Upload
trinhthuy
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Mewujudkan
Tata Kelola Penanggulangan Bencana
Secara Tertib, Transparan Dan Akuntabel
(Rakernas BNPB 2018)
Drs. Bintang Susmanto, Ak., MBA, CA, QIAInspektur Utama
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Bintang Susmanto2
3
Partisipasi : Pendampingan terhadap penyelenggaraan
penanggulangan bencana
Aturan Hukum : Sosialisasi dan penegakan hukum terhadap
penyelenggaraan penanggulangan bencana
Responsif : Cepat dalam merespon berbagai isu sebagai
dasar pengambilan keputusan dan kebijakan
Consesus Orientation : Menjadi penengah dan penghubung
berbagai kepentingan dan pihak terkait
Akuntabilitas : Memastikan penyelenggaraan
penanggulangan bencana tertib, transparan dan sesuai
ketentuan
Strategic Vision : Bervisi ke depan dengan menempatkan
analisis risiko dalam pengawasan penyelenggaraan
penanggulangan bencana
1
2
3
4
5
6
4
Bintang Susmanto5
Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara
(UU Nomor 17 Tahun 2003)
Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Asas Fleksibilitas
Prinsip-Prinsip dalam Penanggulangan Bencana
(UU Nomor 24 Tahun 2007)
Cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna
dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan,
pemberdayaan, non diskriminatif dan nonproletisi
6
7
8
9
Prioritas Strategis
Inspektorat Utama
Tahun 2018
NO KEGIATAN LANGKAH- LANGKAH
1. Sosialisasi dan
Pendampingan
Pengelolaan Dana PB
- Melakukan sosialisasi pengelolaan Dana PB ke daerah
- Melakukan pendampingan pengelolaan dana PB pada saat
prabencana dan Keadaan Darurat Bencana
2. Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK- RI
dan APIP
- Fasilitator dalam Penyelesaian TLHP BPK RI dan APIP melalui
Rapat Koordinasi Pengawasan
- Mendorong tercapainya penyelesaian Tindak Lanjut
3. Pengawasan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana PB melalui Audit
Keuangan, Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu,
serta Join Audit dengan BPKP
4. Monitoring dan
Evaluasi
Monev terhadap penerima dana bantuan PB
1. Sosialisasi Terhadap Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana ke 33 BPBD Prov/Kab/Kota di Seluruh Indonesia
2. Pendampingan ke BPBD Provinsi/Kab/Kota Penerima Bantuan Dana PB
3. Mendorong Penuntasan Temuan BPK sebanyak 256 Saran senilai Rp628 M (dari 504 saran senilai Rp1,2 T dan USD 60)
4. Melakukan Audit dan Joint Audit dengan BPKP pada Penerima bantuan sebanyak +/- 120 Lokasi
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada Kedeputian di Lingkungan BNPB dan Penerima bantuan Dana PB
Capaian Inspektorat Utama
12
PERKEMBANGAN OPINI BPK
WTP
WTP-DPP
WDP
Tidak Wajar
Disclaimer
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13
TINDAK LANJUT TEMUAN BPK
14
TINDAK LANJUT TEMUAN APIP
Nilai Nilai Nilai Nilai (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
2011 86 103 2,916,385,073 78 633,726,049 13 1,969,271,524 12 313,387,500
2012 137 219 1,860,290,066 165 716,609,929.06 9 1,143,680,137 45 -
2013 142 258 12,379,234,572.68 140 4,226,407,637.68 35 365,845,217.00 83 7,786,981,718.00
2014 246 469 10,856,151,397.87 222 7,493,375,716.83 64 1,046,176,061.17 183 2,316,599,619.87
2015 146 346 760,865,563.00 171 115,908,148.00 74 50,412,522.00 101 594,544,893.00
2016 108 243 13,108,071,272.42 81 9,874,761,183.42 12 - 150 3,233,310,089.00
2017 129 208 8,387,233,318.12 16 166,787,437.62 0 - 192 8,220,445,880.50
Total 994 1,846 50,268,231,263.09 873 23,227,576,101.61 207 4,575,385,461.17 766 22,465,269,700.37
Jml
Temuan Hasil Pemeriksaan
Sudah DitindaklanjutiBelum DitindaklanjutiTahun
Status Penyelesaian Tindaklanjut
Jml
Temuan
Rekomendasi Sesuai Rekomendasi Belum Sesuai Saran
Jml Jml Jml
Hasil Pemeriksaan
DSP dan DRR
oleh BPK
2009 - 2016
Temuan 3E
Kekurangan Penerimaan
Negara
Administrasi
Kerugian Negara
Kurang Pungut pajak, jasa giro dan sisa dana belum disetor
Denda Keterlambatan Belum/Kurang untuk
Dikenakan/Disetor
Kegiatan/Hasil Pekerjaan Belum Mencapai Tujuan/Tidak
Efektif
Hasil Pekerjaan Fisik Mengalami Kerusakan
Kemahalan Harga
Pekerjaan tidak sesuai Spesifikasi
Kekurangan Volume Pekerjaan
Kelebihan Pembayaran
15
Penggunaan Dana belum didukung bukti lengkap
57 Kejadian di
47 Daerah
18 Kejadian di
22 Daerah
78 Kejadian di
84 Daerah
11 Kejadian di
8 Daerah
Pembayaran Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
Permasalahan dari Hasil Pemeriksaan BPK (1)
Pertanggungjawaban Belum Memadai/Belum Sesuai
Ketentuan
Tidak Efisien Dalam Perencanaan Pengawasan
Kelemahan SPI
Pengelolaan Dana Tidak/Belum Tertib
Proses Pengadaan PBJ Tidak Sesuai Ketentuan
16
156 Kejadian
di 66 Daerah
Laporan Belum Disusun Sesuai Ketentuan atau
Terlambat/Belum Dibuat dan Diserahkan
Aset Tetap Belum Diserahterimakan ke Daerah
Pelaksanaan Belum/Tidak Sesuai yang Diusulkan
Penyaluran Bantuan Rawan Penyimpangan
Hasil Pekerjaan Terlambat Diselesaikan
Pengendalian Kinerja Belum Optimal
Hasil Pemeriksaan
DSP dan DRR
oleh BPK
2009 - 2016
Permasalahan dari Hasil Pemeriksaan BPK (2)
Hasil Pengawasan
DSP & DPK
Inspektorat Utama
2017
Temuan 3E
Kekurangan Penerimaan
Negara
Administrasi
Kerugian Negara
Kurang Pungut pajak, jasa giro dan sisa dana belum disetor
Denda Keterlambatan Belum/Kurang Disetor
Hasil pekerjaan belum/tidak bisa dimanfaatkan
Ketidakekonomisan Pengadaan Barang Jasa
Hasil Kegiatan/Pekerjaan Belum Mencapai Tujuan
Hasil Pekerjaan Fisik Mengalami Kerusakan
Kemahalan Harga
Pekerjaan tidak sesuai Spesifikasi
Kekurangan Volume Pekerjaan
Kelebihan Pembayaran
DSP digunakan diluar status bencana
17
Penggunaan Dana belum didukung bukti lengkap
Perencanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Penurunan IRBI
Belum Dibuat Secara Holistik
42 Kejadian di
29 Daerah
17 Kejadian di
12 Daerah
14 Kejadian di
13 Daerah
15 Kejadian di
13 Daerah
Duplikasi Penerima Bantuan
Pembayaran Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
Permasalahan dari Hasil
Pengawasan Inspektorat
Utama (1)
Hasil Pengawasan
DSP & DPK
Inspektorat Utama
2017
Kelemahan SPI
PPK/BPP/Pejabat Pengadaan/PPHP Tidak Melakukan
Tupoksinya
Perubahan Pekerjaan Tanpa Addendum
Petunjuk Teknis Tidak Dilaksanakan
Pengelolaan BMN Belum Tertib
Proses Pengadaan PBJ Tidak Sesuai Ketentuan
Tidak Dilakukan Demobilisasi Sisa Material
Tidak Terdapat Pemisahan Fungsi
Pencatatan dan Pembukuan Belum Tertib
PPK dan BPP Belum Ditetapkan KPA
Jaminan Pemeliharaan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai
Ketentuan
Belum Terdapat MoU dan BAST Bantuan
18
40 Kejadian di
45 Daerah
Laporan Terlambat/Belum Dibuat dan Diserahkan
Serah Terima Hasil Pekerjaan Belum Ada
Aset Tetap Belum Dilaporkan
Pelaksanaan Belum Sesuai yang Diusulkan
Permasalahan dari Hasil
Pengawasan Inspektorat
Utama (2)
19
20
Bintang Susmanto21
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur
Telp. : 021-3458400
Fax. : 021-3458500
Email : [email protected]
Website : www.bnpb.go.id
Facebook : www.facebook.com/bnpb.indonesia
Twitter : @BNPB_Indonesia
YouTube : BNPBIndonesia
Terima Kasih