Modul KUMKM 8 Jejaring Kerja Pemberdayaan KUMKM

8/15/2019 Modul KUMKM 8 Jejaring Kerja Pemberdayaan KUMKM

1/42

Modul 8Jejaring Kerja Pemberdayaan KUMKM


2/42


3/42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Singkat

Pemberdayaan UMKM memerlukan dukungan berbagai instansi yang berfungsi

membina UMKM. Banyak instansi yang terlibat yang memerlukan kordinasi dankesepakatan kolaborasi operasi atau kegiatan antar partisipan dari berbagai instansi

dalam manajemen produksi dan manajemen pemasaran suatu produk UMKM,

seperti masukan bagi proses produksi, berupa prasarana dan sarana produksi dan

pemasaran produk, serta sistem pendukung lainnya. Dimulai sejak perencanaan,

pelaksaaan dan pengawasan dan evaluasi hasil.

Kemitraan usaha adalah kerjasama antar sesama UMKM dan antara UMKM

dengan usaha besar sebagai suatu proses belajar. Kemitraan usaha harus dilandasi

prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Padadasarnya kemitraan usaha menjangkau pengertian yang luas. Kemitraan

berlangsung antar semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti asal usul

atau pemiliknya yang meliputi BUMN, Badan usaha swasta, dan Koperasi,maupun dalam ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah dan

Usaha Kecil.

Selain aspek pelaku, dalam aspek objeknya, kemitraan bersifat terbuka dan

menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi. Untuk mewujudkan struktur ekonomi

yang seimbang dan kuat membutuhkan peran yang lebih besar dari UMKMsebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Secara prinsip kemitraan usaha berlangsung

atas dasar dan atau lazim, karena adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yangsaling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setelah diberlakukannya otonomi harus

berinisiatif melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat. Inisiatif-inisiatif

pembangunan dilakukan dengan menciptakan lingkungan investasi usaha riil yangdapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, dan

meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat

dilakukan melalui pemberdayaan UMKM bekerjasama dengan pihak swasta,lembaga perbankan dan BUMN/BUMD.

Kelangsungan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat banyak tergantung pada pertumbuhan UMKM. Karena itu usaha pemberdayaan UMKM harus merupakan

prioritas pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota.

Dengan peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan terjadi peningkatankemampuan membayar pajak dan retribusi yang diperlukan oleh Pemerintah

daerah. Dengan peningkatan PAD maka dapat membangun dan memelihara

prasarana dan sarana dasar dan sosial ekonomi yang diperlukan oleh masyarakat.

Pemberdayaan UMKM dapat melibatkan sektor swasta dalam bentuk kemitraan

usaha yang didukung instansi yang terkait sehingga perlu jejaring kerja agar terjadi

sinerji dalam mengembangkan kemitraan usaha kecil dan lembaga

1


4/42

2

pendukung perbankan, dan kelompok masyarakat yang peduli dalam

memberdayakan UMKM. Lembaga perbankan dapat membantu memfasilitasikredit bagi usaha mikro dan kecil termasuk jaminan agunan kredit, pembinaan

usaha, pelatihan, pemasaran produk dan teknologi tepat guna.

Untuk melakukan pengembangan kemitraan perlu dilakukan identifikasi kekuatandan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pihak-pihak yang

bermitra, dan kemudian disusun langkah strateji dalam mengembangkan

kemitraaan usaha. Oleh karena itu perlu contoh analisis kasus yang dapatdigunakan sebagai masukan untuk menyusun langkah strategik pengembangan

kemitraan usaha dalam bingkai pemberdayaan UMKM.

B. Hasil Belajar

Setelah proses pembelajaran ini peserta memiliki kesamaan persepsi tentang

jejaring kerja dalam mengembangkan kemitraan usaha dengan tujuanmeningkatkan kompetensi pelaku bisnis KUMKM.

C. Indikator Hasil Belajar

Setelah pembelajaran ini peserta:

1. Memiliki kesamaan persepsi tentang perlunya jejaring kerja dan perannyadalam mengembangkan kemitraan usaha,

2. Dapat memilih model-model pola kemitraan usaha yang sesuai dengan kondisi

UMKM dalam ranah wilayah binaannya,

3. Dapat mengembangkan kemitraan UMKM dengan usaha Besar dan BUMN,

D. Pokok Bahasan dan sub Pokok Bahasan

1. Jejaring Kerja Pengembangan Kemitraan Usaha;

a. Pembentukan Jejaring Kerja,

b. Langkah-langkah Mewujudkan Kemitraan,

c. Contoh Kasus Pengembangan Kemitraan.

2. Model-model bentuk kemitraan usaha;

a. Model Inti Plasma, b. Model Kontrak Beli,

c. Model Sub Kontrak,

d. Model Dagang Umum,e. Model Vendor,

f. Model Keagenan,

g. Contoh kasus kemitraan masyarakat danPerusahaan besar.

kemitraan usaha kecil dengan


5/42

BAB II JEJARING KERJA

PEGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA

Setelah proses pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan jejaring kerja instansi yang terkait dalam mengembangkan kemitraan usaha,dan peran instansinya dalam mengembangkan kemitraan serta hasil analisis kasus sebagai praktek pelaksanaan pengembangan kemitraan

usaha.

A. Pembentukan Jejaring Kerja Kemitraan Usaha

Kemitraan berlangsung antar semua pelaku dalam kegiatan perekonomian. Selain

aspek pelaku usaha, juga aspek objeknya, kemitraan bersifat terbuka dan

menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup proses

produksi, dan lembaga lain yang mendukung aspek proses produksi, seperti penyedia prasarana dan sarana penyedia bahan baku, jasa transportasi baik sarana

baik masukan dalam proses produksi, dan pemasaran produk hasil produksi dan

lembaga penyedia sarana produksi dan lembaga pendukung lainnya (misalnya

modal, teknologi, jasa angkutan) Oleh karena itu institusi yang terlibat akan banyak dan beragam, tergantung okjek kegiatan ekonomi.

1. Tujuan Pembentukan Jejaring Kerja

Sebagai contoh adalah pengembangan usaha mikro budidaya pepaya meksiko

untuk pasar regional dan export seperti dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Kelompok mitra, Perusahaan mitra, Lembaga Pendukung, peran tiap

lembaga dan pelaku mitra usaha, pembagian profit dan

keuntungan/Benefit.

No Unsur Pelaku dan Lembaga

Pendukung

Kewajiban Kelompok Mitra, Perusahaan

mitra, dan Lembaga Pendukung Kemitraan

1 Kelompok MitraPetani Pepaya dan Kelompk Tani

Mengelola budidaya pepaya sesuai standar mutuyang ditetapkan dan grading yang ditentukan

2 Perusahaan Mitra PT Dewi SatriaMandiri, UD Enggal Jaya, UDBogor Farm, Perusahaan eksportPasar lokal, Swalayan Indomarco

Membeli hasil produksi pepaya dengan grade yangtelah ditentukan dan harga yang sesuai kesepakatankontrak,

3 Lembaga Pendukung Kegiatan

Usaha;

Memberikan kemudahan untuk meningkatkan pengembangan usaha papaya export

4 Lembaga Keuangan LKM, BRI,

BPR

Memberikan pinjaman modal kerja bagi

petani/kelompok tani dengan tingkat bunga, penyaluran dan pengmbalian kredit yang efisien dancepat.

5 Pemasok Benih: Penangkar Benih,Lembaga Penelitian,

Menyediakan benih pepaya yang bersertifikat untuk petani/kelompok tani

6 Pemasok sarana Produksi, Menyediakan sarana produksi yang sesuai

3


6/42

4

No Unsur Pelaku dan Lembaga

Pendukung

Kewajiban Kelompok Mitra, Perusahaan

mitra, dan Lembaga Pendukung Kemitraan

PT Pertani dengan kebutuhan petani/ kelompok tani

7 Dinas Terkait

Pertanian&Kehutanan

Membentuk, membina petani menjadi kelompok tani

yang dapat menyusun rencana usaha.8 Kantor/Dinas Koperasi dan UKM Membentuk koperasi dari kelompoktani menjadiKoperasi Pepaya yang berbadan Hukum

9 Dinas Perindag. Memfasilitasi dan membentuk jaringan pasar regional dan eksport dengan kemudahan perizinanusaha dagang

10 Lembaga Diklat, Perguruan Tinggi IPBdan Unida,

Melakukan kegiatan inkubasi bisnis, ketrampilan budidaya papaya, dan teknik pasca panen, pengembangan kewirausahaan petani pepaya.

11 LitBang Pertanian Memberikan teknologi tepat guna baik aspek budidaya maupun pengolahan pasca panen, gradingdan pengemasan produk.

12 Dinas Perhubungan Perizinan angkutan produk untuk disalurkan kepada

pedagang regional dan export.

Tabel 2.1 diatas menggambarkan bagaimana kordinasi antar partisipan, baik instansi pemerintah terkait maupun lembaga swasta melaksanakan kegiatan

kemitraan dalam mengembangkan suatu jenis usaha. Pola semacama ini akan

berlaku sama bagi pengembangan industri kecil, misalnya kluster industrisepatu dan sandal dimana akan terlibat banyak institusi terkait baik lembaga

swasta maupun pemerintah.

Dari contoh kasus di atas dapat dipelajari tentang: Tujuan pembentukan jejaring kerja memberdayakan usaha mikro yang dalam hal ini petani pepaya

yang bergabung dalam kelompoktani, yaitu:

a. Mempersamakan persepsi dalam mengembangkan kemitraan usaha,

b. Menciptakan kesepakatan bersama dalam kegiatan dalam melaksanakan

tindakan bersama,c. Terwujudnya sinerji melaksanakan kemitraan,

d. Terwujudnya dampak terhadap peningkatan produksi dan pendapatan

petani.

2. Peran Institusi Pemerintah dalam Mewujudkan Kemitraan

Peran pemerintah dalam kemitraan yang diwakili oleh para pembina yaituinstansi yang berfungsi memberdayakan usaha mikro atau usaha kecil dalam

mengembangkan kemitraan antara perusahaan yang bermitra melaluirangkaian proses pengembangan sebagai berikut:

a. Mulai membangun kemitraan

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai denganmengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan

usahanya, membangun strateji dan melaksanakan, dan memantau serta

mengevaluasi target sasaran tercapai.


7/42

5

b. Membangun hubungan dengan calon mitra, sebagai langkah awal

mengenal mitra dengan mengidentifikasi calon mitra dengan melakukan

pengumpulan, pengolahan dan menganalisis informasi calon mitra.

c. Menganalisis situasi dan kondisi, dilaksanakan berdasarkan hasil

pengumpulan dan pengolahan hasil identifikasi sehingga dapat dipahamikondisi bisnis calon mitra terutama manajemen usaha dan keuangan, pasar

produk usaha mitra, teknologi, permodalan dan sumberdaya manusianya.

Saling mengenal kondisi bisnis dari pihak yang bermitra sangat pentinguntuk menyusun strateji yang akan dilakukan., identifikasi kondisi bisnis

harus transparan, jujur dan realistis.

d. Menyusun strateji usaha bersama yang mencakup strateji pemasaran,

distribusi, operasional dan informasi. Strateji disusun berdasarkan analisisinformasi kelemahan dan kekuatan bisnis dari pihak yang bermitra,

rencana penjualan produk dan keuntungan yang akan dicapai. Penilaian ini berkaitan dengan volume produk, pangsa pasar khusus sebagai segmen pasar produk yang dihasilkan serta metode disribusi.

e. Mengembangkan program. Setelah informasi dikumpulkan kemudiandikembangkan menjadi rencana setraji dan kiat pelaksanaannya. Rencana

strateji yang disusun dikomunikan atau disosialasikan untuk disepakati

keadaan institusi yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan.

f. Memulai pelaksanaan, Melaksanakan kemitraan berdasarkan ketentuan

yang disepakti. Dalam pelaksanaan akan timbul permasalahan dan harus

segera diatasi dengan melakukan dialog antar dua pihak yang bermitrayang difasilitasi instansi teknis pembina.

g. Memantau dan menilai. Hasil pelaksanaan kemitraan harus dipantautingkat kemajuan pelaksanaan kemitraan tentang pencapaian target

sasaran. Hasil pemantauan dan evaluasi merupakan bahan masukan perbaikan dalam proses pelaksanaan dan sebagai masukan untuk

perbaikan perencanaan program kemitraan yang akan datang.

B. Langkah-Langkah Mewujudkan Kemitraan

Para pembina dari instansi terkait harus berupaya untuk membangun kemitraan

yang dicita-citakan dan terwujudnya kemitraan yang sehat harus diawali dengan

persiapan yang mantap. Tahapan kegiatan untuk menyiapkan pelaku usaha agar siap melakukan kemitran adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pendekatan kepada pelaku usaha. Idetifikasi dilakukan

kepada usaha mikro dan kecil atau koperasi dan badan swasta usahamenengah dan besar atau BUMN/BUMD yang akan melakukan kegiatan

kemitraan sebagai tanggung jawab sosial dari badan usaha pemerintah. Dalam

tahap identifikkasi dikumpulkan data informasi yang berkaiatan dengan jenisusaha, produk unggulan, potensi sumberdaya, teknologi dan ketrampilan,


8/42

6

permodalan, SDM maupun sarana dan prasarana lainnya. Kegiatan ini

dilakukan bersama antara pemerintah sebagai fasilitator, perusahaaan yang

akan bermitra. Dalam tahap ini diharapkan masing-masing pelaku salingmengenal, satu sama lain, sehingga dapat teridentifikasi pelaku usaha mana

yang potensial dijadikan mitra usaha.

2. Membentuk wadah organisasi ekonomi. Untuk memudahkan komunikasi,

kelancaran informasi, dan kemudahan organisasi dalam kemitraaan usaha

antara pengusaha besar dan menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil perlu ada pengelompokan usaha yang sejenis. Pengelompokan usaha mikro

atau kecil ini agar terbentuk skala ekonomi yang memiliki legalitas untuk memudahkan dalam kesepakatan kesepakatan bisnis dengan perusahaan mitra

usaha besar dan menengah.

3. Menganalisis kebutuhan pelaku usaha. Kegiatan ini dilakukan untuk

mengetahui lebih mendalam mengenai peluang dan permasalahan yangdihadapi usaha mikro dan kecil dalam pengembangan usaha, demikian halnyauntuk usaha menengah dan usaha besar.

4. Merumuskan program. Setelah permasalahan dan peluang usaha dianalisis,maka para pembina instansi dapat menyusun program khusus untuk usaha

mikro dan usaha kecil, misalnya dalam bentuk kegiatan magang pada

perusahaan besar yang akan bermitra, pelatihan teknis jenis produk, misalnya penggunaan peralatan untuk jenis produk tertentu untuk dipasok keperusahaan

besar yang mengadakan mitra dalam model kemitraan usaha. Melaksanakan

inkubasi usaha, mengingkatkan semangat kewirausaahan, dan manajemen

usaha, khususnya menyusun rencana usaha, dan atau melakukan studi banding. Fungsi dan tugas-tugas ini merupakan tugas-tugas dari pembinateknis pada pemerintah Kabupaten dan atau Kota.

5. Kesiapan bermitra. Pelaku usaha kecil perlu menyadari bahwa kemitraan

bukanlah belas kasih dari pelaku usaha menengah atau usaha besar. Adanyakemitraan harus disadari oleh kedua pihak bahwa kemitraan merupakan

hubungan kerja dan peluang dan menjadi ajang untuk belajar dan

mengembangkan potensi diri serta menggali kekuatan/kelebihan yang dimilikimitra usahanya. Para pelaku juga harus memahami benar bahwa kemitraan

memerlukan adanya kesembangan antara hak dan kewajiban dan

keseimbangan yang jelas antra kontribusi, dan partisipasi semua pihak serta pembagian hasil sesuai kontribusi.

6. Temu usaha. Kegitan ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha yangtelah siap bermitra. Pada pertemuan ini maing-masing telah mengenal

kebutuhan dan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi dan bagaimana

dalam pertemuan mencari solusi bersama permasalahan dan kewajban apayang harus dilakukan oleh kedua pihak yang bermitra. Pada kesempatan ini

juga dapat dipertemukan lembaga-lembaga pendukung untuk

mengembangkan kemitraan usaha antara lain pemilik modal, perbankan,BUMN/BUMD dan kelompok usaha mikro dan usaha kecil. Pertemuan


9/42

7

diharapkan akan terwujudnya kontrak kerja sama antar pelaku yang akan

bemitra dan juga produk-produk ungggulan yang diminati pasar regional, atau

eksport .

7. Kordinasi antar Institusi terkait. Berkembangnya suatu kemitraan

memerlukan dukungan iklim usaha yang kondusif untuk berkembangnyainvestai dan usaha. Kemudahan tersebut antara lain perizinan, peragkat

kebijakan perkreditan, tingkat suku bunga, dan peraturan yang membantu

proses kemitraan. Oleh karena itu perlu diwujudkan persepsi yang sama antar lembaga/instansi pembina di pemerintahan Kabupaten/Kota. Langkah-

langkah tersebut dapat dilihat dalam gambar 2.1

Gambar 2.1 Langkah-langkah

Forum Koordinasi/Jejaring Kerja

Forum KwrdirialoiV

Jcjating TCctja A filar

Tiisumii

Konerasi Tim PelaUana

T'cngnsalia monaigali

M a s d I a h P o k o k

T'cngombangan

Usalia

TcknlilTkaiiMnsalali Masalali dan TJcluan£

Pcldksariaan

Kcgiaian Magana,

DiklaijTiikuhasi

bis-iiii, Sunly

banding, dll

Euitniiian Kceiauan

T'crsianan bcrmiira 4

Soiialisaii

TtiTniUsalia/Riifiis

mcmcrlukaii,

rflcngiinluiigkan,

rviaripakuai


10/42

8

C. Contoh Kasus Pengembangan Kemitraan.

1. Maksud dan Tujuan.

a. Gerakan Masyarakat Mandiri Kabupaten Bogor. GerakanMasyarakat Mandiri (GMM) merupakan program dengan maksudmenciptakan masyarakat yang mampu membebaskan diri dari belenggu

kemiskinan secara mandiri. Sedangkan tujuannya adalah; (1)

Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatankegiatan usaha kecil produktif, (2) Meningkatkan kemampuan

masyarakat miskin untuk lebih percaya dan mandiri, (3) Meningkatkan

partisipasi dan keterlibatan masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan dan dapat memanfaatkan kegiatannya untuk

keluarga dan lingkungannya.

b. Sasaran GMM. Target atau sasaran adalah masyarakat miskin yang adadi Kabupaten Bogor dengan sasaran khusus: (1) Kelompok masyarakat

miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah dan termasuk kelompok

usia produktif, (2) Kelompok masyarakat miskin sesuai dengan kriteria

lembaga pemandirian dan atau lemhaga-lembaga khususnya Lembaga

Keuangan Mikro (LKM-LKM), (3) Penerima kredit ditentukan berdasarkan aspek-aspek ekonomi Kelompok usaha kecil produktif.

c. Prinsip GMM, Keberhasilan Gerakan Masyarakat Mandiri tergantungkepada beberapa prinsip yang dianut, yakni:

Transparansi, Pengelolaan dilakukan secara terbuka (transparan) dan

akomodatif terhadap gagasan yang muncul di masyarakat.

Akuntabel , Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertarnggung jawabkan

kepada masyarakat maupun kepada semua pihak yang berkompeten.

Partisipati, Masyarakat berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam

kegiatan GMM mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasandan pemanfaatan dana perguliran dalam rangka meningkatkan kegiatan

ekonomi masyarakat. meningkatkan kemampuan untuk berusaha serta

meningkatkan pendapatan.

Desentralisasi , Masyarakat diberi kewenangan yang luas untuk

menentukan kebutuhan modal dalam mengembangkan usaha melaluiGMM.

Kemitraan, Masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan rasa

kebersamaan dalam mengembangkan usaha serta perlu adanya hubungan

yang menguntungkan melalui GMM.

Demokrasi, setiap pengambilan keputusan penting dalam Gerakan

Masyarakat Mandiri dilakukan secara musyawarah mufakat dan proses pengusulan kegiatan dilakukan secara kompetisi yang sehat.


11/42

9

Sustainabilitas, keputusan yang disepakati dapat dikelola dimanfaatkan

dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan unsur- unsur

yang terlibat.

Pendekatan pelaksanaan, Memberikan kepercayaan kepada masyarakat

untuk memilih kegiatan yang dilakukan:

1) Mendorong keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

GMM,2) Mendorong keterpaduan kegiatan yang disiapkan oleh masyarakat di

daerah,

3) Mendorong kemitraan antar pelaku dalaun rangka pengerahansumberdaya dan pemanfaatan hasil kegiatan selanjutnya.

d. Strategi, memberdayakan masyarakat sehingga tercipta masyarakat

mandiri melalui:

1) Pemberdayaan/penguatan LKM, kelembagaan masyarakat/petanidan kelompok kelompok lainnya,

2) Pelibatan instansi teknis (Dinas) sebagai pemerkaya TUFOKSI

sehingga menggeser paradigma pembinaan kepada masyarakat,3) Pengembangan edukasi kepada masyarakat.

e. Arah Pengembangan, GMM merupakan program yang berkelanjutandengan pengembangan yang diarahkan pada:

1) Terjadinya kemitraan usaha antara perbankan, LKM, masyarakat

usaha kecil produktif dan kelompok-kelompok lainnya,2) Munculnya usaha-usaha kecil produktif baik secara mandiri maupun

terkait dengan perusahaan-perusahaan besar sebagai supporting agent dalam pola Bapak-Anak-Angkat (BAA),

3) Pengembangan lembaga keuangan mikro,

4) Pengembangan lembaga/kelompok-kelompok tani.

f. Alur Pikir Pelaksanaan GMM

GMM lebih difokuskan pada peningkatan pendapatan keluarga miskin,

dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengantahapan pemandirian dan dilanjutkan dengan perguliran bantuan.

Pemandirian merupakan proses untuk mengantarkan masyarakat miskin

dengan memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, keahlian dankomitmen terhadap usaha-usaha ekonomi produktif. Sedangkan

penguatan modal atau perguliran dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman modal bergulir melalui Mediator Perguliran yang ditunjuk.

Mediator pemandirian dapat berasal dari kalangan masyarakat itu sendiri

maupun dari perguruan tinggi dan instansi dinas terkait. Sedangkanmediator perguliran adalah lembaga-lembaga keuangan mikro yang

keberadaannya sudah diterima oleh masyarakat disekitar wilayah operasi

LKM, baik yang berasal dari induk lembaga yang lebih besar atau lembagayang tumbuh dari kalangan internal masyarakat yang bersangkutan.


12/42

10

Sementara itu, mediator perguliran yang sudah dikenal di masyarakat

memiliki pola yang berbeda yakni prinsip bagi hasil ( syariah) dan prinsip

bunga atau konvensional. Oleh karena itu metode pendekatan dalam pola perguliran pun mengikuti prinsip tersebut di atas.

Inti dari kegiatan GMM ini adalah efesiensi dan efektivitas pemanfaatandana, maka dilibatkan lembaga keuangan yang mampu mengelola danmengendalikan dinamika dan aliran uang (cash flow) dalam persfektif

keuangan modern yang didukung dengan pola pertanggungan resiko.

Sementara itu, basis anggota kelompok masyarakat yang karena sesuatuhal tidak mampu mengembalikan atau membayar, maka dilakukan

pertanggungan secara tanggung renteng. GMM akomodatif terhadap

model-model pemberdayaan yang efektif dan memiliki nilai ekonomiyang tinggi.

Gambar 2.2 Model

Perguliran pada Lembaga Bank BRI

Pemerintah

Kabupaten Bogor

BANK

(Channeling)

Biaya Pendampingan

■MOU

PT/LSM

(Pendamping)

■ Rekomendasi

Dinas/lnstansi

Pendamping

■ f'erifikasi

F'enyaluran

Pengembalian

Pemandirian ■Pemandirian

Pengembalian

KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA PINJAMAN

Lembaga Bank tidak secara langsung menyalurkan dana bergulir terhadap Kelompok masyarakat penerima pinjaman, tetapi melalui Lembaga Non Bank.


13/42

11

Gambar 2.3 Model

Perguliran pada Lembaga Keu

Pemerintah Kabupaten Bogor

■MOU

BANK

(Channeling)

■ferifikasi

■Penyaluran

■ Pengembalian

Lembaga Keuangan NonBANK (Pendamping

■ferifikasi

■Penyaluran

■ Pengembalian

KELOMPOKMASYARAKAT PENERIMA

PINJAMAN

Gambar 2.4

Pcmkab Bogor

TKPP

Lembaga Pcrbankan Tcrpilih

Tim Veerifikasi *

V

Lembaga

Indcpcndcn

Lembaga Pemandirian dan Perguliran

.1Bank Korwensional Bank syariah

I

I

I

I

Masyarakat/ Kelompok Mayarakat Penerima Pinjaman I

g. Pembiayaan GMM, Pembiayaan GMM tidak hanya bersumber dari

pemerintah saja, tetapi akomodatif terhadap dana masyarakat dan


14/42

12

bantuan luar negeri. Namun demikian sebagai pemicu, pada tahap awal,

pendanaan program GMM bersumber dari APBD Kabupaten Bogor Tahun

2004 yang meliputi bantuan kepada masyarakat dengan pola pemandiriandan perguliran.

h. Kegiatan Pokok GMM, Kegiatan pokok GMM terbagi 2 tahap, yaknitahap pemandirian; yang mengantarkan kelompok masyarakat miskin

produktif ke tahap yang lebih peka dan berani untuk mengambil langkah-

Iangkah produktif dengan mendapat dukungan bantuan dari pemerintah.Tahap selanjutnya adalah tahap perguliran dana dengan melibatkan

lembaga perbankan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga

keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang serta melayanimasyarakat di sekitarnya. Seluruh kegiatan tadi akan diawasi dan

dievaluasi khususnya yang terkait dengan penyaluran dan pengembaliandana bantuan perguliran.

i. Pengelolaan Sistim Informasi. Sebagai sebuah program yang berjangkamenengah (paling tidak tiga tahun) dan banyak melibatkan kelembagaan

serta unsur masyarakat yang besar, menjadikan program GMM ini rawan

penyimpangan dan membutuhkan sistem pengendalian; yang terpadu danterpusat. Dengan demikian pengendalian program dapat dilakukan

bertahap (berjenjang), sehingga kesalahan dapat cepat diidentifikasi serta

penanggulangan dapat bersifat lokal. Untuk mendapatkan itu, makadibutuhkan sistem pengelolaan informasi (SIM). Penyiapan SIM

ditujukan agar pelaksanaan GMM dapat berjalan efesien dan efektif

sehingga cita-cita untuk membantu masyarakat miskin produktif dapat

tercapai.

j. Indikator Keberhasilan Output:

1) Terbentuknya 4 LKM yang mampu menyalurkan kredit bantuan

modal bergulir kepada kelompok/anggota masyarakat miskin,2) Terbentuknya 4 kelembagaan masyarakat/petani yang terlibat dalam

proses pemandirian maupun melakukan perguliran dana yang

dikerjasamakan dengan Lembaga Keuangn Profesional,3) Sebanyak 4.400 orang (kepala keluarga) dilatih/dimandirikan dan

diberikan dana bergulir melalui peran lembaga pemandirian,

4) Sebesar 80% dari kepala keluarga miskin yang diberdayakan/

dimandirikan, mampu untuk memulai/mengembangkan usaha yangditekuninya,

5) Terbentuknya jaringan kerjasama antara lembaga keuangan Bank,LKM, kelembagaan masyaraka/petani, seluruh masyarakat yang

memperoleh bantuan pemandirian dan atau perguliran dalam rangka

GMM.

2. Dampak.

a. Pendapatan masyarakat meningkat dari mulai pendanaan sampai

waktu pelunasan bantuan kredit,


15/42

13

b. Produktivitas usaha meningkat berdasarkan siklus usaha,

c. Berkurangnya jumlah masyarakat miskin melalui penyerapan tenaga kerja

serta munculnya kegiatan-kegiatan.

D. Latihan Kelompok

Peserta dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan minat masing-masing peserta

secara musyawarah dan masing-masing kelompok menetapkan ketua dansekretaris kelompok untuk melakukan diskusi kelompok,

1. Masing-masing kelompok peserta memilih jenis usaha misalnya agribis

(pertanian, peternakan, perikanan), industri rumah tangga, industri kerjinan

rakyat, untuk mengembangkan kemitraan usaha.

2. Untuk mengembangkan kemitraan perlu dibuat jejaring kerja antar institusi

baik pemerintah maupun lembaga lain yang terkait dalam pengembangankemitraan. Buatkan Tabel seperti contoh dalam pokok bahasan ini yaitu:

Kelompok Mitra dan Perusahaan Mitra serta Lembaga/Instansi yang terlibat

dalam pengembangan kemitraan dan uraikan kewajiban atau peran setiap pelaku tersebut.

3. Diskusikan cara dan langkah-langkah mengembangkan kemitraan usaha untuk

jenis usaha yang dipilih tersebut.

4. Apakah model GMM dapat diterapkan juga di Kabupaten atau Kota peserta,

modifikasi apa yang perlu disesuaikan dengan kondisi Kabupaten/Kota peserta,

atau muingklin saja sudah ada pola kemitraan tersebut buatkan analisiskebaikan dan kekurannga yang telah ada tersebut.

E. Rangkuman

Jejaring kerja antar institusi diperlukan untuk mendukung pemberdayaan UMKM,khususnya usaha mikro. Banyak institusi yang terlibat dalam memberdayakan

usaha mikro atau kecil yang memerlukan koordinasi dan kesepakatan kolaborasi

operasi atau kegiatan antar partisipan dari berbagai institusi dalam manajemen produksi, seperti masukan bagi proses produksi, berupa prasarana dan sarana

produksi dan pemasaran produk. serta sistem pendukung lainnya. Dimulai sejak perencanaan, pelaksaaan dan pengendalian dan evaluasi hasil.

Kemitraan berlangsung antar semua pelaku dalam kegiatan perekonomian. Selain

aspek pelaku usaha, juga aspek objeknya, kemitraan bersifat terbuka dan

menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup proses produksi, dan pemasaran produk Oleh karena itu institusi yang terlibat dalam

kemitraan akan banyak, tergantung okjek kegiatan ekonomi, dan perlu forum

koordinasi. Tujuan pembentukan jejaring kerja antar instansi adalah: (1)

Mempersamakan persepsi dalam mengembangkan kemitraan usaha, (2)


16/42

14

Menciptakan kesepakatan bersama dalam kegiatan dalam melaksanakan tindakan

bersama (3) terjadi sinerji yang berdampak luas yang memberikan hasil lebih baik.

Dalam mengembangkan kemitraan antara perusahaan yang bermitra melaluirangkaian proses: mulai dari membangun hubungan dengan calon mitra; mengerti

kondisi bisnis pihak yeng bermitra; mengembangkan program; memulai pelaksanaan dan memantau dan menilai target yang telah tercapai.

Menyiapkan pelaku pelaku usaha agar siap bermitra melalui langkah langkah: (1)

identifikasi dan pendekatan kepada pelaku yang akan bermitra; (2) membentuk

wadah organisasi eknomi; (3) menganalisis kebutuhan pelaku usaha; (4)merumuskan program yang dapat diaplikasikan; (5) kesiapan bermitra dari pelaku

yang akan bermitra antara usaha mikro, kecil dengan usaha menengah dan besar,

atau BUMN/BUMD.

Gerakan Masyarakat Mandiri merupakan program inisiasi pemerintah Kabupaten

Bogor sebagai suatu komitmen untuk menanggulangi masyarakat miskin. GerakanMasyarakat Mandiri adalah suatu program dalam bingkai utama mengurangitingkat kemiskinan. Dalam mengurangi tingkat kemiskinan dilakukan dalam dua

tahap yaitu proses pemandirian dengan memberikan pengetahuan, wawasan,

keterampilan, keahlian dan komitmen terhadap usaha-usaha ekonomi produktif.

Tahap kedua melalui penguatan modal dengan memberikan pinjaman modal

bergulir memandirikan masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatanmelalui kegiatan ekonomi produktif dengan sumberdaya yang dimiliki oleh

masyarakat miskin, minimal semangat melepaskan diri dari kemiskinan dan

semangat berusaha.

Oleh karena itu ada dua mediator, yaitu pertama mediator pemandirian yangdilakukan oleh instansi teknis dan Lembaga Kelompok Masyrakat sendiri atau

lembaga perguruan tinggi. Dan kedua mediator perguliran dana yaitu lembaga-lembaga keuangan mikro yang keberadaannya sudah diterima oleh masyarakat

baik yang berasal dari induk lembaga yang lebih besar atau lembaga yang tumbuh

dari internal masyarakat yang bersangkutan. Manfaat dari GMM yang diharapkanadalah produktivitas usaha meningkat berdasarkan siklus jenis usaha yang bermitra

dengan usaha menengah atau usaha besar dan berkurangnya jumlah masyarakatmiskin melalui penyerapan tenaga kerja serta munculnya kegiatan-kegiatan

ekonomi.


17/42

BAB III

KEMITRAAN USAHA

Setelah proses pembelajaran ini peserta mampu menguasai dan memahamimodel model kemitraan dan menerapkan pilihan model kemitraan untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil sesuai dengan kondisi danlingkungan usaha mereka dalam sentra produksi unggulan.

A. Pola Model Kemitraan Usaha

Kemitraan adalah kerjasama antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah dan atau

Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan

atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling

memperkuat dan dan saling menguntungkan.

Pola kemitraan adalah bentuk bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Penjelasan umum atasPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997,

mendeskripsikan bahwa pada dasarnya kemitraan usaha menjangkau pengertian

yang luas. Kemitraan berlangsung antar semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti asal usul atau pemiliknya yang meliputi BUMN, Badan Usaha Swasta,

dan Koperasi, maupun dalam ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha

Menengah dan Usaha Kecil. Selain aspek pelaku, dalam aspek objeknya,kemitraan bersifat terbuka dan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi. Untuk

mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang dan kuat membutuhkan peran yanglebih besar dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai kegiatan ekonomi

masyarakat. Secara prinsip kemitraan usaha berlangsung atas dasar dan lazim,

serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling

memperkuat dan saling menguntungkan. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998

tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, dan Keputusan Menteri

BUMN N0. KEP. -236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN denganUsaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan Pemerintah atau Keputusa

Menteri merupakan landasan legal dalam mengembangkan kemitraan usaha dan

model pola kemitraan.

Sebagai contoh pola Kemitraan adalah Kemitraan sektor agribisnis/agroindustri(yang mencakup aspek budidaya, industri pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan, tanaman pangan/hortikultura, perkebunan, peternakan). Hal ini jika

dilihat dari aspek objek jangkauan kegiatan ekonomi masyarakat.

Persayaratan Model Kemitraan

Sebelum melakukan kemitraan, setiap pihak yang akan melakukan kemitraan

dengan berbagai pihak terlebih dahulu harus memahami persyaratan untuk setiap

model kemitraan sebagai berikut:

15


18/42


19/42

17

Tabel 3.1

Syarat syarat pola Kemitraan Model

Kelompok Mitra Perusahaan Mitra

Berperan Sebagai plasma Peran sebagai perusahaan

Mengelola seluruh usaha Menampung hasil produksiMenjual produksi kepada

perusahaan mitra

Membeli hasil produksi

Meneuhi kebutuhan perusahaan

sesuai dengan persyaratan yang

telah disepkati

Memberi bimbingan teknis

manajemen kepada kelompok

mitra

Memberi pelayanan kepada

kelmpok mitra berupa permodalanatau kredit, sarana produksi dan

teknolgi

Empunyai usaha di dang pengolahan hasil perikanan

Menyediakan lahan apabila

diperlukan

1

2

3

4

5

6

7

modalan atau kredit, sarana

2. Model Kontrak Beli

Model Kontrak Beli adalah pola kemitraan dimana terjadi kerjasama antara

kelompok usaha mikro, kecil/koperasi dengan perusahaan menengah/besar

yang dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara tertulis yang biasa dalam jangka waktu tertentu dan pada saat perjanjian kerjasama

disaksikan oleh wakil dari instansi pemerintah terkait. Didalam perjanjian

kontrak beli, didalamnya terdapat kewajiban dan hak setiap kelompok yang bermitra dengan azas kesetaraan dan saling menguntungkan.

Kewajiban kelompok mitra adalah sebagai berikut:

a. Berkewajiban untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh perusahaan menengah/besar sesuai kebutuhan yang telah disepakati

secara berkelompok,

b. Menerima pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati dalam

kontrak dengan perusahaan inti,

c. Menjaga kualitas mutu produk sesuai dengan kesepakatan kontrak dengan perusahaan mitra,

d. Menyediakan bahan baku kebutuhan perusahaan mitra sesuai

jadwal, jenis clan jumlah yang telah ditetapkan dalam kontrak,e. Melakukan sortir clan pengemasan yang dikoordinir oleh ketua

kelompok sesuai kebutuhan perusahaan mitra atas dasar kesepakatan

dalam kontrak.


20/42

18

Kewajiban perusahaan Mitra adalah :

a. Membeli seluruh produk yanq dihasilkan oleh kelompok mitra sesuai

denaan harga yang telah disepakati dalam kontrak, b. Melakukan pembinaan terhadap kelompok mitra dalam pelayanan

teknis budidaya atau pengelolaan agar produk kelompok mitra

sesuai standar mutu yang ditetapkan,c. Memberikan fasilitas, sarana produksi sesuai kesepakatan dalam

kontrak yang telah disepakati bersama,

d. Memberikan bantuan/kredit modal.

Model kemitraan kontrak beli, pihak pemerintah tidak terlibat secaralangsung. Fungsi pemerintah pada model ini adalah hanya sebatas sebagai

moderator dan fasilitator dalam perjanjian kontrak beli diantara yang

bermitra.

Peran pemerintah adalah:a. Sebagai fasilitator dalam mempertemukan kedua belah pihak yangakan bermitra,

b. Merekomendasikan kelompok mitra yang sesuai kepada perusahaan

inti,c. Memberikan pembinaan seperti bantuan teknologi tepat guna dalam

budidaya atau pengolahan berdasarkan hasil penelitian lembaga

pemerintah (lembaga riset) kepada kelompok mitra,d. Memberikan informasi kepada kedua belah pihak apabila terdapat

teknologi baru dalam aspek budidaya atau pengolahan hasil.

Tabel 3.2Persyaratan pola Kemitraan Kontrak


Memproduksi produk yang

dibutuhkan perusahaan mitra

Membeli seluruh produk yang

dihasilkan oleh usaha mikro dankecil

Menerima seluruh pembayaran

sesuai dengan

kontrak

Melakuan pembinaan teknis sesuai

standar mutu yang telah ditetapkan

Menjaga kualitas mutu sesuai

dengan standar yangtelah ditetapkan

Memberikan fasilitas, sarana

produksidan alat pengolahan

1

2

3

Memberikan bantuan kredit

3. Model Sub Kontrak

Model kemitraan sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara kelompok

usaha mikro, kecil atau koperasi dengan usaha menengah/besar. Model sub

kontrak pihak usaha mikro, kecil/koperasi melaksanakan produksi komponen

dan atau jasa yang dibutuhkan atau merupakan bagian dari produksi usaha

menengah/besar. Model sub


21/42


22/42

20

5. Model Vendor

Pola kemitraan model Vendor adalah pola kerjasama kemitraan antara

perusahaan menengah dan besar dengan kelompok usaha mikro, kecil atauKoperasi. Dalarn melaksanakan hubungan kemitraan model Vendor, usaha

menengah atau besar menggunakan hasil produksi yang merupakan bidangkeahlian usaha kecil untuk melengkapi produk yang dihasilkan usahamenengah atau besar. Pelaksanaan atau mekanisme pola kemitraan Vendor

adalah dengan cara usaha menengah atau besar memesan produk yang

diperlukan sesuai dengan ukuran, bentuk, mutu dan kualitas barang yang telah

dikuasai oleh kelompok usaha mikro, kecil atau Koperasi.

Tabel 3.5

Persyaratan pola Kemitraan Model Vendor


Menyediakan produk sesuai dengan

ukuran, bentuk, mutu yang telahditentukan

Menerima /membeli produk

sesuai ukuran yang telahditetapkan

Menerima pembinaan teknis dalam

bentuk alih teknologi, ketrampilan

dan bahan baku serta permodalan

Melakukan pembnaan dalam rangka

alih teknolgi, ketrampilan bahan

baku, permodalan

1

2

3Memberikan jaminan pasar danharga yang pasti

6. Model Keagenan

Hubungan kemitraan model keagenan adalah bentuk kerjasama dimana

kelompok usaha mikro, kecil atau koperasi diberi hak khusus untuk

memasarkan barang atau jasa usaha perusahaan mitra. Pola kemitraan modelkeagenan adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan mitra melakukan perjanjian kerjasama dengan

kelompok usaha mikro, kecil dan koperasi tentang pemberian hak khusus,

b. Hak khusus yang diberikan oleh perusahaan mitra kepada

kelompok usaha mikro, kecil dan koperasi adalah hak untuk

memasarkan produk perusahaan mitra,c. Kelompok usaha mikro, kecil dan koperasi memasarkan produk

perusahaan mitra kepada konsumen,d. Kelompok usaha mikro, kecil dan koperasi mendapatkan

keuntungan dari hasil penjualan dan komisi yang diberikan oleh perusahaan mitra.


23/42

21

Tabel 3.6

Persyaratan pola Kemitraan Model K


Mendaptkan hak khusus untuk memasarkan produk peusahaan

mitra

1

Memberikan hak khusus untuk memasarkan produk perusahaan

mitra

C. Contoh Contoh Kasus Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan

Kemitraan

Kasus 1: Kemitraan Usaha Wisata Alam.

Taman Kupu-kupu di Curug Tujuh Cilember Bogor, sebagai upaya untuk

pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Curug Tujuh merupakan salah satu air terjun di Curug Cilembar bogor, desa

Jojogan Ke. Cilember, Kecamatan Megamendung Kab. Bogor. Objek wisata alamyang kini menjadi proyek Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara

Perhutani KPH Bogor dengan penduduk setempat akan berkembang menjadi“surga” berbagai jenis kupu-kupu. Jika dipelihara dan dikembangkan terus akan

dapat menyamai kemashuhuran Taman Kupu Kup Bantimurung di kab. Maros,

Sulawesi Selatan.

Taman Kupu-kupu di Curug Tujuh, sedang dikembangkan untuk menambah daya

tarik Curug Cilember. Sebuah sangkar raksasa telah dibangun, dimana beberapa

species kupu-kupu telah mulai diternakkan, antara lain: Papilio memmon, Papiliohelenus, Graphium agamenon, Graphium saroedeon, Eupleoamuciber, Elymnias

sp, Troides helena, Trides amphrysus dan jenis kupu-kupu langka dari species

Trides sulena, dan masih banyak lagi species. Kupu-kupu Curug Tujuh Cilember semuanya kupu-kupu local. Belum ada species luar seperti halnya di Batimurung.

Taman Kupu-kupu Batimurung telah dikembangkan lama dan sudah terkenal di

seluruh dunia dan sudah berjalan lama. Ratusan jenis kupu-kupu dari seluruh penjuru tanah air disilangkan satu sama lain sehingga menghasilkan jenis kupu-

kupu yang lebih indah, misalnya jenis Graphium androcles yang meurpakan asliBatimurung dan termasuk jenis yang dilindungi. Troides hypolitus (kupu-kupu raja

hipbilitus), Troides hypolitus (kupu-kupu raja halipron), Troides Helena (kupu-kupu raja Helena), dan Centhosia myrina (kupu kupu Bidadari), serta kupu-kupuasal Nabire Papilio ulyses telegonus yang sangat mengagumkan berkat paduan

warnanya.

Di Taman Kupu Curug tujuh jika telah berkembang baik, mungkin akandidatangkan bibit kupu kupu dari daerah lain agar lebih semarak, tetapi sekarang

masih dalam tahap perintisan. Kegunaannya lebih ditekankan kepada aspek

pendidikan, baik untuk pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum untuk

meningkatkan kecintaaan kepada kelestarian alam. Taman ini diharapkan akan

menyamai Taman Kupu-kupu Bantimurung , bahkan akan lebih baik sebab kondisi


24/42

22

alam Cilember lebih mendukung dimana keberadaannya berada pada kawasan

hutan lindung Gunung Hambalang Barat yang masih benar benar utuh terjaga,

banyak ditumbuhi aneka macam flora yang pada musimnya semarak berbunga.

Secara ekologis, Gunung Hambalang Barat tempat Curug Cilember berada

merupakan penyangga penting kawasan Jakarta dan Bogor, sehingga tidak bolehterganggung kelestariannya. Keberadaan objek wisata Curug Cilember sangat

membantu penjagaan hutan, terutama setelah digulirkannya program PBHM yang

melibatkan masyarakat dalam mengelola dan mendayagunakan potensi hutan.Perhutani Bogor telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Desa Jojogan. Dari

karcis masuk Rp. 2750, pihak desa mendapat Rp. 500. Ikatan remaja Masjid

(Irmas) juga diikutsertakan untuk mengelola lahan parkir, kebersihan (K3) danMCK dengan pembagian 40% untuk Irmas dan 60% untuk Perhutani.

Pola pengelolaan sistem PHBM itu ternyata sangat menguntungkan masyarakat

sekitar lokasi hutan mendapat penghasilan, sekaligus memberi dukungan penuh

kepada Perhutani dalam memelihara dan menggali potensi hutan.

Data yang tercatat di lokasi Wana Wisata Cilember, tahun 2001 yang lalu ada

sekitar 57.279 wisatawan yang berkunjung ke Curug Cilember. Penghasilan pendapatan sebesar Rp. 128 juta. Sebagian besar wisatawan sangat meminati

camping , koleksi bunga anggrek dan tentu saja Taman Kupu-kupu yang kelak

akan menjadi “mascot” Curug Cilember, disamping air terjun yang berair jernihdan bersuhu dingin.

Lokasi Curug Cilember sekitar 10 km dari pintu Tol Jagorawai, pada jalur wisataCisarua-Puncak. Objek Wisata Alam Curug Cilember dengan Taman Kupu-kupu,

camping ground , koleksi bunga dan kekayaan flora dan faunanya yang unik akanmemiliki popularitas khusus. Pengelola dituntut untuk berpromosi, mampu

mencatatkan agenda ke Asita, menggandeng PHRI dan lembaga kepariwisataan

lainnya. Wana wisata Curug Cilember memiliki keunikan khusus Taman Kupu-

kupu yang kelak akan menjadi primadona, mengikuti jejak Bantimurung. (Sumber H. Usep Roni HM, PR, 10 Februari 2002).

Kasus 2: Konservasi Situ dan Pengembangan Agrowisata Tanaman Hias

Banyak Situ atau Danau di seputar Kota Depok, Jawa Barat yang tidak berfungsilagi sebagai kawasan resapan air. Sempadan Situ ditumbuhi semak belukar, dan

malahan banyak situ telah ditimbun sebagai kawasan perumahan. Pada fungsi situatau danau sebagai resapan air akan memberikan air tanah bagi kawasan untuk air sumur dan menahan aliran permukaan ke daerah hilir yang dapat menimbulkan

banjir, atau kekeringan pada musim kemarau.

Sebagai contoh adalah Situ Pengasinan di Kecamatan Sawangan. Situ tersebuthampir lenyap karena berubah, karena penduduk setempat merubahnya menjadi

sawah, bahkan nyaris diuruk menjadi perumahan oleh penduduk. Kerusakan

lingkungan dapat dihindari karena Walikota Depok (Badrul Kamal) saat itu padatahun 2003 meminta Dinas Pekerjaan Umum mengeruk danau seluas 6,5 Ha,

sehingga Situ Pengasinan kembali pada fungsinya. Di sekitar situ dalam jarak 50


25/42

23

meter harus menjadi ruang terbuka hijau dan tidak diperbolehkan ada bangunan

permanen.

Seorang lulusan Akademi Lanskap Heri membeli tanah seluas 3000 meter persegi,di tepi Situ Pengasinan yang ditumbuhi semak belukar. Heri mengubahnya

menjadi menjadi tempat yang sedap dipandang, dimanana eralnya tetap merupakan bagian dari lanskap danau tersebut., dimana ada kolam ikan, tanaman hias dan

rerumputan hijau. Warga yang semula mengusahakan sawah, untuk merubahnya

menanam tanaman hias, tetapi petani kurang memberikan respon, dan menantisampai seberapa jauh hasil dari usaha tanaman hias. Setelah mereka melihat bahwa

tanaman hias dapat memberikan pendapatan lebih dari usaha padi sawah, akhirnya

banyak warga di sekitar situ dan kelurahan lain di Sawangan menanam tanamanhias. Sampai akhir th 2006 sekitar 500 petani telah mengikuti ajakan Heri. Heri

merasa bangga bahwa upaya memberdayakan masyarakat Sawangan ada hasilnya,

dimana seorang petani tanaman hias dapat memperoleh penghasilan sekitar Rp 3 juta perbulan.

Konsep membangun Sawangan menjadi Agropolitan yang berbasis tanaman hias

didukung oleh Bank. Melalui Program Perbankan Kemitraan Bank Mandiri, setiap

petani dapat kredit sebagai modal usaha dengan bunga 6-8 persen pertahun.

Dukungan tersebut bukan saja dari kalangan perbankan, tetapi juga dari ProgramPendanaan Kompetensi Indeks Pembangunan (PPK-IPM) Provinsi Jawa Barat

sebagai daerah pertanian tanaman hias. Minimal jalan masuk ke lokasi Situ

Pengasinan dapat diaspal. Dukungan tersebut juga datang dari Walikota Depok yang baru Nur Mahmudi Ismail terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dan

sekaliguas memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan pendapat. Jika Situ

Pengasinan berhasil menjadi kawasan agrowisata berbasis tanaman hias, makaakan menjadi percontohan bagi tigapuluhan situ yang ada diseputar Kota Depok 1.

Pelajaran apa yang dapat ditarik dari contoh kasus ini ? Tumbuhnya seorang

wirausaha yang memiliki sifat kewirausahaan yang mau bekerja keras, memilikivisi kedepan, melihat peluang masa depan dimana ada kecenderuangan kelompok

masyarakat tertentu untuk memperindah halaman rumah atau kawasan perumahanyang asri, membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya, bukan

semata mata untuk usahawan sendiri, membantu pihak pemerintah daerah dalam

mengembangkan suatu kawasan yang sesuai dengan fungsinya dalam konservasidan pengembangan lingkungan.

Kasus 3 Kemitraan antara Koperasi dan Bank Bukopin untuk mengembangkan

Unit Usaha Simpan Pinjam dapat disebutkan beberapa contoh yang berhasilmengembangkan usahanya.

1. Kerjasama Kopsa (Koperasi Petani Sutera Alam) Merapi Sleman dengan

Bank Bukopin, yang diresmikan th. 2000 oleh Bupati Sleman. Tantangan yang

dihadapi adalah merubah sikap mental masyarakat untuk mau menyimpan padaKopsa, tidak hanya menaruh uangnya pada salah satu Bank. Tantang bagi

menubha sikap mental tersebut dan menaruh kepercayaan pada Kopsa Merapi.


26/42

24

Taktik yang digunakan adalah bagaimana membidik nasabah yang dilakukan

dengan mengikuti berbagai kegiatan tradisional, termasuk hajatan atau

musibah kematian, dimana tenaga pemasaran terlibat banyak dalam kegiatantersebut. yang dapat merubah simpati masyarakat. maupun perayaan

Agustusan. Pada akhir Februari 2004 jumah nasbah telah mencapai 92, dan

432 orang menjadi debitur setia. Rentang pinjaman nasabah antara Rp. 500ribu samapi Rp. 50 Juta. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro selau berupaya

untuk menjadi kehati-hatian dalam memeberikan pinjaman kepada nasabah

dengan seleksi ketat, nasabah yang baik selalu dilayani dengan cepat, tetapinasabah yang kurang baik ditolak. Hal Ini juga dilakukan agar tingkat

kemacetan tidak lebih tinggi dari 10%, dan saapai saat itu tidak lebih dari7,5%. Omzet bulanan mencapai Rp 10-15 juta rupiah. SHU pada th 2003 telah

mencapai Rp. 134 juta.2

2. Swamitra Number Bekasi sebagai unit usaha otonom dari Koperasi Serba

Usaha Naungan Bersama (Namber),. Koperasi ini didirikan oleh kelompok anak muda yang kreaktif pada pertengahan Mei 1996 dengan anggota 40 orang

dan anggotanya pada Juni 2006 telah meningkat menjadi 1960 orang. Unit

usaha ini terutama melayani anggotannya. Swamitra ini baru berdiri Mei 2005,Lembaga keuangan mikro ini berbasis manajemen Bank Bukopin. Total asset

telah mencapai Rp. 841,3 juta dengan ratio pinjaman (LDR) 73,83% dan bad

debt ratio 1,11%, serta kecukupan modal (CAR) 41,85%.dan SHU sebesar Rp.198,7 juta pada th. 2005. LKM belum memanfaatkan dana Bank Bukopin,

karena baru melayani nasabah 48 orang dan baru mencapai Rp. 355 juta,

karena masih cukup dana dari USP dan pendapatan payment point sebagai jasa pelayanan pembayaran listrik, PAM, Telkom, Ratelindo, Pro XL dan jasa

lainnya. Swamitra ini dalam operasional berlokasi di Jl. Raya Jati Asih, Bekasi,Jawa Barat yang didukung 8 orang profesionnal permanen dan puluhan tenaga

lepas. Kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama kegiatan USP dan

payment point merupakan andalan dari USP ini.3 . .

D. Latihan Kelompok

1. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan minat masing-masing

peserta scara musyawarah dan masing-masing ditetapkan ketua dan sekretariskelompok untuk melakukan diskusi kelompok, sebagai lanjutan dari latihan

kelompok pertama.

2. Masing-masing kelompok peserta memilih jenis usaha misalnya agribis(pertanian, peternakan, perikanan), industri rumah tangga, industri kerjinan

rakyat, untuk mengembangkan kemitraan usaha.3. Berdasarkan jenis usaha buatlah alternatif model kemitraan apa yang paling

sesuai dengan pilihan jenis usaha tersebut.

4. Pilihlah model-model kemitraan mana yang paling sesuai untuk jenis usahayang telah dipilih kelompok.


27/42

25

5. Setelah selesai menetapkan pilihan model bentuk kemitraan untuk jenis usaha

terpilih, uraikan kewajiban apa saja dari kelompok mitra dan perusahaan mitra

yang perlu disepakati oleh pelaku yang bermitra,6. Menarik pelajaran dari kasus 1 yang merupakan BUMN meningkatkan

pendapatan masyarakat sekitar hutan, untuk menarik wisatawan kewajiban apa

yang saja yang perlu dilakukan oleh kelmpok masyarakat sebagai kelompok mitra dan apa yang yang lebih rinci oleh pembina dalam hal ini Perum

Perhutani sebagai persahaan mitra dalam hal ini BUM.

7. Menarik pelajaran dari kasus 2 dimana kesuksesan telah diraih oleh pelaku

usaha kecil kerajinan tas, apakah hal ini dapat direplikasikan pada pengusahakecil di Kabupaten/Kota tempat kerja peserta. Untuk mengembangkan

kemitraan usaha lembaga/dinas instansi mana untuk meningkatkan usaha kecil

sejenis tersebut agar dapat menembus pasar eksport dan lembaga terkaitlainnya untuk meningkat produk baik kualitas maupun volume produk

E. Rangkuman

Kemitraan berlangsung antar semua pelaku dalam kegiatan perekonomian. Selainaspek pelaku usaha, juga aspek objeknya, kemitraan bersifat terbuka dan

menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi. Untuk membangun kemitraan perlu

memahami persyaratan: Perusahaan mitra, Kelompok mitra dan Perjanjian

Kemitraan. Terdapat beberapa model Kemitraan yang dapat digunakan sebagai

acuan melakukan kemitraan: (1) Model Inti Plasma, (2) Model kontrak Beli, (3)Model Sub Kontrak, (4) Model Dagang Umum, (5) Model Vendor, (6) Model

Keagenan. Setiap model memiliki persyaratan yang merupakan kewajiban dari

Kelompok Mitra dan Pengusaha Mitra.

Belajar dari kasus praktis dari perusahaan BUMN untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat sekitar perusahaan mitra yang dapat direplikasikan pada BUMN lain

terhadap masyarakat sekitar lokasi usaha mitra dengan melakuakn modifikai baik sasaran maupun kegiatan masyarakat sekitar lokasi perusahaan mitra.

Kasus seorang warga yang berhasil mengajak masyarakat untuk melestarikanlingkungan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan budidaya

tanaman hias. Kegiatan ini telah mendapat respon dari pihak pemerintah daerah

dan lebaga perbankan untuk memberikan kredit.

Kasus praktis tentang kesuksesan usaha kecil untuk jenis usaha kerajinan yang

dapat direplikasikan bagaimana menerapkan kunci sukses jenis usah lain yangdilakukan oleh usaha mikro dan kecil.


28/42

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan (PP, Keppres, Permendagri, dan sebagainya)

Pedoman Umum Pola Kemitraan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,Direktorat Usaha dan Investasi, Dit Jen Pengolahan dan Pemasaran, Dep.Kelautan dan Perikanan. 2006.

Berbagai studi kasus (hasil P2KP dan PPK, dan sebagainya)

Program-program pengembangan wilayah dan ekonomi masyarakat di Daerah,Proseding desiminasi dan diskusi, Hotel Novotel Bogor 15-16 Mei 2000.

Pengembangan Ekonomi masyarakat dalam Era Globalisasi, Masalah, Peluang danStrategi Praktis, Editor Frida Rustiani, Diterbitkan Atas kKerjasama Yayasan

AKATIGA – YAPIKA, 1996.

Keluar dari Krisis Agenda Aksi Pemulihan dan pengembangan Ekonomi Indonesia,

Editor Fahrudin Salim Muchtar Hadyu, kata pengantar Dr Rizal Ramli, Tahun2000,

Bahan/Materi Diklat PEKUD, Badan Diklat Depdagri, 2002.


29/42

LAMPIRAN


30/42

PERSYARATAN JAMINAN MITRA

I. JAMINAN SERTIFIKAT TANAH

a. Sertifikat dilegalisir oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BP

b. Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kelurahan diketahui Cam

c. Surat Keterangan Harga Tanah dari Kelurahan,d. Surat Keterangan Ijin Warga (untuk Lokasi kandang),

e. SPPT PBB terakhir atau sebelumnya,f. Fotocopy KTP / Surat Nikah / Kartu Keluarga,

g. Surat Permohonan,

h. Surat Kuasa Menjaminkan (Bila menggunakan jaminan orang lain),i. Surat Kuasa Menjual,

j. Surat Persetujuan Suami / Istri,

k. Surat Perjanjian Kerjasama Sapronak l. Data Peternak.


31/42


32/42

PERJANJIAN KERJASAMA OPERA Nomor: /SP-MT/ /

Pada hari ini_______ , tanggal ____bulan ________ tahun dua

I. Ujang Zaenudin, pekerjaan pegawai swasta , bertempat tinggal di Bogor, Jalan Waning

Pari, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kotamadya Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5104.110165.0004;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa dibuat di

bawah tangan, bermeterai cukup, nomor 3321SKM-PO-SKU/05/05 tertanggal 18 Mei 2005,

dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroanterbatas PT. Sierad Produce Tbk., berkedudukan di Bogor dan beralamat di Jalan Raya

Parung Km. 18, Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut ___________ Pihak Pertama.

II. _______ , pekerjaan , bertempat tinggal di, Jalan ___________, RT___ , RW_________

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi yang dalam melakukan tindakan hukum ini telah

mendapatkan persetujuan dari isteri/suami yang turut serta menandatangani perjanjian ini guna

persetujuannya.

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (untuk selanjutnya disebut Para Pihak) sebelumnya salingmenerangkan dan menjelaskan satu sama lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang usaha industri pakan ayam, industri peralatan dan obat-obatan peternakan, pembibitan ayam clan budidayaayam pedaging;

- Bahwa Pihak Kedua adalah pemilik atau penyewa lahan tanah dan bangunan kandang ayam yang

nantinya akan dipergunakan untuk pembudidayaan ayam pedaging, terletak di Desa Kecamatan,

Kabupaten, dengan populasi _____ ekor/spec ke

- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah mitra usaha yang mempunyai perananyang sama, saling ketergantungan dan saling menguntungkan dan para pihak hendak

melakukan kerjasama dengan pendekatan agribisnis yakni penanganan menyeluruh segmen

agribisnis sejak pengadaan/penyaluran sarana produksi peternakan termasuk tetapi tidak

terbatas pada penyediaan Day Old Chick (DOC) atau anak ayam umur sehari dan pakanternak (selanjutnya disebut "Sapronak") serta pengolahan sampai dengan pemasaran hasil

panen.

DEFINISI:

- Pihak Pertama adalah Prinsipal/Produsen yang menyediakan dan atau

mengirimkan Sapronak bagi Pihak Kedua.

- Pihak Kedua adalah Peternak yang mempunyai pengetahuan/keterampilan dan

pengalaman dalam mengelola dan memelihara ayam pedaging serta pihak yangmemiliki atau yang menyewa lahan/lokasi serta bangunan kandang ayam yang

dapat digunakan untuk pembudidayaan ayam pedaging.


33/42

- Sapronak adalah Day Old Chick (DOC) broiler atau anak ayam pedaging

umur sehari dan pakan ayam termasuk obat dan vaksin milik Pihak Pertama

yang disediakan bagi Pihak Kedua guna dikembangkan dan dibudidayakandengan tujuan yang telah disepakati bersama.

- Proses Produksi adalah tahapan perawatan, pemeliharaan dan atau pengembangan ayam pedaging mulai dari kondisi awal yang disebut dengan

istilah anak ayam umur sehari atau Day Old Chik (DOC) menjadi produk

ayam besar yang di dalamnya ditentukan tata cara pemberian pakan, minum,

obat-obatan juga teknis-teknis lainnya sampai menghasilkan kondisi ayamyang sehat, mencapai berat, umur yang disepakati bersama dan siap untuk

dipasarkan.

- Lokasi adalah lahan tanah dan bangunan kandang ayam berikut fasilitas-

fasilitas pendukung lainnya milik Pihak Pertama atau yang disewa oleh Pihak Kedua yang telah memenuhi syarat-syarat untuk digunakan sebagai tempat

pengembangan dan pembudidayaan ayam pedaging, terletak di Desa,Kecamatan ___________ , kabupaten, - Satu Siklus adalah satu periode dari

pemasukan DOC hingga hasil panen.

- Selanjutnya Para Pihak saling setuju dan sepakat untuk menuangkan hal-hal

tersebut di atas ke dalam Perjanjian ini dengan mempergunakan syarat-syaratdan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


34/42

Pasal 1

Ruang Lingkup Kerjasama yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan pihak

Kedua meliputi:

1.1. Pengadaan Sapronak oleh Pihak Pertama bagi Pihak Kedua untuk selanjutnya

dikembangkan dan dibudidayakan oleh Pihak Kedua hingga menjadi ayam

pedaging dengan kondisi sehat serta mencapai berat, umur yang disepakati bersama sampai saat panen clan siap untuk dipasarkan.

1.2. Pihak Kedua akan menyediakan lahan tanah, bangunan kandang ayam,

peralatan, tenaga kerja serta sarana operasional peternakan lainnya.

1.3. Pemasaran atas ayam hasil panen yang telah dibudidayakan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 1.1. di atas dilakukan oleh Pihak Kedua untuk selanjutnya Pihak Pertama membantu Pihak Kedua dalam memasarkan hasil

panen tersebut.

1.4. Jumlah, harga, kualitas clan spesifikasi lainnya atas Sapronak dijelaskan lebih

lanjut dalam suatu Surat Kesepakatan tersendiri, yang merupakan satu.Pasal 2

Jangka Waktu Perjanjian

2.1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini

dilakukan untuk jangka waktu _____________________ , terhitung

sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, sehingga akan berakhir selambat-

lambatnya pada tanggal __________________________ .

2.2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan pihak yang bermaksuduntuk memperpanjang Perjanjian ini diwajibkan untuk mengajukan permohonan

perpanjangan kepada pihak yang lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut dalam

pasal 2.1. di atas berakhir.

2.3. Dalam hal permohonan perpanjangan dimaksud disetujui oleh pihak yang lain,

maka Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk berikutnya dengan syarat-syarat

dan ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan kemudian dengan klausul

perubahan (vide 1.4), berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

Tata Cara Pengiriman dan Penerimaan Sapronak

3.1 Pihak Kedua sepakat dan mengikatkan diri untuk memesan dan atau menerima

semua kebutuhan Sapronak dari Pihak Pertama, berdasarkan jangka waktu yangditetapkan dalam pasal 2 perjanjian ini. Setiap pemesanan tersebut dituangkan

dalam Purchase Order (PO) yang diberikan kepada Pihak Pertama.

3.2 Pihak Pertama akan mengirim Sapronak ke Lokasi Pihak Kedua sebagaimana

yang tercantum dalam PO dengan jumlah dan mutu/kualitas yang telah

disepakati serta disesuaikan dengan populasi kandang Pihak Kedua,

terkecuali pada kondisi tertentu yang sangat tidak memungkinkan

pengiriman oleh Pihak Pertama.

3.3 Atas setiap pengiriman tersebut, Pihak Pertama akan mengeluarkan Delivery

Order dan Surat Jalan yang akan ditandatangani oleh Pihak Kedua dan/atauwakilnya dan/atau pihak yang ditunjuk sebagai bukti telah diterimanyaSapronak sesuai pesanan.


35/42

3.4 Setiap penerimaan Sapronak akan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan

yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

Waktu dan Tata Cara Pengambilan Hasil Panen

4.1 Pihak Kedua sepakat dan bersedia mengikatkan diri bahwa semua ayam hasil panen yang memenuhi standar kualitas, termasuk tetapi tidak terbatas padaumur dan berat yang telah disepakati bersama sebagaimana Surat Kesepakatan

terlampir, akan dipasarkan oleh Pihak

4.2 Waktu pelaksanaan pengambilan ayam panen oleh Pihak Pertama baik ayam

panen dengan kondisi sehat maupun ayam panen dengan kondisi sakit waktu

panennya tidak dapat ditentukan secara pasti, waktu panen sepenuhnya

berdasarkan kepada situasi pasar atau selera pasar dan atau daya beli

masyarakat.

4.3 Pihak Pertama yang diwakili oleh Team Panen/kuasa lainnya akan segera

melakukan pengambilan ayam hasil panen setelah sebelumnya Pihak

Pertama/Team Panen/Kuasa memberitahukan kepada Pihak Kedua untuk mengambil ayam panen dimaksud

4.4 Pihak Kedua wajib menyediakan kemudahan dan kelancaran pada waktu

dilakukan pengambilan ayam hasil panen oleh Pihak Pertama dan atau kuasanyadan atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, seperti menyiapkan tenaga

angkut, air dan lain-lain, yang ditanggung oleh Pihak Kedua.

4.5 Pemasaran ayam hasil panen kepada pihak lain yang tidak memenuhi standar

kualitas termasuk tetapi tidak terbatas pada ayam sakit, dikuasakan sepenuhnya

kepada Pihak Pertama dan semua pembayaran atas pemasaran tersebut harusditujukan kepada Pihak Pertama

4.6 Pihak Pertama berhak untuk memberikan wewenang penuh kepada kuasanya

dan atau pihak lain yang ditunjuknya sendiri dengan pemberitahuan 1 (satu) Harikerja sebelumnya kepada Pihak Kedua, untuk mengambil ayam hasil panen di

Lokasi kandang Pihak Kedua dengan disertai bukti berupa Surat Perintah Muat

(SPM) dari Pihak Pertama clan atau kuasanya, khusus untuk keperluan

pengambilan ayam hasil panen yang dimaksud.

4.7 Pihak Kedua akan memperbolehkan dan menguasakan pengambilan ayam hasil

panen kepada Pihak Pertama dan atau kuasanya dan atau pihak lain yangditunjuknya, dengan disertai bukti-bukti yang cukup berupa SPM. Pihak Kedua

wajib memeriksa dan mencocokan nomor SPM dengan daftar nomor SPM yangtelah diberikan sebelumnya oleh Pihak Pertama. Segala tindakan pengambilan

ayam hasil panen yang tidak disertai bukti yang cukup berupa SPM dari Pihak Pertama, akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

4.8 Atas pengambilan semua ayam hasil panen dimaksud, Pihak Kedua akan mengisi

Data Timbang yang telah disediakan oleh pihak pertama yang berisi jumlah dan

spesifikasi hasil panen yang telah diambil, dengan dihadiri dan/atau diawasi

Pihak Pertama dan/atau kuasanya, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak,

dan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar penerbitan faktur.

Pasal 5


36/42

Harga dan Cara Pembayaran

5.1 Penentuan harga pengadaan Sapronak bagi Pihak Kedua dari Pihak Pertama,

dihitung berdasarkan harga yang telah disepakati

sebagaimana terlampir dalam Surat Kesepakatan, yang merupakan satu

kesatuan clan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

5.2 Para pihak sepakat bahwa patokan harga ayam hasil panen, akan ditentukan

secara tertulis setelah melihat perhitungan perbandingan harga pengambilan

ayam pada saat panen yang telah diperhitungkan oleh Pihak Pertama dengan

harga pasar pada saat yang sama, setelah dikurangi biaya-biaya berkenaan

dengan pelaksanaan Perjanjian ini berikut denda (bila ada). 5.2.1. Apabila

diketahui harga ayam hasil panen lebih rendah dari harga pasar, maka pihak

pertama akan memberikan bonus sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dari

selisih harga

5.3 Dalam hal terjadi perubahan atas harga ayam hasil panen, maka akan ditetapkan

dalam perjanjian siklus produksi berikutnya setelah panen dari masing-masing

lahan usaha.

5.4 Pembayaran atas harga pengadaan Sapronak yang wajib dibayar Pihak Kedua

kepada Pihak Pertama akan diperhitungkan berdasarkan Surat Kesepakatansendiri yang merupakan satu kesatuan dan atau bagian yang tidak terpisahkan

dari perjanjian ini.

Pasal 6

Bimbingan Teknis Produksi dan Administrasi

6.1 Pihak Pertama akan memberikan Bimbingan baik Teknis Produksi maupun

Teknis Administrasi kepada Pihak Kedua, dengan biaya ditanggung oleh Pihak

Kedua berdasarkan jumlah kilogram panen yang besarnya tercantum dalam SuratKesepakatan.

6.2 Pihak Pertama akan memberikan bantuan akses pasar, konsultasi tenaga kerja,

mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan, manajemen produksi dan

kontrol kualitas pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama. petunjuk

dan saran yang diberikan oleh Pihak Pertama, yang bertujuan untuk

pengembangan dan keuntungan bersama;

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Para Pihak

7.1 Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

7.1.1 Pihak Pertama wajib mengirimkan Sapronak sesuai pesanan kepadaPihak Kedua dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati sebelumnya

sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan tersendiri yang

merupakan satu kesatuan dan atau bagian yang tidak terpisahkan dari

perjanjian ini;

7.1.2 Pihak Pertama berhak menentukan jadwal pemasukan DOC antara satu

dengan yang lainnya guna mengatur kontinuitas produksi, mengatur saat

panen dan berat panen sesuai dengan selera pasaran dan Pihak Pertama

wajib mengirimkan Sapronak sesuai kapasitas kandang yang tertera di

dalam Lampiran 1;7.1.3 Pihak Pertama dan atau kuasanya dan atau pihak lain yang ditunjuknya

wajib memperlihatkan bukti yang cukup berupa SPM pada saat


37/42

melakukan pengambilan ayam hasil panen kepada Pihak Kedua

sebagaimana Pasal 4.5;

7.1.4 Pihak Pertama wajib memberikan bimbingan teknis dan penyuluhan

kepada Pihak Kedua sebagaimana dalam pasal 6;

7.1.5 Pihak Pertama wajib menanggung biaya dan sarana transportasi atas pengambilan ayam hasil panen di Lokasi Pihak Kedua kecuali jika

Lokasi Pihak Kedua tidak terjangkau oleh sarana transportasi Pihak

Pertama;

7.1.6 Pihak Pertama berhak mendapatkan ayam hasil panen dari Pihak Kedua,

sebagaimana tertera pada pasal 4 perjanjian ini, untuk selanjutnya

dipasarkan baik untuk kepentingan sendiri dan atau menjualnya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Kedua;

7.1.7 Pihak Pertama dan atau kuasanya berhak melakukan

pemeriksaaan/kontrol sewaktu-waktu atas kondisi dan keadaan lokasi

setelah DOC masuk;

7.1.8 Pihak Pertama berhak menempatkan orangnya atau pekerjanya di tiap

lokasi atas biaya Pihak Pertama dengan tugas melakukan pencatatan

data mengenai kondisi ayam dan stock pakan

7.1.9 Pihak Pertama berhak mengirimkan tim audit jika diperlukan untuk

melakukari audit atas kondisi lokasi Pihak Kedua

7.2 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

7.2.1 Pihak Kedua wajib mempersiapkan lokasi beserta sarana pendukung

lainnya guna keperluan pengembangan dan budidaya DOC serta

menyiapkan dan atau menambah tenaga operasional guna menjalankan proses produksi, sebelum dan sesudah Pihak Pertama mengirimkan

sapronak.

7.2.2 Pihak Kedua wajib memelihara dan merawat anak ayam umur sehari

(DOC) (obyek pengembangan) dimaksud yang berada di lokasiSapronak yang dimaksud.

7.2.3 Pihak Kedua wajib melakukan pencatatan dan pelaporan data

perkembangan budidaya/produksinya meliputi jumlah DOC pada waktu

diterima dari Pihak Pertama, termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah

ayam hidup, jumlah ayam sakit, jumlah ayam mati, jumlah ayam yanghilang dan atau dicuri, jumlah pakan yang telah dikirim, berat badan,

vaksinasi, pemberian obat-obatan dan lain-lain berkaitan dengan proses

pengembangan ayam dimaksud sesuai dengan pemakaian standar

sebagaimana mestinya, dan wajib mengusahakan dengan sungguh-

sungguh agar tercapai maksud dan tujuan dari para pihak;

7.2.4 Pihak Kedua berhak menerima sapronak yang sesuai dengan kualitas

dan kuantitas yang telah disepakati sebelumnya sebagaimana tercantum

dalam Surat Kesepakatan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan

atau bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

7.2.5 Pihak Kedua bertanggung jawab atas setiap resiko kegagalan

pemeliharaan, perawatan dan pengembangan ayam sampai panen,

termasuk tetapi tidak terbatas bilamana ayam dalam keadaan sakit;


38/42

7.2.6 Pihak Kedua wajib menyediakan kemudahan dan kelancaran

pengambilan ayam hasil panen oleh Pihak Pertama dan atau kuasanya

dan atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama seperti menyiapkan

tenaga angkut, air dan lain-lain yang ditanggung oleh Pihak Kedua;

7.2.7 Pihak Kedua wajib menyerahkan semua ayam hasil panen untuk

dipasarkan oleh Pihak Pertama sebagaimana ketentuan pasal 4.1 tersebutdi atas dan wajib untuk membayar harga pengadaan Sapronak sebagaimana Pasal 5.1;

7.2.8 Pihak Kedua bersedia memberikan segala informasi dan lain-lain

bilamana Pihak Pertama melakukan audit/pemeriksaan stock dan melihat

catatan-catatan produksi serta pembukuan mengenai kegiatan

pengembangbiakan dan budidaya DOC sebagaimana dalam Perjanjian

ini;

7.2.9 Selama mengusahakan budidaya DOC di lokasi/lahan milik Pihak Kedua

atau sewa tersebut, maka atas segala biaya berkenaan dengan upah dan

pesangon tenaga kerja Pihak Kedua menjadi tanggung jawab dan wajibditanggung oleh Pihak Kedua;

Pasal 8

Tuntutan - tuntutan dan Larangan-larangan

8.1 Pihak Kedua tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Pihak Pertama, dengan

alasan keterlambatan diterimanya Sapronak oleh Pihak Kedua, bila

keterlambatan tersebut disebabkan atas pertimbangan Pihak Pertama bahwa

kondisi kandang dan atau sarana pengembangbiakan sapronak lainnya belum

sesuai dengan kapasitas dan standard yang baik serta belum siap pakai

berdasarkan pemantauan Pihak Pertama dan atau kuasanya.

8.2 Pihak Kedua tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Pihak Pertama dengan

alasan perubahan/penundaan jadwal pengiriman Sapronak kepada Pihak Kedua,

bila perubahan/penundaan jadwal pengiriman sapronak tersebut disebabkan atas

pertimbangan Pihak Pertama bahwa kapasitas produksi Sapronak Pihak Pertama

sedang mengalami penurunan dan atau melebihi kuota.

8.3 Pihak Kedua tidak dapat menuntut ganti kerugian kepada Pihak Pertama denganalasan waktu panen ayam terlambat dan atau lebih cepat dari perkiraan rencana

panen.

8.4 Pihak Kedua dilarang memindahkan dan atau mengalihkan sapronak sepertiyang tersebut di atas dan atau apapun yang disebut runtutan Sapronak dalam

Perjanjian ini berupa DOC, pakan, ayam sebelum panen dan atau ayam hasil

panen, kepada pihak manapun dan kepada siapapun, untuk tujuan apapun

kecuali atas persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama.

8.5 Selama kerjasama berlangsung Pihak Kedua dilarang menerima Sapronak dari

pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

8.6 Selama kerjasama berlangsung Pihak Kedua dilarang menukar atau rnengganti

jaminan tanpa adanya alasan yang kuat dan jelas.

Pasal 9

Sanksi dan Denda9.1 Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan dan syarat seperti yang tercantum

dalam Pasal 8.4 dan 8.5 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan dikenakan


39/42

sanksi berupa Pembatalan atau Pemutusan perjanjian sebagaimana diatur dalam

pasal 14.2. dan 14.3 perjanjian ini.

9.2 Pihak Pertama akan melakukan potongan harga senilai Rp.1.000,- (seribu

rupiah)/kilogram dari harga ayam hasil panen bila terbukti Pihak Kedua

melakukan hal-hal yang mengakibatkan berat badan ayam panen berubah

sehingga menimbulkan susut yang tinggi dan menyebabkan kualitas daging

berubah.

9.3 Apabila terjadi selisih jumlah ayam (ayam lost) berdasarkan catatan laporan

(recording) dengan kenyataan pada saat panen, maka :

9.3.1 Pihak Kedua diwajibkan untuk mengganti selisih jumlah ayam tersebut

kepada Pihak Pertama dengan perhitungan : Jumlah Ayam hilang x

Berat Badan x Harga Kontrak

9.3.2 Dalam hal butir 9.3.1. tersebut, Pihak Pertama hanya memberikan toleransi atasayam hilang tersebut kepada Pihak Kedua dengan syarat tidak lebih dari 10

(sepuluh) ekor setiap panennya.9.3.3 Penggantian atas berkurangnya sejumlah ayam dimaksud akan diperhitungkan

dengan pembayaran harga pembelian hasil panen yang wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

9.4 Apabila terjadi selisih jumlah pakan (pakan lost) antara yang ada pada daftar stock pakan (recording) dengan kenyataan fisik di lapangan, baik selama masa

pemeliharaan ayam maupun pada saat akhir masa pemeliharaan ayam (panen),

maka :

9.4.1 Pihak Kedua diwajibkan untuk mengganti selisih jumlah pakan tersebut

kepada Pihak Pertama dengan perhitungan : J Jumlah Pakan Loss (Kg)

x 2 x Harga Kontrak 9.4.2 Dalam hal butir 9.4.1. untuk pengiriman pakan selanjutnya Pihak

Pertama akan mengirimkannya tetap sesuai dengan jadwal pengirimanyang telah diatur sebelumnya.

9.5 Denda atas selisih jumlah ayam dan pakan tersebut di atas akan diperhitungkan

dengan pembayaran harga pembelian hasil panen yang wajib dibayar,oleh Pihak

Pertama kepada Pihak Kedua.

Pasal 10

Jaminan Pembayaran Hutang dan Eksekusi10.1 Untuk menjamin pembayaran pengadaan Sapronak yang diterima oleh Pihak

Kedua dari Pihak Pertama, maka Pihak kedua akan memberikan jaminan berupa sebidang tanah seluas , yang dibuktikan dengan

nomor ______________ , yang terletak di Desa ___________ ,

Kelurahan ________ , Kecamatan ____ ,Kabupaten .

10.2 Dalam hal Pihak Kedua menjaminkan berupa uang deposito dan uang tunai

mengenai persyaratan-persyaratannya akan ditentukan dalam lampiran dan

ketentuan tersendiri yang mengikat para pihak dan tidak terpisahkan dengan

perjanjian ini;

10.3 Nilai dari jaminan tersebut harus memenuhi batas kredit yang telah ditetapkan

dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama.

10.4 Nilai jaminan tersebut secara teratur akan ditinjau dan ditetapkan sesuai dengan

perkembangan hasil dari Pihak Kedua dan kebijaksanaan

10.5 Pihak Kedua harus membuat dan menandatangani akta Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada Pihak Pertama atau Pihak

Pertama dapat memproses Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebesar


40/42


41/42

14.2.1 Para pihak dan atau salah satu pihak tidak memenuhi salah satu dan atau

beberapa syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini berikut perjanjian

tambahan/lampiran dan atau perubahannya;

14.2.2 Para pihak sudah tidak memiliki itikad baik dan motivasi lagi untuk

melaksanakan syarat-syarat dan atau ketentuan dalam Perjanjian ini serta

perjanjian tambahannya dan atau perubahannya;

14.2.3 Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran tepat waktu dan jumlah sebagaimana

telah disepakati dalam Perjanjian ini;

14.2.4 Pihak Kedua dalam waktu tertentu tidak dapat memenuhi kuantitas dan kualitas

tertentu sesuai dengan yang telah ditentukan;

14.3 Pihak yang menghendaki pemutusan perjanjian wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan memberikan jangka waktu 30 hari setelah

waktu panen atau pada saat kondisi kandang Pihak Kedua kosong, disertaidengan alasan-alasan serta bukti-bukti yang cukup kepada pihak yang lain.

Pihak yang diminta pernutusan berhak untuk mengajukan pembelaan diri secaratertulis dengan waktu 7 (tujuh) hari setelah dikirimkannya permohonan

pemutusan Perjanjian. Jika pihak yang lain tidak mengajukan pembelaan diridalam waktu yang telah ditentukan tersebut, maka pihak tersebut dianggap tidak

menggunakan haknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan

permohonan pemutusan perjanjian adalah benar.

14.4 Para pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266

dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam melakukan

pemutusan!pengakhiran Perjanjian ini.

14.5 Dalam hal perjanjian ini diputuskan, sedangkan masih terdapat kewajiban-

kewajiban pembayaran yang masih belum selesai, maka kewajiban tersebut

wajib dilunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak

tanggal berakhirnya Perjanjian.

Pasal 15Morce Majeure

15.1 Dalam hal terjadi force majeure, maka pihak yang mengalami keadaan force

majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-

lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak terjadinya

force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata.

15.2 Apabila pihak yang mengalami keadaan force majeure tersebut lalai untuk

memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang telah

ditentukan, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekwensi yang timbul akan

menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami force majeuretersebut.

Pasal 16

Perubahan dan Penambahan

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur di dalam perjanjian termasuk perubahan serta penambahannya akan ditentukan atas dasar musyawarah antara

kedua belah pihak untuk kemudian dituangkan dalam suatu tambahan perjanjianyang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17

Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

Dalam hal terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannyasecara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah tidak dicapai kata

sepakat, maka penyelesaian perselisihan dengan segala akibatnya, para pihak


42/42

memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Cibinong Bogor.

Pasal 18

Lain-Lain

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat pembukuan perhitungan

setelah panen, untuk selanjutnya ditandatangani kedua belah pihak. Demikian

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai

cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Kedua, Pihak

Pertama,

Documents

Modul KUMKM 8 Jejaring Kerja Pemberdayaan KUMKM