MENGGUGAT KEBERPIHAKAN

ANGGARAN DAERAH (APBD)

MENGGUGAT KEBERPIHAKAN

ANGGARAN DAERAH (APBD)

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Mengapa Pro Poor Budget

� Anggaran� instrumen Pemerintah menyelenggarakan pembangunan

� Fungsi Distribusi (Keadilan) dan Fungsi Alokasi (Mengurangi kesenjangan)

� Anggaran � menunjukan keberpihakan suatu rezim = Pemiskinan Vs Pro Poor

� Penyusunan Anggaran yang tidak memperhatikan kebutuhan orang miskin�pemiskinan

� Penyusunan Anggaran yang tidak memperhatikan perbedaan kebutuhan laki-laki perempuan�jender gap

Kerangka Regulasi Pro Poor Budget

� UUD 1945� UU No. 11/2005� Konvenan Internasional Hak –

Hak Ekosob� UU No. 32/2004� pasal 167 ayat (1) dan (2)

belanja daerah diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum

� PerPres No. 7/2005 RPJMN�SNPK� PP 65/2005�SPM� UU sektoral lainnya; UU Sisdiknas, UU SJSN, dll

Pro Poor Budget

� Bukan tujuan, tapi alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat tanpa diskriminasi jender.

� Pada sisi belanja berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar kelompok miskin (Laki-laki & Perempuan) � 10 hak dalam SNPK(pangan,kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, SDA & lingkungan hidup, rasa aman dan partisipasi ) atau pencapaian MDG’s

� Pada sisi Pendapatan�tidak menghambat dan memberikan akses khusus kelompok miskin mendapatkan layanan dasar dan mengakumulasi modal (pengurangan pungutan/restibusi/pajak usaha orang miskin)

� Pada sisi proses membuka ruang partisipasi warga miskin (laki-laki & perempuan) dalam menyuarakan kepentingannya

Alur Logis Pro Poor BudgetINPUT PROSES OUTPUT OUTCOME IMPACT

Siapa orang miskin? Karakteristik social? Karakteristik geografis? Apa masalah dan

kebutuhan?

Data statistik, SNPK,

SPKD/SRTPK, Dokumen Rencana

Participatory budgeting (Ruang khusus untuk orang miskin) & gender budgeting (memperhatikan perbedaan kebutuhan laki-laki dan

perempuan

Devolusi fiscal, data terpilah berdasarkan

jender

APBD Pro Poor: Pendapatan = Meringankan beban orang miskin, pengurangan pungutan ekonomi kecil Belanja= berorientasi pemenuhan hak-hak dasar

Indikator kinerja

Anggaran Keluarga Miskin (househould): Pendapatan ekonomi keluarga meningkat, Belanja pemenuhan hak dasar

berkurang

Pencapaian Target MDGs,

SNPK/ SPKD

survey kepuasan

pelayanan publik

IPM, IKM, AKB,

AKI, dll

Dimensi Pro Poor Budget

� Pendapatan �Kemudahan Akses pelayanan dasar & Keringanan Pajak/Restribusi Usaha Ekonomi warga miskin

� Belanja�Memenuhi Hak-hak dasar warga miskin

� Pendapatan Meningkat = Belanja pemenuhan Hak Dasar berkurang + Pendapatan Ekonomi Meningkat

� Belanja Berkurang = Pendapatan Ekonomi Meningkat + Belanja Hak Dasar berkurang

APBD/Pemerintah Keluarga Miskin/APBKM

Mengidentifikasi Pro Poor Budget

� Arah Kebijakan Anggaran– Belanja Langsung Vs (Belanja Tidak Langsung-Belanja

Subsidi-Belanja BH)– Proporsi Belanja berdasarkan SKPD & Urusan– Identifikasi Program-program pro poor

� Relevansi, Efektivitas Alokasi, Efisiensi Teknis– Program/kegiatan menyelesaikan masalah kemiskinan

& Gender gap�Trend indikator APS, Buta Huruf Vs Anggaran Pendidikan, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi Vs Trend Anggaran Kesehatan

– Relevansi Kelompok Sasaran & Lokasi program kegiatan�RKA SKPD 2.2.1

– Unit Cost Vs Harga pasar Vs Standar Harga Kep. KDH

Oligarki Politik Anggaran

?

OligarkiOligarki AnggaranAnggaran

Partai Politik

DPR/DPRD Pemerintah

Kroni Bisnis

APBD/APBN

1 23 4

5

Rakyat

?

Alokasi Belanja Daerah dalam APBN

0

10

20

30

40

50

60

70

Persen

Belanja Pusat 68.4 66.2 67.5Belanja Daerah 31.5 33.8 32.5Belanja DAU 20.8 21.6 21.1

APBN/P 2006 APBN/P 2007 RAPBN 2008

Sumber: Seknas FITRA diolah dari data R/APBN/P

DAU adalah kewajiban pemerintah dalam rangka pelaks anaan otonomi daerah untuk menghindari kesenjangan pemban gunan antar daerah.

DAU sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.33/2004 , adalah dana yang diberikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebu tuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk menghindari kesenjangan ekonomi dan pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

DAU selama ini didasarkan pada celah fiskal dan keb utuhan alokasi dasar pemerintah daerah. Alokasi dasar seba gian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaji PNS di daer ah.

Masih tingginya alokasi belanja pemerintah pusat ya ng hampir mencapai 70% dari total anggaran negara dalam 3 tah un ini, menunjukkan masih rendahnya komitmen pemerintah pus at mengimplementasikan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

DAU adalah kewajiban pemerintah dalam rangka pelaks anaan otonomi daerah untuk menghindari kesenjangan pemban gunan antar daerah.

DAU sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.33/2004 , adalah dana yang diberikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebu tuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk menghindari kesenjangan ekonomi dan pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

DAU selama ini didasarkan pada celah fiskal dan keb utuhan alokasi dasar pemerintah daerah. Alokasi dasar seba gian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaji PNS di daer ah.

Masih tingginya alokasi belanja pemerintah pusat ya ng hampir mencapai 70% dari total anggaran negara dalam 3 tah un ini, menunjukkan masih rendahnya komitmen pemerintah pus at mengimplementasikan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(200)(100) -100200300400500600700800900

1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,600

Ribu rupiah

Prop SUMUT

Prop Sumsel

Kab Bandung

Kab Brebes

Kota Bandung

Kab Tuban

Kab Lamongan

Kab Sumedang

Kab Wonosobo

Kab Sergei

Kab Bone

Kab Gowa

Kota Surakarta

Kab Polman

Kab Jepara

Kab Tana Toraja

Kab Pesisir Selatan

Kab Kebumen

Kota Palu

Kota Binjai

Kab Donggala

Kab Karo

Kab Dompu

Kab Tabalong

Kota Kendari

Kota Salatiga

Kota Lhokseumawe

Kota Kediri

Kab Pekalongan

Perbandingan K

emam

puan Keuangan perkapita di 29 D

aerah tahun 2007

DA

U perkapita

Fiskal G

ap perkapitaK

apasitas Fiskal P

erkapita

Semakin besar Kapasitas Fiskal suatu Daerah, semakin kecil mendapatkan alokasi DAU atau celah fiskal

Dibandingkan Kab/Kota, propinsi (Sumut dan Sumsel) mendapat alokasi DAU lebih kecil, karena memiliki celah fiskal yang kecil dan kapasitas Fisk al yang besar. Hal ini terjadi karena, komponen pajak daerah potensial masih berada di propinsi

Semakin besar Kapasitas Fiskal suatu Daerah, semakin kecil mendapatkan alokasi DAU atau celah fiskal

Dibandingkan Kab/Kota, propinsi (Sumut dan Sumsel) mendapat alokasi DAU lebih kecil, karena memiliki celah fiskal yang kecil dan kapasitas Fisk al yang besar. Hal ini terjadi karena, komponen pajak daerah potensial masih berada di propinsi

Perb

andin

gan P

AD

dan D

AU

2007

0

102030405060708090

100

Prop

Sumse

l

Prop

Sumut Brebe

s Tuban

Palu

Palang

kara

ya Polman

Won

osob

o Serge

i Kenda

ri Bandu

ngLe

bak

Surak

arta

Karo Gowa

Pesisi

r Sela

tan Toraja

Lam

onga

n Salatig

aBon

e Dompu Don

ggal Kediri Tab

along

Kota

Bandu

ng

Lhok

sem

awe

Pekalo

ngan Keb

umen

Sumed

ang Je

para

Binjai

Persen

Pen

dapa

tan

Asl

i Dae

rah

Dan

a A

loka

si U

mum

Sum

ber:

Sek

nas

FIT

RA

dio

lah

dari

AP

BD

1. 84 % sumber pendapatan daerah masih bergantung pa da pos dana perimbangan sedangkan sektor PAD rata-rata han ya menyumbang dibawah 40%.

2. Dari 31 daerah, pos Dana Alokasi Umum rata-rata m enempati urutan pertama dalam kontribusi pendapatan daerah.

3. Daerah belum mampu mengelola kekayaan sumberdaya alam, menyediakan iklim investasi yang menarik dan potensi lainnya untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PA D).

4. Besarnya PAD dari Propinsi dikarenakan belum proporsionalnya komposisi Pajak Daerah sebagai sumb er PAD antar propinsi dan Kab/Kota. C/: Pajak Kendaran Bermotor dan Hotel masih berada di Propinsi

1. 84 % sumber pendapatan daerah masih bergantung pa da pos dana perimbangan sedangkan sektor PAD rata-rata han ya menyumbang dibawah 40%.

2. Dari 31 daerah, pos Dana Alokasi Umum rata-rata m enempati urutan pertama dalam kontribusi pendapatan daerah.

3. Daerah belum mampu mengelola kekayaan sumberdaya alam, menyediakan iklim investasi yang menarik dan potensi lainnya untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PA D).

4. Besarnya PAD dari Propinsi dikarenakan belum proporsionalnya komposisi Pajak Daerah sebagai sumb er PAD antar propinsi dan Kab/Kota. C/: Pajak Kendaran Bermotor dan Hotel masih berada di Propinsi

Kom

posisi Belanja pada A

PB

D 2007 di 29 D

aerah

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

(%)

Prop SUMUT

Prop Sumsel

Kota Kediri

Kab Tabalong

Kota Lhokseumawe

Kab Pesisir Selatan

Kab Bone

Kab Jepara

Kab Karo

Kab Sergei

Kab Kebumen

Kab Tana Toraja

Kab Lamongan

Kab Tuban

Kab Bandung

Kab Polman

Kota Surakarta

Kab Brebes

Kab Wonosobo

Kota Palu

Kab Gowa

Kota Binjai

Kab Donggala

Kota Bandung

Kab Dompu

Kota Salatiga

Kab Pekalongan

Kab Sumedang

Kota Kendari

Ba

ntu

an

Ke

ua

ng

an

Ba

ran

g d

an

Jas

aM

od

al

Pe

ga

wa

i

� Hasil analisis, dari 27 daerah untuk anggaran 2007, sektor belanjanya sebagian besar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan birokrasi. Ini dapat dilihat dalam tabel dimana belanja pegawai menempati urutan pertama dan tertinggi.

� Contoh daerah tertinggi alokasi belanja pegawainya yang hampir mencapai 60% dari total anggaran daerah adalah Kendari, Sumedang dan Salatiga (3 peringkat atas)

� Tingginya belanja yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan aparatur/birokrasi dapat dijadikan sbg indikator awal tidak berpihaknya anggaran terhadap rakyat miskin.

� Tingginya belanja pegawai mengartikan “kebutuhan dasar rakyat telah dikalahkan oleh kebutuhan birokrasi”.

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

(%)

Kab Jepara

Kab Karo

Kota Salatiga

Kab Pesisir Selatan

Kab Donggala

Kota Surakarta

Kab Gowa

Kota Kediri

Kab Bandung

Kota Binjai

Kab Tuban

Kab Brebes

Kab Polman

Kota Palu

Kab Lamongan

Kab Wonosobo

Kab Dompu

Kab Pekalongan

Kota Bandung

Kab Sergei

Kab Tana Toraja

Prop Sumsel

Prop SUMUT

Kota Lhokseumawe

Kab Bone

Porsi belanja m

enurut Urusan di 25 D

aerah pada AP

BD

Tahun 2007

Kesehatan

Pekerjaan U

mum

Pendidikan

Pem

erintahan Um

um

Porsi belanja dalam urusan pemerintahan yang paling tinggi hingga mencapai angka 35 – 60% dari total anggaran adalah di 6 daerah dari 25 daerah yaitu antara lain: Bone, Lhokseumawe, Propinsi Sumut, sumsel Tana Toraja, dan Sergei.

Untuk urusan pendidikan hampir semua daerah alokasi belanja/porsi belanjanya rata-rata sampai mencapai 30 – 40%

Sedangkan pada sektor kesehatan, hampir semua daerah alokasi belanja/porsi belanjanya masih berkisar antara 3 – 8% dari total anggaran, kecuali 2 daerah yang telah megalokasikan/memporsikan belanjanya hingga mencapai angka 12% yaitu Salatiga dan Pekalongan

--- -

5.0

5.0

5.0

5.0

10

.01

0.0

10

.01

0.0

15

.01

5.0

15

.01

5.0

20

.02

0.0

20

.02

0.0

25

.02

5.0

25

.02

5.0

30

.03

0.0

30

.03

0.0

35

.03

5.0

35

.03

5.0

(%)

(%)

(%)

(%)

K ab Pe k along anK ab Pe k along anK ab Pe k along anK ab Pe k along an

K ota BandungK ota BandungK ota BandungK ota Bandung

Prop S UM UTProp S UM UTProp S UM UTProp S UM UT

K ota BinjaiK ota BinjaiK ota BinjaiK ota Binjai

K ab K aroK ab K aroK ab K aroK ab K aro

K ota K e ndar iK ota K e ndar iK ota K e ndar iK ota K e ndar i

K ab Dong g alaK ab Dong g alaK ab Dong g alaK ab Dong g ala

K ab TubanK ab TubanK ab TubanK ab Tuban

K ab GowaK ab GowaK ab GowaK ab Gowa

K ab BandungK ab BandungK ab BandungK ab Bandung

K ab BoneK ab BoneK ab BoneK ab Bone

K ab Polm anK ab Polm anK ab Polm anK ab Polm an

K ab S e rg e iK ab S e rg e iK ab S e rg e iK ab S e rg e i

K ota S urak artaK ota S urak artaK ota S urak artaK ota S urak arta

K ab W onosoboK ab W onosoboK ab W onosoboK ab W onosobo

K ab Pe sisir S e latanK ab Pe sisir S e latanK ab Pe sisir S e latanK ab Pe sisir S e latan

K ab K e bum e nK ab K e bum e nK ab K e bum e nK ab K e bum e n

K ab L am ong anK ab L am ong anK ab L am ong anK ab L am ong an

K ab Bre be sK ab Bre be sK ab Bre be sK ab Bre be s

K ota S alat ig aK ota S alat ig aK ota S alat ig aK ota S alat ig a

K ab Je paraK ab Je paraK ab Je paraK ab Je para

K ab Tana TorajaK ab Tana TorajaK ab Tana TorajaK ab Tana Toraja

K ab Dom puK ab Dom puK ab Dom puK ab Dom pu

K ota K e dir iK ota K e dir iK ota K e dir iK ota K e dir i

K ota L hok se um aweK ota L hok se um aweK ota L hok se um aweK ota L hok se um awe

Prop S um se l Prop S um se l Prop S um se l Prop S um se l

K ab S um e dangK ab S um e dangK ab S um e dangK ab S um e dang

La

ng

su

ng

La

ng

su

ng

La

ng

su

ng

La

ng

su

ng

Td

k L

an

gs

un

gT

dk

La

ng

su

ng

Td

k L

an

gs

un

gT

dk

La

ng

su

ng

DA

KD

AK

DA

KD

AK

PO

TR

ET

KE

BIJA

KA

N A

NG

GA

RA

N P

EN

DID

IKA

N D

I 27 DA

ER

AH

PA

DA

AP

BD

TH

N 2007

PO

TR

ET

KE

BIJA

KA

N A

NG

GA

RA

N K

ES

EH

AT

AN

DI 28 D

AE

RA

H

PA

DA

AP

BD

TH

N 2007

--- -

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.0

5.0

5.0

5.0

5.0

6.0

6.0

6.0

6.0

7.0

7.0

7.0

7.0

8.0

8.0

8.0

8.0

9.0

9.0

9.0

9.0

(%)

Prop Sumsel Prop Sumsel Prop Sumsel Prop Sumsel

Kota LhokseumaweKota LhokseumaweKota LhokseumaweKota Lhokseumawe

Kota SurakartaKota SurakartaKota SurakartaKota Surakarta

Prop SUMUTProp SUMUTProp SUMUTProp SUMUT

Kota KendariKota KendariKota KendariKota Kendari

Kab TubanKab TubanKab TubanKab Tuban

Kota BinjaiKota BinjaiKota BinjaiKota Binjai

Kota PaluKota PaluKota PaluKota Palu

Kab SergeiKab SergeiKab SergeiKab Sergei

Kab PolmanKab PolmanKab PolmanKab Polman

Kab BandungKab BandungKab BandungKab Bandung

Kab Tana TorajaKab Tana TorajaKab Tana TorajaKab Tana Toraja

Kab BrebesKab BrebesKab BrebesKab Brebes

Kab GowaKab GowaKab GowaKab Gowa

Kab BoneKab BoneKab BoneKab Bone

Kab LamonganKab LamonganKab LamonganKab Lamongan

Kab Pesisir SelatanKab Pesisir SelatanKab Pesisir SelatanKab Pesisir Selatan

Kab DompuKab DompuKab DompuKab Dompu

Kab KebumenKab KebumenKab KebumenKab Kebumen

Kab KaroKab KaroKab KaroKab Karo

Kab DonggalaKab DonggalaKab DonggalaKab Donggala

Kab WonosoboKab WonosoboKab WonosoboKab Wonosobo

Kota BandungKota BandungKota BandungKota Bandung

Kab JeparaKab JeparaKab JeparaKab Jepara

Kab PekalonganKab PekalonganKab PekalonganKab Pekalongan

Kab SumedangKab SumedangKab SumedangKab Sumedang

Kota SalatigaKota SalatigaKota SalatigaKota Salatiga

Kota KediriKota KediriKota KediriKota Kediri

La

ng

su

ng

La

ng

su

ng

La

ng

su

ng

La

ng

su

ng

Tid

ak

La

ng

su

ng

Tid

ak

La

ng

su

ng

Tid

ak

La

ng

su

ng

Tid

ak

La

ng

su

ng

DA

KD

AK

DA

KD

AK

Walaupun sebagian besar anggaran pendidikan telah m encapai 20% di beberapa daerah ternyata sebagian besar bela nja masih dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan aparatur berupa gaji, honor dan tunjangan (lihat tabel mengenai tingginya belanja tidak langsung).Kecuali Kab. Sumedang yang mengalokasikan belanja langsung pendidikan sampai 20%, daerah lain hanya mengalokas i belanja langsung pendidikan antara 3% - 12%Di sektor kesehatan, alokasi anggarannya masih berk isar antara 5 s/d 10% dari total belanja. Belum ada daerah yang s ampai mencapai 15% sebagaimana program MDG’s.Seperti halnya sektor pendidikan, di sektor kesehat an sebagian besar belanjanya juga dihabiskan untuk memenuhi keb utuhan birokrasi yang ditunjukkan dari tingginya belanja t idak langsung.Besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan dan kese hatan tidak menjamin besarnya komitmen daerah pada sektor ini, karena sebagian besar masih dibiayai oleh DAK pada sektor ini

Catatan:• Peningkatan prosentase anggaran bidang pendidikan d an

kesehatan sampai mencapai target konstitusi dan MDG ’s (pendidikan 20% dan kesehatan 15%) harus diimbangi dengan kerja-kerja advokasi di sektor belanja, aga r menjamin efektifitas alokasi yang dianggarkan.

• Dalam belanja langsung, juga perlu dianalisis lebih lanjut dengan mengklasifikasi ulang program/anggaran yang bersifat pemborosan, atau tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Analisis ini per lu karena biasanya banyak program -program yang sebenarnya masih masuk dalam kategori belanja tidak langsung (belanja aparatur) namun “sengaja” dimasukka n ke belanja langsung (pelayanan publik) agar tampak seolah-olah “pro poor”.

Aktor-aktor Penyimpangan APBD Tahun 2005-2006

Sumber : Seknas FITRA, diolah dari HAPSEM BPK semes ter II tahun 2006

NNNNoooo Prop/RegionProp/RegionProp/RegionProp/Region

AktorAktorAktorAktor

Total Total Total Total TemuanTemuanTemuanTemuan JumlahJumlahJumlahJumlah

EksekutifEksekutifEksekutifEksekutif LegislatifLegislatifLegislatifLegislatif Swasta/PDAMSwasta/PDAMSwasta/PDAMSwasta/PDAM

Jml Jml Jml Jml TemuanTemuanTemuanTemuan

NilaiNilaiNilaiNilai Jml Jml Jml Jml TemuanTemuanTemuanTemuan

NilaiNilaiNilaiNilai Jml Jml Jml Jml TemuanTemuanTemuanTemuan

NilaiNilaiNilaiNilai

1 Prop Papua dan Irjabar

753.630.095,88

14 91.431,39

26 30.748,83 115 3.752.276,11

2 Prop Bali, NTB dan NTT

6255.726,09

12 2.699,57 111

69.025,86 185 127.451.52

3 Region Sulawesi

23124.025.671,23

32 529.541,67 199 5.154.282,74

462 29.709.495,65

4 Prop DI Yogyakarta

152.990.190,49

--

2 2.053,56 17 2.992.244,05

5 Prop DKI Jakarta

121.183,10

--

85 31.351,93 97 32.535,04

6 Prop Maluku dan Maluku Tengah

62101.342,30

19 19.460,58

40 15.776,99 121 136.579,89

7 Kalimantan 4021.398.957,27

46 41.964,52 267 496.620,64

715 1.937.542,45

JUMLAHJUMLAHJUMLAHJUMLAH 859859859859 32.203.166,40 32.203.166,40 32.203.166,40 32.203.166,40 123 123 123 123 685.097,75 685.097,75 685.097,75 685.097,75 730 730 730 730 5.799.860,58 5.799.860,58 5.799.860,58 5.799.860,58 1,712 1,712 1,712 1,712 38.688.124,7438.688.124,7438.688.124,7438.688.124,74

Dalam Juta

Aktor Penyimpangan Anggaran 2005-2006

50%43%

7%

Eksekutif

Swasta/BUMD

Legislatif

� Dari total temuan sebanyak 1712 kasus, eksekutif memiliki peran besar dalam pelanggaran pengelolaan keuangan daerah yaitu sebanyak 859 temuan, kemudian disusul pihak ketiga dan BUMD sebanyak 730 temuan serta legislatif (DPRD) sebanyak 123 temuan dengan total nilai sebesar Rp 38,68 triliun.

� Banyaknya kasus penyimpangan anggaran yang melibatkan aktor eksekutif menunjukan dominannya birokrasi anggaran.

� Region/Daerah yang paling banyak temuan adalah Kalimantan sebanyak 715 temuan dan terendah adalah Region Yogyakarta sebanyak 17 temuan.

� Besarnya temuan penyimpangan anggaran menunjukan belum akuntabilitasnya dan lemahnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah oleh birokrasi, serta signifikansi gerakan advokasi anggaran di daerah

REKOMENDASI1. Dalam pembagian belanja antara pusat dan daerah s eharusnya

pemerintah perlu memperhatikan komitmen yang berkai tan dengan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahter aan rakyat

2. Perlu adanya mekanisme perimbangan keuangan pusat dan daerah, proporsi komponen Pajak dan restribusi daer ah yang lebih menguntungkan Kab/Kota, mengingat titik otono mi daerah (Pelayanan Publik) pada level ini.

3. Perlu adanya transparansi mengenai pembiayaan cel ah fiskal di daerah yang implementasinya selama ini masih tid ak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat terksit dengan pel ayanan dasar

4. Efektifitas alokasi kebijakan anggaran untuk biro krasi perlu direstrukturisasi dengan memberikan porsi belanja investasi/pembangunan yang lebih besar

Rekomendasi

5. Kebijakan 20% alokasi anggaran pendidikan perlu diperjelas dengan pembagian urusan antar tingkatan pemerintah, untuk memperjelas efektivitas penggunaan anggaran

6. Pegiat advokasi anggaran perlu memiliki kesamaan irama agar gerakan advokasi anggaran menjadi gerakan sosial yang lebih membumi

7. Gerakan advokasi anggaran perlu mengeliminasi dominansi oligarki politik anggaran yang berakibat didominasinya perencanaan penganggaran oleh segelintir Elit

”Setiap kue yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah melalui pajak,retribusi dan pinjaman mestinya dipergunakan untuk

kesejahteraan dan pembangunan dan tidak dihambur-hamburkan” (Shriman Narayan)

Mari !!

Kembalikan Hak Rakyat Atas Anggaran