Mengupas Program Amnesti Pajak dan Peraturan …€¦ · Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo Executive Director Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Center for IndonesiaTaxation Analysis

Yustinus Prastowo

Executive DirectorCenter for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

“Mengupas Program Amnesti Pajak dan

Peraturan Pelaksanaannya”

Palmerah, 8 Oktober 2016


“and Jesus said to them, Render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.” (Mrk 12:17)

2


The Prodigal Son: Love goes beyond justice

Center forIndonesia

Taxation Analysis3


4

Rosetta Stone:Tax Amnesty pertama dalam sejarah

Keterangan Gambar :

Batu ini ditemukan pada 15 Juli 1799 di sebuahkota bernama Rashid (Rosetta) di Mesir olehPierre Bouchard dan telah disimpan di MuseumBritania (British Museum) sejak tahun 1802. Batuini dibuat pada tahun 196 SM dan ditemukan padatahun 1799. Karena bahasa Yunani dikenal luassaat itu, maka batu ini menjadi kunci untuk"menerjemahkan" hiroglif pada tahun 1822oleh Jean-François Champollion, danpada 1823 oleh Thomas Young. Penemuan inimembantu penerjemahan teks hiroglif lainnya.

Dari prasasti purba Rosetta Stone terekam jejakperadaban tinggi Mesir: bagaimana, siapa, danapa yang dipajaki. Di sini pula tercatat taxamnesty yang diberikan Ptolemus V.

https://id.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Champollion

https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Young_(ilmuwan)


5

Hanukkah: Hari Raya Pembebasan Pajak

Keterangan Gambar :

Israel juga setelah sekian lama merasakan merayakanpesta keagamaan Hanukkah sebagai kenanganpemberontakan pajak terhadap penguasa Mesir. Namunhal ini tidak berlangsung lama. Sejarah mencatatkenangan kemenangan Israel selama lebih dari LimaRatus Tahun.

"Dia [Joseph] berkumpul kekayaan besar bersama-samadan membuat keuntungan besar dengan pajak pertanianini.... Dia membawa orang-orang Yahudi keluar darikeadaan penuh kemiskinan dan kekejaman.”

Satu generasi kemudian cerita Hanukkah akhirnyaterungkap. Orang Yunani merebut kembali Yehuda (Israel)dari Ptolemy dan orang-orang Yahudi sekali lagimembayar pajak untuk Antiokhus.

Keterangan Gambar menunjukan Menorah, tempat lilinbercabang tujuh yang sakral dalam ibadah Yahudi,merupaka salah satu rampasan perang sebagai paradeRoma kemenangan melalui Roma menyusul kehancuranYerusalem.


“There were only two things certain in life: death and taxes” – Benjamin Franklin

6



Pajak akan semakin penting di masa mendatang

8


Apakah ini sebuah jebakan?

9


10

Latar Belakang

Implikasi


Taxation is like an information game

11


BPN Kepolisian KSEIPAJAK BI Bank

Transaksi/kepemilikan asset

Kontrak Pemerintah Transaksi/kepemilikan pinjaman/asset keuangan

Pemotongan pajak atas bunga Laporan pajak

Notaris LKPP

Kepolisian

Kerjasama

Penegakan

Hukum:

Kejaksaan

KPK

PPATK

WAJIB PAJAK

Penyedia Bahan/Material

Bank / Jasa Keuangan

Perush. Utilitas, Penyedia Jasa (Auditor, Akuntan, Notaris, Pengacara, dll.)

Impor

Usaha Formal

UsahaNon-Formal

Usaha Formal

UsahaNon-Formal

Konsumen Akhir

PENJUAL MASUKAN PEMBELI KELUARAN

Ekspor

Administrasi Pajak

Administrasi Jaminan Sos.

Ijin / Lisensi

Sumber: Sugana (2012)

Pajak LangsungPajak Tidak Langsung

Pajak Tdk Langsungatas Input

Pajak Withholding Final/Non-Final

Pajak Tdk Langsungatas Output

Pajak WithholdingFinal/Non-Final

Faktor

Sukses :

Identifikasi Tunggal (Single ID):

NIK (WP OP), NPWP(??) (WP Badan)

Sistem IT yang handal

Kewajiban pertukaran data antar

instansi

Rasionalisasi struktur tarif dan

peraturan berkaitan tax

planning/transfer pricing

Information-based Tax Administration System


13

Gosh, I have to wait until the weapon is ready. It will ready to be used at

2018.

January 2016


14

2 years later ...

Oh My God, what happen?!My Weapon is ready now

January 2018


AEOI15


Country’s Commitment (2)

16

90 jurisdictions signed

multilateral competent

authority agreement to

automatically exchange

information & committed to

implement the new AEOI

Standard based on Article 6

of the Multilateral

Convention

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland_(Pantone).svg


Realisasi Penerimaan Pajak 2009-2015

Sumber: LKPP, NK APBNP

Dalam 10 tahun terakhir, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai kecuali tahun 2008.Tahun 2008 mengandalkan commodities booming dan ada program sunset policy.Realisasi tahun 2015 hanya 81.5%

544,5

628,2

742,7

835,8

921,4

985,1

1055

697,3661

763

885

995

1072

1294

-4,66%

15,37%

18,23%

12,54%

10,24%

6,91% 7,10%7,00%

14,00%

18%16%

13,0%

9%

19%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realisasi Pajak (T) Target Pajak (T) Growth Realisasi Pajak (%) Growth Target (%)


Sumber : data diolah

Stagnasi Tax Ratio Indonesia 1972 - 2014

7,33

6,70

5,25

9,74

10,76

8,34

13,30

11,00

12,30

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

1972 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 02 04 06 08 10 12 14

Ras

io P

ener

imaa

n P

ajak

ter

had

ap P

DB

(%

)

10,8


Aset keuangan di Tax Haven tahun 2010

Sumber: Christian Aid

Kerugian akibat Trade Mispricing (jutaan GBP)

Rank Negara Total (Miliar USD)

1 China, 1,252

2 Russia 974

3 Mexico 514

4 India 440

5 Malaysia 395

6 Brazil 217

7 Indonesia 188

8 Thailand 172

9 Nigeria 157

10 South Africa 122

Total Aliran Dana Ilegal dalam 2004-2013

Sumber: Tax Justice Network Sumber: Global Financial Integrity

Tingginya tingkat penghindaran pajak Internasional


Tax Amnesty


Roadmap DJP

21

2015(Tahun Pembinaan Pajak)

2016(Tahun Pengampunan Pajak)

2017(Tahun Penegakan Hukum)


22

Before After

Tax Amnesty Menambah Jumlah WP danMemperluas Basis Pemajakan


Pasca Tax Amnesty akan memberikan makna baru keadilan

Pasca TA, pencapaian target 1000 T dengan jumlah WP yang lebih banyak akan meringankan WP (dengantidak adanya penggalian potensi melalui proses pemeriksaan yang menyulitkan, dsb).

Selain itu WP yang telah terdaftar sejak dahulu akan merasakan konsepsi keadilan dengan para pengemplang pajak yang kini telah terjaring/terdaftar dengan seluruh data dan informasi kekayaannya.

23

Tanpa persiapan matang, tax amnesty berpotensi membawa dampak negatif seperti munculnyapersepsi ketidakadilan Wajib Pajak yang telah patuh.

WP Terdaftar

Kewajiban Pajak = @ Rp 500

Target 1000

Ilustrasi Sederhana

WP Terdaftar

Kewajiban Pajak = @ Rp 200

Target 1000


TA menjaring WP besar sebelum adanya New Tax Planning Scheme yang menyamarkan WP hingga tidak dapat tersentuh otoritas pajak.

Amnesti sbg Instrumen PencegahanMetode Penghindaran Pajak Baru


25


kepastian Program TA yang berujung pada...

26


Update Pencapaian Amnesti Pajak

Indonesia


Deklarasi Harta Amnesti Pajak - Indonesia tertinggi di dunia

Rp30,8 Rp118,1

Rp1.211,8

Rp207,5 Rp69,3

Rp277,3

Rp3.705,0

DEKLARASI HARTA TA

5 Oktober 2016


Uang Tebusan Amnesti Pajak - Indonesia tertinggi di duniaR

p4

,9 R

p2

0,8

Rp

22

,4

Rp

2,4

Rp

13

,7

Rp

7,4

Rp

60

,9

Rp

18

,2

Rp

8,3

Rp

20

,8

Rp

97

,3

UANG TEBUSAN TA

5 Oktober2016


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Indonesia* Italia 2009 Chili 2015 Spanyol 2012 Afsel 2003 Australia2014

Irlandia 1993

Deklarasi (Triliun RP) % PDB

Jumlah Harta yang Diungkapkan dalam Tax Amnesty

Data per 5 Oktober 2016


0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

0

20

40

60

80

100

120

Realisasi (Triliun RP) % PDB

Jumlah Tebusan Tax Amnesty

Data per 5 Oktober 2016


32


Apa itu Pengampunan Pajak?

33

“Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak

dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan,

dengan cara mengungkap Harta dan membayar UangTebusan”

Pasal 1, ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak

Apa itu Uang Tebusan?

“UangTebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke

kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.”



34

Cut-off date 31/12/2015 kebelakang sejak 1 Jan 1985.

SPT PPh 2014 & SPT PPh 2015 sebagai dasar sebelum

mengajukan permohonan.

Cakupan Pengampunan

1. Wajib Pajak Orang Pribadi2. Wajib Pajak Badan

Waktu pengajuan :Sejak UU diterbitkan – 31 Maret 2017

WP maksimal 3 kali mengajukanpermohonan dalam periodePengampunan Pajak.

WP dikecualikan:

1. WP yang sedang dilakukan penyidikandan berkas penyidikannya telahdinyatakan lengkap oleh Kejaksaan,

2. WP sedang dalam proses peradilan atau

3. WP sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 2, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak


Subjek Pengampunan?


35


Benefit (Fasilitas Pengampunan Pajak):


Pajak apa sajakah yang dihapus?

Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban

perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang belum pernah sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib

Pajak terkait dengan Harta yang diungkapkan dalam Surat

Permohonan Pengampunan Pajak. Kewajiban perpajakan terdiri

atas :

• Pajak Penghasilan;

• Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

36


Sampai dengan

AKHIR

TAHUN PAJAK TERAKHIR*

* TAHUN PAJAK

TERAKHIR

Tahun Pajak yang

berakhir pada

jangka waktu 1

Januari 2015 sampai

dengan 31 Desember 2015


37

Berapakah Tarif Uang Tebusan?

Uang Tebusan = Tarif x Nilai Harta BersihKeterangan:

a. Tarif uang tebusan (sesuai waktu penerimaan surat Pernyataan dan opsi repatriasi):Skema Repatriasi dan Deklarasi Dalam Negerii. 2% (Periode 3 bulan pertama setelah UU diterbitkan)ii. 3% (Periode 3 bulan kedua setelah UU diterbitkan)iii. 5% (Periode 3 bulan ketiga setelah UU diterbitkan)Skema Deklarasi Luar Negerii. 4% (Periode 3 bulan pertama setelah UU diterbitkan)ii. 6% (Periode 3 bulan kedua setelah UU diterbitkan)iii. 10% (Periode 3 bulan ketiga setelah UU diterbitkan)Skema (Insentif bagi UMKM)i. 0,5% WP yang mengungkapkan nilai Harta s.d. Rp 10 Miliar dalam Surat Pernyataan;

ii. 2% bagi WP yang mengungkapkan nilai Harta > Rp 10 Miliar dalam Surat Pernyataan;

untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini

mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.



“Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan

ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud

maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak

bergerak, yang digunakan untuk usaha maupun bukan

untuk usaha, baik yang berada di dalam dan di luar

wilayah NKRI”

38

Cakupan Harta

Cakupan Utang

“Utang adalah pokok utang yang belum dibayar terkait dengan perolehan Harta”

Dokumen Pendukung >> Segala hal yang dapat membuktikan kebenaran dari daftar

utang yang dilaporkan. (Contohnya : Akad Kredit dan Surat Pengakuan Utang antara dua

pihak di hadapan notaris atau di hadapan saksi)



Dalam hal WP memiliki Harta tidak

langsung melalui SPV, maka WP

harus mengungkapkan kepemilikan

harta tsb dalam daftar rincian harta.

PMK Pengampunan Pajak


39

Surat Pernyataan Pengampunan

Nilai Harta per tanggal 31 Desember 2015 Rp 30 miliar

Nilai Utang per tanggal 31 Desember 2015 Rp 7,5 miliar

Nilai Harta Bersih per tanggal 31 Desember 2015 Rp 22,5 miliar

SPT Tahunan Terakhir (2015):

Nilai Harta per tanggal 31 Desember 2015 Rp 25 miliar

Nilai Utang per tanggal 31 Desember 2015 Rp 5 miliar

Nilai Harta Bersih dalam SPT 2015 Rp 20 miliar

Penghitungan Uang Tebusan. Misal Permohonan disampaikan 31 Juli 2016, tarif 2 %

(Rp 22,5 miliar – Rp 20 miliar ) * 2% = Rp 50 juta.

Asumsi WPOP

Tambahan Harta yang belum dilaporkan 5 Miliar

Tambahan Utang sebenarnya 5 Miliar >> namun demikian yang boleh dibebankan adalah 50% atas tambahan nilai harta

(50% x 5 miliar = 2,5 M)

Total Utang yang dapat dilaporkan sbg Nilai Utang per 31 Des 2015 (5 + 2,5= 7,5 miliar)

Bagaimana Cara Menghitung Uang Tebusan?

Ilustrasi penghitungan



Penentuan Nilai Harta

40

• Nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata

uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk

Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta

selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

• Harta tambahan menggunakan satuan mata

uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan

ditentukan dalam mata uang Rupiah

berdasarkan:

a. nilai nominal untuk Harta berupa

kas; atau

b. nilai wajar pada akhir Tahun Pajak

Terakhir untuk Harta selain kas,

dengan menggunakan kurs yang

ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan

penghitungan pajak pada akhir Tahun

Pajak Terakhir.

• Nilai Harta yang telah dilaporkan ditentukan

dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai

yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

• Dalam hal WP diwajibkan menyampaikan

SPT PPh menggunakan satuan mata uang

selain Rupiah, nilai Harta yang telah

dilaporkan ditentukan dalam mata uang

Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan

oleh Menteri untuk keperluan penghitungan

pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai

dengan SPT PPh Terakhir.



Definisi Nilai Wajar

41

Pasal 6 PMK Nomor 11 Tahun 2016 ayat 6“Yang dimakusd dengan nilai wajar merupakan nilai yang menggambarkan kondisidan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan perhitungan WajibPajak”


Penentuan Nilai Utang

42

Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang

Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan

secara langsung dengan perolehan Harta

tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai

pengurang nilai Harta bagi:

a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar

75% dari nilai setiap Harta tambahan;

atau

b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak

sebesar 50% dari setiap nilai Harta

tambahan.

Nilai Utang yang telah dilaporkan ditentukan dalam

mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan

dalam SPT PPh Terakhir.

Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan SPT

PPh menggunakan satuan mata uang selain Rupiah,

nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah

berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk

keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir

tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.

Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan

ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai

yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun

Pajak Terakhir.

Dalam hal nilai Utang yang berkaitan dengan Harta

tambahan ditentukan dalam mata uang selain Rupiah,

nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah

berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk

keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak

Terakhir.



Pengertian SPV

Special purpose vehicle merupakan perusahaan antara yang:

a. didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentuuntuk kepentingan pendirinya, seperti pembelian dan/ ataupembiayaan investasi;

dan

b. tidak melakukan kegiatan usaha aktif.

43PMK 127, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak


Penentuan Nilai SPV• WP yang belum melaporkan Harta

(kepemilikan saham) SPV pada SP T PPh

Terakhir, maka nilai Harta adalah sebesar

nilai Harta yang dimiliki oleh WP secara

tidak langsung melalui SPV tersebut.

• Apabila, WP telah melaporkan Harta

(kepemilikan saham) SPV pada SP T PPh

Terakhir, maka nilai Harta adalah sebesar

nilai Harta yang dimiliki oleh WP secara

tidak langsung melalui SPV tersebut

dikurangi nilai kepemilikan saham pd SPV

yg telah dilaporkan dalam SPT PPh

Terakhir dikalikan dgn proporsi nilai

masing2 harta pd SPV.


• Dalam hal Harta tidak langsung melaluiSPV dimiliki oleh lebih dari 1 WP, besarnya nilai Harta untuk masing2 WP beserta Utang yang diungkapkan olehWP dihitung secara proporsional sesuaiporsi kepemilikan pada SPV dari masing2 WP.

• Apabila WP memberikan pinjamankepada SPV yang di dirikannya, makaharta yang di catat WP dan kewajibanyang di catat SPV ditiadakan.

• Namun, apabila SPV memiliki dana yang ditempatkan pada pihak ketiga; dan pihakketiga tsb memberikan Utang secaralangsung atau tidak langsung kepada WP melalui SPV, nilai Utang dapat menjadipengurang.


Kewajiban Balik Nama SPV

WP yang menyampaikan SPPP dengan mengungkapkan seluruh Harta berupa SPV DAPAT membubarkan atau melepaskan hak kepemilikan atas SPV dengan melakukanpengalihan hak atas Harta tersebut:

a. dari semula atas nama SPV menjadi atas nama WP yang menyampaikan SuratPernyataan; atau

b. dari semula atas nama SPV menjadi atas nama badan hukum di Indonesia melaluiproses pengalihan harta menggunakan nilai buku.


Terhadap pengalihan hak atas SPV, harus dibuatkan keterangan atau penjelasan terkait proses

pengalihan harta dimaksud dan dilampirkan saat menyampaikan SPPP.


Ketentuan Tarif atas SPV

• Dalam hal WP membubarkan ataumelepaskan seluruh hak kepemilikan atasSPV, berlaku ketentuan penerapan tarifUang Tebusan, sbb:

- (2,3,5%) atas harta di dalam wilayah NKRI yang dimiliki WP secara tidak langsungmelalui SPV.

- (2,3,5%) atas harta di luar wilayah NKRI yang dimiliki WP secara tidak langsungmelalui SPV dan hendak direpatriasi kedalam negeri.

- (4,6,10%) atas harta di luar wilayah NKRI yang dimiliki WP secara tidak langsungmelalui SPV dan tidak akan direpatriasikanke dalam negeri.

Dalam hal WP tidak membubarkanatau tidak melepaskan seluruh hakKepemilikan atas SPV, berlakuketentuan penerapan tarif UangTebusan Pasal 4 ayat (2) UU Pengampunan Pajak,

yaitu (4%, 6%, 10%).

46


Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak

47

Sebelum menyampaikan Surat

Pernyataan dan lampirannya, Wajib

Pajak meminta penjelasanmengenai pengisian dan

pemenuhan kelengkapan dokumen

yang harus dilampirkan dalam Surat

Pernyataan ke kantor Direktorat

Jenderal Pajak atau tempat lain

yang ditentukan oleh Menteri.


Pernyataan Pengampunan

48

Syarat menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak;

memiliki NPWP

membayar Uang Tebusan;

melunasi seluruh Tunggakan Pajak;

Memuat Identitas WP, Harta, Utang, Nilai HartaBersih, dan Perhitungan Uang Tebusan.

Surat Pernyataan Pengampunan Pajak:

Diajukan kepadaMenteri/pejabat

perwakilan

Disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar.Atau tempat lain yang ditentukan menteri:Konsulat Jenderal RI di HongkongKedubes RI di SingapuraKedubes RI di LondonTempat lain yg ditetapkan oleh Menteri

Dilampiri dengan:• bukti pembayaran Uang Tebusan;• bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi

WP;• daftar rincian Harta beserta informasi

kepemilikan Harta yang dilaporkan;• daftar Utang serta dokumen pendukung;• bukti pelunasan pajak yang tidak atau

kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan;

• fotokopi SPT PPh Terakhir; dan• Surat pernyataan mencabut permohonan:

pengembalian kelebihan pembayaran pajak(pemindahbukuan kelebihan pembayaranpajak sbg akibat pembetulan SPT), pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas SKP/STP, penguranganatau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, banding, gugatanatau Peninjauan Kembali

Pasal 8 & 9, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak

Informasi mengenai identitas WP, paling sedikit :a. untuk Wajib Pajak orang pribadi berupa:

1. nama; 2. alamat; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; 4. Nomor Induk Kependudukan; 5. nomor paspor, bagi yang memiliki; dan 6. nomor surat izin usaha, bagi yang memiliki;

b. Untuk Wajib Pajak badan, berupa: 1. nama; 2. alamat; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 4. nomor surat izin usaha.


Apa Saja Yang dicek Oleh KPP?

Kelengkapan pengisisan Surat Pernyataan

kelengkapan Lampiran Surat Pernyataan

kesesuaian pengisian Surat Pernyataan dengan Lampirannya

Kesesuaian Harta yang dilaporkan dengan informasi kepemilikan

Harta yang dilaporkan

Kesesuaian daftar Utang dengan Dokumen Pendukung

Kesesuaian bukti pelunasan Tunggakan Pajak dengan daftar rincian

Tunggakan Pajak

Kesesuaian Tarif Uang Tebusan

penghitungan dan pelunasan Uang Tebusan

Kesesuaian bukti pelunasan Utang Pajak WP yang sedang dilakukan

pemeriksaan bukper/tindak pidana di bidang perpajakan dengan

informasi tertulis yang diterbitkan

Skema UMKM

50


Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu

Wajib Pajak yang peredaran usahanya

sampai dengan Rp4.800.000.000,00, peredaran usahanya

ditentukan berdasarkan

Surat pernyataan mengenai besaran

peredaran usaha yang berisi pencatatan

peredaran usaha Wajib Pajak mulai Januari

sampai dengan Desember pada Tahun Pajak 2015.

SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah

memiliki kewajiban menyampaikan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

(SPT PPh Terakhir dianggap sebagai surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha)

(Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan)

Skema UMKM

Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8 Miliar pada Tahun Pajak Terakhir,

harus melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

Deklarasi dalam negeri&RepatriasiDeklarasi luar negeri

52


53

Tax Amnesty

WP Mengungkapkan

Harta

Harta didalam

wilayahNKRI

WP melaporkan

harta

Investasi di NKRI paling singkat 3 tahun

Melaporkan investasi ke DJP

Harta diluar

wilayahNKRI

WP melaporkan

harta

WP melaporkan

harta danrepatriasi

Menginvestasikanharta ke NKRI

Investasi paling lambat 31 Maret

2017

Investasi di NKRI paling singkat 3

tahun

Melaporkan investasi ke DJP

Skema Pengampunan Pajak dan Investasi Harta

SKPP menjadi dasar WP untuk dapat

membuka Reksus dalam rangka repatriasi

dana pengampunan pajak.


Skema Deklarasi Dalam Negeri

Ketentuan bagi WP yang hartanya telah berada dalam wilayah Indonesia dan dideklarasikan

• WP tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI paling singkat selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

WP harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah

NKRI paling singkat 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya SK.

Skema Repatriasi Luar NegeriPengalihan Harta Repatriasi melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus sebelum

pengajuan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak.

Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta harus mengalihkan Harta

tersebut melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus untuk itu paling lambat:

a. tanggal 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan

menginvestasikan Harta (tarif 2% atau 3%); dan/atau

b. tanggal 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan

menginvestasikan Harta (tarif 5%).

Jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dialihkannya

Harta ke dalam wilayah NKRI


Teknis Pengalihan Harta (Skema Repatriasi)

Bank Persepsi (Luar Negeri)

Bank Persepsi (Dalam Negeri)

Apabila WP ingin melakukan skemarepatriasi, mengalihkan Hartatambahan dari luar wilayah NKRI kedalam wilayah NKRI melalui cabangBank Persepsi yang berada di luarnegeri, jangka waktu 3tahun dihitung sejak WP menempatkan Hartatambahannya di cabang Bank Persepsiyang berada di luar negeri.Wajib Pajak mengalihkan

Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri.

Cabang Bank Persepsi yang berada di LNharus mengalihkan Harta tambahanRepatriasi ke Bank Persepsi di DN paling lama pada hari kerja berikutnya sejakHarta tambahan tersebut ditempatkandi cabang Bank Persepsiyang berada di LN.


The Permitted Investment under the Tax Amnesty Law

56

No Investment Forms Examples

1 Indonesian Government Securities SUN and SBSN (tradable or non-tradable)

2 Bonds issued by State-Owned Enterprises (BUMN)

Bonds/sukuk

3 Bonds issued by State-Owned Financing Institutions

Bonds/sukuk

4 Financial investments in the designated banks Saving, current, and deposit account

5 Private company bonds regulated by OJK Bonds/sukuk

6 Infrastructure investments through Public Private Partnerships (PPP)

Private equity funds (RDPT), stocks, bonds based on infrastructure projects

7 Real sector investments based on the government priorities

Private equity funds (RDPT), stocks, bonds based on infrastructure projects

8 Other legal investments Fixed income securities, stocks, mutual funds, Asset-Backed Securities (EBA), Real EstateInvestment Trusts (DIRE)

Pasal 12 ayat 3, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak


WP harus menyampaikan laporan kepada DJP melalui Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang memuat:a. realisasi pengalihan dan investasi Harta tambahan ke dalam wilayah; dan/ ataub. penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah NKRI.

Laporan penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah NKRI dan Laporan pengalihan danrealisasi investasi Harta tambahan, disampaikan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

Laporan Semestera. laporan disampaikan secara berkala setiap tahun selama 3 tahun sejak pengalihan Harta;b. laporan disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT PPh.

Teknis Pelaporan

Skema Deklarasi Dalam Negeri >> Laporan Penempatan

Skema Repatriasi >> Laporan Realisasi Pengalihan & Investasi

Bagaimana jika tidak menyampaikan Laporan Investasi/Penempatan Harta atas KeduaSkema (Repatriasi dan Deklarasi)?

58

DJP melalui Kepala KPP Tempat WP Terdaftar dapat menerbitkan dan mengirimkan suratperingatan paling cepat 1 bulan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan .

DJP melalui Kepala KPP Tempat WP Terdaftar dapat menerbitkan surat peringatandalam hal WP tidak menyampaikan laporan sampai dengan batas akhir penyampaianlaporan dimaksud.

WP yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta kedalam wilayah NKRI tetapi tidak memenuhi ketentuan; dan/atau

WP yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayahNKRI tetapi tidak memenuhi ketentuan.

Apabila:

PelanggaranMaterial

PelanggaranFormal

1) Atas surat peringatan tsb, WP harus menyampaikan:a. Tanggapan apabila WP melanggar material;danb. laporan realisasi pengalihan dan investasi (Repatriasi) & laporan penempatan (Deklarasi)

apabila WP melanggar ketentuan formal; dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan dikirim.


59

Cont’dDalam hal WP tidak menyampaikan tanggapan atauWP menyampaikan tanggapan namun melanggar ketentuan material,maka berlaku sbb:

a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukansebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai PPhdan sanksi administrasi sesuai UU KUP dihitung sejak tanggal 1 Jan 2017 sampai denganditerbitkannya SKP;

b. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh WP diperhitungkan sebagai pengurang pajakterutang.

Apabila, WP yang tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu 14 hari, makaterhadap berlaku sbb:

a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangandiperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilandimaksud dikenai PPh dan sanksi administrasi sesuai KUP dihitung sejak tanggal 1 Jan 2017 sampai dengan diterbitkannya SKP;

b. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh WP diperhitungkan sebagai pengurang pajakterutang.

1

2

Ketentuan lain

60


61

Penghasilan

sudah

dikenakan

pajak

seluruhnya

- Tidak bayar uang tebusan

- Open audit (ada kemungkinan dilakukan pemeriksaan) oleh

KPP

- Jika KPP memperoleh data dari sumber lain bahwa terdapat

harta yang belum dilaporkan akan dikenakan PPh atas harta

yang belum atau kurang dilaporkan di SPT PPh dan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama

24 bulan

- Bayar uang tebusan

- Mendapat fasilitas pengampunan pajak yaitu:

a. penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi

perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang

perpajakan sd Desember 2015;

b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga,

atau denda sd Desember 2015;

c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti

permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan sd Desember 2015; dan

d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti

permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan sd Desember 2015

- Jika ikut TA tetapi tidak semua dilaporkan dalam TA atau KPP

memperoleh data dari sumber lain bahwa terdapat harta yang belum

dilaporkan maka atas harta yang belum dilaporkan tersebut akan

dikenakan PPh dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan

sebesar 200% dari PPh kurang bayar.

Penghasilan sudah dikenakan PPh, apakah pembetulan SPT atau ikut TA?

Pembetulan

SPT

Ikut TA

Harta

Tambahan


62

Apakah sebaiknya ikut TA?

Jika anda memiliki NPWP dan memiliki hartayang belum dilaporkan dalam SPT TahunanPPh Tahun sebelumnya; atau

Jika anda belum mempunyai NPWP namunsudah memiliki penghasilan di atas PTKP danmemiliki harta; atau

Jika perusahaan anda memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPhTahun sebelumnya.

Per 11 Tahun 2016


63

Anda memiliki penghasilan di bawah PTKP meskipun memiliki harta, misalnya:

Anda memilih untuk pembetulan SPT


Perlakuan atas Kompensasi Kerugian, Pembetulan SPT dan Restitusi

64

Wajib Pajak tidak berhak melakukan:

a. mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;

b. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;

c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajakdalam surat pemberitahuan atas jenis pajak untuk masa pajak, bagianTahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau

d. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak untukmasa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhirTahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Setelah Undang-Undang ini diundangkan, pembetulan surat pemberitahuanuntuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai denganakhir Tahun Pajak Terakhir yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan.



Upaya Perlindungan Hukum

65

tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WajibPajak.

Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini

Setiap pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ini

Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak

tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturanperundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.

dilarang memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepadapihak lain.

Pasal 20 dan 21, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak


Ketentuan harta yang belum dibaliknamakan:

Harta Tambahan (Aktiva Tidak Berwujud) tidak diperkenankan dilakukan amortisasi u/ tujuan perpajakan.Harta Tambahan (Aktiva Berwujud) tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.

Ketentuan Penyusutan atas Harta Tambahan

Ketentuan Lain terkait Harta


WP yang telah memperoleh SuratKeterangan dan membayar uangtebusan atas harta tidak bergerakberupa:

Diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan

(Batas Waktu Balik Nama 31 Des 2017)

Permohonan pengalihan hak Apabila harta tsb belum dapat diajukanpermohonan pengalihan hak, maka kedua

pihak bertransaksi harus menandatangani suratpernyataan di hadapan notaris yang

menyatakan bahwa harta adalah benar milikWP yang mengajukan pengampunan.

tanah dan/ataubangunan

yang belum dibaliknamakan atasnama pajak, harus melakukanpengalihan hak menjadi nama WP tersebut.saham

PPJB


Perlakuan atas Harta yang belum dilaporkan atau tidakdinyatakan dalam Surat Keputusan Pengampunan Pajak

67

ditemukan adanyadata dan/atau

informasi mengenaiHarta yang belum atau

kurang diungkapkandalam SuratPernyataan.

dianggap sebagai tambahanpenghasilan yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak pada saat

ditemukannya data dan/atauinformasi mengenai Harta

dimaksud.

Dikenai Pajak Penghasilan sesuaidengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidangPajak Penghasilan

Ditambah dengan sanksiadministrasi perpajakan berupa

kenaikan sebesar 200% (duaratus persen) dari Pajak

Penghasilan yang tidak ataukurang dibayar.

SuratKeterangan


Termasuk harta hasil penyesuaian DJP ataskesalahan hitung yang belum ditebus oleh WP, dandikemudian ditemukan

Atas temuan tsb akan diterbitkan SKPKB pada masa pajak saat ditemukan.


Perlakuan bagi WP yang tidak mengikuti TA dan ditemukandata/informasi terkait Harta yang dimilikinya dan belum dilaporkan

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periodePengampunan Pajak berakhir; dan

DJP menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 dan belum dilaporkandalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksuddianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajakpada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Atas tambahan penghasilan tsb dikenai tarif PPh dan sanksi sesuai KUP.Atas temuan tsb akan diterbitkan SKPKB pada masa pajak saat ditemukan.

Pasal 18 ayat 2, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak


Pencabutan atas Surat Pernyataan

69

Dalam hal Wajib Pajak:

a. memiliki penghasilan di bawah batasan penghasilan tertentu, dan/ atau

b. hanya memiliki Harta tambahan berupa harta wansan dan harta hibahan

yang bukan merupakan objek Pengampunan Pajak,

dan telah menyampaikan Surat Pernyataan dapat memilih untuk tidak

menggunakan haknya dengan menyampaikan pencabutan atas Surat

Pernyataan dengan menggunakan format dokumen sebagaimana diatur.

Penyampaian pencabutan atas Surat Pernyataan dilakukan paling lambat:

a. tanggal 30 Oktober 2016, dalam hal Surat Keterangan diterbitkan

sebelum Peraturan Menteri ini berlaku; atau

b. 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keterangan diterbitkan, dalam hal Surat

Keterangan diterbitkan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.


Data dan Informasi untuk penanganan tindak pidana bersifat TOC

70

Pasal 47A

Dalam hal data dan informasi juga dimiliki dan digunakan oleh

otoritas yang berwenang untuk melakukan penanganan tindak

pidana yang bersifat Transnational Organized Crimes (TOC) meliputi

narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, terorisme, dan/ atau

perdagangan manusia, otoritas yang berwenang dimaksud tetap

dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan

perundangundangan terkait.

PMK 141 Tahun 2016


Why We Need Tax Management?


Persiapan:

1. Reviu Pemanfaatan TA (Analisis

cost and benefit)

2. Pemenuhan Syarat TA:

• Reviu kelengkapan

dokumen/syarat mengikuti TA :

NPWP, SPT Tahunan, Data

Identitas.

• Mempersiapkan daftar harta

• Mempersiapkan daftar utang dan

dokumen pendukungnya

• Mengisi dan melengkapi form

Surat Pernyataan sesuai

ketentuan TA

• Menghitung dan membayarkan

uang tebusan

• Konfirmasi nilai tunggakan pajak

ke Kantor Pajak Terkait

• Permintaan informasi tertulis

mengenai nilai pajak yang kurang

bayar atau tidak seharusnya

dikembalikan

• Memastikan kelengkapan dokumen

terkait dengan mengajuan pengampunan

pajak (Surat pernyataan, daftar harta

dokumen pendukung terkait utang)

• Penyampaian surat pencabutan

permohonan restitusi, pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak yang tidak

benar, keberatan ke kantor pajak terkait.

• Penyampaian surat permohonan

pencabutan banding, gugatan, atau

peninjauan kembali ke Pengadilan Pajak

atau Mahkamah Agung

• Penyampaian Surat Pernyataan

Pengalihan Harta dan Investasi

• Penyusunan Surat Pernyataan

Penempatan Dana atas deklarasi harta

dalam negeri

• Pembuatan Surat Pernyataan Peredaran

Usaha untuk WP kategori UMKM

• Monitoring penyampaian Surat

pernyataan

Pasca:

• Penyampaian

Laporan pengalihan

dan investasi dana

repatriasi setiap

enam bulan selama

tiga tahun sejak

dialihkan

• Penyampaian

laporan harta

tambahan yang

berada di wilayah

NKRI setiap enam

bulan selama tiga

tahun sejak

diterbikan surat

keterangan

• Pemanfaatan fasilitas

surat keterangan

bebas PPh

pengalihan BPHTB

atau Saham


Perencanaan Pajak terkait Tax Amnesty

• Pastikan sudah memiliki NPWP

• Apakah sudah menyampaikan SPT terakhir 2015 harta

• Inventarisasi Asset yang kita miliki, siapkan dokumen

• Inventarisasi Utang yang kita miliki, siapkan dokumen

• Apakah mempunyai restitusi? Kalkulasi “cost-benefit”

• Apakah mempunyai kompensasi?

• Rekonsiliasi Data Individu vs Perusahaan

• Apakah mempunyai sengketa pajak?

• Komunikasi yang baik dengan mitra usaha

• Pasca-Pengampunan Kesiapan pembukuan, administrasi, transparansi

73


Kesimpulan

• Amnesti bukan jebakan, sepanjang kita ikut dengan jujur.

• Sasaran Pemeriksaan Pajak adalah WP yang tidak ikut amnesti.

• Sasaran ke depan adalah tambahan penghasilan (telur) dari harta(ayam) yang dilaporkan.

• Amnesti adalah “one shoot program”, hanya sekali untuk satugenerasi harus dimanfaatkan.

• Perlindungan dalam amnesti dijamin UU.

74


75

T E R I M A K A S I H


Wisma Korindo 5th FloorJalan MT. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta Selatan

Documents

Mengupas Program Amnesti Pajak dan Peraturan …€¦ · Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo Executive Director Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)