37

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Hakikat Pengadilan Tata Usaha Negara

Asal mula lembaga Peradilan Tata Usaha Negara

sendiri berawal dari negara Perancis, suatu negara yang

menurut fakta sejarahnya merupakan pelopor kelahiran

lembaga sejenis ini untuk pertama kali. Peranan negara ini

terasa sampai sekarang. Antara lain negara ini berperan

sebagai pemuka dalam “Association Internationale des

Houstes Jurisdictions Adminitrstives/International

Assosiation of Supreme Administrative Jurisdictions”.

Sejarah kelahiran Peradilan Administrasi di Perancis dimulai

sekitar tahun 1790, dengan Undang-Undang tanggal 16 dan

24 Agustus 1790, yang memberi fungsi kepada Conseil

d’Etat untuk bertindak sebagai lembaga pengawas (Judiciil

Controle) terhadap administrasi atau pemerintah dan

lembaga peradilan umum dilepaskan wewenangnya untuk

memeriksa dan mengadili sengketa administrasi, dan saat

38

itulah dapat dikatakan sebagai awal mulanya penafsiran dari

prinsip yang mengakibatkan lahirnya sistem Perancis tentang

kontrol administrasi yang dilakukan oleh suatu Peradilan

Administrasi yang bebas dan terpisah.1

Pada mulanya Lembaga Conseil d’Etat merupakan

satu-satunya lembaga Peradilan Administrasi dalam arti

umum untuk seluruh Perancis, yang berarti bahwasannya

semua sengketa administratif diadili oleh Conseil d’Etat

kecuali sengketa-sengketa yang secara tegas diserahkan

penyelesaiannya kepada badan-badan Peradilan Administrasi

khusus lainnya. Akibatnya, beban lembaga Conseil d’Etat

tiap hari kian banyak, sehingga pada tahun 1953 saja jumlah

perkara yang diajukan kepada lembaga ini mencapai 26.000

perkara, yang mengakibatkan hal-hal tersebut justru sangat

merugikan kepada semua pihak, sehingga perlu ditempuh

jalan keluar untuk mengatasinya. Sebagai jalan keluarnya

pada tahun 1953 dibentuklah apa yang kita kenal sekarang

1 Benjamin Mangkoedilaga. “Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Suatu

Prospek di Masa Datang”. Angkasa Bandung. 1988. hal.1

39

sebagai “Tribunal Admnistratif”, yang berkedudukan di

daerah tersebut dan merupakan lembaga Peradilan

Administratif dalam tingkat pertama.2

Selanjutnya mengenai Peradilan Tata Usaha Negara

di Indonesia awal mulanya dan merupakan tonggak sejarah

berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara yakni dengan

adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian dilakukan

perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan adanya

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara.

2 Benjamin Mangkoedilaga. “Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Suatu

Orientasi Pengenalan” Ghalia Indonesia, Jakarta Timur. 1988. hal.2

40

Mengenai konsep rancangan Undang-Undang tentang

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya

sudah lama dibicarakan bahkan pada tahun 1948 sudah

dibicarakan tentang konsep rancangan hukum acara ini. Pada

waktu itu, rancangan Undang-Undang ini disusun oleh Prof.

Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH kira-kira pada tahun 1948

atas perintah Menteri Kehakiman Drs. Susanto Tirtoprodjo,

SH di Yokyakarta sebelum ada penyerahan kedaulatan oleh

Belanda pada penghabisan tahun 1949.3

Pernah juga disusun rancangan Undang-Undang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirumuskan dan

dimatangkan oleh Lembaga Pembinaan Hukum

Nasional/LPHN pada tanggal 10 Januari 1966, dan

dipublikasi di dalam penerbitan 1 LPHN 1967. Tetapi

rancangan Undang-Undang tersebut belum sempat

dimajukan oleh pemerintah kepada DPR GR, oleh DPR

pernah diusahakan sebagai unsul inisiatif oleh DPR GR

3 Ibid, Hal.81

41

tahun 1967 tetapi rancangan tersebut gagal atau tidak dapat

menyelesaikan.4

Di tempat yang sama pernah juga dilaksanakan

simposium dimana dalam simposium tersebut membahas

konsep naskah rancangan Undang-Undang tentang Peradilan

Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Badan

Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta tanggal 5-7 Februari

1976.5

Kenginginan untuk segera membentuk Peradilan Tata

Usaha Negara itu dipertegas lagi dalam pidato kenegaraan

Presiden Republik Indonesia, Soeharto, di hadapan sidang

pleno DPR pada tanggal 16 Agustus 1978 yang isinya tenta

mekanisme untuk meratakan keadilan, yaitu :

4 http://makalah-perkuliah.blogspot.com/2013/06/sejarah-peradilan-tata-usaha-

negara 5 Ibid, Hal.107

42

1) Penyelesaian perkara seadil-adilnya dan secepat-

cepatnya

2) Bantuan hukum untuk mereka yang kurang

mampu

3) Segera akan dibentuknya Peradilan Tata usaha

Negara

Lebih lanjut Presiden Soeharto mengirim surat

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia di Jakarta dengan Nomor: R.07/PU/V/1982,

tanggal 13 Mei 1982 Perihal Ranangan Undang-Undang

tentang Peradilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha

Negara. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya “untuk

mohon dibiarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat

guna mendapatkan persetujuan pada sidang 1981-1982.

Selanjutnya untuk keperluan pembicaraan dalam persidangan

mengenai rancangan Undang-Undang tersebut kami

persilahkan saudara menghubungi saudara Menteri

43

Kehakiman.6 Selanjutnya pada tahun 1986 pemerintah

mengajukan Rancangan Undang-Undang tersebut kepada

DPR dan pada waktu itu DPR menyetujui.

Pada tanggal 29 Desember 1986 disahkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986

Nomor 7 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29

Desember 1986 oleh Menteri Sekretaris Negara Republik

Indonesia Sudharmono, SH.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka ada

angin segar tentang pembentukan Peradilan Tata Usaha

Negara di Indonesia. Sejak mulai efektif dioperasikan

Undang-Undang tersebut pada tanggal 14 Januari 1991

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991

Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sebelumnya

ditandai dengan diresmikannya tiga Pengadilan Tinggi Tata 6 Ibid, Hal.138

44

Usaha Negara di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang, serta

lima Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan,

Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang.7 Maka sejak itu

terbentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Kemudian seiring dengan berkembangnya maka

semakin banyak pula dibentuk pengadilan di kota-kota

lainnya. Sedangkan mengenai susunan Pengadilan Tata

Usaha Negara terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota,

Panitera, dan Sekretaris. Pimpinan Pengadilan terdiri atas

seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Sedangkan Hakim

anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah

Hakim Tinggi.8

7 Keppres Nomor 52 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negaradi Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang. 8 Pasal 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1986

45

B. Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri adalah

Pengadilan dalam lingkup hukum publik yang mempunyai

tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata usaha Negara, yaitu suatu

sengketa yang timbul dalam bidang hukum Tata Usaha

Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah

sebagai akibat dikeluarkanya Keputusan Tata Usaha Negara

(beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subjek dan objek dari Peradilan Tata Usaha Negara

sendiri adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai

penggugat dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

sebagai tergugat. Sementara itu yang menjadi objek di

Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha

Negara.

46

Dilihat dari kedudukan para pihak dalam sengketa

Tata Usaha negara, selalu menempatkan seseorang atau

badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dan badan

atau pejabat Tata Usaha negara sebagai pihak tergugat.

Mengenai Objek sengketa di Pengadian Tata Usaha Negara

adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan

keputusan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :

1. Keputusan Tata Usaha Negara.

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara

adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang

berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final

47

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

atau badan hukum perdata.

2. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif.

Objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara

termaksud Keputusan Tata Usaha Negara yang

fiktif negatif sebagaimana dimaksud Pasal 3

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu :

1. Apabila badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu

menjadi kewajiban maka hal tersebut disamakan

dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon,

sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan dimaksud

telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha

48

Negara tersebut dianggap telah menolak

mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan tidak menetukan jangka waktu maka

setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak

diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah

mengeluarkan keputusan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak bisa dengan

sendirinya, mau dikerjakan atau tidak dikerjakan karena

sudah terang dan jelas kalau Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara dalam menjalan tugas, pokok, dan fungsinya dibatasi

tentang penyelesaian suatu pekerjaan, sebagaimana yang

sudah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, jika

jangka waktu telah lewat sebagaimana ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan atau setelah lewat empat

bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat

49

Tata Usaha Negara itu tidak mengeluarkan keputusan yang

dimohonkan, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Oleh karena itu dalam hal sikap pasif Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan

keputusan itu dapat disamakan dengan keputusan tertulis

yang berisi penolakan meskipun tidak tertulis dan memang

tidak ada wujudnya atau dengan kata lain tidak ada

barangnya. Keputusan demikian disebut keputusan fiktif

negatif. Fiktif artinya tidak mengeluarkan keputusan tertulis

dan memang tidak ada wujudnya, dan menurut penulis sikap

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat

dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis. Sedangkan

negatif berarti karena isi keputusan itu berupa penolakan

terhadap suatu permohonan yang diajukan oleh orang atau

badan hukum perdata.

50

Jadi singkatnya mengenai keputusan fiktif negatif ini

merupakan perluasan dari keputusan Tata Usaha Negara

tertulis yang menjadi objek dalam sengketa Tata Usaha

Negara. Oleh karena itu keputusan fiktif negatif juga

merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.

C. Subjek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara

a. Penggugat

Penggugat adalah seorang atau badan hukum

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan Tata Usaha Negara mengajukan gugatan

tertulis kepada pengadilan yang berisi tuntutan menurut

peraturan perundang-undangan. Isi dari tuntutan dari

keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu

menyatakan batal atau tidak sah dan Pejabat Tata Usaha

Negara yang notabene sebagai tergugat untuk membayar

ongkos atau biaya perkara di dalam sidang pengadilan.

51

Didalam persidangan Pengadilan Tata Usaha

Negara, penggugat mengajukan terhadap penundaan

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan

objek gugatan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha

Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan

yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Tergugat

Dalam hal orang atau badan hukum perdata

mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

sudah pasti dalam gugatan menyebutkan siapa yang

digugat. Tergugat sendiri adalah Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan

wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan

kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum

perdata.9

9 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

52

D. Asas-Asas Didalam Peradilan Tata Usaha Negara

Konsep negara yang demokratis, Indonesia memiliki

sistem ketatanegaraan dengan memiliki lembaga eksekutif,

legislatif dan yudikatif. Dari ketiga lembaga tersebut

pemerintah atau eksekutif memeliki peran dan wewenang

yang paling besar apabila dibandingkan dengan lembaga

lainnya, oleh karenanya perlu ada kontrol terhadap perbuatan

pemerintah untuk adanya check and balances. Salah satu

bentuk kontrol atas tindakan pemerintah adalah melalui

lembaga peradilan. Konsep atau ide dasar untuk membentuk

peradilan administrasi sudah ada lama bahkan sebelum

kemerdekaan. Namun realisasi terhadap ide-ide

pembentukannya baru terwujud setelah diundangkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986, dan atas

dasar Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991

pemerintah menetapkan berlakunya Peradilan Tata Usaha

Negara tersebut secara efektif pada tanggal 14 Januari 1991,

kini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah

53

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Diubah kembali

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

a. Dalam melakukan proses berjalannya Peradilan Tata

Usaha Negara terdapat beberapa asas-asas dalam

Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri, yaitu10 :

1. Asas Praduga rechtmatig,yang mengandung

makna bahwa setiap tindakan pengusa selalu

harus dianggap benar sampai ada pembatalannya.

Dengan asas ini, gugatan tidak menunda

pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara yang

dibuat.

2. Asas Pembuktian Bebas Hakim, yang menetapkan

beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan

10 Rozali Abdullah. “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” CV

Rajawali. Jakarta. 2002. Hal 23

54

ketentuan Pasal 1865 BW dengan ketentuan pada

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

3. Asas Keaktifan Hakim (dominus litis), keaktifan

hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan

para pihak yang tidak seimbang. Pihak tergugat

adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang menguasai peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan kewenangan dan atau

dasar dikeluarkan keputusan yang digugat.

Sedangkan pihak penggugat adalah orang-

perorangan atau badan hukum perdata yang dalam

posisi lemah, karena belum tentu mereka

mengetahui betul peraturan perundang-undangan

yang dijadikan sumber untuk dikeluarkannya

keputusan yang digugat.

4. Asas putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum mengikat (ergo omnes).

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa di

55

ranah hukum publik. Dimana akibat hukum yang

timbul dari putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap akan mengikat

tidak hanya para pihak yang bersengketa namun

berdasarkan asas putusan tersebut akan mengikat

siapa saja.11

5. Asas Peradilan Berjenjang. Jenjang peradilan

dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu

Pengadilan Tata usaha Negara, kemudian

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan

puncaknya adalah Mahkamah Agung.

6. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk

mendapatkan keadilan. Asas ini menempatkan

Pengadilan sebagai ultimatum remedium. Dalam

sengketa administrasi sedapat mungkin

diupayakan dulu penyelesaiannya melalui

musyawarah mufakat (upaya administratif),

11 Darda Syahrizal, SH “Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata

Usaha Negara” Pustaka Yustisia. Yokyakarta. Cetakan Pertama 2012. hal.81-

82.

56

apabila musyawarah tidak mencapai mufakat,

maka barulah penyelesaian melalui Peradilan Tata

Usaha Negara dilakukan.

7. Asas Objektifitas. Untuk tercapai putusan yang

adil, maka hakim atau panitera wajib

mengundurkan diri apabila terikat hubungan

keluarga sedarah atau semenda sampai derajat

ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah

bercerai dengan tergugat, penggugat, atau

penasihat hukum atau antara hakim dengan salah

seorang hakim atau panitera juga terdapat

hubungan sebagaimana yang disebut diatas, atau

hakim atau penitera tersebut mempunyai

kepentingan langsung dan tidak langsung dengan

sengketanya. (Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara).

57

Dengan melihat apa yang ada di dalam asas-asas

dalam Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat dikatakan

bahwa sebenarnya Undang-Undang telah memberikan

berbagai kemudahan didalam mencari keadilan, namun

demikian untuk mewujudkan asas-asas dan kemudahan-

kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada

pencari keadilan tersebut diatas agar terwujud dalam tataran

praktek di Peradilan Tata Usaha Negara dan pemerintahan

yang baik perlu adanya suatu komitmen bersama yg

sungguh-sungguh bagi semua di lingkungan Peradilan.

E. Proses Pemeriksaan Persidangan

Setelah penggugat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditunjuk kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara, maka langkah selanjutnya

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menunjuk kepada

hakim yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara yang

terdiri dari satu Ketua Majelis Hakim dan dua anggota

58

Majelis Hakim, selanjutnya ditentukan pula Panitera.

Selanjutnya ditentukan kapan dilakukan sidang, setelah

ditentukan kapan tanggal dan hari sidang maka Panitera

memanggil kepada para pihak.

Proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara

pada pokoknya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Pendahuluan :

1. Pemeriksaan administrasi di kepaniteraan

perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemeriksaan pada surat gugatan seperti nama,

kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan,

tempat kedudukan tergugat, dan pembayaran

uang muka biaya perkara.

2. Dismissal prosedur oleh Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara (Pasal 62 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986).

(1) “Dalam rapat permusyawaratan, Ketua

Pengadilan berwenang memutuskan denga

suatu penetapan yang dilengkapi dengan

59

pertimbangan-pertimbangan bahwa

gugatan yang diajukan itu dinyatakan

tidak diterima atau tidak berdasar, dalam

hal :

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak

termaksud dalam wewenang Pengadilan.

b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi

oleh penggugat sekalipun ia telah

diberitahu dan diperingatkan.

c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada

alasan-alasan yang layak.

d. Apa yang dituntut dalam gugatan

sebenarnya sudah terpenuhi oleh

Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat.

e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau

telah lewat waktunya.

60

3. Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986). Dalam hal

pemeriksaan persiapan ini, merupakan

kewajiban yang harus dilakukan oleh Majelis

Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara,

karena merupakan suatu kewajiban. Jadi

pemeriksaan persiapan itu dilakukan hakim

sebelum memeriksa pokok perkara dan

dilakukan tidak dimuka umum. Dalam periode

pemeriksaan persiapan itu, dilakukan

pengumpuulan dokumen-dokumen atau

informasi-informasi resmi yang diperlukan

yang berkaitan dengan sengketa yang sedang

diperiksa oleh para pihak.

Mengenai ketentuan pemeriksaan persiapan

diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, dalam pasal tersebut menyatakan :

61

Ayat (1) : “Sebelum pemeriksaan pokok sengketa

dimulai, Hakim wajib mengadakan

pemeriksaan persiapan untuk melengkapi

gugatan yang kurang jelas.”

Ayat (2) : “Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) Hakim :

a. Wajib memberi nasehat kepada penggugat

untuk memperbaiki gugatan dan

melengkapinya dengan data yang

diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh

hari.

b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan

atau Pejabat tata Usaha Negara yang

bersangkutan.

Ayat (3) : “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat

belum menyempurnakan gugatan, maka

hakim menyatakan dengan putusan bahwa

gugatan tidak dapat diterima.

62

Ayat (4) : “Terhadap putusan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya

hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.”

Jadi ada kalanya penggugat atau kuasa hukum

penggugat dalam membuat gugatan kurang jelas, maka

hakim dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk

menyampaikan kepada Penggugat untunk melengkapi atau

memperbaiki terhadap gugatannya sehingga gugatan menjadi

terang dan jelas, artinya hakim wajib mengadakan

pemeriksaan persiapan, bagi gugatan yang kurang lengkap

maka hakim menyuruh kepada penggugat untunk melengkapi

gugatan dan untuk gugatan yang ada kekeliruan atau salah

maka hakim wajib membri nasehat kepada penggugat untuk

memperbaiki.

Mengenai jangka waktu untuk memperbaiki gugatan

tersebut yang diberikan oleh Undang-Undang adalah 30 hari,

namun jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh

Undang-Undang sedangkan penggugat tidak melakukan

perbaikanterhadap gugatan dan bahkan penggugat entah

63

kemana perginya maka dalam hal keadaan yang demikian itu

hakim dapat menyatakan putusan bahwa gugatan tidak dapat

diterima.

Untuk putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima

karena penggugat tidak dapat melakukan perbaikan terhadap

gugatan sedangkan waktu yang telah diberikan Undang-

Undang telah habis, maka penggugat tidak dapat melakukan

upaya hukum namun langkah yang dapat ditempuh oleh

penggugat adalah dengan mengajukan gugatan baru.

Sedangkan untuk tergugat pada saat pemeriksaan

persiapan biasanya hakim meminta keterangan kepada

tergugat. Mengenai permintaan keterangan kepada tergugat

ini biasanya berkaitan dengan apakah objek gugatan yang

merupakan keputusan Tata Usaha Negara merupakan

keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat, kemudian

dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan keputusan

yang disengketakan.

64

B. Pemeriksaan Persidangan :

1. Pembacaan Gugatan (Pasal 74 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

“Pemeriksaan sengketa dimulai dengan

membaca isi gugatan dan surat yang memuat

jawabannya, pihak tergugat diberi kesempatan

untuk mengajukan jawabannya.”

2. Pembacaan Jawaban (Pasal 74 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

“Pemeriksaan sengketa dimulai dengan

membaca isi gugatan dan surat yang memuat

jawabannya, pihak tergugat diberi kesempatan

untuk mengajukan jawabannya.”

3. Replik (Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986) “penggugat dapat

mengubah alasan yang mendasari gugatan

hanya samapai dengan replik, asal disertai

alasan yang cukup serta tidak merugikan

65

kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus

diperhatikan dengan saksama oleh hakim.”

4. Duplik (Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986) “Tergugat dapat

mengubah alasan yang mendasari jawabannya

hanya sampai dengan duplik, asal disertai

alasan yang cukup serta tidak merugikan

kepentingan penggugat dan hal tersebut harus

dipertimbangkan dengan saksama oleh

hakim.”

5. Pembuktian (Pasal 100 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986) yang dapat dijadikan

alat bukti di dalam persidangan adalah sebagai

berikut : Surat atau tulisan, keterangan ahli,

keterangan saksi, pengakuan para pihak,

pengetahuan hakim,

6. Kesimpulan (Pasal 97 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986) “Dalam hal

pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan,

66

kedua belah pihak diberikan kesempatan

untuk mengemukakan pendapat yang terakhir

berupa kesimpulan masing-masing.”

7. Putusan (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986)

(1) Putusan pengadilan harus diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum.

(2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah

pihak tidak hadir pada waktu Putusan

Pengadilan diucapkan, atas perintah

Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu

disampaikan denga surat tercatat kepada

yang bersangkutan.

(3) Tidak dipenuhinya ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berakibat putusan Pengadilan tidak sah

dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

67

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim

adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai Pejabat

Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau

menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan,

melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk

tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan

sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh

hakim12.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan

oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya

mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang

dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sangsi

hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun

Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan

kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja

bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa

pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada

pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam

persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan

12 Sudikno Mertokusumo. 1998. Hukum acara Perdata Indonesia. Yogjakarta:.

Liberty.hal 210

68

dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara

dan atau denda13.

Tujuan suatu dimuka pengadilan adalah untuk

memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap,

artinya putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. dengan

putusan ini, hubungan antara kedua Belah pihak yang

berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud

supaya apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan

dengan bantuan alat -alat Negara (dengan kekuatan umum).

F. Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk

menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan

kepastian hukum sehingga dapat memberikan

pengayoman kepada masyarakat khusunya dalam

hubungan antara Badan atan Pejabat Tata Usaha Negara

dan masyarakat dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah

13 Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar

Grafika. hal 2011.

69

berkekuatan hukum tetap secara terang dan jelas diatur

dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

dan mengalami perubahan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Pasal 116

tersebut menyatakan :

1. Salinan putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan

kepada para pihak dengan surat tercatat oleh

Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua

Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat

pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat

belas hari kerja.

2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterima tergugat tidak melaksanakan

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara

70

yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan

hukum lagi.

3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97

ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah

90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban

tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar

Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan

melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan

putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang

bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa

pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi

administratif.

5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan

pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

71

diumumkan pada media massa cetak setempat oleh

panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

6. Disamping diumumkan pada media cetak setempat

dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus

mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai

pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk

memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan

putusan pengadilan, dan kepada lembaga

perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi

pengawasan.

7. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis

sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan

pembayaran uang paksa atau sanksi administratif

diatur dengan peraturan Perundang-Undangan.

72

Dalam hal putusan Pengadilan berupa pengabulan

gugatan (Pasal 97 ayat (7) huruf b), maka kewajiban yang

harus dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara meliputi:

a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang

bersangkutan.

b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang

bersangkutan dan menerbitkan keputusan yang

baru.

c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam

hal gugatan didasarkan pada pasal 3 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986.

d. Membayar ganti rugi.

e. Melakukan rehabilitasi.

Pasal 97 mengatur mengenai macam-macam bentuk

putusan yaitu sebagai berikut: (7) Putusan Pengadilan

dapat berupa:

a. gugatan ditolak

b. gugatan dikabulkan

73

c. gugatan tidak diterima

d. gugatan gugur

Dengan adanya ketentuan tersebut sebenarya

sudah tidak ada kendala lagi dalam pelaksanaan eksekusi

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dalam hal

tidak dipatuhi oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara ini salah satu faktor yang menjadi hambatan

dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 116 ayat (2)

“Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima

tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

yang dimaksud pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata

Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai

kekuatan hukum lagi.” Yang dimaksud dalam ayat (2)

74

tidak mempunyai kekuatan hukum lagi adalah, suatu

kebijakan hukum yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha

Negara yang disengketakan, dimana setelah 60 (enam

puluh) hari kerja kebijakan tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum lagi. Dalam contoh kasus diatas

mengenai pembayaran gaji penggugat permasalahannya

terletak pada Pejabat Tata Usaha Negara, karena yang

berhak mengeksekusi putusan tersebut kembali lagi

kepada Pejabat tata Usaha negara itu sendiri.

Pasal 116 ayat (3) dalam hal penggugat

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar

memerintahkan tergugat melaksanakan putusan

pengadilan tersebut masih menemui kendala, jika

tergugat dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara masih

mempertahankan agar tidak mengeksekusi putusan dari

Pengadilan Tata Usaha Negara, maka akan berdampak

pada ayat (4), (5), (6), dan (7).

Memang dalam Pasal 116 ayat (4), (5), (6), dan

(7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 secara

75

terang dan jelas kalau Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap

pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa

berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi

administratif ayat (4), diumumkan kepada media cetak

setempat oleh Panitera ayat (5), diajukan kepada

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ayat (6),

dan besaran uang paksa ayat (7) namun demikian timbul

pertanyaan apakah peraturan perundang-undangan

tentang upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang

paksa dan atau sanksi administratif sudah dibuat ? jika

belum ada peraturannya sulit dalam memberikan sanksi

kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.