Merencanakan Usaha Kecil / Mikro

MENGANALISIS PERECANAAN USAHAASPEK ADMINISTRASI USAHA

PENCATATAN TRANSAKSI BARANG DAN JASA

IZIN USAHA, SURAT MENYURAT, PAJAK,



Materi ini dapat dapat didownload di : slideshare.net/NafilNasyiRafif atau ginorafif.blogspot.com


MENGANALISIS PERECANAAN USAHAASPEK ADMINISTRASI USAHA







IZIN USAHA

Perizinan usaha bertujuan untuk membina, mengarahkan, mengawasi

dan menertibkan usaha, memperlancar arus barang serta pemerataan

kesempatan berusaha atau kerja.

Perizinan usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang (pemerintah) atas

penyelenggaraan kegiatan usaha oleh perusahaan yang bersangkutan.

IZIN USAHA



MACAM-MACAM IZIN USAHASurat Izin Tempat Usaha

Surat Izin Usaha Perdagangan

Nomor Pokok Wajib PajakNomor Register Perusahaan/Tanda

Daftar PerusahaanAnalisis Mengenai Dampak

LingkunganIzin Mendirikan Bangunan

MACAM-MACAM IZIN USAHA



Pada dasarnya SITU adalah surat izin pendirian usaha pada lingkungan. SITU

dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan propinsi setempat sepanjang memenuhi ketentuan yang

tercantum dalam Undang-Undang Gangguan (Hider Ordonnantie/HO).Masa berlaku SITU satu tahun dan

dapat diperpanjang

SITU



siupSIUP diberikan oleh Menteri dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Perdagangan Kabupaten/Kota setempat atas nama Menteri PerdaganganUntuk perusahaan skala kecil dan

menengah Masa berlaku SIUP selama perusahaan tersebut masih menjalankan

usahanya.Untuk perusahaan besar masa berlakunya

5 tahunWarna SIUP = Kecil : Putih, Menengah :

Biru, Besar : Kuning

siup



NPWPNPWP adalah sebagai tanda pengenal

untuk wajib pajak dan sebagai alat untuk menjaga ketertiban administrasi

dalam pembayaran pajak.Subyek Pajak : badan usaha atau

perorangan.Obyek pajak : PPn BM, PPh, PBB



NRP/TDPNRP/TDP diterbitkan oleh Kantor

Wilayah Perdagangan Kabupaten/Kota yang berfungsi untuk mendukung

status perusahaan yang secara formal telah terdaftar di Deperindag. Selain itu juga berfungsi untuk mengikuti seleksi

prakualifikasi/tender perdagangan secara nasional atau lokal.

Masa berlaku NRP/TDP adalah 5 tahunMateri ini dapat dapat didownload di : slideshare.net/NafilNasyiRafif atau

ginorafif.blogspot.comMateri ini dapat dapat didownload di : slideshare.net/NafilNasyiRafif atau

ginorafif.blogspot.com

AMDALAMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap

lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi

yang bertanggungjawab. Bertujuan untuk mewujudkan

pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya

pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.Materi ini dapat dapat didownload di : slideshare.net/NafilNasyiRafif atau



IMBIMB adalah izin dari pemerintah untuk

mendirikan bangunan diatas tanah milik perorangan atau badan usaha

yang akan digunakan sebagai tempat usaha.



Surat adalah alat untuk menyampaikan informasi secara tertulis.

Korespondensi adalah kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus menerus antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan dilaksanakan dengan saling mengirim surat

SURAT MENYURAT / KORESPONDENSI

SURAT MENYURAT / KORESPONDENSI



Fungsi surat

Bukti tertulis Alat mengingat atau berpikir Media komunikasi Duta atau wakil penulis Alat tata usaha Pengukur maju mundurnya aktivitas

usaha



Jenis surat bisnis/niaga

penjual

•Perkenalan

pembeli

•Permintaan Penawaran

penjual

•Penawaran

pembeli

•Pesanan

penjual

•Pengiriman Barang+Faktur

Pembeli

•Pemberitahuan Penerimaan Barang



penjual

•Permintaan Pembayaran

pembeli

•Pengiriman Pembayaran

penjual

•Pemberitahuan Penerimaan Pembayaran

pembeli

•Klaim



Bagian Surat

1. Kepala 2. Tanggal3. Kelompok Nomor4. Alamat dalam5. Salam Pembuka6. Alinea Pembuka7. Alinea Isi8. Alinea Penutup9. Salam Penutup10. Nama Perusahaan11. Tanda Tangan12. Nama13. Jabatan14. Tembusan15. Inisial

PT TEKNIK PERKASAJalan Srikaya Wanareja Telp. (0280) 6260233

CILACAP

Nomor : 215/CB/X/2010 30 Oktober 2010Lampiran : -Perihal : Penawaran Komputer

Kepada YthToko Jaya AbadiJl Gatot Subroto Cilacap

Dengan hormat,

Sejak tahun 2000, kami berhasil merakit komputer dengan merek EsEmkA. Produksi kami tidak kalah dengan merik lain, komputer kami dapat bersaing. Saudara dapat mencobanya

Harganya lebih murah dengan potongan 20% untuk pembelian di atas lima unit. Lebih jelasnya kami lampirkan brosur dan daftar harga. Apabila Saudara membeli dalam jumlah banyak, barang akan kami antar sesuai dengan alamat.

Demikian penawaran kami, sambil menunggu pesanan dari Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,PT Teknik Perkasa

Nafil Nasyi’ RafifKabag Marketing



PAJAK / TAX

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal jasa/kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.



Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorak Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.



PAJAK / TAX

Landasan Pajak

UU No. 6 tahun 1982 UU No 9 tahun 1994 tentang Tata Cara Umum Perpajakan

UU No. 8 tahun 1983 UU No. 11 tahun 1994 tentang PPh

UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB UU No. 19 tahun 1985 tentang Bea Materai

Pembaharuan UU perpajakan yang bertujuan untuk menyederhanakan peraturan, sehingga mudah dipahami oleh rakyat serta memberi dasar hukum dan memberi kepastian hukum



Unsur-unsur / Ciri-ciri Pajak

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."

Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung

Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan

Pemungutan pajak dapat dipaksakan Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi

mengisi Kas Negara/Anggaran Negara



Fungsi Pajak

Budgeter : Sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara

Regulerend : Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Stabilitas : sebagai alat untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan

Redistribusi pendapatan : untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakatMateri ini dapat dapat didownload di : slideshare.net/NafilNasyiRafif atau



Hak Wajib Pajak

Menunda penyampaian SPT Membatalkan SPT Menunda pembayaran Hak Kompensasi Hak Mengajukan keberatan atau

banding



Kewajiban Wajib Pajak

Mendaftarkan NPWP Mengisi SPT Membayar Pajak Mengadakan Pembukuan atau

Pecatatan Memberikan Keterangan



Jenis pajak

URUTAN GOLONGA

N

SIFAT

LEMBAGA PEMUNGU

T

• LANGSUNG• TAK LANGSUNG

• SUBYEKTIF

• OBYEKTIF

• PUSAT• DAERAH



PAJAK LANGSUNG

Pajak yang langsung dibebankan kepada wajib pajak.contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Kendaraan Bermotor



PAJAK TIDAK LANGSUNG

Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lainC ontoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Restoran



PAJAK SUBYEKTIF dan PAJAK OBYEKTIF

Pajak subyektif adalah pajak yang bersifat perseorangan atau pajak yang didasarkan pada subyek pajak.Contoh : Pajak Penghasilan

Pajak Obyektif adalah pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang didasarkan pada obyeknya tanpa memperhatikan kondisi diri wajib pajak.Contoh : Pajak Atas Barang Mewah



PAJAK PUSAT

Pajak Pusat/Negara merupakan pajak yang dipungut / ditarik oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh : PPh, PPN, PBB, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bea Masuk dan Cukai, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



PAJAK DAERAH



Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Radio, Pajak Reklame

PERHITUNGAN PPh PASAL 21



Wajib Pajak Pribadi/Perorangan

PENGHASILAN BRUTO 1 BLNDIKURANGI- BIAYA JABATAN- DANA PENSIUN- TUNJANGAN

RP….

RP….RP….RP….

PENGHASILAN NETO 1 BLN RP….(RP….)

PENGHASILAN NETO X 12 BULAN

RP….



PENGHASILAN NETO X 12 BULAN

RP….PTKP 1 TAHUN :

- WP PRIBADI- TAMBAHAN WP KAWIN- TAMBAHAN KELUARGA

RP….RP….RP….

PKP 1 TAHUN RP….

PPH 1 TAHUN = PKP 1 TAHUN X 5%PPH 1 BLN = PPH 1 TAHUN : 12

CONTOH Click In Here



PPh satu tahun, dihitung dengan cara mengalikan PKP dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17, yaitu dengan rentang sebagai berikut;

PKP Tarif Pajak- Sampai dengan Rp 50.000.000,0010%- Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 15%- Di atas Rp 100.000.000,0030%

Wajib Pajak Badan Usaha

PERHITUNGAN PPh PASAL 21

contohPT Maju Terus mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp 250.000.000,00.



1.PKP Rp 250.000.000,00

2. PPh

a. 10% x Rp 50.000.000,00

Rp 5.000.000,00

b. 15% x Rp 50.000.000,00

Rp 7.500.000,00

c. 30% x Rp 150.000.000,00

Rp 45.000.000,00

3. PPh terutang dalam satu tahun

Rp 57.500.000,00

4. Penghasilan setelah pajak Rp 192.500.000,00



MARI MEMBAYAR PAJAK

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

Documents

Merencanakan Usaha Kecil / Mikro