaik mungkinperlindungan dari risiko bencana.3. Dari tanggung jawab pemerintah ke urusan bersama masyarakat. Ini berkaitan dengan bagaimana

membawa penanganan bencana dari ranah pemerintah kearah urusan kemaslahatan bersama,dimana semua aspek penanganan bencana, mulai dari kebijakan, kelembagaan, koordinasi danmekanisme harus diubahsuai sedemikian rupa sehingga menggalakkan peranserta masyarakatluas dan dunia usaha. Praktik semacam ini termasuk misalnya penanganan bencana berbasismasyarakat, dan praktik tanggung jawab sosial korporasi bisnis, dan sebagainya.

***

Update Proses RUU PBUp date, 16 Pebruari 2006--------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Pada bulan Februari 2006 ada pertemuan antara MPBI, UNDP dengan Baleg (BadanLegislatif DPR yang saat itu dijabat oleh Bp. AS. Hikam). Dalam pertemuan tersebutMPBI dan UNDP menanyakan apakah RUU Penanggulangan Bencana menjadiprioritas pembahasan DPR ataukah tidak. Dan saat itu jawaban yang kami terimaadalah RUU Penanggulangan Bencana menjadi salah satu UU yang akan dibahasoleh DPR, namun masih menempati urutan 54 dari 245 UU yang menjadi prioritasDPR untuk dibahas dalam masa persidangan tersebut.o Setelah mendapatkan informasi tersebut, kami bertekad untuk mendesakkan RUUPenanggulangan Bencana di DPR. Dan kamipun mulai dengan berbagai kegiatanmulai dari pembentukan koalisi, melakukan berbagai pertemuan, konsultasi publik,hiering, lobby, penulisan naskah akademis dan drafting. Seluruh hasil kegiatan yangkami lakukan kami informasika kepada DPR. Ketika draft Naskah Akademis dan RUUPB sampai pada revisi ke 7 kami mengirimkan kepada DPR pada bulan Juni 2005.o Berbarengan dengan desakan dari masyarakat sipil, Komisi VIII DPR melakukanpembahasan RUU PB, dengan dasar materi dari draft yang pernah diajukan padatahun 1988 oleh Departemen Sosial. Draft tersebut disempurnakan denganmekanisme pembahasan di DPR. Akhir Juni 2005 terdapat konsinyasi DPR yangmengundang berbagai departemen, ahli penanganan bencana, dan wakil darimasyarakat selama 2 hari. Saat itulah disepakati bahwa draft dari MPBI akan diadopsioleh DPR dan terus akan disempurnakan. Momentum untuk membahas RUU PBmenyemangati anggota DPR lainnya yang bukan anggota Komisi VIII, sehingga dalamrapat paripurna disepakati bahwa RUU PB dibahas oleh Pansus DPR dan bukanhanya oleh Komisi VIII.o Seiring dengan pembahasan di DPR kami yang tergabung dalam Koalisi RUUPenangganan Bencana `mendampingi` pembahasan yang berlangsung di DPR.o Pada 31 Desember 2006 pembahasan di DPR berakhir dan draft tersebut kemudiandiserahkan kepada Ketua DPR yang kemudian dikirimkan kepada Presiden. Presidenkemudian menunjuk 3 departemen untuk mewakili pemerintah dalamn membahasdraft tersebut. Tiga departemen tersebut adalah Departemen Sosial, DepartemenHukum dan Perundangan dan Departemen PU.o Dari draft RUU PB (79 pasal) yang disampaikan kepada pemerintah ditanggapidengan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang berjumlah 487. Artinya dalam seluruhpasal tersebut dipertanyakan oleh pemerintah. Melihat kondisi tersebut maka Pansusmenunjuk Panja (Panitia Kerja) yang terdiri dari unsur Pansus dan unsur pemerintah.o Dalam laporan Panja kepada Pansus pada 11 Januari 2007, Panja melaporkan bahwapembahasan baru selesai pada DIM no 184 karena pada saat pembahasankelembagaan terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara pemerintah dengananggota DPR maupun antara anggota DPR sendiri. Meski demikian telah didapat

kesepakatan tentang bentuk kelembagaan di Indonesia yaitu ; Badan NasionalPenanganan Bencana dan Unsur pelaksana Penanggulangan Bencana.o Di tanggal 11 Januari tersebut Ibu Aisyah mengusulkan agar Pak Pujiono kembaliterlibat dalam pembahasan RUU PB setalah sekian lama tidak terlibat karena tinggal diKobe. Dengan dukungan UNDP pak Puji kem,bali mendampingi Panja dalampembahasan hingga saat ini. Proses yang berjalan berjalan sangat cepat, karena DPRhanya memberikan nasehatnya semenara pelakunya adalah Pak Suratman, Pak Pujidan tim dari departemen. Pembahasan berjalan lancar kecuali pembahasan tentangPMI yang saat itu sempat alot, namun akhirnya PMI bisa masuk dalam draft RUU PB.o Anggota Panja bertekad menyelesaikan pembahasan sampai akhir Maret 2007, danpada akhir pemahasan akan langsung ditunjuk Timus (Tim Perumus) RUU PB yangakan menyelesaikan tugasnya sampai reses DPR (Akhir April Juni).�o Disatu sisi ini sangat membahagiyakan karena kita akan segera memiliki RUU PB,namun pada sisi lain situasi yang begitu cepat ini membuat kita deg-deg plas,bagaimana tidak kita sangat khawatir bila isinya tidak sesuai dengan kehendak�rakyat.o Untuk itulah kami dari MPBI telah mengambil langkah dengan mengirimkan (meng-hire)6 pakar hukum untuk menganalisis draft tersebut. Targetnya Jumat, 23 Pebruari MPBIakan dapatkan input dari pakar tersebut. Mereka adalah pakar hukum tatanegara,administrasi negara, pidana, perdata, hak ecosoc, tata urutan/drafting, substansi dllyang kemudian inpiut tersebut akan disampaikan kepada DPR.o Selain itu UNDP bersama DPR akan melakukan beberapa kegiatan baik kampanye maupun working group (preparednedss, respond dan relief).o Bila semua sesua rencana, DPR akan ketok palu pada Juni 2007 atas draft tersebut �dan kita akan punya UU PB

Harapan buat teman-teman.o Kami dari MPBI menyadari keterbatasan ini, olehkarena itu kami mengharapkan rekan-rekan terutama yang selama ini terlibat untukj masuk dalam pembahasan akhirt ini..Kami berharap teman-teman bisa mengkritisi draft (terlampir) dan mengirimkan kepadakami. Bila perlu kami akan undang teman-teman yang memberikan input. Gank Jogja,Jatim, Makasar .....ayo bersemangat lagi dan melihat dengan jernih atas draft inisehinga bisa memberikan input kepada DPR.o Sekian teman-teman, silahkan menanggapi.

###

--- The Right to Safety: Some Conceptual and Practical Issues, John Twigg Benfield Hazard Research CentreDisaster Studies Working Paper 9 December 2003)

-----------------------------------------------------------------# Djuni Pristiyanto# Email: [email protected]# Site Peduli Banjir Jabodetabek (Pengelola): http://jakartabanjir.wordpress.com# Milis Lingkungan Indonesia (Moderator): http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/-----------------------------------------------------------------

posted by Djuni Pristiyanto at 3/01/2007 05:28:00 PM

http://beritalingkungan.blogspot.com/2007/03/hasil-rumusan-panja-dpr-ri-pemerintah_01.html

Hasil Rumusan Panja DPR RI-Pemerintah 22 Februari 2007 (RUU PB)

HASIL KESEPAKATAN PANJA

RANCANGAN UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIANOMOR TAHUN

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Disetujui Panja (15-03-06)

Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia bertanggung jawab melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadapkehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana,dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskanPancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;Disetujui Panja (15-03-06)

b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memilikikondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yangmemungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan olehfaktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yangmenyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakanlingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, yangdalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunannasional;Disetujui Panja (16-03-06)Catatan:perbaikan redaksional dengan menyesuaikan definisi bencanadalam ketentuan umum.

c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikanlandasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuaidengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhanbangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulanganbencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;Disetujui Panja (15-03-06)

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undangtentang Penanggulangan Bencana;Disetujui Panja (15-03-06)

Mengingat : Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

Disetujui Panja (15-03-06)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIADisetujui Panja (15-03-06)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGANBENCANADisetujui Panja (15-03-06).

BAB IKETENTUAN UMUMDisetujui Panja (15-03-06)

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:Disetujui Panja (15-03-06)

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam danmengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik olehfaktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehinggamengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugianharta benda,dan dampak psikologis.Disetujui Panja (16-03-06)

2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaianperistiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi gempa bumi, tsunami,gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah langsor, yangmengakibatkan timbulnya korban manusia, harta benda, kerusakan sarana danprasarana lingkungan hidup, dan fasilitas umum.(Disetujui Panja 16-03-06, rumusan diserahkan ke Timus)

3. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa ataurangkaian peristiwa non alam yang mencakup gagal teknologi, modernisasi,epidemi dan wabah penyakit.(Disetujui Panja 16-03-06, rumusan diserahkan ke Timus)

4. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaianperistiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial oleh antarkelompok atau komunitas masyarakat, teror yang menimbulkan penderitaan,gangguan hubungan sosial, tidak berfungsinya pranata sosial, korban manusiadan kerugian harta benda.(Disetujui Panja 16-03-06, rumusan diserahkan ke Timus)

5. Konflik Sosial adalah pertentangan fisik antara dua pihak atau lebih yangmengakibatkan hilangnya hak dan aset kelompok masyarakat, timbulnya rasatakut, terancamnya keamanan, ketentraman, keselamatan dan/ atau terganggunyamartabat dan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat.Disetujui Panja (22-03-06)

6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yangmeliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.Disetujui Panja (22-03-06)

7. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaia n kegiatan yang dilakukansebagai upaya untuk menghilangkan sama sekali dan/atau mengurangi ancamanbencana.Disetujui Panja (22-03-06)

8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasibencana melalui pengorganisasian, langkah-langkah yang tepat guna, danberdaya guna.Disetujui Panja (22-03-06)

9. Peringatan dini adalah rangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegeramungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatutempat oleh lembaga yang berwenang.(Disetujui Panja 22-03-06, rumusan DIM 20 diserahkan ke Timus)

10. Mitigasi adalah rangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melaluipembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuanmenghadapi ancaman bencana.Disetujui Panja (22-03-06)11. Tanggap darurat bencana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengansegera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yangditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, hartabenda, serta pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,pemulihan sarana dan prasarana.Disetujui Panja (22-03-06)

12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik ataumasyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengansasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspekpemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana.(Disetujui Panja 22-03-06, rumusan DIM 23 diserahkan ke Timus)Catatan : ditanyakan pada ahli bahasa mengenai kata wilayah� �13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,kelembagaan di wilayah pasca bencana, baik ditingkat pemerintahan maupunmasyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatanperekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, danbangkitnya peran serta partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupanbermasyarakat di wilayah pasca bencana. (Disetujui Panja 22-03-06, rumusan DIM 24 diserahkan ke Timus)14. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkanbencana;Disetujui Panja (22-03-06)15. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi di suatuwilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,meredam, mencapai kesiapan, dan berkurangnya kemampuan untuk menanggapidampak buruk bahaya tertentu.

Disetujui Panja (22-03-06)16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisimasyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikankembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upayarehabilitasi.Disetujui Panja (22-03-06)17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untukmengurangi kemungkinan terjadinya bencana dan mengurangi sumber ancamanbencana yang dimulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi.Disetujui Panja (22-03-06)

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untukmengurangi atau menghilangkan sama sekali risiko bencana baik melaluipengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.(DIM 28, Pasal 1 angka 17 usulan DPR)Setuju Panja 31 Januari 2007

18. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana padasuatu wilayah dan kurun waktu tertentu, dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwaterancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dangangguan kegiatan masyarakat.Disetujui Panja (22-03-06) usulan Pemerintah untuk dihapus jika tidakdibahas lebih lanjut. 19. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;Disetujui Panja (22-03-06)20. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintahuntuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi oleh Badan yang diberi tugasmenanggulangi bencana;Dipending (22 Maret 06), diberi catatan

21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksakeluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagaiakibat dari dan atau dampak buruk bencana.


22. Setiap Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/ataubadan hukum.


23. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita ataumeninggal akibat bencana.


24. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.


25. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.


Usulan tim penyelaras agar menambahkan definisi :26. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan UsahaMilik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau swasta yang didirikansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukandalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).(Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Panas Bumi)

27. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup strukturorganisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnyadiluar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakiliPerserikatan Bangsa-Bangsa.(Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Terorisme)catatan : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) negara lain perlu diakomodasi

BAB IILANDASAN, ASAS DAN TUJUANDisetujui Panja (17-05-06)Pasal 2Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Disetujui Panja (17-05-06)

Pasal 3

(1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:Disetujui Panja (18-05-06)a. Kemanusiaan;Disetujui Panja (18-05-06)b. Keadilan;Disetujui Panja (18-05-06)c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;Disetujui Panja (18-05-06)d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;Disetujui Panja (18-05-06)e. Ketertiban dan kepastian hukum;Disetujui Panja (18-05-06)f. Kebersamaan;Disetujui Panja (18-05-06)g. Kelestarian lingkungan hidup; danDisetujui Panja (18-05-06)h. Ilmu pengetahuan dan teknologi.Disetujui Panja (18-05-06)

(2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, yaitu:Disetujui Panja (18-05-06)

a. Cepat dan tepat;Disetujui Panja (18-05-06)b. Prioritas;Disetujui Panja (18-05-06)c. Koordinasi dan keterpaduan;Disetujui Panja (18-05-06)d. Berdayaguna dan berhasilguna;Disetujui Panja (18-05-06)e. Transparansi dan akuntabilitas;Disetujui Panja (18-05-06)f. Kemitraan;Disetujui Panja (18-05-06)g. Pemberdayaan;Disetujui Panja (18-05-06)h. Non diskriminasi; danDisetujui Panja (18-05-06)i. Non proletisi.Disetujui Panja (18-05-06)

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:Disetujui Panja (18-05-06)a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; Disetujui Panja (18-05-06)b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;Disetujui Panja (18-05-06)d. menghargai budaya lokal;e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;danDisetujui Panja (18-05-06)g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara.

BAB IIITANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG(Disetujui Panja tanggal 18 Mei 2006 rumusan diserahkan ke Timus)

Pasal 5

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab [penyelenggaraan]penanggulangan bencana.(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

Pasal 6(1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan NasionalPenanggulangan Bencana.(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

(2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat menteri.(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antaralain:(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

a. mengurangi risiko bencana dan memadukan pengurangan risiko bencana denganprogram pembangunan;(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

b. melindungi masyarakat dari dampak bencana;(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

c. menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana dan pengungsi secaraadil dan sesuai standar pelayanan minimum;(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

d. memulihkan kondisi dari dampak bencana;(catatan : perlu penjelasan huruf d mengenai kondisi )� �(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

e. mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai;(catatan : perlu penjelasan huruf e mengenai memadai )� �(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

f. mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana on call;dan(tambahan)(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

g. memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampakbencana.(tambahan)(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

Pasal 8

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antaralain:a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakanpembangunan nasional.(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)b. membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsurkebijakan penanggulangan bencana;(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)c. menetapkan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)huruf c baru mengenai Penetapan mulai dan berakhirnya status keadaandarurat bencana.

d. menentukan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengannegara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lainnya;

(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)e. merumuskan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagaisumber ancaman atau bahaya bencana;(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)f. merumuskan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumberdayaalam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)g. [menertibkan] pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.(Usulan untuk disepakati)

(2) penetapan status dan tingkatan bencana nasional, provinsi, dan kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain memuat indikator:a. jumlah korban;b. kerugian harta benda; dan/atauc. kerusakan sarana dan prasarana.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 9

(1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk BadanPenanggulangan Bencana Daerah.

(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007) (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri:a. di tingkat Propinsi dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atausetingkat eselon Ib;b. di tingkat kabupaten/kota dipimpin seorang pejabat setingkat di bawahbupati/walikota atau setingkat eselon IIa.(Disetujui Panja, tanggal 21 Januari 2007)

Pasal 10

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulanganbencana antara lain:a. menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana dan pengungsisesuai standar pelayanan minimum;b. melindungi masyarakat dari dampak bencana;c. mengurangi risiko bencana dan memadukan pengurangan risiko bencana denganprogram pembangunan; dan(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)d. mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam Anggaran PendapatanBelanja Daerah yang memadai kepada sektor maupun badan;(Disepakati tanggal 5 Feb 07):

Pasal 11

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencanaantara lain:a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya selaras dengankebijakan pembangunan daerah;(huruf b mengenai alokasi dana bencana dalam APBD dimasukkan dalam tanggung

jawab pemerintah daerah bukan dalam kewenangan Pemda)

b. membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakanpenanggulangan bencana;c. melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana denganpropinsi dan/atau kabupaten/kota lain;d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman ataubahaya bencana di wilayahnya;e. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumberdayaalam yang melebihi kemampuan alam di wilayahnya; danf. mengadakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang diwilayahnya.(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

BAB IVKELEMBAGAAN(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)Bagian KesatuBadan Nasional Penanggulangan Bencana(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)Pasal 12

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) terdiri dari unsur:(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)a. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)b. Pelaksana Penanggulangan Bencana.(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

Pasal 13

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi, antara lain:a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penangananpengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; danb. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secaraterencana, terpadu, dan menyeluruh.(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

Pasal 14

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas, antara lain:a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencanayang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi,rekonstruksi secara adil dan setara;b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulanganbencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;(cat: Huruf c dihilangkan dan dimasukkan dalam Pasal tentang Tanggung JawabPemerintah)(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal, dan setiap saat dalam kondisi darurat

bencana;e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional daninternasional.f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN); dang. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 15

(1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 huruf a mempunyai fungsi merumuskan konsep kebijakan pengawasan,monitoring, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;(2) Keanggotaan unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:a. pejabat Pemerintah terkait; danb. anggota masyarakat profesional.(3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdiseleksi melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPR RI.(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

Pasal 16

(1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 huruf b, merupakan kewenangan pemerintah.(2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsikoordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulanganbencana. (perlu penjelasan koordinasi, komando dan pelaksana)(3) Keanggotaan unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri daritenaga profesional dan ahli.(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

Pasal 17

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b UnsurPelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yangmencakup pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dantata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Presiden.(Disetujui Panja, tanggal 20 Januari 2007)

Bagian KeduaBadan Daerah Penanggulangan BencanaPasal 19

(1) Badan Daerah Penanggulangan Bencana terdiri dari unsur:a. Pengarah Penanggulangan Bencana; danb. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

(2) Pembentukan Badan Daerah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan NasionalPenanggulangan Bencana.

Pasal 20

Badan Daerah Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi, antara lain:a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penangananpengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; danb. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secaraterencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 21

Badan Daerah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas, antara lain:a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai kebijakan pemerintah daerah danBadan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulanganbencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi,rekonstruksi secara adil dan setara;b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulanganbencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya;f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal, dan setiap saat dalam kondisi daruratbencana;g. menertibkan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD); dani. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi menyusun pola kebijakanpengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulanganbencana daerah.(2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; danb. anggota masyarakat profesional dan ahli.(3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdiseleksi melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.

Pasal 23

(1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (1) huruf b, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.(2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsikoordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulanganbencana di wilayahnya.(3) Keanggotaan Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri daritenaga profesional dan ahli.

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UnsurPelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yangmencakup pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dantata kerja Badan Daerah Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan KepalaDaerah.

BAB VHAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian KesatuHak Masyarakat

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnyabagi kelompok masyarakat rentan bencana. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana.(3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentangkebijakan penanggulangan bencana.(perlu penjelasan mengenai informasi secaralisan )(4) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian danpemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasukdukungan psikososial.(5) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhankebutuhan dasar.(6) Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadapkegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dankomunitasnya.(6) Setiap orang berkesempatan untuk berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan,pengawasan dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana.(7) Setiap orang berhak melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yangdiatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Bagian KeduaKewajiban Masyarakat

Pasal 27

(1) Setiap orang berkewajiban menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis,memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsilingkungan hidup.(2) Setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana.(3) Setiap orang berkewajiban memberikan informasi yang benar kepada publiktentang penanggulangan bencana.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalampenanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Rumusan tanggal 26 Januari 2007 Pkl. 17.30 WIB

Bagian Ketiga

Peran Palang Merah Indonesia(Disetujui Panja tanggal 1 Pebruari 2007)

Pasal 29

(1) Palang Merah Indonesia berperan melaksanakan kegiatan penanggulanganbencana sesuai norma-norma kepalang-merahan.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)(2) Palang Merah Indonesia sebagai mitra masyarakat dan Pemerintah berperandalam kegiatan penanggulangan bencana(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)(3) Palang Merah Indonesia berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan bencanasesuai norma-norma universal yang dianutnya.

(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)(4) Dalam menjalankan kegiatan penanggulangan bencana, Palang Merah Indonesiadapat bekerja sama dengan berbagai badan kemanusiaan dalam dan luar negeritermasuk perhimpunan-perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dariberbagai negara.Ayat (4) diskors sampai 8 Pebruari 2007Sudah dibahas di Panja tanggal 1 Pebruari 2007, belum disepakatiDipending dan dilanjutkan ke Pansus.

Bagian Keempat

Peran Lembaga Usaha(Disetujui Panja DPR 21 Pebruari 2007)

Pasal .........

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulanganbencana, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.(Disetujui Panja DPR 21 Pebruari 2007)

Pasal ..........

(1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraanpenanggulangan .(Disetujui Panja DPR 21 Pebruari 2007)

(2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintahdan/atau lembaga yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana sertamenginformasikannya kepada publik secara transparan.(Disetujui Panja DPR 21 Pebruari 2007)

(3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalammelaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana(Disetujui Panja DPR 21 Pebruari 2007)

Bagian KelimaPeran Lembaga Internasional(Disetujui Panja DPR 21 Pebruari 2007)

Pasal .....

(1) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulanganbencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap parapekerjanya.(Disetujui Panja DPR 21 Pebruari 2007)

(2) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulanganbencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia,dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, agama masyarakatsetempat (wilayah bencana).(Disetujui Panja DPR 21 Pebruari 2007)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana olehlembaga internasional diatur dengan Peraturan Pemerintah(Disetujui Panja DPR 21 Pebruari 2007)

BAB VIPENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA(DIM 171 Disepakati PANJA tgl 25 Jan 2007)

Bagian kesatuTahapan Penanggulangan BencanaSetuju Panja 31 Januari 2007Pasal 29

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahapan, meliputi:(DIM 173 Disepakati PANJA tgl 25 Jan 2007)a. pra bencana;(DIM 174 konsisten dengan Pasal 17 disepakati Panja tanggal 20 Januari 2007)b. saat tanggap darurat; dan(DIM 175 konsisten dengan Pasal 17 disepakati Panja tanggal 20 Januari 2007)c. pasca bencana.(DIM 176 konsisten dengan Pasal 17 disepakati Panja tanggal 20 Januari 2007)

Setuju Panja 31 Januari 2007

(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan memperhatikan 4 (empat) aspek, meliputi:

(DIM 178 sesuai dengan kesepakatan PANJA tgl 25 Jan 2007)a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;(DIM 179 sesuai dengan kesepakatan PANJA tgl 25 Jan 2007)b. kelestarian lingkungan hidup;(DIM 180 sesuai dengan kesepakatan PANJA tgl 25 Jan 2007)c. kemanfaatan dan efektivitas; dan(DIM 181 sesuai dengan kesepakatan PANJA tgl 25 Jan 2007)d. lingkup luas wilayah.(DIM 182 sesuai dengan kesepakatan PANJA tgl 25 Jan 2007)Setuju Panja 31 Januari 2007

(3) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:(DIM 183 sesuai dengan kesepakatan PANJA tgl 25 Jan 2007)a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman;dan(DIM 184 sesuai dengan kesepakatan PANJA tgl 25 Jan 2007)b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orangatas suatu benda. [sesuai dengan peraturan perundang-undangan]Setuju Panja 31 Januari 2007

(4) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b berhak mendapat ganti rugi. [sesuai denganperaturan perundang-undangan]


Bagian KeduaPra BencanaSetuju Panja 31 Januari 2007

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

a. dalam situasi tidak terjadi bencanab. dalam situasi ada potensi terjadinya bencanaSetuju Panja 31 Januari 2007

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencanameliputi:a. perencanaan Penanggulangan Bencana(DIM 321)b. pengurangan risiko bencana(DIM 188)c. pencegahan(DIM 195)d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan(DIM 331)e. pensyaratan analisis risiko bencana(DIM 333)f. penegakan rencana tataruang

(DIM 338)g. Pendidikan dan pelatihanh. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana


Pasal 32Setuju Panja 31 Januari 2007

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi ada potensi terjadi bencanameliputi:

a. mitigasi bencanab. kesiapsiagaanc. peringatan dini

Pasal 33

(1). Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31huruf a dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana di suatuwilayah pada waktu tertentu, berdasarkan dokumen resmi yang berisi programkegiatan penanggulangan bencana.


(2). Kegiatan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:a. pengenalan dan pengkajian ancaman-ancaman bencana;b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;c. analisis kemungkinan dampak bencana;d. pilihan-pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; danf. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.


(3). Pemerintah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaanpenanggulangan bencana secara berkala.Setuju Panja 31 Januari 2007

(4).Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana,Pemerintah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untukmelaksanakan perencanaan penanggulangan bencanaSetuju Panja 31 Januari 2007

Pasal 34

(1). Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul dari bencanaterutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.Setuju Panja 31 Januari 2007

(2). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;c. pengembangan budaya sadar bencana;d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan

e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.Setuju Panja 31 Januari 2007

Pasal 35

(1). Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi :(DIM 196 DPR)a. identifikasi dan pengenal pastian terhadap sumber bahaya atau ancamanbencana;(DIM 197 DPR)b. mengontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yangsecara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;(DIM 198 DPR)c. memonitor penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsurberpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; dan(DIM 199 DPR)d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup.(DIM 200 DPR)e. penguatan ketahanan sosial masyarakat(DIM 201 usulan pemerintah)


Pasal 36

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsurrencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan tingkat pusat dandaerahSetuju Panja 31 Januari 2007

Pasal 37

(1). Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat(3) ditinjau secara berkala.Setuju Panja 31 Januari 2007

(2).Pelaku penanggulangan bencana wajib melaksanakan kegiatan penanggulanganbencana sesuai dengan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksudpada ayat (1).


(3) Setiap kegiatan perencanaan pembangunan yang mempunyai risiko tinggimenimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagiandari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.


Pasal 38(1) Pedoman analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf edisusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh Pejabat Pemerintah sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

(3) Badan Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi ataspelaksanaan hasil analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2).


Pasal 39

(1) Penegakan rencana tata ruang, dan standar keselamatan dilakukan untukmengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentangtataruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.Setuju Panja 31 Januari 2007

(2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadappelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.Setuju Panja 31 Januari 2007

Pasal 40

(1) Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang beradadi kawasan rawan bencana.

(2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:a. melaksanakan penataan tata ruangb. menyusun peraturan-peraturan;c. mengatur pembangunan, membangun infrastruktur, tata bangunan; dand. melakukan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensionalmaupun modern.Setuju Panja 31 Januari 2007Pasal 41

(1) Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepatdalam menghadapi kejadian bencana.(Disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007

(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:(Disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007

a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

(Disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007

b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;(disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007

c. penyediaan dan penyiapan (bahan, barang, dan peralatan untuk menunjangsarana dan prasarana )-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanismetanggap darurat;e. penyiapan lokasi evakuasi; danf. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetaptanggap darurat bencana.g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhanpemulihan sarana dan prasarana(Setuju Panja 31 Januari 2007)

Pasal 42

(1) Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalamrangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggapdarurat(Disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :a. pengamatan gejala bencana;b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;d. penyebarluasan informasi tentang peringatan tentang bencana; dane. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

(Disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007

Bagian KetigaSaat Tanggap Darurat(Konsisten kesepakatan Panja Pasal 17 tanggal 20 Januari 2007)disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007

Pasal 43

Penanganan saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf bmencakup hal-hal sebagai berikut :disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007

[a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dansumberdaya;]disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007b. penentuan status keadaan darurat;[c. pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat terkena bencana.]disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007d. pemenuhan kebutuhan dasar;[e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan]f. pemulihan dengan segera sarana prasarana vital.disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007

Pasal 44

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a untuk mengidentifikasi:a. cakupan lokasi bencanab. jumlah korbanc. kerusakan sarana dan prasaranad. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahane. kemampuan sumber daya alam maupun buatandisetujui Panja tanggal 31 Januari 2007

Pasal 45

(1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan mempunyaikemudahan akses [birokrasi].

(2) Kemudahan akses birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. pengerahan sumber daya manusia;b. pengerahan peralatan;c. pengerahan logistik;

d. imigrasi, cukai, karantina;e. perijinan;f. pengadaan barang/jasa; danh. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang.i. penyelamatan

(3) Kemudahan akses birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampaidengan status keadaan darurat bencana dinyatakan berakhir.

disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007

Pasal 46

(1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badanmempunyai kemudahan akses meliputi:a. pengerahan sumber daya manusia;b. pengerahan peralatan;c. pengerahan logistik;d. imigrasi, cukai, karantina;e. perijinan;f. pengadaan barang/jasa;h. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;i. penyelamatan;danh. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 47

(1) Pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukanmelalui upaya:disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007

a. evakuasi korban;b. kegiatan penanganan pengungsi; danc. penyediaan hunian dan penampungan,d. mencari dan menyelamatkan korban;e. pertolongan darurat; dan/atauf. evakuasi korban.

disetujui Panja tanggal 31 Januari 2007

(2) penanganan masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi kritis; harusberdasarkan standar minimum yang dapat menjamin martabat, kelangsunganhidup, dan potensi pemulihan dari keadaan darurat bencana.a. evakuasi pasien rumah sakit;DIM 241 usulan DPRb. kelompok rentan; danDIM 242 usulan DPRc. orang-orang lain yang karena dalam keadaan terancam atau dipandang akanterkena bahaya ikutan dari keadaan darurat bencana.DIM 243 usulan DPR(3) Penyelamatan harta benda dilakukan dengan mengamankan daerah bencana dari

perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan melawan hukum serta tindak pidanalainnya.(4) Pemenuhan kebutuhan sosial dasar dilakukan dengan menyediakan kebutuhanpangan , sandang, papan, dan obat-obatan.(5) Perlindungan terhadap korban dilakukan dengan memberikan prioritas kepadakelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanankesehatan.

(6) Pengurusan pengungsi dilakukan dengan kegiatan antara lain meliputi pendataan,penempatan di lokasi yang aman, pemenuhan kebutuhan sosial dasar.

(7) Pemulihan segera sarana dan prasarana, serta infrastruktur lainnya dilakukandengan memperbaiki agar dapat berfungsi.

Pasal 48

Pemenuhan kebutuhan [sosial] dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf dmeliputi bantuan penyediaan:a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;b. pangan;c. sandang;d. pelayanan kesehatan;e. pelayanan psikososial; danf. penampungan dan tempat hunian.Disepakati Panja tanggal 1 Februari 2007 dengan catatan :Kata KEBUTUHAN DASAR --- KEBUTUHAN SOSIAL DASAR, untukdicarikan referensinya

Pasal 49

Penanganan masyarakat terkena bencana dan pengungsi dilakukan dengan kegiatanmeliputi pendataan, penempatan di lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan[sosial] dasar.Catatan : konsistensi dengan pasal 41 huruf c yaitu penggunaan kata pemenuhankebutuhan dasarDisepakati Panja tanggal 1 Februari 2007 dengan catatan :Kata KEBUTUHAN DASAR --- KEBUTUHAN SOSIAL DASAR, untukdicarikan referensinya

Pasal 50(1) Perlindungan terhadap korban bencana dilakukan dengan memberikan prioritaskepada kelompok rentan [kelompok berisiko] berupa penyelamatan, evakuasi,pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. bayi, balita, dan anak-anakc b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;d c. penyandang cacat; dane d. orang lanjut usia.

(DIM 262-267 usulan DPR)Disetujui Panja tanggal 1 februari 2007 dengan catatan :Catatan pembahasan dengan PANJA tanggal 1Februari 2007 pkl. 10.00:

- Yang dimaksud dengan kelompok rentan yaitu orang yang tidak mampu� �mengurus dirinya sendiri.- Yang dimaksud dengan orang lanjut usia yaitu ... (lihat KTP).� �- Istilah orang berisiko atau kelompok rentan masuk ke dalam TIMUS.- Batasan umur untuk huruf a dijelaskan dalam penjelasan

Pasal 51

Pemulihan segera sarana dan prasarana, serta infrastruktur lainnya dilakukan denganmemperbaiki agar dapat berfungsi.DIM 248 usulan pemerintah

Tim penyelaras mengusulkan rumusanPemulihan fungsi prasarana dan sarana dilakukan dengan memperbaiki / menggantikerusakan akibat bencana.Disetujui Panja tanggal 1 februari 2007 dengan catatan :- Perlu ada penjelasan mengenai pemulihan fungsi (diserahkan ke TIMUS)

Bagian KeempatPasca Bencana

Pasal 52

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi:a. rehabilitasi; danb. rekonstruksi.Pasal 52 Disetujui Panja tanggal 1 Pebruari 2007

Pasal 53.

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan melaluikegiatan:a. perbaikan lingkungan daerah bencana;b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;c. membantu perbaikan rumah masyarakatd. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakate. pemulihan sosial psikologis;f. pelayanan kesehatan;g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;i. pemulihan keamanan dan ketertiban;j. pemulihan fungsi pemerintahank. pemulihan fungsi pelayanan publikPasal 53 ayat (1) Disetujui Panja tanggal 1 Pebruari 2007

Usulan Pemerintah tanggal 1 Pebruari 2007:(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan melaluikegiatan:a. perbaikan lingkungan daerah bencana;b. perbaikan prasarana dan sarana umum;c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakatd. pemulihan keamanan dan ketertiban;e. pemulihan fungsi pemerintahanf. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

g. pemulihan fungsi pelayanan publikh. pemulihan pelayanan-pelayanan utama di dalam masyarakat;i. pemberian bimbingan dan penyuluhanj. pemulihan rasa percaya diri dari trauma akibat bencana

Sudah dibahas di Panja tanggal 1 Pebruari 2007, belum disepakati

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan peraturan pemerintah(usulan tim penyelaras)Pasal 53 ayat (2) Disetujui Panja tanggal 1 Pebruari 2007

Pasal 54

(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan melaluikegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:a. pembangunan kembali sarana dan prasarana dasar;Tim penyelaras mengusulkana. membangun kembali prasarana dan sarana;b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;Tim penyelaras mengusulkanb. membangun kembali sarana sosial masyarakat;c. memulihkan kegiatan bisnis dan ekonomi; dand. membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan peraturan pemerintahDisetujui Panja tanggal 1 Pebruari 2007

Pasal 55(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan melaluikegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:a. membangun kembali prasarana dan sarana;b. membangun kembali sarana sosial masyarakat;c. membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakatd. menerapkan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebihbaik dan tahan bencana;e. membangkitkan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasikemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;f. meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;g. meningkatkan fungsi pelayanan publikh. meningkatkan pelayanan utama di dalam masyarakat;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan peraturan pemerintah(usulan tim penyelaras)Disetujui Panja tanggal 1 Pebruari 2007

BAB VII

PENDANAANDAN BANTUAN BENCANA(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

Bagian KesatuPendanaan(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

Pasal 56

(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antaraPemerintah, pemerintah daerah(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalampenyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

Pasal 57

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulanganbencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf e dan Pasal10 Huruf d.(disepakati Panja tanggal 20 Januari 2007)

(2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh badan dan dapat dibantu oleh sektorterkait.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

Pasal 57

(1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencanamenggunakan dana siap pakai (on call) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7Huruf f.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

(2) Dana siap pakai (on call) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan olehPemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

Pasal 58Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulanganbencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

Dana untuk kepentingan penanggulangan bencana yang disebabkan kegiatankeantariksaan menjadi tanggung jawab negara peluncur.(DIM 394 Pasal 61 ayat (2) usulan DPR)

Dana untuk kepentingan penanggulangan bencana yang disebabkan kegiatankeantariksaan menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau pemilik sesuaidengan hukum dan perjanjian internasional.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

Bagian KeduaPengelolaan Bantuan Bencana(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

Pasal 60

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan,pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap : barang, jasa, dan/atau uangbantuan nasional maupun internasional(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

Pasal 61

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pengelolaan sumber dayabantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 pada semua tahapanbencana.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

Pasal 62

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencanamenggunakan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

Pasal 63

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber dayabantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuaidengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

Catatan : penjelasan dilakukan secara khusus adalah dilakukan dengan� �mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan.

Pasal 64

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, menyediakan bantuan santunan dukacita dankecacatan bagi korban bencana.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)(2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberikan pinjamanlunak untuk usaha produktif.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)(3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud padaayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah,.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)(4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)(5) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan

BAB VIIIPENGAWASAN

(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

Pasal 65

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan atas kegiatan yangberpotensi menimbulkan bencana.Usulan tim penyelaras

(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. sumber ancaman atau bahaya bencana;b. pelaksanaan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa danrancang bangun dalam negeri;e. kegiatan konservasi lingkungan;f. perencanaan penataan ruang;g. pengelolaan lingkungan hidup;h. kegiatan reklamasi; dani. pengelolaan keuangan.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

(3) Terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyataditemukan adanya potensi risiko bencana yang secara tiba-tiba dan/atauberangsur-angsur dapat menimbulkan bencana dapat dikenai sanksiadministratif berupa:a. peringatan secara tertulis; danb. pencabutan izin

(4) Tata cara dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.Tim penyelaras mengusulkan ayat (3) dan ayat (4) untuk dihapus karena sudahdiakomodir pada ayat (3) usulan pemerintah(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007 untuk dihapus)

Pasal 68 66

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulansumbangan, Pemerintah dan masyarakat dapat meminta laporan tentanghasil pengumpulan sumbangan dimaksud;(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah danmasyarakat dapat meminta untuk dilakukan auditing.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)(3)Apabila berdasarkan hasil auditing sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan,penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenakan sanksi sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.(Disepakati Panja 7 Pebruari 2007)

BAB XPENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 69

(1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakanberdasarkan asas musyawarah mufakat ;)(Usulan DPR disetujui Panja 22 Pebruari 2007)

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdiperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luarpengadilan atau melalui pengadilan ;(Usulan DPR disetujui Panja 22 Pebruari 2007)

(3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaiansengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Usulan DPR disetujui Panja 22 Pebruari 2007)Catatan: Perlu dipertimbangkan satu Bab satu Pasal

Pasal 70

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antara Pemerintah danPemerintah Daerah diselesaikan melalui Peraturan Presiden.(DIM 449, usulan DPR)(DIM 449, Pemerintah mengusulkan agar dihapus karena ketentuan ini sudah diaturdalam peraturan perundang-undangan)

BAB XIKETENTUAN PIDANA(DIM 460, usulan DPR)

Tetap(Dim 460 usulan pemerintah)

Pasal 74

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan timbulnyabencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkanterjadinya kerentanan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9(sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar limaratus juta rupiah)(DIM 461, usulan DPR)

Pemerintah mengusulkan agar ketentuan pidana dalam DIM 461 dikaji ulang untukdibandingkan dengan KUHP.(Dim 461 usulan pemerintah)

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkankerugian terhadap orang atau pihak lain dan/atau dengan sengaja melakukankegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana manajemen risiko bencanadipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda palingbanyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).(DIM 462, usulan DPR)Pemerintah mengusulkan agar ketentuan pidana dalam DIM 462 dikaji ulang untukdibandingkan dengan KUHP.(Dim 462 usulan pemerintah)

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankansebagian atau seluruhnya hak guna wilayah rawan bencana atau dengan sengajamelakukan pengusahaan manjemen risiko bencana tanpa izin dari pihak yangberwenang atau dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksiprasarana manajemen risiko bencana yang tidak didasarkan pada norma, standar,pedoman, dan manual atau dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaankonstruksi pada daerah rawan bencana tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).(DIM 463, usulan DPR)


Pasal 75

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan manajemenrisiko bencana dan prasarananya, mengganggu upaya peredaman dan pencegahanbencana dan atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapatmengakibatkan terjadinya bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 18(delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus jutarupiah).(DIM 464, usulan DPR)


(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkankerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan wilayah rawan bencana dan/atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakanprasarana manajemen risiko bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)(DIM 465, usulan DPR)


(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan manajemen risikobencana tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau karena kelalaiannyamelakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana manajemen risiko bencanayang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual dan karenakelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada wilayah rawanbencana tanpa izin dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam bulan) dan dendapaling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).(DIM 466, usulan DPR)


Pasal 75

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan manajemenrisiko bencana dan prasarananya, mengganggu upaya peredaman dan pencegahanbencana dan atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapatmengakibatkan terjadinya bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 18(delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus jutarupiah).(DIM 467, usulan DPR)

Pemerintah mengusulkan agar ketentuan pidana dalam DIM 467 dikaji ulang untukdibandingkan dengan KUHP.(Dim 467 usulan pemerintah)catatan: Pemerintah mempertanyakan makna kerusakan manajemen risiko bencana� �dan upaya peredaman .� �

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkankerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan wilayah rawan bencana dan/atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakanprasarana manajemen risiko bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)(DIM 469, usulan DPR)


(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan manajemen risikobencana tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau karena kelalaiannyamelakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana manajemen risiko bencanayang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual dan karenakelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada wilayah rawanbencana tanpa izin dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam bulan) dan dendapaling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).(DIM 470, usulan DPR)


Tim Penyelaras berpendapat:

Norma didalam merumuskan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegasnorma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yangmemuat norma tersebut.

Hal yang perlu dihindari dalam merumuskan ketentuan pidana :1. Penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat didalam norma-norma yang diatur dalam pasal (-pasal) sebelumnya, kecuali untuk undang-undangtindak pidana khusus.2. Pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain3. Pengacuan kepada KUHP jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacutidak sama

Berdasarkan ketentuan perumusan norma sanksi pidana maka tim penyelarasmemberikan pertimbangan agar ketentuan pidana dirumuskan sesuai dengan

ketentuan tersebut diatas.

Kesepakatan Panja --> diserahkan kepada Tim Perumus dengan memperhatikan:1. Jenis hukuman bersifat akumulatif2. Jenis pelenggaran harus disebutkan secara jelas pada setiap tahapan.3. Ketentuan pidana untuk melindungi rakyat, bukan menghukum rakyat

Konsep Panja:Harus ada ketentuan tentang sanksi:1. Tetap diatur tetapi harus spesifikasi2. Peristiwa bencana yang spesifik

BAB XIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini

Pasal 77

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkansebelum ditetapkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai denganmasa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.(Disetujui Panja 22 Pebruari 2007)

BAB XIIIKETENTUAN PENUTUP(Disetujui Panja 22 Pebruari 2007)

Pasal 78

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 bulan, Badan NasionalPenanggulangan Bencana sudah terbentuk.

Kesimpulan Panja :1. Untuk Badan Nasional 6 bulan(Disepakati Panja 22 Pebruari 2007)2. Untuk Badan Daerah 1 tahun(Disepakati Panja 22 Pebruari 2007)3. Untuk PP 6 bulan(Disepakati Panja 22 Pebruari 2007)

Perlunya mencantumkan batas waktu penetapan peraturan pemerintah dan peraturanlainnya sebagai pelaksanaan undang-undang ini.

Pasal 79Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.(Disepakati Panja 22 Pebruari 2007)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.(Disepakati Panja 22 Pebruari 2007)

TANGGAL 19 FEBRUARI PKL. 16.00 200737

-----------------------------------------------------------------# Djuni Pristiyanto# Email: [email protected]# Site Peduli Banjir Jabodetabek (Pengelola): http://jakartabanjir.wordpress.com# Milis Lingkungan Indonesia (Moderator): http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/-----------------------------------------------------------------


Up date informasi hasil pertemuan tgl 27 Feb 07 (RUU PB)

From: hening purwati <[email protected]>--------------------------------------------------

Bapak dan Ibu yang terhormat,

Berikut kami sampaikan hasil diskusi tentang input RUUPB yang dilaksanakan oleh disekretariat MPBI. Hasil ini telah kami gabungkan dengan input dari Sulaiman SH (IHSA), Firmansyah Arifin, Yovita (UNIKA).

Untuk proses di DPR, sampai hari ini pembahasan ini masih berlangsung sampai masa reses DPR. Menurut Bapak KH. Daroji (Anggota Pansus RUU PB) yang hadis dalam diskusi tanggal 17 tersebut menyatakan bahwa proses yang berjalan di DPR memang sangat cepat sekaligus ada keinginan untuk segera diselesaikan. Bila ada input, kritik atau saran bisa dkirim melalui sekretariat DPR Komisi VIII, MPBI, atau melalui lobby anggota Pansus/Panja.

Hal ini dikarenakan kemungkinan untuk RDP/Hearing sudah tidak dimungkinkan lagi (meski Beliau masih berusaha untuk mengundang mereka-mereka yang akan memberikan input).

Secara substansi masih banyak yang harus dibenahi pada pasal-pasal kelembagaan. Pada konteks ini untuk level nasional kelihatannya tidak begitu masalah namun pada tahap implementasi di Tingkat I dan II akan mengalami berbagai tabrakan dengan peraturan dan strukture yang ada. Dr. Nessy dari Bappeda Jakarta banyak memberikan input tentang pasal-pasal ini.

Sebagai follow up dari pertemuan ini adalah ;1. Penting untuk terus menjaga proses d DPR. MPBI bersedia menjadi penghubung antara apa yang menjadi input masyarakat dengan DPR.2. Pertemuan yang sifatnya fokus group discussion untuk mengkritisi sekaligus mengkristalisasi pasal-pasal akan terus dilakukan.

Untuk pakde Banu, mas Totok, Kang ET, mas Kharisma, mas Joni dan teman-teman Jogja kami tunggu kabarnya selanjutnya, bagaimana acara Jogja ?.Juga bagaimana dengan Bandung ? Semarang ? Makasar ? Jatim ? Adakah yang bersedia menjadi tuan rumah dan untuk membantu mengkristalisasi RUU ini ?Teman-teman PMI/IFRC, WALHI, INGO (mba Titi, mbak Lina, Dandi, Jan) mau apa ya....??Kami senantiasa menunggu input dari bapak dan Ibu semua.........

http://beritalingkungan.blogspot.com/2007/03/hasil-rumusan-panja-dpr-ri-pemerintah.html

Gitu dulu up date-nya hari ini.silahkan kontak hening pada 081310360759 atau Isna pada 081310550451 untuk info lebih lanjut

salam taklim,hening

Hening ParlanMPBI Program ManagerJl. Kebon Sirih No.5GJakarta 10340-IndonesiaTel: +62-21-3147321Fax: +62-21-3103535Hotline: +62-93220102Mobile: +62-81310360759email: [email protected][email protected]:http://www.mpbi.org-----------------------------------------------------------------# Djuni Pristiyanto# Email: [email protected]# Site Peduli Banjir Jabodetabek (Pengelola): http://jakartabanjir.wordpress.com# Milis Lingkungan Indonesia (Moderator): http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/-----------------------------------------------------------------


About MeName: Djuni Pristiyanto Location: Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Moderator Milis Lingkungan, Milis Berita Lingkungan, Milis WGCoP

sumber : http://beritalingkungan.blogspot.com/2007_02_25_archive.html

PENYELIDIKAN GEOLOGI LINGKUNGAN UNTUK KELAYAKAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN KONSTRUKSI DAN INDUSTRI

1. Latar Belakang

Kebutuhan akan bahan galian konstruksi dan industri seperti batu, pasir, lempung,

tanah urug, pasir kuarsa dan batu gamping tampak semakin meningkat seiring dengan

http://beritalingkungan.blogspot.com/2007_02_25_archive.html

http://beritalingkungan.blogspot.com/2007/03/up-date-informasi-hasil-pertemuan-tgl.html

semakin berkembangnya pembangunan berbagai sarana maupun prasarana fisik di

berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terutama dipicu oleh adanya pemekaran-pemekaran

provinsi, kabupaten/kota baru di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Permintaan

bahan galian ini akan memacu kegiatan penambangan, baik yang dilakukan perusahaan-

perusahaan besar maupun perusahaan kecil (tambang rakyat). Kegiatan penambangan,

disamping berdampak positif, juga tidak jarang menimbulkan dampak negatif terhadap

lignkungan apabila tidak dikelola dengan baik dan tidak memperhatikan keseimbangan

dan daya dukung lingkungan di sekitarnya. Untuk mengantisipasi timbulnya dampak

tersebut, maka perlu dilakukan suatu upaya, yaitu dengan cara melakukan penyelidikan

geologi lingkungan untuk kelayakan penambangan bahan galian.

2. Maksud dan Tujuan

Penyelidikan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data berbagai jenis bahan

galian konstruksi dan industri serta aspek- aspek geologi lingkungannya dengan tujuan

untuk menentukan kelayakan penambangannya.

3. Luaran

Penyelidikan ini menghasilkan luaran berupa sebuah dokumen laporan yang berisi

tentang hasil penyelidikan dan dilampiri dengan peta kelayakan penambangan bahan

galian konstruksi dan industri daerah yang bersangkutan.

4. Manfaat

Hasil penyelidikan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah

daerah untuk menentukan kebijakan dalam bidang pengelolaan pertambangan dan

selanjutnya dapat dipergunakan sebagai salah satu data dasar bagi perencanaan tata

ruang dan pengembangan wilayah daerah yang bersangkutan.

5. TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

a. Tahap Persiapan di Kantor

· Mengumpulkan dan mempelajari berbagai data yang berkaitan dengan

rencana penyelidikan, seperti peta geologi, peta potensi bahan galian, peta

hidrogeologi dan peta tata guna lahan.

· Menyiapkan peta topografi skala 1 : 100.000 dan 1 : 50.000 untuk peta

kerja.

· Menyiapkan peralatan penyelidikan.

· Menyiapkan surat izin penyelidikan.

b. Tahap Penyelidikan Lapangan

· Menyelesaikan surat izin penyelidikan.

· Mencari data yang ada kaitannya dengan penyelidikan dari instansi terkait

maupun penduduk serta pengusaha pertambangan setempat.

· Melakukan penyelidikan keterdapatan bahan galian berikut kondisi

lingkungan geologinya.

· Melakukan pengamatan letak deposit bahan galian terhadap penggunaan

lahan pada dan di sekitarnya.

· Melakukan pengambilan contoh tanah/batuan/bahan galian untuk dianalisis

di laboratorium untuk mengetahui sifat fisik dan keteknikannya.

· Melakukan pemboran tangan untuk mengetahui terutama ketebalan tanah

penutup bahan galian.

· Melakukan pengamatan terhadap lokasi-lokasi penambangan yang telah

ada dalam kaitannya dengan dampak lingkungan yang telah atau akan terjadi

akibat kegiatan penambangan.

· Melakukan diskusi tentang hasil-hasil penyelidikan tersebut di atas dengan

instansi terkait setempat, seperti Bappeda dan Dinas Pertambangan, untuk

menyelaraskan antara tujuan penyelidikan dengan rencana pembangunan daerah.

c. Tahap Penyusunan Laporan

Dalam penyusunan laporan akan dilakukan pekerjaan-pekerjaan yaitu :

· Penggambaran peta geomorfologi.

· Penggambaran penampang bor tangan.

· Penggambaran sketsa tata cara penambangan pada lokasi-lokasi bahan

galian yang dianggap paling potensial.

· Penggambaran peta zona kelayakan penambangan.

· Penyusunan laporan akhir, termasuk di dalamnya pembuatan tabel,

lampiran hasil analisis laboratorium dan foto-foto lapangan.

6. PERALATAN YANG DIGUNAKAN

Untuk pelaksanaan penyelidikan digunakan peralatan sebagai berikut :

1. Kompas Geologi

2. Palu Geologi

3. Kamera

4. Loupe

5. Tabung/kantong contoh tanah/batuan

6. Satu set bor tangan

7. GPS

Tags: geologi0 comments share

Pertambangan di IndonesiaJun 20, '08 3:44 AMfor everyone

Pertambangan di Indonesia

Paradigma pertumbuhan ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia memandang segala kekayaan alam yang

terkandung di bumi Indonesia sebagai modal untuk menambah pendapatan negara. Sayangnya, hal ini dilakukan secara eksploitatif dan dalam skala yang masif. Sampai saat ini, tidak kurang dari 30% wilayah daratan Indonesia sudah dialokasikan bagi operasi pertambangan, yang meliputi baik pertambangan mineral, batubara maupun pertambangan galian

Tags: pertambangan1 comment share

Etika Baru LingkunganJun 19, '08 10:59 PMfor everyone

Etika Baru Lingkungan

http://ultramafik.multiply.com/journal/item/5/Etika_Baru_Lingkungan

http://ultramafik.multiply.com/item/share/ultramafik:journal:7?xurl=http%3A%2F%2Fultramafik.multiply.com%2Fjournal

http://ultramafik.multiply.com/journal/item/7/Pertambangan_di_Indonesia

http://ultramafik.multiply.com/tag/pertambangan

http://www.walhi.or.id/kampanye/tambang/tam_indo_info/

http://ultramafik.multiply.com/journal/item/7/Pertambangan_di_Indonesia


http://ultramafik.multiply.com/journal/item/8/proposal

http://ultramafik.multiply.com/tag/geologi

OlehThomas Koten

Parahnya krisis lingkungan akibat pembalakan liar, pembakaran hutan, dan pengeksploitasian lingkungan tanpa batas, telah lama menuai protes keras dari masyarakat, baik lewat tulisan maupun lewat aksi demonstrasi. Dari perspektif sejarah, gaung protes kaum pencinta lingkungan sebenarnya mulai membahana, ketika Rachel Carson dalam bukunya Silent Spring (1962) secara dramatis meramalkan ancaman kerusakan lingkungan yang menimbulkan hancurnya ekosistem yang mengancam keselamatan penghuni bumi. Ia meramalkan akan terjadi musim semi yang sunyi, tanpa kicauan burung dan aneka bunga warna-warni.Pesimisme Carson, sepuluh tahun kemudian menggugah kepedulian umat manusia terhadap keselamatan bumi dari kehancuran, karena bertambah besarnya kerusakan lingkungan. Gaung protes dan jeritan kritisisme pun bertubi-tubi di negeri ini, baik dari pencinta lingkungan dalam negeri maupun dari luar negeri. Dunia tahu Indonesia adalah sebuah negeri di katulistiwa yang keberadaan hutannya yang tiada tara sehingga ditetapkan sebagai “paru-paru dunia”. Ironisnya, meski protes para pencinta lingkungan terus gencar, tetapi hutan atau lingkungan di sini tetap saja dieksploitasi tanpa batas, dan dibakar, sehingga semakin merusak lingkungan dan telah memusnahkan begitu banyak ekosistem di dalamnya. Terakhir malah ditambah pula dengan bencana lumpur beracun, PT Lapindo Berantas di Sidoardjo, yang terkesan dibiarkan berlarut-larut sehingga telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat parah, dan belum diketahui pasti kapan selesai penanganannya. Perlu digarisbawahi, krisis lingkungan dan rusaknya sumber daya alam akibat kecerobohan dan ketidakpedulian kita. Kerusakan lingkungan telah menjadi bumerang berupa banjir dan tanah longsor, dan “wabah” kekeringan akibat merosotnya debet air sungai dan matinya sumber mata air, yang sesungguhnya telah mengancam kematian prematur kehidupan. Kerusakan lingkungan yang sangat parah dan dalam aneka macam bentuk bahkan telah memusnahkan jutaan ekosistem dan/atau makhluk hidup lainnya.

Eksploitasi Tanpa Batas Indonesia sendiri sebenarnya sedang menghadapi the second generation di mana fenomena degradasi ekologi ini sedang berhadapan dengan persoalan overpopulasi, urbanisasi, pengangguran, ketidakmerataan penyebaran penduduk, kemiskinan, rendahnya kualitas hidup dan lain-lain. Manusia Indonesia dan dunia dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya akan hidup dari lingkungan alam dan bumi yang satu ini. Punahnya ekosistem dapat memutuskan kehidupan. Mengapa semua itu bisa terjadi? Pertama, sudah menjadi rahasia umum bahwa aksi pembabatan hutan selama ini tidak pernah terlepas dari keterlibatan para oknum pejabat, selain sebagai beking pengaman, juga sebagai pemodal. Dari tayangan televisi, tampak jelas, banjir di Jember, Makasar, Kalimantan, Langkat-Sumatera Utara, dan banyak daerah lain beberapa waktu lalu, membawa banyak sekali lumpur yang mengindikasikan bahwa hutan di hulu telah rusak parah.Kedua, pengeksploitasian lingkungan, salah satunya disebabkan oleh faktor kemiskinan, yang diperparah oleh pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat miskin. Pembangunan di berbagai daerah industri, jalan tol, dan permukiman, senantiasa memarjinalkan rakyat miskin. Pemilik lahan tidak pernah memperoleh ganti rugi yang memadai. Para pemilik lahan padahal harus kehilangan mata pencaharian. Maka, mereka yang tergusur itu terpaksa mengambil pilihan naik gunung dan membabat hutan, baik untuk menjual kayunya maupun untuk membuka lahan baru bercocok tanam. Ketiga, sikap pengeksploitasian lingkungan tanpa batas yang didukung oleh peralatan teknologi canggih. Ini disebabkan oleh cara pandang yang berorientasi ekonomi terhadap alam. Alam hanya dilihat dari sisi nilai guna. Cara pandang yang dipengaruhi pandangan etik Barat yang sangat anthroposentrik, di mana kesadaran untuk memanfaatkan alam sekadar karena alam memberikan kehidupan bagi manusia. Suatu cara pandang yang berkembang dalam ranah modern dengan orientasi ekonomi yang berciri kapitalistik, yang hanya berorientasi pada pemupukan modal yang membuat manusia semakin kehilangan kendali.Seperti kata Erich Fromm dalam bukunya To Have or to Be, keinginan padahal merupakan sesuatu yang tidak terbatas. Keinginan untuk memiliki sesuatu akan memunculkan keinginan berikut yang kemudian melahirkan keserakahan. Keserakahan itu sifatnya tidak terbatas, tidak pernah sampai titik jenuh, karena ini menyangkut mental. Kata Gandhi, ”Dunia dan segala isinya betapa pun banyaknya tidak akan memenuhi keserakahan”.

Bertolak dari Sisi Alam Oleh karena itu, ada dua hal penting yang harus diperhatikan secara serius, pertama, sebagaimana yang kerap dikumandangkan para pemerhati lingkungan, yaitu penegakan hukum, secara tegas terhadap semua perusak hutan, bahkan itu menjadi kata kunci dari semua permasalahan ini. Sikap masa bodoh dan permisif masyarakat terhadap penjarahan hutan, pembalakan liar, atau pembakaran

hutan, tidak lain disebabkan oleh ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan hukum secara adil. Kedua, sudah saatnya dibutuhkan “kemanusiaan baru” yang beretika, dan memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi, dan sanggup mengembangkan pola hubungan yang lebih sehat dengan lingkungan dan tidak bersifat eksploitatif. Karenanya, diperlukan pengembangan suatu etika lingkungan yang bersifat sentral, fundamental, dan intrinsik dalam kerangka kemanusiaan baru tersebut, baik yang berupa etik kefilsafatan maupun etik religius. Etika lingkungan yang menuntut suatu perspektif yang lebih luas, lebih total dan bersifat holistik yang mengatasi sikap ilmu pengetahuan konvensional yang bersifat atomistik dan reduksionistik.Etika lingkungan seperti itu, kerap pula disebut etika baru lingkungan yang namanya kontekstualisme atau etika kontekstual. Dalam kontekstualisme ini tidak diperlawankan manusia dengan alam atau lingkungan, tetapi memandang dampak-dampak dari kontaknya sebagai pelaku yang mandiri. Suatu kontekstualisasi etis yang secara tegas meninggalkan “individualisme” alam; di mana alam itu sendiri, mempunyai nilai baik untuk dirinya maupun untuk segenap makhluk hidup lainnya.Suatu etika yang berlandas kuat dalam kosmos, sekaligus dengan landasan pikiran dan tingkah laku manusia yang bukan hanya memanfaatkan alam demi keuntungan diri semata, melainkan harus bertanggung jawab untuk mengembangkan daya-dayanya demi generasi yang akan datang. Artinya, dalam diri manusia-masyarakat ditanamkan kesadaran lewat pembentukan kepribadian dan jiwa kosmis, bahwa hutan memiliki fungsi yang sangat sentral untuk kehidupan kita sekarang dan generasi yang akan datang. Dalam kaitan dengan ini, kata ekolog Robin Attfield, manusia harus tegas merombak cara berpikir yang lazim dalam pengelolaan alam, dan disiplin berpikir dengan bertolak dari sisi alam, bukan dari sisi dirinya sendiri. Penulis adalah Direktur Social Development Center, Jakarta

Tags: lingkungan0 comments share

DEEP ECOLOGYJun 19, '08 10:45 PMfor everyone

Deep ecology adalah sebuah filosofi lingkungan yang diperkenalkan oleh filsuf Norwegia, Arne Naess. Teori ini merubah pandangan manusia dari antroposentris yang berpusat pada dirinya menjadi ekosentris, dimana manusia merupakan bagian dari lingkungan. Istilah deep ecology sendiri digunakan untuk menjelaskan kepedulian manusia terhadap lingkungannya. Kepedulian yang ditujukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam dan mendasar, ketika dia akan melakukan suatu tindakan.

Mengutip perkataan Naess : The essence of deep ecology - as compared with the science of ecology, and with what I call the shallow ecological movement - is to ask deeper questions. The adjective "deep" stresses that we ask why and how, where others do not…we need to ask questions like, Why do we think that economic growth and high levels of consumption are so important ? The conventional answer would be to point to the economic consequences of not having economic growth. But in deep ecology, we ask whether the present society fulfills basic human needs like love and security and access to nature, and, in so being, we question our society's underlying assumptions.

Tags: lingkungan0 comments share

EVALUASI GEOLOGI LINGKUNGAN PERTAMBANGANOct 28, '07 11:20 PMfor everyone

EVALUASI GEOLOGI LINGKUNGAN UNTUK

ARAHAN PENGGUNAAN LAHAN PASCA TAMBANG

http://ultramafik.multiply.com/journal/item/3/EVALUASI_GEOLOGI_LINGKUNGAN_PERTAMBANGAN


http://ultramafik.multiply.com/journal/item/4/DEEP_ECOLOGY

http://ultramafik.multiply.com/tag/lingkungan

http://ultramafik.multiply.com/journal/item/4/DEEP_ECOLOGY


http://ultramafik.multiply.com/journal/item/5/Etika_Baru_Lingkungan

http://ultramafik.multiply.com/tag/lingkungan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap kegiatan pertambangan mempunyai kewajiban untuk mereklamasi lahan penambangan, baik selama maupun

setelah kegiatan penambangan selesai.

Tujuan reklamasi adalah memungsikan/memanfaatkan kembali lahan bekas penambangan ke fungsinya semula

ataupun ke fungsi lain yang nilai manfaatnya minimal sama dengan semula. Oleh karena itu reklamasi menjadi bagian

penting dalam perencanaan pengelolaan lahan penambangan.

Perusahaan penambangan besar pada umumnya telah melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang

tercantum dalam dokumen AMDAL. Sebaliknya perusahaan penambangan yang berskala lebih kecil, termasuk

Penambangan Rakyat, banyak yang sama sekali tidak melaksanakan kewajiban reklamasi ini. Bekas penambangan

ditinggalkan dan diterlantarkan. Bekas penambangan ini secara individu umumnya tidak terlalu luas namun secara

keseluruhan berkelompok sehingga merusak lingkungan dan sulit dalam perencanaan pemanfaatan lahan secara optimum.

Penyelidikan geologi lingkungan sangat diperlukan di dalam pemanfaatan lahan bekas tambang yang telah ditinggalkan,

karena bekas kegiatan penambangan perlu analisis tentang dampak lingkungan, dan dilakukan arahan reklamasi sehingga

didalam pelaksanaannya kerusakan lingkungan yang telah terjadi akan dapat ditekan sekecil mungkin atau bahkan lahan

yang rusak tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat sekitarnya.

Penyelidikan ini sangat diperlukan untuk menunjang rencana kegiatan reklamasi bekas tambang pada daerah

penyelidikan agar bekas galian tambang, daerah genangan serta timbunan tanah penutup dapat dimanfaatkan kembali untuk

kegiatan yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyelidikan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai data geologi lingkungan untuk arahan

reklamasi bekas penambangan yang berwawasan lingkungan. Kajian geologi lingkungan meliputi: morfologi dan tata guna

lahan, hidrologi, geologi teknik, bencana geologi, kenampakan dampak penambangan terhadap masyarakat sekitar

tambang.

Adapun tujuan dari penyelidikan ini adalah melakukan analisis geologi lingkungan untuk arahan reklamasi daerah

bekas tambang tersebut yang telah atau akan ditinggalkan dengan cara yang murah, praktis, serta mudah dilaksanakan oleh

pemerintah daerah maupun pengusaha tambang. Pertimbangan aspek geologi lingkungan ini dapat ditetapkan pada

kegiatan pasca penambangan, sehingga dampak negatif pada kegiatan pasca penambangan tersebut akan dapat diperkecil

atau meminimalkan dampak lingkungan yang terjadi.

1.3 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan dan hasil keluaran di atas dilakukan beberapa tahap kegiatan, yang meliputi penyelidikan

geologi teknik, keairan dan geologi lingkungan. Pada tahap awal dilakukan studi pustaka, serta interpretasi. Tahap kedua

adalah melakukan aktifitas lapangan hingga pengolahan dan analisis data sekunder dan data hasil pengamatan lapangan.

Kajian arahan reklamasi kegiatan pasca penambangan didasarkan atas data eksisting tambang yang telah

ditinggalkan, hasil analisis geologi teknik, keairan (air permukaan dan hidrogeologi), dan geologi lingkungan yang sebagian

besar merupakan hasil-hasil analisis data lapangan. Kenampakan dampak dan tata cara pengelolaan dan pemantauan

dampak diperoleh terutama berdasarkan hasil analisis geologi lingkungan penyelidikan selanjutnya dapat dibagi menjadi

beberapa tahap sebagai berikut:

1.4 IDENTIFIKASI MASALAH

Daerah penyelidikan yang mempunyai potensi sumber daya alam cukup melimpah dalam hal ini adalah bahan

galian industri dan kontruksi, meskipun pada saat penyelidikan dilakukan belum tampak adanya kegiatan penambangan.

Namun pada masa mendatang tidak menutup kemungkinan potensi bahan galian yang ada akan menarik investor untuk

melakukan eksploitasi/penambangan di daerah ini. Pada saat penambangan rakyat dengan sekala kecil denga areal kurang

dari sekian hektar, yang telah ditutup oleh pemerintah setempat dengan meninggalkan lubang-lubang bekas galian. Dalam

suatu kegiatan terlebih kegiatan fisik, dalam hal ini adalah kegiatan penambangan bahan galian, pada dasarnya akan

mengalami perubahan yang langsung dapat terlihat dan sekaligus akan mempengaruhi ekosistem yang sudah ada.

Perubahan ekosistem tersebut tergantung dari besarnya perubahan yang dilakukan. Pada intinya kegiatan yang dilakukan

mempunyai dua aspek yang saling mempengaruhi. Kedua aspek tersebut mempunyai nilai saling berlawanan yaitu yang

satu bersifat menguntungkan dan yang lain bersifat merugikan. Dalam kegiatan penambangan dua aspek tersebut akan

muncul yaitu aspek manfaat dan aspek kendala yang keduanya saling berbanding terbalik.

Aspek manfaat yang sifatnya menguntungkan tentunya bahwa bahan galian mempunyai nilai ekonomis, dapat

menciptakan lapangan kerja, menambah income dan sebagainya. Sedang aspek kendala yang sifatnya merugikan akan

memberikan kendala: timbulnya lubang-lubang bekas galian, terpotongnya aliran air tanah, pelumpuran dan sebagainya

yang pada dasarnya mempunyai sifat merugikan.

Kegiatan penambangan tersebut pada suatu saat akan mengalami titik limit atau batas terendah yang apabila

penambangan diteruskan justru akan merugikan. Batas terendah tersebut bisa bersifat nilai ekonomisnya yaitu bila

penambangan berlanjut biaya penambangan dengan nilai bahan tambang sudah tidak menguntungkan, terjadinya kerusakan

lingkungan yang ditimbulkan membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sulit untuk diperbaiki dan memerlukan waktu yang

sangat lama untuk mengembalikan fungsi lahan menjadi seperti semula atau bahkan keduanya.

1.5 MANFAAT

Sasaran lokasi kegiatan penyelidikan adalah daerah penambangan bersekala kecil/tambang rakyat yang akan

melakukan, sedang maupun yang telah selesai melakukan penambangan bahan galian. Obyek penyelidikan utama akan

dilakukan pada daerah penambangan yang sedang atau memiliki permasalahan lingkungan geofisik crusial. Sedangkan

untuk lokasi yang akan melakukan penambangan diharapkan dapat memberikan arahan atau masukan maupun informasi

cara penambangan yang baik dengan mengindahkan faktor dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Informasi tersebut diataranya ialah geologi teknik, hidrogeologi untuk menunjang batas vertikal dan batas lateral

bukaan tambang, stabilitas dinding bukaan tambang, daya dukung tanah dan batuan terhadap beban bangunan fasilitas

(infrastrukture), geologi lingkungan daerah penyelidikan, yang merupakan kompilasi dari informasi-informasi geologi teknik

dan hidrogeologi/hidrologi, serta prakiraan dampak yang mungkin timbul akibat aktivitas penambangan.

1.6 TAHAP PENYELIDIKAN

1.6.1 PERSIAPAN

Tahap pekerjaan ini merupakan tahap pra-kegiatan, diantaranya melakukan inventarisasi data sekunder, yaitu

pengumpulan data sekunder dan studi leteratur. Meliputi:

- laporan-laporan terdahulu yang ada kaitannya

- interpretasi foto udara

- peta-peta

-Peta topografi sekala 1:50.000 dan 1:10.000 (perbesaran)

-Peta geologi teknik daerah penyelidikan

-persiapan peta dasar skala 1 : 50.000 dan sekala 1 : 10.000

- informasi penambangan

- rencana tata ruang

- kependudukan dan data statistik lainnya

- persiapan alat, administrasi, perizinan survei, penyusunan tenaga ahli.

- pengumpulan data sekunder, mobilisasi peralatan dan personil.

- Data tentang kegempaan sekitar daerah penyelidikan

- Data tentang kondisi iklim dan curah hujan

- Data penggunaan lahan daerah penelitian.

1.6.2 PEKERJAAN LAPANGAN

Pekerjaan lapangan yang dilaksanakan meliputi:

- Peninjauan (orientasi) kondisi umum daerah penyelidikan

- Pemetaan morfologi dan kemiringan lereng

- Pemetaan sebaran tanah dan batuan beserta fisik dan keteknikannya

- Pengamatan kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh proses geologi, seperti banjir, erosi, longsoran.

- Pengamatan titik minatan air tanah (mata air) dan permukaan (sungai, genangan).

- Pengambilan contoh air sebanyak >6 labu.

- Pengambilan contoh tanah tidak terganggu dari tanah bawah permukaan untuk mengetahui sifat fisik dan

keteknikan sebanyak 10 contoh.

Pengumpulan data primer

Studi evaluasi geologi lingkungan pada tahap operasi pelaksanaan penambangan bahan galian yang akan dilaksanakan

meliputi penyelidikan

a. Aspek Hidrogeologi

Pengumpulan data aspek hidrogeologi meliputi data primer dan data sekunder. Pengamatan dilakukan langsung di

daerah tapak kegiatan dan lokasi sekitarnya yang diperkirakan terkena dampak kegiatan penambangan bahan

galian. Data primer diperoleh dengan cara melakukan:

- pendugaan geolistrik

- mengukur kedalaman muka air tanah

- mengukur dan memetakan mata air

- mengidentifikasi jenis litologi akuifer

- mengidentifikasi potensi/produktifitas akuifer

- mengukur kedalaman akuifer serta penyebarannya

- pengujian akuifer (pumping test)

- menentukan letak sumur pantau air tanah

- membuat sumur pantau air tanah

- menganalisis kimia dan fisika untuk kualitas air tanah dan permukaan

- menentukan daerah resapan (imbuh) air tanah

b. Aspek Geologi Teknik

Pengumpulan data aspek geologi teknik meliputi data primer dan data sekunder. Pengamatan dilakukan langsung

di daerah tapak kegiatan dan lokasi sekitarnya yang diperkirakan terkena dampak kegiatan penambangan bahan

galian. Data primer diperoleh dengan cara melakukan

- pengambilan contoh tanah

- pemboran tangan

- pengujian sumur (test pit)

- mengamati geomorfologi dan perubahannya

- mengamati sifat fisik dan keteknikan tanah dan batuan

- mengukur ketebalan overburden

- mengamati kendala beraspek geologi (gerakan tanah, erosi, lempung mengembang, dan sedimentasi)

c. Aspek Geologi Lingkungan

Pengumpulan data aspek geologi lingkungan meliputi data primer dan data sekunder. Pengamatan dilakukan

langsung di daerah tapak kegiatan dan lokasi sekitarnya yang diperkirakan terkena dampak kegiatan penambangan

bahan galian. Data primer diperoleh dengan cara melakukan:

- mengidentifikasi tipe, jenis racun dan volume limbah serta tata letak bangunan limbah B3

- pengamatan lokasi pembuangan limbah

- pengamatan kuantitas dan kualitas pucuk tanah (top soil)

- mengidentifikasi lokasi penyimpanan dan rencana penanaman kembali (revegetasi)

- pengamatan lintasan transportasi

- mengidentifikasi tata ruang dan pengembangan wilayah setempat.

d. Aspek Tambang

Data yang dikumpulkan meliputi aspek penambangan yang secara langsung dapat menimbulkan dampak terhadap

lingkungan geofisik pada wilayah penambangan bahan galian dan sekitarnya meliputi:

- memperkirakan dan mengamati potensi tambang

- mengamati seluruh kegiatan penambangan pada areal penambangan

- mengamati teknik penambangan yang sedang berjalan

e. Aspek Ruang dan Lahan

Pengumpulan data akan dilakukan melalui istansi terkait seperti Bappeda, BPN dan instansi mulai tingkat

Kabupaten dan Propinsi. Data yang dikumpulkan meliputi rencana tata ruang wilayah Kabupaten, Propinsi, luas dan

penyebaran penggunaan lahan. Untuk melakukan regionalisasi daerah dilakukan dengan analisis peta.

1.6.3 KUANTITAS PEKERJAAN LAPANGAN

Kegitan survei lapangan dilaksanakan mulai dari….sampai……, meliputi pengumpulan data primer dari aspek geologi

lingkungan, geologi teknik, hidrogeologi, dan perencanaan tata ruang. Survei lapangan yang berupa kegiatan fisik terdiri

dari:

- luas daerah yang dikaji

- pengamatan dan updating kondisi geologi setempat seluas

- pengamatan dan pengukuran kondisi hidrogeologi seluas

- pengamatan dan pengukuran aktifitas penambangan

- pengamatan tata guna lahan seluas

- pemboran dengan kedalaman 30 – 40 m, total kedalaman 150m.

- pembuatan sumur pantau 2.titik

- pemboran tangan 50 titik

- pengambilan contoh tanah/ batuan berjumlah 30 buah

- pengambilan contoh air tanah dangkal dan permukaan 25 buah

- pendugaan geolistrik sebanyak 50 titik

1.6.4 ANALISIS LABORATORIUM

- Analisis laboratorium terdiri dari analisis laboratorium mekanika tanah sebanyak 10 contoh tidak terganggu dan

laboratorium pengujian air sebanyak 6 contoh.

Pengujian tanah dan batuan (Metode ASTM)

a. sifat indeks tanah meliputi: berat isi tanah, kadar air, berat jenis, batas-batas atterberg, analisa ukuran butir,

porositas, dan derajat kejenuhan.

b. pengujian kuat geser tanah dengan metoda “direct shear” untuk material yang berukuran kasar atau metoda

“triaxial (uu)” (tidak terkonsolidasi dan tidak terdrainase) untuk material tanah halus.

c. sifat indeks tanah yang terdiri dari analisa berat isi tanah, kadar air, berat jenis, batas-batas Atterberg, ukuran

butir, porositas, dan derajat kejenuhan.

d. sifat mekanik tanah yang perlu diuji adalah kuat tekan tanah.

Pengujian kualitas air (acuan :No.416/MENKES/PER/IX/1990)

a. pengujian sifat fisika air

meliputi kekeruhan, warna, bau, rasa, daya hantar listrik, zat padat terlarut, kimia air, pH, Kalsium, kesadahan,

Magnesium, dll.

1.6.5 PERALATAN

Secara umum peralatan lapangan dan laboratorium yang digunakan:

peralatan untuk administrasi

- Komputer, printer, digitizer, scanner, photo copy, set plotter.

Peralatan Pemetaan

- GPS, Kompas Geologi (Shunto), Palu Geologi, Peta-peta Geologi/dasar, Peta topografi, alat tulis, kendaraan roda

empat, kamera.

Peralatan pemboran dan geofisik.

-Bor teknik lengkap dengan peralatan SPT, singgle core barrel, head assembly untuk undisturbed sampling.

-Genset untuk pompa uji/packer test

-Shelby tube/tabung contoh

-Peralatan penduaaan geolistrik

-Peralatan pemboran tangan

Peralatan Hidrogeologi

Peralatan lapangan untuk mendapatkan beberapa parameter langsung antara lain adalah:

Hidrometer, EC meter, Water Level Indikator, pH meter, Pelscale, Stopwatch, kantong atau botol sampel.

Peralatan Laboratorium

Peralatan uji laboratorium diperlukan untuk uji sifat fisik (tanah dan batuan) serta uji sifat kimia (air). Antara lain adalah:

a. Alat uji fisik / mekanika tanah dan batuan:

Berat isi/Density, Kadar air, Konsistensi/Atterberg Limits, Besar butir, Direct shear, Triaxial, Unconfined, Permeability

tester, Slake Durability.

b. Alat Uji kimia/mutu air:

PH Meter, EC meter, Spextrophoto meter, Flame photometer, AAS, AOX, Nano color filter photometer.

1.6.6 PEKERJAAN KANTOR, DAN PELAPORAN

Evaluasi dan analisis data primer dan sekunder di kantor yang meliputi:

a. kondisi umum /regional daerah penyelidikan yang meliputi geografi, tataguna lahan, iklim, hidrologi, dan geologi.

b. Analisis geologi teknik guna pengelompokan tanah/batuan menurut sifat keteknikan dan daya dukung tanah untuk

berbagai penggunaan.

c. Analisis keairan meliputi air permukaan dan hidrogeologi guna mengetahui potensi keairan, baik kualitatif maupun

kuantitatif.

d. Analisis geologi lingkungan untuk memperoleh arahan penggunaan lahan dan prakiraan dampak aktivitas

penambangan dan rencana pengelolaannya

e. Penyusunan laporan diskusi

Gambaran ruang lingkup dan keluaran/hasil penyelidikan geologi lingkungan dalam suatu kegiatan penambangan sbb:

Lingkup penyelidikan:

a. survei dan analisa geologi lingkungan yang meliputi aspek keairan (hidrologi dan hidrogeologi), aspek fisik,

keteknikan dan sifat kimiawi tanah/batuan, aspek morfologi.

b. analisa data sekunder: klimatologi, tataguna lahan, geodinamika dan bencana geologi.

Keluaran / hasil penyelidikan yang diharapkan:

a. hasil analisis geologi lingkungan yang berupa

-geometri akhir lubang bukaan tambang

-stabilitas dinding bukaan tambang

-stabilitas timbunan tanah penutup

-permeabilitas tanah/batuan di lokasi rencana dumping area

-pengaruh pasca tambang

b. analisis lanjut dari (a): berupa kegiatan pasca penambangan yang terdiri sistem penimbunan tanah pucuk dan

penutup, saluran pengering.

c. hasil analisis lanjut dari (b): prakiraan dampak pada tahap pasca penambangan (erosi, longsoran, genangan air)

d. hasil analisis lanjut dari (c): arahan reklamasi dan pemantauan dampak pada berbagai tahap reklamasi bekas

tambang.

1.6.7 PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Lingkup kegiatan penyelidikan:

aspek sifat fisik dan keteknikan tanah

aspek keairan meliputi hidrologi dan hidrogeologi

aspek morfologi

data sekunder meliputi aspek-aspek: klimatologi, tataguna lahan, sifat kimiawi tanah dan batuan, geodinamika dan bencana

geologi dengan ditunjang data sekunder untuk menunjang analisis.

B. Keluaran yang diharapkan

informasi-informasi geologi teknik, hidrologi dan hidrogeologi untuk menunjang: batas vertikal dan batas lateral bukaan

tambang, stabilitas dinding bukaan tambang, permeabilitas tanah dan batuan, di rencana “dumping area”, unit

pengolahan limbah.

Geologi lingkungan daerah penyelidikan, yang merupakan kompilasi dari informasi-informasi geologi teknik dan

hidrogeologi/hidrologi.

Arahan reklamasi bekas tambang batubara yang berwawasan geologi lingkungan, antara lain mudah, murah serta sesuai

dengan kehendak masyarakat sekitar

Prakiraan dampak yang mungkin timbul akibat aktivitas reklamasi

Dasar-dasar pengelolaan dampak reklamasi.

Seluruh peta-peta yang menggambarkan hasil penyelidikan ini dituangkan dalam peta sekala 1 : 25.000 untuk daerah

regional (daerah desa penyelidikan) dan peta sekala 1: 10.000 untuk daerah tambang bahan galian (lokasi tapak kerja atau

site work) diantaranya peta tematik geologi teknik, dan peta geologi lingkungan.


Geologi LingkunganOct 22, '07 2:26 AMfor everyone

Penyelidikan Geologi Lingkungan

Penyelidikan ini meliputi kajian litologi, geomorfologi, struktur geologi, keairan dan kebencanan

geologi.

Ditunjang dari data hasil pemboran tangan, infiltrasi, hidrogeologi, uji perkolasi, dan analisa

laboratorium mekanika tanah dan air, dapat memberikan informasi setiap jenis sebaran bahan

permukaannya meliputi sifat fisik dan keteknikan, serta keairannya seperti : kekerasan, kepadatan

permeabilitas, potensi air tanah, kemampuan daya dukung dan kestabilan lereng.


EKOLOGIOct 22, '07 2:05 AMfor everyone

Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yangterdiri dari dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik

http://ultramafik.multiply.com/journal/item/1/EKOLOGI


http://ultramafik.multiply.com/journal/item/2/Geologi_Lingkungan


http://ultramafik.multiply.com/journal/item/2/Geologi_Lingkungan


http://ultramafik.multiply.com/journal/item/3/EVALUASI_GEOLOGI_LINGKUNGAN_PERTAMBANGAN


interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya (lihat Gambar 6. 1).

Dalam ekologi, kita mempelajari makhluk hidup sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Definisi ekologi seperti di atas, pertama kali disampaikan oleh Ernest Haeckel (zoologiwan Jerman, 1834-1914).

Ekologi adalah cabang ilmu biologi yangbanyak memanfaatkan informasi dari berbagai ilmu pengetahuan lain, seperti : kimia, fisika, geologi, dan klimatologi untuk pembahasannya. Penerapan ekologi di bidang pertanian dan perkebunan di antaranya adalah penggunaan kontrol biologi untuk pengendalian populasi hama guna meningkatkan produktivitas.

Ekologi berkepentingan dalam menyelidiki interaksi organisme dengan lingkungannya. Pengamatan ini bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hubungan timbal balik tersebut.

Dalam studi ekologi digunakan metoda pendekatan secara rnenyeluruh pada komponen-kornponen yang berkaitan dalam suatu sistem. Ruang lingkup ekologi berkisar pada tingkat populasi, komunitas, dan ekosistem.

Ekologi TerapanMembahas kaitan ekologi dengan ilmu lainnya, prinsip-prinsip dan konsep ekosistem, struktur dan fungsi ekosistem, ekologi populasi dan ekologi komunitas, klasifikasi ekosistem makro di Indonesia, ekologi sumberdaya alam, polusi dan pencemaran lingkungan hidup, metoda dan teknik pengukuran komunitas, model ekologi budaya dan kearifan lokal, komodisti base resource management, perspektif ekologi untuk pemberdayaan masyarakat, ekologi politik dan ekonomi politik. Konsep-konsep ekologi yang dimaksud, selanjutnya digunakan sebagai perspektif kerangka dasar untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Ekologi adalah cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Perkataan ini dicipta oleh pakar biologi Jerman dan pengikut Darwin pada tahun 1866 Ernst Haeckel dari perkataan Greek (oikos beerti " rumah" dan logos beerti "sains").

Kini, istilah ekologi ini telah digunakan secara meluas dan merujuk kepada kajian saling hubungan antara organisma dengan persekitaran dan juga saling hubungan di kalangan kumpulan organisma itu sendiri.

Alam sekeliling merangkumi kedua persekitaran abiotik -- benda bukan hidup seperti cuaca dan geologi -- dan persekitaran biotik -- benda hidup seperti tumbuhan dan haiwan. Kebanyakan penyelidikan ekologi menumpu kepada taburan dan jumlah organisma dan bagaimana ini mempengaruhi ciri dan sifat alam sekitar; pengaruh organisma terhadap alam sekitar, dan pengaruh alam sekitar terhadap organisma tersebut.

Diperolehi daripada "http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekologi" Suber : http://ultramafik.multiply.com/journal

Identifikasi Ancaman dalam Disaster Recovery Jangan Terfokus Hanya Pada Bencana Alam

http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekologi

http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisma&action=edit



http://ms.wikipedia.org/wiki/Haiwan

http://ms.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan

http://ms.wikipedia.org/wiki/Benda_hidup

http://ms.wikipedia.org/wiki/Benda_bukan_hidup

http://ms.wikipedia.org/wiki/Jerman

http://ms.wikipedia.org/wiki/Benda_hidup

April 15, 2008 · Disimpan dalam Berita Terbaru, Sisi Lain

oleh Arry Akhmad Arman

Salah satu hot issue dalam dunia IT dan bisnis saatini adalah DRC/DRP. DRP adalah Disaster Recovery Plan,suatu plan (rencana) yang disiapkan untuk melakukantindakan preventif, melakukan penanggulangan danpemulihan pasca bencana. Dalam konteks IT, DRPbiasanya didukung oleh suatu DRC atau DisasterRecovery Center, suatu lokasi alternatif yangmenduplikasi sebagian sumber daya IT terpenting dalamsatu perusahaan atau organisasi yang biasanya terletakdi Data Center, sehingga fungsi bisnis/organisasi yangtergantung pada IT akan tetap berjalan jika bencanaterjadi.

Baik, saya tidak akan mengajari DRC/DRP yang sayayakin anda sudah paham itu. Saya hanya inginmengingatkan bahwa saat ini telah berkembang berbagaijenis ancaman baru. Di lain pihak (mungkin karenasering terjadinya bencana alam), ketikamengidentifikasikan ancaman dalam merancang DRC/DRPsering hanya fokus pada bencana alam saja. Sayasarankan, anda lebih terbuka untuk memikirkan jugaancaman-ancaman lain non bencana alam. Ancaman nonbencana alam cukup sering terjadi, tidak terduga, danbisa memberikan dampak kerugian yang tidak kalahhebatnya, walaupun tidak mengancam keselamatanmanusia.

Security jaringan atau security aplikasi dianggapsebagai salah satu ancaman baru yang harus ditanganisecara serius.

Sebuah bank papan atas yang mendapat predikat bankdengan layanan terbaik di Indonesia, terpaksamenghentikan layanan Internet Bankingnya selama 15hari karena ada ancaman security (beberapa postingsaya di kategori IT menceritakan tentang ini). Kalaumelihat lamanya penanganan masalah tersebut, sertaketidakmampuan menjawab berapa lama perbaikan akandilakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa ancamansecurity dalam Internet Banking Bank tersebut tidakmasuk dalam daftar prioritas ancaman dalam DRP nya.

Dalam DRP, selalu terdefinisi dengan jelas suatu bataswaktu maksimum yang diijinkan untuk terhentinya suatulayanan.

Tidak salah memang, tiap perusahaan berhak menentukanprioritas dari perspektifnya masing-masing. Ini hanyacontoh saja bahwa ada ancaman-ancaman baru yang bisa

http://id.wordpress.com/tag/sisi-lain/

http://id.wordpress.com/tag/berita-terbaru/

menghasilkan kerugian besar dalam bisnis.

Bahkan, merger antar dua perusahaan (misalnya bank)bisa menghasilkan disaster sistem IT nya. Bayangkan,dua dirut bank bersalaman setelah menandatanganidokumen merger, diliput banyak wartawan dan hasilmerger menjadikan bank baru tersebut menjadi bank yangmemiliki asset terbesar. Sementara, orang-orang ITdari dua bank yang merger itu sedang jungkir balikmenyelesaikan masalah kompatibilitas dari sistemmereka yang sangat berbeda. Sangat mungkin, beberapahari setelah merger, terjadi masalah besar dalamsistem IT yang menyebabkan kerugian yang sangat besar.

Semoga bermanfaat

http://kupalima.wordpress.com/2008/03/19/identifikasi-ancaman-dalam-disaster-recovery-jangan-terfokus-hanya-pada-bencana-alam/

http://bacatanda.wordpress.com/2008/04/15/identifikasi-ancaman-dalam-disaster-recovery-jangan-terfokus-hanya-pada-bencana-alam/

1

PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAHANOlehSri Astuti SoedjokoLatar BelakangLahan merupakan bagian dari bentang lahan (Lanscape) yang meliputi lingkunganfisik termasuk iklim, topografi / relief, hidrologi tanah dan keadaan vegetasi alami yangsemuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Penggunaanlahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo seperti pada umumnya di DAS yang lainsecara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: hutan, tegalan, perkebunan, sawah,pemukiman dan penggunaan lain. Penetapan penggunaan lahan pada umumnyadidasarkan pada karakteristik lahan dan daya dukung lingkungannya. Bentuk penggunaanlahan yang ada dapat dikaji kembali melalui proses evaluasi sumberdaya lahan, sehinggadapat diketahui potensi sumberdaya lahan untuk berbagai penggunaannya. Untuk lebihmemperluas pola pengelolaan sumberdaya lahan diperlukan tehnologi usaha tani yangtidak terlalu terikat dengan pola penggunaan lahan dan akan lebih parah lagi hasilnyaapabila pembangunan pertanian masih melalui pendekatan sektoral tanpa ada integrasi





dalam perencanaan maupun implementasinya. Agroforestry adalah pola usaha taniproduktif yang tidak saja mengetengahkan kaidah konservasi tetapi juga kaidah ekonomi.Betapa pentingnya masalah konservasi ini perlu diperhatikan apabila mengingat bahwausaha tani di Indonesia ini ditangani oleh petani kecil apabila ditinjau dari kepemilikanlahan. Pemilikan lahan di DAS Solo seperti halnya di DAS lain rata-rata adalah kecil dankemungkinan besar akan selalu berkurang dengan selalu bergulirnya waktu.Kesadaran akan perlunya konservasi lahan sebenarnya sudah sejak lama, akantetapi selalu saja ada kesenjangan antara keinginan para petani pemilik lahan dengan paraahli konservasi tanah karena biasanya adanya keterbatasan biaya dari para petani untukmelaksanakan perlakuan-perlakuan yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena padapendekatan lama konsentrasi kegiatan konservasi ada pada pembuatan bangunan2bangunan teras, saluran-saluran dan bangunan lainnya dan sering dilakukan dengan caramelarang orang bertanam di lahan miring, dll.Dewasa ini Young (1997) dalam Sabarnurdin (2002) menyatakan bahwa adapendekatan baru konservasi tanah yang disebut land husbandry yang diwujudkan dalamusaha tani dengan pendekatan konservasi. Ciri dari pendekatan ini adalah:1. Memfokuskan pada hilangnya tanah dan pengaruhnya terhadap hasil tanamansehingga perhatian utamanya bukan lagi pada bangunan fisik tetapi kepada metodebiologis untuk konservasi seperti halnya penanaman penutup lahan.2. Memadukan tindakan konservasi tanah dan konservasi air sehingga masyarakatmendapat keuntungan langsung dari usaha tersebut.3. Melarang bertani dilereng bukan penyelesaian masalah. Tindakan seperti ini tidakbisa diterima secara sosial dan politis. Yang harus dicari adalah metode bertani yangbisa mempertahankan kelestarian sumberdaya lahan dan alam.4. Konservasi lahan akan berhasil bila ada partisipasi dari masyarakat terutama parapetani. Motivasi masyarakat akan timbul bila mereka melihat keuntungan yang akandiperoleh.5. Yang terpenting lagi adalah perlu adanya pemahaman bahwa kegiatan konservasilahan adalah bagian integral dari usaha perbaikan sistem usaha tani.Agroforestry sebagai sistem penggunaan lahan makin diterima oleh masyarakatkarena terbukti menguntungkan bagi pembangunan sosial ekonomi, sebagai

ajangpemberdayaan masyarakat petani dan pelestarian sumberdaya alam dan pengelolaanlingkungan daerah pedesaan. Pola ini dirasa sangat cocok dikembangkan di DAS SoloHulu yang banyak kawasan bertopografi miring, sehingga banyak erosi, pemilikan lahansempit dengan kepadatan agraris tinggi ± 6 orang / Ha (CDMP, 2001).PermasalahanPerilaku DAS mencakup sifat-sifat morfometri dan hidrologis. Morfometri DASsangat ditentukan oleh kondisi fisiografi (topografi dan bantuan) dan iklim terutamahujan. Sifat morfometri antara antara lain pola alur sungai, bentuk DAS, elevasi dankemiringan DAS. Di Sub DAS Bengawan Solo Hulu terdapat Waduk Gadjah Mungkurdengan daerah tangkapan seluas 1350 Km2 dengan 7 buah sungai utama didalamnya.3Daerah tangkapan (DTA) Waduk Gadjah Mungkur terdiri dari beberapa satuan fisiografiyaitu satuan Gunung Lawu, Pegunungan Batur Agung, Pegunungan Selatan BerbatuVulkanis serta Pegunungan Selatan Berbatu Gamping.1. Di DTA Waduk Gadjah Mungkur telah terjadi erosi cukup berat yang ditandaiadanya permunculan batuan induk, erosi parit dan sedimentasi. Dari 102 Sub DAS diDAS Solo yang meliputi 23 wilayah kabupaten, ada 28 Sub DAS yang memiliki potensierosi besar. Erosi aktual yang terjadi terkecil adalah 4,72 ton/Ha/th di Sub DAS Preceldan erosi terbesar terjadi di Sub DAS Dengkeng sebesar 195,84 ton/Ha/th (Anonimus,2002).2. Daerah tangkapan air antara Gunung Merapi dan Lawu lahannya sangat subursehingga menyebabkan perkembangan pemukiman dan industri di wilayah ini sangatpesat. Dampak yang terjadi adalah limbah rumah tangga dan limbah pabrik akanmencemari air tanah, koefisien aliran akan meningkat sehingga erosi pun secara potensialmeningkat pula.3. Anak sungai Bengawan Solo di daerah Sragen, Ngawi, di bagian utara berasaldari daerah Pegunungan Kendeng bertipe intermitten (mengalir pada waktu musimhujan) karena daerah tangkapan air tidak terlalu luas tingkat kelulusan batuan rendah(napal), serta curah hujan ± 2000 mm/th dengan bulan kering 5-6 bulan dengankoefisiensi aliran tinggi dan langka air tanah.

4. Bengawan Madiun mengalir dari daerah Kabupaten Ponorogo, Madiun danMagetan. Dibagian hulu di daerah kabupaten Ponorogo kondisi lahan sangat kritisditandai adanya erosi parit, longsor lahan dan munculnya batuan induk (Anonimus,2002).5. Daerah Bengawan Solo Hilir secara fisiografi berupa Pegunungan Rembang disebelah utara sungai, Pegunungan Kendeng di sebelah selatan sungai dan dataran aluvial.Daerah ini sering menghadapi masalah banjir dan sering terjadi intrusi air laut terutamapada musim kemarau.Permasalahan - permasalahan di atas sangat erat kaitannya dengan pengelolaanlahan. Sudah barang tentu memerlukan suatu tehnologi sederhana yang mungkin dapatditerapkan oleh para petani secara langsung misal pola agroforestry seperti telahditerangkan di halaman terdahulu.4Maksud, Tujuan dan Kegunaan1. Maksud.Sosialisasi Aspek Pengelolaan lahan adalah untuk memberikan gambaran kepadaberbagai stakeholder utamanya masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnyapengelolaan lahan yang lestari dan terpadu.2. Tujuana. Pola Agroforestry menjadi pola pilihan masyarakat dalam mengelola sumberdayalahan yang lestari dan terpadu.b. Akan segera muncul kemandirian masyarakat dalam mengelola sumberdaya lahankarena pola Agroforestry merupakan pola yang sudah dikenal masyarakat sejaklama.3. Kegunaana. Bagi Masyarakat1. Tersedianya lapangan pekerjaan yang terus menerus karena adanya deversitaskegiatan dalam mengelola agroforestry.2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terjadi dengan adanyadeversifikasi hasil pertanian, kehutanan dan peternakan.b. Bagi Swasta1. Tersedianya bahan baku industri kayu secara lestari bagi industri skala kecilmenengah.2. Tersedianya bahan baku industri pertanian karena pola agroforestry jugamencakup tanaman agroindustri misal tanaman perkebunan dan buah.3. Berkembangnya usaha peternakan.c. Bagi Pemerintah Daerah1. Berkurangnya masalah pencari kerja.2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah5d. Bagi Daerah Aliran Sungai

1. Lebih terkendalinya proses erosi dan banjir.2. Terbentuknya ekosistem yang lebih nyaman bagi kehidupan.Metode Pengembangan Fungsi Pengelolaan Lahan1. Tehnik Pengelolaan Lahan yang Produktif dan Konservatif MelaluiAgroforestryBerubahnya Lanskap akibat adanya tekanan penduduk dan intensifikasipemanfaatan sumberdaya lahan, mengarah pada pengakuan terhadap agroforestry sebagaial;ternatif sistem pengelolaan lahan dalam rangka pembangunan berkelanjutan baikdidataran tinggi maupun di dataran rendah (Sabarnurdin, 2002).Berbeda dengan bidang pertanian maupun kehutanan murni, kontribusiagroforestry dalam bidang sosial ekonomi bisa lebih bervariasi karena komponenusahanya lebih beragam. Tambahan lagi selain membuka kemungkinan untukmeningkatkan efisiensi ekonomi dan peningkatan taraf hidup mampu juga menimbulkanmultiplier effect dan agroforestry juga memperbaiki serta meningkatkan kondisilingkungan (Anonimus, 2000). Kelemahan para petani pada umumnya adalah pada sistempemasaran hasil.Dengan menawarkan kombinasi hasil, produktivitas lebih lestari. Adanyakomponen pohon yang bisa diatur pemungutan hasilnya hanya apabila diperlukan, karenaapabila tidak diperlukan bisa dibiarkan hidup dengan tidak kawatir rusak dan bahkannilainya akan bertambah. Kelestarian hasil lebih diperjelas dengan tambahan adanyaproduksi bidang peternakan, sedang konsumsi harian dapat ditopang oleh produktanaman pertanian. Produk agroforestry bisa lebih ditingkatkan menjadi produk yangdiorientasikan pada agribisnis dengan dukungan dari swasta atau pemerintah daerahmisalkan menyediakan pabrik pengolahan hasil misal pabrik pengelolaan nanas ataukomoditas lainnya dalam skala kecil menengah.Peluang bagi digunakannya sistem agroforestry dalam pengelolaan lahan jugadisebabkan karena (Sabarnurdin, 2002) :61. Agroforestry adalah metode biologis untuk konservasi dan pemeliharaanpenutup tanah sekaligus memberikan kesempatan menghubungkan konservasitanah dengan konservasi air.2. Dengan agroforestry yang produktif dapat digunakan untuk memelihara danmeningkatkan produksi bersamaan dengan tindakan pencegahan erosi.3. Kegiatan konservasi yang produktif memperbesar kemungkinan diterimanyakonservasi oleh masyarakat sebagai kemauan mereka sendiri. Digunakannyatehnik diagnostik dan designing untuk merumuskan pola tanam secarapartisipatif merupakan kelebihan dari tehnik agroforestry.2. Hutan Sebagai Pengendali Daur Air dan Longsor Lahan

Pada masa-masa tertentu terutama pada awal musim hujan atau pada akhir musimhujan kita sering mendengar dan membaca berita tentang banjir dan longsor lahan dibeberapa daerah. Kejadian ini sudah barang tentu menimbulkan keprihatinan kita semua.Kejadian demi kejadian akhir-akhir ini terus susul menyusul dimulai dari Cilacap,Purworejo, Kulonprogo, Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat dan Menado. Peristiwa banjirdan longsor lahan telah menelan korban jiwa dan harta benda tidak sedikit sehinggamuncul pertanyaan mengapa terjadi demikian dan bagaimana cara mengantisipasinyasehingga peristiwa alam tersebut dapat dihindari atau dikurangi dampak negatifnya.DAS Solo seperti halnya Indonesia pada umumnya sebagai suatu daerah yangberiklim tropis. Di beberapa tempat mempunyai kecenderungan berintensitas hujantinggi, di beberapa tempat memiliki bentuk lahan yang bergelombang, berbukit maupunbergunung dengan kondisi yang punya potensi longsor lahan yang cukup besar.Disamping itu persebaran penduduk sering tidak memperhatikan tata ruang wilayah atautata ruang desa, maka untuk menghindari adanya korban, perlu dilakukan usaha-usahaagar masyarakat terhindar dari malapetaka pada kesempatan lain. Usaha itu bisa dalambentuk perlu disusunnya kembali tata ruang desa atau dengan memberikan penyuluhankepada masyarakat bagaimana cara mendeteksi, antisipasi dan mengatasi peristiwa yangsangat memilukan tersebut. Disamping itu juga bisa dengan memperbaiki polapengelolaan lahannya yang lebih ramah lingkungan sehingga banjir, kekeringan danlongsor lahan tidak terjadi. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah7atau bahkan bersahabat (memiliki tingkat adaptasi yang tinggi) dengan banjir dan longsorlahan dalam lingkungan ekologi yang menyejukkan.Pengendalian daur air, erosi dan longsor lahan merupakan suatu kegiatan yang takterpisahkan bagai ke dua sisi mata uang yang merupakan satu kesatuan. Akhir-akhir inimasyarakat semakin banyak menopangkan harapan pada hutan untuk mengatasi masalahpengendalian daur air, erosi dan longsor lahan. Harapan yang sangat perlu didukung

bersama untuk dapat mewujudkannya karena banyak kelebihan ekosistem hutan untukdapat mewujudkan harapan tersebut. Akan tetapi perlu disadari bersama bahwa nilaiperannya terhadap ketiga hal tersebut diatas sangat ditentukan oleh luas, jenis, watakpetumbuhan, keadaan pertumbuhan dan struktur hutannya. Disamping itu untuk suatukeadaan ekosistem hutan tertentu peran tersebut dibatasi oleh keadaan iklim, geologi,watak tanah dan geomorfologi. Sebagai contoh untuk kawasan yang secara geologisrawan longsor lahan, bagi daerah yang mempunyai intensitas hujan yang tinggi danlereng yang terjal, justru dengan penutupan hutan terlalu rapat dan pohonnya besar-besar,malahan akan menyebabkan terjadinya longsor lahan. Kenyataan ini menyadarkan kitasemua bahwa kita perlu mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi,daur air dan longsor lahan. Dalam usaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut makadidalam membangun hutan maupun agroforestry perlu memperhatikan faktor tanah,iklim, tanaman, geologi dan geomorfologi serta masalah kependudukan untuk mengenaliwatak run off potensial, stabilitas lahan dan tak kalah pentingnya adalah pengenalan ataswatak tanaman diantaranya yang berupa evapotranspirasi, dekomposisi seresah,pertumbuhan dan beban mekanik tanaman, seperti yang dapat diperiksa pada Gambar dibawah ini.8Diagram Alir Tahapan Pembuatan Rancangan Reboisasi dan Penghijauanuntuk Pengendalian Daur Air dan Longsor Lahan secara Teknik Biologik(Pusposutardjo, 1984, dimodifikasi) dalam Sri Astuti Soedjoko (2002).AnalisisMekanikTanahWatakMekanikTanahPENDUDUK TANAH TANAMAN IKLIM Geologik &GeomorfologikAnalisis SosialEkonomi danBudayaAnalisisFisik &KimiawiAnalisis Et,

WatakPertumbuhan,BebanTanamanAnalisisEtpPotensial& NeracaAirAnalisisGeologik &GeomorfologikLahanPotensiKesesuaianKepentinganPotensi,Fisik &KimiawiDeskripsiWatakTanamanDeskripsiiklimWatak Geologik& GeomorfoligiklahanAnalisisKesesuaianTanamanAnalisis WatakRun Off Potensial& Stabilitas lahanAnalisisKesesuaianKepentinganAnalisisKesesuaianTanahTanaman-tanamanterpilih TerhadapKesesuaian IklimTanaman TerpilihTerhadap KesesuaianIklim, Tanah danKepentinganRancangantanaman Jenis,Kerapatan, dll, danRancanganMekanikPola Reboisasi danPenghijauan TeknikBiologik9Berbagai gejala yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pada umumnya,dapatlah diindikasikan bahwa masyarakat kita saat ini sedang mulai mengalami

perubahan yang kemungkinan akan menampakkan tuntutan yang berbeda dengankeadaan sebelumnya. Disamping itu pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang cepatakan berpacu dengan ketidak seimbangan antara ketersediaan sumberdaya alam yangmurah dengan meningkatnya kebutuhan. Disamping itu tingginya jumlah penduduk yangjuga diikuti oleh tingginya laju pertambahan penduduk akan menyebabkan meningkatnyakebutuhan akan lahan untuk produksi dan pemukiman maupun meningkatnya kebutuhanakan sumberdaya air yang sangat penting bagi kehidupan. Akibat banyaknya lahan yangberalih fungsi yang tadinya merupakan kawasan resapan menjadi kawasan pertanian danpemukiman akan menyebabkan terganggunya daur air kawasan. Tidak kalahmemprihatinkan sangat maraknya penjarahan hutan yang mengakibatkan banyaknyapenebangan hutan yang tidak terencana mengakibatkan peran hutan sebagai pengendalidaur air kawasan menjadi terganggu. Air dipandang sebagai sumberdaya memilikimultidimensi yaitu ketersediaan dalam waktu (musim kemarau atau musim hujan), dalamruang (digunung sampai di pantai), dalam kualitas dan kuantitas baku mutu yang sesuaikebutuhan atau peruntukannya (Tedjoyuwono N, 1994 dan Soedjarwadi, 1994). Secaraalami daur air di suatu kawasan ditentukan oleh ciri-ciri khas lingkungan geofisik.Ditinjau dari sudut peradaban manusia, daur air dapat dipengaruhi pula oleh kondisisosial ekonomi dan tehnologi yang dikuasai oleh manusia. Dalam abad 21 ke depansemakin dirasakan akan adanya keterbatasan alam dalam menyediakan air bagikehidupan. Kelimpahan sumberdaya air yang dimiliki Indonesia tidak menjaminmelimpahnya ketersediaan air kawasan pada dimensi ruang dan dimensi waktu. Variasiiklim serta kerentanan sistem sumberdaya air terhadap perubahan iklim akanmemperparah status krisis air yaitu dengan meningkatnya frekuensi banjir danpanjangnya kekeringan, sehingga ketersediaan air semakin tidak dapat mengimbangipeningkatan kebutuhan air untuk berbagai penggunaan. Dalam Seminar SehariKebutuhan Air Bersih dan Hak Azazi Manusia di Bogor pada tanggal 25 Februari 1999dinyatakan bahwa ketersediaan air bersih sebesar 50 l/hari/kapita sebagai hak azasimanusia perlu disebarluaskan sehingga adalah wajar keberpihakan kepada seluruh

penduduk agar memperoleh hak air bersih bagi kehidupannya secara langsung minimal1050 l/hari/kapita. Angka ini sesungguhnya masih rendah apabila dibanding dengan sasaranpenyediaan kebutuhan air ibu kota provinsi di Indonesia sebesar 130 l/hari/kapita, dan diDKI 220 l/hari/kapita. Berbagai negara Eropa dan Amerika Utara angka itu telah berkisarantara 300 – 600 l/hari/kapita dan dalam waktu tidak lama akan naik menjadi 500 – 1000l/hari/kapita. (Hehanusa PE, 1999), sedang secara tidak langsung sesungguhnya manusiamembutuhkan air jauh lebih besar yaitu 2600 l/hari/kapita karena untuk menghasilkan 1kg beras diperlukan 4160 l air, 1 kg gula diperlukan 1040 l air dan 1 kg dagingdibutuhkan 20.860 l air (FAO, 1996 dalam Hidayat Pawitaan, 1999). Di samping itudengan dipacunya pertumbuhan ekonomi, permintaan akan sumberdaya air baik kuantitasmaupun kualitasnya semakin meningkat pula dan di tempat-tempat tertentu melebihiketersediaannya. Hal ini menyebabkan sumberdaya air dapat menjadi barang yanglangka. Kerisauan ini lebih ditegaskan oleh pakar dunia dalam rangkaian pertemuannyamulai dari pertemuan di Roma, Stockholm, Dublin, Rio de Janeiro dan terakhir di Parispada bulan Juni 1998 dalam “International Coonference on World Water in the 21 thCentury” disimpulkan bahwa ancaman akan adanya krisis air di awal abad 21 bukanlahsuatu khayalan (Hehanusa PE, 1999). Ironisnya kelangkaan sumberdaya air tersebut tidakdicerminkan oleh penghargaan orang atas sumberdaya air tersebut. Dari fakta yang adatampak bahwa sumberdaya air masih belum mendapat perlindungan secara maksimaluntuk mempertahankan neraca air kawasan yang optimal. Terjadinya pencemarandibanyak tempat dan terjadinya penggundulan hutan di sana-sini menunjukkan bahwaperhatian terhadap kelestarian sumberdaya air perlu secara total ditingkatkan (KMNLH,1997). Saat ini masih nampak lemahnya posisi tawar-menawar kawasan hutan terhadapperubahan fungsi lain yang lebih menguntungkan selain sebagai produsen kayu. Hal inidapat ditelusuri sebagai akibat dari lemahnya sistem akunting sumberdaya hutan (Dodi

Supriadi, 1998). Lebih lanjut dijelaskan bahwa sumberdaya hutan sebagai asset padadasarnya merupakan faktor produksi yang mengalami penurunan akibat kegiataneksploitasi. Dari sisi akunting penurunan asset atau faktor produksi seharusnya menjadibeban biaya (depresiasi) yang dimasukkan sebagai salah satu komponen cost analisisdalam pengelolaan sumberdaya hutan, namun sampai saat ini depresiasi sumberdayahutan sebagai faktor produksi tidak pernah diperhitungkan, sehingga keuntungan yangdiperoleh selama ini merupakan keuntungan semu. Lebih menarik lagi setelah11mencermati hasil penelitian yang dilakukan oleh Dodi Supriadi (1998) disimpulkanbahwa nilai intangible hutan lindung yang utamanya sebagai penyedia air mempunyainilai ekonomi enam kali lebih besar dari nilai kayu, bahkan total nilai manfaat intangiblehutan (plus rekreasi, wildlife dan kualitas lingkungan) akan semakin lebih besar lagi.Saat ini banyak peneliti telah melakukan berbagai penelitian untukmenghubungkan perlakuan-perlakuan hutan terhadap perilaku hidrologi. Hal yang sudahditerima secara umum adalah bahwa penggunaan vegetasi penutup hutan akan dapatmemperbaiki fluktuasi aliran air (Seyhan, 1990). Menghadapi berbagai kenyataan diatas maka perhatian orang mulai memandang hutan sebagai suatu sistem penyanggakehidupan dan tidak hanya sebagai produsen kayu. Hutan dengan penyebarannya yangluas, dengan struktur dan komposisinya yang beragam mampu menyediakan manfaatyang amat besar bagi kehidupan manusia antara lain jasa perlindungan terhadap banjir,erosi, sedimentasi dan longsor lahan.Peran hutan terhadap pengendalian daur air dimulai dari peran tajuk menyimpanair intersepsi. Di hutan klimaks intersepsi bisa mencapai angka 25 – 35 % dari hujantahunan yang jatuh dan di hutan Pinus bisa mencapai 16-20 % dari hujan tahunan yangjatuh (Sri Astuti et-al, 1998).Peran menonjol yang ke dua yang juga sering menjadi sumber penyebabkekawatiran masyarakat adalah evapotranspirasi. Beberapa faktor yang didugaberperanan terhadap besarnya evapotranspirasi antara lain adalah radiasi matahari, suhu,kelembaban udara, kecepatan angin dan ketersediaan air di dalam tanah atau sering

disebut kelengasan tanah. Lengas tanah berperanan terhadap terjadinya evapotranspirasi.Evapotranspirasi berlangsung ketika vegetasi tidak kekurangan suplai air, atau beradadiantara titik layu permanen dan kapasitas lapang. Vegetasi memerlukan air untukpengangkutan unsur hara dari dalam tanah untuk metabolisme tumbuhan bagikehidupannya. Melalui daun, air yang berasal dari tanah diuapkan sebagai bagian dariproses fisiologis tanaman yang disebut transpirasi. Dalam hal ini transpirasi atau karenasusahnya dipisahkan dengan evaporasi maka sering disatukan menjadi evapotranspirasi.Evapotranspirasi punya pengaruh yang penting terhadap besarnya cadangan air tanahterutama untuk kawasan yang berhujan rendah. Sehubungan dengan hal tersebut makaevapotranspirasi yang terjadi dari suatu kawasan, sudah mulai banyak mendapat12perhatian dari para peneliti terutama untuk kawasan dengan vegetasi tertentu. Akhir-akhirini yang paling banyak mendapat perhatian adalah kawasan hutan Pinus. Untukmenjawab kekawatiran tersebut Perum Perhutani telah bekerja sama dengan UGM, IPBdan Unibraw dalam penelitian tentang neraca air kawasan hutan Pinus.Selama 5 tahun penelitian yang dilakukan oleh UGM (Sri Astuti et-al, 1998)didapat informasi bahwa evapotranspirasi yang terjadi di hutan Pinus dalam kisaransebesar 1002 - 1253 mm/th atau 29 - 69 % dari hujan tahunan yang jatuh. Angka tersebutmemunculkan suatu keputusan untuk merekomendasikan bahwa Pinus dapatdikembangkan pada suatu daerah yang mempunyai tebal hujan ³ 2000 mm/th. Oleh timpeneliti dari PPLH Unibraw (Utomo et-al, 1998) dikemukakan bahwa Pinus disarankantidak ditanam di daerah yang curah hujannya < 1500 mm/th, sedang oleh tim peneliti dariFak. Kehutanan IPB (Manan et -al 1998) Pinus disarankan ditanam di daerah dengancurah hujan ³ 2000 mm/th, supaya tidak mempengaruhi tata air kawasan.Peran ketiga adalah mampu mengendalikan tingginya lengas tanah hutan. Tanahmempunyai kemampuan untuk menyimpan air (lengas tanah), karena memiliki ronggaronggayang dapat diisi dengan udara/cairan atau bersifat porous. Bagian lengas tanahyang tidak dapat dipindahkan dari tanah oleh cara-cara alami yaitu dengan osmosis,gravitasi atau kapasitas simpanan permanen suatu tanah diukur dengan kandungan air

tanahnya pada titik layu permanen yaitu pada kandungan air tanah terendah dimanatanaman dapat mengekstrak air dari ruang pori tanah terhadap gaya gravitasinya. Titiklayu ini sama bagi semua tanaman pada tanah tertentu (Seyhan, 1977). Pada tingkatkelembaban titik layu ini tanaman tidak mampu lagi menyerap air dari dalam tanah.Jumlah air yang tertampung di daerah perakaran merupakan faktor penting untukmenentukan nilai penting tanah pertanian maupun kehutanan.Peran ke empat adalah dalam pengendalian aliran air. Kebanyakan persoalandistribusi sumberdaya air selalu berhubungan dengan dimensi ruang dan waktu. Akhirakhirini kita lebih sering dihadapkan pada suatu keadaan berlebihan air pada musimhujan dan kekurangan air di musim kemarau. Sampai saat ini masih dipercayai bahwahutan mampu mengendalikan daur air artinya hutan dapat menyimpan air selama musimhujan dan melepaskannya di musim kemarau. Kepercayaan ini didasarkan atas masihmelekatnya dihati masyarakat bukti-bukti bahwa banyak sumber-sumber air dari dalam13kawasan hutan yang tetap mengalir pada musim kemarau. Untuk lebih meningkatkanperan hutan dalam pengendalian aliran air, bagi hutan yang berada dalam ekosistemtertentu perlu diberikan perlakuan dibangunnya creek fed ponds atau embung-embungdan bangunan konservasi lainnya.Disamping masalah pengendalian daur air, masalah pengendalian longsor lahanjuga merupakan masalah yang memerlukan pemecahan segera. Untuk ikut memecahkanpermasalahan tersebut perlu dikenali faktor-faktor penyebabnya. Rangkuman daribeberapa pustaka (Febri Himawan, 1994; Justika Baharsyah dkk, 2000; Karnawati D,2001) dan pengenalan di lapangan dapat diketahui bahwa beberapa faktor yangmenyebabkan suatu kawasan longsor lahan antara lain :1. Faktor internala. Genesis morfologi lereng (perubahan kemiringan dari landai ke curam)b. Geologi (jenis batuan, sifat batuan, stratigrafi dan tingkat pelapukan) · Jenis batuan/tanah- Tanah tebal dengan tingkat pelapukan sudah lanjut- Kembang kerut tanah tinggi : lempung · Sedimen berlapis (tanah permeabel menumpang pada tanah impermeabel) · Perlapisan tanah/batuan searah dengan kemiringan lereng.c. Tektonik dan Kegempaan · Sering mengalami gangguan gempa

· Mekanisme tektonik penurunan lahan2. Faktor luar (eksternal)a. Morfologi atau Bentuk Geometri Lereng · Erosi lateral dan erosi mundur (backward erosion) yang intensif menyebabkanterjadinya penggerusan di bagian kaki lereng, akibatnya lereng makin curam.Makin curam suatu kemiringan lereng, makin kecil nilai kestabilannya. · Patahan yang mengarah keluar lerengb. Hujan · Akibat hujan terjadi peningkatan kadar air tanah, akibatnya menurunkanketahanan batuan. · Kadar air tanah yang tinggi juga menambah beban mekanik tanah.

14 · Sesuai dengan letak dan bentuk bidang gelincir, hujan yang tinggimenyebabkan terbentuknya bahan gelincir.c. Kegiatan Manusia · Mengganggu kestabilan lereng misal dengan memotong lereng. · Melakukan pembangunan tidak mengindahkan tata ruang wilayah/tata ruangdesa. · Mengganggu vegetasi penutup lahan sehingga aliran permukaan melimpahmisal dengan over cutting, penjarahan atau penebangan tak terkendali, hal iniakan menyebabkan erosi mundur maupun erosi lateral. · Menambah beban mekanik dari luar misal penghijauan atau hasil reboisasiyang sudah terlalu rapat dan pohonnya sudah besar-besar di kawasan rawanlongsor lahan dan tidak dipanen karena merasa sayang. Untuk ini makasangat diperlukan pengaturan hasil yang baik bagi hutan rakyat, programpenghijauan yang lain maupun program reboisasi baik yang berupapemanenan maupun penjarangan yang teratur.Untuk dapat memberikan perhatian atau perlakuan khusus pada kawasan rawanlongsor lahan tersebut perlu dilakukan zonasi kawasan dengan memperhatikankarakteristik kawasan rawan longsor lahan. Karakteristik kawasan rawan longsor antaralain :a. Kawasan yang mempunyai kelerengan ³ 20 %b. Tanah pelapukan tebalc. Sedimen berlapis : Lapisan permeabel menumpang pada lapisan impermeabeld. Tingkat kebasahan tinggi (curah hujan tinggi)e. Erosi lateral intensif sehingga menyebabkan terjadinya penggerusan di bagian kakilereng, akibatnya lereng makin curam.f. Mekanisme tektonik penurunan lahang. Patahan yang mengarah keluar lerengh. Dip Perlapisan sama dengan Dip Lerengi. Makin curam lereng, makin ringan nilai kestabilannya. 15Aneka rekayasa dapat dilakukan untuk usaha pengendalian longsor lahan salahsatunya adalah rekayasa vegetatif dalam tindakan konservasi lahan.Pemecahan Masalah Kesejahteraan Rakyat Pengendalian Daur Air, Erosi dan

Longsor Lahan Melalui Pengelolaan LahanDalam rangka merancang pengelolaan lahan yang diarahkan untuk memecahkanmasalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengendalikan daur air,mengendalikan erosi dan mengendalikan longsor lahan dapat dirancang melalui beberapapendekatan yang berupa rekayasa vegetatif yang dipadukan dengan rekayasa tehnik dandidampingi dengan rekayasa sosial.a. Lahan RakyatDi dalam pengelolaan lahan aspek kelestarian dalam jangka panjang sangatpenting. Dalam hal ini kelestarian dapat diartikan sebagai (Anonimus, 2000) :1. Kecenderungan produktivitas pertanaman tidak menurun atau positif padarotasi berikutnya seraya menjaga serta meningkatkan kualitas basissumberdaya lahan.2. Praktek-praktek managemen pertanaman tidak berpengaruh buruk padalingkungan.3. Pertanaman secara ekonomis layak dan berkontribusi terhadapkesejahteraan masyarakat.Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa pola penggunaan lahan padaumumnya adalah sawah, tegal, hutan, pekarangan, kebun, dan penggunaan lainnya.Khusus untuk penggunaan lahan sawah bagi masyarakat petani di Indonesia masalahutamanya adalah masalah managemennya bukan pada masalah pengelolaan lahannya,misal masalah penggunaan air, pemilihan bibit unggul, adanya kecenderunganpeningkatan penggunaan pestisida yang justru akan mengganggu siklus kehidupan danpenurunan produktivitas untuk sawah maka tidak diuraikan lebih lanjut di uraian ini.Dalam realitas penggunaan lahan pedesaan yang berupa tegal, pekarangan, kebundan hutan rakyat, petani dapat mengelola sektor pertanian, kehutanan dan peternakansecara terpadu dalam proporsi yang berbeda sesuai dengan kondisi fisiknya. Dengan16rekayasa vegetatif melalui pengetrapan pola agroforestry petani tidak terlalu pentingmembedakan pertanian dan kehutanan atau peternakan. Konsern petani adalah bahwapetani perlu menanam jenis tanaman pertanian, pohon maupun pakan ternak untukberbagai kebutuhan. Masing - masing komoditas memiliki peran sendiri - sendiri dalammeningkatkan kesejahteraan masyarakat misal tanaman pangan untuk memenuhikebutuhan jangka pendek, buah, dll., untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah,

sedang kayu untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang misal kebutuhan biaya sekolah,biaya punya hajatan atau biaya kesehatan, dll. Dengan demikian pemilihan jenis tanamansangat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat setempat misal tanaman pangan berupajagung, ketela, empon-empon dan pakan ternak sebagai tanaman etase pertama; tanamanbuah misal mangga, sirsat, melinjo, kopi, petai,dll sebagai tanaman etase kedua; sengon,akasia, jati, mahoni, dll sebagai tanaman etase ketiga dan kelapa dipilih sebagai tanamanetase keempat.Pola agroforestry biasanya dipilih masyarakat untuk mengelola lahannya apabilamemiliki tenaga kerja yang cukup dan untuk lahan yang dekat jaraknya dari rumah,sedang apabila tenaga kerja kurang cukup dan utamanya yang jauh dari rumahmasyarakat dapat memilih menghutankan lahan miliknya dengan jenis tanaman kayukayuantetapi tidak disarankan monokultur dan seumur.Disamping rekayasa vegetatif, berbagai macam rekayasa tehnik utamanya yangsederhana perlu di bangun di lahan-lahan tersebut misal teras guludan, teras individu,teras bangku, embung, creeck fed ponds, rorak, saluran-saluran dan terjunan disesuaikandengan kemampuan dan kebutuhan.Untuk mewujudkan pengelolaan lahan yang memenuhi prinsip kelestarianbeberapa rekayasa sosial juga diterapkan dalam pengelolaan hutan rakyat antara lain :1. Hutan rakyat dikelola oleh kelompok tani yang dipimpin oleh seorangketua kelompok. Anggota kelompok patuh pada pranata-pranata sosial yang dibuat olehkelompok misal: a. Untuk dapat menebang pohon harus seijin kelompok. Pohon yang boleh ditebang adalah yang sudah masuk umur daur yangdisepakati kelompok. 17 Penebangan harus dengan sistem tebang pilih. Bagi yang akan menebang harus sudah menyiapkan bibit baru.

Selesai menebang harus menanami kembali. Bagi yang menebang bersedia menyerahkan dana ke kelompok yangnantinya untuk studi banding atau perbaikan lingkungan. b. Lahan Hutan NegaraLahan hutan negara di DAS Solo dapat dikatakan seluruhnya berada dalampengelolaan PT. Perhutani. Akhir-akhir ini muncul gangguan berupa pencurian dan

penjarahan kayu dalam skala kecil sampai skala besar. Penyebab tejadinya lahan kosongatau lahan tidak produktif lainnya antara lain karena tanaman gagal yang disebabkanadanya penggembalaan, kebakaran atau karena tidak sesuainya jenis tanaman, juga dapatdisebabkan karena bencana alam kekeringan, erosi dan longsor lahan. Areal bekaspenjarahan dan areal tidak produktif lainnya tersebut perlu direboisasi dan direhabilitasidengan pola yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai hal terutama pengalamandan arah perkembangan pengelolaan dimasa mendatang dan sesuai dengan prinsipkelestarian yang terdiri dari :1. Kelestarian Produksi. Kelestarian Usaha.

Kelestarian Sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut sudah barang tentu bukan suatu hal yang sangatmudah, terutama karena semakin banyaknya permintaan masyarakat akan fungsi hutanyaitu fungsi produksi, sosial, ekonomi, lingkungan, meningkatkan PAD, penghasiltanaman pangan / pertanian dan perkebunan.Untuk itu maka dasar penetapan pola reboisasi dan rehabilitasi hutan yaitu(Anonimus, 2000) :1. Kelas perusahaan hutan. Permintaan industri a. Skala industri Lokasi industri 3. Jenis tanah.18 Tekanan sosial ekonomi masyarakat.

Aksesibilitas (jalan hutan menuju lokasi bagian hutan, sedang strategiyang diusulkan : a. Masih dipertimbangkan kelas perusahaan yang ada dengan tidakmenutup kemungkinan adanya peluang pengembangan kelas hutanjenis lain. Dalam pelaksanaan dapat dikaitkan dengan pengembangan semacambuffer zone melalui model kemitraan dengan masyarakat, penetapanjenis tanaman, penurunan daur secara khusus. Pengembangan desentralisasi dan otonomi pada aspek manajerial atauoperasional kepada KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan). Perluasan kerjasama dengan masyarakat dengan model kemitraanyang diperluas pada kegiatan pengelolaan lainnya bahkan pada bagihasil produksi.

Adanya alternatif daur jati diperpendek dan mengembangkan jenis

kayu lain untuk perkakas dengan daur ± 10 - 15 tahun. Berbagai pola yang diusulkan untuk mereboisasi dan merehabilitasi lahan hutansesuai dengan dasar penutupannya serta strategi yang dibuat antara lain (Anonimus,2000) :Pola I1. Pola I diperuntukkan bagi kelas perusahaan jati. Permintaan bahan baku jati pesat.

Tanah tidak begitu baik bagi tanaman pertanian. Tekanan penduduk berat.

Aksesibilitas ke lokasi bagian hutan sangat baik, maka perlakuan yangdiberikan berupa : a. Dibentuk kelas hutan dengan tujuan istimewa semacam buffer zone denganbentuk pengelolaan bersama masyarakat mulai dari penanaman (polaagroforestry), pemeliharaan, perlindungan, dan pemanenan. Dapat dilakukan penurunan daur jati menjadi 30 - 40 tahun. 19c. Dapat dipertimbangkan peningkatan uang kontrak untuk membantukesejahteraan masyarakat.d. Dapat dilakukan perubahan jenis tanaman pokok kehutanan.Pola IIPola II diberlakukan bagi :1. Bagian hutan dengan kelas perusahaan Jati2. Permintaan bahan baku industri baik3. Jenis tanah memiliki keterbatasan kesuburan untuk tanaman pertanian.4. Tekanan sosial ekonomi masyarakat cukup5. Aksesibilitas ke lokasi bagian hutan baik, dapat diberikan perlakuan :a. Intensifikasi tumpang sarib. Kontrak kerja sama dalam berbagai jenis kegiatan pengelolaan hutan(fresh money).Pola IIIPola III dapat diberlakukan bagi :1. Bagian hutan dengan kelas perusahaan Jati2. Permintaan bahan baku industri sedang3. Jenis tanah memiliki keterbatasan kesuburan untuk tanaman pertanian.4. Tekanan sosial ekonomi penduduk sedang5. Aksesibilitas ke lokasi bagian hutan tidak baik, dapat diselesaikan denganmanagemen rutin PT. Perhutani (tumpangsari ± 2 th).Pola IVPola IV dapat diberlakukan bagi :1. Bagian hutan dengan kelas perusakan kayu rimba (non Pinus).2. Permintaan bahan baku kayu industri baik.3. Jenis tanah memiliki keterbatasan kesuburan tanah untuk tanaman pertanian.4. Tekanan sosial ekonomi masyarakat berat.5. Aksesibilitas ke lokasi bagian hutan baik dapat diselesaikan dengan :20

a. Ada kelas hutan dengan tujuan istimewa semacam buffer zone denganbentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) mulai daripenanaman, pemeliharaan, perlindungan hutan dan pemanenan.b. Kontrak kerjasama dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan.Pola VPola V diberlakukan bagi kelas perusahaan hutan non kayu (kayu putih). Polaini program reboisasinya dapat diselesaikan dengan tumpangsari.Pola VIPola VI diberlakukan bagi kelas perusahaan Pinus dan dalam Pola VI dapatdiselesaikan dengan :1. Program Banjar Harian2. Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)3. Kontrak kerjasama dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan (freshmoney).4. Produksi getah.c. Pengendalian Longsor LahanRekayasa vegetatif dan rekayasa tehnik dalam rangka usaha pencegahan ataumengurangi longsor lahan baik di lahan rakyat maupun di lahan hutan negara antara laindengan:a. Menghindari atau mengurangi penebangan pohon yang tidak terkendali dan tidakterencana (over cutting, penebangan cuci mangkuk, dan penjarahan).b. Penanaman vegetasi tanaman keras yang ringan dengan perakaran intensif dan dalambagi kawasan yang curam dan menumpang di atas lapisan impermeabel.c. Mengembangkan usaha tani ramah longsor lahan seperti penanaman hijauan makananternak (HMT) melalui sistem panen pangkas.d. Mengurangi beban mekanik pohon-pohon yang besar-besar yang berakar dangkal darikawasan yang curam dan menumpang di atas lapisan impermeabel.21

GAMBARe. Membuat Saluran Pembuangan Air (SPA) pada daerah yang berhujan tinggi danmerubahnya menjadi Saluran Penampungan Air dan Tanah (SPAT) pada hujan yangrendah.f. Mengurangi atau menghindari pembangunan teras bangku di kawasan yang rawanlongsor lahan yang tanpa dilengkapi dengan SPA dan saluran drainase di bawahpermukaan tanah untuk mengurangi kandungan air dalam tanah.g. Mengurangi intensifikasi pengolahan tanah daerah yang rawan longsor.h. Membuat saluran drainase di bawah permukaan (mengurangi kandungan air dalamtanah).i. Bila perlu, di tempat-tempat tertentu bisa dilengkapi bangunan teknik sipil/bangunan

mekanik.Beberapa contoh jenis tanaman yang mempunyai akar tunggang dalam dan akarcabang banyak serta yang berakar tunggang dalam dengan sedikit akar cabang sebagaiberikut :A. Pohon-pohon yang mempunyai akar tunggang dalam dan akar cabang banyak.1. Aleurites moluccana (kemiri)2. Vitex pubescens (laban)3. Homalium tomentosum (dlingsem)4. Lagerstroemia speciosa (bungur)225. Melia azedarach (mindi)6. Cassia siamea (johar)7. Acacia villosa8. Eucalyptus alba9. Leucaena glaucaB. Pohon-pohon yang mempunyai akar tunggang dalam dengan sedikit akar cabang1. Swietenia macrophylla (mahoni daun besar)2. Gluta renghas (renghas)3. Tectona grandis (jati)4. Schleichera oleosa (kesambi)5. Pterocarpus indicus (sono kembang)6. Dalbergia sissoides (sono keling)7. Dalbergia latifolia8. Cassia fistula (trengguli)9. Bauhinia hirsula (tayuman)10. Tamarindus indicus (asam jawa)11. Acacia leucophloea (pilang)23DAFTAR PUSTAKADodi Supriadi, 1998. Potensi Peran Akuntansi Sumberdaya Hutan dalam PerumusanKebijaksanaan dan Strategi Manajemen Hutan. Makalah SeminarPengelolaan Hutan dan Produksi Air Untuk Kelangsungan Pembangunan, 23September 1998. Jakarta.Fakultas Kehutanan UGM, 2000. Kesesuaian Lahan Hutan untuk Tanaman Agroindustridalam Rangka Pelaksanaan Agroforestry di Lahan Kehutanan di KPH Telawadan KPH Gundih.Febri Himawan, Pemahaman Sistem Dinamis Kestabilan Lereng Untuk MitigasiKebencanaan Longsor, Fakultas Teknik Geologi, UNPAD. ProcedingSeminar Mitigasi Bencana Alam di UGM 16 – 17 September 1994.Yogyakarta.Hehanusa, P.E. 1999. Ketersediaan Air Dalam Perspektif Abad 21 Kaitannya dengan HakAzazi Manusia. Seminar Kebutuhan Air Bersih dan Hak Azazi Manusia.Masyarakat Hidrologi Indonesia Bersama Himpunan Ahli Teknik Hidraulika

Indonesia. Di Bogor.Justika S. Baharsyah, Irsal Las dan Hidayat Pawitan. Perilaku Prakiraan Anomali Iklimserta Dampaknya Terhadap Ketersediaan Air dan Produksi Pertanian.Makalah Seminar Usaha Peningkatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengahdalam Mengantisipasi Dampak Anomali Iklim El Nino Terhadap Pertanian.Semarang, 15 November 2000.Karnawati D.K., 2001. Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor Dengan PemberdayaanMasyarakat. Makalah Lokakarya Pengembangan Sistem Peringatan DiniSebagai Upaya Pencegahan dan Pengurangan Dampak Bencana Alam.Kerjasama Antara Pusat Studi Bencana Alam UGM dengan PMI Pusat, 31Januari 2001, Yogyakarta.KMNLH (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup), 1997. Agenda 21 Indonesia.Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ringkasan). KantorMenteri Negara Lingkungan Hidup. United Nations DevelopmentProgramme.Manan, S., Rusdiana, O., Anifjaya, N.M., Wasis, B. dan Purwowidodo. 1999. PengaruhKelas Perusahaan Hutan Pinus (Pinus Merkusii) terhadap produksi air : StudiKasus di KPH Tasikmalaya Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. SeminarPengelolaan Hutan dan Produksi Air Untuk Kelangsungan Pembangunan.Perum Perhutani Bekerjasama dengan Yayasan Institut Manajemen danTeknologi Kehutanan. Jakarta.24Seyhan E, 1977. Fundamentals of Hydrology, Geografisch Institut der Ryksuniversiteit teUtrechtSeyhan, E., 1990. Dasar-dasar Hidrologi (terjemahan oleh Sentot Subagya) Gadjah MadaUniversity Press, Yogyakarta.Sri Astuti Soedjoko, Suyono, Darmadi, 1998. Kajian Neraca Air di Hutan Pinus. MakalahSeminar Pengelolaan Hutan dan Produksi Air untuk KelangsunganPembangunan, 23 September 1998, Jakarta.Sri Astuti Soedjoko, Hatma Suryatmojo. 2002. Pembangunan Kawasan Gunung KidulDengan Konservasi Lahan Yang Berwawasan Lingkungan. MakalahLokakarya Pengembangan Agribisnis Berbasis Sumberdaya Lokal dalamMendukung Pengembangan Ekonomi Kawasan Selatan Jawa, Malang, 22Oktober 2002.Sri Astuti Soedjoko, 2002. Konservasi Tanah dan Air di Hutan Produksi Berbasis UnitDaerah Aliran Sungai. Makalah Workshop Konservasi Sumberdaya HutanYogyakarta, 9 – 11 Agustus 2002Sri Astuti Soedjoko, 2002. Rekayasa Vegetatif Dalam Pengendalian Longsor Lahan.Utomo, WH, Titiek I dan Widianto, 1998. Pengaruh Tanaman Terhadap Hasil Air.Makalah Seminar Pengelolaan Hutan dan Produksi Air untuk Kelangsungan

Pembangunan. 23 September 1998, Jakarta.

Sumber : http://www.mayong.staff.ugm.ac.id/artikel_pdf/pengelolaan%20sumber%20daya%20lahan.pdf

Documents

Mtri Tat Ruang