Modul Pengalokasian DAK 2015 VerComplete

7/25/2019 Modul Pengalokasian DAK 2015 VerComplete

1/103


2/103

MODULPENGALOKASIAN

DANA ALOKASI KHUSUS

(DAK)

TAHUN 2015

SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS

DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2015


3/103


4/103

DAFTAR ISI

Halaman

I. DASAR HUKUM 1

II. DAFTAR ISTILAH 1

III. JENIS DAN PENYEDIA DATA 5

IV. PENGALOKASIAN DAK 6

1.Pagu Alokasi DAK 2015 6

2. Penentuan Daerah Penerima 8

3. Penentuan Besaran Alokasi 26

4. DAK Tambahan 28

5. Hasil Perhitungan 29

6. Penetapan Alokasi 30

V. PENUTUP 30

LAMPIRAN:

Lampiran I s.d X


5/103

I. DASAR HUKUM

Dasar hukum pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2015 adalah

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman

Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 (ditetapkan

setiap tahun)

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang

Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah

6.

Peraturan Menteri KeuanganNomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaandan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Keuangan DAK di Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD

9. Peraturan Menteri Teknis tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK

II. DAFTAR ISTILAH

1.

Dana Alokasi Khusus (DAK)adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional.

2. Kriteria DAK, adalah kriteria-kriteria yang dipergunakan dalam penentuan

daerah penerima dan penentuan besaran alokasi DAK, terdiri dari Kriteria

Umum, Kriteria Khusus dan Kriteria Teknis.

3. Kriteria Umum, adalah kriteria fiskal (keuangan) yaitu kemampuan

keuangan Daerah (KKD), yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD

dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. = = + + ( )

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah realisasi PAD suatu Daerah dalam t-

2 (dua tahun sebelum tahun pengalokasian) yang merupakan data realisasi

sebagaimana dalam Perda tentang Pertanggungjawaban APBDt-2, atau

Realisasi PAD yang telah di audit oleh BPK, atau data anggaran PAD dalam

APBDt-2setelah dikalikan dengan faktor pengali tertentu.

5.

Faktor Pengali PAD, adalah nilai pengali PAD, sebagai treatment bagiDaerah yang tidak atau belum menyampaikan data realisasi PAD dalam

APBDt 2 Nilai pengali tersebut dihitung dari rata-rata realisasi PAD secara


6/103

nasional dibandingkan dengan rata-rata PAD data anggaran tahun yang

sama.

6. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah alokasi DAU Daerah yang bersangkutan

dalam t-2 (dua tahun sebelum tahun pengalokasian), berdasarkan Peraturan

Presiden tentang Alokasi Dana Alokasi Umum.

7.

Dana Bagi Hasil (DBH), adalah realisasi penyaluran DBH Pajak dan DBHSDA dalam t-2 (dua tahun sebelum tahun pengalokasian), tidak termasuk

didalamnya DBH-DR dan bagian dari DBH yang di earmark (ditentukan

penggunaanya, misalnya CHT).

8. Belanja Pegawai PNSD, adalah realisasi Belanja Pegawai PSND Daerah yang

bersangkutan dalam t-2 (dua tahun sebelum tahun pengalokasian).

9. Indeks Fiskal Neto (IFN), adalah indeks dari kemampuan keuangan Daerah

(KKD), yaitu KKD suatu Daerah dibandingkan dengan rata-rata KKD

Nasional.

= = =

10.Indeks Fiskal Neto Invers (IFN-1), adalah nilai invers dari IFN, untuk

keperluan perhitungan indeks gabungan selanjutnya. Nilai IFN-1 suatu

Daerah kemudian distandarisasi kembali dengan cara membandingkan nilai

tersebut dengan nilai rata-rata IFN-1nasional.

1 = 11 = 11 1 = 1 =

11.Kriteria Khusus, adalah kriteria kewilayahan yang dirumuskan

berdasarkan:

a.

Peraturan perundang-undangan Otonomi Khusus Papua dan Papua

Barat; dan

b.

Karakteristik daerah, yang memperhitungan Daerah Tertinggal, Daerah

Perbatasan dan Daerah Pesisir atau Kepulauan.

12.Indeks Daerah Tertinggal (IDT), adalah indeks ketertinggalan suatu Daerah

dalam kelompok Daerah Tertinggal, yang dihitung dengan cara

membandingkan nilai ketertinggalan suatu daerah dengan rata-rata nilai

ketertinggalan kelompok Daerah Tertinggal.


7/103

= =

=

13.

Indeks Daerah Perbatasan (IDP), adalah indeks perbatasan suatu Daerahdalam kelompok Daerah Perbatasan, yang dihitung dengan cara

membandingkan nilai perbatasan suatu daerah dengan rata-rata nilai

perbatasan kelompok Daerah Perbatasan.

= =

=

14.

Indeks Daerah Pesisir Kepulauan (IDPK), adalah indeks pesisir kepulauan

suatu Daerah dalam kelompok Daerah Pesisir Kepulauan, yang dihitung

dengan cara membandingkan nilai pesisir kepulauan suatu daerah dengan

rata-rata nilai pesisir kepulauan kelompok Daerah Pesisir Kepulauan.

= =

=

15.Indeks Kewilayahan (IKW), adalah gabungan secara komposit dari IDT, IDP

dan IDPK suatu daerah, yang dihitung dengan cara membandingkan indeks

wilayah gabungan suatu daerah dengan rata-rata indeks wilayah gabungan

dari kelompok Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan dan Daerah Pesisir

Kepulauan.

= ( + + )( + + )

(

+

+

)

=( + + )

=,16.Kriteria Teknis, adalah kriteria kondisi sarana dan prasarana masing-

masing bidang DAK yang disusun dari Indikator Teknis yang ditetapkan oleh

masing-masing K/L penanggungjawab bidang atau sub bidang DAK.

17.Indikator Teknis, adalah data, nilai, kondisi dan/atau keadaan tertentu

yang menggambarkan kondisi sarana dan prasarana layanan publik di

Daerah, yang ditetapkan oleh masing-masing K/L, untuk diperhitungkan

dengan bobot/porsi tertentu guna membentuk Indeks Teknis.

18.

Indeks Teknis (IT), adalah indeks kondisi sarana dan prasarana bidangDAK tertentu suatu Daerah, yang menggambarkan tingkat kebutuhan

pembang nan dan/ata perbaikan sarana prasarana secara relatif


8/103

dibandingkan dengan Daerah Daerah lainnya. Indeks Teknis suatu Daerah

dihitung dengan cara membandingkan indikator teknis gabungan suatu

Daerah dengan rata-rata indikator teknis gabungan seluruh Daerah.

= (11 + 22 + + )(

11+

22+ +

)

(11 + 22 + + 22) = (11 + 22 + + ) = =

= =

19.Indeks Fiskal Wilayah (IFW), adalah gabungan secara komposit IFN-1 dan

IKW, dengan bobot 50% : 50%.

= 50% 1 + 50% 20.Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT1), adalah gabungan secara komposit

IFW dan IT, dengan bobot 50% : 50%, yang digunakan dalam formulasi

penentuan daerah penerima DAK.

1 = 50% + 50% 21.Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT2), adalah gabungan secara komposit

IFW dan IT, dengan bobot 20% : 80%, yang digunakan dalam formulasi

penentuan besaran DAK per daerah.

2 = 20% + 80% 22.Bobot DAK per Daerah per Bidang (BD), adalah hasil perhitungan IFWT2dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Daerah yang bersangkutan.

= 223.Alokasi DAK per Daerah per Bidang (ADB), adalah hasil perhitungan porsi

BD suatu Daerah dengan pagu Bidang DAK. Porsi BD suatu Daerah adalah

perbandingan antara BD suatu Daerah dengan Jumlah total BD.

=

+

(

)

= =

24.Pagu Bidang DAK, adalah nilai pagu suatu bidang atau sub bidang DAK.

25.Alokasi Minimal (AM), adalah jumlah alokasi minimal yang akan

dialokasikan kepada Daerah Penerima DAK bidang tertentu. AM dimaksud

diambil dari pagu bidang atau sub bidang yang bersangkutan.

26.Alokasi DAK per Daerah (AD), adalah jumlah alokasi DAK suatu Daerah.

=1 +2 ++ =


9/103

27.Daerah Penerima DAK, adalah sejumlah Daerah yang berdasarkan kriteria

umum, khusus dan teknis dinyatakan layak menerima alokasi DAK.

III. JENIS DAN PENYEDIA DATA

Dalam pengalokasian DAK TA. 2015, diperlukan data-data dan dari peyedia data

sebagai berikut:

No. JENIS DATA PENYEDIA DATA

A. DATA FISKAL

1. Realisasi PAD TA. 2013 Subdit Data Keuangan Daerah Direktorat Evaluasi Pendanaan danInformasi Keuangan Daerah, DitjenPerimbangan Keuangan KementerianKeuangan

2. Alokasi DAU TA. 2013 Subdit Dana Alokasi Umum Direktorat Dana Perimbangan, Ditjen

Perimbangan Keuangan KementerianKeuangan

3. Realisasi Penyaluran DBH PajakTA. 2013

Subdit Pelaksanaan Transfer II Direktorat Dana Perimbangan danSubdit Akuntansi dan Pelaporan

Transfer ke Daerah DirektoratEvaluasi Pendanaan dan InformasiKeuangan Daerah, Ditjen PerimbanganKeuangan Kementerian Keuangan

4. Realisasi Penyaluran DBH SDA

TA. 2013

Subdit Pelaksanaan Transfer II

Direktorat Dana Perimbangan danSubdit Akuntansi dan PelaporanTransfer ke Daerah DirektoratEvaluasi Pendanaan dan InformasiKeuangan Daerah, Ditjen PerimbanganKeuangan Kementerian Keuangan

5. Belanja Pegawai PNSD TA. 2013 Subdit Dana Alokasi Umum Direktorat Dana Perimbangan, DitjenPerimbangan Keuangan KementerianKeuangan

B. DATA KEWILAYAHAN

1. Daerah Pesisir dan Kepulauan Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautandan Perikanan

2. Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal

3. Daerah Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan(BNPP)

C. DATA TEKNIS

1. Bidang Pendidikan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

2. Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan


10/103

3. Bidang Transportasi 1.

Kementerian Pekerjaan Umum2.

Kementerian Perhubungan3. Kementerian Dalam Negeri

4. Bidang Infrastruktur Irigasi Kementerian Pekerjaan Umum

5. Bidang Infrastruktur Air Minum

dan Sanitasi

Kementerian Pekerjaan Umum

6. Bidang Prasarana PemerintahanDaerah

Kementerian Dalam Negeri

7. Bidang Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

8. Bidang Pertanian Kementerian Pertanian

9. Bidang Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup

10.Bidang Keluarga Berencana

Badan Kependudukan dan KeluargaBerencana Nasional

11. Bidang Kehutanan Kementerian Kehutanan

12. Bidang Sarana Perdagangan Kementerian Perdagangan

13.Bidang Energi Perdesaan

Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral

14. Bidang Perumahan danPermukiman

Kementerian Perumahan Rakyat

IV. PENGALOKASIAN DAK

1. PAGU ALOKASI DAK 2015

Pagu alokasi DAK untuk TA. 2015 adalah sebesar Rp35.820.675.000.000,-

Jumlah pagu tersebut kemudian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. DAK Reguler sebesar Rp33.000.000.000.000,- dan

b.

DAK Tambahan sebesar Rp 2.820.675.000.000,-

DAK Reguler dialokasikan kepada Daerah yang memenuhi kriteria dan

untuk mendanai 14 Bidang DAK TA. 2015, sedangkan DAK Tambahan

hanya diperuntukan bagi Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan serta

hanya untuk mendanai DAK Bidang Transportasi (Infrastruktur Jalan dan

Transportasi Perdesaan), Bidang Infrastruktur Irigasi, dan BidangInfrastruktur Sanitasi dan Air Minum.

Pagu masing-masing Bidang DAK TA. 2015 adalah sebagai berikut:

NO BIDANG DAK REGULER DAK TAMBAHAN

1 Pendidikan 10.041.300.000.000

SD 3.514.455.000.000

SMP 2.510.325.000.000

SMA 1.606.608.000.000

SMK 2.409.912.000.0002 Kesehatan 3.356.240.000.000

P l D 1 603 519 000 000


11/103

Pelayanan Rujukan 977.611.000.000

Provinsi 121.189.000.000

Kab/kota 856.422.000.000

Farmasi 775.110.000.000

Provinsi 28.000.000.000

Kab/kota 747.110.000.000

3 Transportasi 6.869.840.000.000 1.812.171.000.000

Jalan 6.268.483.800.000

Provinsi 940.272.600.000

Kab/kota 5.328.211.200.000 564.401.000.000

KTD 254.815.200.000

Provinsi 38.222.280.000

Kab/kota 216.592.920.000

Transportasi Perdesaan 346.541.000.000 1.247.770.000.000

4 Infrastruktur Irigasi 1.881.840.000.000 496.405.000.000

Provinsi 508.096.800.000

Kab/kota 1.373.743.200.000 496.405.000.000

5 Infrastruktur Air Minumdan Sanitasi 1.941.340.000.000 512.099.000.000

Air Minum 1.067.737.000.000 281.655.000.000

Sanitasi 873.603.000.000 230.444.000.000

6 Prasarana Pemerintahan

Daerah 641.100.000.000

Prasarana

Pemerintahan Daerah 360.100.000.000

Provinsi 4.350.000.000

Kab/kota 355.750.000.000

Pemadam Kebakaran 155.000.000.000

Satpol PP 126.000.000.000

Provinsi 12.600.000.000

Kab/kota 113.400.000.000

7 Kelautan dan Perikanan 1.958.000.000.000

Provinsi 197.800.000.000

Kab/kota 1.760.200.000.000

8 Pertanian 2.673.200.000.000

Provinsi 300.000.000.000

Kab/kota 2.373.200.000.000

9 Lingkungan Hidup 639.900.000.000

10 Keluarga Berencana 569.300.000.000

11 Kehutanan 664.400.000.000

Provinsi 26.576.000.000

Kab/kota 637 824 000 000


12/103

12 Sarana Perdagangan 819.900.000.000

Provinsi (Metrologi) 40.000.000.000

Kab/kota 779.900.000.000

Pasar 690.000.000.000

Gudang 36.000.000.000

Metrologi 53.900.000.000

13 Energi Perdesaan 693.640.000.000

14Perumahan danPermukiman 250.000.000.000

Total 33.000.000.000.000 2.820.675.000.000

Porsi pagu masing-masing Bidang DAK dimaksud ditentukan bersama

antara Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan

Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal) dan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas dengan memperhatikan:

a.

Urutan Prioritas Nasional;

b. Tingkat penyerapan DAK tahun-tahun sebelumnya; dan

c. Usulan Kebutuhan Dana masing-masing Bidang DAK

2. PENENTUAN DAERAH PENERIMA

Berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku, penentuan

Daerah Penerima DAK dilakukan berdasarkan kriteria umum, kriteria

khusus dan kriteria teknis.

Indeks Fiskal Neto

( I F N )

IFN < 1

IFW > 1

IFN Tinggi ?

IFWT1> 1

YES

1

NO

YES

OUT

YES

2NO

YES

3

NO

NO

OUT

YES

4

Termasuk

Otsus P

& PB ?

PENENTUAN

DAERAH

PEN

ERIMA

DAK

TA.

2015

Kriteria Umum

Kriteria Khusus

Kriteria Teknis

PAD, DAU, DBH &

Belanja Pegawai PNSD

UU Otsus Papua

& Papua Barat

Karakteristik Daerah:

1. Tertinggal;

2. Pesisir Kepulauan;

3. Perbatasan.

Indeks Karakteristik Wilayah

( I K W )

Indeks Fiskal Wilayah

IFW = 0,5 IFN-1+ 0,5 IKW

Data Teknis per Bidang

dari masing2 K/L

Indeks Teknis

( I T )

Indeks Fiskal Wilayah Teknis

IFWT1= 0,5 IFW + 0,5 IT

DAERAH TIDAK

LAYAK

DAERAH LAYAK

Gambar Alur Penentuan Daerah Penerima DAK


13/103

a. Langkah I, Penentuan Daerah Penerima berdasarkan Kriteria Umum

Berdasarkan data IFN, ditentukan Daerah-Daerah Penerima DAK, yaitu

daerah-daerah dengan nilai IFN < 1, yang berarti bahwa kondisi

kemampuan keuangan daerah tersebut dibawah rata-rata kemampuan

keuangan daerah secara nasional. (YES-1).

a.1.

Perlakuan Data Pembentuk IFN

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, IFN dibentuk dari data-data

fiskal daerah yaitu: PAD, DAU, DBH dan Belanja Pegawai PNSD.

a.1.1. Perlakuan perhitungan PAD

Data yang tersedia pada saat dilakukan perhitungan DAK

adalah sebagai berikut:

1) Realisasi PAD 2013 berdasarkan Perda tentang

Pertanggung-jawaban APBD TA. 2013;

2)

Realisasi PAD 2013 berdasarkan hasil audit BPK atasAPBD TA. 2013;

3) Realisasi PAD 2013 sebelum dilakukan audit oleh BPK;

dan

4) Anggaran PAD 2013 dalam Perda tentang APBD TA. 2013.

Data yang seharusnya digunakan untuk perhitungan adalah

data realisasi yang telah dilakukan audit oleh BPK, baik yang

sudah di-perda-kan dalam Perda pertanggungjawaban

maupun belum. Namun dalam kenyataannya, sampai dengan

batas waktu yang telah ditentukan, belum seluruhnya data

tersebut tersedia, sehingga untuk memberikan perlakuan

yang sama, diperlukan perlakuan perhitungan khusus bagi

daerah-daerah yang data PAD nya belum audited.

Perlakuan perhitungannya adalah mengalikan data anggaran

dengan faktor pengali PAD, sebagai berikut:

PAD Provinsi sebesar 116.71%

PAD Kab./Kota sebesar 116.75%

Sehingga, data realisasi PAD 2013 yang dipergunakan dalamperhitungan alokasi DAK TA. 2015 adalah sebagai berikut:

1) 2013 ; atau2)

2013 116.71%3) /2013 ; atau4)/2013 116.75%

a.1.2. Proyeksi Data Fiskal untuk DOB

Daerah Otonom Baru (DOB) yang pada TA. 2015menggunakan APBD secara mandiri, maka perhitungan

alokasi DAK juga dilakukan secara mandiri


14/103

Permasalahannya adalah pada t-2, data fiskal DOB tersebut

masih menjadi satu dengan Daerah Induk, sehingga

diperlukan proyeksi perhitungan sebagai berikut:

1) PAD 2013 DOB di proxy-kan dari PAD Daerah Induk

berdasarkan proporsi Anggaran PAD dalam APBD 2014.

2013 = 2013 .2014.2014+.20142) DBH 2013 DOB di proxy-kan dari DBH 2013 Daerah

Induk berdasarkan proporsi Alokasi Sementara DBH TA.

2014 sesuai PMK alokasi DBH TA. 2014.

2013 = 2013 .2014.2014+.20143) DAU 2013 DOB di proxy-kan dari DAU 2013 Daerah Induk

berdasarkan proporsi Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

2014.

2013 = 2013 ++ +

2

4)

Gaji PNSD 2013 DOB di proxy-kan dari Gaji PNSD 2013

Daerah Induk berdasarkan proporsi Jumlah Penduduk

2014.

2013=

2013

+

a.2.Klasifikasi IFN

Salah satu perbedaan kebijakan pengalokasian DAK TA. 2015

dengan tahun-tahun sebelumnya adalah mengeluarkan Daerah-

Daerah dengan IFN tinggi sebagai daerah penerima DAK.

IFN Daerah untuk masing-masing Daerah Provinsi dan Kab./Kota di

bagi menjadi 4 kategori, dengan rumus seagai berikut:

1) IFN Rendah Sekali 12) IFN Rendah 1 1(YES-3).

Jumlah daerah yang dinyatakan layak menerima DAK TA. 2015

berdasakan kriteria ini adalah 14 Provinsi dan 222 Kab./Kota.

Sampai dengan tahap ini, telah ditentukan kumpulan daerah yang

dinyatakan layak menerima DAK TA. 2015 berdasarkan penilaian

secara fiskal, otsus Papua dan Papua Barat, serta kewilayahan, yaitu

sebanyak 26 Provinsi dan 392 Kab./Kota. Bagi daerah-daerah tersebut,

akan dialokasikan DAK TA. 2015 untuk seluruh bidang/sub bidang DAK

dengan syarat mempunyai Indeks Teknis bidang/sub bidang yang

bersangkutan.

c. Langkah III, Penentuan Daerah Penerima berdasarkan Kriteria Teknis

Bagi daerah-daerah lainnya selain yang telah dinyatakan layak secara

fiskal, otsus Papua/Papua Barat, dan kewilayahan, kecuali yang telah

dikeluarkan karena IFN tinggi, beberapa Daerah masih dimungkinkan

untuk memperoleh DAK TA. 2015 bidang/sub bidang tertentu hanya

apabila Indeks Teknis (IT) bidang/sub bidang tersebut sangat tinggi.

IT yang sangat tinggi tersebut diperlukan untuk menghitung IFWT1yaitu

indeks gabungan secara komposit IFW dan IT dengan porsi 50% : 50%.

Hasil perhitungan IFWT1 tersebut kemudian di standarisasi sehingga

diperoleh IFWT1 standart masing-masing daerah untuk masing-masing

bidang/sub bidang dengan nilai rata-rata IFWT1 sama dengan 1. Daerah

yang dinyatakan layak menerima DAK TA. 2015 bidang/sub bidang

tertentuadalah daerah dengan nilai IFWT1masing-masing bidang/sub

bidang > 1(YES-4).

Hasil penentuan daerah penerima DAK pada tahap ini adalah sebagai

berikut:


17/103

NO BIDANG IFWT1Provinsi> 1 IFWT1Kab./Kota> 1

1 Pendidikan

SD - 196

SMP - 206

SMA - 214

SMK - 184

2 Kesehatan

Pelayanan Dasar - 230

Pelayanan Rujukan 13 203

Farmasi 11 225

3 Transportasi

Jalan 15 240

KTD 10 223

Transportasi Perdesaan - 46

4 Infrastruktur Irigasi 18 217

5 Infrastruktur Air Minum danSanitasi

Air Minum - 210

Sanitasi - 243

6 Prasarana PemerintahanDaerah

Prasarana PemerintahanDaerah 0 29

Pemadam Kebakaran - 30

Satpol PP 1 30

7 Kelautan dan Perikanan 20 274

8 Pertanian 15 208

9 Lingkungan Hidup - 229

10 Keluarga Berencana - 238

11 Kehutanan 13 222

12 Sarana Perdagangan

Pasar - 176

Gudang - 7

Metrologi 6 11

13 Energi Perdesaan - 39

14 Perumahan dan Permukiman - 47

Indikator Teknis masing-masing Bidang/Sub Bidang DAK

Indeks Teknis (IT) Bidang/Sub Bidang DAK ditentukan oleh masing-

masing K/L penanggungjawab bidang/sub bidang DAK yang kemudiandisampaikan kepada Kemenkeu sebagai data resmi perhitungan DAK TA.


18/103

2015. IT Bidang/Sub Bidang DAK dihitung dari indikator-indikator teknis

dengan bobot tertentu dan perlakuan perhitungan tertentu.

Indikator-indikator teknis, bobot dan perlakuan perhitungan untuk

membentuk IT Bidang/Sub Bidang DAK TA. 2015 adalah sebagai berikut:

c.1. Bidang Pendidikan

c.1.1.

Sub Bidang Pendidikan SD/SDLB

IT Sub Bidang Pendidikan SD/SDLB untuk Pemda

Kab./Kota ditentukan berdasarkan indikator-indikator

teknis sebagai berikut:

1) Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang bobot 17%

2) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat bobot 10%

3)

Rehab Ruang Kelas Rusak Total bobot 5%

4) Kebutuhan Ruang Kelas Baru bobot 8%

5) Kebutuhan Rumah Dinas Guru bobot 2%

6)

Kebutuhan Ruang Guru bobot 7%

7)

Jamban/WC bobot 5%

8) Kebutuhan Perpustakaan bobot 16%

9) Kebutuhan Alat Pendidikan bobot 30%

Jumlah perhitungan indikator teknis dan bobot tersebut

kemudian dikalikan dengan faktor pengali berdasarkan

Angka Partisipasi Murni (APM), dengan nilai sebagai berikut:

APM > 95% nilai 1

APM < 95% nilai 2

c.1.2.

Sub Bidang Pendidikan SMP/SMPLB

IT Sub Bidang Pendidikan SMP/SMPLB untuk Pemda



1) Rehab Ruang Belajar Rusak Berat bobot 12%

2)

Rehab Ruang Belajar Rusak Sedang bobot 12%

3) Kebutuhan Ruang Kelas Baru bobot 20%

4) Kebutuhan Ruang Perpustakaan bobot 7%

5) Kebutuhan Ruang Laboratorium IPA bobot 7%

6)

Kebutuhan Ruang Laboratorium Komputer bobot 2%

7) Kebutuhan Ruang Laboratorium Bahasa bobot 2%

8) Kebutuhan Ruang Guru bobot 4%

9) WC Guru bobot 1,5%

10)

WC Siswa bobot 1,5%

11)Rumah Dinas Guru bobot 3%

12)Alat IPA bobot 5%

13)Alat IPS bobot 2%

14)

Alat Matematika bobot 2%

15)

Alat PJOK bobot 4%

16)

Alat Bahasa bobot 5%

17)Laporan DAK bobot 10%


19/103

c.1.3. Sub Bidang Pendidikan SMA

IT Sub Bidang Pendidikan SMA untuk Pemda Kab./Kota

ditentukan berdasarkan indikator-indikator teknis sebagai

berikut:

1) Buku Teks bobot 3%

2)

Kebutuhan Ruang Kelas Baru bobot 6%3) Rehab Ruang Belajar Rusak Sedang bobot 2%



6) Kebutuhan Ruang Laboratorium IPA bobot 9%

7)

Kebutuhan Ruang Penunjang Lainnya (RPL) bobot 9%

8) Kebutuhan Alat IPA bobot 53%

9) Kebutuhan Asrama Siswa/Rumah Dinas

Guru bobot 2%

10)

Laporan DAK bobot 10%



Angka Partisipasi Kasar (APK), dengan nilai sebagai berikut:

APK < 50% nilai 4

APK < 78% nilai 3

APK < 98% nilai 2

APK > 98% nilai 1

c.1.4. Sub Bidang Pendidikan SMK

IT Sub Bidang Pendidikan SMK untuk Pemda Kab./Kotaditentukan berdasarkan indikator-indikator teknis sebagai

berikut:

1) Buku Teks bobot 2%

2)

Kebutuhan Ruang Kelas Baru bobot 4%

3) Rehab Ruang Belajar Rusak Sedang bobot 2%



6)

Kebutuhan Ruang Laboratorium IPA bobot 2%

7) Kebutuhan Ruang Praktek Siswa (RPS) bobot 7%

8)

Kebutuhan Ruang Penunjang Lainnya (RPL) bobot 7%9) Kebutuhan Alat IPA bobot 22%

10)

Kebutuhan Alat RPS bobot 37%

11)Kebutuhan Asrama Siswa/Rumah Dinas

Guru bobot 2%

12)Laporan DAK bobot 10%



Angka Partisipasi Kasar (APK), dengan nilai sebagai berikut:

APK < 50% nilai 4APK < 78% nilai 3

APK < 98% nilai 2


20/103

APK > 98% nilai 1

c.2. Bidang Kesehatan

c.2.1. Sub Bidang Pelayanan Dasar

IT Sub Bidang Pelayanan Dasar untuk Pemda Kab./Kota


berikut:

1) Puskesmas Non Perawatan bobot 20%

2) Puskesmas Perawatan bobot 20%

3) Puskesmas Perawatan Mampu Poned bobot 15%

4)

Rumah Dinas Dr/Drg bobot 7,5%

5) Rumah Dinas Tenaga Kesehatan bobot 7,5%

6) Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)/

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bobot 10%

7)

Puskesmas Keliling bobot 10%

8)

Kendaraan Khusus Promkes bobot 5%9) Pusat data dan informasiSistem Informasi

Kesehatan (SIK) Daerah bobot 5%

c.2.2. Sub Bidang Pelayanan Rujukan

IT Sub Bidang Pelayanan Rujukan untuk Pemda Provinsi

dan Kab./Kota ditentukan berdasarkan indikator-indikator


1)TT Kelas III (Tempat Tidur Kelas III) bobot 20%

2)

IGD RS (Instalasi Gawat Darurat RS) bobot 15%

3)

ICU RS (Intensive Care Unit RS) bobot 20%4) RS PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal

Emergensi Komprehensif) bobot 15%

5) Pengolah Limbah Padat bobot 5%

6)

IPL (Instalasi Pengolah Limbah) bobot 5%

7) BDRS (Bank Darah RS) bobot 5%

8) UTD RS (Unit Transfusi Darah RS) bobot 5%

9) Alat Kalibrasi bobot 5%

10)

Ambulan bobot 5%

c.2.3. Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian

1) Provinsi

IT Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian untuk Pemda

Provinsi ditentukan berdasarkan indikator-indikator


a) Indeks pembangunan baru/

rehabilitasi IFP bobot 45%

b) Indeks Sarana dan Prasarana

Instalasi Farmasi bobot 45%

c)

Indeks Usulan DAK bobot 10%


21/103

2) Kab./Kota

IT Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian untuk Pemda



a) Indeks Alokasi Obat dan Perbekkes bobot 70%

b)

Indeks Sarana dan PrasaranaInstalasi Farmasi bobot 20%

c) Indeks Usulan DAK bobot 10%

c.3. Bidang Infrastruktur Irigasi

IT Bidang Infrastruktur Irigasi untuk Pemda Kab./Kota ditentukan

berdasarkan indikator-indikator teknis sebagai berikut:

1)

Luas Daerah Irigasi bobot 35%

2) Kondisi Daerah Irigasi bobot 25%

3) Indeks Pertanaman bobot 10%

4)

Kepedulian bobot 10%

5)

Pelaporan bobot 20%

Baik DAK maupun DAK Tambahan untuk Bidang Infrastruktur

Irigasi menggunakan Indikator Teknis yang sama.

c.4. Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

c.4.1. Sub Bidang Infrastruktur Air Minum

IT Sub Bidang Infrastruktur Air Minum untuk Pemda



1)

Cakupan Air Minum bobot 30%

2)

Masyarakat Berpenghasilan Rendah bobot 35%

3) Idle Capacity bobot 15%

4) Pelaporan DAK bobot 20%

Baik DAK maupun DAK Tambahan untuk Sub Bidang

Infrastruktur Air Minum menggunakan Indikator Teknis

yang sama.

c.4.2. Sub Bidang Infrastruktur Sanitasi

IT Sub Bidang Infrastruktur Sanitasi untuk Pemda



1) Cakupan Pelayanan Sanitasi bobot 70%

2)

Rawan Sanitasi bobot 10%

3) Pelaporan DAK bobot 20%

4) Koefisien Program Sanitasi

Kooefisian Program Sanitasi adalah penilaian terhadap

keikutsertaan daerah dalam program percepatan

pembangunan sanitasi permukiman (PPSP).


22/103


Infrastruktur Sanitasi menggunakan Indikator Teknis yang

sama.

c.5. Bidang Transportasi

c.5.1. Sub Bidang Infrastruktur Jalan

IT Sub Bidang Infrastruktur Jalan untuk Pemda Provinsi

dan Kab./Kota ditentukan berdasarkan indikator-indikator


1) Panjang Jalan bobot 25%

2)

Kondisi Jalan bobot 25%

3) Luas Wilayah bobot 10%

4)Jumlah penduduk bobot 10%

5) Kepedulian bobot 10%

6)

Pelaporan bobot 20%


Infrastruktur Jalan menggunakan Indikator Teknis yang

sama.

c.5.2. Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat

IT Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat untuk

Pemda Provinsi dan Kab./Kota ditentukan berdasarkan

indikator-indikator teknis sebagai berikut:

1) Indeks Kepadatan Penduduk bobot 30%

2) Indeks Pelaporan (IP) bobot 20%

3)

Indeks Case Fatality Ratio (CFR) bobot 50%

Dengan ketentuan perhitungan bahwa IT Kab./Kota,

ditetapkan maksimum sebesar 2, sehingga untuk nilai IT > 2

akan diberikan nilai IT = 2.

c.5.3. Sub Bidang Transportasi Perdesaan

IT Sub Bidang Transportasi Perdesaan untuk Pemda



1)

Indeks Kebutuhan PrasaranaTransportasi Wilayah bobot 40%

2) Indeks Kebutuhan Sarana Angkutan

Wilayah bobot 10%

3) Indeks Karakteristik Wilayah bobot 10%

4)

Indeks Penetapan (Kawasan Strategis Cepat

Tumbuh, Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional, Kawasan Pengembangan Ekonomi

Terpadu dan Kawasan Perhatian Investasi) bobot 40%

Khusus untuk DAK Tambahan Sub Bidang Transportasi

Perdesaan, menggunakan indikator teknis sebagai berikut:


23/103

1) Indeks Kebutuhan Prasarana Transportasi

Wilayah bobot 30%

2)

Indeks Kebutuhan Sarana Angkutan

Wilayah bobot 30%

3) Indeks Karakteristik Wilayah bobot 40%

c.6.

Bidang Prasarana Pemerintahan Daerahc.6.1. Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

IT Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah untuk



1) Status Daerah, dengan proporsi data

teknis DOB, Induk dan Non Pemekaran bobot 10%

2) Status Kepemilikan Gedung dengan

proporsi data teknis Gedung Sewa/

Gabung terhadap Total Aset danGedung Milik Sendiri terhadap Total Aset bobot 40%

3) Kondisi Bangunan dengan proporsi data

teknis Gedung Rusak Berat terhadap total

aset dan Rusak Sedang terhadap total aset bobot 40%

4) Rasio Kapasitas Gedung dengan proporsi

data teknis kapasitas gedung padat

terhadap total aset dan gedung tidak padat

terhadap total aset bobot 10%

c.6.2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran

IT Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran untuk Pemda Kab./Kota


berikut:

1) Intensitas Kebakaran dengan proporsi

data teknis Kebakaran Pemukiman,

Kebakaran Non Pemukiman dan

Kebakaran Lainnya bobot 10%

2)

Capaian Target Standar PelayananMinimal (SPM) dengan proporsi data

teknis Cakupan, Respon Time, Rasio

Personel, dan Rasio Sarpras bobot 30%

3) Prasarana Pemadam Kebakaran dengan

proporsi data teknis Kepemilikan Gedung

dan Kondisi Bangunan bobot 30%

4)

Sarana Pemadam Kebakaran dengan

proporsi data teknis Alat Pelindung Diri,

Kendaraan Damkar, Alat Rescue dan

Tandon Air bobot 30%


24/103

c.6.3. Sub Bidang Sarpras Satuan Polisi Pamong Praja

IT Sub Bidang Sarpras Satuan Polisi Pamong Praja untuk



1) Intensitas Kerawanan dengan proporsi

data teknis Tingkat Pelanggaran Perda,Potensi Gangguan dan Perda Ditegakkan bobot 27%

2) Prasarana Satpol PP dengan proporsi

data teknis Kepemilikan Bangunan

dan Kondisi Bangunan bobot 50%

3)

Sarana Satpol PP dengan proporsi data

teknis Kendaraan Satpol PP dan Alat

Proteksi bobot 23%

c.7. Bidang Energi Perdesaan

IT Bidang Energi Perdesaan untuk Pemda Kab./Kota ditentukanberdasarkan indikator-indikator teknis sebagai berikut:

1) Rasio Elektrifikasi bobot 85%

2) Rasio Ternak per Kepala Keluarga bobot 15%

Dengan ketentuan perhitungan bahwa cutting point diberlakukan

untuk daerah yang memiliki IT diatas 0,87, dan normalisasi

terhadap nilai Indeks Rasio Elektrifikasi di bawah 0,0626831

dengan memberikan nilai Indeks Rasio Elektrifikasi sebesar

0,0626831.

c.8.

Bidang Kelautan dan Perikanan

1) Pemda Provinsi

IT Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Pemda Provinsi


berikut:

a)

Jumlah Balai Benih Ikan Sentral / BBIS bobot 60%

b) Ekspor Hasil Perikanan (Frekuensi) bobot 20%

c) LPPMHP (unit) bobot 15%

d) Laporan DAK (Y/T) bobot 5%

2) Pemda Kab/Kota

IT Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Pemda Kab./Kota


berikut:

a) Produksi Perikanan Tangkap (ton) bobot 45%

b)

Produksi Perikanan Budidaya (unit) bobot 25%

c) Luas Laut (Km2) bobot 10%

d) Minapolitan (Y/T) bobot 10%

e) Laporan DAK bobot 5%

f)

Kawasan Konservasi (ha) bobot 5%


25/103

c.9. Bidang Pertanian

1) Pemda Provinsi

IT Bidang Pertanian untuk Pemda Provinsi ditentukan


a) Indeks Luas Areal Pertanian bobot 40%

b)

Indeks Populasi Ternak bobot 15%

c) Indeks Produktivitas Pertanian bobot 15%

d)

Indeks UPTD Pertanian bobot 15%

e) Indeks Laboratorium Pertanian bobot 5%

f) Indeks Petugas Pertanian PNS bobot 10%

g) DPA DAK 2014 dan Laporan DAK 2013

Dengan ketentuan perhitungan, bahwa daerah yang tidak

menyampaikan DPA 2014, total indeks teknis dikurangi 5%, dan

daerah yang tidak mengirimkan laporan DAK 2013, total indeks

teknis dikurangi lagi sebesar 20%.

2) Pemda Kab/Kota

IT Bidang Pertanian untuk Pemda Kab./Kota ditentukan


a)

Indeks Luas Areal Pertanian bobot 35%

b) Indeks Populasi Ternak bobot 10%

c) Indeks Gudang Cadangan Pangan

Pemerintah bobot 5%

d)

Indeks Produktivitas Pertanian bobot 10%

e)

Indeks UPTD Pertanian bobot 25%f) Indeks Petugas Pertanian bobot 15%

g) DPA DAK 2014 dan Laporan DAK 2013

Dengan ketentuan perhitungan, bahwa daerah yang tidak

menyampaikan DPA 2014, total indeks teknis dikurangi 5%, dan

daerah yang tidak mengirimkan laporan DAK 2013, total indeks

teknis dikurangi lagi sebesar 20%.

c.10.Bidang Lingkungan Hidup

IT Bidang Lingkungan Hidup untuk Pemda Kab./Kota ditentukan


1) Kepadatan Penduduk bobot 10%

2)

Jumlah Panjang Sungai bobot 10%

3) Luas Tutupan Lahan Terhadap Total

Area Kritis bobot 10%

4)Jumlah Volume Sampah Per Tahun bobot 5%

5)

Luas Ruang Terbuka Hijau bobot 5%

6) Bentuk Kelembagaan Lingkungan Hidup bobot 10%

7) Pelaporan DAK Bidang Lingkungan Hidup bobot 45%

a)

Laporan DAK Triwulan Ib)

Laporan DAK Triwulan II

c) Laporan DAK Triwulan III


26/103

d) Laporan DAK Triwulan IV

e) Laporan SLHD

f)

Laporan DAK Akhir Tahun

8)Jumlah Industri Menengah dan Besar bobot 5%

c.11.Bidang Keluarga Berencana

IT Bidang Keluarga Berencana untuk Pemda Kab./Kota ditentukan


1)Jumlah Penyuluh KB (PKB)/Petugas

Lapangan KB (PLKB) bobot 15%

2)

Jumlah Pengawas Petugas Lapangan

KB (PPLKB) / Unit Pelaksana Teknis (UPT) bobot 10%

3)Jumlah Kecamatan bobot 25%

4)Jumlah Desa/Kelurahan bobot 20%

5)

Jumlah Klinik KB bobot 10%

6)

Jumlah Kelompok Pusat InformasiKonseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) bobot 20%

c.12.Bidang Kehutanan

1) Pemda Provinsi

IT Bidang Kehutanan untuk Pemda Provinsi ditentukan


a)

Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan

Hutan (KPH) bobot 60%

(untuk Luar Jawa,

dan DIY)

b)

Pengembangan Taman Hutan Rakyat

(Tahura) bobot 40%

(untuk Luar Jawa,

dan DIY)

bobot 100%

(untuk Jawa, selain

DIY)

2) Pemda Kab/Kota

IT Bidang Kehutanan untuk Pemda Kab./Kota ditentukan


a) Operasionalisasi Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH) bobot 40% (Luar Jawa)

bobot 0% (Jawa)

bobot 55% (Bali, Nusa

Tenggara, Maluku, Papua)

b) Pengembangan dan Peningkatan

Hutan Rakyat bobot 20% (Luar Jawa)

bobot 50% (Jawa)bobot 30% (Bali, Nusa

T M l k P )


27/103

c) Perlindungan dan Pengamanan

Hutan bobot 30% (Luar Jawa)

bobot 30% (Jawa)



d) Pengembangan Hutan Kota bobot 10% (Luar Jawa)

bobot 20% (Jawa)



Dengan ketentuan perhitungan, untuk daerah yang mempunyai

indeks teknis namun dalam pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan di

TA 2014 meminta untuk tidak disalurkan ke RKUD atau tidak

bersedia melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan,

maka nilai indeks teknis final untuk daerah tersebut akan

dieliminasi. Selanjutnya untuk daerah yang tidak melaksanakan

kegiatan DAK bidang Kehutanan lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, maka indeks teknis akan diberi nilai 0 (nol).

c.13.Bidang Sarana Perdagangan

c.13.1. Sub Bidang Pembangunan Pasar Tradisional/Rakyat dan

Gudang Distribusi Non SRG

IT Sub Bidang Pembangunan Pasar Tradisional/Rakyat dan

Gudang Distribusi Non SRG untuk Pemda Kab./Kota


berikut:

1)

Densitas Penduduk bobot 15%

2)Jumlah desa yang tidak memiliki

pasar permanen/semi permanen

pada jarak


28/103

c) Rata-rata klasifikasi hasil penilaian

terhadap UPTD bobot 10%

d)

Jumlah kabupaten/kota membentuk

PTU dan DTU bobot 10%

e) Persentase kepatuhan laporan

bulanan 2013 bobot 30%

2) Kabupaten/Kota (Pelayanan)

a) Potensi UTTP (diluar M.KwH, M. Air

dan AT) bobot 40%

b)

Ketersediaan SDM yang dimiliki dan

yang sedang mengikuti diklat bobot 20%

c) Komitmen membentuk UPTD,

Ketersediaan lahan, Dukungan

provinsi, Status daerah tertib ukur/

mengusulkan menjadi daerah tertib

ukur, Status penerima DAK tahun2014 bobot 20%

d) Jumlah pasar tertib ukur bobot 20%

3) Kabupaten/Kota (Pengawasan)

a) Potensi UTTP (diluar M.KwH, M. Air

dan AT) bobot 40%

b)

Ketersediaan SDM yang dimiliki dan

yang sedang mengikuti diklat bobot 20%

c) Jumlah pasar tertib ukur, Pengajuan

Bantuan/Proposal, Status BPSK atauDalam Proses Pembentukan bobot 20%

d)

Status daerah tertib ukur/mengu-

sulkan menjadi daerah tertib ukur bobot 20%

c.13.3. Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas dan

Peralatan Penunjangnya Dalam Kerangka

Penyelenggaraan SRG

IT Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas dan

Peralatan Penunjangnya Dalam Kerangka Penyelenggaraan

SRG untuk Pemda Kab./Kota ditentukan berdasarkanindikator-indikator teknis sebagai berikut:

1)

Produksi Padi > 200.000 ton bobot 40%

2) Produksi Jagung > 100.000 ton bobot 10%

3) Produksi Kopi > 10.000 ton bobot 5%

4) Produksi Kakao > 15.000 ton bobot 10%

5)

Produksi Lada >15.000 ton bobot 5%

6) Produksi Karet > 250.000 ton bobot 5%

7) Produksi Rumput laut > 100.000 ton bobot 10%

8) Produksi Rotan > 1.000 ton bobot 10%

9)

Produksi Garam > 1.000 ton bobot 5%


29/103

Dengan ketentuan perhitungan bahwa data teknis tersebut

dibatasi oleh kesiapan lahan di kabupaten/kota yang

bersangkutan.

c.14.Bidang Perumahan dan Permukiman

IT Bidang Perumahan dan Permukiman untuk Pemda Kab./Kota

ditentukan berdasarkan indikator-indikator teknis sebagai berikut:

1)Jumlah Rencana Peningkatan Kualitas bobot 50%

2)

Alokasi APBD Sektor Perumahan Tahun 2013-2014 bobot 20%

3) Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW)

Kabupaten/Kota bobot 10%

4) Kinerja DAK Tahun 2011-2014 bobot 10%

5)

Laporan DAK Tahun 2011-2014 bobot 10%

d. Total Daerah Penerima per Bidang/Sub Bidang

Sampai dengan tahap ini, telah ditentukan jumlah Daerah Penerima DAK

TA. 2015 yang dinyatakan layak berdasarkan penilaian fiskal, otsus

Papua/Papua Barat, kewilayahan dan teknis untuk masing-masing

bidang/sub bidang. Jumlah Daerah Penerima DAK TA. 2015 untuk

masing-masing bidang/sub bidang seluruhnya adalah sebagai berikut:

NO BIDANG PROVINSI KAB./KOTA

1 Pendidikan

SD - 428

SMP - 436

SMA - 440SMK - 438

2 Kesehatan

Pelayanan Dasar - 400

Pelayanan Rujukan 25 349

Farmasi 23 424

3 Transportasi

Jalan 28 427

KTD 28 422

Transportasi Perdesaan - 92

4 Infrastruktur Irigasi 29 376


Air Minum - 445

Sanitasi - 412


Prasarana Pemerintahan

Daerah 1 62Pemadam Kebakaran - 54


30/103

7 Kelautan dan Perikanan 33 442

8 Pertanian 30 392

9 Lingkungan Hidup - 397

10 Keluarga Berencana - 431

11 Kehutanan 23 423


Pasar - 335

Gudang - 11

Metrologi 10 20

13 Energi Perdesaan - 120

14 Perumahan dan Permukiman - 74

Tahap berikutnya adalah menentukan jumlah alokasi per bidang untuk

Daerah yang telah dinyatakan layak menerima DAK TA. 2015 diatas.

3. PENENTUAN BESARAN ALOKASI

Dalam menentukan jumlah alokasi DAK TA. 2015 untuk masing-masing

Daerah Penerima DAK yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya,

peraturan perundang-undangan juga mensyaratkan untuk

mempertimbangkan Kriteria Umum, Kriteria Khusus dan Kriteria Teknis.

Dengan demikian, maka dasar pengalokasian adalah tetap menggunakan

indeks dengan unsur ketiga kriteria tersebut, namun dengan porsi yang

berbeda. Alur perhitungannya adalah sebagai berikut:

Per Bidang

IT > 0

Tidak Mendapat Alokasi

Bidang Tertentu

Indeks Fiskal Wilayah Teknis

IFWT2= 0,2 IFW + 0,8 IT

Bobot DAK per Daerah per Bidang

BD = IFWT2x IKK

Alokasi DAK per Bidang

ADB = (BD/BD) x Pagu Bidang

Alokasi DAK per Daerah

AD = ADB1+ ADB2+ ... + ADBnPENEN

TUAN

ALOKASI

NO

YES

DAERAH LAYAK

Gambar Alur Penentuan Alokasi DAK

Berdasarkan gambar alur penentuan alokasi DAK diatas dapat dijelaskan

sebagai berikut;

a. Dari daerah-daerah yang telah dinyatakan layak menerima DAK,

khususnya daerah yang ditetapkan layak menerima DAK berdasarkan

penilaian fiskal, otsus Papua/Papua Barat dan kewilayahan, daerah-


31/103

yang mempunyai IT (IT > 0), namun apabila IT bidang/sub bidang

tertentu mempunyai nilai 0, maka daerah yang bersangkutan tidak

menerima DAK untuk bidang/sub bidang tertentu tersebut.

b. Dasar perhitungan adalah nilai IFWT2 yaitu gabungan secara komposit

IFW dan IT dengan porsi 20% : 80%. IFW sendiri adalah IFW yang

dipergunakan dalam perhitungan tahap sebelumnya yaitu gabungansecara komposit IKW dan IFN-1dengan porsi 50% : 50%.

Mengingat bahwa perhitungan IFWT2tersebut hanya diperuntukkan bagi

Daerah Penerima DAK dengan IT > 0, maka nilai IFWT2 tersebut

kemudian harus di standarisasi sehingga diperoleh IFWT2 standart

masing-masing daerah untuk masing-masing bidang/sub bidang dengan

nilai rata-rata IFWT2 sama dengan 1.

c. Guna memberikan keseimbangan alokasi sehubungan dengan perbedaan

harga dan kondisi perekonomian antar daerah, IFWT2tersebut kemudian

dikalikan dengan Indeks Kemalahan Konstruksi (IKK) masing-masing

Daerah. Hasil perhitungan dimaksud disebut dengan Bobot DAK (BD)per

daerah untuk masing-masing bidang/sub bidang.

d.

BD per daerah untuk masing-masing bidang/sub bidang merupakan

porsi alokasi bidang/sub bidang daerah tersebut dari pagu bidang/sub

bidang. BD kemudian dibagi dengan jumlah BD seluruh Daerah Penerima

bidang/sub bidang untuk dikalikan dengan pagu bidang/sub bidang

yang bersangkutan untuk memperoleh Alokasi DAK per Daerah per

bidang/sub bidang (ADB).

Beberapa bidang/sub bidang DAK menerapkan kebijakan Alokasi

Minimal (AM) yang diambil dari pagu bidang/sub bidang yang

bersangkutan, sehingga ADB adalah AM ditambah dengan porsi BD

dikalikan dengan sisa pagu bidang/sub bidang setelah dikurangi AM

untuk seluruh daerah penerima.

AM untuk masing-masing bidang/sub bidang DAK TA. 2015 adalah

sebagai berikut:

NO BIDANG/SUB BIDANGALOKASI MINIMAL (Rp)

PROVINSI KAB./KOTA

1 PendidikanSD - 3.000.000.000

SMP - 2.500.000.000

SMA - 1.000.000.000

SMK - 1.500.000.000

2 Kesehatan

Pelayanan Dasar - 800.000.000

Pelayanan Rujukan 745.000.000 745.000.000

Farmasi 750.000.000 600.000.000

3 Transportasi

Jalan - -


32/103

KTD 900.000.000 350.000.000

Transportasi Perdesaan - 2.000.000.000

4 Infrastruktur Irigasi - -


Air Minum - 650.000.000

Sanitasi - 450.000.000


Prasarana PemerintahanDaerah - 2.800.000.000

Pemadam Kebakaran - 1.000.000.000

Satpol PP 1.000.000.000 1.000.000.000

7 Kelautan dan Perikanan - 1.000.000.000

8 Pertanian 5.000.000.000

Kabupaten 3.200.000.000

Kota 1.600.000.000

9 Lingkungan Hidup - -

10 Keluarga Berencana - 600.000.000

11 Kehutanan 700.000.000 900.000.000


Pasar - 750.000.000

Gudang - 1.500.000.000

Metrologi 1.000.000.000 570.000.000

13 Energi Perdesaan - 2.700.000.000

14 Perumahan dan Permukiman - 1.250.000.000

Untuk kemudahan perhitungan dan penyaluran, jumlah ADB tersebut

kemudian dilakukan pembulatan sampai dengan jutaan rupiah.

e. Setelah diperoleh ADB per daerah untuk masing-masing bidang, maka

dapat dihitung jumlah alokasi DAK untuk masing-masing daerah (AD)

yaitu jumlah ADB daerah untuk bidang/sub bidang yang diperolehdaerah.

Sampai dengan tahap ini, proses perhitungan telah selesai dan telah

ditetapkan jumlah DAK untuk masing-masing daerah, yang terdiri dari

alokasi bidang/sub bidang DAK.

4. DAK TAMBAHAN

Pengalokasian DAK Tambahan pada dasarnya sama dengan proses

pengalokasian DAK reguler, namun dengan beberapa perbedaan khusus

sebagai berikut:

a.

Penentuan Daerah Penerima DAK Tambahan tidak didasarkan pada IFN,

IFW dan IFWT1 melainkan didasarkan pada kebijakan untuk


33/103

memberikan alokasi DAK Tambahan kepada Daerah Tertinggal dan

Daerah Perbatasan dengan kemampuan keuangan daerah relatif rendah.

Dengan ketentuan ini maka seluruh Daerah Tertinggal dan/atau Daerah

Perbatasan berhak memperoleh alokasi DAK Tambahan, dengan syarat

Daerah dimaksud tidak dalam kategori IFN tinggi.

Dari 183 Daerah Tertinggal dan/atau 41 Daerah Perbatasan, tercatathanya 1 Daerah yang masuk dalam kategori IFN tinggi, sehingga harus

dikeluarkan dari daerah penerima.

b. Bidang/Sub Bidang DAK Tambahan hanya untuk Bidang Transportasi

(Sub Bidang Infrastruktur Jalan dan Transportasi Perdesaan), Bidang

Infrastruktur Irigasi dan Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi.

c. Untuk besaran alokasi, Sub Bidang Transportasi Perdesaan dan Bidang

Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi juga menerapkan Alokasi Minimal.

Resume jumlah daerah penerima DAK Tambahan per bidang/sub bidang

dan alokasi minimal-nya adalah sebagai berikut:

NO BIDANG/SUB BIDANGJumlah Daerah

Penerima(Kab./Kota)

Alokasi Minimal(Rp)

1 Transportasi

Jalan 196 -

Transportasi Perdesaan 196 3.000.000.000

2 Infrastruktur Irigasi 161 -

3 Infrastruktur Air Minum dan

Sanitasi

Air Minum 196 650.000.000

Sanitasi 196 450.000.000

5. HASIL PERHITUNGAN

Resume Hasil Perhitungan DAK TA. 2015 diatas adaah sebagai berikut:

Peta Sebaran Alokasi

Kelompok WilayahAlokasi

(Milliar Rupiah)Rata-Rata

(Milliar Rupiah)

Sumatera 9.808.632 61.304

Jawa+Bali 7.288.910 58.782

Kalimantan 3.064.431 51.074

Sulawesi 6.131.015 72.988

Nusa Tenggara 2.749.747 80.875

Maluku 1.852.380 80.538

Papua 4.925.561 111.945

Total 35.820.675


34/103

Alokasi untuk Daerah Tertinggal/Perbatasan dan Non

Tertinggal/Perbatasan

DAK untuk DaerahTertinggal/Perbatasan

TA. 2015

Alokasi (Rpjuta) Penerima Rata-rata

DAK 14.631.216,69 196 74.649,06

DAK Tambahan 2.820.675,00 196 14.391,20

Total 17.451.891,69 196 89.040,26

DAK untuk Daerah NonTertinggal/Perbatasan

TA. 2015

Alokasi (Rpjuta) Penerima Rata-rata

DAK 18.368.783,31 333 55.161,51

DAK Tambahan - 0

Total 18.368.783,31 333 55.161,51

6. PENETAPAN ALOKASI

Setelah dilakukan perhitungan, langkah selanjutnya adalah menetapkan

hasil perhitungan tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang

dapat dijadikan dasar bagi Daerah Penerima untuk menganggarkan alokasi

tersebut dalam APBD TA. 2015.

Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2015, rincian anggaran Transfer ke

Daerah dan Dana Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2014 telah

ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2015, yang dalam

substansinya menetapkan Alokasi DAK TA. 2015, sebagai berikut:

a.

Rincian alokasi DAK TA. 2015 per Daerah per Bidang/Sub Bidang,

sebagaimana dalam Lampiran XVII Perpres 162/2014;

b.

Rincian alokasi DAK Tambahan TA. 2015 per Daerah per Bidang/Sub

Bidang, sebagaimana dalam Lampiran XVIII Perpres 162/2014;

Rincian alokasi DAK dan DAK Tambahan TA. 2015 selengkapnya

sebagaimana dalam Lampiran VIII dan IX.

V. PENUTUP

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, proses pengalokasian DAK TA.

2015 telah berakhir dengan ditetapkannya alokasi tersebut dalam peraturan

perundang-undangan. Diharapkan alokasi tersebut dapat mendukung

pencapaian prioritas nasional dalam RKP dan membantu daerah-daerah yang

memiliki kemampuan keuangan rendah dalam membiayai pelayanan publik,

melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat

yang baik. Alokasi DAK Tambahan sebagai kebijakan afirmasi DAK diharapkandapat membantu daerah tertinggal dan daerah perbatasan dalam mengejar

ketertinggalan pembangunan di bidang infrastruktur dasar.


35/103

Selanjutnya, agar pelaksanaan DAK dapat berjalan dengan baik, diperlukan

kerjasama dari seluruh pihak terkait. Petunjuk Teknis (Juknis) oleh K/L

penanggungjawab bidang/sub bidang harus lebih tepat sasaran dan tepat

waktu, serta pengelolaan DAK di Daerah harus lebih transparan dan akuntable.

Pemerintah Pusat akan melakukan perbaikan secara terus menerus agar alokasi

DAK tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik dalam mengurangi kesenjanganlayanan publik di Daerah. Mengingat bahwa seluruh proses pengalokasian DAK

tersebut didasarkan pada formula (formula based) sesuai peraturan perundang-

undangan, maka perbaikan kedepan dilakukan dengan memperbaiki formula

perhitungan maupun data-data yang dipergunakan, yang kemudian ditampung

dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum.

Semoga penyusunan Modul Pengalokasian DAK TA. 2015 ini dapat bermanfaat

dalam memberikan gambaran secara rinci proses pengalokasian DAK TA. 2015.


36/103

LAMPIRAN


37/103

LAMPIRAN


38/103

LAMP

MODUL PENGALOKASIAN DAK TA

NO DAERAH PAD (Rp) DAU (Rp) DBH SDA (Rp) DBH PAJAK (Rp) BELPEG PNSD (Rp) FISKAL NETTO (Rp) IFN Status KKD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Kab. Aceh Barat 50.816.859.720 507.582.407.000 11.406.233.744 22.032.669.636 287.121.745.344 304.716.424.756 0,6453 Rendah Sekali

2 Kab. Aceh Besar 63.679.473.625 618.323.628.000 10.764.195.620 24.559.900.925 392.836.118.713 324.491.079.458 0,6872 Rendah Sekali

3 Kab. Aceh Selatan 42.459.686.464 528.579.445.000 10.638.431.100 22.891.107.893 334.056.847.567 270.511.822.890 0,5729 Rendah Sekali

4 Kab. Aceh Singkil 19.261.121.062 336.786.951.000 10.297.756.001 20.566.069.620 151.260.092.461 235.651.805.221 0,4991 Rendah Sekali

5 Kab. Aceh Tengah 85.975.633.989 513.863.035.000 11.316.847.531 22.071.031.823 306.470.084.832 326.756.463.511 0,6920 Rendah Sekali

6 Kab. Aceh Tenggara 25.620.560.182 470.577.374.000 10.358.571.366 19.530.206.637 285.161.081.210 240.925.630.975 0,5102 Rendah Sekali

7 Kab. Aceh Timur 41.408.677.143 600.936.437.000 10.349.413.892 84.133.561.469 399.692.056.990 337.136.032.514 0,7140 Rendah Sekali

8 Kab. Aceh Utara 99.869.693.144 690.327.098.000 204.927.084.817 306.461.856.243 561.139.232.533 740.446.499.672 1,5681 Rendah

9 Kab. Bireuen 93.893.140.984 699.060.589.000 10.309.891.619 32.721.263.209 494.187.371.287 341.797.513.524 0,7239 Rendah Sekali

10 Kab. Pidie 91.014.300.599 683.766.687.000 10.599.008.351 18.512.252.072 486.217.406.634 317.674.841.388 0,6728 Rendah Sekali

11 Kab. Simeulue 20.398.758.168 345.242.688.000 10.297.636.031 18.013.211.975 152.059.780.255 241.892.513.920 0,5123 Rendah Sekali

12 Kota Banda Aceh 129.122.120.462 567.628.828.000 10.292.089.181 28.713.373.478 318.484.596.507 417.271.814.614 0,8837 Rendah Sekali

13 Kota Sabang 23.198.762.744 301.933.548.000 10.307.881.351 19.075.172.535 127.620.678.875 226.894.685.755 0,4805 Rendah Sekali

14 Kota Langsa 57.264.657.776 381.240.982.000 10.331.990.909 24.294.377.922 230.090.195.195 243.041.813.412 0,5147 Rendah Sekali 15 Kota Lhokseumawe 44.757.375.210 437.793.850.000 10.292.089.181 71.965.804.703 199.443.672.573 365.365.446.522 0,7738 Rendah Sekali

16 Kab. Nagan Raya 43.511.117.984 464.191.402.000 11.956.664.998 25.372.778.137 208.235.869.791 336.796.093.328 0,7133 Rendah Sekali

17 Kab. Aceh Jaya 20.654.297.424 341.773.459.000 10.895.749.475 20.673.630.822 133.849.769.025 260.147.367.696 0,5510 Rendah Sekali

18 Kab. Aceh Barat Daya 54.011.357.432 362.624.746.000 10.475.245.087 17.200.882.463 182.957.173.691 261.355.057.290 0,5535 Rendah Sekali

19 Kab. Gayo Lues 15.398.030.102 374.040.972.000 11.038.643.498 23.953.993.844 150.139.916.972 274.291.722.473 0,5809 Rendah Sekali

20 Kab. Aceh Tamiang 42.592.561.280 423.677.588.000 22.979.288.435 75.488.648.991 252.558.455.165 312.179.631.541 0,6611 Rendah Sekali

21 Kab. Bener Meriah 20.423.627.144 375.310.917.000 10.290.256.043 19.145.927.186 177.788.187.964 247.382.539.409 0,5239 Rendah Sekali

22 Kab. Pidie Jaya 24.906.819.910 350.574.172.000 10.296.182.501 17.103.735.005 185.647.037.014 217.233.872.402 0,4601 Rendah Sekali

23 Kota Subulussalam 8.287.512.018 251.634.726.000 10.332.702.612 15.610.845.881 107.276.962.403 178.588.824.108 0,3782 Rendah Sekali

24 Kab. Asahan 63.066.199.399 733.671.988.000 816.601.152 63.743.638.747 447.339.311.531 413.959.115.767 0,8767 Rendah Sekali

25 Kab. Dairi 43.558.000.624 512.477.041.000 1.091.474.719 24.551.657.249 293.822.710.931 287.855.462.661 0,6096 Rendah Sekali

26 Kab. Deli Serdang 542.684.949.821 1.260.755.135.000 907.031.340 57.628.876.832 883.535.661.182 978.440.331.811 2,0722 Rendah

27 Kab. Karo 56.212.554.490 625.822.348.000 881.594.741 28.020.838.991 399.575.733.609 311.361.602.613 0,6594 Rendah Sekali

28 Kab. LabuhanBatu 77.675.771.840 520.457.519.000 763.690.862 50.209.448.417 310.258.916.906 338.847.513.213 0,7176 Rendah Sekali

29 Kab. Langkat 65.521.499.189 982.658.132.000 5.792.995.012 163.142.286.045 677.817.713.116 539.297.199.131 1,1421 Rendah

30 Kab. Mandailing Natal 54.852.027.186 625.543.432.000 2.352.177.694 34.048.946.309 374.291.436.101 342.505.147.088 0,7254 Rendah Sekali

31 Kab. Nias 35.633.732.493 319.069.648.000 763.483.621 13.305.377.874 131.927.111.779 236.845.130.209 0,5016 Rendah Sekali

32 Kab. Simalungun 97.914.775.901 977.808.611.000 1.175.212.996 57.735.108.432 735.704.029.018 398.929.679.310 0,8449 Rendah Sekali

33 Kab. Tapanuli Selatan 74.793.438.928 517.342.688.000 4.156.023.743 33.888.613.218 293.573.649.127 336.607.114.762 0,7129 Rendah Sekali

34 Kab. Tapanuli Tengah 31.113.716.918 491.010.818.000 992.678.483 28.312.868.865 297.068.259.239 254.361.823.027 0,5387 Rendah Sekali

35 Kab. Tapanuli Utara 42.175.786.623 552.463.211.000 3.941.990.792 24.179.018.103 331.708.714.467 291.051.292.051 0,6164 Rendah Sekali

36 Kab. Toba Samosir 22.181.889.035 423.292.453.000 928.137.320 28.565.591.125 246.571.304.205 228.396.766.275 0,4837 Rendah Sekali

37 Kota Binjai 49.172.643.726 477.553.537.000 1.171.266.801 32.373.472.798 309.205.481.240 251.065.439.085 0,5317 Rendah Sekali

38 Kota Medan 2.052.618.684.221 1.270.244.794.000 763.483.621 172.440.053.470 1.031.488.320.259 2.464.578.695.053 5,2196 Tinggi

39 Kota PematangSiantar 61.357.963.445 492.115.399.000 763.483.621 23.655.872.773 322.048.388.032 255.844.330.808 0,5418 Rendah Sekali

40 Kota Sibolga 35.696.748.602 338.507.471.000 763.483.621 19.378.380.617 156.122.506.249 238.223.577.592 0,5045 Rendah Sekali

41 Kota TanjungBalai 37.386.908.317 369.246.576.000 763.483.621 19.759.608.201 165.520.646.118 261.635.930.021 0,5541 Rendah Sekali

42 Kota Tebing Tinggi 53.199.538.064 368.586.756.000 763.483.621 21.653.414.281 191.833.099.705 252.370.092.262 0,5345 Rendah Sekali

43 Kota PadangSidempuan 49.227.243.564 423.251.346.000 838.699.274 24.777.204.932 260.811.403.325 237.283.090.445 0,5025 Rendah Sekali 44 Kab. Pakpak Bharat 10.894.832.526 273.598.951.000 996.425.061 21.130.174.629 104.841.046.518 201.779.336.697 0,4273 Rendah Sekali

45 Kab. Nias Selatan 88.161.443.386 422.944.097.000 1.569.338.026 21.758.833.431 169.526.065.395 364.907.646.448 0,7728 Rendah Sekali

46 Kab. Humbang Hasundutan 17.754.202.058 440.919.622.000 1.057.254.609 24.151.690.140 229.890.562.961 253.992.205.846 0,5379 Rendah Sekali

47 Kab. Serdang Bedagai 62.770.459.189 628.900.240.000 763.483.621 44.499.238.458 385.351.387.144 351.582.034.124 0,7446 Rendah Sekali

48 Kab. Samosir 23.350.750.517 384.760.680.000 1.736.908.417 16.783.893.478 179.949.758.572 246.682.473.840 0,5224 Rendah Sekali

49 Kab. BatuBara 41.270.249.196 517.734.102.000 763.483.621 36.122.239.214 282.522.351.034 313.367.722.997 0,6637 Rendah Sekali

50 Kab. Padang Lawas 30.232.697.949 371.650.111.000 2.181.361.799 35.828.547.581 173.323.123.317 266.569.595.012 0,5646 Rendah Sekali

51 Kab. Padang Lawas Utara 18.086.806.703 387.954.949.000 812.769.245 28.943.671.962 186.281.907.184 249.516.289.726 0,5284 Rendah Sekali

52 Kab. LabuhanBatu Selatan 152.054.675.665 400.566.653.000 999.994.335 55.137.829.214 145.251.062.966 463.508.089.248 0,9816 Rendah Sekali

53 Kab. LabuhanBatu Utara 27.084.577.230 457.714.720.000 793.661.099 34.328.082.293 207.516.771.615 312.404.269.006 0,6616 Rendah Sekali

54 Kab. Nias Barat 9.569.928.147 251.631.634.000 763.483.621 9.049.821.937 70.138.066.977 200.876.800.728 0,4254 Rendah Sekali

55 Kab. Nias Utara 14.588.305.103 294.071.932.000 763.483.621 11.686.313.539 95.838.113.795 225.271.920.468 0,4771 Rendah Sekali

56 Kota GunungSitoli 23.898.647.782 356.042.897.000 763.483.621 12.445.721.943 151.152.814.400 241.997.935.946 0,5125 Rendah Sekali

57 Kab. Lima puluh Kota 33.683.065.766 632.930.786.000 997.205.239 22.168.994.111 405.252.579.661 284.527.471.455 0,6026 Rendah Sekali

58 Kab. Agam 53.710.547.864 676.516.360.000 964.602.730 21.686.462.629 461.835.986.798 291.041.986.426 0,6164 Rendah Sekali

59 Kab. Kepulauan Mentawai 37.906.380.288 465.535.454.000 1.974.948.298 19.734.536.162 112.723.655.159 412.427.663.590 0,8735 Rendah Sekali

60 Kab. Padang Pariaman 46.770.522.557 633.453.395.000 932.623.590 19.301.184.341 404.023.419.000 296.434.306.489 0,6278 Rendah Sekali

61 Kab. Pasaman 37.509.807.069 481.180.159.000 1.279.486.162 20.197.415.176 268.853.281.677 271.313.585.730 0,5746 Rendah Sekali

62 Kab. Pesisir Selatan 47.703.256.302 689.380.494.000 1.187.934.822 27.962.664.075 441.205.147.025 325.029.202.174 0,6884 Rendah Sekali

63 Kab. Sijunjung 39.640.457.978 448.681.128.000 2.724.698.492 21.290.572.832 240.465.835.659 271.871.021.643 0,5758 Rendah Sekali

64 Kab. Solok 31.491.005.212 588.040.074.000 1.332.782.400 20.110.759.427 360.786.354.067 280.188.266.972 0,5934 Rendah Sekali

65 Kab. Tanah Datar 74.605.926.659 587.104.249.000 974.086.650 15.856.397.415 403.262.185.205 275.278.474.519 0,5830 Rendah Sekali

66 Kota BukitTinggi 64.593.339.106 368.311.195.000 932.374.002 17.068.102.466 191.955.806.967 258.949.203.607 0,5484 Rendah Sekali

67 Kota Padang Panjang 42.890.413.809 302.846.549.000 932.374.002 15.219.856.461 133.498.009.125 228.391.184.147 0,4837 Rendah Sekali

68 Kota Padang 271.240.953.658 1.003.116.093.000 932.792.637 56.645.016.548 731.881.478.655 600.053.377.188 1,2708 Rendah

69 Kota Payakumbuh 60.007.913.330 369.115.746.000 932.374.002 15.193.174.474 209.023.936.409 236.225.271.397 0,5003 Rendah Sekali

70 Kota Sawahlunto 37.104.573.791 296.397.490.000 3.890.702.698 15.758.068.435 137.264.339.615 215.886.495.309 0,4572 Rendah Sekali

71 Kota Solok 24.140.144.814 318.606.999.000 932.374.002 16.260.227.600 143.621.570.919 216.318.174.498 0,4581 Rendah Sekali

72 Kota Pariaman 17.618.386.353 343.061.622.000 932.374.002 18.600.201.568 167.213.222.626 212.999.361.297 0,4511 Rendah Sekali 73 Kab. Pasaman Barat 37.826.530.933 523.534.850.000 1.018.565.696 25.261.892.024 269.531.950.663 318.109.887.990 0,6737 Rendah Sekali

74 Kab. Dharmasraya 32.902.332.260 400.374.128.000 3.841.670.915 22.796.301.954 195.809.042.013 264.105.391.116 0,5593 Rendah Sekali

75 Kab. Solok Selatan 32.011.203.205 351.505.736.000 2.926.243.382 21.610.960.416 165.678.958.861 242.375.184.142 0,5133 Rendah Sekali

76 Kab. Bengkalis 274.400.942.252 31.862.241.000 2.319.488.624.678 324.820.101.652 398.022.819.192 2.552.549.090.390 5,4059 Tinggi

77 Kab. Indragiri Hilir 67.950.935.251 773.041.103.000 398.697.934.096 70.852.877.265 416.444.820.589 894.098.029.023 1,8936 Rendah

78 Kab. Indragiri Hulu 44.727.963.999 587.933.543.000 405.116.358.991 144.727.693.307 331.298.755.601 851.206.803.696 1,8027 Rendah

79 Kab. Kampar 137.112.399.756 685.859.400.000 895.022.094.893 207.404.999.126 558.240.519.165 1.367.158.374.611 2,8954 Rendah

80 Kab. Kuantan Singingi 35.581.522.933 569.206.381.000 395.460.600.937 51.913.362.986 330.378.146.536 721.783.721.320 1,5286 Rendah

81 Kab. Pelalawan 71.443.863.741 491.287.503.000 409.568.032.446 179.159.927.757 237.200.330.205 914.258.996.739 1,9363 Rendah

82 Kab. Rokan Hilir 164.759.608.836 388.866.199.000 1.041.306.737.212 255.534.898.015 275.882.853.064 1.574.584.589.999 3,3347 Sedang

83 Kab. Rokan Hulu 52.869.292.593 528.854.782.000 401.139.080.012 119.180.216.430 310.346.847.354 791.696.523.681 1,6767 Rendah

84 Kab. Siak 348.618.602.283 272.530.626.000 1.128.455.431.750 311.035.128.534 281.902.226.921 1.778.737.561.645 3,7671 Sedang

85 Kota Dumai 157.992.362.284 345.090.262.000 393.370.727.539 53.324.321.766 226.698.406.138 723.079.267.451 1,5314 Rendah

86 Kota Pekanbaru 425.516.877.448 738.107.469.000 392.015.983.213 120.129.072.269 496.299.086.293 1.179.470.315.637 2,4979 Rendah

87 Kab. Kepulauan Meranti 35.669.147.062 342.086.718.000 443.288.263.197 94.220.291.029 141.499.838.375 773.764.580.913 1,6387 Rendah

88 Kab. Bintan 136.547.923.744 288.685.934.000 281.308.287.379 74.420.357.940 173.805.127.195 607.157.375.868 1,2859 Rendah

89 Kab. Natuna 32.716.911.758 177.949.262.000 747.455.376.922 171.715.530.886 133.445.677.786 996.391.403.780 2,1102 Rendah

90 Kab. Karimun 272.557.903.989 306.219.557.000 283.897.204.793 66.624.995.980 194.318.851.278 734.980.810.484 1,5566 Rendah

91 Kota Batam 606.339.970.377 528.839.827.000 264.194.030.515 122.316.096.698 275.126.057.608 1.246.563.866.982 2,6400 Rendah

92 Kota Tanjung Pinang 97.821.890.662 348.778.489.000 271.831.962.446 46.455.674.161 181.362.756.705 583.525.259.564 1,2358 Rendah

93 Kab. Lingga 29.526.149.630 298.552.154.000 272.317.006.054 43.333.641.130 125.634.151.704 518.094.799.109 1,0972 Rendah

94 Kab. Kepulauan Anambas 47.589.525.422 233.124.880.000 524.409.223.148 56.331.247.189 77.650.949.222 783.803.926.536 1,6600 Rendah

95 Kab. Batanghari 47.744.415.077 507.478.487.000 70.817.006.527 179.213.166.569 287.941.740.537 517.311.334.635 1,0956 Rendah

96 Kab. Bungo 80.201.122.275 523.680.270.000 75.249.302.118 58.409.352.815 322.187.074.148 415.352.973.060 0,8797 Rendah Sekali

97 Kab. Kerinci 43.977.507.145 501.185.353.000 66.912.423.246 17.103.981.214 301.853.585.909 327.325.678.696 0,6932 Rendah Sekali

98 Kab. Merangin 46.705.970.986 565.160.895.000 68.340.189.112 68.122.550.511 342.489.084.686 405.840.520.923 0,8595 Rendah Sekali

99 Kab. Muaro Jambi 41.843.647.197 543.498.995.000 76.709.016.452 127.563.540.425 334.103.246.589 455.511.952.485 0,9647 Rendah Sekali

100 Kab. Sarolangun 36.521.509.051 472.596.098.000 84.257.195.162 94.083.043.758 249.921.602.222 437.536.243.749 0,9266 Rendah Sekali

101 Kab. Tanjung Jabung Barat 50.981.358.855 387.991.551.000 440.797.416.168 116.268.139.877 228.888.488.993 767.149.976.907 1,6247 Rendah 102 Kab. Tanjung Jabung Timur 32.077.348.792 430.383.112.000 248.082.632.362 116.956.426.782 226.104.503.741 601.395.016.195 1,2737 Rendah

103 Kab. Tebo 34.331.051.287 461.006.766.000 69.403.118.793 85.437.954.900 234.568.169.346 415.610.721.634 0,8802 Rendah Sekali

104 Kota Jambi 149.041.969.818 626.331.743.000 71.203.470.706 73.807.649.424 443.010.764.255 477.374.068.694 1,0110 Rendah

105 Kota Sungai Penuh 24.976.630.981 344.517.814.000 66.912.056.222 14.488.634.961 168.163.249.423 282.731.886.741 0,5988 Rendah Sekali

106 Kab. Lahat 72.540.356.279 566.788.216.000 253.555.395.828 107.159.853.200 420.166.799.127 579.877.022.180 1,2281 Rendah

107 Kab. Musi Banyuasin 112.649.472.590 451.257.714.000 1.682.088.306.826 616.812.851.129 388.704.775.027 2.474.103.569.518 5,2398 Tinggi

108 Kab. Musi Rawas 103.505.067.310 378.415.971.598 226.268.387.998 131.255.166.755 283.015.070.819 556.429.522.843 1,1784 Rendah

109 Kab. Muara Enim 101.824.246.028 532.649.366.135 339.945.979.627 317.598.603.569 365.587.655.072 926.430.540.287 1,9620 Rendah

110 Kab. Ogan Komering Ilir 63.213.532.859 844.190.649.000 166.863.998.577 83.881.897.649 454.765.176.855 703.384.901.230 1,4897 Rendah

111 Kab. Ogan Komering Ulu 50.030.762.361 517.309.972.000 199.654.899.378 84.701.176.847 337.730.608.538 513.966.202.048 1,0885 Rendah

112 Kota Palembang 594.955.938.664 1.125.008.229.000 165.400.482.002 96.115.632.795 873.334.354.943 1.108.145.927.517 2,3469 Rendah

113 Kota Pagar Alam 30.542.530.718 316.529.382.000 165.428.145.101 27.441.816.718 183.679.819.019 356.262.055.519 0,7545 Rendah Sekali

114 Kota LubukLinggau 44.184.504.373 377.966.605.000 165.400.482.002 29.389.735.021 244.984.593.585 371.956.732.811 0,7877 Rendah Sekali

115 Kota Prabumulih 39.521.130.788 352.645.058.000 172.298.988.875 64.015.809.855 217.361.149.337 411.119.838.181 0,8707 Rendah Sekali

116 Kab. Banyuasin 81.364.386.883 772.464.315.000 199.199.560.026 164.394.607.871 426.511.837.936 790.911.031.844 1,6750 Rendah

117 Kab. Ogan Ilir 74.569.598.395 520.287.726.000 174.703.430.229 76.395.834.499 329.963.746.533 515.992.842.590 1,0928 Rendah

118 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 36.020.435.783 615.538.759.000 165.653.618.347 38.673.687.062 399.494.528.002 456.391.972.190 0,9666 Rendah Sekali

119 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 15.690.076.535 459.577.915.000 165.502.294.624 28.086.422.702 265.779.983.541 403.076.725.319 0,8537 Rendah Sekali

DATA FISKAL DAN INDEKS FISKAL NETTO - KAB/KOTA


39/103

LAMP

MODUL PENGALOKASIAN DAK TA

NO DAERAH PAD (Rp) DAU (Rp) DBH SDA (Rp) DBH PAJAK (Rp) BELPEG PNSD (Rp) FISKAL NETTO (Rp) IFN Status KKD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

120 Kab. Empat Lawang 19.376.805.382 308.418.229.000 165.603.883.067 24.019.093.649 148.547.581.158 368.870.429.939 0,7812 Rendah Sekali

121 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 16.165.961.761 145.839.005.865 93.206.883.645 69.184.947.593 109.455.759.276 214.941.039.588 0,4552 Rendah Sekali

122 Kab. Musi Rawas Utara 1.902.616.374 256.784.743.402 153.280.043.389 78.178.302.757 134.616.740.828 355.528.965.093 0,7530 Rendah Sekali

123 Kab. Bangka 73.690.006.633 444.188.100.000 79.611.716.709 38.463.990.873 238.504.370.690 397.449.443.525 0,8417 Rendah Sekali

124 Kab. Belitung 73.470.402.048 376.540.510.000 33.442.351.008 35.729.929.388 183.269.788.185 335.913.404.259 0,7114 Rendah Sekali

125 Kota Pangkal Pinang 92.106.752.248 384.421.523.000 23.856.380.853 28.738.981.151 192.335.840.231 336.787.797.021 0,7133 Rendah Sekali

126 Kab. Bangka Selatan 28.067.937.126 363.886.920.000 32.775.763.575 28.610.972.701 127.418.563.098 325.923.030.304 0,6903 Rendah Sekali

127 Kab. Bangka Tengah 37.403.597.338 336.873.338.000 32.809.385.259 28.338.708.994 136.787.865.017 298.637.164.575 0,6325 Rendah Sekali

128 Kab. Bangka Barat 45.341.617.078 358.151.691.000 52.288.194.194 37.533.671.827 137.330.306.517 355.984.867.581 0,7539 Rendah Sekali

129 Kab. Belitung Timur 56.946.464.678 358.875.317.000 29.947.413.145 25.201.935.126 133.516.108.920 337.455.021.028 0,7147 Rendah Sekali

130 Kab. Bengkulu Selatan 25.454.023.289 444.045.665.000 4.045.285.788 17.703.649.555 293.763.417.201 197.485.206.431 0,4182 Rendah Sekali

131 Kab. Bengkulu Utara 36.380.548.678 483.142.211.000 20.308.559.643 24.789.727.519 312.432.953.730 252.188.093.110 0,5341 Rendah Sekali

132 Kab. Rejang Lebong 38.295.025.025 498.073.138.000 4.032.035.084 20.217.921.014 299.151.795.752 261.466.323.372 0,5537 Rendah Sekali

133 Kota Bengkulu 77.914.928.475 537.903.521.000 4.032.035.084 27.712.410.237 368.598.571.619 278.964.323.176 0,5908 Rendah Sekali

134 Kab. Kaur 9.179.241.666 329.881.353.000 4.200.611.685 20.994.257.465 162.723.835.015 201.531.628.801 0,4268 Rendah Sekali

135 Kab. Seluma 16.756.639.780 397.724.977.000 4.772.960.103 21.420.736.233 219.235.064.792 221.440.248.324 0,4690 Rendah Sekali

136 Kab. Mukomuko 31.900.607.878 404.397.726.000 4.212.872.891 26.172.714.221 196.367.840.614 270.316.080.375 0,5725 Rendah Sekali 137 Kab. Lebong 18.673.030.531 332.487.823.000 4.319.238.899 20.917.895.898 147.952.886.369 228.445.101.960 0,4838 Rendah Sekali

138 Kab. Kepahiang 19.467.833.938 357.903.449.000 4.029.123.084 17.286.674.365 168.664.233.035 230.022.847.353 0,4872 Rendah Sekali

139 Kab. Bengkulu Tengah 8.169.450.858 330.693.785.000 18.155.406.532 14.813.799.120 174.385.897.389 197.446.544.121 0,4182 Rendah Sekali

140 Kab. Lampung Barat 30.281.099.802 303.320.502.425 8.480.234.373 15.905.885.023 203.011.726.988 154.975.994.637 0,3282 Rendah Sekali

141 Kab. Lampung Selatan 86.434.859.890 769.867.834.000 16.708.978.067 36.109.332.418 494.042.599.699 415.078.404.677 0,8791 Rendah Sekali

142 Kab. Lampung Tengah 81.780.246.244 1.086.335.279.000 16.566.386.366 54.117.266.661 762.279.386.755 476.519.791.516 1,0092 Rendah

143 Kab. Lampung Utara 46.626.054.959 761.218.384.000 16.584.871.721 33.450.783.885 521.676.229.641 336.203.864.924 0,7120 Rendah Sekali

144 Kab. Lampung Timur 46.987.548.990 860.136.385.000 65.680.323.752 81.815.592.215 558.509.479.606 496.110.370.351 1,0507 Rendah

145 Kab. Tanggamus 22.017.449.900 600.816.655.000 19.649.313.472 25.714.727.436 352.525.196.040 315.672.949.769 0,6685 Rendah Sekali

146 Kab. Tulang Bawang 32.107.809.173 482.230.950.000 16.672.011.186 46.059.490.039 220.901.340.893 356.168.919.505 0,7543 Rendah Sekali

147 Kab. Way Kanan 24.831.167.985 517.219.746.000 16.697.907.135 32.265.052.188 289.993.058.318 301.020.814.990 0,6375 Rendah Sekali

148 Kota Bandar Lampung 360.698.350.132 864.816.041.000 16.573.164.781 45.783.277.461 635.022.091.519 652.848.741.855 1,3826 Rendah

149 Kota Metro 73.038.244.839 374.201.187.000 16.573.164.781 22.968.640.092 249.396.391.608 237.384.845.103 0,5027 Rendah Sekali

150 Kab. Pesawaran 21.131.227.672 538.309.950.000 16.823.105.110 19.573.191.821 343.014.010.358 252.823.464.245 0,5354 Rendah Sekali

151 Kab. Mesuji 10.989.860.401 338.570.276.000 17.101.821.377 18.814.999.317 104.232.174.238 281.244.782.857 0,5956 Rendah Sekali

152 Kab. Pringsewu 29.157.236.936 499.454.898.000 16.576.952.726 17.642.063.190 324.790.311.087 238.040.839.765 0,5041 Rendah Sekali

153 Kab. Tulang Bawang Barat 8.919.873.272 380.947.218.000 16.573.164.781 17.430.037.814 162.242.741.333 261.627.552.534 0,5541 Rendah Sekali

154 Kab. Pesisir Barat 3.010.894.531 255.234.704.575 8.461.107.723 11.800.640.858 103.755.583.653 174.751.764.034 0,3701 Rendah Sekali

155 Kab. Bandung 507.243.684.131 1.730.063.709.000 123.857.392.512 84.447.979.092 1.162.704.751.154 1.282.908.013.581 2,7170 Rendah

156 Kab. Bekasi 1.154.525.309.151 1.083.590.174.000 58.104.347.322 237.086.436.692 687.452.323.768 1.845.853.943.397 3,9092 Sedang

157 Kab. Bogor 1.241.024.507.866 1.887.770.112.500 57.829.107.931 148.149.769.555 1.052.175.128.145 2.282.598.369.707 4,8342 Sedang

158 Kab. Ciamis 101.090.473.775 869.050.780.203 13.382.249.730 39.523.319.096 727.103.329.559 295.943.493.245 0,6268 Rendah Sekali

159 Kab. Cianjur 266.100.616.612 1.305.617.257.000 25.902.827.922 89.907.729.227 820.280.380.055 867.248.050.706 1,8367 Rendah

160 Kab. Cirebon 280.104.529.756 1.280.797.128.000 24.185.673.914 80.855.138.602 874.412.716.155 791.529.754.117 1,6763 Rendah

161 Kab. Garut 240.631.630.078 1.563.833.157.000 54.531.058.568 90.903.928.537 1.084.653.377.429 865.246.396.754 1,8325 Rendah

162 Kab. Indramayu 168.781.680.998 1.134.695.113.000 53.725.540.254 177.314.033.978 802.433.393.628 732.082.974.602 1,5504 Rendah

163 Kab. Karawang 660.841.119.615 1.134.530.200.000 56.637.724.203 205.354.226.766 749.867.980.002 1.307.495.290.582 2,7691 Rendah

164 Kab. Kuningan 127.359.576.289 998.586.961.000 24.223.000.716 51.136.216.839 780.324.531.284 420.981.223.560 0,8916 Rendah Sekali

165 Kab. Majalengka 146.050.618.545 995.993.633.000 26.269.550.140 68.856.676.203 752.246.370.531 484.924.107.357 1,0270 Rendah 166 Kab. Purwakarta 173.764.159.823 722.162.721.000 24.471.086.905 92.153.529.530 496.943.733.229 515.607.764.029 1,0920 Rendah

167 Kab. Subang 139.977.746.202 1.032.567.532.000 55.764.727.768 161.276.223.184 724.921.267.344 664.664.961.810 1,4077 Rendah

168 Kab. Sukabumi 273.452.383.011 1.331.012.058.000 41.515.136.568 73.282.440.142 827.038.768.194 892.223.249.527 1,8896 Rendah

169 Kab. Sumedang 189.612.071.920 1.036.263.413.000 24.528.581.900 59.368.517.582 778.928.291.913 530.844.292.488 1,1242 Rendah

170 Kab. Tasikmalaya 70.474.192.115 1.225.934.879.000 25.836.384.371 60.959.247.327 846.069.234.181 537.135.468.632 1,1376 Rendah

171 Kota Bandung 1.442.775.238.323 1.485.941.032.000 24.175.602.627 197.964.227.814 1.219.692.180.833 1.931.163.919.931 4,0899 Sedang

172 Kota Bekasi 969.741.298.062 1.051.235.707.000 24.175.602.627 95.375.553.009 663.800.060.874 1.476.728.099.824 3,1275 Sedang

173 Kota Bogor 464.695.880.485 686.520.759.000 24.175.602.627 59.058.885.545 461.443.504.496 773.007.623.161 1,6371 Rendah

174 Kota Cirebon 206.019.069.726 536.884.996.000 24.175.602.627 38.253.362.842 338.562.097.003 466.770.934.192 0,9885 Rendah Sekali

175 Kota Depok 581.207.570.935 774.683.814.000 24.175.602.627 63.248.324.931 407.755.778.796 1.035.559.533.697 2,1932 Rendah

176 Kota Sukabumi 175.539.318.476 449.179.037.000 24.175.602.627 37.681.518.187 283.516.567.198 403.058.909.092 0,8536 Rendah Sekali

177 Kota Cimahi 191.599.456.904 489.174.792.000 24.175.602.627 31.466.967.934 311.060.742.255 425.356.077.210 0,9008 Rendah Sekali

178 Kota Tasikmalaya 163.159.582.208 657.012.125.000 24.178.905.580 35.411.412.960 483.476.307.571 396.285.718.177 0,8393 Rendah Sekali

179 Kota Banjar 64.623.165.686 317.122.023.000 24.322.666.050 34.416.136.923 165.748.345.002 274.735.646.657 0,5818 Rendah Sekali

180 Kab. Bandung Barat 198.249.027.769 909.359.898.000 24.372.048.191 41.271.287.562 544.701.614.948 628.550.646.574 1,3312 Rendah

181 Kab. Pangandaran 16.385.461.470 434.856.746.797 12.578.695.031 25.044.482.425 242.963.840.467 245.901.545.256 0,5208 Rendah Sekali

182 Kab. Lebak 144.529.688.828 901.740.477.000 2.055.857.192 67.494.870.152 571.827.270.290 543.993.622.882 1,1521 Rendah

183 Kab. Pandeglang 80.584.075.435 988.536.476.000 7.995.354.028 57.945.552.660 666.595.756.081 468.465.702.042 0,9921 Rendah Sekali

184 Kab. Serang 417.677.400.299 868.652.743.000 1.532.557.113 91.109.463.756 554.951.526.257 824.020.637.911 1,7451 Rendah

185 Kab. Tangerang 1.218.576.390.249 1.115.364.627.000 1.427.236.793 292.108.839.025 633.896.336.866 1.993.580.756.201 4,2221 Sedang

186 Kota Cilegon 291.943.585.049 461.398.284.000 1.427.236.793 116.045.860.647 278.981.832.917 591.833.133.572 1,2534 Rendah

187 Kota Tangerang 815.733.560.156 829.387.856.000 1.427.236.793 332.345.546.296 494.822.673.841 1.484.071.525.404 3,1430 Sedang

188 Kota Serang 65.376.087.425 513.769.007.000 1.427.236.793 49.379.089.245 281.988.629.799 347.962.790.664 0,7369 Rendah Sekali

189 Kota Tangerang Selatan 566.886.626.857 536.177.454.000 1.475.126.159 226.539.901.080 270.659.846.915 1.060.419.261.182 2,2458 Rendah

190 Kab. Banjarnegara 98.975.318.350 763.426.566.000 893.249.699 40.238.292.890 524.624.718.882 378.908.708.057 0,8025 Rendah Sekali

191 Kab. Banyumas 267.484.580.253 1.127.939.938.000 1.074.430.549 58.503.432.693 841.568.993.001 613.433.388.494 1,2992 Rendah

192 Kab. Batang 143.502.571.339 641.663.630.000 1.592.372.192 27.951.001.154 424.193.697.099 390.515.877.586 0,8271 Rendah Sekali

193 Kab. Blora 95.192.786.972 753.830.036.000 7.972.052.528 78.466.397.862 537.288.696.281 398.172.577.081 0,8433 Rendah Sekali

194 Kab. Boyolali 160.752.449.651 871.685.981.000 1.090.488.408 28.404.553.795 638.106.528.352 423.826.944.502 0,8976 Rendah Sekali

195 Kab. Brebes 133.836.336.686 1.098.999.510.000 1.199.915.624 60.348.234.467 675.268.061.941 619.115.934.836 1,3112 Rendah

196 Kab. Cilacap 223.904.299.070 1.197.315.060.000 3.757.436.818 70.382.610.189 781.496.259.390 713.863.146.686 1,5118 Rendah

197 Kab. Demak 138.214.446.133 737.911.647.000 847.329.838 45.757.331.072 455.155.171.690 467.575.582.353 0,9903 Rendah Sekali

198 Kab. Grobogan 143.586.365.567 906.666.365.000 1.531.900.832 53.825.832.370 575.918.902.143 529.691.561.626 1,1218 Rendah

199 Kab. Jepara 133.778.055.195 814.380.324.000 954.351.193 47.891.203.426 526.153.430.980 470.850.502.834 0,9972 Rendah Sekali

200 Kab. Karanganyar 141.425.100.735 810.216.582.000 847.348.887 27.120.309.982 617.519.385.553 362.089.956.051 0,7668 Rendah Sekali

201 Kab. Kebumen 131.481.736.502 1.021.871.180.000 934.456.440 33.695.983.656 789.793.373.407 398.189.983.191 0,8433 Rendah Sekali

202 Kab. Kendal 136.029.702.522 788.134.078.000 1.286.985.686 52.760.802.764 551.117.167.819 427.094.401.153 0,9045 Rendah Sekali

203 Kab. Klaten 115.441.420.053 1.066.318.427.000 846.433.946 30.951.991.576 809.406.856.931 404.151.415.644 0,8559 Rendah Sekali

204 Kab. Kudus 162.119.279.084 719.406.935.000 864.440.821 70.224.839.513 507.452.969.085 445.162.525.332 0,9428 Rendah Sekali

205 Kab. Magelang 173.253.651.914 899.528.369.000 848.319.272 29.847.978.472 620.027.067.366 483.451.251.292 1,0239 Rendah

206 Kab. Pati 169.127.415.979 960.479.326.000 1.162.252.287 51.717.491.645 690.974.380.373 491.512.105.538 1,0409 Rendah

207 Kab. Pekalongan 147.687.255.201 768.500.117.000 877.076.087 26.509.468.413 542.957.052.144 400.616.864.557 0,8484 Rendah Sekali

208 Kab. Pemalang 136.362.281.618 931.426.998.000 1.397.639.288 32.869.676.240 634.658.646.601 467.397.948.545 0,9899 Rendah Sekali

209 Kab. Purbalingga 122.858.738.938 719.185.020.000 868.178.549 36.920.899.746 491.978.012.724 387.854.824.509 0,8214 Rendah Sekali

210 Kab. Purworejo 127.565.801.410 793.904.679.000 912.233.500 26.156.408.666 592.967.478.104 355.571.644.472 0,7530 Rendah Sekali

211 Kab. Rembang 129.389.332.383 640.273.360.000 1.702.407.914 32.706.414.349 442.099.566.221 361.971.948.425 0,7666 Rendah Sekali

212 Kab. Semarang 215.679.554.472 778.604.920.000 878.551.972 31.947.465.676 549.488.783.260 477.621.708.860 1,0115 Rendah

213 Kab. Sragen 123.211.804.883 869.155.545.000 854.411.966 42.231.044.065 659.507.806.234 375.944.999.680 0,7962 Rendah Sekali

214 Kab. Sukoharjo 179.807.084.345 763.462.900.000 846.433.946 27.088.938.810 547.780.432.873 423.424.924.229 0,8967 Rendah Sekali

215 Kab. Tegal 156.244.859.788 957.576.304.000 1.235.020.111 34.281.092.615 656.843.173.559 492.494.102.955 1,0430 Rendah

216 Kab. Temanggung 102.080.197.094 651.171.674.000 1.019.651.184 23.225.082.234 443.301.110.200 334.195.494.312 0,7078 Rendah Sekali

217 Kab. Wonogiri 102.520.799.248 917.476.557.000 953.550.977 39.549.407.963 692.961.688.804 367.538.626.384 0,7784 Rendah Sekali

218 Kab. Wonosobo 108.729.508.524 665.548.034.000 913.503.568 25.300.215.472 443.306.844.832 357.184.416.732 0,7565 Rendah Sekali

219 Kota Magelang 93.236.685.709 385.859.241.000 846.433.946 18.634.583.285 227.011.195.459 271.565.748.481 0,5751 Rendah Sekali

220 Kota Pekalongan 114.252.438.719 384.489.368.000 846.433.946 23.716.501.067 214.799.055.080 308.505.686.652 0,6534 Rendah Sekali

221 Kota Salatiga 106.100.450.499 358.331.867.000 846.433.946 21.755.440.833 231.329.647.193 255.704.545.085 0,5415 Rendah Sekali

222 Kota Semarang 925.919.310.506 1.054.002.569.000 1.859.132.782 112.958.563.028 813.555.190.544 1.281.184.384.772 2,7133 Rendah

223 Kota Surakarta 298.400.846.632 659.647.382.000 846.433.946 50.418.851.469 515.465.647.534 493.847.866.513 1,0459 Rendah

224 Kota Tegal 172.960.748.412 370.642.983.000 846.433.946 24.090.350.443 240.212.519.107 328.327.996.694 0,6953 Rendah Sekali

225 Kab. Bantul 224.197.864.331 854.810.634.000 348.715.568 31.655.243.100 671.587.014.097 439.425.442.902 0,9306 Rendah Sekali

226 Kab. Gunung Kidul 83.427.447.822 779.069.238.000 350.750.118 36.073.196.054 561.302.725.389 337.617.906.605 0,7150 Rendah Sekali

227 Kab. Kulon Progo 95.991.512.851 594.978.790.000 366.920.580 30.213.299.360 448.790.901.962 272.759.620.829 0,5777 Rendah Sekali

228 Kab. Sleman 348.260.126.863 891.589.912.000 348.339.971 46.908.099.802 675.003.523.023 612.102.955.613 1,2963 Rendah

229 Kota Yogyakarta 355.718.312.325 597.212.209.000 348.339.971 52.703.626.308 419.625.759.337 586.356.728.267 1,2418 Rendah

230 Kab. Bangkalan 92.722.219.766 778.024.112.000 27.418.067.454 74.840.791.855 523.361.235.378 449.643.955.696 0,9523 Rendah Sekali

231 Kab. Banyuwangi 183.235.877.414 1.154.495.171.000 17.584.391.759 50.239.465.154 742.432.513.804 663.122.391.523 1,4044 Rendah

232 Kab. Blitar 115.670.863.817 944.297.542.000 15.297.189.622 44.992.790.796 674.610.811.595 445.647.574.641 0,9438 Rendah Sekali

233 Kab. Bojonegoro 215.766.157.632 876.021.914.000 413.608.181.631 96.420.169.21

Documents

Modul Pengalokasian DAK 2015 VerComplete