PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

YANG AKUNTABEL

Magelang, 27 November 20181

Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Oleh

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Pemapar

Nama : Lambang Prabowo, SE., M.Ak., Ak., CA., CPSAK

Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 11 Juli 1978

Pendidikan : S2 Magister Akuntansi, Universitas Indonesia

Pekerjaan : PNS pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Jabatan/Peran : Pemeriksa Madya/ Pengendali Teknis

Golongan : IV/a

Riwayat Pekerjaan

1999-2007 : BPK Jakarta (AKN II)

2008-2010 : BPK Perwakilan Provinsi Papua

2010-2015 : BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

2016-sekarang : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

1 Akuntabilitas

2Lingkup Pengelolaan BMD

3 Pemeriksaan atas BMD

AGENDA

4Permasalahan

5Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMD

Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah per 31 Desember 2017

4

Nilai Buku Rp24,11 triliun

Tanah Rp14,08triliun

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp4,55

triliun

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp5,73 triliun

Aset Tetap JalanIrigasi danJaringan Rp9,74triliun

Aset Tetap Lainnyasebesar Rp0,98triliun

Konstruksi dalampengerjaan Rp0,35triliun

Perlu mengelola aset secara transparan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip

tata kelola pemerintahan (good governance) untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Akumulasi penyusutan Rp11,02

triliun

Mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat

PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE

5

Akuntabilitas

Penegakan Hukum

Visi Strategis

ResponsifPenegakan Hukum

Partisipasi

Keadilan

Transparansi

Orientasi

Kesepakatam

Akuntabilitas merujuk

pada kewajiban setiap

individu, kelompok atau

institusi untuk memenuhi

tanggung jawab yang

menjadi amanahnya

Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Akuntabilitas berorientasi pada hasil

Akuntabilitas membutuhkan adanyalaporan

Akuntabilitas memerlukan konsekuensi

Akuntabilitas memperbaiki kinerja

Tingkatan dalam Akuntabilitas

6

KETERKAITAN OPINI LKPD

DENGAN GOOD GOVERNANCE

OP

INI

LK

PD

GO

OD

GO

VER

NA

NC

E

Pemeriksaan dilakukan agartercipta akuntabilitas publikyang transparan dan akuntabel.Akuntabilitas pemerintahantara lain terlihat dari opiniyang diberikan BPK terhadapLK yang diperiksanya

Opini yang diberikan auditorsejajar dengan goodgovernance. Semakin baik opini,semakin baik good governance.

Aset Tetap

Akun

Signifikan

Fungsional

Penanganan aset daerah yang mengikuti

kaidah-kaidah good governance akan

menjadi salah satu modal dasar yang

penting dalam penyusunan LKPD yang

akuntabel.

Kepastian hukum

Transparansi

Efisiensi

Akuntabilitas

Kepastian nilai

Asas

Asas fungsional

Asas kepastian hukum

Transparansi

Efisiensi

Akuntabilitas

Kepastian nilai

PRINSIP GOOD GOVERNANCE ATAU ASAS DALAM

PENGELOLAAN BMD

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dilaksanakan

oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan

kepala daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-

masing

Harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan

Informasi yang berkaitan dengan publik secara langsung dapat diperoleh

oleh pihak yang membutuhkan

BMD digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan

dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

pemerintahan secara optimal

setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada rakyat

pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan

jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan

pemindahtanganan BMD serta penyusunan Neraca Pemerintah

Peraturan Pokok Yang Berkaitan dengan Pengelolaan BMD

Pengelolaan BMD Penyusunan dalam LK

PP No. 27 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah

PP 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi

Pemerintahan

PSAP 04 Catatan atas

Laporan Keuangan

PSAP 05 Akuntansi Persediaan

PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

PSAP 08 Akuntansi Konstruksi

Dalam Pengerjaan

Permendagri No. 19 Tahun 2016

Tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Bultek No. 15 Akuntansi Aset

Tetap Berbasis Akrual

Bultek No. 17

Aset Tak Berwujud Berbasis

Akrual

Bultek No. 18 Akuntansi

Penyusutan Berbasis Akrual

10

2. LINGKUP PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH

PENGELOLAAN

Perencanaan

Penggunaan

Pemanfaatan PenghapusanPenilaian Penatausahaan

Sewa

Pinjam Pakai

Kerjasama

Pemanfaatan

Bangun Serah

Guna (BTO)/

Bangun Guna

Serah (BOT)

Kerja Sama

Penyediaan

Infrastruktur

Pemindah-tanganan

Pengadaan

Pengamanan dan

Pemeliharaan

Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian

Penjualan

Tukar

Menukar

Hibah

Penyertaan

Modal

Pemerintah

Pemusnahan

Pembukuan

Inventarisasi

Pelaporan

Tambahan di

Permendagri

Nomor 19

Tahun 2016

Tambahan di

Permendagri

Nomor 19

Tahun 2016

ASAL PEROLEHAN

Hibah/sumbanganPerjanjian/kontrakPeraturan perundang-undanganPutusan pengadilanDari divestasi penyertaan modal

APBD

Perolehan Lain yang

sah

PenggunaanPemanfaatanPengamanan dan pemeliharaanPenilaian

PENGELOLAANPemindahtangananPemusnahanPenghapusan

Pelaksanaan

PenatausahaanMisalnya:

Aset Lancar Persediaan

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset LainnyaKemitraan dengan pihak ketiga Aset Tidak Berwujud

dilengkapi

dokumen

pengadaan

dokumen perolehan

3. JENIS PEMERIKSAAN BPK

UraianPemeriksaanKeuangan

PemeriksaanKinerja

PemeriksaanDengan Tujuan

Tertentu

OBYEK Laporan Keuangan Kebijakan, Program, Kegiatan, Tusi

Hal yang Diperiksa

KRITERIA SAP Berbagai Sumber Berbagai Sumber

SASARAN KewajaranPenyajian LK sesuaidengan SAP

Aspek Ekonomi, Efisiensi danEfektivitas

Hal yang Diperiksadengan Kriteria

OUTPUT Opini, SPI, Kepatuhan

Temuan, Kesimpulan, Rekomendasi

Kesimpulan

CONTOH LKPD Pelayanan Publik Manajemen Aset TA 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pelaporan Barang Milik Daerah

Termasuk aset yang

nilainya sangat

signifikan

Pemda

Wajib

BPK

Paling lambat 3 bulan

setelah tahun anggaran

berakhir

• Kesesuaian dengan

SAP

• Kecukupan

pengungkapan

• Kepatuhan terhadap

peraturan

perundang-undangan

• Efektivitas

pengendalian intern

Laporan Keuangan

Pemda

Opini

(Pernyataan Profesional

pemeriksa mengenai

kewajaran informasi

keuangan yang disajikan

dalam LK)

Opini atas LK Pemprov Jawa Tengah:

TA 2017 : WTP

TA 2016 : WTP

TA 2015 : WTP

TA 2014 : WTP

TA 2013 : WTP

TA 2012 : WTP

Bahwa semua transaksi dan kejadian

yang dicatat adalah benar-benar

terjadi. Bukti-bukti yang dicatat

atau dijurnal adalah bukti yang yang

valid dan telah diverifikasi.

Semua transaksi

telah diukur atau

dinyatakan

dengan nilai

rupiah dan

dialoksikan sesuai

pos-posnya

masing-masing

bahwa semua

transaksi dan

kejadian yang

seharusnya dicatat

telah lengkap

dicatat

Semua hak

dan kewajiban

Pemerintah

daerah yang

disebabkan

oleh transaksi

telah dicatat

Semua Aset Tetap

telah dilaporkan dan

diungkapkan secara

memadai

5. Asersi dalam LKPD

Opini Laporan Keuangan(Pertimbangan Kuantitatif)

Jenis

Penyimpangan/

Ketidaksesuaian

Tidak

Material

(X < TM)

Material

(TM<X<PM)

Sangat Material

(X>PM)

Ketidaksesuaian

dengan Standar

AkuntansiWTP WDP TW

Pembatasan

Lingkup

Pemeriksaan

WTP WDP TMP

INTEGRITAS – INDEPENDENSI – PROFESIONALISME

Selain kuantitatif, pertimbangan kualitatif juga dapat menjadi

pertimbangan pemberian opini, seperti “FRAUD”

X = nilai permasalahan

TM = Tolerable Misstatement

Beberapa

Jenis

Persediaan

Penatausahaan

Peralihan P3D

Penghapusan &

Penyerahan

Aset Tetap

Jembatan

Timbang

Tanah Terindikasi

Belum Tercatat

4. Permasalahan Aset Tetap dalam LKPD 2017

Rp53,01 M ke Kementerian Perhubungan

belum didukung BAST

Jalan Non

Status

Tidak Jelas

Kepemilikannya

Bidang

Pendidikan

Tahap I dan II

Belum Memadai

Belum

Dilaporkan dan

Tidak Sesuai

Kebijakan

Akuntansi

Sebanyak 357

Bidang Seluas

6.764.646 m2

Permasalahan

Aset tetap SMAN 1

Kartasura senilai

Rp29,37 M tidak dapat

diidentifikasi fisik

barangnya

Aset Tetap beda Rp309,42 M

• Selisih lebih Rp214,06 M

• Selisih kurang Rp95,36 M

Aset Lainnya beda Rp7,10 M

• Selisih lebih Rp4,32 M

• Selisih kurang Rp2,78 M

Aset tetap SMAN/SMKN perolehan TA

2016 sebesar Rp339.48 M belum memiliki

dasar pencatatan

Tidak diidentifikasi dan tidak diketahui

sumber perbedaannya oleh Pengurus

Barang SMAN 1 Kartasura.

Uraian aset tetap pada SIM Aset juga

tidak menyebutkan secara jelas

identitas dan lokasi keberadaan aset

tetap tersebut

Penatausahaan Peralihan P3D

Aset Tetap & Aset

Lainnya berbeda

dgn BAST P3D Thp I

Penatausahaan

hibah aset P3D

bidang pendidikan

perolehan TA 2016

tidak memadai

Perkembangan Tindak LanjutTahun 2005 – 2018 (Semester I)

UraianJumlah Temuan

Jumlah Rekomendasi

Sesuai Rekomendasi

Belum SesuaiBelum

Ditindaklanjuti

Tidak Dapat Ditindaklanju

ti

Jawa Tengah 11.036 25.060 21.084 3.719 328 10

Persentase 84,20% 14,49% 1,28% 0,04%Pemprov Jawa Tengah 626 1382 1120 207 55 0

Persentase 81,04% 14,98% 3,98% 0,00%

Nilai Rekomendasi : 205.005.307.066,33

Nilai Yang Sesuai Rekomendasi : 134.646.367.520,80 (65,68%)

Nilai Yang Belum Sesuai Rekomendasi : 70.296.679.045,53 (34,29%)

Belum ditindaklanjuti : 62.260.500,00 (0,03%)

Perkembangan Tindak Lanjut Temuan

mengenai BMDTahun 2005 – 2018 (Semester I)

UraianJumlah Temuan

Jumlah Rekomendasi

Sesuai Rekomendasi

Belum SesuaiBelum

DitindaklanjutiTidak Dapat

Ditindaklanjuti

LKPD Tahun

2017

5 8 2 6 1 -

LKPD Tahun

2016

3 3 - 3 - -

Manajemen

Aset TA 2016

dan SMT I 2017

14 39 1 38 - -

LKPD TA 2015 2 5 3 2 - -

LKPD TA 2014 2 12 4 8 - -

Persentase 2667

(100%)10

14,93%57

85,08%1

1,49%-

0,00%

5 Upaya Meningkatkan Kualitas

Pengelolaan BMD, al

Komitmen Pihak-PihakTerkait

Memperkuat SPI dalam rangkamencegah, mendeteksi dan

memperbaiki kesalahan sertamenindak fraud

Pengungkapan yang memadai, minimal

pengungkapan mandatoryyang diatur dalam PP71

Tahun 2010 maupun Bultek

Pro aktif mengkonsultasikanpermasalahan melalui APIP

(Inspektorat dan BPKP)

Menyiapkan data pendukunguntuk menjelaskan

permasalahan sedini mungkin

Menyediakan database BMD yang komprehensif dan akurat

serta Mengembangkan kapasitas SDM pengelola

BMD/ keuangan

Mengenali masalah dengan memahami rekomendasi HP BPK secara menyeluruh dan sarana perbaikan bagi OPD

yang tidak tersampling

Menindaklanjuti seluruh

rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK. Terkait

BMD masih belum sesuai

85,08%

Terima Kasih

21