MERDEKA
BERINOVASI,
MENEBAR
KAMPUS JUARA
XLIII/Mei - 2020
2209 35Empat Kebijakan Kebebasan Berekspresi
untuk Perguruan Tinggi
Ini Pedoman Terbaru
Dirikan Perguruan
Tinggi
Gelontorkan Dana
Abadi untuk
Pengembangan
Kebudayaan Indonesia
Salam Mas Mendikbud
Resensi
Revitalisasi SMK
Tingkatkan
Daya Saing Peserta Didik
dalam Dunia Kerja
30
Infografis Perpustakaan
Keanggotaan Perpustakaan
Kemendikbud
31
Seputar Film Indonesia
Kepedulian untuk
Kelestarian Alam
32
Kebudayaan
Gelontorkan Dana Abadi
untuk Pengembangan
Kebudayaan Indonesia
35
Kajian
Penanaman
Antiradikalisme
pada Mahasiswa
38
Bangga Berbahasa Indonesia
Sumber
Pembentukan
Istilah Indonesia
41
Opini
Kampus Merdeka
Mendorong Kiprah PT di
Era Disrupsi
28
Sekilas Kemendikbud06
Delapan Ruang Lingkup
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
10
Hak Belajar di Luar Program
Studi Bentuk Mahasiswa
Mandiri dan Disiplin
14
Pengajuan Akreditasi
Perguruan Tinggi: Kapanpun
dan Sukarela
16
Infografik Kebijakan
Kampus Merdeka20
Ini Pedoman Terbaru
Dirikan Perguruan Tinggi22
Skema Baru Penerimaan
Mahasiswa di Perguruan
Tinggi Negeri
25
04
DAFTAR ISI
Sapa Redaksi
REDAKSI
Pelindung:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Nadiem Anwar Makarim
Penasihat: Sekretaris Jenderal, Ainun Na'im
Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud Bidang
Komunikasi dan Media, Muhamad Heikal
Penanggung Jawab: Evy Mulyani
Pemimpin Redaksi: Anang Ristanto
Redaktur Pelaksana: Ratih Anbarini
Staf Redaksi: Agi Bahari, Desliana Maulipaksi,
Aline Rogeleonick, Nurwidiyanto, Prima Sari, Dwi
Retnawati, Anang Kusuma, Prani Pramudita, Denty
Anugrahmawati, Denis Sugianto, Ryka Hapsari
Putri, Lany Fitriana, Intan Indriaswarti
Editor: Zainuddin, Sigit Supriyadi
Fotografi, Desain & Artistik: BKHM
kemdikbud.go.id
jendela.kemdikbud.go.id
@kemdikbud_RI
Kemdikbud.RI
kemdikbud.ri
Kemdikbud.RI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) telah mengeluarkan kebijakan
Kampus Merdeka yang merupakan rangkaian
dari kebijakan sebelumya yakni Merdeka Belajar.
Ada empat hal penting yang digagas oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem
Makarim dalam kebijakan tersebut setelah
berdiskusi bersama para pemangku kepentingan
khususnya bidang pendidikan tinggi.
Keempat pokok kebijakan itu di antaranya
pembukaan program studi (prodi) baru, sistem
akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi
badan hukum, dan hak belajar tiga semester di
luar prodi. Majalah JENDELA edisi kali ini mengulas
pokok-pokok kebijakan Kampus merdeka itu
sebanyak 19 halaman pada rubrik Fokus dan 2
halaman infografis utama untuk mempermudah
pemahaman pembaca tentang kebijakan Kampus
Merdeka tersebut.
Pada rubrik Kajian, JENDELA menyuguhkan hasil
kajian tentang “Pengaruh Misi, Kurikulum, dan
Kepemimpinan di Perguruan Tinggi Terhadap
Perilaku Antiradikalisme Mahasiswa” yang redaksi
tulis ulang dalam bentuk tulisan populer agar lebih
mudah dipahami pembaca. Kajian tersebut ditulis
oleh Saifudidin Chalim dari Universitas Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur.
Redaksi juga menyajikan rubrik Kebudayaan yang
mengupas tentang dana abadi kebudayaan yang
akan diimplementasikan pada 2021 mendatang.
Selain itu ada juga rubrik Seputar Dunia Perfilman
berupa resensi film Semesta yang diproduksi oleh
Nicholas Saputra dan Mandy Maharimin.
Selanjutnya pada rubrik Resensi Buku kali ini
redaksi mengulas buku dengan judul “Serial
Revitalisasi SMK : 10 Langkah Revitalisasi SMK”
yang ditulis oleh Direktorat Pembinaan SMK
Kemendikbud. Buku ini membahas tentang
revitalisasi SMK yang ada di Indonesia dan 10
langkah revitalisasinya.
Tak lupa dalam upaya menumbuhkan rasa cinta dan
bangga terhadap Bahasa Indonesia, Redaksi tetap
hadirkan rubrik Bangga Berbahasa Indonesia
sebagai sajian penutup. Rubrik ini menyuguhkan
daftar kata-kata serapan bersama arti dan asal
kata serta negaranya serta lainnya.
Akhir kata, semoga artikel yang JENDELA sajikan
pada edisi kali ini dapat menambah pengetahuan
dan bermanfaat bagi pembaca. Selamat membaca!
Salam.
Redaksi
Salam Mas Mendikbud
KAMPUS MERDEKA yang merupakan rangkaian dari kebijakan Merdeka Belajar
adalah langkah perubahan sistem
pendidikan di Indonesia khususnya
pendidikan tinggi. Mengapa?
Karena empat pokok kebijakan
yang fundamental pada Kampus
Merdeka ini mendorong perubahan
paradigma pendidikan tinggi
agar lebih otonom dengan kultur
pembelajaran yang inovatif sesuai
dengan kebutuhan masing-masing
perguruan tinggi.
Empat pokok kebijakan itu meliputi
pembukaan program studi (prodi)
baru, sistem akreditasi perguruan
tinggi, dan mendorong sebanyak
mungkin Perguruan Tinggi Negeri
berstatus Badan Hukum (PTN BH),
serta hak belajar tiga semester di
luar prodi. Pokok-pokok kebijakan
itu menawarkan fleksibitas dan
kemudahan bagi perguruan tinggi,
sehingga dapat memacu diri lebih
baik hingga kelak bisa berada di
puncak kompetisi global.
4 Edisi XLIII/Mei 2020
SALAM MAS MENDIKBUD
“Perenang Andal”
Saya ingin menekankan pada kebijakan
bagian keempat, yaitu hak belajar tiga
semester di luar prodi bagi mahasiswa.
Kita ibaratkan mahasiswa ini adalah
perenang yang hanya diberikan satu
gaya renang dan berlatih hanya di
kolam renang yang relatif aman. Tidak
ada ombak, tidak ada arus, tidak ada
perubahan cuaca. Lalu ia terjun ke laut
lepas, bagaimana agar ia bisa bertahan?
Kita perlu mengubah ini.
Mahasiswa ini perlu diajarkan dan
dibekali dengan berbagai macam
gaya dan ilmu berenang. Dan jangan
hanya diajarkan di kolam renang,
karena kondisi laut terbuka sangat
bervariasi. Karenanya, mengapa kita
tidak sekali-kali melatih dia di laut
bebas, di mana banyak sekali variasi
tantangan yang perlu ia pelajari untuk
melatih kemampuan adaptifnya. Inilah
sebenarnya tujuan dari belajar tiga
semester di luar prodi, yaitu benar-
benar mempersiapkan mahasiswa kita
untuk “berenang” di “laut bebas”.
Kita tidak ingin mayoritas lulusan
perguruan tinggi kita akhirnya berkarir
di tempat yang berbeda dari ilmu yang
diperolehnya selama kuliah. Maka,
memberikan hak bagi mahasiswa belajar
tiga semester di luar prodi menjadi
kebijakan pemerintah saat ini yang wajib
diakomodasi oleh perguruan tinggi.
Kita ingin menciptakan dunia baru, di
mana lulusan S-1 perguruan tinggi kita
adalah hasil dari gotong royong seluruh
aspek dari masyarakat. Bukan hanya
perguruan tinggi
yang bertanggung
jawab atas pendidikan
mahasiswa kita, tetapi juga
dunia industri dan organisasi-
organisasi nirlaba harus berlomba
melakukan joint curriculum, internship,
dan joint recruitment.
Saya yakin, akan banyak kerja sama
baru antara perguruan tinggi yang
satu dengan perguruan tinggi yang lain,
tidak hanya di dalam, tetapi juga di luar
negeri. Akan banyak kerja sama antara
perguruan tinggi dengan perusahaan-
perusahaan besar berskala nasional
maupun internasional maupun dengan
organisasi nirlaba kelas dunia yang
punya misi sosial dan berbagai macam
program magang, untuk mendukung hak
bagi mahasiswa ini.
Mahasiswa merupakan satu dari
aset penting ibu pertiwi dalam upaya
mewujudkan cita-cita negeri ini yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sekat-sekat kebebasan proses
pembelajaran mahasiswa sudah saatnya
dilonggarkan agar mereka adaptif
dengan perubahan zaman baik dalam
hal akademik, kompetensi, kolaborasi
dengan masyarakat, dan lainnya.
Namun, mereka tetap harus menjunjung
tinggi nilai-nilai moral Pancasila yang
menjadi landasan utama kedaulatan
bangsa ini. Mari kita bergerak bersama
mewujudkan SDM Indonesia yang unggul.
Semoga ikhtiar ini dapat membuahkan
hasil yang bermanfaat untuk kita semua.
(*)
5Edisi XLIII/Mei 2020
SALAM MAS MENDIKBUD
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) meraih
apresiasi dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) karena berhasil
mempertahankan opini wajar tanpa
pengecualian (WTP) selama enam tahun
berturut-turut sejak 2013. Apresiasi
itu disampaikan oleh Anggota VI BPK,
Harry Azhar, usai menerima Laporan
Keuangan Unaudited Tahun Anggaran
2019 dari Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem
Makarim, di Gedung BPK, Jakarta,
Jumat (28/2/2020).
“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya
atas pencapaian tersebut, namun perlu
diingat bahwa tata kelola keuangan perlu
ditingkatkan setinggi-tingginya untuk
kemakmuran masyarakat,” kata Harry.
Sementara itu, Mendikbud Nadiem
mengharapkan masukan dan
rekomendasi BPK untuk perbaikan tata
kelola Kemendikbud yang lebih baik. “Ini
dalam rangka peningkatan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan
negara dan barang milik negara di
lingkungan Kemendikbud dan untuk
penyempurnaan laporan keuangan yang
telah diaudit,” tutup Mendikbud. (RYK)
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja
sama dengan Perkumpulan Seniman
Nasional Indonesia (PESONA)
menyelenggarakan pameran lukisan
pada tanggal 6 sampai 19 Maret 2020
di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.
Pameran dengan tema “Gelar Karya
Lukisan Indonesia” ini dibuka untuk
umum secara Cuma-cuma. Dengan tajuk
“Indonesian Art Gallery” masyarakat
disuguhkan karya lukisan dari 21 pelukis
di Jakarta dan daerah lainnya dengan
beragam tema, seperti objek alam, adat
istiadat, tradisi, kultur, serta kehidupan
sosial yang dituangkan di sebuah kan
