METODOLOGI PENELITIAN HUKUM
METODOLOGI PENELITIAN HUKUM
Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi. Karena penelitian bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan
konsisten.
Metodologi Penelitian harus sesuai dengan Ilmu Pengetahuan yang
bersangkutan. Oleh karena setiap Ilmu Pengetahuan mempunyai
identitas/karakteristik masing-masing. Hal ini akan membawa
konsekuensi secara metodologis. Metodologi Penelilitian Ilmu Hukum
akan berbeda dengan Metodologi Psikhologi, Sejarah dan sebagainya.
Oleh karena itu untuk memahami Metodologi Penelitian Ilmu Hukum
harus memahami
identitas Ilmu Hukum.
Menurut Soerjono Soekanto, Ilmu yang obyeknya hukum dapat
dibedakan:
1. ILMU HUKUM
2. FILSAFAT HUKUM
3. POLITIK HUKUM
1. ILMU HUKUM sebagai sistem ajaran tentang hukum dapat
dibedakan :
a.Ilmu Hukum dengan pendekatan Normatif artinya memandang hukum
sebagai norma ( sesuatu yang dicita-citakan/diharapkan)
Ilmu Hukum dengan pendekatan normatif dapat dibedakan :
- Ilmu Kaedah Hukum
- Ilmu tentang Pengertian Pokok dalam Hukum
b.Ilmu Hukum dengan pendekatan Realitas/kenyataan atau memandang
hukum sebagai perilaku, yang meliputi :.
a. Sosiologi Hukum
b. Antropologi Hukum
c. Psikhologi Hukum
d. Perbandingan Hukum
e. Sejarah Hukum
2. FILSAFAT HUKUM mengkaji obyeknya dengan pendekatan Kritis
Analitis.
3. POLITIK HUKUM menggunakan pendekatan Praktis Fungsional
artinya berkaitan dengan pemilihan/penentuan nilai-nilai dalam
hukum atau dalam pembentukan hukum.
Menurut Meuwissen (Bruggink,1995) Ilmu yang obyeknya Hukum
(Teori Hukum dalam arti luas) meliputi:
1. Ilmu Hukum yang meliputi :
a. Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum dalam arti sempit)
b. Sejarah Hukum
c. Perbandingan Hukum
d. Sosiologi Hukum
e. Psikologi Hukum
2. Teori Hukum (dalam arti sempit)
3. Filsafat Hukum
DOGMATIKA HUKUM (Ilmu Hukum dalam arti sempit)
Obyeknya : Hukum Positip
Dogmatika Hukum : - Memaparkan
- Menganalisis
- Mensistematisasi
- Menginterpretasi
Kebenaran : Pragmatig
Proposisi : Informatif, Normatif dan evaluatif
SOSIOLOGI HUKUM
Obyeknya : Hukum sebagai kenyataan di dalam masyarakat
Menurut Bruggink Sosiologi Hukum dibedakan:
1. Sosiologi Hukum Empirik
- Perspektif eksternal artinya dari sudut pandang Pengamat yang
yang mengobservasi ( Penonton)
Kebenaran Korespondensi
Proposisi informatif/empirik
2. Sosilogi Hukum Kontemplatif/Evaluatif
Perspektif internal yakni menjadi bagian dari masyarakat
(Pemain)
Kebenaran Pragmatig
Proposisi informatif, juga normatif fan evaluatif
TEORI HUKUM (dalam arti sempit)
Teori Hukum dapat dibedakan menjadi dua cabang ilmu:
Teori Hukum sebagai teori tentang Hukum Positip (Misal: Difinisi
Hukum, Sifat Kaedah Hukum, Sistem Hukum, Keberlakuan Hukum )
Teori Hukum sebagai teori tentang Dogmatika Hukum itu sendiri (
Misal : Pembentukan Hukum/Teori Perundang-undangan, Penemuan Hukum
dan kegiatan-kegiatan yuridik lainnya termasuk metode yang
digunakan)
FILSAFAT HUKUM
Induk dari semua disiplin hukum karena Filsafat Hukum membahas
masalah-masalah fondamental dalam hukum
(Misal : Esensi Hukum, Dasar Eksistensi Tata Hukum, Cita Hukum,
Keadilan, Hukum dan Kekuasaan dsb)
Skema 15
Berdasarkan keberlakuan hukum tersebut Bruggink membuat
pembagian Disiplin Hukum sebagai berikut:
1. Teori Hukum (dalam arti sempit)
Mempelajari keberlakuan hukum secara normative2. Sosiologi
Hukum
Mempelajari keberlakuankuan hukum secara empiris
3. Filsafat Hukum
Mempelajari keberlakuan hukum secara evaluatif
4. Dogmatika Hukum
Memelajari Hukum Positip
PERUMUSAN MASALAH
TITIK TOLAK PENELITIAN JENIS APAPUN ADALAH:
1. MASALAH
2. MASALAH
3. MASALAH
MASALAH HARUS DIRUMUSKAN SECARA JELAS, SEDERHANA DAN TUNTAS
MASALAH LEBIH DARI PADA SEKEDAR PERTANYAAN
Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua
faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.
(Guba, 1978 44)
Faktor tersebut dapat berupa:
konsep
data empiris pengalaman
unsur-unsur lainnya
Dengan perumusan masalah yang jelas dan mantap, maka Peneliti
dapat menentukan data apa yang perlu dikumpulkan dan data apa yang
tidak perlu dijamah.
Kaidah dipatuhi oleh para warga masyarakat atau efektif
Kaidah diterapkan dan ditegakkan oleh pejabat hukum
Empiris : kaidah
Tampak diterima
Filosofis : kaidah memiliki sifat mewajibkan karena isinya
material
Normatif
Atau
formal
Kaidah cocok dalam system hukum hierarkis
Faktual
Atau
empiris
keberlakuan
evaluatif
