1. MENUJU ASKES YANG LEBIH BERKEADILAN SOSIALMemperingati Hari
Asuransi (Insurance Day) yang kemarin jatuh pada tanggal 18Oktober,
ada baiknya kita mencermati kembali perjalanan panjang asuransi
khususnyaasuransi kesehatan (askes) di Indonesia. Asuransi menurut
asal kata adalah in-sureyang berarti memastikan, jika dilihat dari
mekanisme gotong royong antar pesertamaka dapat diartikan sebagai
risk sharing serta bila dilihat dari mekanismepengumpulan dana maka
bisa juga disebut risk pooling. Pada dasarnya asuransi adalahbagian
dari sistem manajemen risiko, selama ini kita jarang bisa
membedakan arti istilahdari risiko dan resiko. Resiko cenderung
spekulatif-masih ada peluang untung atau rugi,sedangkan risiko
(pure risk) adalah bukan spekulatif-tidak ada peluang untuk untung
daninilah yang jadi obyek utama dari asuransi.Menilik perkembangan
terakhir dari industri asuransi kesehatan di Indonesia dapatdilihat
dari salah satu hasil survey di 8 negara Asia tahun 2007, ternyata
kesadaranmasyarakat Indonesia untuk berasuransi masih sangat
rendah, yakni hanya 43% yangsudah di-cover asuransi. Sebagian besar
yang telah di-cover memang pada umumnya ikutjenis asuransi
kesehatan yang dibeli oleh perusahaan untuk karyawannya, namun
apabiladilihat angka masyarakat yang secara sadar mau membeli
sendiri produk askes hanyamencapai 5% saja (Kompas, 25 Oktober
2007)Pasang SurutSekilas sejarah awal pengembangan asuransi
kesehatan di Tanah Air dirintis mulaitahun 1942 namun terbatas
asuransi kecelakaan & penyakit akibat kerja pada
perusahaan.Jika dibandingkan di Jerman sudah dirintis oleh Otto van
Bismark di tahun 1883 dan diAmerika Serikat sejak tahun 1851, maka
memang produk askes kita sudah jauhterlambat. Di era tahun 1960-an
lalu diluncurkan model managed care dibawah Depkesdengan sistem
kapitasi untuk PNS dan keluarga, di tahun 1984 diambil alih oleh
PerumHusada Bhakti yang kemudian berdasarkan PP No 61/1992 berubah
menjadi PT.(Persero) Askes sampai sekarang.Askes bagi pekerja di
Indonesia dikembangkan pemerintah melalui pendirianperusahaan Astek
di era tahun 1970-an yang lalu berubah menjadu PT Jamsostek
padatahun 1992 dengan empat paket penjaminannya. Hanya saja khusus
JaminanPemeliharaan Kesehatan (JPK) malah kemudian diberlakukan
kebijakan optional outmelalui PP14/1993, yang berarti perusahaan
swasta boleh tidak ikut JPK jika sanggupmemberi JPK yang lebih
baik. Hal ini yang disinyalir menyebabkan masih
rendahnyapartisipasi dari pekerja/perusahaan swasta dalam JPK yaitu
hanya sekitar 1,3 juta pekerjadibandingkan yang ikut Jaminan
Kecelakan Kerja yang mencapai 20 juta pekerja di tahun2004.Upaya
pemberdayaan masyarakat untuk ikut askes secara mandiri juga
dirintispemerintah di era tahun 1970-an lewat program Dana Sehat,
awalnya dimulai diKarang Kobar, Banjarnegara dan kemudian
direplikasi menjadi ribuan jumlahnya tetapisaat ini hampir tidak
ada yang bertahan. Di era tahun 1990-an kemudian Depkesmengeluarkan
kebijakan tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPKM)
sebagaipenggantinya. Secara khusus JPKM meskipun telah dimasukkan
secara tegas dalam UUNo 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan
ditindak lanjuti dengan Permenkes RI 527 &571 Th 1993 untuk
pendirian Badan Pelaksana (Bapel) JPKM di seluruh Indonesia
akantetapi perkembangannya ternyata tetap stagnan kalau tidak mau
dikatakan gagal total.
2. Kegagalan JPKM ini dipicu sejak terjadi krisis moneter
sekitar tahun 1997 karena misikemandirian membayar iuran oleh
masyarakat yang diusung melalui JPKM terkendaladengan daya beli
masyarakat yang turun drastisPasca krisis, terjadi perubahan
prioritas sasaran yang lebih fokus pada pemberiansubsidi untuk
rakyat miskin yang jumlahnya naik. Saat itu muncul kesan kuat pola
tambalsulam kebijakan pendanaan dari pemerintah. Awalnya
diluncurkan program JaringPengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK)
untuk masyarakat miskin (maskin) denganjangka waktu 5 tahun.
Kemudian berubah menjadi program Penanggulangan DampakPengurangan
Subsidi Energi Bidang Kesehatan (PDPSE-BK) pada tahun
2001-2003sebagai reaksi banyaknya kontroversi dalam pemanfaatan dan
pendistribusian danasubsidi sehingga diganti dengan model transfer
langsung ke puskemas dan RS. Periode2003 -2004 berganti nama
menjadi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin(JPK Gakin),
dan di tahun 2004 berubah lagi menjadi Program Kompensasi
PenguranganSubsidi Bahan Bakar Minyak Program Kompensasi
Pengurangan Subsidi Bahan BakarMinyak (PKPS-BBM). Malah pada tahun
2005 mengalami dua kali perubahan nama,semester pertama yaitu
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dan disemester
kedua tahun 2005 sampai sekarang namanya menjadi Asuransi
KesehatanMasyarakat Miskin (Askeskin).Terlalu seringnya perubahan
nama yang dilabelkan oleh pemerintah untuk programjaminan kesehatan
bagi rakyat miskin nampaknya tidak bisa dilepaskan dari
ketidakkonsistenan sumber pengalokasian dana yang tersedia saat
itu. Disisi lain jugamengindikasikan terjadinya kebingungan dari
pemerintah untuk memilih pola distribusidan pemanfaatan dana apakah
secara sentralistik atau didesentralisasikan.Dampak yang kemudian
muncul adalah menjalarnya kebingungan dan ketakutanadanya
konsekuensi hukum di kalangan petugas kesehatan disebabkan ketidak
jelasanaturan main dalam pemanfaatan dana dan pertanggung jawaban
adminsitratifkeuangannya. Keadaan ini menyebabkan fungsi pelayanan
kepada masyarkat miskin olehpetugas menjadi tersendat, bahkan
ironisnya malah sempat terjadi akumulasipenumpukan sisa dana maskin
cukup banyak di beberapa daerah.Misi Berat Melalui Tap MPR RI No
X/2001 Presiden telah diberi tugas mengembangkan SistemJaminan
Sosial Nasional (SJSN) yang ditegaskan saat Sidang Umum MPR tahun
2002yang mengamandemen pasal 32(4) UUD 45 yaitu menugaskan negara
mengembangkansistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Konsep
universal coverage ini dikuatkandengan lahirnya UU No 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).Pencapaian misi untuk
menciptakan keadilan sosial melalui SJSN sebenarnya amatmulia,
namun sungguh terasa berat mengingat berbagai latar belakang
kondisi Indonesiayang kurang mendukung.Pertama, dari sisi demand,
penduduk kita cenderung bersifat risk taker terkait denganmasih
rendahnya pengetahuan (consumer ignorance) dan kepedulian
(awareness) merekaterhadap kesehatan dan ancaman risiko sakit.
Kedua, menyangkut daya beli masyarakatrelatif rendah dengan
pendapatan perkapita masih dibawah US$ 1000/tahun akanmenyulitkan
mereka untuk menyisihkan pendapatannya untuk membeli premi
asuransi.Ketiga, dari sisi supply masih sedikit pemain yang terjun
dalam industri asuransikesehatan sehingga akan mengurangi
alternatif dan aksesibilitas masyarakat terhadapproduk jaminan
kesehatan; Keempat, ketidak percayaan masyarakat terhadap 3.
ketersediaan dan kualitas dari provider pelayanan kesehatan
sehingga masyarakat engganmemilih paket asuransi kesehatan yang
mengikat kontrak dengan provider pelayanankesehatan yang
kualitasnya tidak memuaskan; Kelima, kelemahan regulasi
menyangkutijin dan kepastian hukum dalam industri asuransi yang
mampu melindungi baikkepentingan pelaku bisnis maupun konsumen
asuransi. Hal ini antara lain terlihat daribelum jelasnya peraturan
pelaksana meski UU SJSN sudah ditetapkan sejak 3 tahun yanglalu.
Keenam, vested interested untuk mempertahankan status quo antar
para pemainutama dari industri asuransi sosial/kesehatan nasional
yang ditunjuk sebagai Bapel yaituPT. Askes, PT. Jamsostek, PT.
Assabri dan PT Taspen. Ditambah lagi sempat munculontran-ontran
antara Depkes dengan beberapa Bapel di daerah yang hak dan
kewajibankonstitusinya merasa dirugikan dengan adanya UU SJSN ini.
Meski sudah menghasilkansebuah Keputusan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 31 Agustus 2005 akan tetapi padaprakteknya masih muncul
multitafsir diantara pemangku kepentingan di pusat maupun
didaerah.Pada prinsipnya bagaimanapun skenario yang akan
dikembangkan dalam sistemasuransi kesehatan nasional kedepan harus
mampu mengantisipasi kondisi tersebut.Untuk saat ini mungkin yang
paling krusial adalah menyiapkan kombinasi antara hardstrategy
meliputi pembenahan paket regulasi dan seluruh sistem pelayanannya
dan softstrategy berupa pemberdayaan stakeholders baik dari sisi
decision maker, bapel, providerdan yang paling berat adalah di
level grass root-masyarakat. Meskipun tidak adajaminan proses
kedepan akan lebih mudah namun paling tidak masih tersisa
optimismebahwa suatu saat Indonesia akan benar-benar memiliki
sistem asuransi kesehatan yanglebih berkeadilan sosial.(Sutopo
Patria Jati, Dosen di FKM UNDIP)
