Embed Size (px)
Citation preview
PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN OLEH BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
ULVI FANDRI ALFIANDRI
IMAM YUDHI PRASTYA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG
2016
1
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang
disebut dibawah ini :
Nama : ULVI FANDRI NIM : 110563201146 Jurusan/ Prodi : Ilmu Administrasi Negara Alamat : Jl. Jawa, No Tanjungpinang Nomor Telp : 0812 7783 1511 Email : [email protected] Judul Naskah : PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN OLEH
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, 27 Juli 2016
Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing I
ALFIANDRI, M.Si NIDN. 1018088004
Dosen Pembimbing II
IMAM YUDHI PRASTYA, MPA NIDN. 0502078301
2
PENGAWASAN PEMELIHARAAN JALAN OLEH BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
ULVI FANDRI ALFIANDRI
IMAM YUDHI PRASTYA
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Bidang Bina Marga berkewajiban melakukan kegiatan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan sebagai bentuk usaha mempertahankan dan meningkatan fungsi serta kualitas jalan yang ada di Kota Tanjungpinang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang dalam penanganan jalan, guna memperbaiki kualitas jalan berupa peningkatan struktur dan geometrinya agar mencapai tingkat kualitas sesuai yang direncanakan.
Dalam penelitian ini,menjabarkan kriteria pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian dalam Silalahi. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan orang yang dijadikan Informan mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan pemeliharanjalan di Kota Tanjungpinang. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dengan 1 orang sebagai Informan kunci (Key Informan). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan nilai variable mandiri yang ditemukan di lapangan, tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variable lainnya.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan Pemeliharaan Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Bina Marga Kota Tanjungpinang terhadap pengawasan pemeliharaan Jalan Kota Tanjungpinang pada dasarnya dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Namun dalam pelaksanaannya, diketahui bahwa pengawasan tersebut belum berjalan dengan semestinya. Hambatan yang ada dalam melakukan pengawasan juga menjadi salah satu penyebab sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi kurang optimal, salah satu yang menjadi hambatan adalah belum adanya penentuan jadwal kegiatan pengawasan secara rutin. Sekarang hanya turun ke lapangan untuk mengawasi pada saat setelah ada laporan dari pengguna jalan, media masa atau tokoh masyarakat saja. Saran dari penelitia dalah seharusnya ada jadwal baku yang dibuat Bidang Bina Marga Kota Tanjungpinang, Sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan optimal sesuai rencana yang ada.
Kata kunci : Pengawasan, Pemeliharaan Jalan
3
ABSTRACT
In the Rules of Minister of Public Works No. 13/PRT/M/2011, Tanjungpinang City Government through the Deputy Highways obliged to conducts monitoring and reporting on the implementation of road maintenance as an establishment to maintain and improve the function and quality of all roads in the city of Tanjungpinang. One of them is tosupervised and do roads maintenance. The purpose of this study was to determine how supervision of road maintenance is conducted by the Department of Public Works Highways of Tanjungpinang bysolving roads issue, in order to improve road services in the form of increasing the structures and the geometry to achieve an increasement of service as planned.
In this study, it had been described the surveillance criteria proposed by Siagian in Silalahi. The Informants in this study were determined by using purposive sampling with some consideration of people to be the informants known the problems associated with the road maintenance supervision in Tanjungpinang. Informants in this study were 8 people with one person as key informants. Data analysis techniques used in this research is qualitative descriptive analysis techniques, the research done to find out and explain the value of independent variables found in the field, without comparing or linking with other variables.
Based on the research that has been done, it can be concluded that the Road Maintenance Supervision by the Public Works Department of Highways in Tanjungpinangthrough the supervision of Tanjungpinang City Road maintenance is basically carried out with several stages, which is the reporting phase, the preparatory phase and the implementation phase. However, as in practice, it is known that such supervision had not been done properly. Existing obstacles in conducting surveillance has also become one of the causes that oversight conducted to be less than optimal, one of the cause was there had not been a fixed routine schedules of the surveillance activities. What could they do now are only going to the field to do the surveillance after there were reports from the road users, mass media or community leaders alone. As an advice from researchers, there had to be madefixed schedule from Tanjungpinang Department of Highways, so the surveillance could be done optimally and matched the existing plan.
Key words : Monitoring, road Maintenance
4
A. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai salah satu negara
berkembang, sedikit banyaknya telah
mengalami peningkatan dalam intensitas
aktivitas sosial ekonomi seiring dengan
kemajuan ekonomi yang telah terjadi.
Aktivitas masyarakat seiring dengan jumlah
penduduk yang semakin meningkat disuatu
wilayah merupakan faktor utama
pembangkit kebutuhan perjalanan yang
memerlukan adanya tingkat efisiensi,
keamanan, serta kenyamanan dalam
perjalanan. Peningkatan jumlah pergerakan
yang terjadi juga akan menuntut kualitas
maupun kuantitas prasarana yang harus
seimbang.
Meningkatnya aktivitas dalam
kehidupan sosial masyarakat, peranan jalan
akan semakin meningkat pula, saat ini jalan
bukan hanya untuk mempermudah
pergerakan orang, barang dan jasa,
melainkan berkaitan juga dengan kehidupan
sosial, ekonomi, dan budaya serta
lingkungan dan dikembangkan melalui
pendekatan pengembangan wilayah agar
tercapai keseimbangan dan pemerataan
pembangunan antar daerah, membentuk dan
memperkokoh kesatuan nasional untuk
memantapkan pertahanan dan keamanan
nasional, serta membentuk struktur ruang
dalam rangka mewujudkan sasaran
pembangunan nasional, sebagaimana yang
tertulis dalam Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2004 Tentang Jalan pada Pasal 16
ayat 3 disebutkan, bahwa kewenangan
penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota,
dan jalan desa meliputi pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
Cepat atau lambat jalan akan
mengalami penurunan tingkat pelayanan.
Menurunnya tingkat pelayanan jalan
ditandai dengan adanya kerusakan pada
jalan, kerusakan yang terjadi juga bervariasi
pada setiap segmen di sepanjang ruas jalan
apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang
lama, maka akan semakin memperburuk
kondisi jalan itu sendiri dan dapat
mempengaruhi keamanan, kenyamanan, dan
kelancaran dalam berlalu lintas. Umumnya
jalan direncanakan memiliki umur rencana
pelayanan tertentu sesuai kebutuhan dan
kondisi lalu lintas yang ada, misalnya 10
sampai dengan 20 tahun, dengan harapan
bahwa jalan masih tetap dapat melayani lalu
lintas dengan tingkat pelayanan pada kondisi
yang baik, untuk mencapai pelayanan pada
kondisi yang baik selama umur rencana
tersebut diperlukan adanya upaya
pengawasan dan pemeliharaan jalan secara
berkelanjutan.
Berdasarkan pengertian diatas, dapat
dikatakan bahwa pengawasan merupakan
salah satu hal yang sangat penting dilakukan
agar supaya semua pekerjaan yang sudah/
sedang dilakukan berjalan sesuai dengan
rencana yang yang telah ditentukandan hal
ini juga merupakan salah satu dari
permasalahan krusial di pemerintahan
daerah Indonesia. Menurut Siagian dalam
(Silalahi, 2009:175) menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan pengawasan adalah
“proses pengamatan dari
5
pada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya
semua pekerjaan yang sedang dilakukan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan sebelumnya”.
Pengawasan disebut sebagai salah satu
persoalan krusial mengingat persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan hal ini
tidak pernah habisnya. Sorotan terhadap
kinerja aparatur yang rendah hampir tidak
pernah berhenti. Tentu banyak hal yang
menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Salah
satu hal mendasar yang perlu mendapat
sorotan adalah kemampuan pemerintah
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Pengawasan pemeliharaan jalan
dimaksudkan sebagai kegiatan penanganan
jalan yang meliputi perawatan, rehabilitasi,
penunjangan, dan peningkatan kualitas jalan.
Pemeliharaan jalan dapat dilakukan dengan
tiga cara, yaitu pemeliharaan rutin,
pemeliharaan berkala, dan peningkatan.
Pemeliharaan rutin adalah penanganan yang
diberikan hanya terhadap lapisan permukaan
jalan yang sifatnya untuk meningkatkan
kualitas berkendara, tanpa meningkatkan
kekuatan struktural jalan tersebut, dan
dilakukan sepanjang tahun. Pemeliharaan
berkala adalah pemeliharaan jalan yang
dilakukan pada waktu-waktu tertentu (tidak
terus menerus sepanjang tahun) dan sifatnya
meningkatkan kemampuan struktural.
Peningkatan jalan adalah penanganan jalan
guna memperbaiki pelayanan jalan yang
berupa peningkatan struktural dan
geometrinya agar mencapai tingkat
pelayanan sesuai dengan yang direncanakan.
Pengawasan pemeliharaan jalan
merupakan suatu kegiatan untuk
memperpanjang atau setidaknya dapat
mencapai umur rencana jalan, dimana upaya
pemeliharaan jalan ini mempunyai tujuan
utama, yaitu :
1. Melindungi permukaan dan struktur
jalan serta mengurangi tingkat
kerusakan jalan dari dini sehingga
dapat memperpanjang umur jalan
yang sudah direncanakan.
2. Supaya biaya perbaikannya yang juga
relatif kecil dan cara
memperbaikinyapun relatif mudah
dan ringan.
3. Menjaga agar jalan tetap dalam
keadaan kokoh dan aman, sehingga
memberikan keamanan bagi
pengemudi yang menggunakan jalan,
dan dapat memberikan kondisi
pelayanan yang prima terhadap
kendaraan yang melintasinya.
Jalan merupakan infrastruktur yang
dibangun oleh pemerintah untuk
memperlancar perkembangan daerah. Jalan
adalah aset yang harus dikelola dan
difungsikan secara optimal. Kenyataannya,
jalan akan mengalami penurunan kondisi
yang disebabkan karena kerusakan jalan,
maka untuk memperlambat laju penurunan
kondisi dan mempertahankan kondisi jalan
pada tingkat yang layak perlu dilakukan
pemeliharaan yang baik dengan tepat waktu
dan tepat guna agar jalan tersebut dapat
berfungsi sesuai dengan umur manfaat yang
telah direncanakan sebelumnya.
6
Tanjungpinang sebagai ibukota
provinsi sangat strategis bagi kota-kota lain
tentu memberi perhatian sangat besar
terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur
dasar kota. Penyediaan serta pembangunan
jalan yang dapat berfungsi optimal menjadi
hal penting yang harus di penuhi mengingat
ketersediaan jalan yang memadai (termasuk
sistem transportasi yang prima) berperan
sangat signifikan dalam laju pembangunan
sebuah daerah.
Pembangunan kota memang membawa
akibat-akibat positif bagi kehidupan umat
manusia, hakikatnya kota akan selalu berarti
perkembangannya bagi peradaban manusia.
Lebih kongkrit lagi pembangunan Kota
Tanjungpinang selaku ibu kota provinsi
sering kali menjadi indikator bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat, disisi
lain pembangunan kota juga dapat
membawa dampak negatif terhadap
kehidupan masyarakat perkotaan.
Berbagai masalah akan muncul oleh
pembangunan kota yang terus meningkat
tanpa adanya aspek perencanaan yang
matang. Salah satu masalah yang terjadi dan
tidak dapat dihiraukan begitu saja adalah
masalah kelayakan insfrastruktur jalan,
maka pemerintah dalam hal ini memiliki
kewajiban melaksanakan kegiatan
pemeliharaan jalan secara rutin maupun
berkala demi mensukseskan program-
program yang telah direncanakan oleh
pemerintah guna menjaga kelayakan jalan
umum agar dapat berfungsi seoptimal
mungkin.
Berdasarkan pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011
tentang Tata Cara Pemeliharaan dan
Penilikan Jalan, maka Pemerintah Kota
dituntut melakukan perbaikan secara
bertahap dan kontinyu sesuai dengan
kebutuhan, skala prioritas, dan anggaran
yang tersedia, karena hal tersebut telah
menjadi komitmen pemerintah kota untuk
selalu menyediakan sarana prasarana dan
fasilitas umum untuk kepentingan
masyarakat kota. Berbagai program kegiatan
dalam rangka membangun sistem dan sarana
jalan yang memadai merupakan salah satu
perwujudan dari kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011
tentang Tata Cara Pemeliharaan dan
Penilikan Jalan, Bab 11 pasal 23 ayat 5:
Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan
untuk jalan kabupaten/ kota dilaksanakan
oleh Bupati/ Walikota atau instansi yang
ditunjuk.
Berdasarkan pengertian diatas tersebut,
dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kota
Tanjungpinang No. 4 Tahun 2014, Bidang
Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota
Tanjungpinang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan
umum lingkup kebinamargaan berdasarkan
asas otonomi dan pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksudkan di atas, Bidang
Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota
Tanjungpinang mempunyai fungsi sebagai
berikut:
7
1. Perumusan kebijakan teknis survey,
investigasi dan desain bina marga
pembangunan, peningkatan dan
pemeliharaan jalan dan jembatan.
2. Pelaksana pembinaan, koordinasi dan
fasilitas dalam survey, investigasi dan
desain bina marga, pembangunan,
peningkatan dan pemeliharaan jalan
dan jembatan.
3. Penyelenggaraan survey, investigasi
dan desain bina marga,
pembangunan, peningkatan dan
pemeliharaan jalan dan jembatan.
4. Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan survey, investigasi dan
desain bina marga, pembangunan,
peningkatan dan pemeliharaan jalan
dan jembatan.
5. Pemberian izin rekomendasi,
dispensasi dan pertimbangan serta
pengawasan pemanfaatan jalan
beserta utilitasnya.
6. Pelaksanaan penanggulangan jalan
dan jembatan akibat bencana alam.
7. Pengumpulan data dan pelaporan di
bidang bina marga; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh pimpinan.
Sesuai dengan Tupoksinya, Bidang
Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota
Tanjungpinang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan
umum lingkup kebinamargaan berdasarkan
asas otonomi dan pembantuan. Bidang Bina
Marga Kota Tanjungpinang dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya
terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni pegawai
yang bertugas sebagai staf adminsitrasi di
kantor dan pegawai yang melaksanakan
tugas di lapangan. Khusus pegawai yang
bertugas di kantor sebagai staf administrasi,
Bidang Bina Marga Kota Tanjungpinang
diharapkan memiliki pegawai yang
berkompetensi yang baik di bidangnya.
Menurut penelitian tentang
pengawasan sebelumnya, oleh Ronny
Pranata (2013) yang berjudul Pengawasan
Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Bina Marga
dan Pengairan Kota Bandung (Studi Kasus
Jalan Braga), Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui seperti apakah
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Bina
Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam
kegiatan pemeliharaan Jalan Braga. Dimana
Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan
kebijakan revitalisasi kawasan di Jalan
Braga menjadi kawasan pedestrian,
imbasnya Jalan Braga berubah bentuk
menjadi jalan berlapiskan batu andesit.
Lapisan batu andesit itu ternyata tidak
mampu menahan berat beban kendaraan
sehingga jalan tersebut menjadi mudah
rusak. Saat ini penanganan pemeliharaan
pemeliharaan Jalan Braga belum
dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan dapat
diambil kesimpulan bahwa Pengawasan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Bandung melalui Dinas Bina Marga dan
Pengairan Kota Bandung terhadap kegiatan
pemeilharaan Jalan Braga pada dasarnya
dilakukan dengan beberapa cara/ tahap.
Namun dalam pelaksanaannya, diketahui
8
bahwa pengawasan tersebut belum berjalan
dengan baik, hal itu dikarenakan tim
pengawas tidak menjalankan tugasnya
dengan semestinya. Dan dari penelitian ini
dapat diketahui bahwa pengawasan tersebut
sangant berperan penting dalam pencapaian
tujuan yang sudah direncanakan.
Berdasarkan pelaksanaan di atas dapat
dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan
merupakan alat kontrol untuk mengetahui
apakah pemerintah telah melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
ketentuan dan tanggung jawab yang berlaku.
Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan
yang terangkum dalam pedoman rencana
kerja lembaga pemerintahan yang
bersangkutan dan bertujuan untuk mencegah
atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan,
penyelewengan, dan ketidaksesuaian tugas
dan wewenang yang telah ditentukan.Dalam
observasi awal terhadap pengawasan
pemeliharaan jalan Kota Tanjungpinang
yang dilakukan mulai tanggal 2 sampai
dengan tanggal 6 Maret 2015. Peneliti
mendapati beberapa gejala yang
berhubungan dengan pengawasan
pemeliharaan jalan Kota Tanjungpinang.
Adapun beberapa gejala permasalahan yang
mendasarinya, antara lain :
1. Rehabilitasi jalan yang tidak
maksimal membuat jalan kembali
rusak.
2. Kurangnya pemeliharaan tepi kiri
maupun tepi kanan jalan sehingga
jalan menjadi cepat rusak.
3. Kurangnya pemeliharaan drainase
yang baik sehingga menyebabkan air
tergenang kebadan jalan.
4. Masih banyaknya permukaan jalan
yang berlobang dan bergelombang.
Berdasarkan pemaparan di atas
diketahui bahwa adanya permasalahan yang
mempengaruhi keamanan maupun
kenyamanan bagi pengguna jalan Kota
Tanjungpinang.Hal ini dapat kita lihat di
beberapa titik jalan Kota Tanjungpinang
seperti di jalan pemuda, jalan bakar batu,
jalan DI.Panjaitan batu9 dekat komplek
perumahan Wawako Tanjungpinang
H.Syahrul, sejumlah ruas jalan di Kota
Tanjungpinang banjir di genanggi air hujan.
karena kurang baiknya drainase yang ada,
bersumber dari Koran Harian
(Tanjungpinang Pos, 9 Mei 2016).
Dan adanya beberapa ruas jalan Kota
Tanjungpinang rusakdan berlobang seperti
di Jalan RE.Martadinata batu 6, dimana
jalan berlobang ditanami pohon pisang oleh
warga. Bersumber dari Koran Harian
(Tanjungpinang Pos, 9 Mai 2016), dan di
beberapa ruas jalan Kota Tanjungpinang
yang lain dengan masalah yang sama, seperti
di Jalan Tugu Pahlawan, Jalan Sumatra,
Jalan Sei Jang, Jalan Ketapang dan jalan dari
lingkungan Perumahan Lembah Asri Batu 9
menuju Jalan Panglima Dompak kampong
sai sudip dekat dapur pembakaran batu bata
yang tembus jalan Raya dompak juga rusak
dan berlobang. Hal ini sangat berkaitan
langsung dengan pengawasan pemeliharaan
jalan oleh Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang.
9
Melihat dari uraian masalah tersebut
sehingga dalam penelitian ini penelitian ini
peneliti merumuskan permasalahan
penelitian yang harus dijawab dalam
penelitian ini yaitu :
a. Bagaimana Pengawasan Pemelihara
an Jalan yang dilakukan oleh Bidang
Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjungpinang?
Adapun yang menjadi tujuan dalam
penelitian ini adalah :
1. Penelitian ini dimaksudkan untuk
mendapatkan gambaran tentang
bentuk pengawasan yang dilakukan
oleh Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tanjung
pinang yang menangani kerusakan
Jalan Kota Tanjungpinang guna
memberikan rekomendasi kepada
pemerintah dalam hal penanganan
kerusakan pada Jalan Kota
Tanjungpinang. Dengan demikian
tujuan utama dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana
pengawasan pemeliharaan jalan yang
dilakukan oleh Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Kota
Tanjungpinang yang menagani
kerusakan jalan Kota Tanjungpinang.
Hasil penelitian ini diharapkan akan
bermanfaat untuk :
1. Memberikan sumbangan pemikiran
dalam pelaksanaan Tupoksi oleh
pegawai Kantor Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Kota
Tanjungpinang sesuai dengan
kompetensinya.
2. Memberikan sumbangan pemikiran
bagi kemajuan dan pengembangan
ilmu pengetahuan secara umum,
bidang Ilmu Administrasi Negara
pada khususnya serta sebagai sumber
informasi bagi penelitian lebih lanjut.
3. Memberikan sumbangan Akademik
yang mungkin dapat menemukan
atau memperkaya khasanah konsep
kompetensi bagi suatu organisasi.
B. KONSEP TEORITIS
1. Pengawasan.
Pengawasan adalah salah satu fungsi
dari proses manajemen. Fungsi ini sangat
menentukan pelaksanaan proses manajemen,
karena itu harus dilakukan dengan sebaik-
baiknya. Beda pengawasan dengan
pengendalian adalah pada wewenang dari
pengembangan kedua istilah tersebut.
Pengendalian memiliki wewenang turun
tangan yang tidak dimiliki pengawas.
Pengawas hanya memberi saran, sedangkan
tindak lanjutnya dilakukan oleh
pengendalian. Jadi, pengendalian lebih luas
dari pada pengawasan, namun dalam
penerapannya di pemerintahan, kedua istilah
itu sering kali sering tumpang-tindih
(overlapping).
Pengawasan merupakan salah satu hal
yang sangat penting dan merupakan salah
satu dari 5 (lima) fungsi utama fungsi-fungsi
manajemen yaitu :
a. Planning (perencanaan) b. Organizing (pengorganisasian) c. Penyusunan Staf (departemenisasi) d. Actuating (penggerakan) e. Controlling (pengawasan)
10
Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen
tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan dalam mencapai tujuan.
Demikian juga halnya dengan fungsi
pengawasan, dimana pengawasan hanya
mungkin dilakukan apabila fungsi-fungsi
manajemen yang lain telah ada dan
mendukung berjalannya fungsi pengawasan
tersebut.
Brantas (2009:189) menyebutkan
bahwa, fungsi pengawasan dan fungsi
perencanaan merupakan hal yang sangat
saling mengisi, karena :
a. Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan
b. Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana
c. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan dengan baik.
d. Tujuan baru dapat dilakukan tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan atau penilaiaan dilakukan.
Menurut Siagian dalam Silalahi
(2009:175) menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan pengawasan adalah
“proses pengamatan dari pada pelaksanaan
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin
agar supaya semua pekerjaan yang sedang
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya”. Dapat
ditarik beberapa dimensi yaitu :
a. Proses b. Pelaksanaan c. Organisasi d. Rencana.
Siagian (2004:137) mengemukakan
bahwa, agar pengawasan terselenggara
dengan efektif, dalam arti berhasil
menemukan secara faktual hal-hal yang
terjadi dalam penyelenggaraan seluruh
kegiatan operasional, baik yang bersifat
positif maupun berupa penyimpangan,
penyelewengan dan atau kesalahan.
Hasibuan (2009:196) menyatakan
“pelaksanaan suatu kegiatan tanpa adanya
pengawasan dapat mengakibatkan disiplin
kerja menurun dan akan berpengaruh
langsung kepada kegiatan-kegiatan lainnya,
sehinga dapat menghambat pencapaian
tujuan organisasi, oleh karena itu dibutuhkan
pengawasan yang berkelanjutan sehingga
diharapkan dapat menghasilkan dampak
yang positif untuk perkembangan dan
perubahan lebih baik”. Dengan demikian
peranan pengawasan tersebut sangat
menentukan baik atau buruknya suatu
rencana.
Suatu organisasi yang efektif dapat
didefinisikan sebagai kelompok individu
yang bekerja sama untuk dapat mengambil
tindakan-tindakan yang digunakan untuk
mencapai tujuan. Menurut Brantas
(2009:188) dalam membentuk suatu tim
pengawasan yang dapat menjawab
kebutuhan-kebutuhan manajemen secara
tepat waktu, pengawasan harus mempertim
bangkan setidak-tidaknya 3 (tiga) faktor
sebagai berikut :
a. Struktur organisasi, yaitu pengelom-
pokan yang wajar dari berbagi fungsi
untuk dapat melaksana kan tugas-
tugas dengan efektif, penetapan
hubungan-hubungan yang wajar di
dalam kelompok yang bersangkutan
dan dalam organisasi secara
keseluruhan dan menjamin adanya
11
unsur-unsur pengendalian yang
wajar.
b. Pendalegasian tanggung jawab dan
kewenangan yang wajar kepada
setiap tingkat pengendalian yang
wajar.
c. Seleksi individu-individu yang tepat
untuk setiap pekerjaan.
Dharma (2004:21) mengatakan bahwa
pengawasan adalah usulan untuk
mengawasi, membimbing dan membina
gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,
dengan berpedoman kepada bertujuan baku
dan pencapaian tujuan secara efektif dan
efisien.
Berdasarkan beberapa pengertian
tersebut, maka pengawasan dapat diartikan
sebagi suatu kegiatan atau proses untuk
mengawasi, membimbing dan membina unit
kerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar
berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan sebelumnya dengan memperhati
kan kelemahan-kelemahan yang ada untuk
mencegah penyimpangan, sehingga tujuan
yang diinginkan tercapai.
2. Pemeliharaan Jalan
Pemeliharaan merupakan yang cukup
penting dilakukan dalam manajemen, karena
fasilitas yang dimiliki harus dijaga agar
dapat digunakan secara layak sehingga
proses operasionalnya tidak terganggu.
Pengelolaan pemeliharaan jalan
bukanlah pekerjaan yang mudah, lebih-lebih
pada saat kondisi jalan tidak baik serta
beban kendaraan yang cenderung jauh
melampaui batas. Pelaksanaan pemeliharaan
jalan dilaksanakan berdasarkan pada rencana
pemeliharaan jalan dengan wajib memperha
-tikan keselamatan pengguna jalan dan
kelancaran lalu lintas dengan penempatan
rambu lalu lintas secara jelas, aman dan
stabil.
Berdasarkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011
Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan
Penilikan Jalan pada pasal 1 ayat 12
“pemeliharaan jalan adalah kegiatan
penanganan jalan, berupa pencegahan
perawatan dan perbaikan yang diperlukan
untuk mempertahankan kondisi jalan agar
tetap berfungsi secara optimal melayani lalu
lintas sehingga umur rencana yang
ditetapkan dapat tercapai”.
Tujuan dari pemeliharaan itu sendiri
adalah untuk mempertahankan kondisi jalan
mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan
kemampuannya pada saat jalan tersebut
selesai dibangun dan dioperasikan sampai
dengan tercapainya umur rencana yang telah
ditentukan. Bertitik tolak dari kondisi
mantap jalan tersebut, pemeliharaan jalan
perlu dilakukan terus-menerus/ rutin dan
berkesinambungan. Pemeliharaan jalan tidak
hanya pada perkerasan jalan saja, namun
mencakup pula pemeliharaan bangunan
pelengkapan jalan dan fasilitas beserta
saran-saran pendukungnya.
Klasifikasi program pemeliharaan jalan
yang dipakai dalam tata cara penyusunan
program pemeliharaan jalan adalah sebagai
berikut:
12
a. Pemeliharaan rutin
Merupakan pekerjaan yang skalanya
cukup kecil dan dikerjakan tersebar
diseluruh jaringan jalan secara rutin.
Dengan pemeliharaan rutin, tingkat
penurunan nilai kondisi struktural
pekerasan diharapkan akan sesuai
dengan kurva kecenderungan kondisi
pekerasan yang diperkirakan pada
tahap desain.
b. Pemeliharaan periodik
Pemeliharaan periodik dilakukan
dalam selang waktu beberapa tahun
dan diadakan menyeluruh untuk satu
atau beberapa saksi jalan dan sifatnya
hanya fungsional dan tidak mening-
katkan nilai struktural pekerasan.
Pemeliharaan periodik dimaksud
untuk mempertahankan kondisi jalan
sesuai dengan yang direncanakan
selama masa layanan nya.
c. Rehabilitasi atau peningkatan
Peningkatan jalan secara umum
diperlukan untuk memperbaiki
integritas struktur pekerasan, yaitu
meningkatkan nilai strukturalnya
dengan pemberian lapis tambahan
struktural. Peningkatan jalan dilaku
kan, apakah karena masa layanannya
habis, atau karena kerusakan awal
yang disebabkan oleh faktor-faktor
luar seperti cuaca atau karena
kesalahan perencanaan atau
pelaksanaan rekonstruksi.
d. Rekonstruksi
Dalam hal pekerasan lama sudah
dalam kondisi yang sangat jelek,
maka lapisan tambahan tidak akan
efektif dan kegiatan rekonstruksi
biasanya diperlukan. Kegiatan
rekonstuksi ini juga dimaksud untuk
penanganan jalan yang berakibat
meningkat kelasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut,
pengendalian dan pengawasan pemeliharaan
jalan perlu dilakukan secara rutin maupun
berkala agar kerusakan jalan beserta
bangunan pelengkap dan fasilitas
pendukungnya sejak dini dapat dideteksi
jenis dan volume penanganan yang harus
dilakukan. Pengendalian dan pengawasan
pekerjaan pemeliharaan jalan menjadi
penting dalam upaya meningkatkan
kemampuan dan pengembangan jaringan
jalan yang mantap guna melayani aktivitas
manusia di darat.
Untuk menghindari adanya kesalahan
dalam penafsiran terhadap definisi yang
dikemukakan dalam penelitian ini, maka
diperlukan fokus penelitian sebagai mana
berikut ini yaitu :
Fokus penelitian adalah pemusatan
konpetensi pada tujuan dari penelitian yang
dilakukan. Fokus penelitian merupakan garis
besar dari pengamatan penelitian, sehingga
observasi dan analisa hasil penelitian lebih
terarah. Menurut Moleong (2009:93)
menyatakan bahwa fokus penelitian
dimaksud untuk membatasi penelitian guna
memilih mana data yang relevan dan yang
tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke
dalam sejumlah data yang sedang
dikumpulkan walaupun data itu tidak
menarik.
13
Selanjutnya menurut Sugiyono
(2007:34) pembatasan masalah dan topik
dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan
pada tingkat kepentingan, urgensi dan
feasibility masalah yang akan dipecahkan,
selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana
dan waktu. suatu masalah dikatakan penting
apabila masalah tersebut tidak dipecahkan
melalui penelitian akan semakin
menimbulkan masalah baru.
Perumusan fokus masalah dalam
penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya
penyempurnaan rumusan fokus atau masalah
masih tetap dilakukan sewaktu penelitian
sudah berada di lapangan. Fokus
pengamatan dalam penelitian ini adalah
untuk melihat bagaimana pengawasan
pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini
penulis mengacu pada pendapat Siagian
dalam Silalahi (2009:175) menyebutkan
bahwa yang dimaksud dengan pengawasan
adalah “proses pengamatan dari pada
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi
untuk menjamin agar supaya semua
pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya”. Dapat ditarik beberapa
dimensi yaitu : proses, pelaksanaan,
organisasi dan rencana.
Beberapa pertanyaan yang akan dicari
jawabannya melalui penelitian ini, adalah
sebagai berikut :
1. Bagaiman urutan/ tahapan dalam
proses pengawasan pemeliharaan jalan
pada jalan Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana peninjauan pelaksanaan
tugas dan hasil laporan atas
pengawasan pemeliharaan jalan Pada
Jalan Kota Tanjungpinang?
3. Bagaimana kerjasama yang dilakukan
oleh Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang dalam upaya
pengawasan pemeliharaan jalan Kota
Tanjungpinang?
4. Bagaimana tujuan yang telah
ditetapkan Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang dalam kegiatan
pengawasan pemeliharaan jalan Kota
Tanjungpinang?
5. Kendala-kendala apa saja yang
dihadapi oleh Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Kota
Tanjungpinang dalam hal pengawasan
pemeliharaan jalan Kota
Tanjungpinang?
C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kualitatif, dimana
peneliti hanya menguraikan dan
menjelaskan penelitian sesuai dengan
kondisi sebenarnya tanpa menghubungkan
atau mengkaitkan terhadap unsur-unsur yang
lain dalam penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Kantor
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjungpinang. Alasan peneliti
mengambil objek penelitian tersebut di
lokasi ini adalah karena Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung
pinang merupakan instasi terkait yang
14
memiliki data terhadap masalah pengawas
pemeliharaan jalan di Kota Tanjungpinang.
Jenis data dalam penelitian ini adalah :
a. Data yang diperoleh langsung dari
subjek penelitian yang
mengenakan alat ukur atau alat
pengambilan data langsung pada
subjek sebagai sumber informasi
yang dicari yaitu studi lapangan.
Biasanya berupa pengumpulan
data yang diperoleh melalui
kegiatan penelitian dengan turun
ke lokasi penelitian untuk mencari
fakta yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti. Ataupun
data yang dikumpulkan melalui
hasil wawancara secara langsung
dengan pihak yang menjadi obyek
dalam penelitian dalam hal ini
adalah objek wawancara yaitu
pemimpin dan pegawai Bidang
Bina Marga Dinas Pekerjaan
Umum Kota Tanjungpinang.
b. Data sekunder adalah pengumpul
an data yang dilakukan dengan
mengumpulkan dokumen-dokum
en yang relevan dengan
penelitian. Data yang diperoleh
lewat pihak lain, tidak langsung
diperoleh oleh peneliti dari subjek
penelitiannya yaitu studi
kepustakaan. Biasanya berupa
teknik pengumpulan data atau
informasi yang menyangkut
masalah yang diteliti dengan
mempelajari dari menelaah buku,
majalah atau surat kabar dan
bentuk-bentuk tulisan lainnya
yang ada relevansinya dengan
masalah yang diteliti.
Dalam penelitian ini tidak mengguna
kan sampel melainkan Informan. Penentuan
Informan sebagai sumber data dilakukan
dengan teknik purposive. Sugiyono
(2009:216) menyebutkan purposive adalah
penentuan sumber data yang dipilih dengan
pertimbangan dan tujuan tertentu.
Untuk memperoleh data, peneliti
menetapkan Informan yang berjumlah 7
orang yang terdiri dari 1 orang Informan
Kunci (Key Informan) yaitu Kepala Kantor
serta 4 Orang Informan. Adapun yang
menjadi pertimbangan peneliti adalah orang
yang dijadikan Informan adalah pegawai
yang memiliki pengalaman dan memahami
pengawasan pemeliharaan jalan di Kantor
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjungpinang sehingga akan
memudahkan peneliti menjelajahi subjek
yang diteliti.
Peneliti melakukan pengamatan
langsung terhadap pengawasan
pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjungpinang dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya. Maksudnya
pengamatan dengan menggunakan indera
penglihatan yang berarti tidak mengajukan
pertanyaan-pertanyaan, akan tetapi kegiatan-
kegiatan apa saja yang akan diamati telah
dituangkan dalam kertas observasi.
Data yang diperoleh dari responden
dikumpulkan lalu dipisahkan menurut jenis
data, kelompok data, kemudian data tersebut
15
dianalisis secara Deskriptif kualitatif.
Analisis data penelitian ini dilakukan
melalui sebuah proses yang terdiri dari
beberapa tahap yang dimulai sejak
pengumpulan data, kemudian dikerjakan
secara intensif hingga penelitian selesai
untuk memperoleh kesimpulan.
D. PEMBAHASAN
Pengawasan yang tepat dapat
membantu hubungan-hubungan dalam
organisasi yang baik. Tanggapan manusia
atas pengawasan merupakan suatu
pertimbangan kunci, karena pengawasan
haruslah merupakan suatu kegiatan yang
positif dan membantu dalam organisasi.
Organisasi dikelola agar tercapai hasil-hasil
yang diinginkan atau direncanakan, tentunya
keberhasilan dan kegagalan yang disajikan
hasil-hasil ini dipertimbangkan dari segi
tujuan yang sudah ditentukan. Hal ini
mencakup pengawasan, yaitu mengevaluasi
pelaksanaan kerja dan jika perlu
memperbaiki apa yang sedang dikerjakan
untuk menjamin tercapainya hasil-hasil
menurut rencana.
Manfaat dari pengawasan itu sendiri
relatif dan tergantung dari pentinganya
kegiatan itu, sumbangan yang dibuat, serta
besarnya organisasi. Pengawasan haruslah
dihubungkan dalam pola organisasi, dengan
demikian akan membuat pengawasan itu
lebih mudah untuk menugaskan tanggung
jawab kepada orang-orang yang mengelola
kegiatan masing-masing dan memberikan
data-data pengawasan yang dapat
digunakan. Pengawasan haruslah menunjuk
kan jalan untuk tindakan koreksi dengan
mencari dimana tindakan itu perlu diambil
dan bagaimana caranya.
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan
Umum Kota Tanjungpinang sebagai instansi
terkait yang mempunyai kewajiban dalam
melakukan pelaksanaan dan pengawasan
pemeliharaan jalan yang ada di Kota
Tanjungpinang mempunyai peranan yang
sangat penting dalam memberikan
pelayanan atas infrastruktur jalan kota yang
mantap dan memberikan pelayanan yang
aman, nyaman terhadap pengemudi/
kendaraan yang melintasinya dan maupun
terhadap keberadaan Kota Tanjungpinang
sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau
(KEPRI).
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum No.13/PRT/M/2011, Pemerintah
Kota Tanjungpinang melalui Bidang Bina
Marga berkewajiban melakukan kegiatan
pengawasan dan pelaporan pelaksanaan
pemeliharaan jalan sebagai bentuk usaha
mempertahankan dan meningkatan fungsi
serta kualitas jalan yang ada di Kota
Tanjungpinang. Dalam uraian tugas pokok
dan fungsi organisasi (TUPOKSI), Bidang
Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota
Tanjungpinang dengan jelas diberikan
kewenangan untuk mengawasi, memantau
dan menginformasikan segala kegiatan yang
berhubungan dengan fungsi Bidang tersebut
salah satunya adalah dalam hal pemeliharaan
jalan. maka dapat kita lihat melalui pendapat
Siagian dalam Silalahi (2009:175) menyebut
kan bahwa yang dimaksud dengan
pengawasan adalah “proses pengamatan dari
16
pada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya
semua pekerjaan yang sedang dilakukan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan sebelumnya”. Dapat ditarik
beberapa dimensi dengan analisis berikut
ini:
1. Proses
Proses adalah urutan pelaksanaan atau
kejadian yang terjadi secara alami atau
didesain, mungkin menggunakan waktu,
ruang, keahlian atau sumber daya lainnya
yang menghasilkan suatu hasil, Suatu proses
yang mungkin dikenali oleh perubahan yang
diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau
lebih objek di bawah pengaruhnya.
Proses disini adalah urutan atau tahapan
pelaksanaan dalam kegiatan pengawasan
pemeliharaan jalan Kota Tanjungpinang,
dimana penyusunan agenda kebijakan
dimulai ketika para pengambil keputusan
kebijakan menyadari adanya masalah publik
yang perlu dipecahkan dan diselesaikan
melalui tindakan nyata dari pemerintah,
tentunya kesadaran demikian akan timbul
jika ada laporan dari pengguna Jalan Kota
Tanjungpinang yang berasal dari media
massa, tokoh masyarakat atau lembaga
swadaya masyarakat yang mengangkat
situasi tersebut dalam bentuk aduan dan
tentunya hal itu dapat dipertanggung
jawabkan.
Berdasarkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 dalam
melakukan pengawasan pemeliharaan jalan
ada beberapa tahap yang dilakukan yaitu
tahap persiapan, tahap survey pendahuluan,
tahap pelaksanaan dilapangan dan tahap
pelaporan. Tahap tersebut kemudian
dijadikan acuan oleh Bidang Bina Marga
Kota Tanjungpinang dalam melakukan
kegiatan pengawasan pemeliharaan jalan
Kota Tanjungpinang yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.13/PRT/M/2011 yang mengacu pada 3
(tiga) tahap tersebut yaitu : tahap persiapan,
tahap pelaksanaan dilapangan dan tahap
pelaporan. Tahap-tahap tersebut dijalankan
dengan berpedoman kepada peraturan yang
ada, seperti Pertaturan Menteri Pekerjaan
Umum No.13/PRT/M/2011 dan Peraturan
Pemerintah No.34 Tahun 2006 Tentang
Jalan, sehingga hasil yang didapat bisa
maksimal.
Maka dalam hal ini, petugas
pengawasan dari Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang terlebih dahulu melakukan
tahap persiapan sebagai tahap awal dari
pelaksanaan pengawasan pemeliharaan pada
Jalan Kota Tanjungpinang sebagai berikut :
a. Koordinasi
Perlengkapan pemeliharaan jalan
yang berkaitan langsung dengan
pengguna jalan merupakan
kewenangan dari penyelenggara lalu
lintas dan angkutan jalan, apabila
akan ditangani oleh penyelenggara
jalan harus dikoordinasikan terlebih
dahulu dengan penyelenggara lalu
lintas dan angkutan jalan sebelum
dimasukkan kedalam rencana
penanganan pemeliharaan jalan.
Sebelum petugas pengawasan dari
Bidang Bina Marga Kota Tanjung
17
pinang memulai pengawasan, terlebih
dahulu disiapkan surat tugas, surat
pengantar dan surat keterangan untuk
pemberitahuan kepada unit yang akan
dikunjungi mengenai maksud, tujuan,
dan tanggal kedatangan.
b. Survey Pendahuluan
1) Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang mengumpulkan
dan mempelajari seluruh data
serta laporan tim pengawas
terdahulu yang tersedia untuk
mendapatkan gambaran serta
merencanakan langkah kegiatan
pengawasan pemeliharaan Jalan
Kota Tanjungpinang yang akan
dilakukan.
2) Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang mengadakan
inventarisasi untuk mendapatkan
data-data teknis dan non teknis
dari masalah yang perlu
diselesaikan.
Bidang Bina Marga Kota Tanjung
pinang melalui seksi Perencanaan menyusun
rencana dan membentuk tim sebelum
melakukan pengawasan. Sebelum turun ke
lokasi kegiatan pemeliharaan Jalan Kota
Tanjungpinang, mereka mengadakan rapat
dan mempelajari dahulu dokumen yang
berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan
jalan agar para pengawas mengetahui
masing-masing tugasnya.
Petugas pengawasan sebelum turun ke
lokasi terlebih dahulu mempelajari data dan
laporan, kemudian menginventarisasi
masalah/ hal yang perlu diselesaikan
sehingga tidak ada masalah yang terabaikan
nantinya. Data dan laporan yang dipelajari
oleh Bidang Bina Marga Kota Tanjung
pinang adalah :
a. Perjanjian kerja
b. Kegiatan teknis
c. Sarana dan Prasarana (logistik)
d. Keuangan
e. Ketenagakerjaan dan tenaga ahli
f. Keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan; dan
g. Perkembangan pekerjaan.
Tahap selanjutnya adalah tahap
pelaksanaan yaitu menindak lanjuti hasil
pengawasan yang telah dilakukan, hal ini
diwujudkan dengan melakukan rapat
mengenai hasil pengawasan dengan pihak-
pihak yang terkait dan menjelaskan serta
membahas hasil temuan-temuan di lapangan
berupa laporan singkat mengenai hasil
pengawasan yang disampaikan oleh
pelaksana pengawasan pemeliharaan jalan.
Setelah selesai melakukan tahapan
pelaksanaan pengawasan dilapangan,
petugas pengawasan dari Bidang Bina
Marga Kota Tanjungpinang selanjutnya
masuk dalam tahap pelaporan yaitu
membuat laporan dari hasil pengawasan
yang telah dilakukan sebelumnya.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti di
lapangan, tahapan pelaporan yang dilakukan
Bidang Bina Marga Kota Tanjungpinang
adalah sebagai berikut :
a. Menyelesaikan laporan tertulis mengenai
hasil pengawasan dalam jangka waktu
paling lambat tanggal 15 (lima belas)
setiap bulan.
18
Setelah kegiatan pengawasan
dilaksanakan maka tim pengawas
diberikan waktu untuk menyelesaikan
laporan tertulis mengenai hasil
pengawasan dalam jangka waktu paling
lambat terhitung tanggal 15 bulan itu
hingga tanggal 15 bulan selanjutnya.
b. Menyampaikan laporan mengenai hasil
pengawasan kepada Kepala Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Setelah Kegiatan Pengawasan
dilapangan selesai dilaksanakan, kemudian
petugas pengawasan akan menyampaikan
hasil laporan singkat pengawasan tersebut
untuk diperiksa, pemeriksaan hasil laporan
tersebut dilakukan dengan mengadakan
rapat dan evaluasi kegiatan pemeliharaan
Jalan. Hasil rapat dan evaluasi kemudian
akan dilaporkan kepada Kepala Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk
ditindak lanjuti.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan aktifitas atau
usaha-usaha yang dilaksanakan oleh suatu
organisasi guna menjalankan kegiatan yang
sudah direncanakan/ ditentukan. Setelah
kegiatan pengawasan selesai dilaksanakan,
hal penting yang dilakukan agar hasil
kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya adalah dengan mengukur
pelaksanaan atau hasil yang telah
dilaksanakan. Hal ini merupakan usaha-
usaha yang dilaksanakan dengan indikator
peninjauan pelaksanaan tugas dan hasil
laporan atas pengawasan pemeliharaan jalan
Kota Tanjungpinang.
Dengan ditinjau kembali tugas yang
telah dilaksanakan sebelumnya dapat
diketahui apakah pengawasan berjalan
dengan baik atau tidak, sesuai dengan
pendapat Brantas (2005:189) dalam bukunya
“Dasar-Dasar Manajemen”, yang
mengatakan bahwa tujuan baru dapat
diketahui tercapai dengan baik atau tidak
setelah penilaian (peninjauan) dilakukan.
Pengawasan pemeliharaan jalan meliputi
kegiatan pemantauan dan pelaporan
pelaksanaan pemeliharaan jalan, dimana
dalam pengawasan pemeliharaan Jalan Kota
Tanjungpinang. Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang sebagai penyelenggara
kegiatan pemeliharaan jalan memiliki
kewajiban mengadakan kegiatan
pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan
pemeliharaan Jalan Kota Tanjungpinang.
Kegiatan pemantauan dan pelaporan tersebut
dilakukan dengan observasi langsung ke
lapangan dan dengan menganalisa laporan
yang masuk. Pemantauan yang dilakukan
oleh Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang sebelumnya akan
direncanakan dan disesuaikan dengan lokasi
dan waktu kegiatan pemeliharaan Jalan Kota
Tanjungpinang.
Pentingnya pengawasan yang dilakukan
dalam kegiatan pemeliharaan Jalan Kota
Tanjungpinang adalah kewajiban Bidang
Bina Marga Kota Tanjungpinang dalam
fungsi dan tugasnya (TUPOKSI) sebagai
bentuk usaha Pemerintah untuk memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Hal ini dilakukan untuk mewujudkan
pelayanan yang aman, nyaman bagi
19
masyarakat penguna jalan Kota Tanjung
pinang.
Dalam hal ini dapat kita lihat Bidang
Bina Marga Kota Tanjungpinang selalu
mengecek hasil laporan yang telah dibuat
petugas pengawasan maupun masukan atau
laporan/aduan dari masyarakat penguna
jalan Kota Tanjungpiang. Maka dari data
tersebut Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang melaksanakan survei
pendahuluan untuk menindak lanjuti
kegiatan pemeliharaan jalan. Sekiranya
rusak sedang atau rusak ringan akan
ditengani dengan kegiatan swadaya kelola
yang ada. Sekiranya kerusakannya berat
akan diusulkan dalam bentuk perencanaan
dan fisiknya ke anggaran daerah yang
mengkaitkan untuk menanganinya.
laporan hasil pengawasan kegiatan
pemeliharaan Jalan Kota Tanjungpinang
akan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan
hasil dan rencana awal yang telah ditetapkan
sebelumnya, kemudian dari laporan tersebut
akan dilihat hal-hal yang menjadi masalah
untuk diambil penyelesaiannya. Jika masih
kurang atau belum sesuai maka pengawas
akan kembali turun ke lapangan untuk
mendapatkan data yang dibutuhkan. Petugas
pengawasan memeriksa data-data yang ada
didalam dokumen kegiatan pemeliharaan
Jalan Kota Tanjungpinang dan kemudian
dicocokkan dengan kondisi di lapangan, jika
ditemukan perbedaan maka petugas akan
mencatat untuk dilaporkan nanti.
Dalam hal ini jika terjadi kesalahan
yang dilakukan oleh pihak penyelenggara
pengawasan pemeliharaan Jalan Kota
Tanjungpinang apakah sesuai dengan
kenyataan yang ada. Karena suatu kegiatan
tidak menutupi terjadinya kesalahan dan
penyimpangan, untuk itulah laporan dari
penyelenggara pemeliharaan jalan juga
dibutuhkan agar dapat dilihat dan
dicocokkan dengan laporan hasil
pengawasan dilapangan oleh petugas
pengawas dari Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang.
Jadi dalam hal ini, apabila ada dalam
laporan pengawasan kegiatan pemeliharaan
Jalan Kota Tanjungpinang ditemukan
ketidaksesuaian dengan rencana yang telah
disepakati maka akan diberikan teguran, hal
tersebut dilakukan sesuai dengan kesalahan-
kesalahan yang terjadi. dengan begitu
kesalahan dapat diperbaiki, dan kedepannya
untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak
diinginkan agar tidak terulang lagi.
3. Organisasi
Organisasi adalah suatu kelompok orang
atau suatu wadah untuk mencapai tujuan
bersama. atau organisasi adalah struktur tata
hubungan kerja antara sekelompok orang
pemegang posisi yang bekerjasama secara
tertentu untuk bersama-sama mencapai
tujuan tertentu.
Organisasi dikelola agar tercapai hasil-
hasil yang diinginkan atau direncanakan,
tentunya keberhasilan dan kegagalan yang
disajikan hasil-hasil ini dipertimbangkan
dari segi tujuan yang sudah ditentukan. Hal
ini mencakup pengawasan, yaitu
mengevaluasi pelaksanaan kerja dan jika
perlu memperbaiki apa yang sedang
dikerjakan untuk menjamin tercapainya
20
hasil-hasil menurut rencana. Pengawasan
haruslah dihubungkan dalam pola organisasi
atau kerja sama, dengan demikian akan
membuat pengawasan itu lebih mudah untuk
menugaskan tanggungjawab kepada orang-
orang yang mengelola kegiatan masing-
masing dan memberikan data-data
pengawasan yang dapat digunakan. Dengan
indikator kerja sama yang dilakukan oleh
bidang bina marga dalam upaya pengawasan
pemeliharaan jalan Kota Tanjungpinang.
kerja sama yang dilakukan oleh pihak
Bidang Bina Marga Kota Tanjungpinang
dengan pihak lain dalam upaya pengawasan
pemelihara jalan adalah bersinegi dengan
masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak
Pekerjaan Umum Provinsi maupun dengan
Pihak Satker atau P2JN sebagai
penanggungjawab terhadap pembangunan,
pengawasan dan pemeliharaan kondisi jalan
Nasional.
Dalam hal pelaksanaan pemeliharaan
jalannya, Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang bekerja sama dengan pihak
kontraktor sebagai pelaksana pemeliharaan
jalannya dan Bidang Bina Marga juga
menunjuk atau bekerja sama dengan pihak
konsultan sebagai pengawas lain, selain
yang dilaksanakan sendiri oleh Bidang Bina
Marga Kota Tanjungpinang sebagai pihak
penyelenggara kegiatan pemeliharaan jalan
Kota Tanjungpinang.
Selain itu berdasarkan hasil
wawancarapeneliti dilapangan dengan
Kepala Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang, diketahui bahwa Kelancaran
lalu lintas dan kenyamanan pengguna Jalan
menjadi salah satu perhatian oleh Bidang
Bina Marga Kota Tanjungpinang dalam
melakukan kegiatan pemeliharaan Jalan
Kota Tanjungpinang, mengingat kondisi
Jalan yang semakin ramai dilalui oleh
masyarakat pengguna jalan Kota
Tanjungpinang. Maka dalam hal ini Bidang
Bina Marga Kota Tanjungpinang melakukan
kerjasama dengan pihak kepolisian dan
Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang
dan beberapa unsur Instansi atau Dinas
terkait sebagai prosedur agar lalu lintas
dapat berjalan baik dengan semestinya.
4. Rencana
Rencana adalah proses mengidentifikasi
kan tujuan organisasi membuat strategi
untuk mencapai tujuan itu, dan
mengembangkan rencana aktifitas kerja
organisasi. Perencanaan merupakan proses
terpenting dari semua fungsi manajemen
karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain
pengorganisasian, pengarahan dan
pengontrolan (Pengawasan) tak akan
berjalan semestinya.
Proses mengidentifikasi tujuan yang
telah ditetapkan Bidang Bina Marga dalam
kegiatan pemeliharaan jalan Kota
Tanjungpinang ini memiliki gambaran
tersendiri, namun dalam praktek
pengawasan, proses ini sebenarnya telah
mulai dilakukan pada awal saat pengawasan
dilakukan terhadap kegiatan tersebut.
Dengan dimulainya kegiatan pemeliharaan
jalan, maka proses pengawasan pun
dilakukan.
pengawasan yang dilakukan oleh Bidang
Bina Marga Kota Tanjungpinang
21
dimaksudkan sebagai usaha mengawasi
agar kegiatan untuk mempertahankan
kondisi jalan sesuai dengan tingkat
pelayanan dan kemampuannya pada saat
jalan tersebut selesai dibangun. Kemudian
dari data pengawasan pemeliharaan itu nanti
dilakukan buat program perencanaan
pemeliharaan jalan, apakah program jalan
itu dilaksanakan untuk dipihak ketigakan
atau untuk dilakukan dengan swadaya
kelola.
Berdasarkan hal itu, pada tahun 2015
Bidang Bina Marga Kota Tanjungpinang
menyusun rencana kegiatan pemeliharaan
jalan berdasarkan data dari hasil
penengawasan tahun sebelumnya yang di
rencanakan untuk dikerjakan pada tahun
berikutnya, kerena program tersebut
dilaksanakan untuk dipihak ketigakan.
Selain itu pelaksanaan kegiatan
pengawasan dan pemeliharaan Jalan Kota
Tanjungpinang juga membimbing dan
membina pelaksana kegiatan untuk bekerja
sesuai rencana yang telah ditetapkan yang
tentunya sesuai petunjuk yang berkaitan
dengan kegiatan pengawasan pemeliharaan
jalan tersebut agar tercapai sasaran kegiatan
secara efektif dan efisien.
Dalam hal ini Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang juga menerima laporan
berupa keluhan baik dari masyarakat
pengguna jalan dan media masa yang
mengangkat berita tentang kerusakan sarana
jalan tersebut, setelah itu dari hasil survei
lapangan dan laporan dari masyarakat akan
dirangkum dan dianalisa apakah kerusakan
yang ada itu berat atau sedang, sekiranya
berat akan kita kerjakan tahun depannya,
dan apabila sedang atau ringan akan kita
tangani sendiri dengan kegiatan swadaya
kelola.
Maka dalam hal ini dapat diketahui
bahwa program kerja dari Bidang Bina
Marga Kota Tanjungpinang telah
menunjukkan eksistensinya yang bergerak
dalam pemeliharaan jalan dan jembatan ini
merupakan peran Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang, sebagaimana yang tertulis
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara
Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, Bab 11
pasal 23 ayat 5: Pemantauan pelaksanaan
pemeliharaan jalan untuk jalan Kabupaten/
Kota dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota
atau Instansi yang ditunjuk.
Dalam mensukseskan kegiatan
pengawasan pemeliharaan Jalan Kota
Tanjungpinang ini, Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang sebagai instansi yang
bertanggung jawab terhadap urusan
pemeliharaan Jalan Kota Tanjungpinang
merancang penyusunan rencana operasional
dengan mengadakan rapat koordinasi
dengan pihak terkait teknis pemeliharaan
Jalan Kota Tanjungpinang seperti Konsultan
dan Kontraktor pelaksana pemeliharaan
Jalan Kota Tanjungpinang.
Berdasarkan penyusunan rencana
operasional tersebut, rapat koordinasi
bertujuan agar Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang dapat menyusun petunjuk
teknis untuk kegiatan pengawasan
pemeliharaan Jalan Kota Tanjungpinang.
Petunjuk teknis yang sebagaimana
22
dimaksudkan tersebut mengacu pada
pelaksanaan pengawasan sebelumnya yang
dijadikan alat ukur untuk melakukan
perbandingan dengan pengawasan yang
akan dilakukan.
Pemerintah melalui Bidang Bina Marga
Kota Tanjungpinang melaksanakan
pengawasan pemeliharaan Jalan Kota
Tanjungpinang sebagai bentuk kontrol
terhadap kegiatan pemerintah mengenai
masalah insfrastruktur sarana dan prasarana
jalan di Kota Tanjungpinang. Kegiatan
pengawasan pemeliharaan Jalan Kota
Tanjungpinang yang dilakukan pemerintah
diketahui sebagai tindakan nyata pemerintah
dalam upaya memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat, sehingga hal
tersebut mendapat tanggapan positif dari
masyarakat pengguna Jalan Kota Tanjung
pinang.
Dengan harapan masyarakat terhadap
kebutuhan jalan yang aman dan nyaman,
tentunya hal tersebut dapat dijadikan alat
ukur Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang agar dapat menyiapkan Jalan
sebagai jalan yang mantap guna memberikan
keamanan bagi kendaraan/pengemudi yang
mengunakan jalan dan dapat melayani
kepentingan masyarakat Kota
Tanjungpinang.
Dalam hai ini Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang
tersebut, memiliki hambatan-hambatan
antara lain yaitu :
a. perbedaan antara waktu pengawasan
dan pekerjaan pemeliharaan jalan,
umumnya pekerjaan pemeliharaan
jalan dilakukan pada sore hingga
malam hari mengingat kondisi jalan
pada malam hari relatif sepi dan mudah
dikendalikan, namun kondisi ini secara
tidak langsung tentu menjadikan
pengawasan tidak berjalan maksimal,
hal ini tentu menyentuh pada masalah
individu-individu pelaksana pengawas
-an karena pengawasan pada malam
hari dianggap diluar jam kerja para
pegawai.
b. sedangkan kendala yang dihadapi saat
pengawasan terutama kendala cuaca
yang tidak bersahabat.
c. selain itu, kendala yang dihadapi yaitu
kurang aktifnya masing-masing pihak
yang mempuyai kewenangan atau yang
bertanggungjawab terhadap status jalan
Nasional maupun jalan Provinsi dalam
pengawasan kondisin jalannya masing-
masing yang ada di Kota
Tanjungpinang. Tidak harus selalu
menunggu laporan dari pihak Bidang
Bina Marga Kota Tanjungpinang saja
untuk menyampaikan ke Provinsi atau
Nasional Kondisi Jalannya.
d. dan Selain itu, kendala yang juga
sering muncul dilapangan adalah
galian-galian yang di lakukan oleh
pihak PDAM, Telkom dan Provider-
provider lainnya.
Dan diketahui juga bahwasanya usaha
yang dilakukan untuk meningkatkan
pengawasan pemeliharaan pada Jalan Kota
Tanjungpinang oleh Bidang Bina Marga
Kota Tanjungpinang adalah dengan
melakukan koordinasi yang baik dengan
23
pihak-pihak yang berkaitan dalam
memonitoring kegiatan pengawasan
pemeliharaan jalan mengenai tugas dan
kewenangannya terhadap kegiatan
pengawasan tersebut, sehingga
permasalahan-permasalahan yang ada di
ruas jalan itu tidak akan ada dijumpai lagi
dan ruas jalan pun akan memberikan
pelayanan yang prima dalam memberikan
kenyamanan terhadap pengemudi dan
kendaraan yang melintasinya.
Selain itu Pemko Tanjungpinang dengan
Bidang Bina Marga Kota Tanjungpinang
sudah mempersiapkan untuk membut kotak-
kotak yang akan ditanam di setiap ruas-ruas
jalan Kota Tanjungpinang, yang mana
nantinya akan difungsikan untuk tempat
kabel Telkom, Pipa PDAM dan kabel PLN
nantinya. Supaya paling tidak lima tahun
kedepan kita tidak akan bertemu lagi sama
orang-orang yang menggali-gali ruas jalan
Kota Tanjungpinang tiap tahunnya. Itulah
yang sekarang Pemko Tanjungpinang
dengan Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang usahakan mendesainnya.
E. PENUTUP
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan peneliti, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa Pengawasan
Pemeliharaan Jalan oleh Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Kota
Tanjungpinang terhadap kegiatan
pemeilharaan Jalan Kota Tanjungpinang
pada dasarnya dilakukan dengan beberapa
tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap
pelaksanaan dan tahap pelaporan. Namun
dalam pelaksanaannya, diketahui bahwa
pengawasan tersebut belum berjalan dengan
baik, hal itu dikarenakan adanya beberapa
hambatan dalam menjalankan tugas dengan
semestinya.
Bagaimana pengawasan pemeliharan
jalan yang dilakukan oleh Bidang Bina
Marga Kota Tanjungpinang, peneliti
simpulkan sebagai berikut :
a. Pemerintah melalui Bidang Bina
Marga Kota Tanjungpinang
melaksanakan pengawasan
pemeliharaan Jalan Kota
Tanjungpinang sebagai bentuk
kontrol terhadap kegiatan pemerintah
mengenai masalah infrastruktur
sarana dan prasarana jalan di Kota
Tanjungpinang. Kegiatan
pengawasan pemeliharaan Jalan Kota
Tanjungpinang yang dilakukan
pemerintah diketahui sebagai
tindakan nyata pemerintah dalam
upaya memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat pengguna
Jalan Kota Tanjungpinang.
b. Pada indikator proses diketahui,
Pemerintah melalui Bidang Bina
Marga Kota Tanjungpinang dalam
melakukan pengawasan ada beberapa
tahap/proses yang merupakan acuan
dalam pengawasan itu salah satunya
yaitu tahap persiapan. Tahapan yang
dilakukan berupa perencanaan awal
kegiatan pengawasan pemeliharaan
jalan Kota Tanjungpinang berdasar
kan adanya laporan dari pengguna
Jalan Kota Tanjungpinang yang
24
berasal dari media masa, tokoh
masyarakat atau lembaga swadaya
masyarakat yang mengangkat situasi
tersebut dalam bentuk aduan/laporan
dan tentunya hal itu dapat
dipertanggung jawabkan. Kemudian
tahap pelaksanaan/ survei lapangan
dan tahap pelaporan dari data
pengawasan pemeliharaan itu nanti
dilakukan buat program pemeliharaan
jalan, apakah program jalan itu
dilaksanakan untuk di pihak
ketigakan atau untuk dilakukan
dengan swadaya kelola.
c. Pada indikator pelaksanaan diketahui,
Bidang Bina Marga Kota Tanjung
pinang menerima laporan berupa
keluhan baik dari masyarakat
pengguna jalan dan media masa yang
mengangkat berita tentang kerusakan
sarana jalan tersebut. setelah itu dari
pihak Bina Marga melakukan survai
kelokasi dan dari hasil survei
lapangan dan laporan dari pengguna
jalan, media masa atau tokoh
masyarakat tersebut akan dirangkum
dan dianalisa apakah kerusakan yang
ada itu berat atau sedang, sekiranya
berat akan di kerjakan tahun
depannya, dan apabila sedang atau
ringan akan ditangani sendiri dengan
kegiatan swadaya kelola oleh Bidang
Bina Marga Kota Tanjungpinang.
d. Pada indikator organisasi diketahui,
Kerja sama yang dilakukan Bidang
Bina Marga Kota Tanjungpinang
dengan pihak lain dalam upaya
pengawasan pemelihara jalan adalah
bekerja sama dengan pihak kontrktor
sebagai pelaksana pemeliharaan jalan
jika kegiatannya dipihak ketigakan
pelaksanaanya. Dan Bidang Bina
Marga juga menunjuk atau bekerja
sama dengan pihak konsultan jika
kegiatan dipihak keduakan
pelaksanaannya sebagai pengawas
lain, selain yang dilaksanakan sendiri
oleh Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang sebagai pihak
penyelenggara kegiatan pemeliharaan
jalan Kota Tanjungpinang.
Selanjutnya pada indikator adanya
kerjasama dengan pihak lain, belum
sepenuhnya berjalan dengan baik.
Hal ini dikarenakan masih kurangnya
koordinasi dengan pihak PDAM,
TELKOM dan provider-provider lain
dalam kelengkapan jalan.
e. Pada indikator rencana diketahui
bahwa pengawasan kegiatan
pemeliharaan Jalan Kota
Tanjungpinang akan ditindak lanjuti
dengan pemeriksaan hasil dan
rencana awal yang telah ditetapkan
sebelumnya, kemudian dari laporan
tersebut akan dilihat hal-hal yang
menjadi masalah untuk diambil
penyelesaiannya dan langkah
selanjutnya,apabila dalam laporan
pengawasan kegiatan pemeliharaan
Jalan Kota Tanjungpinang ditemukan
ketidak sesuaian dengan rencana
yang telah disepakati maka akan
dilakukan perbaikan, dengan begitu
25
kedepannya bisa mengantisipasi hal-
hal yang tidak diinginkan agar tidak
terulang lagi. Dalam hal ini, dapat
kita lihat pegawai dalam
merencanakan program kegiatan
pemeliharaan jalan Kota Tanjung
pinang sudah cukup baik dan dapat
dilihat dari waktu kegiatan
perencanaan yang di sesuaikan
dengan prioritas kegiatannya.
Hambatan-hambatan yang ada dalam
melakukan pengawasan juga menjadi salah
satu penyebab sehingga pengawasan yang
dilakukan menjadi kurang maksimal, yang
menjadi hambatan utama dalam pengawasan
pada pemeliharan jalan Kota Tanjungpinang
ini adalah :
a. Hambatan yang ditemukan
dilapangan yaitu terbatasnya jumlah
personil untuk bertugas dilapangan.
Pegawai yang ada saat ini yaitu 17
orang sementara personil yang
dibutuhkan di Bidang Bina Marga
untuk melakukan tugas seharusnya
ada 20 orang. Hal ini membuat
pegawai rangkap tugas (double job).
b. Keterampilan SDM yang terbatas
atau kurang, meskipun pegawai telah
melakukan pelatihan seperti pelatihan
aspal, hukum kontrak namun dalam
halini, Bidang Bina Marga memiliki
pegawai lulusan teknis masih sedikit.
Sehingga keterampilan yang dimiliki
pegawai masih terbatas atau masih
kurang.
c. Kurang aktifnya masing-masing
pihak yang mempuyai kewenangan
atau yang bertanggungjawab terhadap
status jalannya. Seperti jalan
Nasional maupun jalan Provinsi yang
ada di Kota Tanjungpinang. Tidak
harus selalu menunggu laporan dari
pihak Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang saja untuk
menyampaikan ke Provinsi atau
Nasional Kondisi Jalannya.
d. Dan kendala yang juga sering muncul
dilapangan adalah galian-galian yang
di lakukan oleh pihak PDAM,
Telkom dan Provider-provider
lainnya. Akibat kurangnya
koordinator antar masing-masing
pihak yang terkait.
e. Sedangkan kendala yang dihadapi
saat pengawasan dilapangan terutama
kendala cuaca yang tidak bersahabat.
f. Anggaran yang terbatas, hal ini
dikarenakan jumlah anggaran yang
ditujukan kepada TAPD (Tim
Anggaran Pemerintah Daerah) tidak
sama dengan yang telah disetujui.
Sebagai usaha untuk meningkatkan
pengawasan, Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang melakukan koordinasi
dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan
teknis pemeliharaan Jalan Kota Tanjung
pinang, seperti dengan pihak Satker atau
P2JN dan pihak Pekerjaan Umum Provinsi
mengenai tugas dan kewenangan terhadap
kegiatan pengawasan pemeliharaan jalan
tersebut.
Selain itu usaha lain yang dilakukan
oleh Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang adalah Pemerintah Kota
26
Tanjungpinang dengan Bidang Bina Marga
Kota Tanjungpinang sudah mempersiapkan
untuk membut Kotak-kotak yang akan
ditanam di setiap ruas-ruas jalan Kota
Tanjungpinang, yang mana nantinya akan
difungsikan untuk tempat kabel Telkom,
Pipa PDAM dan kabel PLN nantinya.
Supaya paling tidak lima tahun kedepan kita
tidak akan beretemu lagi sama orang-orang
yang mengali-gali ruas jalan Kota
Tanjungpinang tiap tahunnya. Itulah yang
sekarang Pemko Tanjungpinang dengan
Bidang Bina Marga Kota Tanjungpinang
usahakan mendisiennya.
Berdasarkan penelitian yang
didapatkan peneliti di lapangan, maka
peneliti akan memberikan masukan atau
saran yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang.
Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:
a. Pemerintah Kota Tanjungpinang
melalui Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang sebaiknya membuat
pedoman atau standar pengawasan
untuk para pegawai yang turun ke
lapangan, agar pengawasan yang
dilakukan benar-benar sesuai dengan
kententuan yang sudah dibuat. Selain
itu, Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang agar bisa menentukan
jadwal kegiatan pengawasan secara
rutin. Jangan hanya turun ke
lapangan untuk mengawasi pada saat
setelah ada laporan dari masyarakat
pengguna jalan, media masa atau
tokoh masyarakat saja. Namun,
seharusnya ada jadwal baku yang
dibuat, sehingga pengawasan yang
dilakukan dapat berjalan optimal.
b. Dinas Pekerjaan Umum melalui
Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang disarankan agar lebih
selektif dalam memilih serta
mempercayakan tugas pengawasan
kegiatan pemeliharaan Jalan Kota
Tanjungpinang sesuai dengan
keahliannya, serta memilih pegawai
yang paham akan tugas dan
tanggungjawabnya dan memberlaku
kan sanksi agar dapat memberikan
efek jera kepada petugas pengawas
yang melalaikan tugasnya.
c. Bidang Bina Marga harus sering
memberikan pendidikan dan
pelatihan kepada pegawai agar
memiliki keahlian dalam melaksana
kan tugas dan kewajiban nya sebagai
pengawas, hal ini tentunya untuk
mencegah kesalahan-kesalahan yang
terjadi sehingga pelaksanaan kegiatan
pemeliharaan jalan dapat berjalan
maksimal sesuai dengan yang
diharapkan.
d. Pemerintah Kota Tanjungpinang
melalui Bidang Bina Marga Kota
Tanjunpinang hendaknya dapat
memperhatikan segala hambatan-
hambatan dan kekurangan-
kekurangan yang ada sehingga
pengawasan yang dilakukan menjadi
lebih efektif, lebih baik dan lebih
tepat sasaran dan memberikan
pelayanan yang prima terhadap
27
masyarakat pengguna jalan Kota
Tanjungpinang.
e. Dalam melakukan kerjasama dengan
pihak lain dalam upaya pengawasan
dan pemeliharaan jalan Kota
Tanjungpinang diharapkan
Pemerintah melalui Bidang Bina
Marga Kota Tanjungpinang lebih
selektif agar terhindar dari gegalan
rencana yang telah tentukan. Karena
suatu kegiatan tidak menutupi
terjadinya kesalahan dan
penyimpangan.
f. Tindakan perbaikan/ pemeliharaan
harus dilakukan secara terus menerus,
supaya biaya perbaikannya yang juga
relatif kecil dan memperbaikinyapun
relatif mudah dan ringan. Selain
ituagar kesalahan atau penyimpangan
tidak terjadi berulang kali. Dan juga
menjaga jalan tetap dalam keadaan
kokoh dan aman, sehingga
memberikan keamanan bagi
penggunajalan.
g. Hendaknya Bidang Bina Marga Kota
Tanjungpinang memiliki anggaran
yang cukup agar pelaksanaan
pemeliharaan jalan yang sifatnya
mendesak dan diperlukan
pemeliharan dengan cepat dapat
langsung ditangani.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, Arifin. 2001. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Brantas. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
Dharma S. S. 2004. Manajemen
Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT. Djambatan.
Handoko. 1998. Manajemen. Yogyakarta:
BPFE. Kast, E Fremont. 2004. Organisasi dan
Manajemen 2. Jakarta: Bumi Aksara.
LAN. 1996, Sistem Administrasi Negara
Republik Indonesia. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
Nasution, Mulia. 2000. Pengawasan Dalam
Organisasi. Jakarta: PT. Djambatan.
Pasolong, Harbani. 2007a. Teori
Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
_________. 2007b. Teori Administrasi
Publik. Bandung: Alfabeta. Rianse, Usman. Abdi. 2012. Metode
Penelitian Sosial dan Ekonomi. Bandung: Alfabeta
Siagian, Sondang. P. 2005.Manajemen
Stratejik. Jakarta: Bumi Aksara. _________. 2008.Filsafat Administrasi.
Jakarta: PT Bumi Aksara Silalahi, Ulbert. 2009. Studi Tentang Ilmu
Administrasi. Bandung: Sinar Baru Alegensindo
Sugiyono, 2001.Metode Penelitian
Administrasi. Bandung: Alfabeta. ________,2012. Metode Penelitian
Administrasi. Bandung: Alfabeta,
, 2013. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta.
28
Sujamto (ed.). 2003. Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
________, 1989. Aspek-Aspek Pengawasan. Jakarta: Sinar Grafika
Jurnal dan Skripsi : Perdana, Fajar Gilang. 2015. Pengawasan
Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)Tahun Anggaran 2014 di Kecamatan Tanjungpinang Kota oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
Pranata, Ronny. 2013. Pengawasan
Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung (Studi Kasus Jalan Braga). Bandung : Universitas Pasundan
Undang-Undang : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. PeraturanMenteri Pekerjaan Umum
No.13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 2
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang.
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 4
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.
631/M/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Panjang Jalan Negara/Nasional.
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.
530.a Tahun 2010 Tanggal 01 Desember 2010 tentang Penetapan
Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Kepulauan Riau.
Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 357
Tahun 2011 Tanggal 10 Agustus 2011 tentang Rekap Daftar Jalan Kota Tanjungpinang.
