IMPLEMENTASIPEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008

BAGI APARATUR PEMERINTAH DAERAHDALAM MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

© 2010

KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPUSAT INFORMASI DAN HUMAS

Disampaikan Pada Acara Bimtek Kehumasan “Peran Humas Dalam Implementasi UU No. 14 Tahun 2008”,Kisaran, 23 Nopember 2010

oleh

S O E K A R T O N O E-mail : tonz94@depkominfo.go.id

BADAN PUBLIK

INFORMASI PUBLIK PELAYANAN PUBLIK(STANDAR PELAYANAN)

DISIMPAN

DIKELOLA

DIKIRIM/DITERIMA

PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

PELAYANAN PUBLIK

Menurut UU No. 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.

HAK PEMOHON INFORMASI KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

1. Badan publik wajib menyediakan,

memberikan dan/atau menerbitkan Informasi

Publik yang berada di bawah kewenangannya

kepada pemohon Informasi Publik;

2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi

Publik yang akurat, benar, dan tidak

menyesatkan;

3. Badan Publik harus membangun dan

mengembangkan sistem informasi dan

dokumentasi untuk mengelola informasi

publik secara baik dan efisien sehingga dapat

diakses dengan mudah.

1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Setiap orang berhak :

a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum

untuk memperoleh Informasi Publik;

c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui

permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan

permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan

tersebut.

4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan

ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik

mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini.

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI HAK BADAN PUBLIK

1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang

dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik

apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik,

adalah :

a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

dan/atau

e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau

didokumentasikan.

1. Pengguna Informasi Publik wajib

menggunakan Informasi Publik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Pengguna Informasi Publik wajib

mencantumkan sumber dari mana ia

memperoleh Informasi Publik, baik yang

digunakan untuk kepentingan sendiri

maupun untuk keperluan publikasi

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Untuk Mewujudkan Pelayanan Cepat, Tepat, Dan

Sederhana, Setiap Badan Publik:

1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi;

2. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan

layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar

sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan

Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu

oleh pejabat fungsional. (pasal 13 UU No.14 Tahun 2008)

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

FRONT OFFICE BACK OFFICE

DESK LAYANAN LANGSUNG

DESK LAYANAN VIA MEDIA

UPDATE WEB/KIOSK

FOTOCOPY

CD BURNING

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SCANNER

FRONT OFFICE PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DESKLAYANAN LANGSUNG

DESKLAYANAN VIA MEDIA

ISI FORMULIR

TELP/FAX

EMAIL

CETAK

CEKDAFTAR

INFORMASI

JAWAB

ISI FORMULIR

NOMORPENDAFTARAN

CETAK

NOMORPENDAFTARAN

SUPERVISORDESK

SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada

pemohon/pengguna informasi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi menyediakan ruangan, terdiri dari ruang desk layanan

informasi public dan ruang back office.

Ruang desk layanan informasi public/front office, digunakan untuk

memberikan layanan informasi baik langsung maupun melalui media

serta dilengkapi fasilitas PC yang terkoneksi dengan internet; Printer;

Meja; Kursi; sofa tamu;Telepon/faximili; Email; Formulir Permohonan

Permintaan Informasi Publik; Formulir Tanda Bukti Penerimaan

Permintaan Informasi Publik; Formulir Tanda Bukti Penyerahan

Informasi Publik; Daftar Informasi Publik, Formulir Pernyataan

Keberatan, dsb. Lokasi ruang desk layanan informasi, agar mudah

dijangkau oleh pemohon/pengguna informasi;

Ruang back office, digunakan menyimpan data dan informasi secara

fisik yang sudah tertata dan mudah ditemukan kembali jika diperlukan

serta dilengkapi scaner, fotocopy, CD Burning dan lainnya untuk

mendukung ketersediaan data dan informasi bagi pemohon/pengguna

informasi.

3

2

11K

UR

SI TUN

GG

U TA

MU

URUT

NO.:

6 M

6 M

RUANG PELAYANAN INFORMASI RUANG AKSES INTERNET

RAK BAHAN INFORMASI

RUANG LAYANAN INFORMASI

Telp/ Fax,Email

Layanan akses Internetuntuk Masyarakat gratis,

menggunakan 10 PC + 1 PC Register

6 M

JUMLAH PELAKSANA;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk pelaksanaan

operasional pelayanan informasi publik menyediakan desk layanan

informasi public dan desk layanan penyediaan akses internet. Setiap

harinya menugaskan 6 (enam) orang, dengan tugas sebagai berikut :

Supervisor mengkoordinir tugas – tugas front office/desk, back office

dan desk register layanan akses internet;

2 (dua) orang petugas front office, dengan tugas menerima permintaan

langsung dan melalui media dari masyarakat;

1 (satu) orang petugas desk register layanan akses internet, dengan

tugas melakukan registrasi bagi pengguna/pengakses yang akan

menggunakan internet;

2 (dua) orang petugas back office, dengan tugas mempersiapkan

peralatan yang akan dipergunakan, menyiapkan materi yang akan

digandakan/direkam serta sebagai penghubung satuan kerja terkait

dengan informasi yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi

publik.

KOMPETENSI PELAKSANA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan

informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik menunjuk petugas

pelayanan informasi yang memiliki komptetensi seperti pengetahuan, ketrampilan

dan sikap sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan

informasi. yaitu :

• Pengetahuan :

1.UU No.14 Tahun 2008 dan Peraturan Perundangan yang terkait;

2.Kebijakan/Regulasi Pemerintah Kab.Asahan

• Ketrampilan :

1.Teknik Pelayanan Prima;

2.Pengklasifikasian/katalogisasi/indexing;

3.Teknologi Informasi : Searching, browsing.

• Sikap :

1.Kejujuran;

2.Ketelitian;

3.Kerjasama;

4.Komunikatif;

5.Empati;

6.Pengendalian Emosi

JAM PELAYANAN INFORMASI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

1.Berkala;2.Setiap Saat;3.Serta Merta;4.Dikecualikan.

INSTRUMEN FORMULIR UNTUKTRANSAKSI LAYANAN INFORMASI

1. Formulir Permintaan Informasi Publik;

2. Bukti Penerimaan Informasi Publik;

3. Bukti Penyerahan Informasi Publik;

4. Formulir Pemberitahuan Tertulis;

5. Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik;

6. Formulir Keberatan/Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi;

7. Formulir Laporan Harian.

PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;

2. Mengisi Formulir Permintaan

Informasi Publik;

3. Menunjukan KTP dan

melampirkan Fotocopy KTP

yang masih berlaku;

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIKDI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi,mengisi formulir permintaaan informasi denganmelampirkan fotocopy KTP pemohon dan penggunainformasi;

2. Petugas memberikan Tanda Bukti PenerimaanPermintaan Informasi Publik kepada Pemohon InformasiPublik;

3. Petugas Memproses Permintaan Pemohon InformasiPublik sesuai dengan formulir permintaan InformasiPublik yang telah ditanda tangani oleh pemohoninformasi publik;

4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yangdiminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jikainformasi yang diminta masuk dalam kategoridikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan InformasiPublik kepada pengguna informasi publik.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan

pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon

informasi public memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan;

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan

informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya

atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi

public kepada pemohon informasi public dilakukan secara

langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;

BIAYA/TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

menyediakan informasi publik secara gratis (tidak

dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan

atau perekaman, pemohon/pengguna informasi

publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy

sendiri disekitar gedung Kementerian Komunikasi

dan Informatika atau menyediakan CD/DVD

kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan

informasinya.

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publicdilakukan melalui pengawasan atasan langsung secara berjenjang berupapembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik.

Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasilpelaksanan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepadaBidang Pelayanan Informasi;

Bidang Pelayanan Informasi membuat laporan mingguan dan bulananhasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi public, untuk disampaikankepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publicsetiap bulan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Laporan memuat informasi mengenai permintaan informasi publicyang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belumdipenuhi, penolakan permintaan informasi public disertai denganalasan penolakannya dan waktu yang diperlukan dalam memenuhisetiap permintaan pemohon informasi.

KEBERATAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan

PPID berdasarkan alasan :

1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian

sebagaimana Pasal 17;

2. tidak disediakan informasi berkala,

3. tidak ditanggapinya permintaan informasi,

4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta,

5. tidak dipenuhinya permintaan informasi,

6. pengenaan biaya yang tidak wajar,

7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

PENOLAKAN INFORMASI DIKECUALIKAN

STATUSKETERANGAN

/STATUS

BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN LAYANAN INFORMASI SETIAP TAHUN

a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;

b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi

setiap permintaan informasi;

c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi;

dan/atau;

d. Alasan penolakan permintaan informasi.

1629 27

12 92015

24 209 8

19

162.3 163

253

288

143

238

0

50

100

150

200

250

300

350

Mei Juni Juli Agustus September Oktober

JUMLAH PERMINTAAN

DIPENUHI

PROSES

DITOLAK

WAKTU(JAM)

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

X = 10

X = Pemohon Informasi

Apa yang harus dilakukan oleh PPID ?

PEMBERIAN/PENOLAKAN INFORMASI PUBLIK

11 ≤ 17

Apa yang harus dilakukan PPID, jika informasi yang diminta belum tersedia pada hari ke 10, untuk mendapatkan tambahan waktu 7 hari kerja dalam

menyiapkan/menyediakan informasi yang diminta oleh pemohon informasi?

Sekian ………Terima Kasih