Embed Size (px)
Citation preview
Memperkuat Strategi dan Efektivitas Kerjasama Investasi dan
Perdagangan antara Daerah dan Luar Negeri
Disampaikan Oleh :
DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
- Jakarta, 8 Desember 2018-
Pemanfaatan:
•Sewa
•Pinjam Pakai
•Kerjasama pemanfaatan
•Bangun Guna Serah
(BGS)/Bangun Serah Guna
(BSG)
•Kerjasama penyediaan
infrastruktur
• Pajak Provinsi (5 jenis):
PKB; BBNKB; PBBKB; Pajak Air Permukaan;
Pajak Rokok.
• Pajak Kab/Kota (11 jenis):
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Reklame, PPJ, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air
Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P2,
PBHTB
• Retriibusi Jasa Umum (15 jenis)
al: yan kes, yan sampah;
yan pasar
• Retribusi Jasa Usaha
(12 jenis) al: ret. terminal;
ret. pasar/grosir dsb
• Retribusi Perizinan
Ttt( 6 jenis) al: IMB
Perluasan akses
pembiayaan melalui:
. Pinjaman drh
. Obligasi drh (municipal
bond)
APBD Sbg Penggerak
Pertumbuhan Ekonomi
Drh (multiplier effect)
Pengembangan
Perekonomian Daerah &
UMKM (Spill Over,
Trickle down effect)
Daerah Memiliki daya
tahan memadai
Efektifitas, Efisiensi dan
Ekonomis
Target Kedepan bagi
Pemda
Daya Saing
Manajemen Risiko
• Meningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah melalui PAD
• Mengurangi ketergantungan drh terhadap dana transfer pusat ke drh dlm bntuk Dana
Perimbangan
Upaya Peningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah
Good Governance
Strategi
Dalam bentuk:
•Perumda ( UU 23/2014)
•Perseroda ( UU 23/2014)
•PT (UU 40/2007)
Jenis Usaha
Profit:
•Bank (BPD, BPR Pemda)
•Non Bank (UMKM, BKK)
•Dana Bergulir
•Aneka Usaha (Tambang,
Perkebunan, Migas, dsb)
Non Profit
•PDAM (public service)
2 KPBU
MENING
KATKAN KESEJAH
TERAAN MASYA
RAKAT
INVESTASI
PENDAPATAN KAPASITAS PRODUKSI
PERTUMMBUHAN EKONOMI DAERAH
INVESTOR PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT
MENYERAP TENAGA KERJA
OPTIMALISASI SDA
PELAYANAN MASYARAKAT
DAYA DORONG INVESTASI
DAYA
TARIK INVESTASI
INFRASTUKTUR FISIK
KEAMANAN, POLITIK, SOSIAL BUDAYA
KELEMBAGAAN
EKONOMI DAERAH
TENAGA KERJA
KEPASTIAN HUKUM
APARATUR & PELAYANAN
KEBIJAKAN DAERAH
KEPMIMPINAN LOKAL
KEAMANAN
POLITIK
BUDAYA
POTENSI EKONOMI STRUKTUR EKONOMI
KETERSEDIAAN TK
KALITAS TK
BIAYA TK
KETERSEDIAAN INFRASTUKTUR FISIK
KUALITAS INFRASTUKTUR FISIK
Sumber: KPPOD, 2005
13%
18,3%
22,6%
27,4%
15%
STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI DAERAH
1. Deregulasi (debottlenecking) peraturan-peraturan yang
menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan
pertumbuhan ekonomi,
2. Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di Kawasan Strategis
3. Membatalkan perda bermasalah yang menghambat investasi
4. Mendorong kerjasama daerah
5
6
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENGHAPUSAN PERDA YANG MENGHAMBAT
INVESTASI
13 JUNI 2016
PENGUMUMAN PRESIDEN TENTANG DEREGULASI penghapusan perda yang menghambat
investasi
Pembatalan 3.143
Perda & Perkada Berdasarkan Pasal 251 UU 23 Tahun 2014
Permendagri = 111
Kepmendagri = 1.765
Kepgub = 1.267
Peringkat Ease Of Doing Busisness (EODB) yang Semula 106 menjadi 91, Tingkat Kepercayaan Investor Tinggi.
9
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KERJA SAMA DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH 28/2018
Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama yang didasarkan pada
pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan.
KERJA SAMA DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH 28/2018
Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan
Lembaga di Luar Negeri (KSDPL dan KSDLL)
Subjek Hukum
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Objek Kerja Sama
Terdiri atas:
-Pengembangan IPTEK
-Pertukaran budaya
-Peningkatan kemampuan
teknis dan manajemen
pemerintahan
-Promosi potensi daerah
-Objek kerja sama lainnya
KSDPL dan KSDLL
dituangkan dalam
naskah kerja sama.
KSDPL dan KSDLL Persyaratan
Selain itu, KSDPL harus memenuhi persyaratan: -Kesetaraan status administrasi dan/atau wilayah
-Saling melengkapi -Peningkatan hubungan antar masyarakat.
KSDPL dan KSDLL Prakarsa
KSDPL KSDLL
KSDPL dan KSDLL
Penyelenggaraan
KSDPL KSDLL
Penyelenggaraan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat, dan dikoordinasikan oleh Menteri.
Dilakukan oleh daerah dengan:
Rencana Kerja Sama
KSDPL dan KSDLL
Kerja Sama harus disetujui DPRD.
Persetujuan DPRD paling lama diberikan dalam jangka waktu 45 hari sejak menerima surat permohonan dari Kepala Daerah.
Penyusunan Rancangan Naskah
KSDPL dan KSDLL
Rancangan naskah kerja sama disampaikan
kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
Menteri menyelenggarakan rapat untuk membahas rancangan naskah
kerja sama yang mengikutsertakan:
Pembahasan dan Penandatangan Naskah Kerja Sama
KSDPL dan KSDLL
KSDPL dan KSDLL
Penyelesaian Perselisihan
Melalui negosiasi dan
konsultasi.
Pelaporan
Pemerintah Daerah
melaporkan pelaksanaan
KSDPL dan KSDLL
kepada Menteri.
2
0
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Perpres Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Dalam Penyediaan Infrastruktur;
Permendagri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur di Daerah;
PMK Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
21
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur;
Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
265/PMK.08/2015 j.o. 129/PMK.08/2016 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur;
260/PMK.011/2010 j.o. 8/PMK.08/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur;
143/PMK.CH1/2013 j.o. 170/PMK.08/2015 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur;
223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan;
Peraturan Kepala BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Investasi.
22
LANDASAN HUKUM PENDUKUNG TERKAIT KPBU/KPDBU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
2
3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Permendagri 96 Tahun 2016 tentang Ketersediaan Layanan
24
AVAILABILITY PAYMENT (AP)
Dibayarkan oleh Pemda kepada Badan Usaha berdasarkan ketersediaan layanan yg dibangun oleh Badan Usaha.
Berbeda dengan tarif, pembayaran dalam skema AP dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja Badan Usaha.
Mencapai Value for Money (VFM)/Nilai Manfaat Uang yang tinggi untuk layanan publik yang berkualitas.
Inggris mendefinisikan VFM sebagai “kombinasi optimal dari keseluruhan biaya life-cycle dan kualitas atau kesesuaian fungsi barang/jasa dalam memenuhi kriteria pengguna.
Sebagai metode dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas yang pada saat bersamaan dapat menekan beban finansial dari sektor publik.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
• f Tidak ada pembayaran selama Konstruksi
Pembayaran bersifat jangka panjang
Pembayaran dilakukan secara cicilan
AP dibayarkan untuk penyediaan jasa layanan. PJKP tidak perlu membayar biaya konstruksi.
Jumlah pembayaran setiap tahun disesuaikan dengan perjanjian kontrak.
Jumlah AP disesuaikan terhadap inflasi.
AP dibayarkan selama periode operasi (30 s.d 50 Tahun). Sehingga dapat mengatasi keterbatasan fiskal daerah
Jumlah (Rp)
Periode Konstruksi (3 Tahun) Periode Operasi (15 Tahun
Waktu
Jumlah AP
Struktur Pembayaran AP Jumlah AP meliputi:
a)Design dan Konstruksi b)Operasi dan Pemeliharaan
c)Bunga pembayaran ke Bank
d)Profit untuk Badan Usaha
25
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Konvesional (APBD) AP
Penganggaran dan Kontraktual
Dipecah dalam beberapa Kegiatan (Design, Konstruksi, Operasi,
Pemeliharaan)
Hanya Satu (KPBDU/Kontrak AP)
Jangka Waktu 1. Konstruksi : a. 1 Tahun Anggaran
b. Tahun Jamak/Multiyears
2. Pemeliharaan (setiap Tahun)
1. Sesuai Perjanjian/kontrak
2. Pemeliharan oleh Badan Usaha
Beban Risiko Publik Bersama
Sumber Pendaanan untuk Konstruksi
Publik
Badan Usaha
Pembayaran (Tahunan) Jumlah (Rp)
Waktu
Berat di Awal
Operasi Konstruksi
Relatif datar (Sesuai kontrak 30 s.d 50 thn)
Konstruksi Operasi
Jumlah (Rp)
Waktu
26
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PJPK menganggarkan dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam APBD.
Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan secara berkala pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan rincian objek belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan.
Pelaksanaan anggaran dimulai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Surat Penyediaan Dana.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan menyusun DPA-SKPD untuk Pembayaran Ketersediaan Layanan setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
27
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil
7) Bantuan Keuangan
8) Belanja Tak Terduga
b. Belanja Langsung:
1) Belanja Pegawai
2) BELANJA BARANG DAN JASA
3) BELANJA MODAL
3. Pembiayan Daerah (Investasi) ........ ?
STRUKTUR APBD
Penganggaran untuk Availability
Payment (AP) melalui belanja,
sesuai karakterisitik untuk jasa layanan
28
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Penyusunan Anggaran AP
Diusulkan
(berdasarkan kewenangan)
Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
APBD Provinsi APBD Kab/Kota
Akun belanja
Kelompok Belanja Langsung, diuraikan pada jenis, objek belanja barang dan Jasa berkenaan
(pembayaran atas ketersediaan jasa layanan rumah sakit/jalan...)
SKPD SKPD
29
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan pembayaran AP wajib dialokasikan oleh PJPK berdasarkan perjanjian KPDBU dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD.
Pelaksanaan pembayaran AP yang dialokasikan oleh PJPK wajib disetujui oleh DPRD selama masa perjanjian KPDBU.
30
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
HAL-HAL TEKNIS YANG MENJADI PERHATIAN DALAM PEMBERIAN AP
Availibility Payment dalam kerangka KPBU diharapkan mampu mengatasi keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan menyediakan layanan yang berkualitas.
Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna;
Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui AP.
Minat Badan Usaha atau Swasta bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui KPDBU menjadi tinggi, apabila daerah dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada hambatan dalam pembayaran setiap tahun, tidak tergantung pada political will & dampak Pemilukada.
Untuk kepastian pelaksanaan program dan kegiatan melalui skema Availibility Payment KPBU agar dituangkan ke dalam dokumen perencanaan(RPJMD, RKPD serta KUA-PPAS dll).
31
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
32 32
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Jl. Veteran 7 Jakarta Pusat Telp/Fax 021 - 3501161
www.keuda.kemendagri.go.id
