PEMERIKSAAN PEMELIHARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Modul : 15

DISKRIPSI SINGKAT MATA DIKLAT

Mata Diklat ini dimaksudkan untuk memberikan

pemahaman kepada peserta diklat tentang

Pemeriksaan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi

pembangunan bangunan gedung, melalui

ceramah interaktif dan diskusi serta kunjungan

lapangan

2

HASIL BELAJAR

Diharapkan setelah mengikuti mata diklat ini,

peserta akan mempunyai kemampuan untuk

memahami dan mengelola Pemeriksaan Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi dalam pembangunan

bangunan gedung

3

INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu

menjelaskan mengenai:

1. Ketentuan yang dianut (Dasar Hukum).

2. Pemeriksaan terhadap cacat -cacat tersembunyi Mutu .

3. Pemeriksaan hasil perbaikan/penyempurnaan terhadap cacat-cacat tersembunyi Mutu .

4. Pengawasan terhadap hasil pelaksanaan uji coba/testing/comissioning.

5. Pemeriksaan akhir kesesuaian.

6. Laporan dan serah Terima Pekerjaan MK/Pengawas

4

SASARAN PESERTA

Peserta yang diharapkan dapat mengikuti Diklat ini adalah Aparat Sipil Negara dari :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang melakukan pembinaan penyelenggaraan BG.

2. K/L/Pemda yang menyelenggarakan pembangunan

BGN.

3. Instansi Lain yang menyelenggarakan pembangunan

BG.

5

PENGERTIAN

Pemeriksaan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi;

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak terkait, setelah dilakukannya Serah Terima I (Pertama) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sampai selesainya Masa Pemeliharaan atau sebelum dilakukannya Serah Terima II (Kedua).

MULAI

KICK OF METTING

MEMBUAT RMK

SELESAI

PENGADAAN

PERENCANA

PERENCANAAN

PENGADAAN

KONTRAKTOR

PEK. PERSIAPAN

PELAKSANAN

PEKERJAAN

TESTING

COMISSIONING

SERAH TERIMA I

SERAH TERIMA II

PENUUPAN PROYE

PEMELIHARAN

MULAI

KICK OF METTING

MEMBUAT RMK

PEK. PERSIAPAN

PELAKSANAN

PEKERJAAN

TESTING

COMISSIONING

SERAH TERIMA I

USERAH TERIMA II

PENUUPAN PROYE

PEMELIHARAN

SELESAI

MK

PENGAWAS

6

BAGIAN 1. KETENTUAN YANG HARUS DIANUT.

(DASAR HUKUM)

1. PP29 Tahun 2000

2. PP36 Tahun 2005

3. PER PRES 54 tahun 2010

4. PER MEN PU 25/PRT/M/2007

5. PER MEN PU 45/PRT/M/2007

6. PER MEN PUPR 31/PRT/M/2015

7. PER MEN PUPR 05/PRT/M/2016

8. SE MEN PU 06/SE/M/2010

7

BAGIAN I.

1. Ketentuan ttg Uji Coba dan Penyerahan Akhir sesuai Kontruksi PP29 Tahun 2000 Pasal 28 dan Pasal 29

Pasal 28 (1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan

pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik,

pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.

Pasal 29 (1)Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta

pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan

pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu,

dan tepat waktu.

(4) Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan atau disahkan

oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

8

BAGIAN I.

2. Ketentuan ttg Kegagalan Konstruksi PP29 Tahun 2000

pasal 31

Pasal 31

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan

hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan

spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati

dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian

maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan

pengguna jasa atau penyedia jasa.

9

BAGIAN I.

3. Ketentuan ttg Pengawasan Kontruksi dalam PP36 Tahun

2005 pada pasal 70.

(1) Pengawasan konstruksi bangunan gedung berupa kegiatan pengawasan

pelaksanaan konstruksi atau kegiatan manajemen konstruksi

pembangunan bangunan gedung.

(2) Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi

pengawasan biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan gedung

pada tahap pelaksanaan konstruksi, serta pemeriksaan kelaikan fungsi

bangunan gedung.

(3) Kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung

meliputi pengendalian biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan

gedung, dari tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi

bangunan gedung, serta pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

(4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung (SLF) meliputi pemeriksaan

kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan,

kenyamanan, dan kemudahan, terhadap izin mendirikan bangunan

gedung yang telah diberikan.

10

BAGIAN I.

.

4. Ketentuan ttg Masa Pemeliharaan: (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 95 Ayat (5)

(5) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:

a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan

selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak,

sehingga kondisinya tetap seperti pada saat

penyerahan pekerjaan;

b. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan

permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk

pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan

c. Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun

Anggaran.

11

BAGIAN I.

.

5. Ketentuan Masa Pemeliharaan dalam Permen PU 45/PRT/M/2007 butir C. Pelaksanaan Pekerjaan butir:.

8 Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan

atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa

pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi

berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.

9. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di

dalam dan di luar gedung, harus diuji coba sesuai fungsinya.

Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan

peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi

dengan sempurna.

10. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan

konstruksi bangunan gedung negara, masa pemeliharaan

konstruksi untuk bangunan gedung semi permanen minimal

selama 3 (tiga) bulan dan untuk bangunan gedung permanen

minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama

pekerjaan konstruksi.

12

BAGIAN I.

6. Ketentuan Dokumen Hasil Pelaksanaan Konstruksi dalam Permen PU 45/PRT/M/2007 butir C. Pelaksanaan Pekerjaan butir:.

11. Dokumen hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi: 1) gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built

drawings).

2) semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan

konstruksi fisik, termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3) kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan

beserta segala perubahan/ addendumnya.

4) laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama

pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir manajemen

konstruksi/pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala

5) berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah

terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang

berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.

6) foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan

pelaksanaan konstruksi fisik

7) manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk

petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan

perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

.

13

BAGIAN I.

.

7. Ketentuan tentang Tugas Pengelola Kegiatan dalam Permen PU 45/PRT/M/2007 butir C. Pelaksanaan Pekerjaan butir:.

2. Pada tahap pasca-konstruksi,

yaitu kegiatan persiapan untuk mendapatkan status dari

pengelola anggaran, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan

pendaftaran sebagai bangunan gedung negara untuk

mendapatkan HDNo dari Departemen Pekerjaan Umum,

pengelola kegiatan membantu Pengguna Anggaran

untuk:

a) Menyiapkan dokumen pembangunan;

b) Menyiapkan dokumen pendaftaran Bangunan Gedung

Negara;

c) Menyerahkan bangunan gedung negara yang telah

selesai dari Pengelola kegiatan kepada Pengguna

Anggaran, melalui Kuasa Pengguna Anggaran/Eselon I.

14

BAGIAN I.

8. Ketentuan mengenai Dokumen IMB dalam Permen PUPR No 05/PRT/M/2016 ttg Izin Menditrikan Bangunan.

Pasal 42

Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan

kelengkapan, surat pemberitahuan hasil penilaian

dokumen rencana teknis, surat pertimbangan teknis oleh

TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 35,

dan Pasal 36 sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

15

BAGIAN I.

.

9. Ketentuan mengenai Dokumen IMB dalam Permen PUPR No 05/PRT/M/2016ttg Izin Menditrikan Bangunan.

Pasal 68

(1) Dokumen IMB diterbitkan dengan Keputusan

Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Provinsi DKI

Jakarta.

(2) Dokumen IMB ditandatangani oleh pejabat yang

menyelenggarakan IMB atas nama Bupati/Walikota

atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta.

(3) Contoh dokumen IMB sesuai dengan Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

16

BAGIAN I.

.

10. Ketentuan mengenai SLF dalam Permen PU No. 25/PRT/M/2007 ttg Sertifikat Laik Fungsi.

TATA CARA PENERBITAN SLF BANGUNAN GEDUNG

1. Tata Cara Umum

a. Kelengkapan dokumen Proses pengurusan penerbitan SLF

bangunan gedung yang pertama diterbitkan dapat

dilakukan setelah pelaksanaan konstruksi bangunan gedung

selesai dan dilengkapi dokumen meliputi:

1)Dokumen pelaksanaan konstruksi, atau catatan pelaksanaan

konstruksi termasuk as built drawings, pedoman

pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan bangunan

gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan

elektrikal bangunan gedung (manual), dan dokumen ikatan

kerja.

2) Dokumen administratif meliputi IMB, dokumen status/bukti

kepemilikan bangunan gedung dan dokumen status hak

atas tanah.

17

BAGIAN I.

. 11. Ketentuan mengenai SLF dalam Permen PU No.

25/PRT/M/2007 ttg Sertifikat Laik Fungsi.

PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN SLF BANGUNAN GEDUNG

1. Pemberian SLF bangunan gedung sebagai satu kesatuan

sistem dengan penerbitan IMB harus mengikuti prinsip-prinsip:

a. Pelayanan prima Proses pemeriksaan kelaikan fungsi,

persetujuan, penerbitan SLF bangunan gedung, dan

perpanjangan SLF bangunan gedung dilaksanakan dengan

waktu proses yang singkat sesuai dengan kompleksitas teknis

bangunan gedung; dan

b. Tanpa pungutan biaya SLF bangunan gedung sebagai

keterangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan

pembangunan bangunan gedung telah memenuhi

persyaratan dan ketentuan dalam IMB untuk dapat

dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, sehingga tidak

dikenakan biaya lagi.

18

BAGIAN I.

. 12. Ketentuan mengenai SLF dalam Permen PU No.

25/PRT/M/2007 ttg Sertifikat Laik Fungsi.

PERSYARATAN PENERBITAN SLF BANGUNAN

GEDUNG

1.Pemenuhan persyaratan administratif:

a.Kesesuaian data aktual (terakhir)

dengan data dalam dokumen

status hak atas tanah;

b.Kesesuaian data aktual (terakhir)

dengan data dalam IMB, dan/atau

dokumen status kepemilikan bangunan

gedung yang semula telah

ada/dimiliki; dan

c.Kepemilikan dokumen IMB.

19

BAGIAN I.

. 13. Ketentuan mengenai SLF dalam Permen PU No.

25/PRT/M/2007 ttg Sertifikat Laik Fungsi.

PERSYARATAN PENERBITAN SLF BANGUNAN

GEDUNG 1) Pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan SLF

bangunan gedung untuk menilai pemenuhan persyaratan

teknis:

a) Kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam

dokumen pelaksanaan konstruksi bangunan gedung

termasuk as built drawings, pedoman pengoperasian dan

pemeliharaan/perawatan bangunan gedung, peralatan

serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan

gedung (manual), dan dokumen ikatan kerja;

b) Pengujian/test di lapangan (on site) dan/atau di

laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan,

kenyamanan, dan kemudahan, pada struktur, peralatan,

dan perlengkapan bangunan gedung, serta prasarana

bangunan gedung pada komponen konstruksi atau

peralatan yang memerlukan data teknis yang akurat; dan

20

BAGIAN I.

.

14. Ketentuan mengenai Cacat Mutu dalam Permen PU No. 31/PRT/M/20015 ttg Standar dan Pedoman Pangadaan Jakon.

71. Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil

Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap

Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat

memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan

Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK

atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia

bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa

Kontrak.

72. Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk

melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam

Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan

adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk

menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan

adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai

Peristiwa Kompensasi.

21

73. Perbaikan Cacat Mutu

• 73.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan.

• 73.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

• 73.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

• 73.4 PPK mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mengenakan sanksi daftar hitam kepada penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan Cacat Mutu. Besaran denda keterlambatan akibat cacat mutu ini ditentukan dalam SSKK.

BAGIAN I.

.

15. Ketentuan mengenai Perbaikan Cacat Mutu dalam Permen PU No. 31/PRT/M/20015 ttg Standar dan Pedoman Pangadaan Jakon.

22

PEMERIKSAAN/PENGAWASAN PADA MASA PEMELIHARAAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI

MULAI

SERAH TERIMA II

PENTUUPAN PROYEK

PEMELIHARAAN

SELESAI

60

HK

PERMOHONAN IMB KE PEMDA

1. Pemeriksaan terhadap cacat Mutu.

4. Pemeriksaan akhir kesesuaian dengan IMB

3. Pengawasan terhadap hasil pelaksanaan uji coba/testing/comissioning. 2. Pemeriksaan hasil perbaikan/penyempurnaan terhada cacat Mutu.

BA SELESAINYA PEKERJAAN 100%

BA HASIL UJICOBA/TESTING

PERMOHONAN SLF KE PEMDA

IMB DARI PEMDA DAN LAMPIRAN

SLF DARI PEMDA

JAMINAN PEMELIHARAAN

CEKLIST SEBELUM 100% (Cacat Mutu)

1. Data IMB dapat dipergunakan

2. Data hasil ujicoba dapat dipergunakan

3. Data cacat dapat dipergunakan

10

TA

HU

N

BA SERAHTERIMA I

KICK OF METTING

MEMBUAT RMK

PEK. PERSIAPAN

PELAKSANAN

PEKERJAAN

TESTING

COMISIONING

SERAH TERIMA I

KEG

AG

ALA

N K

ON

ATR

UK

SI

KEGAGALAN BANGUNAN

4. Data cacat dapat dipergunakan

BA SERAH TERIMA II (TERAKHIR)

LAPORAN PEKERJAAN MK/PENGAWAS BA SERAH TERIMA PEKERJAAN MK/PENGAWAS

23

BAGIAN II.

PEMERIKSAAN TERHADAP CACAT- MUTU

BERDASARKAN

1. Gambar

2. Spesifikasi Teknis

3. Rencana Kerja dan Syarat2

4. BoQ

5. Fungsional Bangunan

24

CONTOH CEK LIST I HASIL PEKERJAAN

25

CONTOH FORM PERMOHONAN TEST

26

CONTOH FORM PEMERIKSAAN CACAT MUTU

27

BAGIAN IV.

ENGAWASAN TERHADAP HASIL PELAKSANAAN

UJI COBA/TESTING/COMISSIONING.

1. Struktur diantaranya:

a. Loading Test Pondasi

b. Tes Beton

c. Tes Besi

d. Penurunan bangunan,dll

2. Mekanikal/Elektrikal a. Lift b. Pompa c. Listrik d. Telepon e. CCTV f. Kebakaran, dll

3. Peralatan sesuai fungsi bangunan

28

CONTOH BERITA ACARA TESTING KOMISIONING

29

CONTOH FORM PELAKSANAAN INSPEKSI & TEST

30

BAGIAN V

PEMERIKSAAN AKHIR KESESUAIAN. • Lampiran Dokumen IMB

• Buat Berita Acara /Laporan Pemeriksaan oleh MK/Pengawas

31

CONTOH FORMAT IMB

32

CONTOH FORM PEMBERITAHUAN HASIL

PENILAIAN RENCANA TEKNIS

33

LAMPIRAN PENILAIAN DOK RENCANA TEKNIS

34

JENIS GAMBAR BANGUNAN UNTUK IMB

35

SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

(KESESUIAN IMB)

36

DAFTAR SIMAK 37

BAGIAN VI. LAPORAN DAN SERAH TERIMA

PEKERJAAN MK/PENGAWAS

38

FORM LAPORAN PEKERJAAN MK

39

FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN MK

40

FORM LAPORAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN

41

TERIMA KASIH

42

SURAT EDARAN MEN PU

NOMOR : 06/SE/M/2010

1. MODEL KERANGKA ACUAN KERJA MANAJEMEN KONSTRUKSI

2. MODEL KONTRAK

3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA MANAJEMEN KONSTRUKSI 4. MODEL BERITA ACARA MANAJEMEN KONSTRUKSI

5. MODEL KERANGKA ACUAN KERJA PERENCANAAN

6. MODEL KONTRAK

7. SURAT PERINTAH MULAI KERJA PERENCANAAN 8. MODEL BERITA ACARA PERENCANAAN

9. MODEL KERANGKA ACUAN KERJA PENGAWASAN

10. MODEL KONTRAK

12. MODEL BERITA ACARA PENGAWASAN 13. MODEL KONTRAK 1

14. SURAT PERINTAH MULAI KERJA PELAKSANAAN

15. MODEL BERITA ACARA PELAKSANAAN

43

FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA I PEKERJAAN PELAKSANAAN

44

FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA II

PEKERJAAN PELAKSANAAN 45

FORM BERITA ACARA PERUBAHAN

PEKERJAAN PELAKSANAAN

46

FORM LAPORAN PERHITUNGAN

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

47

FORM LAPORAN FOTO KEGIATAN PEKERJAAN PELAKSANAAN

48

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTURKSI

(PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 31/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN

KETIGA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA

KONSULTANSI )

49

50

51