Mengelola informasi publik

8/13/2019 Mengelola informasi publik

http://slidepdf.com/reader/full/mengelola-informasi-publik 1/40

+

Mengelola Keterbukaan Informasi Publik

Prinsip dan Panduan Implementasi UU No 14 Tahun 2008

Discussion Insight

Action Results



+

PARTISIPASIMASYARAKAT

PARTISIPASIMASYARAKAT

TRANSPARANSI(Informasi)

TRANSPARANSI(Informasi)

AKUNTABILITASPUBLIK

AKUNTABILITASPUBLIK

Terdapat mekanismeyang jelas dalam prosespengambilan keputusan

dan kontrol publik

Partisipasipublik tidak

dapatterlaksanatanpa adanyatransparansi

Akuntabilitassulit terlaksana

tanpapemantauan

dan partisipasipublik

Prosedur, peraturanperundangan dilaksanakan

dengan konsekuen

Tindakan pemerintah dapatdipertanggungjawabkan

dengan indikator kinerjadan target yang jelas

Terbukanya akses publiktentang berbagai informasipemerintahan

Masyarakat dapatmemperoleh info tentangprosedur, peraturan,perundanngan & kebijakan

Transparansi“memaksa”peningkatan

akuntabilitas publik

PRINSIP GOOD GOVERNANCE



+

•

Inisiatif DPR, salah satu UU yang menjadi perhatian“publik”.

•

Prinsip yang diperjuangkan “maximum accesslimited exemption”.

•

Basic norm: Pasal 28 F jo. 28 J UUD 1945.

•

mengubah pola pikir dalam berbagai sektor publikkarena mengandung prinsip-prinsip baru yangsebelumnya tidak diterapkan.

•

Regulasi sangat mempengaruhi transparansi, good

governance dan demokratisasi.

•

Hambatan: harmonisasi dengan UU lain dan ketiadaanUU kekecualian.

UNDANG UNDANGUNDANG UNDANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



+RUANG LINGKUP HAK ATAS INFORMASI

Hak Untuk Mengetahui (Right to Know )

Hak untuk Menghadiri Pertemuan Publik (Right

to Observe/ Right to Attend Public Meeting )

Hak Untuk Mendapatkan Salinan Informasi(Right to Obtain the Copy/ Akses Pasif )

Hak Untuk Diinformasikan tanpa Harus AdaPermintaan (Right to be informed/ Akses Aktif )

Hak Untuk Menyebarluaskan Informasi (Rightto Disseminate)



+

Kondisi

Eksisting

Regulasi



+Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

“MAXIMUM ACCESS LIMITED EXEMPTION”

(MALE )

INFORMASIRAHASIA

InformasiPublik

INFORMASIPUBLIK

EXEMPTION(dapat dirahasiakan)

Melalui metode ConsequentialHarm dan Balancing Public

Interests

Pembatasan waktu pemberlakuan

kerahasiaan

Rezim Pemerintahan Tertutup Rezim Pemerintahan Terbuka



+Prinsip

Informasi PublikUU 14 Tahun 2008

Asas

Terbuka dan dapat diakses setiap pengguna

Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara

sederhana.

Tujuan

Hak warga negara

Mendorong partisipasi

Peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Mengetahui alasan kebijakan publik.

Mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meningkatkan pengelolaan informasi pada badan publik.



+Batasan Informasi Publik

Berdasar UU No 14 Tahun 2008Informasi publik adalah

informasi yang dihasilkan,disimpan,dikelola, dikirim,dan/atau

diterima oleh Badan Publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ataupenyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnyasesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yangberkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik adalah

lembaga eksekutif,legislatif, yudikatif, dan badan lain yangtugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara danpenyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnyadananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non

pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atauluar negeri.



+

Yang Wajib Disediakan

Dan Diumumkan Secara Berkala;

Yang Wajib Diumumkan

Secara Serta Merta;

Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;

Yang Dikecualikan

Yang DiperolehBerdasarkan Permintaan

Jenis-jenis




+

Yang Wajib Disediakan Dan

Diumumkan Secara Berkala;


Secara Serta Merta;

Yang Wajib Tersedia

Setiap Saat;

Yang Dikecualikan


informasi yang berkaitan denganbadan publik;

informasi mengenai kegiatan dan

kinerja badan publik terkait

informasi mengenai laporan

keuangan

informasi lain yang diatur dalamperaturan perundang-undangan

Jenis-jenis




+

Informasi yang dapat

mengancam hajat hidup

orang banyak dan ketertibanumum.




Secara Serta Merta;

Yang Wajib Tersedia

Setiap Saat;

Yang Dikecualikan


Jenis-jenis




+




Secara Serta Merta;

Yang Wajib Tersedia

Setiap Saat;

Yang Dikecualikan


daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasiyang dikecualikan;

hasil keputusan badan publik danpertimbangannya;

seluruh kebijakan yang ada berikut dokumenpendukungnya;

rencana kerja proyek termasuk di dalamnyaperkiraan pengeluaran tahunan badan publik;

perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;

informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabatpublik dalam pertemuan yang terbuka untukumum;

prosedur kerja pegawai badan publik yangberkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan

laporan mengenai pelayanan akses informasipublik sebagaimana diatur dalam Undang-Undangini.

Jenis-jenis

Informasi Publik

UU 14 Tahun 2008



+

1.yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon dapat menghambat prosespenegakan hukum


Pemohon dapat mengganggu kepentingan

perlindungan hak atas kekayaan intelektual

dan perlindungan dari persaingan usaha tidak

sehat;


Pemohon dapat membahayakan pertahanan

dan keamanan negara4.yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan

alam Indonesia;

5.yang apabila dibuka dan diberikan kepadaPemohon, dapat merugikan ketahanan

ekonomi nasional:




Secara Serta Merta;

Yang Wajib Tersedia

Setiap Saat;

Yang Dikecualikan


Jenis-jenis

Informasi Publik

UU 14 Tahun 2008



+

6.

yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon, dapat merugikan kepentingan

hubungan luar negeri:

7.

yang apabila dibuka dapat mengungkapkan

isi akta otentik yang bersifat pribadi dan

kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

8.

yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon dapat mengungkap rahasiapribadi,

9.

memorandum/surat-surat antar Badan

Publik atau intra Badan Publik, yang sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi

Informasi atau pengadilan;

10.

yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan

Undang-Undang




Secara Serta Merta;

Yang Wajib Tersedia

Setiap Saat;

Yang Dikecualikan


Jenis-jenis

Informasi Publik

UU 14 Tahun 2008



+




Secara Serta Merta;

Yang Wajib Tersedia

Setiap Saat;

Yang Dikecualikan


Informasi publik yang tidak

tercantum dalam klasifikasi Informasi

yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala, Informasi

yang wajib diumumkan secara serta- merta, Informasi yang wajib tersedia

setiap saat, dan informasi yang

dikecualikan.

Jenis-jenis

Informasi Publik

UU 14 Tahun 2008



+

Tata CaraMemperoleh

Informasi Publik

Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008.Panduan Sederhana Penerapan UU KIP



+

HAK PEMOHON DAN PENGGUNA:

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik.

Setiap orang berhak: Melihat dan mengetahui informasi publik

Menghadiri pertemuan publik

Mendapatkan salinan informasi publik

Menyebarluaskan informasi publik

Setiap pemohon berhak mengajukan permintaan informasi publik

Mengajukan gugatan

KEWAJIBAN PENGGUNA:

Penggunaan sesuai dengan peraturan

Pengguna wajib mencantumkan sumber

Hak dan Kewajiban

UU 14 Tahun 2008



+

HAK BADAN PUBLIK:

Menolak memberikan informasi yangdikecualikan.

Menolak bila tidak sesuai dengan peraturanperundangan

Informasi yang tidak dapat diberikan:

Membahayakan negara.

Yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan

usaha dari persaingan tidak sehat. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi

Info yg berkaitan dengan rahasia jabatan.

Info yg diminta belum dikuasai atau

didokumentasikan.

Hak dan Kewajiban

UU 14 Tahun 2008



+

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK:

Menyediakan,memberikan dan/atau menerbitkan

Menyediakan informasi publik yang akurat,benar,dan tidak menyesatkan.

Mengembangkan Sistem Informasai Manajemen.

Membuat pertimbangan dalam setiap membuatkebijakan publik.

Melaksanakan kearsipan dan pendokumentasiandengan memanfaatkan sarana yang ada.

Setiap tahun umumkan (1) jumlah permintaaninformasi yang diterima; (2) waktu yang diperlukandalam memenuhi permintaan informasi; (3) jumlahpemberian dan penolakan permintaan informasi;dan/atau (4) alasan penolakan permintaaninformasi.

Hak dan Kewajiban

UU 14 Tahun 2008



+Sengketa dalamInformasi PublikDiadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008.

Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

Sengketa dalam



+Sengketa dalam

Informasi PublikDiadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008.

Panduan Sederhana Penerapan UU KIP



+

Sengketa

dalam

Informasi Publik

Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008.Panduan Sederhana Penerapan UU KIP



+

menggunakan informasi publik secaramelawan hukum dipidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun dan/ataupidana denda paling banyakRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Pasal

51)

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak

memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik

dan mengakibatkan kerugian dikenakan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Pasal 52).

Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum

menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan

dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) (Pasal 53)

Sanksi UU 14/2008

S



+

Pasal 54 ayat (1):dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh;

memberikan informasi yang dikecualikan pidana penjara

paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp10 juta.

Pasal 54 ayat (2)dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh;

memberikan informasi dikecualikan yang membahayakan

keamanan dan ekonomi negara, pidana penjara paling

lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp20 juta.

Pasal 55sengaja membuat Informasi Publik tidak benar atau

menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain,

pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling

banyak Rp5 juta rupiah.Pasal 56

Pelanggaran juga diancam dengan sanksi UU lain yang

bersifat khusus

Pasal 57

Tuntutan pidana merupakan delik aduan dan diajukan

melalui peradilan pidana.

Sanks i UU 14/2008

+



+

STRATEGIDAN RENCANA AKSI

Mengembangkan kebiasaan

memberikan akses informasi

(birokrasi)

Menyamakan persepsi melalui

pelatihan dan diskusi (birokrasi)

Mengembangkan iklim yang

mendukung untuk kebutuhan tersebut

Menyediakan akses publik (Database,

pedoman akses)

+



+HASIL JAJAK SINGKAT ISAI (2008)

No Aspek yang dilihat BalitbangDepdiknas BP MIGAS DEPKES DEPKOMINFO KPK MK

1 Unit Khusus Pelayanan

Informasi Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Pemberian Bukti Tanda

Terima Ada tak

bernomorTidak Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

3 Pemberian Nomor

Kontak Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

4 Pemberian Waktu

Pemberian Informasi

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

5 Inisiatif Pemberitahuan

hasil Permintaan

Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

6 Konfirmasi Pelayanan

Permintaan

Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada TIdak Ada

7 Penjelasan tata cara

permintaan Informasi

Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

8 Alasan penolakan

permintaan informasi

Tidak Ada Data yg

diminta

rahasia

negara

Data

prinsipil -

sensitif

Informasi tak

diberikan TU BIP

dan nomor tak

valid

Tidak Ada

Alasan

Tidak Ada

alasan

keterangan

bertele-tele

9 Hasil Akhir Pemberian

Data

Tidak diberi Tidak

diberi

Tidak

diberi

Data tidak berhasil

didapat nomor

kontak msh

diperbaiki

Data tidak

diberikan KPK

ingkar janji akan

hubungi

Data tidak

diberikan

+



+

1. AKURASI INFORMASI

Mengutamakan kualitas informasi demi peningkatan kredibilitaspublik

2. KECEPATAN INFORMASI

Mengutamakan aktualitas untuk mendukung kebutuhan (daya saing)publik

3. KEMUDAHAN INFORMASI

Mudah akses informasi, gampang dipahami, murah, dan proporsional

4. PEMERATAAN INFORMASI

Penyebaran informasi tak diskriminatif terhadap wilayah dan lapisanmasyarakat, bersifat sinergis dan sustainable

+



+Mempersiapkan Akses Untuk Publik

Sebelum Implementasi

Penyusunan Daftar Informasi YangDimiliki

Pemilahan Kategori Informasi

Penyusunan Staf

Penyiapan Infrastruktur

Penyusunan Action Plan

Pelatihan Pengelolaan Database Saat Implementasi- Pengelolaan Teknologi Informasi

- Pemberian Hak Akses / Login Administrasi

- Pengelolaan Permintaan Informasi

+



+KONTEN INFORMASI

Standard Konten Informasi PublikStandardisasi Kemasan Data Penyajian

Prosedur Akses Publik

Uji coba Mekanisme, Biaya dan Waktu

-

(sambil menunggu panduan komisi informasi)

+



+Mengelola Kualitas Informasi

O’Brien (1998:25--26)

+



+Beberapa Saran

Pengembangan layanan informasi publik hendaknyamemperhatikan:

bentuk, kapasitas dan kebutuhan publik akan layanan.

dikemas sedemikian rupa agar diketahui publik dan melibatkanpartisipasi publik dalam setiap proses pelayanan.

bisa memuaskan dan mampu menjangkau seluruh elemen masyarakatdengan menyediakan akses hingga ke tingkat individu.

Perlu diperhatikan faktor penghambat diantaranya

kesenjangan akses,

tingkat pendidikan birokrasi maupun pengguna,

e-leadership pengelolaan kebijakan teknologi informasi dankomunikasi (termasuk perekaman data).

+



+INFRASTRUKTUR

Pembukaan Akses Antar Muka Jaringan pertukaran data (contoh: data bahan pokok

dengan Deptan dan Depdag, SIM TKI)

Bantuan/pembuatan model layanan di pusat dn daerah

Penguatan data base

Dukungan peralatan komputer dan alatantarmuka lainnya yang digunakan untuk

akses oleh publikKerjasama MoU dengan stakeholders

(contoh: kerjasama dengan departemen atau BKD)

+



+Kepala IPepala IP

SekretarisSekretaris

Pusat

Polhukam

PusatPolhukam

Bidang

Pusat

Perekonomian

PusatPerekonomian

Pusat

Kesra

PusatKesra

Pusat

Pendapat Umum

PusatPendapat Umum

Bidang Bidang

Bidang Bidang

Bidang

Bidang

Bidang

Pusat

Pelayanan Informasi

PusatPelayanan Informasi

Bidang

Bidang

DIVISI KOMINFO NEWSROOM DIVISI KOMINFO MONITORING

DIVISI KOMINFO AUDIO-VISUAL DIVISI KOMINFO MEDIA CETAK

DIVISI KOMINFO ON-LINE DIVISI KOMINFO DATABASE

Bidang Bidang Bidang Bidang

DIVISI FASILITASI DIVISI LAYANAN INFORMASI

Bagian Bagian Bagian Bagian

SK Menkominfo No 111/KEP/M.KOMINFO/12/2005

tentang Pemberlakuan Cetak Biru Divisi Operasional

+



+DISTRIBUSI DAN AKSES

Database

Kominfo

Layanan Informasi

Divisi Kominfo

Newsroom

Divisi Kominfo

Monitoring RoomDivisi Cetak Divisi Audio Visual

Divisi Online

DepartemenKominfo

Departemen/Instansi Lain

Masyarakat /Media-media Swasta

+



+KOORDINASI

DAN PENAJAMAN FOKUS/LOKASISASARAN KEGIATAN

MENGHINDARI ADANYA DUPLIKASI AKTIVITAS

DALAM SATU DAERAH ATAU SATU WAKTU

+



+SUMBER DAYA MANUSIA

SDM yang tengah

dipersiapkan

-

Gatekeeper ( information services ) bagi pemohon yang datang langsung

- Gatekeeper ( information services ) bagi pemohon lewat layanan intenert

-

Tim Layanan

Informasi

publik

untuk

,

inventarisasi, klasifikasi, dan pemenuhan permintaan pemohon, serta menyusun konsep jawaban atas permintaan informasi

publik

PELATIHAN

+



+Rencana Aksi

Bagaimana Memulai:

1. Prosedur Pelayanan Bagaimana yang dipilih

(struktural atau fungsional)

2. Siapkan Daftar Informasi yang dibawah pengelolaan

3. Bagaimana mengelola informasi berdasarkan

permintaan

4. Kategorikan informasi yang dikecualikan (cek ulang

dengan undang-undang)

5. Bagaimana mengaudit proses yang dilakukan

6. Pelatihan bagi petugas pengelola, pelayanan dan

pendokumentasian

7. Evaluasi untuk kebutuhan pengembangan layananan

+



+

38

encana Aksi

No Uraian

Kegiatan

2008 2009 2010

Keterangan1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 Inventarisasi

Informasi

yang (tersedia

setiap

saat)

2 Penguatan

Database Informasi

Publik+Klasifikasi

4 Penyusunan

Standar, Prosedur

dan

Biaya

Akses

Informasi

5 Penyediaan

Dukungan

Peralatan

6 Pelatihan

SDM

7 Monitoring Evaluasi

Keterangan: Kwartal 1- Januari – April

Kwartal 2- Mei – AgustusKwartal 3 – Sept – Desember

Kwartal k2-2 tahun 2010 implementasi UU KIP

+



+Komisi

Informasi

Proses Pemilihan

Pemerintah/PresidenMembentuk

Panitia Seleksi

Panitia Seleksi

Panitia Seleksi

Melakukan Rekruitmen

Pengajuan Calon Anggota Komisi Informasi

Kepada DP RI (21 orang)

DPR RI

Penyerahan hasil rekruitmen

kepada presiden

Fit and Proper Test

7 Orang terpilih dari

hasil pemeringkatan

Fit and Proper Test

Penetapan

oleh Presiden

+



SELESAI

Documents

Mengelola informasi publik