Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 1140 TAHUN 2017
TENTANGPENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 dan Pasal
21 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan
Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 124 Tahun 2015, Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara penyelenggara
prasarana perkeretaapian untuk melaksanakan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan kepada
PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melaksanakan
perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- 2 -
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4722);3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang
Pengalih Bentuk Perusahaan (Perum) Kereta Api menjadi
Perusahaan Perseroaan (Persero) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31);4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6022);5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya
Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
- 3 -
124 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 252);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 220 Tahun
2010 tentang Izin Usaha Penyelenggara Prasarana
Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero);10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 221 Tahun
2010 tentang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 219 Tahun
2010 tentang Pelaksana Penyelenggaraan Prasarana
Perkeretaapian Umum yang ada saat ini oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Menteri
Perhubungan Nomor H K .601/A .579/D JK A / 12 / 17 tanggal
28 Desember 2017 perihal Permohonan Penugasan
Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) Tahun Anggaran 2018.
MEMUTUSKAN :Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA
(PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN PERAWATAN DAN
PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.
- 4 -
PERTAMA
KEDUA
: Memberikan Penugasan untuk melaksanakan Perawatan
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
Tahun Anggaran 2018 kepada :
a. Nama Perusahaan
b. Akta Pendirian
c. Alamat Perusahaan
d. NPWP
: PT Kereta Api Indonesia (Persero)
: Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999,
Notaris Imas Fatimah, SH di Jakarta yang telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia C-
1717HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999 dan Akta
terakhirnya sebagaimana diubah
dengan Akta terakhirnya
sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari
2016, dibuat dihadapan Surjadi
Jasin, SH., Notaris di Bandung,
yang laporannya telah dicatat
dalam database SistemAdministrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana suratnya Nmor AHU-
AH. 01.03 .0011295 tanggal1 Februari 2016.
: Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Jawa Barat
: 01 .000.016.4 .051.000e. Nama Direktur Utama : EDI SUKMORO
Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, meliputi seluruh kegiatan yang masuk
ke dalam Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
- 5 -
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
Pembiayaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA, akan ditanggung oleh Pemerintah dan
diatur tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA, PT Kereta Api Indonesia
(Persero) berkewajiban :
a. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perkeretaapian dan perundang-undangan lainnya yang
terkait;b. merawat dan mengoperasikan prasarana perkeretaapian
milik Negara sesuai standar dan tata cara yang telah
ditetapkan;
c. melaporkan kegiatan Perawatan dan Pengoperasian
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara yang ada saat ini
secara Triwulanan dan Tahunan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian;
d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
anggaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
Perkeretaapian paling lambat 1 (satu) bulan setelah
dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk
melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2018 dimulai
sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
Pelaksanaan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2018
dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan
Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- 6 -
KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian bersama unit kerja terkait melakukan evaluasi, pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2018.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 Desember 2017
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Menteri Keuangan;2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;5. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
NIP. 19651022 199203 1 001