Upload
dangduong
View
224
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARAREPUBLIK INDONESIA
iRENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
SALINANKEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK-161/MBU/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR KEP-17/MBU/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARAPERIODE 2010-2014
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARAREPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-17/MBU/2010 telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Periode 2010–2014;
b. bahwa dalam rangka mempertajam dan meningkatkan akuntabilitas Rencana Strategis Kementerian BUMN Periode 2010–2014, perlu melakukan beberapa perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Periode 2010–2014;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
ii RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARAREPUBLIK INDONESIA
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010–2014;
10. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
iiiRENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARAREPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA
MILIK NEGARA NOMOR KEP-17/MBU/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERIODE 2010–2014.
PERTAMA : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kementerian BUMN periode 2010–2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran serta Penetapan Kinerja di lingkungan Kementerian BUMN wajib mengacu pada Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.
KETIGA : a. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dilakukan perubahan kembali apabila diperlukan;
b. Perubahan Rencana Strategis ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Kementerian BUMN.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Menteri Keuangan; 7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi; 9. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
iv RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARAREPUBLIK INDONESIA
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 09 April 2012
Salinan sesuai dengan aslinyaPlt. Kepala Biro Hukum,
HAMBRANIP 19681010 199603 1 001
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,
TTD
DAHLAN ISKAN
vRENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Salinan Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia iDaftar Isi vDaftar Gambar viDaftar Tabel vii
Bab IPendahuluan 1A. Kondisi Umum 1B. Potensi dan Permasalahan 18
Bab IIVisi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 31A. Visi 32B. Misi 32C. Tujuan 32D. Sasaran Strategis 33
Bab IIIArah Kebijakan Dan Strategi 35A. Arah Kebijakan Nasional 35B. Arah Kebijakan Kementerian BUMN 38C. Program dan Kegiatan Utama 41
Bab IVPenutup 43
Lampiran ITarget Pembangunan untuk Tahun 2012–2014 45
Lampiran IIKebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2012–2014 69
daftar isi
vi RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Daftar Gambar
Gambar 1. Posisi Keberadaan BUMN Dikaitkan Dengan Landasan HukumPengelolaan Serta Landasan Operasional Pembinaan BUMN
Gambar 2. Peta Strategi Kementerian BUMN
viiRENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Daftar Tabel
Tabel 1 Perkembangan Jumlah BUMN dan Kepemilikan Negara Minoritas Pada Badan Usaha Tahun 2005–2011
Tabel 2 Perkembangan Kinerja BUMN Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 3 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perkebunan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 4 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kehutanan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 5 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perikanan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 6 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pertanian Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 7 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pupuk Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 8 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Lainnya Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 9 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pertambangan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 10 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Semen Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 11 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Baja dan Konstruksi Baja Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 12 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Dok dan Perkapalan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 13 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Energi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 14 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Berbasis Teknologi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 15 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Pertahanan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 16 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Telekomunikasi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 17 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Aneka Industri Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 18 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kertas Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 19 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Percetakan dan Penerbitan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
viii RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Tabel 20 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Farmasi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 21 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Sandang Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 22 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Angkutan Darat Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 23 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Konstruksi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 24 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Penunjang Konstruksi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 25 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Konsultan Konstruksi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 26 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kawasan Industri Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 27 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pelayaran Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 28 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Penerbangan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 29 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kebandarudaraan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 30 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pelabuhan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 31 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Logistik Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 32 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pengerukan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 33 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Asuransi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 34 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perbankan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 35 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Pembiayaan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 36 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pariwisata Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 37 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perdagangan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 38 Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Penilai Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
1RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
PENDAHULUAN
A. KONDISI UMUM
Dasar keberadaan Badan Usaha Milik (BUMN) adalah Pasal 33 ayat 2 Undang-
Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang
produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh Negara”. Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, Negara
melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral
yang merupakan kewenangan Menteri Teknis dan kepemilikan Negara pada unit-
unit usaha milik negara yang menjadi kewenangan Menteri Negara BUMN. Sebagai
turunan dari UUD Tahun 1945 tersebut, kebijakan pembinaan BUMN dituangkan
dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara. Selain itu, dalam pengelolaan usahanya, BUMN juga tunduk pada UU Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, protokol pasar modal (paket UU Pasar
Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia), paket UU Keuangan Negara dan Paket UU Pemeriksaan dan Pengawasan.
Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan BUMN, terdapat pembagian kewenangan
antara Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN. Kewenangan Menteri Keuangan
dalam kedudukannya sebagai pengelola kekayaan Negara terkait dengan urusan
permodalan/kepemilikan. Sedangkan kewenangan Menteri BUMN terkait dengan
urusan operasional/manajerial yang dalam hal ini dilakukan dalam kedudukannya
selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Persero dan selaku pemilik
modal pada Perusahaan Umum (Perum), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor: 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan
Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum)
dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Secara skema, posisi keberadaan BUMN, dikaitkan dengan landasan hukum
pengelolaan, serta landasan operasional pembinaan BUMN tahun 2010–2014 terlihat
pada Gambar 1.
1
2 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maksud dan
tujuan pendirian BUMN adalah untuk:
1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. mengejar keuntungan;
3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang
banyak;
4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh
sektor swasta dan koperasi;
5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan
ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
UUD 1945PASAL 33
Visi dan Misi Presiden
Prioritas Pembangunan Nasional
KESEJAHTERAANRAKYAT
BUMNUU NO.19 THN 2003
RENCANA STRATEGISKEMENTERIAN BUMN:
• Visi dan Misi• Tujuan dan Sasaran
• Arah Kebijakan dan Strategi• Program dan Kegiatan
Peraturan dan MekanismePembinaan BUMN
• Kinerja BUMN• Peran BUMN dalam Pembangunan Nasional
LANDASAN OPERASIONAL1. UU BUMN (UU 19 Thn 2003)2. UU PT (UU 40 Thn 2007)3. Paket UU Keuangan Negara4. UU Pasar Modal (UU 8 Thn 19955. UU Pemeriksaan & Pengawasan6. Regulasi Sektoral7. PP 41 Thn 2003
TUJUAN BUMN (Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003)1. Perekonomian Nasional dan Penerimaan Negara2. Mengejar Keuntungan3. Menyelenggarakan Kemanfaatan Umum4. Keperintisan Usaha5. Pengembangan UMKM
Gambar 1. Posisi Keberadaan BUMN dikaitkan dengan Landasan Hukum Pengelolaan,
serta Landasan Operasional Pembinaan BUMN
3RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Sampai dengan Januari 2012, terdapat 141 BUMN yang terdiri dari 14 BUMN
berbentuk Perum, 109 BUMN berbentuk Persero, dan 18 BUMN yang merupakan
Persero Terbuka. Selain itu, Negara juga mempunyai kepemilikan saham minoritas
pada 15 badan usaha. Adapun perkembangan jumlah BUMN dan kepemilikan Negara
minoritas tahun 2005–2011 sebagaimana tersebut pada Tabel 1.
Secara agregat, kinerja BUMN tahun 2005–2010 adalah sebagaimana Tabel 2.
Secara garis besar, kinerja BUMN sampai dengan tahun 2010 per sektor usaha
dijelaskan sebagai berikut:
(1) Sektor Usaha Perkebunan
BUMN Sektor Perkebunan terdiri dari 14 PT Perkebunan Nusantara (PTPN I s.d. XIV)
dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha
Perkebunan tahun 2005–2010 dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 1Perkembangan Jumlah BUMN dan Kepemilikan Negara Minoritas pada Badan Usaha Tahun 2005–2011
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Perum 13 13 14 14 14 14 14
Persero 114 114 111 113 112 111 109
Persero Tbk 12 12 14 14 15 17 18
Total 139 139 139 141 141 142 141
Minoritas 21 21 21 21 19 15 15
Tabel 2Perkembangan Kinerja BUMN Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 1,300,078 1,451,557 1,743,017 1,970,890 2,241,388 2,505,463
Total Ekuitas 366,094 413,479 472,649 502,114 565,811 601,798
Total Penjualan 643,971 732,399 825,997 1,085,903 950,975 1,077,709
Total Laba Bersih 26,845 51,352 55,779 53,254 87,198 101,233
Tabel 3Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perkebunan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 21,686 23,910 29,067 34,646 37,673 43,965
Total Ekuitas 7,289 7,682 9,991 11,584 13,162 15,804
Total Penjualan 20,709 21,393 27,956 33,274 33,085 40,563
Total Laba Bersih 1,237 997 2,477 2,933 2,012 3,328
4 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
(2) Sektor Usaha Kehutanan
BUMN Sektor Kehutanan terdiri atas 6 (enam) BUMN yaitu PT Inhutani I s.d. V dan
Perum Perhutani. Secara agregat, kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Kehutanan
tahun 2005–2010 terlihat dalam Tabel 4.
(3) Sektor Usaha Perikanan
Terdapat 2 (dua) BUMN yang bergerak di sektor usaha perikanan yaitu Perum
Prasarana Perikanan Samudra (PPS) dan PT Perikanan Nusantara. Secara agregat,
pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Perikanan terlihat sebagaimana
dalam Tabel 5.
(4) Sektor Usaha Pertanian
Terdapat 2 (dua) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Pertanian yaitu PT Pertani dan
PT Sang Hyang Seri. Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor
Usaha Pertanian terlihat sebagaimana dalam Tabel 6.
Tabel 4Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kehutanan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 2,652.40 2,746.19 2,712.45 2,681.09 2,611.68 2,979.38
Total Ekuitas 2,054.60 2,055.38 1,934.81 1,904.73 1,765.05 2,077.91
Total Penjualan 1,587.49 1,814.03 2,352.60 2,603.84 2,685.55 3,040.67
Total Laba Bersih 41.10 45.04 37.49 118.13 171.29 287.76
Tabel 5Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perikanan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 102 148 197 197 206 203
Total Ekuitas 83 (77) (16) (26) (20) (31)
Total Penjualan 72 103 98 123 158 187
Total Laba Bersih (1) (16) (12) (2) 0 4
Tabel 6Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pertanian Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 467 661 979 1,828 1,704 3,070
Total Ekuitas 100 201 215 240 281 343
Total Penjualan 1,276 1,316 1,708 2,711 3,501 5,063
Total Laba Bersih (1) 2 (4) 30 46 67
5RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
(5) Sektor Usaha Pupuk
BUMN Sektor Usaha Pupuk terdiri dari 2 (dua) BUMN Pupuk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja
dan PT Asean Aceh Fertilizer (AAF). PT Pupuk Sriwidjaja merupakan BUMN holding
dari beberapa perusahaan pupuk sedangkan AAF sedang dalam proses likuidasi
sehingga tidak beroperasi. Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN
Sektor Usaha Pupuk terlihat sebagaimana dalam Tabel 7.
(6) Sektor Usaha Jasa Lainnya
Terdapat 3 (tiga) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Jasa Lainnya yaitu Perum
Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Secara
agregat, pokok-pokok kinerja keuangan dari tahun 2005–2010 BUMN Sektor Usaha
Percetakan dan Penerbitan terlihat sebagaimana dalam Tabel 8.
Tabel 7Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pupuk Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 19,873 20,561 22,789 31,035 34,417 33,622
Total Ekuitas 8,222 8,781 10,357 11,977 14,197 15,643
Total Penjualan 15,689 15,471 22,219 36,037 34,210 32,676
Total Laba Bersih 849 863 1,585 2,113 2,558 2,108
Tabel 8Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Lainnya Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 1,357.31 1,624.04 1,237.32 2,880.27 3,926.92 7,557.32
Total Ekuitas 1,073.07 1,156.76 1,096.19 2,651.76 3,791.40 3,644.41
Total Penjualan 904.67 636.92 481.54 599.14 681.58 6,823.23
Total Laba Bersih 397.67 242.09 100.41 135.25 192.25 354.92
(7) Sektor Usaha Pertambangan
BUMN Sektor Usaha Pertambangan terdiri dari 4 (empat) BUMN Sektor Usaha
Pertambangan yaitu PT Aneka Tambang, PT Pertamina, PT Sarana Karya, dan
PT Timah. Secara agregat, kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Pertambangan
tahun 2005–2010 dapat dilihat pada Tabel 9.
6 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Tabel 9Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pertambangan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 191,621 213,123 281,681 297,499 317,201 284,727
Total Ekuitas 77,834 100,403 123,206 145,240 153,730 117,856
Total Penjualan 322,615 365,297 406,439 570,539 387,948 455,102
Total Laba Bersih 8,778 22,921 23,785 22,315 17,119 19,403
Tabel 11Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Baja dan Konstruksi Baja Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 11,067.08 10,633.93 11,538.82 15,822.85 13,291.50 18,227.03
Total Ekuitas 5,141.88 4,763.02 5,086.70 5,435.45 5,789.87 9,256.81
Total Penjualan 11,854.82 12,318.71 15,090.16 21,065.90 17,371.88 15,497.10
Total Laba (Rugi) Bersih 276.83 (151.40) 286.33 443.27 482.62 1,055.07
(8) Sektor Semen
BUMN Sektor Usaha Semen terdiri dari 3 (tiga) BUMN Sektor Usaha Semen yaitu
PT Semen Baturaja, PT Semen Gresik, dan PT Semen Kupang. Secara agregat, kinerja
keuangan BUMN Sektor Usaha Semen dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Semen Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 7,909 8,124 9,132 11,350 13,653 16,969
Total Ekuitas 4,607 5,652 6,799 8,365 10,568 12,452
Total Penjualan 7,974 9,253 10,189 13,004 15,205 15,233
Total Laba Bersih 1,021 1,322 1,809 2,660 3,505 3,828
Catatan: Laporan Keuangan PT Semen Kupang hanya tahun 2010.
(9) Sektor Usaha Baja dan Konstruksi Baja
BUMN Sektor Usaha Baja dan Industri Baja terdiri dari 3 (tiga) BUMN yaitu PT Krakatau
Steel, PT Barata Indonesia, dan PT Boma Bisma Indra. Secara agregat, kinerja BUMN
Sektor Usaha Baja dan Konstruksi Baja dari tahun 2005-2010 terlihat dalam Tabel 11.
7RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Tabel 12Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Dok dan Perkapalan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 990.19 3,942.04 4,510.57 4,726.63 4,582.62 5,008.42
Total Ekuitas (1,876.96) (738.76) (1,246.87) (1,299.33) (1,312.19) (1,426.47)
Total Penjualan 1,544.77 1,526.88 1,653.34 1,940.97 1,463.27 1,348.43
Total (Rugi) Bersih (64.63) (164.83) (497.90) (53.77) (101.70) (167.86)
(10) Sektor Usaha Dok dan Perkapalan
Terdapat 4 (empat) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Dok dan Perkapalan yaitu
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS),
PT Industri Kapal Indonesia, dan PT PAL Indonesia. Secara agregat, perkembangan
kinerja BUMN Sektor Usaha Dok dan Perkapalan tahun 2005–2010 terlihat dalam
Tabel 12.
(11) Sektor Usaha Energi
BUMN Sektor Usaha Energi terdiri dari 4 (empat) perusahaan yaitu PT Energy
Management Indonesia (EMI), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN), PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA). Secara agregat, kinerja
keuangan BUMN Sektor Usaha Energi adalah sebagaimana Tabel 13.
Tabel 13Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Energi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 236,274.75 266,162.04 297,932.76 322,403.81 370,492.59 410,412.72
Total Ekuitas 146,018.34 147,724.41 145,169.21 138,102.01 158,640.07 169,831.42
Total Penjualan 84,992.99 114,920.85 126,997.26 184,234.74 172,214.91 130,681.74
Total Laba (Rugi) Bersih (3,589.28) 451.79 (3,752.22) (9,964.22) 19,309.42 18,335.83
(12) Sektor Usaha Industri Berbasis Teknologi
Terdapat 5 (lima) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Industri Berbasis Teknologi
yaitu PT Batan Teknologi, PT Dirgantara Indonesia, PT Industri Kereta Api, PT Industri
Telekomunikasi Indonesia (INTI), dan PT LEN Industri. Secara agregat, kinerja
keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Berbasis Teknologi tahun 2005–2010 adalah
sebagaimana Tabel 14.
8 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Tabel 14Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Berbasis Teknologi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 4,083.97 4,026.45 3,826.64 3,902.74 3,812.35 4,902.31
Total Ekuitas 604.10 668.43 806.93 659.78 270.67 281.57
Total Penjualan 1,769.47 2,168.34 2,125.13 2,069.56 3,821.60 2.719.15
Total Laba (Rugi) Bersih (2.64) 64.31 1.36 (78.88) (109.47) (63.63)
(13) Sektor Usaha Industri Pertahanan
BUMN Sektor Usaha Industri Pertahanan terdiri dari 2 (dua) perusahaan yaitu
PT Dahana dan PT Pindad. Secara agregat, kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha
Industri Pertahanan tahun 2005–2010 adalah sebagaimana Tabel 15.
(14) Sektor Usaha Telekomunikasi
BUMN yang bergerak di sektor usaha telekomunikasi terdiri dari 3 (tiga) BUMN yaitu
Perum Produksi Film Negara (PFN), PT Telekomunikasi Indonesia, dan Perum LKBN
Antara. Secara agregat, kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Telekomunikasi tahun
2005–2010 sebagaimana Tabel 16.
Tabel 15Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Pertahanan Tahun 2005–2010(Rp Milyar)
Tabel 16Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Telekomunikasi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 848.53 873.54 975.35 1,400.11 1,523.23 1,728.84
Total Ekuitas 276.51 298.85 329.91 390.34 504.34 581.70
Total Penjualan 627.66 712.78 811.80 1,031.63 1,631.57 1,596.11
Total Laba Bersih 40.54 29.13 37.00 60.87 120.67 93.67
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 62,204 75,168 82,091 91,355 97,925 99,861
Total Ekuitas 23,324 28,097 33,774 34,340 38,600 44,467
Total Penjualan 41,812 51,298 59,446 64,274 67,814 68,765
Total Laba Bersih 7,991 11,003 12,854 10,674 11,344 11,544
9RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 737.23 705.31 545.65 513.94 537.67 578.22
Total Ekuitas 193.20 130.96 180.84 88.73 84.36 25.26
Total Penjualan 442.05 372.87 286.96 217.57 298.59 279.28
Total Laba (Rugi) Bersih (44.64) (69.68) (37.11) (77.90) 6.34 (64.75)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 1,587.79 1,467.17 1,744.26 1,630.20 1,602.58 1,516.37
Total Ekuitas (213.63) (413.89) (192.46) (403.94) (613.55) (771.81)
Total Penjualan 761.60 318.38 912.07 908.52 812.48 346.23
Total Laba (Rugi) Bersih (147.93) (249.70) (175.93) (197.69) (209.61) (149.51)
(16) Sektor Usaha Kertas
Terdapat 2 (dua) BUMN yang bergerak di bidang Industri Kertas yaitu PTY Kertas
Kraft Aceh dan PT Kertas Leces. Secara agregat pokok-pokok kinerja keuangan
BUMN Sektor Usaha Kertas tahun 2005–2010 terlihat sebagaimana dalam Tabel 18.
(15) Sektor Usaha Aneka Industri
BUMN Sektor Aneka Industri meliputi 3 (tiga) BUMN yaitu PT Garam, PT PT Industri
Gelas (IGLAS), dan PT Industri Soda Indonesia (ISI). Gambaran umum kinerja BUMN
Aneka Industri 2005–2010 terlihat pada Tabel 17.
Tabel 17Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Aneka Industri Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 18Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kertas Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
(17) Sektor Usaha Percetakan dan Penerbitan
BUMN Sektor Usaha Percetakan dan Penerbitan terdiri dari 4 (empat) BUMN yaitu
Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI), Perum Percetakan Uang RI (Peruri),
PT Balai Pustaka, dan PT Pradnya Paramita. Secara agregat, pokok-pokok kinerja
keuangan dari tahun 2005 sampai dengan 2010 BUMN Sektor Usaha Percetakan dan
Penerbitan terlihat sebagaimana dalam Tabel 19.
10 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
(18) Sektor Usaha Industri Farmasi
BUMN Sektor Usaha Farmasi meliputi 3 (tiga) BUMN yang 2 (dua) di antaranya
berbentuk Persero Terbuka yang bergerak di bidang farmasi dan obat-obatan
(PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk) serta 1 (satu) BUMN yang bergerak di
bidang produk biologi yang sahamnya dimiliki 100% oleh Negara RI (PT Bio Farma).
Secara agregat, kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Farmasi tahun 2005–2010
adalah sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 20.
(19) Sektor Usaha Industri Sandang
Terdapat 2 (dua) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Industri Sandang) yaitu
PT Industri Sandang Nusantara (ISN) dan PT Cambrics Primissima. Pokok-pokok kinerja
BUMN Sektor Usaha Industri Sandang tahun 2005–2010 terlihat pada Tabel 21.
Tabel 20Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Farmasi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 2,240.05 2,548.07 3,147.97 3,342.45 3,545.96 3,962.22
Total Ekuitas 1,556.99 1,665.88 1,828.23 2,017.96 2,289.36 2,644.85
Total Penjualan 2,934.17 3,832.05 4,384.24 4,989.10 5,162.11 5,442.01
Total Laba Bersih 117.77 145.21 180.03 198.81 282.31 396.94
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 300.60 256.73 232.66 360.29 324.21 318.31
Total Ekuitas (48.64) (95.15) (133.58) (43.56) (160.63) (319.71)
Total Penjualan 250.32 261.51 270.70 223.65 161.27 185.79
Total Laba (Rugi) Bersih (31.23) (45.11) (34.91) (80.31) (111.83) (159.08)
Tabel 21Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Industri Sandang Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 19Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Percetakan dan Penerbitan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 1,377 1,664 2,118 2,192 2,116 2,832
Total Ekuitas 561 656 809 912 985 1,144
Total Penjualan 1,057 1,399 1,570 1,638 1,827 2,027
Total Laba Bersih 37 126 223 173 173 216
11RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
(21) Sektor Usaha Konstruksi
BUMN Sektor Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari 8 BUMN yang 3 (tiga) di antaranya
adalah BUMN Terbuka yaitu PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan
Perumahan, Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS), PT Istaka Karya,
PT Hutama, PT Nindya Karya, dan PT Brantas Abipraya. Secara agregat, pokok-pokok
kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Konstruksi sebagaimana Tabel 23.
(20) Sektor Usaha Angkutan Darat
Terdapat 3 (tiga) BUMN Sektor Usaha Angkutan Darat, yaitu PT Kereta Api Indonesia,
Perum DAMRI, dan Perum PPD. Pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha
Angkutan Darat tahun 2005–2010 dapat dilihat dalam Tabel 22.
Tabel 23Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Konstruksi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 22Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Angkutan Darat Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 10,029.91 11,498.97 15,194.44 18,881.24 22,068.94 24,150.41
Total Ekuitas 1,671.26 1,771.59 2,790.23 3,162.19 3,976.28 5,264.39
Total Penjualan 10,978.94 13,357.76 16,899.08 22,046.71 25,010.53 21,666.97
Total Laba Bersih 244.42 263.32 301.27 458.68 716.94 853.92
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 4,529.11 5,883.33 6,943.17 6,250.93 6,098.22 6,138.85
Total Ekuitas 3,066.22 3,219.36 3,751.41 3,580.31 3,921.81 4,020.78
Total Penjualan 2,985.07 3,963.12 3,857.39 4,934.15 5,359.76 5,873.64
Total Laba (Rugi) Bersih (19.84) (15.60) 10.72 (96.40) 197.19 219.86
(22) Sektor Usaha Penunjang Konstruksi
BUMN Sektor Usaha Penunjang Konstruksi terdiri dari 2 BUMN yaitu PT Amarta Karya
dan PT Jasa Marga. Secara agregat, kinerja BUMN Sektor Usaha Penunjang Konstruksi
tahun 2005–2010 terlihat dalam Tabel 24.
12 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
(23) Sektor Usaha Konsultan Konstruksi
BUMN Sektor Usaha Konsultan Konstruksi terdiri dari 5 BUMN yaitu PT Bina Karya,
PT Indah Karya, PT Indra Karya, PT Virama Karya, PT Yodya Karya. Secara agregat,
kinerja BUMN Sektor Usaha Konsultan Konstruksi tahun 2005–2010 sebagaimana
terlihat dalam Tabel 25.
(24) Sektor Usaha Kawasan Industri
BUMN Kawasan Industri terdiri dari 5 (lima) BUMN Kawasan Industri yaitu PT Kawasan
Berikat Nusantara (KBN), PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), PT Kawasan Industri
Medan (KIM), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT Pengembangan Daerah
Industri (PDI) Pulau Batam. Gambaran umum kinerja agregat BUMN Sektor Usaha
Kawasan Industri tahun 2005–2010, terlihat pada Tabel 26.
Tabel 25Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Konsultan Konstruksi Tahun 2005–2010(Rp Milyar)
Tabel 26Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kawasan Industri Tahun 2005–2010(Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 175 184 221 242 258 272
Total Ekuitas 37 32 35 34 44 53
Total Penjualan 190 230 311 312 343 308
Total Laba Bersih 1 1 2 1 10 9
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 595.90 638.60 697.12 702.67 781.07 1,056.93
Total Ekuitas 479.83 501.60 528.04 565.53 625.11 853.95
Total Penjualan 213.84 273.44 348.42 342.61 334.48 382.76
Total Laba Bersih 25.80 42.14 38.27 49.12 66.31 70.81
Tabel 24Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Penunjang Konstruksi Tahun 2005–2010(Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 9,823 10,334 13,928 14,710 16,288 19,069
Total Ekuitas 1,999 2,393 5,976 6,573 7,186 7,746
Total Penjualan 2,012 2,363 2,707 3,420 3,867 4,573
Total Laba Bersih 307 454 272 708 994 1,197
13RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
(25) Sektor Usaha Pelayaran
BUMN Sektor Usaha Pelayaran terdiri dari 4 (empat) BUMN yaitu PT Pelayaran
Nasional Indonesia (PELNI), PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), PT
Djakarta Lloyd, dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna. Pada Agustus 2011, PTPelayaran
Bahtera Adhiguna diakuisisi oleh PT PLN sehingga bukan berstatus sebagai BUMN
lagi. Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Pelayaran
tahun 2005–2010 dapat dilihat dalam Tabel 27.
(26) Sektor Usaha Penerbangan
BUMN Sektor Usaha Pelayaran terdiri dari 2 (dua) BUMN yaitu PT Garuda Indonesia
Airways (GIA) dan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Secara agregat, pokok-
pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Penerbangan tahun 2005–2010 dapat
dilihat dalam Tabel 28.
Tabel 27Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pelayaran Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 28Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Penerbangan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 7.479 7.595 7.569 8.749 8.746 7.497
Total Ekuitas 5.852 5.782 5.510 6.370 6.484 6.422
Total Penjualan 2.437 3.022 3.188 3.885 3.353 2.942
Total Laba Bersih (81) (130) (274) (151) (83) (125)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 10,083 10,656 12,961 16,216 15,807 15,573
Total Ekuitas (4,694) (3,738) (2,468) (476) 1,619 1,439
Total Penjualan 14,038 13,887 15,940 21,684 19,713 21,318
Total Laba Bersih (871) 427 (6) 334 1,035 412
(27) Sektor Usaha Kebandarudaraan
BUMN Sektor Usaha Kebandarudaraan terdiri dari 2 (dua) BUMN yaitu PT Angkasa
Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II). Secara agregat, pokok-pokok kinerja
keuangan BUMN Sektor Usaha Kebandarudaraan tahun 2005–2010 dapat dilihat
dalam Tabel 29.
14 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
(28) Sektor Usaha Pelabuhan
BUMN Sektor Pelabuhan terdiri dari 4 (empat) BUMN yaitu PT Pelabuhan Indonesia I,
II, III, dan IV. Secara agregat, perkembangan kinerja BUMN Sektor Usaha Pelabuhan
sebagaimana terlihat dalam Tabel 30.
(29) Sektor Usaha Logistik
Terdapat 4 (empat) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Logistik yaitu Perum
BULOG, PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), PT Pos Indonesia, PT Varuna Tirta Prakasya
(VTP). Pada tahun Secara agregat, kinerja BUMN Sektor Usaha Logistik sebagaimana
terlihat dalam Tabel 31.
Tabel 29Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kebandarudaraan Tahun 2005–2010(Rp Milyar)
Tabel 30Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pelabuhan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 31Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Logistik Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 10,116.33 10,687.90 13,816.42 15,484.07 16,856.46 18,346.55
Total Ekuitas 9,378.21 9,952.61 12,871.08 14,363.71 15,419.64 14,658.15
Total Penjualan 2,925.22 3,180.34 3,607.16 4,137.93 4,800.73 5,340.50
Total Laba Bersih 752.69 720.89 825.55 1,221.05 1,404.01 1,479.32
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 9.497 10.243 11.829 13.585 14.739 16.308
Total Ekuitas 6.778 7.654 8.779 10.070 10.989 12.322
Total Penjualan 4.204 4.539 5.240 6.260 6.673 7.750
Total Laba Bersih 1.216 1.034 1.585 1.889 1.814 2.206
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 17,642 16,060 20,072 21,760 19,795 19,709
Total Ekuitas 6,596 5,954 5,873 5,736 4,391 5,347
Total Penjualan 10,288 10,087 12,757 20,299 21,577 23,915
Total Laba Bersih (521) (634) (362) 36 (575) 962
15RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
(30) Sektor Usaha Pengerukan
Terdapat 1 (satu) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Pengerukan yaitu
PT Pengerukan Indonesia (Rukindo). Kinerja BUMN Sektor Usaha Pengerukan
sebagaimana terlihat dalam Tabel 32.
(31) Sektor Usaha Asuransi
Terdapat 10 (sepuluh) BUMN yang bergerak di sektor usaha asuransi yaitu PT Asuransi
ABRI (Asabri), PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI), PT Asuransi Jasa Indonesia
(JASINDO), PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Kesehatan
Indonesia (ASKES), PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (JAMSOSTEK),
PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI), PT Taspen, dan PT Asuransi Kredit Indonesia
(ASKRINDO). Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha
Asuransi dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 33.
(32) Sektor Usaha Perbankan
Sampai dengan tahun 2008, terdapat 5 Bank Persero (Bank BUMN) yaitu Bank Mandiri,
Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara dan Bank
Ekspor Indonesia. Namun pada tahun 2009, Bank Ekspor Indonesia berubah bentuk
badan hukumnya menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berdasarkan UU
Nomor 2 Tahun 2009, sehingga per akhir Desember 2011 terdapat 4 bank BUMN yang
seluruhnya telah listed. Adapun kinerja Bank BUMN tahun 2005 - 2010 pada umumnya
meningkat yang antara lain disebabkan Bank BUMN telah berhasil dalam melakukan
restrukturisasi, baik yang bersifat operasional maupun restrukturisasi finansial.
Peningkatan kinerja tersebut antara lain tercermin dari semakin meningkatkannya
pencapaian pendapatan dan laba bersih Perseroan. Gambaran mengenai data
keuangan pokok BUMN Perbankan tersaji dalam Tabel 34.
Tabel 32Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pengerukan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 33Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Asuransi Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 406 395 414 407 485 515
Total Ekuitas 219 165 146 161 286 290
Total Penjualan 123 97 127 134 209 183
Total Laba Bersih (52) (54) (19) 1 39 11
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 69,561.96 86,219.34 105,450.02 133,828.03 176,135.18 218,248.13
Total Ekuitas 6,690.29 9,719.30 12,026.61 12,327.44 19,945.03 26,325.37
Total Penjualan 15,815.55 21,341.42 25,212.02 33,021.12 41,763.75 49,820.57
Total Laba Bersih 1,728.02 2,318.96 2,606.97 3,291.74 5,505.52 5,590.55
16 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Tabel 34Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perbankan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 563,054 624,234 753,147 862,440 997,508 1,171,026
Total Ekuitas 49,944 59,774 72,854 74,645 86,903 117,783
Total Penjualan 61,603 73,889 76,830 89,110 106,605 126,819
Total Laba Bersih 6,263 8,969 10,763 13,166 17,438 25,708
(33) Sektor Usaha Jasa Pembiayaan
Terdapat 6 (enam) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Jasa Pembiayaan yaitu
Perum Pegadaian, PT Danareksa, PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), PT PANN Multi
Finance, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Jaminan Kredit Indonesia
(JAMKRINDO). Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha
Jasa Pembiayaan dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 35.
(34) Sektor Usaha Pariwisata
BUMN Sektor Usaha Pariwisata terdiri dari 3 (tiga) BUMN yaitu PT Bali Tourism &
Development Corporation (BTDC), PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dan PT TWC
Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Secara agregat, pokok-pokok kinerja
keuangan BUMN Sektor Usaha Pariwisata tahun 2005-2010 dapat dilihat dalam Tabel
36.
Tabel 35Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Pembiayaan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 36Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Pariwisata Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 10,923.51 12,465.46 16,091.91 19,686.55 26,430.09 32,934.26
Total Ekuitas 595.93 1,122.15 2,260.69 2,934.64 4,038.55 3,692.57
Total Penjualan 2,016.54 2,757.54 3,357.75 3,978.41 5,327.39 7,275.17
Total Laba Bersih 143.59 558.14 681.97 880.68 1,057.91 1,736.13
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 528 519 574 618 1,213 1,676
Total Ekuitas 332 303 339 380 980 1,043
Total Penjualan 274 255 304 381 443 478
Total Laba Bersih 32 (15) 50 54 67 79
17RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
(35) Sektor Usaha Perdagangan
Terdapat 3 (tiga) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Perdagangan yaitu
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PP Berdikari, dan PT Sarinah. Secara
agregat, kinerja BUMN Sektor Usaha Perdagangan sebagaimana terlihat dalam Tabel
37.
(36) Sektor Usaha Jasa Penilai
Terdapat 4 (empat) BUMN yang bergerak di Sektor Usaha Jasa Penilai yaitu PT Biro
Klasifikasi Indonesia (BKI), PT Sucofindo, PT Survai Udara Penas, dan PT Surveyor
Indonesia. Secara agregat, pokok-pokok kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa
Penilai tahun 2005–2010 sebagaimana Tabel 38.
Tabel 37Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perdagangan Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Tabel 38Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Penilai Tahun 2005–2010 (Rp Milyar)
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 1,138 1,331 1,472 1,388 1,448 1,924
Total Ekuitas (284) (283) (249) (220) (190) (154)
Total Penjualan 1,206 1,324 1,753 1,902 1,798 3,071
Total Laba Bersih 1 3 38 31 30 63
Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Aset 937.03 979.01 1,099.82 1,183.61 1,320.71 1,400.00
Total Ekuitas 621.97 649.19 711.21 740.47 828.00 925.45
Total Penjualan 1,093.64 1,273.46 1,617.07 1,750.90 1,843.56 1,959.33
Total Laba Bersih 52.65 47.01 82.37 57.44 103.40 117.61
18 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN
1. Potensi Kementerian BUMN Potensi Kementerian BUMN secara umum terdiri dari beberapa hal, yaitu: (1)
Sumber Daya Manusia, (2) Sarana dan Prasarana, (3) Tata Laksana Kerja, dan (4)
Anggaran.
a. Sumber Daya Manusia Jumlah SDM Kementerian BUMN sebanyak 326 orang yang sebagian besar
berasal dari Kementerian Keuangan. Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor PER-05/MBU/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
BUMN, jumlah jabatan Kementerian BUMN sebagai berikut:
• JabatanStrukturalEselonI:11Jabatan
• JabatanStrukturalEselonII:20Jabatan
• JabatanStrukturalEselonIII:46Jabatan
• JabatanStrukturalEselonIV:97Jabatan
Hasil evaluasi terhadap beban kerja SDM Kementerian BUMN tahun 2007
menunjukkan bahwa rata-rata beban kerja SDM Kementerian BUMN baru
mencapai 65%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat celah
yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja pegawai Kementerian
BUMN yang lebih baik.
Ditambah lagi, dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor
KEPKEP-236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/
atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah
selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan
Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum)
kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di
Lingkungan Kementerian BUMN, banyak beban kerja di Kementerian BUMN
yang beralih kepada Direksi maupun Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN, sehingga secara otomatis akan mengurangi beban kerja pegawai
Kementerian BUMN.
b. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana kerja yang memadai dan kondusif adalah salah
satu syarat yang mutlak diperlukan agar suatu institusi/lembaga dapat
menghasilkan kinerja yang optimal. Hal ini sangat disadari oleh Kementerian
BUMN sehingga sejak akhir tahun 2007, Kementerian BUMN telah memiliki
gedung kantor sendiri di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta
Pusat yang terdiri dari 22 lantai dengan luas bangunan 29.011 m2 dan luas
tanah 39.015 m2 yang dibeli dari PT Garuda Indonesia (Persero). Proses
19RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
pembayarannya dilakukan secara bertahap dari tahun 2006–2009. Namun,
karena usia gedung yang sudah lebih dari 20 tahun dan belum pernah
dilakukan peremajaan, maka diperlukan alokasi dana tambahan untuk
melakukan peremajaan gedung.
c. Tata Laksana Kerja Metode dan tata laksana kerja yang telah distandardisasi dan dijalankan
sangat berpengaruh terhadap kualitas output yang dihasilkan oleh
organisasi. Semakin terstruktur metode kerja yang dimiliki oleh suatu
instansi akan semakin efektif dan efisiensi kerja pegawai.
Kementerian BUMN melalui standard operating procedure (SOP) dan
office automation (OA) telah menetapkan prosedur-prosedur kerja yang
harus ditempuh oleh pegawai dalam setiap aktivitas yang terkait dengan
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Implementasi yang menyeluruh terhadap
SOP dan OA tersebut diyakini akan mampu meningkatkan kinerja pegawai
dan organisasi secara keseluruhan.
d. Anggaran Agar dapat melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan,
anggaran yang cukup menjadi suatu keharusan sehingga setiap kegiatan
yang direncanakan dapat terlaksana. Pada awal keberadaan Kementerian
BUMN sampai dengan tahun 2003, anggaran yang diperoleh Kementerian
BUMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi relatif masih sangat
kecil berkisar ±Rp.50 Milyar. Seiring dengan semakin kompleksnya kegiatan
dan semakin banyaknya target-target yang hendak dicapai, anggaran
Kementerian BUMN telah mengalami kenaikan secara bertahap sehingga
pada tahun 2011 total anggaran yang diterima mencapai sebesar ±Rp.144
Milyar. Ketersediaan anggaran ini digunakan untuk mendukung setiap
kebijakan pembinaan BUMN oleh Kementerian BUMN.
Tahun Pagu Realisasi % Realisasi
2005 75,430,901,000 35,084,842,240 46.51% 2006 211,939,209,000 155,053,362,110 73.16% 2007 351,319,162,000 261,846,403,691 74.53% 2008 186,933,221,000 148,300,549,275 79.33% 2009 176,378,744,000 129,043,963,130 73.16% 2010 166,203,110,000 92,873,958,826 55.88% 2011 144,341,195,000 112,572,597,733 77.99%
Tabel 1Perkembangan Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2005–2011 (Rupiah)
Catatan: Dalam pagu anggaran tahun 2006-2009 terdapat alokasi anggaran untuk pembelian gedung kantor Kementerian BUMN.
20 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
2. Potensi BUMN Tahun 2011
a. Potensi Umum BUMN Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, BUMN merupakan salah satu penggerak
utama perekonomian nasional. Dengan berbagai kondisi yang melekat
padanya, BUMN memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang
yang sampai dengan saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Potensi-
potensi tersebut antara lain: (a) keberadaan BUMN di hampir semua
sektor usaha, (b) kepemilikan aset yang besar, (c) brand image BUMN, (d)
pengalaman usaha BUMN, dan (e) profesionalisme SDM.
1) Keberadaan BUMN Jika melihat pada BUMN yang ada saat ini, kita akan mengetahui
bahwa BUMN adalah sebuah entitas yang memiliki potensi untuk dapat
berkembang menjadi sebuah entitas bisnis yang besar dan kuat. Hampir
di semua lini bisnis dan sektor usaha yang ada di Indonesia, terdapat
BUMN yang menjalankan usahanya. Bahkan di beberapa sektor usaha,
BUMN adalah penguasa pasar (market leader) sehingga memiliki peran
yang sangat signifikan baik bagi stabilitas sektor bisnis maupun ekonomi
secara umum. Jumlah BUMN yang mencapai 141 dan tersebar hampir
di semua sektor usaha tidak hanya membuat BUMN sangat berpotensi
untuk berkontribusi yang signifikan kepada masyarakat dan negara
secara umum, tetapi juga memiliki potensi yang besar untuk menjalin
sinergi yang saling menguntungkan di antara sesama BUMN sehingga
akan memberikan percepatan dalam pencapaian kinerja perusahaan.
2) Kepemilikan Aset Saat ini, total aset BUMN tercatat mencapai lebih dari Rp. 2.500 Triliun
(nilai buku). Sebuah nilai yang sangat besar yang apabila mampu
dimanfaatkan secara maksimal maka akan memicu pertumbuhan
sektor riil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainability
growth). Namun, dari total aset BUMN tersebut, belum seluruhnya
dimanfaatkan secara optimal guna menghasilkan pendapatan bagi
perusahaan. Aset yang belum didayagunakan tersebut menjadi potensi
tersendiri bagi BUMN dalam upayanya untuk terus memperbaiki
kinerja agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada
kesejahteraan rakyat. Melalui kerja sama usaha dengan swasta maupun
BUMN, aset-aset yang masih idle tersebut akan menjadi salah satu kunci
dalam upaya untuk mewujudkan BUMN yang sehat, berkinerja baik,
dan berdaya saing tinggi.
21RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
3) Brand Image BUMN Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan sejarah telah membuat
BUMN memiliki brand image yang sangat kuat khususnya di dalam
negeri. Dengan usaha-usaha yang dijalankan di sektor perintisan
membuat nama BUMN dikenal luas di seluruh nusantara. Pos Indonesia,
Bank BRI, Pegadaian, PLN, dan Pertamina adala BUMN-BUMN yang
sudah sangat melekat di benak seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya
karena menguasai hajat hidup orang banyak tetapi merupakan bagian
dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Brand image yang
sangat kuat ini merupakan salah satu competitive advantage yang
dimiliki oleh BUMN untuk bersaing dengan perusahaan swasta lain.
Competitive advantage ini harus dapat dioptimalkan sehingga bisa
mendukung upaya penciptaan BUMN yang sehat, berkinerja baik dan
berdaya saing tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi yang
optimal bagi perekonomian nasional. Brand image BUMN semakin
membaik yang tergambar dari semakin meningkatnya jumlah BUMN
yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional, regional, dan
internasional.
4) Pengalaman Usaha (Corporate Experience) BUMN Jika dilihat secara seksama, hampir seluruh BUMN lahir pada awal
kemerdekaan Indonesia bahkan ada beberapa BUMN yang merupakan
hasil nasionalisasi perusahaan-perusahaan belanda. Dengan usia yang
sudah sedemikian lama, BUMN seharusnya memiliki pengalaman
yang jauh lebih banyak daripada perusahaan-perusahaan swasta
lain yang belum begitu lama berdiri. Pengalaman adalah salah satu
nilai tambah yang sangat penting bagi perusahaan terutama untuk
menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif. Pemahaman
yang mendalam tentang nature of business menjadi salah satu kunci
agar suatu perusahaan mampu berkembang dan bisa menjawab setiap
tantangan zaman. Namun patut diperhatikan juga bahwa, pengalaman
usaha BUMN tersebut harus selalu diiringi dengan inovasi dan
kreativitas usaha sehingga BUMN akan tetap mendapat kepercayaan
dari masyarakat.
5) Profesionalisme SDM Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber SDM yang berkualitas
terdapat di BUMN. Perbaikan sistem remunerasi yang semakin
berkeadilan dan berbasis kinerja semakin mendorong peningkatan
profesionalisme SDM BUMN. Ketatnya pengawasan dalam pengelolaan
BUMN juga semakin mendorong peningkatan integritas SDM BUMN.
Mekanisme penetapan pengurus BUMN yang semakin transparan
22 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
dan mengutamakan nilai-nilai profesionalisme dan integritas semakin
mendorong persaingan SDM BUMN untuk meningkatkan kapasitas
dan kemampuan serta semakin prudent dalam setiap pengambilan
keputusan.
3. Permasalahan
a. Tantangan Internal Tantangan internal yang dihadapi Kementerian BUMN yaitu terkait dengan
mekanisme pengambilan keputusan Menteri BUMN yang belum sepenuhnya
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Selain itu juga terkait dengan masih belum sinkronnya proses
birokrasi Kementerian BUMN sebagai lembaga pemerintah dengan proses
pembinaan BUMN. Hal tersebut tergambar dari tantangan internal berupa:
1) Kapasitas dan Kewenangan Sesuai PP Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas,
dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum, dan Perjan
kepada Menteri Negara BUMN, tidak semua kedudukan, tugas, dan
kewenangan Menteri Keuangan dilimpahkan kepada Menteri BUMN.
Beberapa hal yang tidak dilimpahkan kepada Menteri BUMN adalah:
a) Penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut
perubahannya ke dalam Persero dan Perum, serta kegiatan
penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh Perjan;
b) Pengusulan setiap penyertaan modal Negara ke dalam Persero
dan Perum yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, serta pemanfaatan kekayaan Negara dalam Perjan;
c) Pendirian Persero, Perum, atau Perjan dan perubahan bentuk
hukum Perjan.
d) Dengan adanya pengecualian tersebut, Menteri Keuangan masih
merupakan ultimate shareholder bagi BUMN yang dapat membuat
business process yang seharusnya dapat berjalan lebih cepat justru
memakan waktu yang lebih lama dan kurang efektif, khususnya
dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi (rightsizing)
BUMN sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun
2008.
2) Reformasi Birokrasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/15/M.
PAN/7/208 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang kemudian
disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor
20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014
23RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, seluruh instansi/lembaga Pemerintah
diwajibkan untuk melaksankan reformasi birokrasi guna menciptakan
tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). Terkait
dengan hal tersebut, Kementerian BUMN pada dasarnya telah mulai
melaksanakannya sejak tahun 2007 yang dimulai dengan analisis
jabatan dan analisis beban kerja setiap jabatan di Kementerian BUMN.
Selanjutnya, untuk menindaklanjuti ketentuan dalam peraturan
tersebut, maka pada tahun 2009 secara khusus telah dibentuk Tim
Reformasi Birokrasi Kementerian Negara BUMN dan beberapa tim lain
guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian
BUMN. Reformasi Birokrasi yang dilakukan telah menghasilkan
beberapa output antara lain Standard Operating Procedure aktivitas
Kementerian BUMN, kode etik, dan manajemen SDM. Khusus mengenai
organisasi, Kementerian BUMN merencanakan akan melakukan
perampingan dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja sehingga
dapat mempercepat business process. Selain itu, hal tersebut juga
disesuaikan dengan rencana rightsizing BUMN yang diarahkan pada
perampingan jumlah BUMN untuk mendapatkan jumlah BUMN yang
paling ideal dan optimal.
3) Tata Laksana Kerja Kementerian BUMN Hasil analisa beban kerja Kementerian BUMN yang dilakukan pada
tahun 2007, diperoleh hasil rata-rata pemakaian jam kerja sebesar
60,14% dari jam kerja standar. Hal ini berarti bahwa SDM yang dimiliki
oleh Kementerian BUMN belum diberdayakan secara optimal. Kondisi
ini merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian dari internal
Kementerian BUMN. Aspek lain yang perlu diperbaiki di Kementerian
BUMN antara lain meliputi konsolidasi internal untuk mengoptimalkan
rencana kerja dan anggaran, serta pembuatan dan penyempurnaan
Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur tatalaksana
pekerjaan (alur kerja) di Kementerian BUMN.
4) Sarana dan Prasarana Saat ini Kementerian BUMN sedang mempersiapkan sistem informasi
sebagai salah satu pendukung percepatan bisnis proses dan administrasi.
Terdapat lima portal yang dapat digunakan yaitu (1) portal publik
sebagai sarana penyampaian informasi dari Kementerian BUMN
kepada publik; (2) Executive Information System (EIS) sebagai bagian
dari decision support system para pimpinan di Kementerian BUMN; (3)
Office Automation (OA) yang digunakan oleh internal Kementerian
BUMN untuk mengurangi konsumsi waktu dalam penyelenggaraan
24 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
kegiatan rutin administratif; (4) portal Aset sebagai basis data dalam
rangka upaya identifikasi dan optimalisasi aktiva tetap yang dimiliki
oleh BUMN; dan (5) portal Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai basis
data potensi SDM yang dimiliki oleh BUMN serta dapat dipergunakan
untuk keperluan penjaringan calon Direksi BUMN.
5) Fleksibilitas Pengelolaan Dana APBN Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian BUMN
yang disediakan dari APBN saat ini hanya digunakan untuk membiayai
kegiatan-kegiatan operasional Kementerian BUMN dalam rangka
pelaksanaan tugas pembinaan BUMN. Alokasi kebutuhan dana APBN
yang dapat digunakan untuk pelaksanaan restrukturisasi BUMN saat ini
hanya dapat dilakukan melalui mekanisme penambahan Penyertaan
Modal Negara (PMN). Kebijakan PMN pun dibatasi hanya diberikan
kepada BUMN yang melakukan kegiatan yang berhubungan langsung
dengan kebijakan pemerintah seperti halnya KUR. Sementara itu,
selama ini BUMN telah memberikan sumbangan kontribusi kepada
APBN melalui dividen yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus
menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Di masa mendatang
Kementerian BUMN seharusnya dapat memanfaatkan sebagian
setoran dividen BUMN untuk digunakan sebagai dana restrukturisasi
(pembentukan BUMN Fund). Optimalisasi sumber daya yang dimiliki
tersebut akan diarahkan untuk penciptaan efisiensi dan efektivitas
dalam pelaksanaan tugas pembinaan BUMN.
b. Tantangan Eksternal Setidaknya terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan BUMN:
1) Ketidakharmonisan Peraturan Perundang-Undangan Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN selain tunduk pada UU
BUMN, juga harus mengikuti UU Perseroan Terbatas, paket UU bidang
Keuangan Negara, paket UU bidang Pemeriksaan dan Pengawasan, serta
peraturan perundang-undangan sektoral yang dalam pelaksanaannya
terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kegiatan operasional BUMN saling berbenturan dengan peraturan
lainnya. Hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan penafsiran yang
akan berpengaruh terhadap kepastian hukum di bidang pengurusan,
pengawasan dan pembinaan BUMN.
Di samping itu, gencarnya desentralisasi dan otonomi daerah membawa
euforia yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung
25RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
terhadap kegiatan usaha BUMN di daerah. Persepsi Pemerintah Daerah
yang masih menganggap BUMN sebagai institusi publik memunculkan
kebijakan-kebijakan yang justru sering menghambat BUMN untuk
beroperasi sebagaimana layaknya korporasi.
Tantangan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah
Kementerian BUMN tidak lagi merupakan Kementerian yang
memonopoli pembinaan BUMN, mengingat adanya badan lain
yang menyerupai BUMN yang tidak di bawah pembinaan BUMN.
Badan tersebut berupa Badan Layanan Umum (BLU), Badan Hukum
Milik Negara (BHMN), dan Badan Usaha Milik Negara lain yang baru
dibentuk. Keberadaan badan-badan ini merupakan faktor pemicu bagi
Kementerian BUMN untuk berprestasi lebih baik lagi.
Upaya pembinaan dan pengawasan BUMN juga tidak dapat dilepaskan
dari isu deregulasi sektoral. Beberapa BUMN yang selama ini menikmati
fasilitas perlindungan usaha dari pemerintah harus mulai berbenah
dan meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi persaingan usaha.
Ke depan, diperlukan adanya harmonisasi kebijakan baik dengan para
pengambil kebijakan pada tataran pusat (nasional) maupun dengan
pemerintah daerah.
a) Perkembangan Ekonomi Makro Sebagai entitas yang bergerak di dunia usaha, perkembangan
BUMN sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi baik nasional,
regional dan global.
(1) Fiskal Kinerja BUMN dipengaruhi oleh risiko fiskal. Beberapa hal
yang mempengaruhi risiko fiskal bagi BUMN dividen BUMN,
privatisasi BUMN, dan pungutan pajak ekspor dan retribusi
daerah. Dividen merupakan bagian dari laba bersih BUMN
yang diberikan kepada pemegang saham. Untuk saham milik
Negara, dana hasil dividen seluruhnya disetorkan secara
langsung ke Kas Negara. Besar kecilnya prosentase rasio
atas laba bersih berpengaruh juga terhadap besar kecilnya
arus kas perusahaan dan penguatan modal BUMN di dalam
meningkatkan kinerja.
Privatisasi BUMN adalah dengan melepas sebagian saham ke
publik (Initial Public Offering/IPO) melalui pasar modal. Pada
masa lalu, langkah BUMN untuk mendapatkan dana murah
26 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
di pasar modal dipergunakan untuk menutup defisit APBN,
sehingga BUMN yang melakukan IPO, tidak mendapatkan
dana murah. Mengingat tidak ada dana segar yang masuk
ke perusahaan, maka hal ini berpengaruh terhadap kinerja
BUMN. Oleh karena itu, privatisasi BUMN di masa mendatang,
diharapkan sebagian besar atau seluruh hasil privatisasi
dipergunakan untuk penguatan dan peningkatan modal kerja
perusahaan.
Terkait, pungutan pajak ekspor dan retribusi daerah, banyak
pungutan yang terjadi dibebankan kepada perusahaan/
BUMN, seperti pajak hasil perkebunan seperti Pajak Ekspor
(PE) untuk sawit dan juga berbagai pungutan retribusi daerah
yang menjadi beban bagi perusahaan/BUMN dan berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan.
(2) Moneter Sebagai salah satu pelaku ekonomi, BUMN sangat dipengaruhi
oleh kondisi moneter dalam negeri, terutama kestabilan nilai
tukar rupiah. Pengaruh tersebut akan semain besar bagi BUMN
yang banyak melakukan transaksi mata uang asing. Untuk
meminimalisasi pengaruh dari fluktuasi nilai tukar rupiah,
BUMN dituntut untuk mengoptimalkan penggunaan produk
dalam negeri, dan menjaga agar tidak berlebihan dalam
melakukan transaksi yang melibatkan mata uang asing.
(3) Harga Komoditas Salah satu faktor yang berpengaruh pada pencapaian kinerja
keuangan BUMN adalah harga komoditas yang dihasilkan.
Kecenderungan harga komoditas yang semakin membaik,
harus mampu dimanfaatkan oleh BUMN untuk meningkatkan
laba perusahaan. Namun di sisi lain apabila terjadi penurunan
harga komoditas secara umum, BUMN harus mampu merespons
dengan baik untuk meminimalisasi penurunan laba. Perubahan
harga komoditas yang sangat sensitif terhadap kinerja BUMN
adalah minyak bumi, tambang, CPO, gas dan gula. Bagi BUMN
penghasil komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat luas,
seperti gula dan minyak goreng, selain mengejar keuntungan,
BUMN tersebut juga harus mampu menjadi instrumen negara
untuk menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen akhir.
27RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
(4) Perekonomian Dunia Mengingat bahwa perekonomian Indonesia merupakan bagian
dari ekonomi dunia, maka setiap perkembangan ekonomi
dunia bepengaruh pada kinerja BUMN. Meskipun masih
dibayang-bayangi resesi ekonomi yang melanda Amerika dan
Eropa terutama terkait kondisi ekonomi Yunani dan harga
minyak yang cenderung naik, kondisi ekonomi Asia masih
menunjukan perkembangan yang positif yang ditopang oleh
pertumbuhan ekonomi Cina dan India. Perbaikan ekonomi
global terutama Asia harus dapat dimanfaatkan oleh BUMN
untuk meningkatkan kinerjanya guna semakin mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional.
b) Penegakan Hukum Aset BUMN merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan
dan telah menjadi aset korporasi. Oleh karena itu, pengelolaan
aset BUMN tunduk kepada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No.
9 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta UU sektoral lain. Oleh
beberapa pihak, sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, aset BUMN ditafsirkan sebagai aset negara, sehingga bila
terjadi kerugian korporasi BUMN maka beberapa pihak tersebut
sering mengartikan sebagai kerugian negara.
Perlunya kejelasan dan kepastian hukum atas definisi aset BUMN
tersebut, yang secara nyata aset BUMN merupakan aset korporasi
dan tidak tunduk pada UU Keuangan Negara. Oleh karena itu,
kepastian hukum atas aset BUMN ini dapat menjadi pintu bagi
penegakan hukum yang baik di BUMN serta memberi kepastian bagi
aktivitas manajemen BUMN di dalam perannya mengembangkan
aset BUMN agar lebih produktif lagi.
c) Persaingan Usaha Salah satu pertimbangan agar usaha bisnis BUMN dapat berjalan
dengan baik dan meningkat adalah mengevaluasi pesaing/
kompetitor secara sehat. Analisis ini penting dilakukan agar langkah
usaha dapat dijalankan dengan lebih terukur dan berhasil. Apabila
beberapa BUMN akan dilakukan restrukturisasi dalam arti merger
atau penggabungan usaha, maka perlu mempertimbangkan secara
seksama dampak dari sisi analisis persaingan usaha. Walaupun
program merger dari sisi economic of sales dan leverage sangat
menguntungkan BUMN, namun dari sisi persaingan usaha, langkah
28 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
ini dapat membatasi atau mengurangi kemampuan BUMN. Oleh
karena itu, faktor persaingan usaha yang sehat menjadi faktor
kunci bagi BUMN agar lebih efisien di dalam ikut berkompetisi
dan menjadi salah satu pertimbangan program merger atau
penggabungan usaha agar merger ini dapat dilaksanakan sesuai
target yang diharapkan.
d) Pelaksanaan Otonomi Daerah Meskipun telah mulai diterapkan sejak tahun 1999, namun masih
banyak persepsi yang keliru dari pemerintah daerah terhadap
konsep otonomi daerah yang diharapkan. Sebagian pemerintah
daerah masih menuntut penerimaan yang lebih dari BUMN
sehingga menimbulkan terbitnya regulasi tambahan tentang pajak
dan retribusi yang harus dibayar oleh BUMN. Selain itu juga muncul
keinginan dari pemerintah daerah untuk turut serta mendapatkan
hak atas pembagian laba BUMN serta keinginan untuk turut serta
mengelola BUMN yang berada di wilayahnya.
Pemahaman yang keliru tersebut telah memberikan beban
tambahan bagi BUMN dalam menjalankan usahanya di daerah
sehingga BUMN tidak dapat bergerak secara leluasa dalam
mengembangkan usaha di daerah. Selain itu, pemahaman tersebut
juga telah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah menjadi
lebih defensif terkait dengan hak pengelolaan atas lahan milik
BUMN, sehingga terdapat beberapa BUMN yang mengalami
kesulitan untuk melakukan perpanjangan HGU dan HPL di beberapa
lahan milik BUMN. Hal yang sama juga berlaku pada perpanjangan
kuasa pertambangan.
e) Tuntutan Tata Kelola yang Baik (“Good Governance”) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER-15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum
Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor
20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014
serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, setiap instansi Pemerintah
diwajibkan untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi
yang menitikberatkan pada penatakelolaan birokrasi yang efektif
dan efisien. Kementerian BUMN sebagai salah satu instansi
pemerintah wajib memenuhi ketentuan tersebut. Menjadikan
organisasi Kementerian BUMN yang efektif dan efesien yang
akan meningkatkan kualitas pembinaan kepada BUMN. Terdapat
29RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
sebagian BUMN yang belum menerapkan mekanisme pengelolaan
perusahaan yang baik.
Dengan demikian, salah satu tugas dan fungsi Kementerian BUMN
adalah memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG) di BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri
Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
pada BUMN. Hal ini perlu dilakukan untuk menjawab tuntutan
masyarakat luas terkait terealisasinya prinsip-prinsip GCG yaitu
keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
Kementerian BUMN memiliki komitmen yang kuat untuk terus
memacu implementasi GCG pada BUMN secara berkesinambungan.
Penatakelolaan perusahaan yang baik akan mengurangi asimetri
informasi antara pengurus perusahaan dengan pihak luar, dan
tentunya akan menciptakan kepercayaan publik secara lebih luas
yang pada akhirnya meningkatkan keberhasilan usaha.
Setelah reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik pada BUMN
dapat diterapkan, maka tantangan berikutnya adalah peningkatan
profesionalisme dan integritas pengurus BUMN. Tantangan yang
harus dihadapi adalah memantapkan mekanisme seleksi pengurus
BUMN (Direksi dan Dewan Komisaris) dan pengukuran kinerja pada
pengurus BUMN melalui penerapan Key Performance Indicators
(KPI). Selanjutnya untuk meningkatkan motivasi pengurus BUMN
yang professional, dibutuhkan penyesuaian sistem remunerasi
yang dapat menciptakan suatu sistem penghasilan yang seimbang
dengan tanggungjawab yang diberikan serta menyesuaikan
dengan sistem penghasilan di sektor usaha sejenis.
Oleh karena itu, penetapan penghasilan dilakukan dengan
memperhatikan faktor pencapaian target (KPI), tingkat kesehatan,
kemampuan keuangan, tingkat inflasi, perbandingan dengan
sektor usaha sejenis, dan faktor lain yang relevan.
31RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
2 VISI, MISI, TUJUAN DANSASARAN STRATEGIS
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke
depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Kementerian BUMN sesuai
dengan tugas dan fungsinya diharuskan dapat mendorong BUMN untuk mencapai
maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana disebutkan dalam UU No. 19
Tahun 2003 tentang BUMN. Untuk itu, Kementerian BUMN menetapkan visi dan misi
yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta pelaksanaan
program dan kegiatan. Peta Strategi Kementerian BUMN 2010-2014 dapat terlihat
sebagaimana Gambar 2.
Gambar 2. Peta Strategi Kementerian BUMN
PEMBINA BUMN YANG PROFESIONAL UNTUK
MENINGKATKAN NILAI BUMN
SS 7 Pelaksanaanriset/kajian bisnis
korporasi
SS 8 Terwujudnya proses bisnis KBUMN
yang efektif
SS 9 Terlaksananyaprinsip-prinsip
pengelolaan organisasi yang baik dan benar
SS 10 Terlaksananya penyusunan dari
harmonisasi peraturan perundang-undangan
SS 11 Peningkatan kinerja SDM
SS 12 Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
SS 13Pengembangan
sistem informasi yang modern
SS 14Terlaksananya
reformasi birokrasi
SS 1 Peningkatankontribusi BUMN terhadap
ekonomi nasional
SS 3 Peningkatankepuasan BUMN atas
kebijakan KBUMN
SS 2Peningkatan Nilai BUMN
SS 4 Peningkatantransparansi, akuntabilitas
dan independensi pengelolaan BUMN
SS 6 Peningkatanefisiensi dan efektivitas
pengelolaan BUMN
SS 5 Peningkatanbelanja modal BUMN
SS 15 Penyediaananggaran berbasis kinerja
SS 16 Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan
keuangan
STAKEHOLDERPERSPECTIVE
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
FINANCIALPERSPECTIVE
32 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
A. VISI
Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dalam masa pemerintahan Kabinet Indonesia
Bersatu II, posisi keberadaan BUMN sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 2 UUD 1945,
serta maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2003,
maka Kementerian BUMN menetapkan Visi sebagai berikut: “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN”.
B. MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kementerian BUMN menetapkan misi
sebagai berikut:
1. Mewujudkan organisasi modern sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang
baik
2. Meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional, dan internasional
3. Meningkatkan kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional.
C. TUJUAN
1. Mewujudkan Kementerian BUMN yang Profesional Dalam merealisasikan visi dan misi Kementerian BUMN, BUMN tentunya akan
menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi. Untuk itu,
diperlukan adanya Kementerian BUMN yang akan melakukan proses koordinasi,
harmonisasi dan pengawasan dalam pengurusan BUMN secara efektif dan efisien
sehingga BUMN dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Untuk mendukung hal
tersebut, Kementerian BUMN haruslah diperkuat dengan standar yang tinggi
dalam pelaksanaan tugasnya melalui pemahaman yang komprehensif atas
BUMN, serta adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan lingkungan.
2. Mewujudkan Peran dan Kontribusi BUMN yang Optimal kepada Ekonomi Nasional
Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian
BUMN adalah:
a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
b. mengejar keuntungan
c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/
atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyak
d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan
oleh sektor swasta dan koperasi
e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
33RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Oleh karena itu, setiap kebijakan pembinaan BUMN diarahkan untuk mendukung
pencapaian maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu optimalisasi kontribusi
BUMN kepada perekonomian nasional.
D. SASARAN STRATEGIS
2. Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process)
1. Perspektif Stakeholders
SS1
SS2
SS3
SS4
SS5
SS6
:
:
:
:
:
:
Peningkatan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional
Peningkatan nilai BUMN
Peningkatan kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN
Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan independensi pengelolaan BUMN
Peningkatan belanja modal BUMN
Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN
• JumlahpajakBUMN• JumlahdividenBUMN• Persentasepenyalurandana
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
• Jumlahmitrabinaan
• PertumbuhanasetBUMN• PertumbuhanekuitasBUMN• JumlahprivatisasiBUMN
Nilai indeks kepuasan BUMN
Nilai rata-rata GCG BUMN
• Jumlahbelanjamodal
• Rata-rataRoABUMN• Rata-rataRoEBUMN
No SS IKU
SS7
SS8
SS9
:
:
:
Pelaksanaan riset/kajian
Terwujudnya proses bisnis KBUMN yang efektif
Terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik dan benar
Jumlah riset/kajian
• PersentasepelaksanaanRUPS tepat waktu
• PersentasepenetapanDireksi BUMN tepat waktu
• PersentasepenetapanDewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tepat waktu
• Persentaseketersediaankontrak kinerja Direksi BUMN
• Persentaseketersediaankontrak kinerja Dewan Komisaris/Pengawas BUMN
Skor SAKIP
No SS IKU
34 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth)
4. Perspektif Keuangan (Financial)
SS10 : Terlaksananya penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan BUMN yang disusun/direvisi/dicabut
No SS IKU
SS11
SS12
SS13
SS14
SS15
SS16
:
:
:
:
:
:
Peningkatan kinerja SDM
Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
Pengembangan sistem informasi yang modern
Terlaksananya reformasi birokrasi
Penyediaan anggaran berbasis kinerja
Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan
• Rata-ratapencapaiantargetIKU• Indekskepuasanpegawai
Persentase pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sarana dan prasarana kerja
Persentase pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi
Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi
Persentase penyerapan anggaran
Tingkat Opini BPK
No SS IKU
No SS IKU
35RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Sebagai instrumen negara, pengelolaan dan operasionalisasi BUMN tidak dapat
dipisahkan dari arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah pada periode 2010–2014.
A. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
Arah kebijakan nasional Kementerian BUMN ditujukan untuk mendukung pencapaian
program prioritas nasional tahun 2010–2014. Beberapa program prioritas nasional
yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN antara lain:
1. Bidang Ekonomi
Dari 11 program prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan, terdapat
9 (sembilan) program prioritas yang terkait dengan Kementerian BUMN dan
BUMN, yaitu:
a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Arah kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola yang
terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah penyempurnaan
pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekruitmen, pendidikan, penempatan,
promosi dan mutasi PNS, serta percepatan harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan perundangan, khususnya peraturan yang berkaitan dengan
pengelolaan BUMN.
b. Kesehatan Arah kebijakan nasional di bidang kesehatan yang terkait dengan tugas dan
fungsi Kementerian BUMN adalah penerapan asuransi kesehatan nasional
untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada tahun 2011 dan
diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012–
2014.
c. Penanggulangan Kemiskinan Arah kebijakan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan yang
terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah mendukung
distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta pelaksanaan penyempurnaan
mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai
2012.
36 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
d. Ketahanan Pangan Arah kebijakan nasional di bidang ketahanan pangan yang terkait dengan
tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah:
1) Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan
pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar,
penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.
2) Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian
yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya
menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.
3) Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, serta sistem subsidi yang
menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk,
teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat
jumlah, dan terjangkau.
4) Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi
sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.
e. Infrastruktur Arah kebijakan nasional di bidang infrastruktur yang terkait dengan tugas
dan fungsi Kementerian BUMN adalah:
1) Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi
antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem
Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan
penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih
kecil dari 50% keadaan saat ini.
2) Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180
Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan
permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang
mampu pada 2012.
3) Penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik (MRT dan Monorail)
Jakarta selambat-lambatnya 2014.
f. Iklim Investasi dan Iklim Usaha Arah kebijakan nasional di bidang iklim investasi dan iklim usaha yang terkait
dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah pengembangan dan
penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang
dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi, serta beroperasinya
secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor dan ekspor.
g. Energi Arah kebijakan nasional di bidang energi yang terkait dengan tugas dan
fungsi Kementerian BUMN adalah:
37RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
1) Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN
dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh
BUMN lainnya.
2) Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW
per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62%
pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih
dari 1,2 juta barrel per hari mulai 2014.
3) Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi
alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan
5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk
membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga
surya, microhydro, dan nuklir secara bertahap.
4) Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas
sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya.
5) Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup
42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai
bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan
Denpasar.
h. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Arah kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah
dalam hal perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan.
i. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Arah kebijakan nasional di bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi
teknologi yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah
peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang
mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi,
pangan, dan antisipasi perubahan iklim.
2. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Arah kebijakan nasional di bidang politik, hukum dan keamanan yang terkait
dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah peningkatan kapasitas
SDM aparatur pemerintah dan pemberdayaan industri strategi pertahanan.
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat Arah kebijakan nasional di bidang kesejahteraan rakyat yang terkait dengan tugas
dan fungsi Kementerian BUMN adalah melakukan konsolidasi akses transportasi
manca negara dan dalam negeri, terutama ke 10 tujuan pariwisata Indonesia
dan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan
sarana pendukung pariwisata.
38 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
B. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN BUMN
Arah kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian BUMN terdiri dari: (1) arah
kebijakan terhadap Kementerian BUMN dan (2) arah kebijakan terhadap pembinaan
BUMN.
1. Arah Kebijakan dan Strategi Terhadap Kementerian BUMN
Arah kebijakan terhadap Kementerian BUMN sebagai institusi pembina BUMN
adalah Reformasi Birokrasi. Kementerian BUMN sebagai unsur pelaksana
pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan
pembinaan kepada Badan Usaha Milik Negara memiliki tanggung jawab yang besar
dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut.
Oleh karena itu, institusi Kementerian BUMN harus didukung oleh perangkat
dan sumber daya yang memadai, salah satunya adalah sumber daya manusia
yang kompeten, berintegritas, serta berdedikasi tinggi dalam mewujudkan
rencana dan program kerja serta mampu mengemban amanat Undang-
Undang tersebut. Untuk mendukung proses reformasi birokrasi, diperlukan
adanya dukungan dari infrastruktur teknologi informasi. Perkembangan
teknologi informasi yang pesat dewasa ini telah membawa perubahan dalam
pengelolaan administrasi negara maupun dunia usaha. Revolusi tersebut jika
tidak dimanfaatkan akan menjadi ancaman bagi setiap organisasi, namun
sebaliknya dengan pemanfaatan yang optimal akan membawa manfaat yang
besar bagi organisasi. Persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian
BUMN sedang dalam proses finalisasi segala persyaratan sebagaimana yang
berlaku di Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi,
bahkan hampir semua pejabat struktural sudah mengikuti fit and proper test
oleh lembaga independen. Langkah-langkah yang memerlukan perhatian dalam
finalisasi reformasi birokrasi, antara lain:
a. Mempercepat penyelesaian seluruh dokumen persyaratan reformasi
birokrasi.
b. Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri
Keuangan untuk mempercepat proses pelaksanaan.
c. Mempersiapkan mekanisme rekruitmen pegawai Kementerian BUMN
yang baru untuk menutupi kekurangan SDM keahlian tertentu.
d. Mempercepat proses penetapan status pegawai Kementerian BUMN
sebagai pegawai tetap Kementerian karena sampai saat ini status pegawai
masih status dipekerjakan dari berbagai Kementerian/Lembaga lain.
e. Menyiapkan perangkat pelaksana penilaian Key Performance Indicators
(KPI) pegawai.
39RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan, terdiri dari:
a. Meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM Kementerian BUMN.
b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Kementerian BUMN.
c. Meningkatkan implementasi Good Corporate Governance Kementerian
BUMN.
2. Arah Kebijakan dan Strategi Terhadap Pembinaan BUMN
Arah kebijakan utama terkait dengan pembinaan BUMN adalah rightsizing, restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN secara bertahap dan berkesinambungan.
Rightsizing adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi BUMN menuju
jumlah yang ideal berdasarkan 2 prinsip utama yaitu (i) perlu tidaknya
kepemilikan Negara mayoritas dipertahankan pada BUMN tertentu dan (ii) jenis
tindakan yang akan dilakukan. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi
kebijakan ini adalah kondisi kinerja BUMN saat ini yang ±90% didominasi hanya
oleh 25 BUMN saja.
Kriteria yang digunakan untuk menentukan perlu tidaknya kepemilikan Negara
mayoritas pada BUMN, antara lain:
• Amanatpendirianolehperaturanperundang-undangan
• MengembantugasPublic Service Obligation
• TerkaiteratdenganpertahanandankeamananNegara
• Melakukankonservasialam/budaya
• Berbasissumberdayaalam
• Padatkarya
• Pentingbagistabilitasekonomi/keuanganNegara
Kebijakan rightsizing dilaksanakan melalui 5 jenis tindakan, yaitu:
a. Stand alone
b. Merjer/konsolidasi
c. Holding
d. Divestasi
e. Likuidasi
“Skenario pelaksanaan rightsizing BUMN tahun 2012–2014 adalah rightsizing
antara lain Sektor Perkebunan, Kehutanan, Farmasi, Aneka Industri, Percetakan,
Pengerukan, dan Konstruksi sehingga jumlah BUMN pada akhir tahun 2012
menjadi ±114 BUMN. Pada tahun 2013, akan dilakukan rightsizing antara
lain pada Sektor Pertanian, Energi, Percetakan, Angkutan Darat, Konsultan
Konstruksi, Logistik, dan Jasa Penilai sehingga jumlah BUMN akan menjadi
±104 BUMN. Selanjutnya, pada tahun 2014, akan dilakukan rightsizing antara
40 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
lain pada Sektor Jasa Lainnya, Kertas, Dok dan Perkapalan, Industri Berbasis
Teknologi, Angkutan Darat, dan Asuransi, sehingga jumlah BUMN pada akhir
tahun 2014 diperkirakan akan menjadi ±91 BUMN”.
Kebijakan rightsizing secara lengkap dan menyeluruh dituangkan dalam Master
Plan 2010–2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana
Strategis Kementerian BUMN ini.
Selain rightsizing, restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN, arah kebijakan
lain yang diambil adalah:
a. Memantapkan proses seleksi pengurus BUMN secara profesional, transparan
dan obyektif
b. Penetapan peraturan pelaksanaan UU BUMN dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan lainnya sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan/
atau Capital Market Protocol
c. Penerapan Good Governance dan Good Corporate Governance
d. Peningkatan kinerja dan daya saing dan keberlanjutan usaha BUMN
e. Peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan umum
f. Peningkatan peran BUMN dalam mendorong pelaksanaan prioritas
pembangunan nasional
g. Privatisasi BUMN untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penerapan sistem informasi manajemen Kementerian BUMN
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas talent management untuk pimpinan/
direksi BUMN
c. Meningkatkan kualitas sistem monitoring dan pengendalian BUMN
d. Meningkatkan upaya peningkatan nilai BUMN melalui upaya “creating
value strategy”
e. Meningkatkan implementasi GCG dan sistem manajemen kinerja di BUMN
f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan investasi BUMN
g. Meningkatkan peran BUMN dalam keperintisan usaha dan pengembangan
UMKM
h. Meningkatkan kualitas dividen yang diterima Pemerintah dengan
mempertimbangkan besaran investasi BUMN dalam mendukung
pertumbuhan usaha BUMN
i. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam mendukung pembangunan nasional.
j. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan pangsa pasar BUMN dalam setiap
sektor industri atau jasa yang dimasuki
k. Meningkatkan daya saing BUMN di pasar domestik dan internasional
l. Meningkatkan efisiensi BUMN
41RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
m. Meningkatkan total pendapatan BUMN
n. Meningkatkan nilai dan kekayaan BUMN
Untuk mencapai jumlah BUMN yang ideal yang dapat memaksimalkan nilai BUMN
dan memberikan manfaat optimal bagi Negara, akan dilakukan restrukturisasi/
rightsizing BUMN.
C. PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA
Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, berbagai upaya dilaksanakan
guna mengatasi tekanan dan tuntutan agar maksud dan tujuan pendirian BUMN
sebagaimana tersebut dalam UU BUMN dapat tercapai. Upaya pokok yang dilakukan
Kementerian BUMN sebagai instansi yang mendapatkan tugas untuk melakukan
pembinaan BUMN, pada dasarnya terbagi dalam 2 (dua) Program yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian BUMN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian BUMN dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan utama, yaitu:
(1) Peningkatan Kualitas Perencanaan, SDM, dan Pengelolaan Keuangan; (2)
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Hukum dan Bantuan
Hukum; (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Pelayanan Administrasi
dan Humas; (4) Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian BUMN.
2. Program Pembinaan BUMN
Program ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi Kementerian
BUMN dalam pembinaan BUMN yang terdiri dari:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha
milik negara;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
badan usaha milik negara;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian BUMN; dan
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.
Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini, antara lain:
(1) restrukturisasi dan profitisasi BUMN; (2) restrukturisasi dan pengembangan
usaha; (3) pendayagunaan aset dan sinergi; (4) pembinaan kemitraan dan bina
lingkungan; (5) riset dan sistem informasi.
43RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
4 PENUTUP
Rencana Strategis Kementerian BUMN 2012–2014 ini akan menjadi pedoman bagi
Kementerian BUMN dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah di
bidang pembinaan BUMN. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan
pembinaan BUMN akan lebih terintegrasi dan terarah sehingga dapat memberikan
dampak yang nyata dan signifikan dalam usaha-usaha untuk menciptakan BUMN
yang sehat, berkinerja baik dan memiliki daya saing yang tinggi serta mampu
memberikan kontribusi yang optimal bagi bangsa dan Negara Indonesia.
Perubahan lingkungan yang sangat dinamis baik internal maupun eksternal menuntut
Kementerian BUMN untuk responsif dan akomodatif terhadap setiap perubahan
yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan proses pembinaan BUMN.
Perubahan tersebut harus dapat diolah sedemikian rupa sehingga dampak negatif
yang ditimbulkan dapat diminimalisasi dan jika bisa, perubahan-perubahan tersebut
harus bisa dimanfaatkan guna memperkuat sistem pembinaan BUMN yang selama
ini sudah dijalankan. Berbagai kebijakan dan program yang telah direncanakan
hanya akan menjadi catatan belaka tanpa diiringi dengan usaha terbaik dari seluruh
elemen Kementerian BUMN sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-
masing. Dukungan, kerja sama, dan komunikasi yang baik dari seluruh pihak baik
internal maupun eksternal akan sangat mendukung tercapainya tujuan bersama.
45RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
LAMPIRAN 1
TARGET PEMBANGUNANTAHUN 2012–2014
KEMENTERIANBADAN USAHA MILIK NEGARA
47RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Kem
ente
rian
Bad
an
Usa
ha M
ilik
Neg
ara
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
OU
TCO
ME
IND
IKA
TOR
UN
IT O
RG
AN
ISA
SIPE
LAK
SAN
ASA
TUA
NTA
HU
N
2012
2013
2014
APR
OG
RAM
DU
KU
NG
AN
M
AN
AJE
MEN
DA
N P
ELA
KSA
NA
AN
TU
GA
S TE
KN
IS L
AIN
NYA
K
EMEN
TERI
AN
BU
MN
Peni
ngka
tan
kine
rja
SDM
Peny
edia
an s
aran
a da
n pr
asar
ana
kerj
a ya
ng m
emad
ai
Terl
aksa
nany
a re
form
asi b
irok
rasi
Terl
aksa
nany
a pe
nyus
unan
dan
ha
rmon
isas
i per
atur
an p
erun
dang
-un
dang
an
Terl
aksa
nany
a pr
insi
p-pr
insi
p pe
ngel
olaa
n or
gani
sasi
yan
g ba
ik
dan
bena
r
Peny
edia
an a
ngga
ran
berb
asis
ki
nerj
a
Terw
ujud
nya
akun
tabi
litas
pe
ngel
olaa
n ke
uang
an
Peni
ngka
tan
kepu
asan
BU
MN
ata
s ke
bija
kan
Kem
ente
rian
BU
MN
Rata
-rat
a pe
ncap
aian
tar
get
IKU
Inde
ks k
epua
san
pega
wai
Pers
enta
se p
enca
paia
n Se
rvic
e Le
vel
Agr
eem
ent
Inde
x (S
LAI)
sara
na d
an
pras
aran
a ke
rja
Pers
enta
se P
elak
sana
an R
efor
mas
i Bi
rokr
asi
Jum
lah
ranc
anga
n pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an d
i bid
ang
pem
bina
an B
UM
N
yang
dis
usun
/dir
evis
i/dic
abut
Skor
SA
KIP
Pers
enta
se p
enye
rapa
n an
ggar
an
Ting
kat
Opi
ni B
PK
Nila
i ind
eks
kepu
asan
BU
MN
% Poin % %
Pera
tura
n
Poin %
Opi
ni
Poin
80 70 100
40 20 55 80 WTP 75
85 75 100
60 15 60 85 WTP 78
90 80 100
75 15 65 90 WTP 80
48 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Kem
ente
rian
Bad
an
Usa
ha M
ilik
Neg
ara
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TCO
ME
IND
IKA
TOR
UN
IT O
RG
AN
ISA
SIPE
LAK
SAN
ASA
TUA
NTA
HU
N
2012
2013
2014
BPR
OG
RAM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPe
laks
anaa
n ri
set/
kajia
n
Peng
emba
ngan
sis
tem
info
rmas
i ya
ng m
oder
n
Terw
ujud
nya
pros
es b
isni
s K
emen
teri
an B
UM
N y
ang
efek
tif
Peni
ngka
tan
kont
ribu
si B
UM
N
terh
adap
eko
nom
i nas
iona
l
Peni
ngka
tan
nila
i BU
MN
Peni
ngka
tan
tran
spar
ansi
, ak
unta
bilit
as, d
an in
depe
nden
si
Peni
ngka
tan
bela
nja
mod
al B
UM
N
Peni
ngka
tan
efisi
ensi
dan
efe
ktiv
itas
pe
ngel
olaa
n BU
MN
Jum
lah
rise
t/ka
jian
Pers
enta
se p
enca
paia
n Se
rvic
e Le
vel
Agr
eem
ent
Inde
x (S
LAI)
sist
em in
form
asi
Pers
enta
se p
elak
sana
an R
UPS
tep
at w
aktu
Pers
enta
se p
enet
apan
Dir
eksi
tep
at w
aktu
Pers
enta
se p
enet
apan
Dew
an K
omis
aris
/D
ewan
Pen
gaw
as t
epat
wak
tu
Pers
enta
se k
eter
sedi
aan
kont
rak
kine
rja
Dir
eksi
BU
MN
Pers
enta
se k
eter
sedi
aan
kont
rak
kine
rja
Dew
an K
omis
aris
/Dew
an P
enga
was
BU
MN
Jum
lah
paja
k BU
MN
Jum
lah
divi
den
BUM
N
Pers
enta
se p
enya
lura
n da
na P
rogr
am
Kem
itra
an
Pers
enta
se p
enya
lura
n da
na P
rogr
am B
ina
Ling
kung
an
Jum
lah
mit
ra b
inaa
n
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
aset
BU
MN
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
ekui
tas
BUM
N
Jum
lah
priv
atis
asi B
UM
N
Nila
i rat
a-ra
ta G
CG B
UM
N
Jum
lah
bela
nja
mod
al
Rata
-rat
a Ro
A B
UM
N
Rata
-rat
a Ro
E BU
MN
Rise
t
% % % % % %
RpTr
iliun
RpTr
iliun
% % Uni
t
% %
BUM
N
Kat
egor
i
RpTr
iliun
% %
20 50 100
100
100
100
100
125
30.8
80 60
800,
000
10 10 7
Baik
225
4.25
17.4
0
25 60 100
100
100
100
100
135
31.0
80 60
850,
000
10 10 7
Baik
240
4.40
17.5
0
30 70 100
100
100
100
100
145
32.0
80 60
900,
000
10 10 6
Baik
255
4.50
17.6
0
49RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Biro
Per
enca
naan
dan
SD
M
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TPU
TIN
DIK
ATO
RU
NIT
OR
GA
NIS
ASI
PELA
KSA
NA
SATU
AN
TAH
UN
2012
2013
2014
A 1
PRO
GRA
M D
UK
UN
GA
N M
AN
AJE
MEN
DA
N P
ELA
KSA
NA
AN
TU
GA
S LA
INN
YA K
EMEN
TERI
AN
BU
MN
Keg
iata
n Pe
ning
kata
n K
ualit
as
Pere
ncan
aan,
Pen
gelo
laan
SD
M d
an
Peng
elol
aan
Keu
anga
n
Dok
umen
per
enca
naan
, ta
ta la
ksan
a, p
enge
lola
an
keua
ngan
, pem
bina
an S
DM
da
n pe
lapo
ran
Pers
enta
se u
nit k
erja
ese
lon
I dan
II m
enyu
sun
doku
men
per
enca
naan
stra
tegi
s (Re
nstr
a)
Pers
enta
se u
nit k
erja
ese
lon
II m
enyu
sun
dan
men
yam
paik
an d
okum
en p
eren
cana
an ta
huna
n (R
KA)
Pers
enta
se u
nit k
erja
ese
lon
I dan
II m
emili
ki
doku
men
pen
etap
an k
iner
ja (P
K)
Pers
enta
se u
nit k
erja
ese
lon
I dan
II y
ang
men
yusu
n LA
KIP
Pers
enta
se u
nit k
erja
ese
lon
II ya
ng m
enyu
sun
lapo
ran
mon
itorin
g pe
laks
anaa
n re
ncan
a pe
mba
ngun
an
Pedo
man
man
ajem
en S
DM
ber
basis
kom
pete
nsi
yang
disu
sun
Pers
enta
se c
ompe
tenc
y ga
p (d
evia
si an
tara
krit
eria
da
n sy
arat
jaba
tan
deng
an k
ompe
tens
i pem
egan
g ja
bata
n)
Pers
enta
se p
enye
lesa
ian
urus
an k
epeg
awai
an te
pat
wak
tu (k
enai
kan
pang
kat,
gaji
berk
ala,
pen
siun,
dl
l)
Pers
enta
se p
elak
sana
an so
sialis
asi,
dise
min
asi,
bim
bing
an te
knis,
dan
pen
dam
ping
an p
enyu
suna
n do
kum
en p
eren
cana
an
Pers
enta
se p
elak
sana
an so
sialis
asi,
dise
min
asi,
bim
bing
an te
knis
dan
pend
ampi
ngan
pel
aksa
naan
an
ggar
an
% % % % % % % % % %
100
100
100
100
100
25 20 100
100
100
100
100
100
100
100
50 18 100
100
100
100
100
100
100
100
100
15 100
100
100
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Sek
reta
riat
Kem
ente
rian
BU
MN
50 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TPU
TIN
DIK
ATO
RU
NIT
OR
GA
NIS
ASI
PELA
KSA
NA
SATU
AN
TAH
UN
2012
2013
2014
Pers
enta
se p
elak
sana
an
refo
rmas
i bir
okra
si d
i bid
ang
pera
tura
n pe
rund
ang-
unda
ngan
, org
anis
asi d
an t
ata
laks
ana,
SD
M d
an k
euan
gan
Peni
ngka
tan
kepu
asan
BU
MN
at
as k
ebija
kan
Kem
ente
rian
BU
MN
Pers
enta
se u
sula
n re
visi
angg
aran
yan
g di
sele
saik
an
tepa
t wak
tu
Rata
-rat
a pe
nyer
apan
ang
gara
n un
it ke
rja e
selo
n II
Pers
enta
se d
okum
en k
euan
gan
yang
dise
lesa
ikan
te
pat w
aktu
Skor
SA
KIP
Pers
enta
se p
elak
sana
an so
sialis
asi,
dise
min
asi,
bim
bing
an te
knis,
dan
pen
dam
ping
an p
enyu
suna
n LA
KIP
Jum
lah
draf
t SO
P ya
ng d
isusu
n da
n/at
au d
irevi
si
Pers
enta
se p
elak
sana
an re
form
asi b
irokr
asi b
idan
g ke
tata
laks
anaa
n, a
kunt
abili
tas k
iner
ja, d
an S
DM
Pers
enta
se p
elak
sana
an so
sialis
asi,
dise
min
asi,
bim
bing
an te
knis
dan
pend
ampi
ngan
pen
yusu
nan
SOP
Nila
i Ind
eks k
epua
san
BUM
N
% % % Poin %
Buah % % Poin
100
80 100
55 100 2 40 100
75
100
85 100
60 100 2 60 100
78
100
90 100
65 100 3 75 100
80
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Sek
reta
riat
Kem
ente
rian
BU
MN
51RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Biro
Um
um d
an H
umas
Biro
Huk
um
Insp
ekto
rat
Staf
Ahl
i dan
St
af K
husu
s
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TPU
TIN
DIK
ATO
RU
NIT
OR
GA
NIS
ASI
PELA
KSA
NA
SATU
AN
TAH
UN
2012
2013
2014
2 3 4 5
Peni
ngka
tan
Sara
na d
an
Pras
aran
a K
erja
Pel
ayan
an
Adm
inis
tras
i dan
Hum
as
Keg
iata
n Pe
nyus
unan
Per
atur
an
Peru
ndan
g-U
ndan
gan,
Pel
ayan
an
dan
Bant
uan
Huk
um
Peng
awas
an d
an P
emer
iksa
an
Aku
ntab
ilita
s K
emen
teri
an B
UM
N
Kaj
ian
Keb
ijaka
n Pi
mpi
nan
Dok
umen
pel
aksa
naan
pe
laya
nan
umum
ter
kait
de
ngan
pen
gelo
laan
pe
rlen
gkap
an d
an t
ata
usah
a, u
rusa
n da
lam
dan
pe
ngad
aan
bara
ng/ja
sa,
hubu
ngan
mas
yara
kat
dan
kepr
otok
oler
an
Dok
umen
per
atur
an
peru
ndan
g-un
dang
an,
pela
yana
n da
n ba
ntua
n hu
kum
Terw
ujud
nya
akun
tabi
litas
pe
ngel
olaa
n ke
uang
an
Kaj
ian
Keb
ijaka
n
Inde
ks k
epua
san
pega
wai
terh
adap
pel
ayan
an
umum
Pers
enta
se p
enca
paia
n SL
AI s
aran
a da
n pr
asar
ana
Pers
enta
se p
ener
apan
man
ajem
en a
rsip
ber
basis
TI
K
Pers
enta
se p
ener
apan
man
ajem
en p
erpu
stak
aan
berb
asis
TIK
Pers
enta
se p
enye
lesa
ian
kegi
atan
tata
usa
ha
pim
pina
n
Pers
enta
se p
elak
sana
an p
enga
daan
bar
ang/
jasa
Pers
enta
se p
enye
lesa
ian
kegi
atan
keh
umas
an d
an
kepr
otok
oler
an/p
ersid
anga
n
Jum
lah
ranc
anga
n Pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an
di b
idan
g pe
mbi
naan
BU
MN
yan
g di
susu
n/di
revi
si/di
cabu
t
Jum
lah
Kajia
n pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an
terk
ait B
UM
N u
ntuk
men
duku
ng p
elak
sana
an
tuga
s dan
fung
si Ke
men
teria
n BU
MN
Pela
yana
n da
n ba
ntua
n hu
kum
yan
g di
berik
an
Pela
ksan
aan
sosia
lisas
i per
atur
an p
erun
dang
-un
dang
an k
epad
a pe
jaba
t dan
peg
awai
Ke
men
teria
n BU
MN
dan
BU
MN
Jum
lah
LHP
yang
disa
mpa
ikan
kep
ada
Men
teri
Neg
ara
BUM
N
Lapo
ran
mon
itorin
g da
n ev
alua
si te
mua
n La
pora
n H
asil
Pem
erik
saan
Lapo
ran
eval
uasi
LAKI
P
Lapo
ran
mon
itorin
g da
n ev
alua
si pe
laks
anaa
n in
pres
no
5 ta
hun
2004
Mon
itorin
g pe
nyer
apan
ang
gara
n
Jum
lah
kajia
n ke
bija
kan
pim
pina
n
% % % % % % %
Pera
tura
n
Kaj
ian
%
Keg
iata
n
LHP
Lapo
ran
Lapo
ran
Lapo
ran
Lapo
ran
Kaj
ian
100
100
50 50 100
100
100
20 6 100 7 7 2 1 1 0 3
100
100
100
100
100
100
100
15 6 100 6 7 2 1 1 1 3
100
100
100
100
100
100
100
15 6 100 6 7 2 1 1 1 3
Un
it E
selo
n I:
Sek
reta
riat
Kem
ente
rian
BU
MN
52 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er I
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TCO
ME
IND
IKA
TOR
UN
IT O
RG
AN
ISA
SIPE
LAK
SAN
ASA
TUA
NTA
HU
N
2012
2013
2014
BPR
OG
RAM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPe
laks
anaa
n ri
set/
kajia
n
Terw
ujud
nya
pros
es b
isni
s K
emen
teri
an B
UM
N y
ang
efek
tif
Peni
ngka
tan
kont
ribu
si B
UM
N
terh
adap
eko
nom
i nas
iona
l
Peni
ngka
tan
nila
i BU
MN
Peni
ngka
tan
tran
spar
ansi
, ak
unta
bilit
as, d
an in
depe
nden
si
Peni
ngka
tan
bela
nja
mod
al B
UM
N
Peni
ngka
tan
efisi
ensi
dan
efe
ktiv
itas
pe
ngel
olaa
n BU
MN
Jum
lah
rise
t/ka
jian
di B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er I
Jum
lah
pela
ksan
aan
RUPS
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri P
rim
er I
tepa
t w
aktu
Jum
lah
pene
tapa
n D
irek
si B
UM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
Pri
mer
I te
pat
wak
tu
Jum
lah
pene
tapa
n D
ewan
Kom
isar
is/
Dew
an P
enga
was
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Pri
mer
I te
pat
wak
tu
Jum
lah
kont
rak
kine
rja
Dir
eksi
BU
MN
Bi
dang
Usa
ha In
dust
ri P
rim
er I
Jum
lah
kont
rak
kine
rja
Dew
an K
omis
aris
/D
ewan
Pen
gaw
as B
UM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er I
Jum
lah
paja
k BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Pri
mer
I
Jum
lah
divi
den
BUM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er I
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
aset
BU
MN
Bi
dang
Usa
ha In
dust
ri P
rim
er I
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
ekui
tas
BUM
N
Bida
ng U
saha
Indu
stri
Pri
mer
I
Nila
i sko
r ra
ta-r
ata
GCG
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri P
rim
er I
Jum
lah
bela
nja
mod
al B
UM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
Pri
mer
I
Rata
-rat
a Ro
A B
UM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er I
Rata
-rat
a Ro
E BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Pri
mer
I
Kaj
ian
BUM
N
BUM
N
BUM
N
Kon
trak
Kon
trak
RPJu
ta
RPJu
ta
% %
Kat
egor
i
Rpju
ta
% %
2 11 8 2 9 9
4,81
7,00
0
1,62
6,42
6
10.0
6%
10.1
9%
Baik
17,3
73,1
86
7.29
%
16.6
2%
3 4 0 2 3 3
5,86
1,00
0
1,78
9,06
9
12.5
0%
24.0
0%
Baik
20,8
47,8
23
7.87
%
16.4
9%
3 4 1 0 3 3
6,85
7,00
0
1,96
7,97
5
15.0
0%
21.0
0%
Baik
25,0
17,3
88
9.33
%
17.8
2%
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Usa
ha
Ind
ust
ri P
rim
er
53RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er II
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TCO
ME
IND
IKA
TOR
UN
IT O
RG
AN
ISA
SIPE
LAK
SAN
ASA
TUA
NTA
HU
N
2012
2013
2014
BPR
OG
RAM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPe
laks
anaa
n ri
set/
kajia
n
Terw
ujud
nya
pros
es b
isni
s K
emen
teri
an B
UM
N y
ang
efek
tif
Peni
ngka
tan
kont
ribu
si B
UM
N
terh
adap
eko
nom
i nas
iona
l
Peni
ngka
tan
nila
i BU
MN
Peni
ngka
tan
tran
spar
ansi
, ak
unta
bilit
as, d
an in
depe
nden
si
Peni
ngka
tan
bela
nja
mod
al B
UM
N
Peni
ngka
tan
efisi
ensi
dan
efe
ktiv
itas
pe
ngel
olaa
n BU
MN
Jum
lah
rise
t/ka
jian
di B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er II
Jum
lah
pela
ksan
aan
RUPS
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri P
rim
er II
tep
at w
aktu
Jum
lah
pene
tapa
n D
irek
si B
UM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
Pri
mer
II t
epat
wak
tu
Jum
lah
pene
tapa
n D
ewan
Kom
isar
is/
Dew
an P
enga
was
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Pri
mer
II t
epat
wak
tu
Jum
lah
kont
rak
kine
rja
Dir
eksi
BU
MN
Bi
dang
Usa
ha In
dust
ri P
rim
er II
Jum
lah
kont
rak
kine
rja
Dew
an K
omis
aris
/D
ewan
Pen
gaw
as B
UM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er II
Jum
lah
paja
k BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Pri
mer
II
Jum
lah
divi
den
BUM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er II
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
aset
BU
MN
Bi
dang
Usa
ha In
dust
ri P
rim
er II
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
ekui
tas
BUM
N
Bida
ng U
saha
Indu
stri
Pri
mer
II
Nila
i sko
r ra
ta-r
ata
GCG
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri P
rim
er II
Jum
lah
bela
nja
mod
al B
UM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
Pri
mer
II
Rata
-rat
a Ro
A B
UM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er II
Rata
-rat
a Ro
E BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Pri
mer
II
Kaj
ian
BUM
N
BUM
N
BUM
N
Kon
trak
Kon
trak
RpJu
ta
RpJu
ta
% %
Kat
egor
i
jum
lah
(Rpj
uta)
% %
0 12 0 7 12 12
772,
557.
50
12,2
13.0
0
12%
22%
Baik
957,
890
9.8%
16.7
%
1 7 0 0 7 7
849,
813.
25
13,4
34.3
0
15%
21%
Baik
1,18
1,84
4
11.2
%
18.2
%
2 5 0 6 5 5
934,
794.
58
14,7
77.7
3
14%
21%
Baik
1,23
2,80
9
12.0
%
18.3
%
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Usa
ha
Ind
ust
ri P
rim
er
54 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Cat
atan
: Ta
hu
n 2
013:
Asu
msi
Ho
ldin
g P
erke
bu
nan
su
dah
sel
esai
di t
ahu
n 2
012
(PTP
N II
I seb
agai
Ho
ldin
g)
sert
a PT
Sar
ana
Kar
ya s
ud
ah d
iaku
isis
i ole
h P
T W
ijaya
Kar
ya
Asd
ep B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er II
I
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TCO
ME
IND
IKA
TOR
UN
IT O
RG
AN
ISA
SIPE
LAK
SAN
ASA
TUA
NTA
HU
N
2012
2013
2014
BPR
OG
RAM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPe
laks
anaa
n ri
set/
kajia
n
Terw
ujud
nya
pros
es b
isni
s K
emen
teri
an B
UM
N y
ang
efek
tif
Peni
ngka
tan
kont
ribu
si B
UM
N
terh
adap
eko
nom
i nas
iona
l
Peni
ngka
tan
nila
i BU
MN
Peni
ngka
tan
tran
spar
ansi
, ak
unta
bilit
as, d
an in
depe
nden
si
Peni
ngka
tan
bela
nja
mod
al B
UM
N
Peni
ngka
tan
efisi
ensi
dan
efe
ktiv
itas
pe
ngel
olaa
n BU
MN
Jum
lah
rise
t/ka
jian
di B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er II
I
Jum
lah
pela
ksan
aan
RUPS
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri P
rim
er II
I tep
at w
aktu
Jum
lah
pene
tapa
n D
irek
si B
UM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
Pri
mer
III t
epat
wak
tu
Jum
lah
pene
tapa
n D
ewan
Kom
isar
is/
Dew
an P
enga
was
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Pri
mer
III t
epat
wak
tu
Jum
lah
kont
rak
kine
rja
Dir
eksi
BU
MN
Bi
dang
Usa
ha In
dust
ri P
rim
er II
I
Jum
lah
kont
rak
kine
rja
Dew
an K
omis
aris
/D
ewan
Pen
gaw
as B
UM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er II
I
Jum
lah
paja
k BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Pri
mer
III
Jum
lah
divi
den
BUM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er II
I
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
aset
BU
MN
Bi
dang
Usa
ha In
dust
ri P
rim
er II
I
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
ekui
tas
BUM
N
Bida
ng U
saha
Indu
stri
Pri
mer
III
Nila
i sko
r ra
ta-r
ata
GCG
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri P
rim
er II
I
Jum
lah
bela
nja
mod
al B
UM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
Pri
mer
III
Rata
-rat
a Ro
A B
UM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri P
rim
er II
I
Rata
-rat
a Ro
E BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Pri
mer
III
Kaj
ian
BUM
N
BUM
N
BUM
N
Kon
trak
(KPI
)
Kon
trak
(KPI
)
Rp. J
uta
Rp. J
uta
% %
Kat
egor
i
(Rp.
Jut
a)
% %
0 14 10 7 13 13
4,09
6,79
9
1,98
9,58
1
12.9
9
18.9
6
Baik
12,0
05,7
43
12.3
5
21.5
9
1 6 1 1 6 6
3,11
7,68
2
2,19
4,65
9
(24.
29)
(7.7
2)
Baik
12,9
17,9
22
18.7
7
26.9
3
0 6 0 0 6 6
2,69
6,05
2
2,64
6,37
9
29.4
4
11.4
3
Baik
9,96
6,16
5
12.8
3
21.3
9
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Usa
ha
Ind
ust
ri P
rim
er
55RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep B
idan
g U
saha
In
dust
ri S
trat
egis
dan
M
anuf
aktu
r I
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
)
(5)
(6)
(7)
(8)
PRO
GR
AM
OU
TCO
ME
IND
IKA
TOR
UN
IT O
RG
AN
ISA
SIPE
LAK
SAN
ASA
TUA
NTA
HU
N
2012
2013
2014
BPR
OG
RAM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPe
laks
anaa
n ri
set/
kajia
n
Terw
ujud
nya
pros
es b
isni
s K
emen
teri
an B
UM
N y
ang
efek
tif
Peni
ngka
tan
kont
ribu
si
BUM
N t
erha
dap
ekon
omi
nasi
onal
Peni
ngka
tan
nila
i BU
MN
Peni
ngka
tan
tran
spar
ansi,
ak
unta
bilit
as, d
an in
depe
nden
si
Peni
ngka
tan
bela
nja
mod
al
BUM
N
Peni
ngka
tan
efisi
ensi
dan
ef
ekti
vita
s pe
ngel
olaa
n BU
MN
Jum
lah
rise
t/ka
jian
di B
idan
g U
saha
Indu
stri
St
rate
gis
dan
Man
ufak
tur
I
Jum
lah
pela
ksan
aan
RUPS
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Str
ateg
is d
an M
anuf
aktu
r I t
epat
wak
tu
Jum
lah
pene
tapa
n D
irek
si B
UM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri S
trat
egis
dan
Man
ufak
tur
I tep
at w
aktu
Jum
lah
pene
tapa
n D
ewan
Kom
isar
is/D
ewan
Pe
ngaw
as B
UM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
Str
ateg
is
dan
Man
ufak
tur
I tep
at w
aktu
Jum
lah
kont
rak
kine
rja
Dir
eksi
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri S
trat
egis
dan
Man
ufak
tur
I
Jum
lah
kont
rak
kine
rja
Dew
an K
omis
aris
/Dew
an
Peng
awas
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri S
trat
egis
da
n M
anuf
aktu
r I
Jum
lah
paja
k BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri
Stra
tegi
s da
n M
anuf
aktu
r I
Jum
lah
divi
den
BUM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
St
rate
gis
dan
Man
ufak
tur
I
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
aset
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri S
trat
egis
dan
Man
ufak
tur
I
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
ekui
tas
BUM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
Str
ateg
is d
an M
anuf
aktu
r I
Nila
i sko
r ra
ta-r
ata
GCG
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Str
ateg
is d
an M
anuf
aktu
r I
Jum
lah
bela
nja
mod
al B
UM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri S
trat
egis
dan
Man
ufak
tur
I
Rata
-rat
a Ro
A B
UM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
St
rate
gis
dan
Man
ufak
tur
I
Rata
-rat
a Ro
E BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri
Stra
tegi
s da
n M
anuf
aktu
r I
Kaj
ian
BUM
N
BUM
N
BUM
N
Kon
trak
Kon
trak
Rp. J
uta
Rp. J
uta
% %
Kat
egor
i
Rp. J
uta
% %
2 10 7 6 4 4
12,0
00,0
00
2,40
0,00
0
1.00
%
1.00
%
Cuku
p
12,0
00,0
00
4.00
%
13.0
0%
2 8 - 2 3 3
12,5
00,0
00
2,50
0,00
0
1.50
%
1.50
%
Baik
12,5
00,0
00
5.00
%
15.0
0%
2 8 1 1 3 3
13,0
00,0
00
2,60
0,00
0
2.00
%
2.00
%
Baik
13,0
00,0
00
6.00
%
17.0
0%
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Usa
ha
Ind
ust
ri S
trat
egis
dan
Man
ufa
ktu
r
56 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep B
idan
g U
saha
In
dust
ri S
trat
egis
dan
M
anuf
aktu
r II
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
)
(5)
(6)
(7)
(8)
PRO
GR
AM
OU
TCO
ME
IND
IKA
TOR
UN
IT O
RG
AN
ISA
SIPE
LAK
SAN
ASA
TUA
NTA
HU
N
2012
2013
2014
BPR
OG
RAM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPe
laks
anaa
n ri
set/
kajia
n
Terw
ujud
nya
pros
es b
isni
s K
emen
teri
an B
UM
N y
ang
efek
tif
Peni
ngka
tan
kont
ribu
si
BUM
N t
erha
dap
ekon
omi
nasi
onal
Peni
ngka
tan
nila
i BU
MN
Peni
ngka
tan
tran
spar
ansi,
ak
unta
bilit
as, d
an in
depe
nden
si
Peni
ngka
tan
bela
nja
mod
al
BUM
N
Peni
ngka
tan
efisi
ensi
dan
ef
ekti
vita
s pe
ngel
olaa
n BU
MN
Jum
lah
rise
t/ka
jian
di B
idan
g U
saha
Indu
stri
St
rate
gis
dan
Man
ufak
tur
II
Jum
lah
pela
ksan
aan
RUPS
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Str
ateg
is d
an M
anuf
aktu
r II
tepa
t w
aktu
Jum
lah
pene
tapa
n D
irek
si B
UM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri S
trat
egis
dan
Man
ufak
tur
II te
pat
wak
tu
Jum
lah
pene
tapa
n D
ewan
Kom
isar
is/D
ewan
Pe
ngaw
as B
UM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
Str
ateg
is
dan
Man
ufak
tur
II te
pat
wak
tu
Jum
lah
kont
rak
kine
rja
Dir
eksi
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri S
trat
egis
dan
Man
ufak
tur
II
Jum
lah
kont
rak
kine
rja
Dew
an K
omis
aris
/Dew
an
Peng
awas
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri S
trat
egis
da
n M
anuf
aktu
r II
Jum
lah
paja
k BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri
Stra
tegi
s da
n M
anuf
aktu
r II
Jum
lah
divi
den
BUM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
St
rate
gis
dan
Man
ufak
tur
II
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
aset
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri S
trat
egis
dan
Man
ufak
tur
II
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
ekui
tas
BUM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
Str
ateg
is d
an M
anuf
aktu
r II
Nila
i sko
r ra
ta-r
ata
GCG
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Str
ateg
is d
an M
anuf
aktu
r II
Jum
lah
bela
nja
mod
al B
UM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri S
trat
egis
dan
Man
ufak
tur
II
Rata
-rat
a Ro
A B
UM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
St
rate
gis
dan
Man
ufak
tur
II
Rata
-rat
a Ro
E BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri
Stra
tegi
s da
n M
anuf
aktu
r II
Kaj
ian
BUM
N
BUM
N
BUM
N
Kon
trak
Kon
trak
Rp. J
uta
Rp. J
uta
% %
Kat
egor
i
Rp. J
uta
% %
2 11 7 5 10 10
50,0
00,0
00
8,00
0,00
0
5.00
%
4.00
%
Baik
25,0
00,0
00
5.00
%
7.00
%
2 8 1 1 7 7
55,0
00,0
00
8,40
0,00
0
5.50
%
4.50
%
Baik
27,5
00,0
00
5.50
%
7.50
%
2 8 5 0 7 7
60,0
00,0
00
8,82
0,00
0
6.00
%
5.00
%
Baik
30,0
00,0
00
6.00
%
8.00
%
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Usa
ha
Ind
ust
ri S
trat
egis
dan
Man
ufa
ktu
r
57RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep B
idan
g U
saha
In
dust
ri S
trat
egis
dan
M
anuf
aktu
r III
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
)
(5)
(6)
(7)
(8)
PRO
GR
AM
OU
TCO
ME
IND
IKA
TOR
UN
IT O
RG
AN
ISA
SIPE
LAK
SAN
ASA
TUA
NTA
HU
N
2012
2013
2014
BPR
OG
RAM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPe
laks
anaa
n ri
set/
kajia
n
Terw
ujud
nya
pros
es b
isni
s K
emen
teri
an B
UM
N y
ang
efek
tif
Peni
ngka
tan
kont
ribu
si
BUM
N t
erha
dap
ekon
omi
nasi
onal
Peni
ngka
tan
nila
i BU
MN
Peni
ngka
tan
tran
spar
ansi,
ak
unta
bilit
as, d
an in
depe
nden
si
Peni
ngka
tan
bela
nja
mod
al
BUM
N
Peni
ngka
tan
efisi
ensi
dan
ef
ekti
vita
s pe
ngel
olaa
n BU
MN
Jum
lah
riset
/kaj
ian
di B
idan
g U
saha
Indu
stri
Stra
tegi
s dan
Man
ufak
tur I
II
Jum
lah
pela
ksan
aan
RUPS
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Stra
tegi
s dan
Man
ufak
tur I
II te
pat w
aktu
Jum
lah
pene
tapa
n D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Stra
tegi
s dan
Man
ufak
tur I
II te
pat w
aktu
Jum
lah
pene
tapa
n D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an
Peng
awas
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri St
rate
gis
dan
Man
ufak
tur I
II te
pat w
aktu
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Stra
tegi
s dan
Man
ufak
tur I
II
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an
Peng
awas
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri St
rate
gis
dan
Man
ufak
tur I
II
Jum
lah
paja
k BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri St
rate
gis d
an M
anuf
aktu
r III
Jum
lah
divi
den
BUM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
Stra
tegi
s dan
Man
ufak
tur I
II
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
aset
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Indu
stri
Stra
tegi
s dan
Man
ufak
tur I
II
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
ekui
tas B
UM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
Stra
tegi
s dan
Man
ufak
tur I
II
Nila
i sko
r rat
a-ra
ta G
CG B
UM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri St
rate
gis d
an M
anuf
aktu
r III
Pert
umbu
han
bela
nja
mod
al B
UM
N B
idan
g U
saha
In
dust
ri St
rate
gis d
an M
anuf
aktu
r III
Rata
-rat
a Ro
A B
UM
N B
idan
g U
saha
Indu
stri
Stra
tegi
s dan
Man
ufak
tur I
II
Rata
-rat
a Ro
E BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
dust
ri St
rate
gis d
an M
anuf
aktu
r III
Kaj
ian
BUM
N
BUM
N
BUM
N
Kon
trak
Kon
trak
Rp. J
uta
Rp. J
uta
% %
Kat
egor
i
Rp. J
uta
% %
2 13 9 6 9 9
6,54
0,00
0
1,45
0,00
0
13.4
8.67
Cuku
p
16,5
00
5.66
12.1
2
2 12 2 8 8 8
8,00
0,00
0
1,72
5,00
0
12.2
31.8
6
Baik
9,20
0
6.48
13.8
8
2 11 3 5 7 7
10,4
00,0
00
2,25
0,00
0
16.4
15.3
2
Baik
4,90
0
7.17
17.0
8
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Usa
ha
Ind
ust
ri S
trat
egis
dan
Man
ufa
ktu
r
58 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep B
idan
g U
saha
In
fras
truk
tur
dan
Logi
stik
I
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TPU
TIN
DIK
ATO
RU
NIT
OR
GA
NIS
ASI
PELA
KSA
NA
SATU
AN
TAH
UN
2012
2013
2014
BPR
OG
RAM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPe
laks
anaa
n ri
set/
kajia
n
Terw
ujud
nya
pros
es b
isni
s K
emen
teri
an B
UM
N y
ang
efek
tif
Peni
ngka
tan
kont
ribu
si
BUM
N t
erha
dap
ekon
omi
nasi
onal
Peni
ngka
tan
nila
i BU
MN
Peni
ngka
tan
tran
spar
ansi,
ak
unta
bilit
as, d
an in
depe
nden
si
Peni
ngka
tan
bela
nja
mod
al
BUM
N
Peni
ngka
tan
efisi
ensi
dan
ef
ekti
vita
s pe
ngel
olaa
n BU
MN
Jum
lah
riset
/kaj
ian
di B
idan
g U
saha
Infr
astr
uktu
r da
n Lo
gist
ik I
Jum
lah
pela
ksan
aan
RUPS
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Infr
astr
uktu
r dan
Log
istik
I te
pat w
aktu
Pene
tapa
n D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Infr
astr
uktu
r dan
Log
istik
I te
pat w
aktu
Pene
tapa
n D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an P
enga
was
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha I
nfra
stru
ktur
dan
Log
istik
I te
pat w
aktu
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Infr
astr
uktu
r dan
Log
istik
I
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an
Peng
awas
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha I
nfra
stru
ktur
dan
Lo
gist
ik I
Jum
lah
paja
k BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
fras
truk
tur
dan
Logi
stik
I
Jum
lah
divi
den
BUM
N B
idan
g U
saha
Inf
rast
rukt
ur
dan
Logi
stik
I
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
aset
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Infr
astr
uktu
r dan
Log
istik
I
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
ekui
tas B
UM
N B
idan
g U
saha
Inf
rast
rukt
ur d
an L
ogist
ik I
Nila
i sko
r rat
a-ra
ta G
CG B
UM
N B
idan
g U
saha
In
fras
truk
tur d
an L
ogist
ik I
Jum
lah
bela
nja
mod
al B
UM
N B
idan
g U
saha
In
fras
truk
tur d
an L
ogist
ik I
Rata
-rat
a Ro
A B
UM
N B
idan
g U
saha
Inf
rast
rukt
ur
dan
Logi
stik
I
Rata
-rat
a Ro
E BU
MN
Bid
ang
Usa
ha I
nfra
stru
ktur
da
n Lo
gist
ik I
Kaj
ian
BUM
N
BUM
N
BUM
N
Kon
trak
Kon
trak
Rp. J
uta
Rp. J
uta
% %
Kat
egor
i
Jum
lah
% %
0 8 5 5 8 5
2,75
2,36
0
4,38
9,73
5
21.1
0%
17.8
0%
75
Rp15
.429
mily
ar
4.8
13.8
0 8 6 6 8 6
2,99
4,84
0
3,77
7,75
4
24.5
0%
19.1
0%
78
Rp18
.564
mily
ar
5.4
14.4
0 8 7 7 8 7
3,27
5,75
0
3,25
1,09
0
27.9
0%
21.4
0%
80
Rp18
.153
mily
ar
6.0
15.1
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Usa
ha In
fras
truk
tur
dan
Logi
stik
59RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep B
idan
g U
saha
In
fras
truk
tur
dan
Logi
stik
II
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
)
(5)
(6)
(7)
(8)
PRO
GR
AM
OU
TPU
TIN
DIK
ATO
RU
NIT
OR
GA
NIS
ASI
PELA
KSA
NA
SATU
AN
TAH
UN
2012
2013
2014
BPR
OG
RAM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPe
laks
anaa
n ri
set/
kajia
n
Terw
ujud
nya
pros
es b
isni
s K
emen
teri
an B
UM
N y
ang
efek
tif
Peni
ngka
tan
kont
ribu
si
BUM
N t
erha
dap
ekon
omi
nasi
onal
Peni
ngka
tan
nila
i BU
MN
Peni
ngka
tan
tran
spar
ansi,
ak
unta
bilit
as, d
an in
depe
nden
si
Peni
ngka
tan
bela
nja
mod
al
BUM
N
Peni
ngka
tan
efisi
ensi
dan
ef
ekti
vita
s pe
ngel
olaa
n BU
MN
Jum
lah
riset
/kaj
ian
di B
idan
g U
saha
Infr
astr
uktu
r da
n Lo
gist
ik II
Jum
lah
pela
ksan
aan
RUPS
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Infr
astr
uktu
r dan
Log
istik
II te
pat w
aktu
Pene
tapa
n D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Infr
astr
uktu
r dan
Log
istik
II te
pat w
aktu
Pene
tapa
n D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an P
enga
was
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha I
nfra
stru
ktur
dan
Log
istik
II
tepa
t wak
tu
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Infr
astr
uktu
r dan
Log
istik
II
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an
Peng
awas
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha I
nfra
stru
ktur
dan
Lo
gist
ik II
Jum
lah
paja
k BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
fras
truk
tur
dan
Logi
stik
II
Jum
lah
divi
den
BUM
N B
idan
g U
saha
Inf
rast
rukt
ur
dan
Logi
stik
II
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
aset
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Infr
astr
uktu
r dan
Log
istik
II
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
ekui
tas B
UM
N B
idan
g U
saha
Inf
rast
rukt
ur d
an L
ogist
ik II
Nila
i sko
r rat
a-ra
ta G
CG B
UM
N B
idan
g U
saha
In
fras
truk
tur d
an L
ogist
ik II
Jum
lah
bela
nja
mod
al B
UM
N B
idan
g U
saha
In
fras
truk
tur d
an L
ogist
ik II
Rata
-rat
a Ro
A B
UM
N B
idan
g U
saha
Inf
rast
rukt
ur
dan
Logi
stik
II
Rata
-rat
a Ro
E BU
MN
Bid
ang
Usa
ha I
nfra
stru
ktur
da
n Lo
gist
ik II
Kaj
ian
BUM
N
BUM
N
BUM
N
Kon
trak
Kon
trak
Rp. J
uta
Rp. J
uta
% %
Kat
egor
i
Jum
lah
% %
- 11 4 8 11 11
2,74
0,85
0
867
33 26 80
Rp 1
5.42
9m
ilyar
6.9
15.0
- 11 1 3 11 11
3,67
5,49
5
661
15 15 84
Rp 8
.564
mily
ar
7.5
17.0
- 11 8 4 11 11
3,95
0,56
7
700
16 15 87
Rp 8
.153
mily
ar
8.4
18.5
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Usa
ha In
fras
truk
tur
dan
Logi
stik
60 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep B
idan
g U
saha
In
fras
truk
tur
dan
Logi
stik
III
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TCO
ME
IND
IKA
TOR
UN
IT O
RG
AN
ISA
SIPE
LAK
SAN
ASA
TUA
NTA
HU
N
2012
2013
2014
BPR
OG
RAM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPe
laks
anaa
n ri
set/
kajia
n
Terw
ujud
nya
pros
es b
isni
s K
emen
teri
an B
UM
N y
ang
efek
tif
Peni
ngka
tan
kont
ribu
si
BUM
N t
erha
dap
ekon
omi
nasi
onal
Peni
ngka
tan
nila
i BU
MN
Peni
ngka
tan
tran
spar
ansi,
ak
unta
bilit
as, d
an in
depe
nden
si
Peni
ngka
tan
bela
nja
mod
al
BUM
N
Peni
ngka
tan
efisi
ensi
dan
ef
ekti
vita
s pe
ngel
olaa
n BU
MN
Jum
lah
riset
/kaj
ian
di B
idan
g U
saha
Infr
astr
uktu
r da
n Lo
gist
ik II
I
Jum
lah
pela
ksan
aan
RUPS
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Infr
astr
uktu
r dan
Log
istik
III t
epat
wak
tu
Pene
tapa
n D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Infr
astr
uktu
r dan
Log
istik
III t
epat
wak
tu
Pene
tapa
n D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an P
enga
was
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
fras
truk
tur d
an L
ogist
ik II
I te
pat w
aktu
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Infr
astr
uktu
r dan
Log
istik
III
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an
Peng
awas
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
fras
truk
tur d
an
Logi
stik
III
Jum
lah
paja
k BU
MN
Bid
ang
Usa
ha I
nfra
stru
ktur
da
n Lo
gist
ik II
I
Jum
lah
divi
den
BUM
N B
idan
g U
saha
Infr
astr
uktu
r da
n Lo
gist
ik II
I
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
aset
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Infr
astr
uktu
r dan
Log
istik
III
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
ekui
tas B
UM
N B
idan
g U
saha
Infr
astr
uktu
r dan
Log
istik
III
Nila
i sko
r rat
a-ra
ta G
CG B
UM
N B
idan
g U
saha
In
fras
truk
tur d
an L
ogist
ik II
I
Jum
lah
bela
nja
mod
al B
UM
N B
idan
g U
saha
In
fras
truk
tur d
an L
ogist
ik II
I
Rata
-rat
a Ro
A B
UM
N B
idan
g U
saha
Infr
astr
uktu
r da
n Lo
gist
ik II
I
Rata
-rat
a Ro
E BU
MN
Bid
ang
Usa
ha In
fras
truk
tur
dan
Logi
stik
III
Kaj
ian
BUM
N
BUM
N
BUM
N
Kon
trak
Kon
trak
Rp. J
uta
Rp. J
uta
% %
Kat
egor
i
Jum
lah
(Rp.
Jut
a)
% %
0 23 4 12 19 19
5,04
4,16
2
465,
951
10.0
0%
10.0
0%
76
2,68
3,92
6
4.8%
15.8
0%
0 23 8 3 19 19
5,54
8,57
8
512,
546
15.0
0%
12.0
0%
77
2,95
2,31
9
5.0%
16.0
0%
0 23 4 10 19 19
6,10
3,43
6
563,
801
20.0
0%
15.0
0%
78
3,24
7,55
0
5.2%
16.7
0%
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Usa
ha In
fras
truk
tur
dan
Logi
stik
61RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep B
idan
g U
saha
Ja
sa I
ROA
= E
BT/T
A
ROE
= EA
T/E
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TCO
ME
IND
IKA
TOR
UN
IT O
RG
AN
ISA
SIPE
LAK
SAN
ASA
TUA
NTA
HU
N
2012
2013
2014
BPR
OG
RAM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPe
laks
anaa
n ri
set/
kajia
n
Terw
ujud
nya
pros
es b
isni
s K
emen
teri
an B
UM
N y
ang
efek
tif
Peni
ngka
tan
kont
ribu
si B
UM
N
terh
adap
eko
nom
i nas
iona
l
Peni
ngka
tan
nila
i BU
MN
Peni
ngka
tan
tran
spar
ansi
, ak
unta
bilit
as, d
an
inde
pend
ensi
Peni
ngka
tan
bela
nja
mod
al
BUM
N
Peni
ngka
tan
efisi
ensi
dan
ef
ekti
vita
s pe
ngel
olaa
n BU
MN
Jum
lah
riset
/kaj
ian
di B
idan
g U
saha
Jasa
I
Jum
lah
pela
ksan
aan
RUPS
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Jasa
I te
pat w
aktu
Pene
tapa
n D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa I
tepa
t wak
tu
Pene
tapa
n D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an P
enga
was
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa I
tepa
t wak
tu
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa I
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an
Peng
awas
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa I
Jum
lah
paja
k BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa I
Jum
lah
divi
den
BUM
N B
idan
g U
saha
Jasa
I
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
aset
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Jasa
I
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
ekui
tas B
UM
N B
idan
g U
saha
Jasa
I
Nila
i sko
r rat
a-ra
ta G
CG B
UM
N B
idan
g U
saha
Jasa
I
Jum
lah
bela
nja
mod
al B
UM
N B
idan
g U
saha
Jasa
I
Rata
-rat
a Ro
A B
UM
N B
idan
g U
saha
Jasa
I
Rata
-rat
a Ro
E BU
MN
Bid
ang
Usa
ha J
asa
I
Kaj
ian
BUM
N
BUM
N
BUM
N
Kon
trak
Kon
trak
Rp. J
uta
Rp. J
uta
% %
Kat
egor
i
Rp. J
uta
% %
1 9
100%
100% 5 5
11,1
59,5
10.0
4,91
0,20
1.5
16.7
%
16.4
1%
85.0
0
4,46
9,92
7.4
3.0%
18.9
%
1 9
100%
100% 5 5
13,5
32,7
32.0
6,54
0,52
9.9
16.3
%
14.1
3%
85.6
3
5,35
1,61
1.8
3.1%
19.8
%
0 9
100%
100% 4 4
16,7
38,6
59.1
8,92
5,67
5.9
16.3
%
14.1
4%
88.5
0
6,40
7,29
5.9
3.3%
21.6
%
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Usa
ha J
asa
62 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep B
idan
g U
saha
Ja
sa II
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TCO
ME
IND
IKA
TOR
UN
IT O
RG
AN
ISA
SIPE
LAK
SAN
ASA
TUA
NTA
HU
N
2012
2013
2014
BPR
OG
RAM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPe
laks
anaa
n ri
set/
kajia
n
Terw
ujud
nya
pros
es b
isni
s K
emen
teri
an B
UM
N y
ang
efek
tif
Peni
ngka
tan
kont
ribu
si B
UM
N
terh
adap
eko
nom
i nas
iona
l
Peni
ngka
tan
nila
i BU
MN
Peni
ngka
tan
tran
spar
ansi
, ak
unta
bilit
as, d
an
inde
pend
ensi
Peni
ngka
tan
bela
nja
mod
al
BUM
N
Peni
ngka
tan
efisi
ensi
dan
ef
ekti
vita
s pe
ngel
olaa
n BU
MN
Jum
lah
riset
/kaj
ian
di B
idan
g U
saha
Jum
lah
pela
ksan
aan
RUPS
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Jasa
II te
pat w
aktu
Pene
tapa
n D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa II
tepa
t w
aktu
Pene
tapa
n D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an P
enga
was
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa II
tepa
t wak
tu
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Jasa
II
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an
Peng
awas
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa II
Jum
lah
paja
k BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa II
Jum
lah
divi
den
BUM
N B
idan
g U
saha
Jasa
II
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
aset
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Jasa
II
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
ekui
tas B
UM
N B
idan
g U
saha
Jasa
II
Nila
i sko
r rat
a-ra
ta G
CG B
UM
N B
idan
g U
saha
Jasa
II
Jum
lah
bela
nja
mod
al B
UM
N B
idan
g U
saha
Jasa
II
Rata
-rat
a Ro
A B
UM
N B
idan
g U
saha
Jasa
II
Rata
-rat
a Ro
E BU
MN
Bid
ang
Usa
ha J
asa
II
Kaj
ian
BUM
N
BUM
N
BUM
N
Kon
trak
Kon
trak
Rp. J
uta
Rp. J
uta
% %
Kat
egor
i
Rp. J
uta
% %
0 16 4 2 11 11
877,
036
401,
553
25.1
1
88
69.0
8
2,69
0,51
6
3.62
23.6
2
0 16 3 5 11 11
990,
047
458,
317
20.7
7
28
69.4
5
2,86
1,18
5
3.65
22.4
6
0 15 5 1 11 11
1,14
1,11
5
527,
805
21.4
9
21
70.4
7
3,63
0,17
8
3.70
22.8
9
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Usa
ha J
asa
63RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep B
idan
g U
saha
Ja
sa II
I
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TCO
ME
IND
IKA
TOR
UN
IT O
RG
AN
ISA
SIPE
LAK
SAN
ASA
TUA
NTA
HU
N
2012
2013
2014
BPR
OG
RAM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPe
laks
anaa
n ri
set/
kajia
n
Terw
ujud
nya
pros
es b
isni
s K
emen
teri
an B
UM
N y
ang
efek
tif
Peni
ngka
tan
kont
ribu
si B
UM
N
terh
adap
eko
nom
i nas
iona
l
Peni
ngka
tan
nila
i BU
MN
Peni
ngka
tan
tran
spar
ansi
, ak
unta
bilit
as, d
an
inde
pend
ensi
Peni
ngka
tan
bela
nja
mod
al
BUM
N
Peni
ngka
tan
efisi
ensi
dan
ef
ekti
vita
s pe
ngel
olaa
n BU
MN
Jum
lah
riset
/kaj
ian
di B
idan
g U
saha
Jasa
III
Jum
lah
pela
ksan
aan
RUPS
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Jasa
III t
epat
wak
tu
Pene
tapa
n D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa II
I te
pat w
aktu
Pene
tapa
n D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an P
enga
was
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa II
I tep
at w
aktu
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ireks
i BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Jasa
III
Jum
lah
kont
rak
kine
rja D
ewan
Kom
isaris
/Dew
an
Peng
awas
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa II
I
Jum
lah
paja
k BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa II
I
Jum
lah
divi
den
BUM
N B
idan
g U
saha
Jasa
III
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
aset
BU
MN
Bid
ang
Usa
ha
Jasa
III
Pers
enta
se p
ertu
mbu
han
ekui
tas B
UM
N B
idan
g U
saha
Jasa
III
Nila
i sko
r rat
a-ra
ta G
CG B
UM
N B
idan
g U
saha
Ja
sa II
I
Jum
lah
bela
nja
mod
al B
UM
N B
idan
g U
saha
Jasa
III
Rata
-rat
a Ro
A B
UM
N B
idan
g U
saha
Jasa
III
Rata
-rat
a Ro
E BU
MN
Bid
ang
Usa
ha Ja
sa II
I
Kaj
ian
BUM
N
BUM
N
BUM
N
Kon
trak
Kon
trak
Rp. J
uta
Rp. J
uta
% %
Kat
egor
i
Rp. J
uta
% %
2 11 10 10 11 11
2,17
4,22
9
792,
598
18.1
0%
13.8
1%
Baik
1,34
9,07
5.0
8.32
%
25.2
3%
2 11 11 11 11 11
2,58
7,97
0
942,
087
14.3
1%
7.74
%
Baik
876,
966.
0
9.63
%
25.6
6%
3 11 11 11 11 11
3,06
0,58
5
1,11
4,99
7
14.3
2%
19.0
2%
Baik
1,09
6,35
2.0
12.3
8%
22.1
5%
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Usa
ha J
asa
64 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep R
estr
uktu
risa
si
dan
Peng
emba
ngan
U
saha
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TPU
TIN
DIK
ATO
RU
NIT
OR
GA
NIS
ASI
PELA
KSA
NA
SATU
AN
TAH
UN
2012
2013
2014
B 1
PRO
GRA
M P
EMBI
NA
AN
BU
MN
Dok
umen
pel
aksa
naan
re
stru
ktur
isas
i dan
pri
vati
sasi
BU
MN
Keg
iata
n Re
stru
ktur
isas
i dan
Pe
ngem
bang
an U
saha
Kajia
n te
ntan
g Ri
ghts
izin
g BU
MN
Jum
lah
Righ
tsiz
ing
BUM
N
Kajia
n ke
laya
kan
PMN
pad
a PM
N
Priv
atisa
si BU
MN
sesu
ai d
enga
n Pr
ogra
m T
ahun
an
Kaj
ian
BUM
N
Lapo
ran
BUM
N
1 114 1 7
2 104 1 7
2 91 1 6
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Rest
rukt
uris
asi d
an P
eren
cana
an S
trat
egis
BU
MN
65RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep P
enda
yagu
naan
A
set
dan
Sine
rgi
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TPU
TIN
DIK
ATO
RU
NIT
OR
GA
NIS
ASI
PELA
KSA
NA
SATU
AN
TAH
UN
2012
2013
2014
B 2
PRO
GRA
M P
EMBI
NA
AN
BU
MN
Dok
umen
pen
daya
guna
an
aset
dan
sin
ergi
BU
MN
Keg
iata
n Pe
nday
agun
aan
Ase
t da
n Si
nerg
iPe
rset
ujua
n pe
nday
agun
aan
aset
dan
sine
rgi B
UM
N
Pem
etaa
n as
et B
UM
N
Peny
eles
aian
stat
us B
PYBD
S
Peny
eles
aian
uta
ng R
DI/S
LA
Jum
lah
mon
itorin
g da
n ev
alua
si pe
laks
anaa
n pe
nday
agun
aan
aset
BU
MN
Peny
erap
an d
ana
PSO
ole
h BU
MN
Sura
t
Kaj
ian
PP
Sura
t K
eput
usan
Lapo
ran
%
45 - 9 5 15 100
30 1 11 8 10 100
30 1 - 10 10 100
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Rest
rukt
uris
asi d
an P
eren
cana
an S
trat
egis
BU
MN
66 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep P
embi
naan
K
emit
raan
dan
Bin
a Li
ngku
ngan
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)
PRO
GR
AM
OU
TPU
TIN
DIK
ATO
RU
NIT
OR
GA
NIS
ASI
PELA
KSA
NA
SATU
AN
TAH
UN
2012
2013
2014
B 3
PRO
GRA
M P
EMBI
NA
AN
BU
MN
Dok
umen
pel
aksa
naan
Pr
ogra
m K
emit
raan
dan
Bin
a Li
ngku
ngan
Keg
iata
n Pe
mbi
naan
Kem
itra
an
dan
Bina
Lin
gkun
gan
BUM
N y
ang
men
erap
kan
siste
m a
kunt
ansi
PKBL
Peny
alur
an d
ana
Prog
ram
Kem
itraa
n
Peny
alur
an d
ana
Prog
ram
Bin
a Li
ngku
ngan
Jum
lah
Mitr
a bi
naan
% % % unit
100%
80%
60%
800.
000
100%
80%
60%
850.
000
100%
80%
60%
900.
000
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Rest
rukt
uris
asi d
an P
eren
cana
an S
trat
egis
BU
MN
67RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
Asd
ep R
iset
dan
In
form
asi
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
)
(5)
(6)
(7)
(8)
PRO
GR
AM
*) P
elak
san
aan
dit
arg
etka
n d
i tah
un
yan
g b
ersa
ng
kuta
n
OU
TPU
TIN
DIK
ATO
RU
NIT
OR
GA
NIS
ASI
PELA
KSA
NA
SATU
AN
TAH
UN
2012
2013
2014
B 4
PRO
GRA
M P
EMBI
NA
AN
BU
MN
Keg
iata
n Ri
set
dan
Sist
em
Info
rmas
iD
okum
en r
iset
dan
pen
yajia
n in
form
asi
Dok
umen
pen
yusu
nan
dan
pela
ksan
aan
pedo
man
Sis
tem
In
form
asi
Dok
umen
aut
omat
isas
i pr
oses
bis
nis
di K
BUM
N
Dok
umen
inte
gras
i ant
ara
SI
KBU
MN
den
gan
SI B
UM
N
Dok
umen
per
setu
juan
pe
ngha
pusb
ukua
n da
n pe
min
daht
anga
nan
akti
va
teta
p BU
MN
Jum
lah
riset
/kaj
ian
Pers
enta
se k
eter
sedi
aan
data
dan
pen
yajia
n in
form
asi
Kete
rsed
iaan
Sta
ndar
pel
ayan
an si
stem
info
rmas
i (S
ervi
ce L
evel
Agr
eem
ent)
Ters
usun
nya
Mas
ter P
lan
Tekn
olog
i Inf
orm
asi
Kem
ente
rian
BUM
N
Ters
usun
nya
Pand
uan
IT B
UM
N
Pers
enta
se p
elak
sana
an S
ervi
ce L
evel
Agr
eem
ent
Inde
x (S
LAI)
siste
m in
form
asi
Ters
usun
nya
prod
uk h
ukum
yan
g m
enga
tur
pem
isaha
n ta
nggu
ng ja
wab
pen
gisia
n ko
nten
de
ngan
apl
ikas
i Sist
em In
form
asi
Ters
edia
nya
data
BU
MN
pad
a po
rtal
EIS
Pers
enta
se u
sula
n pe
ngha
pusb
ukua
n as
et y
ang
ditin
dakl
anju
ti
Rise
t/K
ajia
n
Pers
enta
se
Dok
umen
Mas
ter
Plan
Pers
enta
se
Pers
enta
se
Pers
enta
se
Pers
enta
se
Pers
enta
se
4
100%
100%
*
100%
*
100%
*
50%
100%
*
75%
100%
4
100%
100%
100%
100%
60%
100%
85%
100%
4
100%
100%
100%
100%
70%
100%
90%
100%
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
Un
it E
selo
n I:
Dep
uti
Bid
ang
Rest
rukt
uris
asi d
an P
eren
cana
an S
trat
egis
BU
MN
69RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
LAMPIRAN 2
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2012–2014KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
71RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN 2012–2014
TAR
GET
PEM
BA
NG
UN
AN
UN
TUK
TA
HU
N 2
012–
2014
KEM
ENTE
RIA
N B
AD
AN
USA
HA
MIL
IK N
EGA
RA
No
.
(1)
(2
) (3
) (4
) (5
)
PRO
GR
AM
BA
SELI
NE
2012
TAH
UN
Rp
Ju
ta
2013
2014
A B
PRO
GR
AM
DU
KU
NG
AN
MA
NA
JEM
EN D
AN
PEL
AK
SAN
AA
N T
UG
AS
TEK
NIS
LA
INN
YA K
EMEN
TER
IAN
BU
MN
Peni
ngka
tan
Kua
litas
Per
enca
naan
, SD
M, d
an P
enge
lola
an K
euan
gan
Peny
usun
an P
erat
uran
Per
unda
ng-U
ndan
gan,
Per
atur
an H
ukum
dan
Ban
tuan
Huk
umPe
ning
kata
n Sa
rana
dan
Pra
sara
na K
erja
, Pel
ayan
an A
dmin
istr
asi d
an H
umas
Peng
awas
an d
an P
emer
iksa
an A
kunt
abili
tas
Kem
ente
rian
BU
MN
Pene
laah
an K
ebija
kan
Pim
pina
n
PRO
GR
AM
PEM
BIN
AA
N B
UM
NPr
ofiti
sasi
dan
Res
truk
turi
sasi
BU
MN
Sek
tor
Indu
stri
Pri
mer
IPr
ofiti
sasi
dan
Res
truk
turi
sasi
BU
MN
Sek
tor
Indu
stri
Pri
mer
IIPr
ofiti
sasi
dan
Res
truk
turi
sasi
BU
MN
Sek
tor
Indu
stri
Pri
mer
III
Profi
tisa
si d
an R
estr
uktu
risa
si B
UM
N S
ekto
r In
dust
ri S
trat
egis
dan
Man
ufak
tur
IPr
ofiti
sasi
dan
Res
truk
turi
sasi
BU
MN
Sek
tor
Indu
stri
Str
ateg
is d
an M
anuf
aktu
r II
Profi
tisa
si d
an R
estr
uktu
risa
si B
UM
N S
ekto
r In
dust
ri S
trat
egis
dan
Man
ufak
tur
IIIPr
ofiti
sasi
dan
Res
truk
turi
sasi
BU
MN
Sek
tor
Infr
astr
uktu
r da
n Lo
gist
ik I
Profi
tisa
si d
an R
estr
uktu
risa
si B
UM
N S
ekto
r In
fras
truk
tur
dan
Logi
stik
IIPr
ofiti
sasi
dan
Res
truk
turi
sasi
BU
MN
Sek
tor
Infr
astr
uktu
r da
n Lo
gist
ik II
IPr
ofiti
sasi
dan
Res
truk
turi
sasi
BU
MN
Sek
tor
Jasa
IPr
ofiti
sasi
dan
Res
truk
turi
sasi
BU
MN
Sek
tor
Jasa
IIPr
ofiti
sasi
dan
Res
truk
turi
sasi
BU
MN
Sek
tor
Jasa
III
Rest
rukt
uris
asi d
an P
enge
mba
ngan
Usa
haPe
nday
agun
aan
Ase
t da
n Si
nerg
iPe
mbi
naan
Kem
itra
an d
an B
ina
Ling
kung
anRi
set
dan
Info
rmas
i
Tota
l
78,2
4714
,417
4,72
952
,931
1,36
04,
810
64,4
363,
010
3,01
03,
010
2,96
92,
624
7,91
72,
833
1,19
71,
513
3,01
02,
867
3,01
06,
526
5,95
12,
640
12,3
48
142,
683
134,
900
15,8
597,
280
102,
536
2,97
26,
253
86,6
815,
129
4,63
64,
450
4,35
43,
149
3,16
73,
117
3,23
33,
026
4,21
24,
060
4,19
37,
200
14,8
244,
170
13,7
61
221,
581
138,
532
17,4
459,
120
100,
569
3,26
98,
129
93,4
435,
401
3,82
83,
605
4,34
23,
464
4,43
43,
740
5,17
34,
538
3,98
13,
320
5,03
27,
500
15,2
414,
684
15,1
61
231,
975