MEWUJUDKAN

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

MELALUI LAYANAN TERPADU &

LAYANAN ONLINE

2

PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI FOKUS DARI PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN YG BAIK /GOOD GOVERNANCE

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK / GOOD GOVERNANCE PADADASARNYA BERORIENTASI PADA MASYARAKAT MELALUI PENINGKATANKUALITAS LAYANAN DAN PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN.

PELAYANAN PUBLIK MENJADI TUGAS TERPENTING DALAM PENYELENGGARAAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Secara Umum Tugas Negara Adalah MemberikanPelayanan Bagi Warganegaranya).

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHANYANG BAIK (Hasil Study Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Tahun 2006):

- Komitmen Pimpinan- Dasar Hukum Yang Kuat- Dukungan Dari Lingkungan Internal dan Masyarakat- Inisatif, Gagasan dan Inovasi Internal

3

KEPENTINGAN UMUM; KEPASTIAN HUKUM; KESAMAAN HAK; KESEIMBANGAN HAK & KEWAJIBAN; KEPROFESIONALAN; PARTISIPATIF; PERSAMAAN PERLAKUAN; KETERBUKAAN; AKUNTABILITAS; FASILITAS KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN; KETEPATAN WAKTU; KECEPATAN, KEMUDAHAN& KETERJANGKAUAN

RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK :

Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkanberbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik;

Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkanberbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik;

Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagaijasa yang dibutuhkan oleh publik; dan

Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakanhukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakanpublik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat;

ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK :

KENAPA HARUS TERPADU DAN ONLINE

1. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua

pihak yang membutuhkan;.

2. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan

masyarakat.

4. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,

ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

5. Efisien, yaitu proses pelayanan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting

dan melibatkan personil yang telah di tetapkan.

6. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan penerima

pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing

pihak.

7. Profesional, pemprosesan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik untuk

validasi administratif, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian

kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata

urutan dan prosedur yang telah ditetapkan

9

• mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;

• memperpendek prosedur pelayanan;

• mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,

murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan

• memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

• memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;

TUJUAN PENYELENGGARAAN

PELAYANAN TERPADU DAN LAYANAN ONLINE

No Kementerian Nilai Zonasi

1 Kementerian Kesehatan RI 105,50 Hijau

2 Kementerian Perindustrian RI 96,93 Hijau

3 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI 96,65 Hijau

4 Kementerian Perdagangan RI 95,00 Hijau

5 Kementerian Pertanian RI 92,79 Hijau

6 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 89,00 Hijau

7 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 85,93 Kuning

8 Kementerian Dalam Negeri RI 84,70 Kuning

9 Kementerian Perhubungan RI 83,87 Kuning

10 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 83,43 Kuning

HASIL PENELITIAN TAHUN 2015 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPATUHAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK

SESUAI UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

POTRET TERAKHIR PELAYANAN PUBLIK

No Kementerian Nilai Zonasi

11 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 81,00 Kuning

12 Kementerian Ketenagakerjaan RI 80,35 Kuning

13 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 79,55 Kuning

14 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI 73,83 Kuning

15 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI 71,92 Kuning

16 Kementerian Luar Negeri RI 71,50 Kuning

17 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 66,00 Kuning

18 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI 60,75 Kuning

19 Kementerian Pertahanan RI 54,30 Merah

20 Kementerian Agama RI 51,95 Merah

21 Kementerian Sosial RI 50,50 Merah

22 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 49,50 Merah

Nilai Tingkat Kepatuhan Zona

0 – 55 Rendah Merah

56 – 88 Sedang Kuning

89 – 110 Tinggi Hijau

Zona Penilaian Kementerian/ Lembaga

Kategorisasi Kementerian

Hasil observasi Ombusdman 2015 :

1. Sebanyak 18,18% atau 4

kementerian masuk dalam zona

merah yang berarti rendah

tingkat kepatuhan dalam

pelaksanaan UU 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik.

2. Sebanyak 54,55% atau 12

kementerian masuk dalam zona

kuning yang berarti sedangtingkat kepatuhan dalam

pelaksanaan UU 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik.

3. Sebanyak 27,22% atau 6

Kementerian masuk dalam zona

hijau yang berarti tinggi tingkat

kepatuhan dalam pelaksanaan

UU 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik.

Kemenristekdikti

6 LPNK (BPPT, LIPI, BAPETEN, LAPAN,

BATAN, BSN)121 PTN 14 Kopertis

± 3.200 PTS

ORGANISASI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI

BAGAIMANA PERAN KOPERTIS

WILAYAH VII DENGAN 330 PTS ??

LANGKAH-LANGKAH KOPERTIS VII

MENUNJANG PENINGKATAN KINERJA DAN PELAYANAN

PUBLIK KEMRISTEK-DIKTI

1. Menyusun RENSTRA 2015 – 2019;

2. Melaksanakan Agenda Reformasi Birokrasi Kemristek-Dikti;

(SK Koordinator No. 109/K7/KP/2016 tentang pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi Kopertis Wilayah VII)3. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Negara;

4. Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik:

a. Melaksanakan Evaluasi SOP sesuai kondisi sekarang;

(Kuisener Indek Kepuasan Masyarakat dan Uji Publik)b. Menetapkan SOP dan Standart Layanan Publik tahun 2016;

c. Memperbaiki Sarana, Prasarana dan Meningkatkan Kenyamanan serta

keamanan pelayanan publik;

(Ruang Tunggu Pelayanan, Lingkungan Kantor dan Peralatan IT serta

sarana pendukung lainnya)d. Menetapkan Quik Wins

(Membentuk Unit Layanan Terpadu (PINTU) dan SILA DIKTI)e. Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik;

f. Menetapkan Zona Integritas;

1. MENYUSUN RENSTRA KOPERTIS WIL. VII 2015 - 2019

Renstra 2015-2019

Visi Menjadi lembaga layanan pendidikan tinggi yang akuntabel dan kredibel untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu

Misi 1. Memberikan layanan pendidikan tinggi yang akuntabel, kredibel berbasis TIK.

2. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan Perguruan Tinggi di Jawa Timur untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

TujuanStrategis

Meningkatnya mutu tata kelola dan tridharma perguruan tinggi dalam menghasilkan SDM yang memiliki daya saing bangsa

SasaranStrategis

1. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM2. Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel dan kredibel 3. Terwujudnya jejaring kerjasama dan tata kelola kelembagaan

Perguruan Tinggi yang taat asas4. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang akuntabel

dan kredibel5. Meningkatnya partisipasi dan mutu mahasiswa dalam kegiatan

akademik dan non akademik

2. MELAKSANAKAN AGENDA REFORMASI BIROKRASI KEMRISTEK-

DIKTI;

KEMRISTEK-DIKTI

8 Area Perubahan + Quick Wins

1 Manajemen Perubahan

2Penguatan Peraturan Perundang-undangan

3 Penguatan Kelembagaan

4 Penguatan Tata Laksana

5Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

6 Penguatan Sistem Pengawasan

7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.a.Penguatan layanan mahasiswa; b.Penguatan layanan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan;c. Penguatan layanan Riset dan

Pengembangan;d.Penguatan layanan Kelembagaan.

KOPERTIS WILAYAH VII JATIM

4 Kelompok Area Perubahan + Quick Wins

1

Bagian Umum Kelompok area Perubahan 1

a. Manajemen Prubahan;b. Penguatan Tatalaksana;c. Penguatan Sistem Manajemen SDM;d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;e. Peningkatan Kualitas pelayanan Publik, pada sub

b. Penguatan Layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

2

Bidang Akademik, Kemahsiswaan dan Ketenagaan Kelompok area perubahan 2

a.Penguatan layanan mahasiswa; b.Penguatan layanan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan;c. Penguatan layanan Riset dan Pengembangan;

3

Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi

Kelompok area perubahan 3a. Penguatan Kelembagaan;b. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada

sub d Penguatan layanan kelembagaan

4

Tim SPI Kopertis Wilayah VII Kelompok area

perubahan 4a. Penguatan Sistem Pengawasan;b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

4. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK:

a. Melaksanakan Evaluasi SOP sesuai kondisi sekarang;

(Kuisener Indek Kepuasan Masyarakat dan Uji Publik)b. Menetapkan SOP dan Standart Layanan Publik tahun 2016;

c. Memperbaiki Sarana, Prasarana dan Meningkatkan Kenyamanan serta

keamanan pelayanan publik;

(Ruang Tunggu Pelayanan, Lingkungan Kantor dan Peralatan IT serta

sarana pendukung lainnya)d. Menetapkan Quik Wins

(Membentuk Unit Layanan Terpadu (PINTU) dan SILA DIKTI)

e. Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik;

f. Menetapkan Zona Integritas;

5. Meningkatkan Kompetensi SDM;

(Diklat teknis dan Jenjang Pendidikan)

6. Meningkatkan Kinerja dan Budaya Kerja Pegawai.

a. Mengacu PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai

b. Mengacu PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Kopertis

KOMITMEN MEWUJUDKAN

PELAYANAN PUBLIK YANG AKUNTABLE

REKAP LAPORAN SOP dan SPP TAHUN 2017

NO BAGIAN / BIDANG SOP SPP

1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Ketenagaan 21 15

a. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan 13 9

b. Seksi Ketenagaan 8 6

2 Bagian Umum 51 16

a. Kepegawaian 16 14

b. Tata Usaha 17 0

c. Keuangan 18 2

3 Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi 15 12

a. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama 12 9

b. Sistem Informasi 3 3

TOTAL 87 43

TERIMA KASIH

“KOPERTIS 7 Excelent Service”,