Click here to load reader

menjamin akses atas tanah steni final

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of menjamin akses atas tanah steni final

  • Potret Pergulatan Lembaga Adat Tuva dan Marena dalam Menjamin Akses atas Tanah

    Bernadinus Steni

    Abstrak Akses terhadap tanah merupakan keinginan sebagian besar warga di dua lokasi penelitian dalam tulisan ini yang, meskipun sudah diperjuangkan sejak lama, sulit terwujud karena ada kebijakan pemerintah yang membatasi akses tersebut. Karena itu, isu kunci studi ini adalah bagaimana masyarakat yang mengklaim dirinya sebagai masyarakat adat berjuang membuka akses atas tanah. Di sini salah satu forum utama yang berperan memperjuangkan akses tersebut adalah lembaga adat. Lembaga adat dalam penelitian ini adalah lembaga yang sehari-hari rutin berhubungan dengan masyarakat dan memainkan peranan penting dalam mendistribusikan tanah dibandingkan dengan forum-forum lain, seperti BPN dan Balai Taman Nasional. Di dua lokasi penelitian ini, peranan lembaga adat masih diakui masyarakat adat meskipun operasionalisasinya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang berpengaruh bagi bekerjanya lembaga adat dalam menjamin akses warga adat atas tanah adalah: pengetahuan hukum adat, status sosial, cakupan jaringan yang dimiliki para pemangku atau tokoh-tokoh lembaga adat, informasi yang diperoleh warga masyarakat adat, relasi lembaga adat dengan institusi negara, ketaatan warga masyarakat adat, sikap dan perilaku migran, tanggapan birokrat lapangan, kepentingan ekonomi masing-masing aktor.

    Studi ini dilakukan di Dusun I Desa Tuva, Kecamatan Gumbasa dan Dusun Marena Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, keduanya di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Warga kedua dusun ini dihuni oleh berbagai etnis, tapi ada etnis tertentu yang mengklaim dirinya sendiri sebagai masyarakat adat. Klaim mereka didasarkan pada argumen historis bahwa mereka adalah orang-orang yang merupakan penghuni pertama wilayah tersebut. Di Dusun I Tuva berdiam masyarakat adat Sinduru, sementara di Marena terdapat orang Kulawi sebagai masyarakat adat. Warga kedua dusun, baik adat maupun migran, mengalami persoalan akses atas tanah karena sebagian besar kawasan yang dulunya mereka manfaatkan untuk berkebun dan mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan rumah tangga, sejak era 1970-an hingga sekarang telah ditetapkan Departemen Kehutanan sebagai hutan lindung, hutan produksi dan taman nasional. Pemerintah Daerah juga mengambil sebagian wilayah Marena sebagai areal perkebunan. Situasi-situasi ini merupakan pengalaman warga yang mendorong mereka dengan berbagai cara mendapatkan hak atas tanah. Lembaga adat adalah salah satu forum yang dituju maupun digunakan warga untuk mendapatkan akses atas tanah. Sebaliknya, lembaga adat mengartikulasikan tuntutan tersebut dalam berbagai bentuk, baik dengan menggunakan otoritasnya sendiri, menggandeng otoritas lain atau mengajukan ke otoritas yang lebih kuat (lembaga negara).

    Karena itu fokus studi ini adalah menyangkut faktor dan aktor yang mempengaruhi bekerjanya lembaga adat sebagai forum yang dituju warga untuk mendapatkan akses atas tanah.

    Pendahuluan Penelitian ini dilakukan di Dusun Marena dan Desa Tuva, dua daerah yang multietnis di Sulawesi Tengah. Penduduk Marena, yang menurut data 2001 dihuni oleh 60 kepala keluarga atau 230 jiwa, sebagian besar berasal dari Kulawi yang berbahasa Moma. Selebihnya berasal dari Rampi, Seko, Toraja, Bugis, Mandar, Pekurehua, Bada, Kaili, Daa, Manado, Jawa dan etnis

    1

  • Kulawi yang berbahasa Uma seperti Peana, Kantewu, Kalamanta, Winatu dan Siwongi. Sedangkan di Tuva, sebagian besar penduduknya adalah penghuni baru dari etnis Bugis dan Mandar (45%). Sisanya adalah Toraja, Seko dan Kaili. Sementara orang Sinduru, yang merupakan penghuni pertama, hanya tersisa sedikit (5%), setelah gelombang migrasi ke pantai barat Sulawesi Tengah.1 Umumnya, matapencaharian mereka adalah petani. Masyarakat Marena menyebut diri sebagai orang Marena atau Kulawi Moma. Sementara orang Sinduru, di Tuva, mengidentifikasi diri sebagai orang Tuva atau orang Sinduru.

    Menurut Mahori, tokoh adat Tuva, penguasaan atas tanah merupakan otoritas lembaga adat kedua entitas tersebut. Penguasaan mencakup wewenang peruntukan dan pemanfaatan wilayah adat. Di Tuva, misalnya, wewenang peruntukan tanah hingga sekarang masih di bawah wewenang lembaga adat, demikian juga pembagian tanah, baik ke orang Sinduru (Tuva) sendiri maupun pendatang, hingga 1980-an. Namun wewenang lembaga adat untuk membagikan tanah mulai tergerus sejak keputusan pemerintah menetapkan sebagian besar wilayah timur Tuva sebagai Taman Nasional. Lembaga adat kemudian kehilangan otoritasnya di wilayah itu 2 Belakangan, kawasan tersebut menjadi ajang perebutan para pendatang untuk membuka perkebunan kakao.

    Masalah berkurangnya akses terhadap tanah dimulai dari periode 1970-an. Ketika itu, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan penetapan Taman Nasional Lore Lindu, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas persis beririsan dengan wilayah adat. Di Marena, sebagian tanah yang sedang dikerjakan sebagai lahan pertanian dan penggembalaan ternak ditetapkan sebagai daerah penghijauan dinas kehutanan Provinsi Sulteng yang ternyata diperuntukan bagi perkebunan cengkih Perusahaan Daerah Sulteng (PD Sulteng). Wilayah adat pun menyempit. Sebagian masyarakat adat memprotes kebijakan tersebut. Namun, periode 1970 masih sangat dekat dengan trauma pembantaian orang-orang yang dicap PKI pada 1965-1966. Tak jarang tuduhan sebagai PKI menciutkan nyali protes, sehingga mereka pun diam dan bungkam sepanjang era Orde Baru.3 Intimidasi tidak hanya berupa simbol-simbol aparat koersif seperti polisi dan aparat keamanan lainnya. Di Marena, intimidasi untuk mengambil alih tanah, pertama-tama dengan menggunakan adat untuk menjinakkan protes masyarakat. Tokoh adat Marena yang dipercaya masyarakat masa itu bahkan menjadi negosiator penyerahan tanah orang Kulawi Moma ke perkebunan cengkih PD Sulteng. Tokoh adat menjadi salah satu perantara pertama yang membujuk masyarakat untuk mengalihkan hak mereka ke PD Sulteng.4 Box 1

    Sejarah Taman Nasional Lore Lindu Taman Nasional Lore Lindu terletak sekitar 60 kilometer selatan kota Palu dan berada di antara 11990 - 12016 di sebelah timur dan 18 - 13 di sebelah selatan.

    Taman Nasional ini meliputi kawasan 217.991.18 ha (sekitar 1.2% wilayah Sulawesi yang luasnya 189.000 km atau 2.4% dari sisa hutan Sulawesi yakni 90.000 km) dengan ketinggian bervariasi antara 200 sampai dengan 2.610 meter di atas permukaan laut. Taman Nasional ini sebagian besar terdiri atas hutan pegunungan dan sub-pegunungan (90%) dan sebagian kecil hutan dataran rendah (10%).

    Embrio Taman Nasional Lore Lindu dimulai dari penetapan Suaka Margasatwa Lore Kalamanta tahun 1973. Daerah ini berseberangan dengan wilayah adat orang Marena. Tahun 1977, Lore Lindu mendapat dukungan

    1 LPA Awam Green, 2001, Dokumen Advokasi, Palu. 2 Mahori, wawancara 28-2-2009, di Tuva, Sulawesi Tengah. 3 Trauma penyiksaan dekil dan pembunuhan massal PKI di Sulawesi Tengah, termasuk daerah Tuva

    sebagian diulas dalam buku yang diedit Roosa et al. (2004:152-9) 4 Yenny Buha dan Nixen, wawancara 18-2-2009, di Palu; Rince dan Fredy, wawancara 3-3-2009, di

    Marena.

    2

  • bantuan teknis internasional, setelah ditetapkan sebagai Cagar Biosfir oleh UNESCO. Pada tahun 1982, Surat Menteri Pertanian No. 736/Menteri/X/1992 tanggal 14 Oktober 1982 menetapkan luas kawasan Taman Nasional Lore Lindu adalah 231.000 ha. Luas wilayahnya diubah lagi lewat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 593/Kpts-II/1993 yang menetapkan luas kawasan Taman Nasional Lore Lindu adalah 229.000 ha. Namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 464/Kpts-II/1999 tanggal 23 Juni 1999, Taman Nasional Lore Lindu dikukuhkan dengan luas kawasan 217.991,18 ha. Luas inilah yang menjadi dasar pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu saat ini.

    Taman Nasional Lore Lindu secara fisik berbatasan langsung dengan 61 desa yang tersebar dalam 6 kecamatan di 2 kabupaten yaitu sebagai berkut:

    Di dalam kawasan di luar enclave: Katu; di enclave di luar kawasan: (1) lembah Besoa: desa-desa Doda, Bariri, Lempe dan Hanggira serta desa translok Baliura. (2) lembah Lindu: desa-desa Puroo, Langko, Tomado dan Anca.

    Di luar Taman Nasional Lore Lindu tapi berbatasan langsung dengan batas fisik Taman Nasional Lore Lindu ada 51 desa dalam 6 Kecamatan yaitu dari timur searah jarum jam: Kec. Lore Utara, Lore Tengah, Lore Selatan (ketiga Kec. ini di Kab Poso); Kec Kulawi, Kec. Sigibiromaru, dan Kec Palolo (ketiga Kec.ini di Kab Donggala).

    Berdasarkan data resmi sensus penduduk jumlah penduduk dari 6 (enam) wilayah kecamatan di sekitar

    Taman Nasional Lore Lindu adalah 68.377 jiwa dari 16.600 KK.5 Di Tuva, penetapan taman nasional di kawasan sebelah timur yang dulunya dianggap

    masyarakat Sinduru sebagai wilayah adat Sinduru mengakibatkan banyak kebun warga dan bekas kampung Tuva dikategorikan sebagai Taman Nasional. Menurut undang-undang, daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional tidak bisa dialokasikan untuk peruntukan yang lain. Pemanfaatan tanah maupun peruntukan lainnya harus ditertibkan demi mendukung sistem penyanggah kehidupan. Lihat Box 2. Box 2: Pembatasan Pemanfaatan Tanah di Kawasan Taman Nasional

    UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 9 ayat 2 Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur

    serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

    Pasal 33 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

    2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti tama

Search related