Embed Size (px)
Citation preview
MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
(Analisis Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
HILDA ISRAA
NIM : 1111048000034
KONSENTRASI HUKUM BISNIS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436 H/2015 M
MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
(Analisis Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
HILDA ISRAA
NIM : 1111048000034
KONSENTRASI HUKUM BISNIS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436 H/2015 M
i
ii
iii
iv
ABSTRAK
Hilda Israa. NIM : 1111048000034. MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT
BERMASALAH PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN(Analisis
Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg). Program Studi Ilmu Hukum,
Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/2015 M. x + 80 halaman+ 62 halaman lampiran.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit bermasalah
dengan perjanjian kredit menggunakan jaminan atau agunan. Latar belakang
penelitian ini adalah penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan oleh bank serta
eksekusi benda yang dijaminkan jika terjadi cidera janji atau wanprestasi pada
debitur, seperti kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/Pdt.G/2013
PN.Kpg, dimana Debitur telah cidera janji dan merugikan pihak bank sebagai kreditur
yang memberikan pinjaman. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian library
research, yang mengkaji berbagai dokumen terkait dengan penelitian. Metode yang
digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Selanjutnya ada tigabahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini,
yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil
analisis penelitian menunjukkan bahwa pihak Bank telah melakukan penyelesaian
kredit bermasalah dan melakukan eksekusi benda yang dijaminkan sesuai dengan
Pasal 1155 KUH Perdata, Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-undang No. 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) dan Pasal 6 jo. Pasal 20
Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan. Putusan tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan Perjanjian Kredit
dengan Jaminan.
Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Perjanjian Kredit, Eksekusi Jaminan
Pembimbing : 1. Dra. Hafni Muchtar, SH., MH., MM.
2. Dedy Nursamsi, SH., M.Hum
Daftar Pustaka : Tahun 1979 s/d Tahun 2013
v
KATA PENGANTAR
حيم حمن الر بسم هللا الر
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada daya dan upaya
kecuali dengan pertolongan, bimbingan dan berkah dariNya. Shalawat serta salam
selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga,
sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tiada cipta karya yang dapat
terlaksana melainkan atas petunjuk dariNya. Berkat rahmat dan ridho dariNya,
penulis dapat mengenyam pendidikan sampai jenjang ini, dan akhirnya penulis
sampai pada saat yang membahagiakan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN (Analisis Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg)”
Dalam penulisan dan penyelesaian ini tentu tidaklah mudah. Namun, segala
hambatan menjadi ringan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada
kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak
Dr. Asep Saepudin Jahar, MA.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Drs. Asep
Syarifuddin Hidayat, SH., MH dan Abu Thamrin, SH., M.Hum
3. Pembimbing Skripsi Penulis, Ibu Hafni Muchtar, SH., MH., MM. dan Bapak
Dedi Nursamsi, SH., M.Hum. Terima kasih telah bersedia menjadi
vi
pembimbing dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran, perhatian,
dan ketelitian memberikan masukan serta meluangkan waktunya untuk
memberikan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu
pengetahuan dengan tulus ikhlas, semoga ilmu pengetahuan yang diajarkan
dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi penulis.
5. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda tercinta Alm. Hailir Manurung dan
Ibunda tersayang Maghdalena Simamora. Terimakasih atas kasih sayang,
motivasi, dukungan, doa, perhatian, ilmu pengetahuan, arti kedisiplinan, serta
segala hal yang selalu diberikan dengan tulus sehingga penulis dapat
menyelesaikan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri. Terima
kasih atas Do’a – do’a yang selalu dipanjatkan, nasehat, serta semangat untuk
terus menuntut ilmu.
6. Abang – abang dan Kakakku tersayang yang selalu memberikan dukungan
dan semangat kepada Penulis sampai dengan selesainya skripsi ini, khususnya
Kakakku Annisaa Naba’a. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan
kasih sayang yang telah kalian berikan.
7. Sahabat terbaik Penulis, Khoiriyah, yang telah menemani Penulis sejak dari
Sekolah Dasar sampai dengan menemani Penulis dalam pendaftaran masuk
UIN Jakarta. Terima kasih atas jasa dan kebaikanmu selama ini yang selalu
memberikan dukungan dan selalu ada dalam keadaan apapun.
vii
8. Teman terbaik Penulis, Septiany Herman Susanto, Mutia Ulfah, Ismi
Anggraini, Tisna Aditya Maulana, Rengga Mayjesta, M. Anbiya Yusuf, Satrio
Senopati dan Cecep Hendrawan yang telah banyak memberi dukungan,
support dan semangat kepada Penulis. Terima kasih untuk kalian semua,
semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
9. Vinsensius Fererius Antares Thomas yang telah banyak membantu Penulis
dan menemani Penulis dalam penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
ini. Terima kasih atas perhatian, kasih sayang, serta waktu yang telah
diberikan untuk Penulis.
10. Teman-teman seperjuangan penyusunan skripsi Rachmatsyah Akbar, Fanny
Fatwati Putri, Tazkiatun Nafs Az Zahra, Novita Akria Putrid an yang lainnya
yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan dan
semangat yang kalian berikan.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2011 khususnya Ilmu
Hukum A, kepada Shinta, Tazkia, Chairunisa, Septiana, Ida, Fanny, Dhurifah,
Endang, Sri, Ummu, Novita, yang telah mewarnai kehidupan dibangku
perkuliahan selama delapan semester ini. Teman-teman Hukum Bisnis dan
Kelembagaan Negara yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu per-
satu. Terima kasih karena telah banyak membantu penulis dan memberikan
dukungan.
12. Teman – teman di BEM FSH 2013-1014, Ahmad Fauzi, SH, Ahmad Zakial
Pajri Nas, Teguh Trisna Dewa, Maftuh, Afrita, Ghofur, Dzikri, Nur
viii
Mujahiddin, Hasbi, Waldan, Juliansyah, Sri, Fanny, Suci, Bunga, Eko dan
pengurus yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya oleh Penulis satu per
satu. Terima kasih atas kesempatannya menjadikan Penulis salah satu bagian
dari setiap kegiatan yang banyak memberikan manfaat, ilmu pengetahuan,
serta pengalaman yang sangat menginspirasi.
13. Teman-teman KKN Sagara, Ayas, Dani, Sulton, Soghi, Hakim, Muhyidin,
Pram, Jali, Owi, Hadyan, Opitasari, Rosabella, Ayu, Ndu dan Anisa. Yang
telah memberikan banyak kenangan selama KKN kepada penulis. Terima
kasih untuk kalian semua.
Atas seluruh bantuan dari semua pihak baik material maupun immaterial,
Penulis berdoa semoga Allah SWT memberi balasan yang berlipat. Penulis
berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi
pembaca umumnya
Jakarta,23 September 2015
Hilda Israa
ix
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................. ii
LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................. iii
ABSTRAK ......................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ....................................................................................... v
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah............................................. 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................... 7
D. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu ............................................ 8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .............................................. 9
F. Metode Penelitian ........................................................................ 12
G. Sistematika Penulisan .................................................................. 16
BAB II HUBUNGAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit ................................................. 18
1. Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan ....................... 19
2. Regulasi Bank Indonesia Terkait Pemberian Kredit ........... 22
3. Prinsip Pemberian Kredit ..................................................... 25
4. Wanprestasi Kredit .............................................................. 29
x
B. Hubungan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit .............................. 30
1. Jaminan Kredit ..................................................................... 32
2. Dasar Hukum Jaminan ......................................................... 33
3. Jaminan Kredit Sebagai Pengaman Pelunasan Kredit ......... 35
4. Pengikatan Jaminan ............................................................. 36
BAB III PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN DAN EKSEKUSINYA
A. Kredit Bermasalah Dan Penyebabnya ........................................ 37
B. Kedudukan Kreditur Pemegang Benda Jaminan / Hak
Tanggungan ................................................................................. 40
C. Mekanisme Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian
Kartu Kredit Dengan Jaminan ..................................................... 42
D. Eksekusi Jaminan ........................................................................ 47
E. Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kredit Macet ........................... 48
BABIV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR
73/Pdt.G/2013 PN.Kpg
A. PT Bank Central Asia Tbk .......................................................... 57
B. Posisi Kasus ................................................................................. 58
1. Pihak yang berperkara ........................................................... 58
2. Pertimbangan Hukum ............................................................ 63
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/Pdt.G/2013
PN.Kpg .................................................................................. 68
xi
C. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Atau HT Atas Alasan Cidera
Janji.............................................................................................. 72
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................. 77
B. Saran ............................................................................................ 78
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 79
LAMPIRAN .......................................................................................................81
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Mengenal dan memahami bisnis perbankan di Indonesia merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mengenal dan memahami perekonomian
Indonesia. Sangat erat kaitannya antara kestabilan perbankan dengan kestabilan
perekonomian, demikian pula sebaliknya. Dengan begitu, peran yang diemban
oleh lembaga perbankan ini sedemikian besarnya sehingga sangat sulit bagi kita
untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa didukung penuh
oleh lembaga perbankan.1
Perbankan menurut Undang-Undang adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank: mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Undang-Undang
dijelaskan bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga
intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Pada saat ini, lembaga keuangan
tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun
juga berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal
kerja, dan jasa lainnya.2
1 Augustinus Sipahutar, Mangasa. Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia (Jakarta : Gorga
Media, 2007), h., 5 2 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta : PT
INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h., 7
2
Salah satu produk perbankan adalah memberikan kredit, atau dalam
perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Dalam kegiatan bank
melakukan pemberian kredit, sudah pasti akan terjadi suatu perjanjian kredit.3
Perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit
dengan penerima kredit. Apabila kreditur dan debitur telah membuat perjanjian,
maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditur
berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima
kembali uang tersebut dari debitur tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.4
Sekarang ini hampir tidak ada satu kehidupan ekonomi yang tidak
bersentuhan dengan bank, khususnya yang berkenaan dengan pendanaan usaha di
bidang industri, perdagangan bahkan dibidang kehidupan rumah tangga biasa.5
Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi tentu membutuhkan
penyediaan modal yang besar. Demikian pula halnya dengan suatu usaha yang
bergerak dalam bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan proses produksinya
akan membutuhkan pendanaan seperti sebagai salah satu sumber dana yang
diantaranya dalam bentuk penyediaan perkreditan.
Dalam praktek perbankan untuk lebih mengamankan dana yang disalurkan
bank (kreditur) kepada peminjam (debitur) diperlukan pengaman berupa jaminan.
Adapun jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan tanah didasarkan pada
3 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis (Bandung : ALUMNI, 1994), h., 107
4 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia (Jakarta : Radja
GrafIndo Perkasa, 2000), h., 2 5 Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum (Yogyakarta : Kanisius, 2003), h.,
75
3
pertimbangan bahwa tanah paling aman dan mempunyai nilai ekonomi relatif
tinggi. Jaminan hak tanggungan berupa tanah dianggap paling aman dan efektif
karena mudahnya dalam mengidentifikasi obyek hak tanggungan, jelas dan pasti
eksekusinya. Disamping itu, hutang yang dijamin dengan hak tanggungan harus
dibayar terlebih dahulu dari tagihan lainnya dengan uang hasil pelelangan tanah
yang menjadi obyek hak tanggungan.6
Hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau
perjanjian kredit bersifat timbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Bagi
Perbankan pemberian kredit kepada dunia usaha selalu mengandung resiko,
namun selama kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan
baik maka tidak akan terjadi perselisihan.
Oleh karenanya untuk mengamankan pengembalian dana yang disalurkan
perlu dilakukan pengikatan jaminan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) telah memberikan pengaman kepada kreditur dalam menyalurkan
kredit kepada debitur, yakni dengan memberikan jaminan khusus Jaminan khusus
berupa kebendaan yang diminta oleh bank dalam penyaluran kredit merupakan
realisasi dari prinsip kehati-hatian perbankan (Prudential banking principle).7
Sehubungan dengan hal tersebut dalam Hukum Perdata dikenal dua jenis
hak kebendaan berdasarkan sifatnya, yaitu hak kebendaan yang memberikan
6 Agus Yudha Hernoko, Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan
Perkreditan Perbankan Nasional (Surabaya : UNAIR, 1998), h.,7 7 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), h.,
14
4
kenikmatan dan hak kebendaan yang memberikan jaminan. Hak kebendaan yang
bersifat memberi jaminan ini senantiasa tertuju pada benda orang lain, baik benda
bergerak atau tidak bergerak.8
Fungsi jaminan kebendaan dalam suatu pinjaman hanya sebagai tambahan
saja, bukan yang utama. Artinya, jika analisis kreditor menyatakan bahwa seorang
debitur tidak dapat dipercaya, maka ketidak percayaan tersebut tidak dapat diganti
dengan pemberian suatu jaminan utang.9
Oleh karena itu, peranan penting dari jaminan tersebut adalah guna
memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditur untuk mendapatkan
pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, apabila pihak peminjam
(debitur) cidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah
ditetapkan dalam perjanjian. Hal itu mungkin saja terjadi, karena tidak semua
nasabah yang mendapatkan pinjaman dari bank dapat menggunakan dananya
dengan benar dan berhasil. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah
debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Hal
ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah kemacetan, atau biasa disebut
dengan kredit bermasalah/kredit macet.
Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena
kredit bermasalah itu sendiri risiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Hampir
semua perbankan memiliki kredit bermasalah, bahkan dalam beberapa kasus,
8 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Benda (Yogyakarta : Liberty, 2000),
h., 96 9 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta : Erlangga, 2013), h., 2
5
kredit bermasalah di Indonesia berakhir ke penutupan beberapa bank. Sebagai
lembaga bisnis, perbankan harus meminimalisir kredit bermasalah tersebut
sehingga kepercayaan masyarakat ke perbankan akan tetap terjaga.10
Seperti kasus yang terjadi di Kupang, NTT pada Putusan Pengadilan
Negeri Kupang Nomor 73/Pdt.G/ 2013 PN.Kpg terkait dengan penyelesaian
kredit bermasalah atau macet pada perjanjian kredit dengan jaminan oleh PT
Bank Central Asia Tbk kepada Nasabahnya Irwan Marloanto yang sudah
menunggak dalam pembayaran cicilan kreditnya kepada pihak BCA sehingga
pihaknya mengirimkan surat teguran pembayaran pinjaman guna menyelesaikan
kredit bermasalah/macet ini.
Namun nasabah BCA tersebut, yakni Irwan tidak menggubris surat
teguran tersebut. Sampai pada surat teguran pembayaran pinjaman yang ketiga
tetap tidak ada itikad baik dari Irwan selaku debitur atau nasabah BCA untuk
melunasi pinjaman yang sudah menunggak. Pihak BCA yang menyadari tidak
adanya itikad baik dari debitur, akhirnya melakukan pengumuman pelelangan aset
atas jaminan pinjaman yang di tangguhkan kepada BCA melalui Koran Pos
Kupang. Irwan yang mengetahui pengumuman pelelangan aset jaminannya di
Koran Pos Kupang merasa sangat dirugikan secaara inmateriil dan merugikan
kredibilitas dan nama baiknya, sehingga Irwan menggugat PT Bank Central Asia
Tbk pada Pengadilan Negeri Kupang.
10
Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta : PT
INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h., 180
6
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Kredit
Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan (Analisis Putusan
Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg)”
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
Pada sub bab ini penulis membagi menjadi dua pembahasan yaitu tentang
pembatasan masalah dan perumusan masalah yang penjelasannya sebagai berikut:
1. Pembatasan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, agar
pembahasan permasalahan skripsi ini tidak melebar dan lebih fokus pada
masalah, mengingat luasnya cakupan mengenai permasalahan kredit di dunia
Perbankan Indonesia, maka permasalahan ini penulis batasi hanya dilihat dari
mekanisme penyelesaian kredit bermasalah/macet pada perjanjian kredit
dengan jaminan dan proses eksekusi pelelangan yang ditinjau dari segi
yuridis, yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang penulis batasi, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian
kredit dengan jaminan dalam perundang-undangan?
7
b. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan/ hak tanggungan atas alasan
debitur cidera janji?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan
penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus. Adapun
penjabaran dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Tujuan Umum
Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :
1) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada
perjanjian kredit dengan jaminan sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.
2) Untuk mengetahui tata cara eksekusi barang yang dijaminkan jika
debitur cidera janji.
b. Tujuan Umum
1) Kepentingan Akademis
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis
khususnya dalam hukum Perbankan dan Hukum Jaminan.
2) Kepentinga Praktis
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perkembangan hukum
di Indonesia khususnya dalam hal perkreditan Bank.
8
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu
pengetahuan dan wawasan khususnya tentang perkreditan dan hukum
jaminan yang berlaku sekarang ini.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis diharapkan dapat membantu dan menambah pengetahuan
jika suatu saat dihadapkan pada kasus serupa yang berkaitan dengan
penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan, sesuai
dengan pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalamnya dan menjadi
jalan keluar untuk menyelesaikan masalah.
D. Tinjauan (Review) Kajian Skripsi Terdahulu
Untuk menghindari kesamaan dalam penulisan skripsi, maka penulis akan
mereview beberapa skripsi terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis
ajukan. Ada penelitian mengenai pemberian kredit pada skripsi yg berjudul
"Pengaturan Kredit Konstruksi Terhadap Developer di PT Bank Tabungan
Negara (Analisis Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP/2013)" yang
disusun oleh Ainul Arifatul Ulum (1110048000005) Ilmu Hukum Bisnis, Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014. di dalam
skripsi tersebut membahas tentang pengaturan pemberian kredit konstruksi oleh
PT BTN terhadap Developer dianalisis dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
15/40/DKMP/2013. Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian yg
9
akan dilakukan penulis adalah bahwa penelitian yg akan penulis angkat adalah
mengenai "Mekanisme Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit
Dengan Jaminan (Analisis Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg)”.
Yang ke dua, penelitian yang berjudul “Pembebanan Hak Tanggungan
Dalam Perjanjian Kredit Bank” yang disusun oleh Ni Ketut Lilik Purnama Dewi
(0516051244) Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Udayana
Denpasar, 2013. Di dalam penelitian ini membahas terkait dengan pembebanan
Hak Tanggungan, bagaimana akibat hukum terhadap surat kuasa membebankan
hak tanggungan yang tidak dilanjutkan ke Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT) dalam hal terjadinya hutang Bank. Sedangkan penelitian yang akan
penulis teliti tentang penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit
dengan jaminan. Sepanjang penelusuran penulis pada judul skripsi di
perpustakaan FSH UIN, maka skripsi yg berjudul " Mekanisme Penyelesaian
Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan (Analisis Putusan
Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg) ", belum pernah diangkat sebelumnya sebagai
suatu judul skripsi.
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan
mencantumkan beberapa istilah yang sering digunakan atau dominan digunakan
dalam penelitian ini. Istilah yang dicantumkan dalam tinjauan pustaka ini juga
dapat dijadikan sebagai konsep atau kerangka berpikir untuk memahami dan
menjawab pertanyaan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.
10
1. Kerangka Teoritis
Kredit adalah istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Para
karyawan, ibu-ibu rumah tangga, bahkan masyarakat sekarang ini banyak
melakukan kegiatan konsumsi melalui kegiatan perkreditan. Secara etimologi
istilah kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu kata latin credo berarti saya
percaya (I trust).
Dalam praktek dunia perbankan, pemberian fasilitas kredit oleh bank
kepada nasabahnya akan dimulai dengan diajukannya permohonan/ aplikasi
oleh nasabah. Aplikasi yang diajukan nasabah harus dilengkapi dengan data
yang dikehendaki bank. Selanjutnya berdasarkan data tersebut bank akan
menganalisis sesuai dengan ketentuan dan prosedur untuk sampai pada satu
keputusan, disetujui atau tidak permohonan kredit yang diajukan.11
Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh
bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus
memerhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah merupakan factor penting
yang harus diperhatikan oleh bank karena jaminan memberikan keyakinan
atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi
kewajibannya sesuai dengan perjanjian.12
11
Julius R. Latumaerissa, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum (Jakarta : Bumi
Aksaara, 1999), h., 43
12 Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2011),
h., 72
11
2. Kerangka Konseptual
Pada bagian ini akan dikemukakan konsep dasar yang digunakan sebagai
dasar operasional dalam penelitian ini, antara lain :
a. Kredit
Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun
1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.
b. Kredit Bermasalah
Kredit Bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung
resiko tinggi. Kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung
kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan
oleh bank.13
c. Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan
Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok (principal) yang bersifat riil.
Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya.
13
Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta : PT
INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h., 181
12
Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian
pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya pejanjian kredit ditentukan oleh
penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.14
d. Jaminan dan Agunan
Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan
Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu
keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai
dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 3
yang dimaksud Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan
nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.15
e. Eksekusi
Eksekusi adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan
kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Tindakan yang
berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.16
F. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
14
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2011),
h., 71 15
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2011),
h., 73 16
Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua (Jakarta
: Sinar Grafika, 2013), h., 1
13
beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya, untuk kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahn yang timbul
dalam gejala yang bersangkutan.17
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode
yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum
yang terdapat pada pengaturan perundang-undangan dan keputusan
pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang
menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.18
2. Pendekatan Masalah
Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis-normatif,
yaitu penelitian yang menggunakan studi hukum (normatif). Maka dalam
studi hukum, pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-
undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konsep (Conceptual Approach).
Undang-Undang Untuk Meneliti Aturan-aturan yang menbahas mengenai
pengaturan pemberian kredit dengan jaminan dan eksekusi jaminan oleh bank.
Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep
pemberian kredit. Dengan pendekatan ini, Penulis akan mendapatkan
informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas.19
17
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986,
Cet- III), h., 42 18
Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam
Penelitian Hukum (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indoesia, 1979), h., 18 19
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,2010, Cet. IV), h., 93
14
3. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yaitu :
a. Data primer : Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta
empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam
bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong
dalam barbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/ arsip.20
Data primer
diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara
wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung
dilapangan
b. Data sekunder ; Merupakan bahan hukum dalam penelitian yang di ambil
dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan
studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan kartu
kredit dan kredit bermasalah dan teori yang mendukungnya.
c. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
memiliki suatu autoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum
yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan
lain-lain yang berkaitan dengan kredit dan kredit bermasalah.
d. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap/ mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya
ilmiah dibidang hukum dan lain-lain.
20
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana, 2005), h., 141
15
e. Bahan hukum tersier ( non hukum) adalah bahan hukum yang relevan
seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih
relevan.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan
bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan.21
Data diperoleh dengan membaca literature-literatur yang berhubungan
dengan masalah penelitian seperti : buku-buku tentang Hukum Perbankan
dan Hukum Jaminan, jurnal, artikel, maupun informasi yang ada dimedia
cetak maupun elektronik.
5. Satuan Pengamatan dan Satuan Analisis
a. Satuan pengamatan adalah satuan tempat untuk memperoleh informasi
tentang satuan analisis. Pada penelitian ini yang menjadi satuan
pengamatan adalah Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg.
b. Satuan analisis adalah objek yang menjadi pusat perhatian yang dari
padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Sedangkan yang
menjadi satuan analisis adalah kredit bermasalah pada perjanjian kredit
dengan jaminan.
21
Syamsir Salam dan Jaenal Aripin, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : UIN Press, 2006), h.,
4
16
6. Analisis Data
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode
penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang berusaha
mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, analisis
data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan
data sekunder. 22
7. Pedoman Penulisan Skripsi
Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman
Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.”
G. Sistematika Penulisan
Pada penulisan skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015”
dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab. Dimana masing-masing bab
terdiri atas beberapa sub-bab sesuai pokok-pokok pembahasan dan materi yang
diteliti. Adapun perincian sebagai berikut :
Pada bab satu ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, pembatasan
dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan (review) studi
terdahulu, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.
22
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h., 107
17
Bab ke dua berisi tentang, pengaturan kredit dan jaminan kredit perbankan.
Dalam bab ini menguraikan tinjauan umum tentang kredit dan jaminan kredit
serta aturannya di dalam undnag-undang.
Bab tiga berisi tentang penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit
dengan jaminan dan eksekusinya. Dalam bab ini menguraikan penyelesaian kredit
bermasalah serta eksekusi jaminan kredit.
Bab empat berisi tentang analisis penyelesaian kredit bermasalah pada
perjanjian kredit dengan jaminan (analisis putusan nomor : 73/Pdt.G/2013
PN.Kpg). Dalam bab ini penulis menganalisis tentang putusan yang diangkat
yang merupakan inti dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
Bab lima berisikan seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya,yang berisikan
kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini. Pada bab ini dilengkapi
dengan saran-saran penulis.
18
BAB II
HUBUNGAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit
Kredit adalah istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia.
Perkataan kredit bukan hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga
dikenal oleh masyarakat di pedesaan. Para karyawan, ibu rumah tangga, bahkan
masyarakat sekarang ini banyak melakukan kegiatan konsumsi melaui kegiatan
perkreditan. Hal ini menandakan bahwa kredit sudah menyapu dengan pola dan
gaya hidup masyarakat, baik di kota maupun di desa.1
Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti
kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan.
Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa
penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala
sesuatu yang telah dijanjikan.2
Dalam praktek dunia perbankan, pemberian fasilitas kredit oleh bank
kepada nasabahnya akan dimulai dengan diajukannya permohonan atau aplikasi
oleh nasabah. Aplikasi yang diajukan nasabah harus dilengkapi dengan data yang
dikehendaki bank. Selanjutnya berdasarkan data tersebut bank akan menganalisis
1 Julius R. Latumaerissa, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum (Jakarta : Bumi Aksara,
1999), h., 43 2 Thomas Suyatno, dkk, Dasar – Dasar Perkreditan Edisi Keempat (Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama, 1995), h., 12
19
sesuai dengan ketentuan dan prosedur untuk sampai pada satu keputusan,
disetujui atau tidak permohonan kredit yang diajukan.
Dengan tingkat persaingan sekarang, setiap bank berupaya untuk
memberikan pelayanan yang cepat kepada para nasabahnya, termasuk dalam
menentukan jangka waktu lamanya suatu permohonan kredit harus diputuskan.
Berkaitan dengan jangka waktu pemutusan kredit, ada bank yang menentukan
pemutusan dua minggu, satu minggu, bahkan ada yang beberapa hari.
1. Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan
Kredit atau biasa disebut Pembiayaan dalam UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, dijelaskan pada Pasal 1 ayat (25), Pembiayaan
adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istishna’;
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa
20
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau
UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau
diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit
sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit
yaitu :
a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;
b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
bank dengan pihak lain
c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam
jangka waktru tertentu;
d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.
Unsur pertama dari Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu; uang di sini seiogianya ditafsirkan sebagai
sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah
21
maupun valuta asing. Dalam pengertian “penyediaan tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu” adalah cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada
rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari,
pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (factoring) dan
pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti
negosiasi hasil ekspor.
Unsur kedua dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan antara
bank dan debitur. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, agar suatu
perjanjian menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak,
kecakapan untuk membuat perjanjian, terdapat obyek tertentu dan ada suatu
kausa (cause) yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur juga
diperlukan ketiga syarat lain tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan
sahnya suatu perjanjian.
Unsur ketiga dari kredit adalah adanya kewajiban debitur untuk
mengembalikan jumlah keseluruhan kredit yang dipinjam kepada kreditur
dalam 1 vide Pasal 1 angka 11 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 jangka waktu
tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan pinjam
meminjam antara debitur dan kreditur.
Unsur yang terakhir adalah adanya pengenaan bunga terhadap kredit
yang dipinjamkan. Bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari
debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur dimaksud. Selain
22
pengertian mengenai Kredit sebagaimana dimaksud di atas, dalam UU
Perbankan juga dikenal adanya Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang
merupakan bentuk penyediaan dana yang dilakukan oleh Bank yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil.
2. Regulasi Bank Indonesia Terkait Pemberian Kredit
Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan,
aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan
dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas
Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK. Adapun lingkup pengaturan dan
pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain yang
diatur dalam pasal tertentu, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu
Bank Indonesia melakukan himbauan moral kepada Perbankan.
Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung
risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank.
Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank
23
berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak
dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia.
Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No.
7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud
dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Uundang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank
senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan
usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia
sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam
pemberian kredit oleh perbankan. Salah satunya adalah Kewajiban
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank
Umum.
Sebagaimana telah dikemukakan, bank dalam melakukan kegiatan
usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan
kepada bank. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang
mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan
usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada azas-
azas perkreditan yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan
dan kepercayaan masyarakat.
24
Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan
berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu
kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank
Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk
memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman
penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No.
27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK Dir BI tersebut,
Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang
disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan
mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :
a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
b. Organisasi dan manajemen perkreditan;
c. Kebijakan persetujuan kredit;
d. Dokumentasi dan administrasi kredit;
e. Pengawasan kredit;
f. Penyelesaian kredit bermasalah.
Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank
Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan
bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara
konsekuen dan konsisten.
25
3. Penggolongan Kredit
Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan
dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi
beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan
nasabah. Secara umum penggolongan kredit dapat dilihat dari berbagai segi
antara lain :3
1) Dilihat dari Segi Kegunaan
a. Kredit Investasi
Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya
digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek atau
pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit
investasi misaalnya untuk membangun pabrik atau membeli
mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif
lebih lama dan dibutuhkan modal yang relative besar pula.
b. Kredit Modal Kerja
Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk
keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai
contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku,
membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan
dengan proses produksi perusahaan.
3 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h., 120
26
2) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
a. Kredit Produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau
investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau
jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang
nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan
menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan
menghasilkan bahan tambang atau kredit industrin akan
menghasilkan barang industry.
b. Kredit Konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribaadi. Dalam
kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan,
karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau
badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil
pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif
lainnya.
c. Kredit Perdagangan
Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan
untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli
barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil
penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan
kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli
27
barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit
ekspor dan impor.
3) Dilihat dari Segi Jangka Panjang
a. Kredit jangka pendek
Merupa kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun
atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk
keperluan modal kredit. Contohnya untuk peternakan, misalnya
kredit pertenakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya
tanaman padi atau palawija.
b. Kredit jangka menengah
Jangaka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan
tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan
investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk atau
pertenakan kambing.
c. Kredit jangka panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling apanjang.
Kreedit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun
atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang
seperti perkebunan karet , kelapa sawit atau manufaktur dan untuk
kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
28
4) Dilihat dari Segi Jaminan
a. Kredit dengan jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan
tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak beerwujud
atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan
dilindungi minimal senilai jaminan aatau untuk kredit tertentu
jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon
debitur.
b. Kredit tanpa jaminan
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang
tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha,
karakter serta loyalitaas atau nama baik si calon debitur selama
berhubungan dengan bank atau pihak lain.
5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha
a. Kredit pertanian, meerupakan kredit yang dibiayai untuk sector
perkebunan atau pertanian
b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sector
peternakan baik jangka pendek maupunjangka panjang.
c. Kredit industry, merupakan kredit yang diberikan untuk
membiayai industry, baik industry kecil, industry menengah atau
industry besar.
29
d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada
usaha tambang.
e. Kredit pendidikan, murapakan kredit yang diberikan untuk
membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula
berupa kredit untuk para mahasiswa.
f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para
kalangan professional seperti dosen, doketr atau pengacara.
g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan
atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang. Dan
sektor-sektor lainnya.
4. Wanprestasi Dalam Kredit
Wanprestasi biasa disebut juga dengan istilah “cidera janji”. Dalam
bahasa Inggris, wanprestasi sering disebut dengan “default” atau
“nonfulfillment” atau “breach of contract” adalah tidak dilaksanakannya suatu
prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama,
seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.
Wanprestasi dalam kredit adalah tidak memenuhi atau lalai
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang
dibuat antara kreditur dengan debitur.4
4 Ah Azharudin Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum
Islam (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h., 49
30
Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbul hak dari
pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian
dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan
wanprestasi.5
Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan
somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan
sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru Sita. Apabila somasi itu tidak
diindahkannya, maka kreditur berhak membawa pesoalan itu ke pengadilan.
Dan pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau
tidak6
B. Hubungan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit
Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti
“tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.7 Menurut
Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 23 tentang Perbankan,
Jaminan adalah keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi
kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikannya.
Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling
berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh ke
dua pihak atau lebih, masing-masing sepakat untuk menaati apa yang tesebut
5 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012) h., 17
6 Ah Azharudin Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum
Islam (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h., 49 7 Ah Azharudin Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum
Islam (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h., 194
31
dalam persetujuan itu. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok (principal) yang
bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah
assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian
pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya pejanjian kredit ditentukan oleh
penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.8
Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam
kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dalam
kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan
bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh
pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman.
Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan
penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan
usaha. Dalam pelaksanaan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak
pemberi pinjaman seharusnya melakukannya menurut (berdasarkan) ketentuan
hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang
penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan.
Sementara itu, bank konvensional (bank yang melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip bunga) sebagai salah satu badan usaha yang memberikan
pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit mensyaratkan
adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit. Dalam kegiatan
8 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2011), h.,
71
32
operasional bank konvensional pada umumnya ditemukan adanya jaminan utang
atau yang lazim disebut jaminan kredit.9
1. Jaminan Kredit
Jaminan kredit atau jaminan utang pada umumnya dipersyaratkan dalam
suatu pemberian kredit. Dari beberapa ketentuan yang berlaku di bidang
perbankan dapat disimpulkan bahwa jaminan keredit hampir selalu di
persyaratkan pada setiap skim perkreditan. Tetapi sepanjang yang dapat
diketahui tidak terdapat suatu alasan bagi bank untuk mensyaratkan adanya
kewajiban (calon) debitur untuk menyerahkan (memberikan) sesuatu jaminan
kredit, kecuali karena adanya ketentuan hukum jaminan yang berlaku,
misalnya ketentuan pasal 1131 KUH Perdata tentang kedudukan harta pihak
yang berutang sebagai jaminan atas utangnya.10
Pengertian Jaminan Kredit/Jaminan Utang adalah pemberian keyakinan
kepada pihak kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya
kepada debitor, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu
perjanjian yang bersifat assessoir terhadap perjanjian pokoknya-berupa
perjanjian yang menerbitkan utang-piutang.11
9 M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo
Persada, 2007), h., 3 10
M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo
Persada, 2007), h., 102 11
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), h., 8
33
2. Dasar Hukum Jaminan
Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur jaminan dalam rangka melaksanakan sistem kehati-
hatian (prudential) yang harus dilakukan oleh industry perbankan, termasuk
perbankan syari’ah. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain dapat
dilihat dalam ketentuan-ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Peraturan Perundang-
undnagan Bank Indonesia dan KUH Perdata. Berikut beberapa pasal yang
terkait urgensitas jaminan di perbankan :12
a. Dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada pasal 8 dan penjelasan pasal 8
ayat (1) serta pasal 12 ayat (1) berikut ini:
Pasal 8 ayat (1) berbunyi :
“…Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syari’ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis
yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan
debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan
dimaksud sesuai dengan yang di perjanjikan”
Penjelasan atas Pasal 8 ayat (1) berbunyi :
“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan bank
mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus
memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syari’ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti
keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi
kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting
yang harus diperhatikan bank. Untuk memeperoleh keyakinan tersebut,
12
Ah Azharudin Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif &
Hukum Islam (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h., 197
34
sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha
dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsure
pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsure-unsur lain telah dapat
diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan
utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang
dibiayai dengan kredit yang bersangkutan…”
Pasal 12A ayat (1) berbunyi :
“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui
pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara
sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di
luar lelang dari pemilik agunan dalam Nasabah Debitur tidak memenuhi
kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan yang dibeli tersebut
dicairkan secepatnya”
b. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas
Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya,
dan pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia)
tahun 2003 Bank Indonesia :
Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan
berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pasal 2 ayat (1),
“Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana
yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan : 1) Analisis
kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya factor 5C
(Character, Capital, Capacity, Conditional of economy dan Collateral); 2)
Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan
kemampuan membayar”
PAPSI (Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia) Tahun 2003
“Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan
adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazard berupa
penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan
dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan
35
apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal
yang telah disepakati bersama dalam akad”
c. Dalam KUH Perdata pasal 1131 dan Pasal 1132
Pasal 1131 KUH Perdata,
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”
Pasal 1132 KUH Perdata,
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang
masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan”
3. Jaminan Kredit Sebagai Pengaman Pelunasan Kredit
Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib
melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang
bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun
sebagian akan merupakan kerugian bagi bank. Kerugian yang menunjukan
jumlah yang relative besar akan memengaruhi tingkat kesehatan bank dan
kelanjutan usaha bank. Oleh karena itu, sekecil apapun nilai uang dari kredit
yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan
prinsip kehati-hatian.
Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan
dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata sehingga merupakan upaya lain atau
alternative yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit
36
pada waktu debitur ingkar janji kepada bank.bila di kemudian hari debitur
ingkar janji, yaitu tidak melunasi utang sesuai dengan ketentuan perjanjian
kredit, maka hal tersebut dinyatakan sebagai kredit macet. Pada saat debitur
ingkar janji, fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit akan
terlaksana dengan baik.13
4. Pengikatan Jaminan Kredit
Terhadap setiap objek jaminan kredit yang diserahkan debitur dan
disetujuin bank, harus segera diikat sebagai jaminan utang. Bank seharunya
mengikat objek jaminan kredit secara sempurna, yaitu dengan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan
utang.
Pengikatan atau penguasaan jaminan kredit seharusnya dilakukan sebelum
diizinkannya debitur menarik dana kredit. Keharusan pengikatan dan
penguasaan jaminan kredit merupakan bagian dari persyaratan administrative
yang sudah diselesaikan sebelum kredit disalurkan dananya kepada debitur.14
13
M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo
Persada, 2007), h., 104 14
M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo
Persada, 2007), h., 132
37
BAB III
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN DAN EKSEKUSINYA
A. Kredit Bermasalah dan Penyebabnya
Setiap bank sesekali tentu akan menjumpai pinjaman yang membawa
risiko lebih besar dari pada yang diperkirakan saat memberikan pesetujuan
permohonan kredit dalam portofolio perkreditannya.1 Risiko atas kredit adalah
tidak tertagihnya kredit yang telah disalurkannya, baik pokok pinjaman yang
diberikan, maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2
Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi
pihak bank adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit
bermasalah. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur
memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit
beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian
kredit.3
Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank,
dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran
sesuai dengan perjanjian yang telah di tanda tangani oleh bank dan nasabah.
Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena
tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan
1Julius R. Latumaerissa, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum (Jakarta : Bumi
Aksara, 1999), h., 70 2Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta : Kencana, 2011), h.,
122 3Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), h., 82
38
bunga yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan
mendapatkan bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.4
Beberapa pengertian mengenai kategori kolektibilitas kredit berdasarkan
ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai berikut.
1. Kredit Lancar, kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian
pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
2. Kredit dengan perhatian khusus, merupakan kredit yang masih
digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari
segi kemampuan membayar, yang tergolong kredit dalam perhatian khusus
apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan
90 hari.
3. Kredit Kurang Lancar, kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan
pembayaran bunganya telah melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari
180 hari dari waktu yang diperjanjikan.
4. Kredit Diragukan, kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan
pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 180 hari hingga
270 hari atau dua kali dari jadwal yang diperjanjikan.
5. Kredit Macet, kredit yang pokok pinjaman dan pembayaran bunganya
telah mengalami penundaan melampaui 270 hari atau lebih sejak jatuh
tempo5
4Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta : Kencana, 2011), h.,
124 5Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), h., 82
39
Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non performing loan
(NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat
kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet.6
Pada dasarnya pejabat dan karyawan bank telah menyadari akibat fatal
yang akan timbul apabila terjadi kredit bermasalah. Penyebab timbulnya kredit
bermasalah umumnya adalah :
1. Pihak Nasabah (Debitur)
a. Manajemen (pengelolaan) usaha yang menunjukan perubahan,
misalnya terjadi penggantian pengurus, perselisihan,
ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dan lainnya.
b. Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan
pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang
kurang berfungsi, dan lainnya.
c. Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan
melakukan penipuan atau pembobolan bank melalui sektor kredit.
2. Pihak Bank (Kreditur)
a. Kemampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat bank kurang
memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola
perkreditan.
b. Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan,
misalnya pejabat bank belum menyadari pentingnya monitoring
atas kredit yang telah diberikan ke debitur.
6 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana,
2011), h.,75
40
c. Itikad yang kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi kolusi
dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
3. Pihak Lainnya
a. Force Majeur, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang
menimbulkan risiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya
bencana alam, kebakaran, perampokan, dan lainnya.
b. Kondisi perekonomian negara yang tidak mendukung
perkembangan iklim usaha, misalnya krisi moneter.7
B. Kedudukan Kreditur Pemegang Benda Jaminan/ Hak Tanggungan
Undang – undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah
diundangkan tanggal 9 April 1996 dan berlaku sejak diundangkan. Undang –
undang ini merupakan amanat (pelaksanaan) dari Pasal 51 Undang-undang
Pokok Agraria. Pengertian Hak Tanggungan menurut Undang-undang Nomor
4 Tahun 1996, diatur dalam Pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa :
―Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu,
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu
terhadap kreditur-kreditur lain‖.
Dari ketentuan Pasal 1 butir 1 ini dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan
adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang
7 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta :
PT INDEKS, 2006), h., 182
41
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap
kreditur-kreditur lain.8
Pada prinsipnya lembaga keuangan bank atau bukan bank akan
meminta jaminan dari pihak debitur yang diikat dengan hak tanggungan
dengan alasan apabila terjadi wanprestasi (cidera janji) dari pihak debitur,
lembaga tersebut akan cepat memperoleh piutangnya kembali. Cukup dengan
membawa sertifikat hak tanggungan sudah langsung dapat mengajukan
permohonan ekesekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana
obyek tanggungan itu berada.
Jadi fakta perjanjian kredit tidak diperlukan lagi karena sertifikat hak
tanggungan sudah cukup membuktikan adanya utang-piutang antara kreditur
dengan debitur. Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam kedudukannya
sebagai Kreditur preferen pada prinsipnya mendapat kedudukan yang
didahulukan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Kedudukan yang
didahulukan ini dalam BW (KUH Perdata) pada pasal 1133 ayat 1 BW (KUH
Perdata) dinyatakan bahwa :
― Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak
istimewa, dari gadai dan dari hipotik‖, dimana apabila debitur wansprestasi
(cidera janji), kreditur pemegang hak tanggungan akan mempunyai hak yang
didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditur-
kreditur lainnya yang bukan pemegang hak tanggungan.‖
Sifat pemenuhan piutang yang didahulukan ini disebut dengan kreditur
preferen.
8 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan
(Bandung : Nuansa Aulia, 2007), h., 52
42
Menurut J. Satrio memberikan penjelasan tentang hak didahulukan
disini adalah sebagai berikut:
―Didahulukan disini adalah didahulukan dalam mengambil pelunasan atas
penjualan eksekusi benda hipotik (hak tanggungan). Bahwa kedudukan
―preferen‖ (lebih didahulukan) berkaitan dengan hasil eksekusi, akan tampak
jelas kalau kita hubungkan dengan pasal 1132 KUHPerdata, yang mengatakan
bahwa pada asasnya para kreditur berbagi pond’s-pond’s harta benda milik
debitur. Dengan memperjanjikan dan memasang hak tanggungan–dulu
hipotik- maka kreditur menjadi preferent atas hasil penjualan benda tertentu
milik debitur - atau milik pemberi jaminan — yang diberikan sebagai jaminan
khusus, dalam arti, menyimpang dari asas Pasal 1132 tersebut di atas, ia
berhak mengambil lebih dulu uang hasil hipotik‖.9
Apa yang dikatakan Satrio dapat disimpulkan bahwa yang menjadi
unsur dari kedudukan yang diutamakan atau didahulukan dari kreditur
pemegang hak tanggungan adalah berkaitan dengan pelunasan piutang
kreditur pemegang hak tanggungan, dan cara pelunasannya yaitu dengan cara
penjualan lelang terhadap tanah yang menjadi obyek hak tanggungan
(eksekusi hak tanggungan).
C. Mekanisme Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perjanjian Kredit
Dengan Jaminan
Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak
untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna
9 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan (Bandung : PT.
Citra aditya Bakti, 1991), h., 97
43
pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya
berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi.
Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang
diberikan oleh debitur dapat dilihat dalam KUH Perdata serta beberapa
peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut :
1. Pasal 1155 KUH Perdata : Kreditur sebagai penerima barang gadai,
setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah
dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak
ada ketentuan jangka waktu yang pasti.
2. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) : yang memberikan
hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika
debitur cidera janji (wanprestasi).
3. Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah : yang memberikan hak kepada kreditur untuk
mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji
(wanprestasi).
Jika bank dan nasabah hendak memperbaiki keadaan problem loan,
maka haruslah dikenali masalah yang dihadapi dan dicarikan
penyelesaiannya.10
Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam
sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit
dari calon debitur.
10
Julius R. Latumaerissa, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum (Jakarta : Bumi
Aksaara, 1999), h., 77
44
Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang
telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang
cermat, risiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satu pun
bank di dunia ini yang tidak memiliki kredit bermasalah, karena tidak
mungkin dari semua kredit yang disalurkan, semuanya lancar.11
Apabila kredit
telah menjadi bermasalah, tindakan yang harus segera dilakukan oleh pihak
bank adalah penyelesaian melalui berbagai cara.12
Biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur
hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu.
Penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut :
1. Rescheduling
Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani
kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan
kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan
tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok
maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan.
Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat
membayar kembali kewajibannya.
Beberapa alternatif rescheduling yang dapat diberikan bank antara lain:
a. Perpanjangan jangka waktu kredit.
Misalnya, jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi lima
tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.
11
Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta : Kencana, 2011),
h., 126 12
Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank. (Jakarta :
PT INDEKS, 2006), h., 183
45
b. Jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulanan.
Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah
mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulanan. Hal ini
disesuakan dengan penerimaan penjualan.
c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.
2. Reconditioning
Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit
dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan
oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut
harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam
menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka
diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai
dengan lunas.13
Beberapa alternatif reconditioning yang dapat diberikan bank antara lain:
a. Penurunan suku bunga.
Misalnya kartu kredit pada perjanjian awal sebesar 20% diturunkan
menjadi 18%. Penurunan suku bunga tersebut akan menyebabkan
penurunan biaya bunga yang harus dibayar oleh nasabah, sehingga
secara total angsuran nasabah menjadi lebih rendah.
b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga
nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman
beserta bunga berjalan.
13
Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan. (Jakarta : Ghalia Indonesia 2005), h.,
83
46
c. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu pokok
pinjaman.
d. Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah
dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan
jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada
saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu dihitung dengan cermat cash
flow perusahaan.
3. Restructuring
Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam
menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur
pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara
lain:
a. Bank dapat memberikan tambahan kredit
Penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga
bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur
tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. Bank akan
menghitung kembali beberapa dana yang dibutuhkan untuk
mendukung kelancaran operasional perusahaan.
b. Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur
Bank meminta kepada nasabah untuk menambah modal agar
perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan karena
pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak
47
memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan
modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur
c. Kombinasi antara bank dan nasabah
Bank akan menghitung kembali todal dana yang dibutuhkan oleh
debitur kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut,
maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan
kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencarikan pemodal baru atau
dari pemilik modal lama. Kombinasi ini, merupakan cara terbaik,
karena bank menilai bahwa debitur serius untuk menyelesaikan
kreditnya, dengan ikut serta menambah modal.14
D. Eksekusi Jaminan
Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan
kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yang merupakan lanjutan dari
proses pemeriksaan perkara.15
Eksekusi juga dapat dikatakan sebagai
pelaksanaan putusan hakim dalam sengketa perdata yang pada hakikatnya
merupakan penyelesaian perkara bagi para pihak yang bersengketa.16
Dalam jaminan, eksekusi disebut juga pencairan jaminan kredit.
Eksekusi atau pencairan jaminan kredit dapat terjadi karena debitur
wanprestasi atas perikatan yang disepakatinya dengan pihak bank yang
mengakibatkan terjadinya penunggakan pelunasan kredit sehingga
14
Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta : Kencana, 2011),
h., 130 15
Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta :
Sinar Grafika, 2013), h., 1 16
Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h., 188
48
pelunasannya diharapkan dari hasil penjualan jaminan kredit. Pencairan
jaminan kredit tidak harus selalu terjadi karena masih adanya prospek
pelunasan kredit dan upaya pelunasan lain oleh debitur kepada bank.17
Namun, biasanya bank tidak mau mengambil risiko dengan
membiarkan kredit macet yang terlalu lama. Ketentuan-ketentuan mengenai
eksekusi (pencairan) jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan oleh
masing-masing lembaga jaminan yang terkait, harus dipatuhi dengan baik oleh
pihak kreditur (bank).
E. Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kredit Macet
Proses eksekusi Hak Tanggungan merupakan proses menjual benda
yang merupakan obyek HT ketika utang debitur pemberi HT sudah tidak
dibayar pada waktu jatuh tempo.18
Upaya Bank dalam menghindari adanya
kredit macet adalah dengan menggunakan aturan kesepakatan atas Jaminan
Hak Tanggungan pada sertifikat kepemilikan nasabah jika bentuknya asset tak
bergerak (tanah dan bangunan) atau penerapan Jaminan Fidusia jika jaminan
berupa benda bergerak (mobil, mesin dan lain-lain).
Terhadap ketentuan pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan
pinjaman, negara telah menerbitkan peraturan hukum pada Undang-Undang
No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang-undang tersebut mengatur tentang
Jaminan antara Bank dengan Debitur dalam transaksi pinjam meminjam serta
17
Ah Azharudin Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif
& Hukum Islam (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h., 204 18
Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta : Erlangga, 2013), h., 90
49
peraturan-peraturan tentang tata cara apabila terjadinya keadaan wanprestasi
(tidak membayar) apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya.
Didalam praktek, apabila terdapat Debitur yang wanprestasi, biasanya
Bank akan mengirimkan Surat Peringatan kepada Debitur agar melaksanakan
kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan.
Peringatan tersebut biasanya diajukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali
untuk memenuhi syarat keadaan wanprestasinya debitur.
Apabila telah diperingati secara patut tetapi Debitur tidak juga
melakukan pembayaran kewajibanya, maka Bank melalui ketentuan hukum
yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 20 UU RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan, akan melakukan proses Lelang terhadap Jaminan Debitur.
Penjualan atas dasar eksekusi dilakukan melalui suatu pelelangan
umum. 19
Bank biasanya lebih banyak mengajukan permohonan Lelang
Jaminan Hak Tanggungan kepada Balai Lelang Swasta. Selanjutnya Balai
Lelang Swasta akan meneruskan permohonan tersebut kepada KPKNL
(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang merupakan salah satu
unit kerja pada Dit. Jend Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI.
Ketika Balai Lelang Swasta bertindak sebagai Fasilitator pelaksanaan
Lelang, landasan aturan hukum yang dipakai adalah Pasal 14 UU RI No. 4
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang mengisyaratkan bahwa
Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang
19
Ah Azharudin Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif
& Hukum Islam (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h., 206
50
sama dengan putusan hukum pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde).
Proses eksekusi hak tanggungan merupakan proses menjual benda
yang merupakan objek hak tanggungan ketika utang dari debitor pemberi hak
tanggungan sudah tidak dibayar pada waktu jatuh tempo. Beberapa model
eksekusi hak tanggungan adalah sebagai berikut:
1. Eksekusi dengan jalan mendaku;
2. Eksekusi dengan jalan menjual bawah tangan secara langsung;
3. Eksekusi dengan jalan menjual lelang sendiri oleh kreditornya tanpa ikut
campur kantor lelang;
4. Eksekusi dengan jalan menjual lewat kantor lelang tanpa perlu campur
tangan pengadilan;
5. Eksekusi secara fiat eksekusi melalui pengadilan (dengan menggunakan
kekuatan irah-irah dalam sertifikat hipotek);
6. Eksekusi dengan jalan gugatan perdata biasa melalui pengadilan.
Akan ditinjau kemungkinan eksekusi tersebut satu per satu sebagai
berikut.
1. Eksekusi dengan Jalan Mendaku
Istilah ―mendaku‖ di sini kira-kira dimaksudkan sebagai
―menjadikanku yang mempunyainya‖. Sehingga, yang dimaksud dengan
eksekusi hak tanggungan secara mendaku adalah eksekusi hak tanggungan
dengan cara mengambil barang objek hak tanggungan untuk dijadikan
milik kreditor secara langsung tanpa melewati transaksi apa pun.
51
Apakah eksekusi hak tanggungan secara mendaku ini dapat dibenarkan
oleh hukum? Undang-undang Hak tanggungan melarang eksekusi hak
tanggungan secara mendaku ini. Pasal 20 ayat (4) dari undang-undang
tersebut menyatakan antara lain, bahwa setiap eksekusi selain yang
dibenarkan dalam undang-undang itu batal demi hukum (null and void).
Sedangkan model eksekusi yang dibenarkan oleh Undang-undang Hak
Tanggunganpun adalah eksekusi dengan fiat eksekusi, eksekusi melalui
kantor lelang tanpa perlu campur tangan pengadilan, eksekusi dengan
penjualan langsung oleh kreditor, dan masih dimungkinkan (meskipun
memang tidak diatur dalam undang-undang tersebut) eksekusi lewat
pengadilan melalui gugatan perdata biasa. Memang, di negara yang
beradab mana pun di dunia ini eksekusi jaminan utang dengan jalan
mendaku dilarang oleh hukum.
2. Eksekusi dengan Jalan Menjual Bawah Tangan secara Langsung
Objek hak tanggungan dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi
(mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek
hak tanggungan secara langsung oleh kreditor di bawah tangan, asalkan
terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Menurut Undang-undang Hak
Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Pasal 20 ayat (2) dan (3), syarat-syarat
agar suatu objek hak tanggungan dapat dieksekusi secara langsung (di
bawah tangan) adalah sebagai berikut:
a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima
hak tanggungan. Perlu diketahui bahwa pemberian persetujuan atau
kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh para pihak pada saat
52
diikatkan hak tanggungan, pada saat berlangsungnya hak tanggungan,
maupun pada saat menjelang proses eksekusinya.
b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga
tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
d. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dua surat kabar yang beredar
didaerah bersangkutan dan/atau media massa setempat.
e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan
sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang
hak tanggungan.
f. Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Perlu pula diketahui
bahwa pihak pemberi hak tanggungan yang semula sudah menyetujui
proses eksekusi secara langsung ini tentu di kemudian hari tidak dapat
mengubah pendapatnya dengan mengajukan keberatan terhadap proses
eksekusi itu.
3. Eksekusi dengan Menjual Lelang Sendiri oleh Kreditornya Tanpa Ikut
Campur Tangan Kantor Lelang
Meskipun tidak ditegaskan dalam undang-undang, eksekusi objek hak
tanggungan dapat juga dilakukan dengan jalan menjual lelalng sendiri oleh
kreditornya, tanpa ikut campur tangan kantor lelang maupun pengadilan.
Cara penjualan seperti ini dapat dianggap sebagai salah satu varian dari
eksekusi secara parate (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan), dengan
cara menjual benda objek hak tanggungan tersebut langsung oleh kreditor
53
secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu – yaitu
syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Hak
Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Pasal 20 ayat (2) dan (3).
4. Eksekusi dengan Jalan Menjual Lewat Kantor Lelang Tanpa Perlu Campur
Tangan Pengadilan
Eksekusi hak tanggungan dapat juga dilakukan dengan jalan
mengeksekusinya sendiri oleh pemegang hak tanggungan lewat lembaga
pelelangan umum (kantor lelang), di mana hasil pelelangan tersebut
diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Parate eksekusi
lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan
sama sekali (khusus untuk pemegang hak tanggungan pertama) – lihat
Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan. Ketentuan ini menghapuskan
keragu-raguan sebelumnya bahwa seolah-olah setiap eksekusi lewat kantor
pelelangan umum harus dengan penetapan pengadilan. Padahal, anggapan
ini tidak benar sama sekali, karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata
juga mengenal model janji untuk mengeksekusi hipotek melalui kantor
lelang. Tanpa perlu ikut campur tangan pengadilan sama sekali.
5. Eksekusi secara Fiat Eksekusi melalui Pengadilan (Menggunakan
Kekuatan Irah-irah dalam Sertifikat Hipotek)
Ada beberapa akta yang mempunyai titel eksekutorial, yang disebut
dengan istilah ―grosse akta‖, yaitu sebagai berikut:
a. Akta Hipotek (berdasarkan Pasal 224 HIR);
b. Akta Pengakuan Utang (berdasarkan Pasal 224 HIR);
54
c. Akta Hak Tanggungan (berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan
No. 4 Tahun 1996);
d. Akta Fidusia (berdasarkan Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun
1999).
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR), setiap
akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi.
Pasal 224 HIR tersebut menyatakan bahwa grosse dari akta hipotek dan
surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang
kepalanya berbunyi ―Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa‖ memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan keputusan hakim.
Jika tidak dengan jalan damai, maka surat yang demikian dapat dieksekusi
dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang
daerah hukumnya mencakup tempat diam atau tempat tinggal debitor itu
atau tempat kedudukan yang dipilih, menurut cara yang dinyatakan dalam
Pasal-pasal sebelumnya dari Pasal 224 ini, tetapi dengan pengertian bahwa
paksaan badan hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan
keputusan hakim. Jika putusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya
atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang
memerintahkan pelaksanaan putusan itu, maka haruslah dituruti ketentuan
dalam Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya dari HIR.
Selanjutnya, Pasal 14 dari Undang-undang Hak Tanggungan No. 4
Tahun 1996 menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan memuat irah-
irah ―DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA‖. Sertifikat hak tanggungan tersebut mempunyai kekuatan
55
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berlaku sebagai pengganti grosse
akta hipotek sepanjang mengenai hak tanggungan atas tanah.
Kemudian, Pasal 15 dari Undang-undang tentang Fidusia No. 42
Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia
dicantumkan kata-kata ―DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA‖. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang penuh.
Dari Pasal-pasal tersebut terlihat bahwa salah satu syarat agar suatu
fiat eksekusi dapat dilakukan adalah bahwa dalam akta tersebut terdapat
irah-irah yang berbunyi ―DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA‖. Irah-irah inilah yang memberikan
titel eksekutorial, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut
dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tersebut tinggal
dieksekusi (tanpa perlu lagi putusan pengadilan).
Karena itu, yang dimaksud dengan diat eksekusi adalah eksekusi atas
sebuah akta, seperti ketika mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang
telah berkekuatan tetap. Caranya, dengan meminta ―fiat‖ dari ketua
pengadilan, yaitu memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk
melakukan eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi
sebagaimana dimaksud dalam HIR.
Ada yang belum jelas dalam undang-undang dan juga dalam praktik,
yaitu manakala ada pihak yang keberatan atas fiat eksekusi tersebut:
56
kemanakah harus diajukan, bagaimana prosedur pengajuannya, dan
siapakh yang harus memutuskannya.
6. Eksekusi dengan Jalan Gugatan Perdata Biasa melalui Pengadilan
Sekalipun tidak disebutkan dalam Undang-undang Hak
Tanggungan No. 4 Tahun 1996, pihak kreditor tetap dapat menempuh
prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebabnya,
keberadaan Undang-undang Hak Tanggungan dengan model eksekusi
khusus tidak ditujukan untuk meniadakan hukum acara umum, tetapi
untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum secara umum. Tidak
ada indikasi sedikitpun dalam Undang-undang Hak Tanggungan –
khususnya tentang cara eksekusinya – yang bertujuan meniadakan
ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa
ke pengadilan negeri yang berwenang. Sebagai tambahan, keberadaal
model-model eksekusi khusus dalam Undang-undang Hak Tanggungan
tersebut justru untuk mempermudah dan membantu pihak kreditor dalam
menagih utang yang mempunyai jaminan hak tanggungan, dengan jalan
mengeksekusi hak tanggungan tersebut. Satu dan lain hal yang
menyebabkan eksekusi hak tanggungan lewat gugatan biasa memakan
waktu yang lama dan dengan prosedur yang berbelit-belit, dan ini sangat
tidak praktis serta tidak efisien bagi utang dengan jaminan hak tanggungan
ini.20
20
Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang,(Jakarta : Erlangga, 2013), h,. 90
57
BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR
73/Pdt.G/2013 PN.Kpg
A. PT Bank Central Asia Tbk
Bank Central Asia adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini
didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV dan pernah
merupakan bagian penting dari Salim Group. Banyak hal yang telah dilalui sejak
saat berdirinya bank ini. Yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi
pada tahun 1997.
Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem
perbankan di Indonesia. Namun, secara khusus, kondisi ini memengaruhi dana
tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak nasabah
yang menjadi panik dan beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya bank
terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambil alih BCA pada tahun 1998.
Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA
berhasil pulih kembali dalam tahun yang sama. Di bulan desember 1998, dana
pihak ketiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Selanjutnya, BCA
mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan publik. Saat ini, BCA terus
memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada
regulasi, pengelolaan risiko secara baik dan komitmen pada nasabahnya baik
sebagai bank tradisional maupun sebagai lembaga intermediasi financial.1
1 http//:id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Central_Asia. Diakses pada 31 May 2015 pukul 15.11
58
B. Posisi Kasus
1. Pihak yang berperkara
Irwan Marloanto (sebagai Penggugat) adalah nasabah PT Bank Central
Asia Tbk Cabang Utama Kupang dan Direktur Utama PT Bank Central
Asia Tbk (sebagai Tergugat). Hubungan yang terjadi antara Penggugat dan
Tergugat adalah Penggugat merupakan nasabah (debitur) PT. Bank Central
Asia Tbk – Kantor Cabang Kupang (selanjutnya cukup disebut BCA) atas
fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Central Asia Tbk (kreditur)
sebagai Tergugat.
Perjanjian kredit yang dilakukan oleh ke dua belah pihak dimulai pada
tanggal 17 Februari 2005. Irwan (Penggugat) sebagai nasabah PT Bank
Central Asia Tbk Cabang Utama Kupang telah mengagunkan 5 (lima) bidang
tanah dalam perjanjian kredit yang dubuat. Awalnya Penggugat sebagai
nasabah PT Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Kupang dalam usaha toko
dan bengkelnya mendapat kemajuan yang pesat sehingga masih lancar di
dalam membayar cicilan dan bunga bank.
Seiring dengan kemajuan Kota Kupang, telah bermunculan banyak
pesaing dari usaha bengkel dan cuci mobil sehingga penghasilan Penggugat
mulai menurun. Hal yang sama terjadi juga pada usaha bengkel, usaha
perdagangan barang kelontong milik Penggugat pun mendapat pesaing yang
besar dari bermunculannya pedagang – pedagang baru dari Pulau Jawa
59
sehingga usaha yang dilakukan Penggugat mengalami penurunan omset dan
menyebabkan kredit macet.
Permasalahan terjadi ketika pihak Tergugat menunjuk pihak lain untuk
langsung memproses pelelangan, bahkan pihak yang ditunjuk oleh Tergugat
tidak melakukan panggilan secara patut. Penggugat merasa seharusnya pihak
Tergugat memberikan pembinaan agar Penggugat dapat bangkit memajukan
usahanya seperti sebelumnya.
Sebelumnya dalam perubahan perjanjian kredit tertanggal 16 Februari
2012 terlihat jelas jangka waktu jatuh temponya agunan-agunan Penggugat
tersebut dan terdapat dua agunan yang belum jatuh tempo, namun oleh
Tergugat dianggap telah jatuh tempo dan agunan dimasukkan dalam objek
yang diancam untuk dilelang. Hal ini menunjukkan adanya pemaksaan
pelelangan dari pihak Tergugat.
Hingga akhirnya Penggugat berusaha untuk melakukan pendekatan
kepada pihak Tergugat dengan dibantu oleh Kakak-kakaknya. Namun mereka
diperlakukan secara tidak patut dengan diarahkan kepengurusannya ke kantor
pusat di Denpasar. Hal tersebut membuat Penggugat menanggung biaya
kerugian Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Lalu Penggugat merasa dirugikan kredibilitas dan nama baiknya dengan
diumumkannya pelelangan aset yang menjadi agunan Penggugat di Koran Pos
Kupang pada tanggal 10 April 2013. Dalam perkara ini Penggugat mengalami
kerugian inmateril sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
60
Maka dengan alasan-alasan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri Kupang yang mana isi permohonannya ialah:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum perbuatan Penggugat yang tidak memberikan
kesempatan yang patut bagi penggugat untuk mengatasi kredit macet
pada Tergugat adlah merupakan perbuatan melawan hukum yang
merugikan Penggugat
3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada
Penggugat melakukan penyehatan dan pembayaran kewajibannya
secara patut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian meteril kepada
Penggugat akibat perlakuan yang tidak patut pada saat berupaya
melakukan penyehatan untuk mengatasi kredit macet sebesar Rp
50.000.000,- (lima puluh juta) tunai dan sekaligus pada saat putusan
perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian inmateril kepada
Penggugat akibat pemuatan berita di Pos Kupang sebesar Rp
20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tunai dan sekaligus pada
saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan hukum sah dan berharga peletakan Sita Jaminan atas aset
yang menjadi agunan Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini.
Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang
pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:
Dalam Eksepsi :
1. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum
2. Dasar gugatan Penggugat tidak relevan. Hubungan hukum yang mendasari
Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian, maka formulasi gugatan yang
paling relevan atas sengketa hak yang timbul adalah gugatan wanprestasi
bukan gugatan melawan hukum.
3. Eksepsi kurang pihak.
4. Gugatan Penggugat illusioner dan berlebihan.
61
Dalam pokok perkara :
1. Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil
Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, kecuali terhadap
hal-hal yang diakui dan terbukti kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa materi keberatan Tergugat sebagaimana tertuang dalam bagian
eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam bagian ini dan
merupakan (satu) kesatuan yang utuh dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa benar Pengguagat merupakan nasabah (debitur) pada PT. Bank
Central Asia Tbk – Kantor Cabang Kupang atas fasilitaas kredit yang
diberikan oleh PT. Bank Central Asia Tbk.
4. Sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dari PT. Bank Central Asia
Tbk (Tergugat) kepada Penggugat, bedasarkan Perjanjian Kredit
sebagaimana tersebut dalam Perjanjian wajib dipatuhi Penggugat.
5. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2012, Penggugat mulai menunggak
membayar angsuran dan bunga kepada Tergugat sehingga kemudian
tunggakan – tunggakan tersebut semakin lama semakin bertambah besar.
Oleh karena itu, sesuai dengan surat Tergugat No. 275/KPG/2012
tertanggal 07 Juni 2012, Tergugat menyampaikan surat teguran
pembayaran pinjaman kepada Penggugat dengan menyampaikan
informasi rincian tunggakan fasilitas kredit per 23 Mei 2012.
6. Bahwa ternyata, sampai dengan tanggal sebgaimana dimaksud dalam surat
teguran pertama tesebut, Penggugat tidak membayar kewajiban-
kewajibannya kepada Tergugat karena itu Tergugat pada tanggal 27 Juni
2012 menyampaikan kembali surat teguran ke-2 sesuai dengan Surat No.
274/KPG/2012, dengan menerangkan posisi tunggakan per 26 Juni 2012.
7. Selain surat-surat teguran sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah
beberapa kali mengirim surat kepada Penggugat. Namun nihil upaya
penggugat untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada BCA
(Tergugat) maka Tergugat kemudian memproses pengajuan lelang atas 5
(lima) obyek yang dijaminkan.
8. Bahwaa sesuai dengan surat yang dikeluarkan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) - Kupang tertanggal 25 Maret
2013 No. S-191/WKN.14/KNL.05/2013 perihal : Penetapan Jadwal
Lelang, Kepala Kantor Wilayah IV PT. Bank Central Asia, Tbk
selanjutnya menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang
tersebut kepada Penggugat sesuai dengan surat No. 306/SK/W04/2013
tertanggal 02 April 2013 dengan menerangkan Pelaksanaan Lelang atas
barang jaminan.
62
9. Pasca penyampaian surat pemberitahuan pelaksanaan lelang sebagaimana
tersebut diatas, Tergugat menerima surat dari Penggugat tertanggal 09
April 2013 ysng isi pokoknya memuat permintaan/ permohonan
Penggugat mengenai penghapusan bungan dan denda. Surat tersebut
kemudian ditanggapi oleh Tergugat sesuai dengan surat No.
127/KPG/2013 tertanggal 11 April 2013 dengan menerangkan bahwa :
permohonan penghapusan bunga dan denda dapat disetujui Direksi.
10. Sampai dengan tanggal 17 April 2013, Tergugat tidak menerima
pembayaran dari Penggugat sebagaimana disyaratkan diatas, karenanya
tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membatalkan ataupun
menangguhkan pelaksanaan lelang.
11. Bahwa pada tanggal 30 April 2013, pihak Balai Lelang telah mentransfer
dana hasil lelang ke rekening BCA. Hasil lelang bersih tersebut kemudian
diperhitungkan sebagai pengurang pokok pinjaman Penggugat.
12. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum adalah merupakan dalil yang sama sekali tidak
berdasar.
13. Terhadap dalil posita angka 15 hal.5, adalah dalil yang tidak berdasarkan
hukum dan dengan ini Tergugat menolak dan membantah dengan keras
dalil-dalil tersebut dengan pertimbangan yang merujuk pada ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang Pasal 43.
14. Bahwa mengenai Permohonan Penggugat yang meminta kepada
Pengadilan Negeri Kupang agar meletakkan sita jaminan atas Tanah
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.
4550;4551;267;820 haruslah ditolak.
15. Hal-hal lain dan selebihnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil
Penggugat karena tidak relevant dan berdasar.
Dalam Eksepsi :
1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.
63
Dengan adanya jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan
tanggapan (replik) tertanggal 12 September 2013 kemudian ditanggapi balik
oleh Tergugat dengan dupliknya tertanggal 19 September 2013. Untuk
menguatkan dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang
telah ditempel materai dan dicocokan sesuai dengan aslinya. Sedangkan
tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah ditempeli materai dan
dicocokkan sesuai dengan aslinya. Pihak Penggugat dan pihak Tergugat
menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan dan cukup dengan
bukti-bukti tertulis masing-masing dan pada persidangan selanjutnya mereka
mengajukan kesimpulan masing-masing.
2. Pertimbangan Hukum
Dalam pertimbangan Majelis Hakim, tentang pertimbangan hukum dalam
provisi, bahwa provisinya pihak Penggugat menuntut supaya Pengadilan
Negeri Kupang memerintahkan Tergugat menunda Proses Pelelangan agunan
Penggugat. Setelah mencermati permohonan provisi dari pihak Penggugat
tersebut ternyata tuntutan provisi yang diajukannya adalah hal-hal yang
dituntut dalam pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat sebagai provisi
sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara perdata sehingga patut
dinyatakan tidak dapat diterima.
Dalam surat jawaban pihak tergugat ada tuntutan provisi yang menuntut
sebagai berikut :
64
1. Menyatakan hukum bahwa tindakan penguasaan (tanpa alas hak) atas
tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM No.3567/Kel
Oesapa dan SHM No. 265/Kel. Naikoten yang Penggugat lakukan adalah
tidak sah
2. Menghukum Penggugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya
untuk mengosongkan dari segenap penghuni dan barang-barang penghuni
serta menyerahkan dalam keadaan baik kepada masing-masing pemenang
lelang berdasarkan Risalah Lelang No. 048/2013 Tanggal 24 April 2013
yang dibuat oleh Anwar Bai, S.Sos Pejabat Lelang Kelas I di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang, bila perlu
dengan bantuan polisi.
Dengan tuntutan provisi dimaksud, Majelis berpendapat bahwa
penempatan tuntutan provisi tanpa adanya gugatan menyalahi asas hukum
acara perdata yang berlaku dan berhubung dengan itu tuntutan provisi
dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat
diterima. Berdasrkan uraian pertimbangan tentang provisi sebagaimana telah
disebutkan di atas, ternyata bahwa tuntutan provisi dari Penggugat dan
tuntutan provisi dari pihak Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.
Dalam salah satu bagian dari jawaban pihak Tergugat, pihak Tergugat
mengajukan eksepsi tetapi berhubung eksepsi tersebut tidak menyangkut
kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Kupang, maka Majelis
65
menerapkan ketentuan Pasal 160 RBg, dengan mempertimbangkan eksepsi
dimaksud bersama-sama pokok perkara dan berhubung dengan itu berikut ini
akan dibahas eksepsi dimaksud satu demi satu;
1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum
Menimbang, bahwa eksepsinya pihak Tergugat mengemukakan bahwa
Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tindkannya
(upaya) melakukan lelang eksekusi atas obyek Hak Tanggungan; jelas
merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum (rechts grond).
2. Exceptio obscuur libel
Hubungan hukum yang mendasari Penggugat dan Tergugat adalah
perjanjian, maka formulasi gugatan yang paling relevan atas sengketa hak
yang timbul adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan melawan hukum.
Karena itu perumusan formulasi gugatan perbuatan melawan hukum
sebagaimana didalilkan Penggugat merupakan formulasi gugatan yang
kabur atau tidak jelas
3. Exception plurium litis consorsium atau ex juri terti (eksepsi kurang
pihak)
Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak tergugat mengemukakan
bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013, meletakkan
permasalah tindakan atau upaya Tergugat dalam Lelang Eksekusi atas
obyek Hak Tanggungan sebagai isu sentralnya, karena itu menjadi logis
bilamana Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
66
Lelang (KPKNL) Kupang diposisikan sebagai Tergugat atau Turut
Tergugat.
4. Eksepsi gugatan penggugat illusioner dan berlebihan
Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak Tergugat mengemukakan
bahwa dalam perkara aquo, materi gugatan Penggugat illusioner dan
berlebihan terutama yang menyangkut petitum Penggugat, tentang
tuntutan ganti kerugian, karena tidak berdasarkan kerugian nyata atau
actual loss.
Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan eksepsi
sebagaimana telah dipaparkan diatas, ternyata bahwa seluruh eksepsi pihak
Tergugat tersebut dinyatakan ditolak.
Dalam pokok perkara Majelis menimbang bahwa maksud dan tujuan
gugatan pihak penggugat adalah jelas sebagaimana telah dikemukakan.
Majelis Hakim berkesimpulan ada hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat
(lihat surat gugatan halaman 7 dan 8) yakni: permasalahan tentang apakah
tergugat tidak memberikan waktu / kesempatan yang cukup bagi Penggugat
untuk menyelesaikan kredit macetnya? sehingga hal demikian dikatakan
sebagai perbuatan melawan hukum?
Di dalam posita gugatan yang dibuat Penggugat, Penggugat tidak
mendalilkan perbuatan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
Berdasarkan petitum gugatan Penggugat, Penggugat mengakui adanya kredit
macet yakni Penggugat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian kredit
67
antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Penggugat mempertanyakan
tidak diberi kesempatan untuk mengatasi kredit macetnya tersebut. Sebaliknya
Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat telah memberi waktu yang cukup pada
Penggugat untuk menyelesaikan kredit macetnya tetapi setelah diberikan
waktu yang cukup Penggugat justru tidak mempunyai itikad baik untuk
menyelesaikan/membayar tunggakan kredit macetnya tersebut.
Selain surat teguran, Tergugat juga telah mengirimkan surat beberapa kali
perihal penyelesaian kredit Penggugat yang sudah macet. Dengan tidak
adanya niat Penggugat menyelesaikan kewajibannya terhadap Tergugat, maka
Tergugat mengajukan/memproses pengajuan lelang atas lima obyek harta
benda milik Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat yang pada
pokoknya menyatakan Tergugat tidak memberikan kesempatan yang patut
bagi Penggugat untuk mengatasi kredit macetnya adalah tidak beralasan
secara hukum.
Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim
berpendapat gugatan pokok perkara, ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa
oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara
yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini.
68
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg
Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 73/Pdt.G/2013
PN.Kpg. Penulis manganalisis bahwa, Putusan Majelis Hakim yang
menyatakan bahwa dalil Penggugat yang pada pokok perkaranya menyatakan
Tergugat tidak memberikan kesempatan yang patut bagi Penggugat untuk
mengatasi kredit macetnya2 adalah tidak beralasan secara hukum adalah benar
adanya, karena PT Bank Central Asia Tbk telah mengirimkan surat teguran
pembayaran pinjaman kepada Penggugat sebanyak tiga kali sejak Penggugat
mulai menunggak membayar angsuran dan bunga kepada Tergugat. Pihak
Tergugat juga memberikan surat-surat teguran dan surat-surat lain yang isinya
tentang kewajiban Penggugat untuk segera melunasi seluruh utangnya. Hal ini
dibuktikan Tergugat dengan memberikan bukti-bukti surat-surat yang telah
dikirim pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat pada saat persidangan.3
Pada Putusan Majelis Hakim terkait tuntutan ganti rugi Penggugat
terhadap Tergugat mengenai kerugian Penggugat sebesar Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya perjalanan saudara-
saudara Penggugat untuk membantu menyelesaikan kredit bermasalah ini dan
terhadap tuntutan ganti kerugian Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar
rupiah) akibat tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat karena
2 Lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg, h. 5
3 Lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg, h. 46
69
melakukan pengumuman lelang di Koran Pos Kupang4, menyatakan bahwa
tuntutan tersebut tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum pun telah sesuai
dengan aturan-aturan yang berlaku, karena pihak Tergugat telah melewati
prosedur-prosedur yang ditentukan dalam perjanjian kredit, dilanjutkan
dengan pelelangan jaminan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-
benda yang berkaitan dengan Tanah termasuk peraturan pelaksanaannya
khususnya Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010, tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43, yang pada pokoknya menegaskan
bahwa pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang
terbit di kota/ kabupaten tempat barang berada.
Mengacu pada pasal-pasal pada KUH Perdata terutama mengenai
ketentuan-ketentuan perjanjian dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan
perkara ini, putusan akhir yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim berpendapat
bahwa gugatan pokok perkara di tolak seluruhnya. Hal ini berdasarkan
keseluruhan pertimbangan-pertimbangan dalam pokok perkara yang telah
dipertimbangkan di dalam persidangan. Menurut Penulis, hasil akhir yang
4 Lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg, h. 6
70
diberikan oleh Majelis Hakim sudah arif dan sesuai dengan aturan yang
berlaku pada perkara ini.
Dalam setiap perjanjian, ada kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan
orang lain atau lembaga lain. Dengan adanya kesepakatan mengikatkan diri
tersebut timbul hak dan kewajiban pada dua sisi, dimana pada satu pihak ada
hak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Sesuatu itu
adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi
secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim.
Ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadits Nabi Sallallahu‟alaihi wa sallam telah
menunjukkan akan kewajiban memenuhi janji setia. Serta menjelaskan
buruknya orang yang melanggarnya atau tidak menepatinya. Allah berfirman,
“…dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung
jawabnya” (QS Al-Israa : 34)
“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan
janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah
meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu
(terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang
kamu perbuat. (QS An-Nahl : 91)
71
Wajib bagi seluruh kaum muslim untuk menepati perjanjian walaupun
yang membuat perjanjian adalah individu dari kalangan awam atau
seorang wanita. Di dalam hadits menjelaskan,
“Allah SWT telah berfirman (dalam hadits QudsiNya) „Aku adalah yang
ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya
tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang diantara
keduanya berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduanya‟”
Setiap perjanjian wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan
kesepakatan yang di terapkan oleh yang bersangkutan agar terhindar dari
cidera janji. Dasar hukumnya dapat dibaca dalam surat Al-Baqarah ayat
283
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya,
Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
72
Surah Al Anfal ayat 27,
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.
Dengan demikian sangat jelas bahwa suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata).
Demikian pula suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang
dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu
yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau
undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).5
C. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan/HT Atas Alasan Cidera Janji
Pada pelaksanaan eksekusi jaminan/HT atas alasan cidera janji tidak
digantungkan pada jatuh tempo perjanjian kredit. Hal tersebut dijelaskan sebagai
berikut :
1. UU No. 4 Tahun 1996, Tidak Menjelaskan Faktor Cidera Janji
a. Pasal 6 maupun penjelasannya, tidak mengatur lebih lanjut tindakan cidera
janji:
1. Hanya menegaskan cedera janji menjadi dasar bagi pemegang HT
untuk melaksanakan haknya menjual objek HT;
5 Djaja S. Meliala. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan.
(Bandung : Nuansa Aulia, 2007). h. 98
73
2. Hal itu diulangi kembali dalam penjelasan pasal tersebut, yang
mengatakan apabila debitur cedera janji, pemegang HT berhak
menjual objek HT atas kekuasaan sendiri, jika APHT dicantumkan
klausul yang demikian
b. Penegasan yang sama diatur dalam Pasal 20;
1. Apabila debitur cidera janji, pemegang HT berhak:
a) Menjual objek HT dengan parate eksekusi berdasarkan Pasal 224
HIR,
b) Atau menjual berdasarkan kekuasaan sendiri apabila dalam APHT
ada klausul yang demikian,
c) Atau melakukan penjualan dibawah tangan sesuai dengan
ketentual Pasal 20 ayat (2) dan (3)
2. Tetapi dalam pasal ini pun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai
cidera janji
2. Cidera Janji Merujuk kepada Pasal 1234 jo. Pasal 1763 KUH Perdata
Oleh karena UUHT tidak mengatur mengenai cidera janji, maka untuk
menentukan apakah debitur cidera janji, dapat dirujuk Pasal 1234 jo. Pasal
1736 KUH Perdata:
a. Dalam ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, yang dimaksud dengan
wanprestasi/cidera janji:
1. Lalai dalam memenuhi perjanjian, atau
2. Tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang
ditentukan, atau
74
3. Tidak berbuat sesuai yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang
ditentukan.
b. Lebih spesifik Pasal 1736 KUH Perdata mengatakan, tidak
mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu
yang ditentukan.
Sebagai perbandingan di beberapa Negara diatur lebih rinci kapan debitur
disebut cidera janji atau default:
a. Melanggar salah satu ketentuan perjanjian yang berkenaan dengan:
1. Pokok pinjaman, dan/atau
2. Bunga (interest), yakni tidak membayar bunga paling tidak (2) bulan.
b. Pelanggaran itu telah diberitahukan kepada debitur, namun meskipun
sudah lewat tiga (3) bulan, tidak diindahkan.
Dalam keadaan yang seperti inilah debitur dikategorikan had been in
breach of some covenant in the mortgage deed.
3. Eksekusi Objek HT atas Alasan Cedera Janji Dapat Dilaksanakan Meskipun
Perjanjian Kredit Belum Jatuh Tempo
a. Pasal 6 dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 memberi hak menjual objek
HT atas alasan cedera janji:
1. Apabila debitur cedera janji, pemegang HT (kreditor) berhak untuk
menjual objek HT baik berdasarkan Pasal 224 HIR maupun atas
kekuasaan sendiri;
2. Maka menjual objek HT atas alas an cedera janji sama artinya dengan
melakukan eksekusi terhadap objek HT
75
b. Pasal 1267 KUH Perdata member hak opsi kepada kreditor untuk
mengambil tindakan apabila debitur wanprestasi, tanpa mempersoalkan
apakah perjanjian telah jatuh tempo atau tidak berupa ketentuan:
a) Meminta atau menuntut kepada pengadilan untuk memaksa debitur
memenuhi perjanjian, jika hal itu masih bias dilakukan oleh debitur;
b) Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya
kerugian dan bunga
Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal di atas, sangat keliru pendapat yang
mengatakan eksekusi atas obyek HT tidak dapat diminta atau dilaksanakan selama
perjanjian belum jatuh tempo meskipun debitur melakukan cidera janji atau
wanprestasi. Pendapat dan penerapan yang tepat adalah sebagai berikut: 1) Apabila
debitur melakukan cedera janji, eksekusi sah dan valid dilaksanakan meskipun
masa perjanjian belum berakhir; 2) Terhadap pelaksanaan eksekusi yang demikian,
debitur tidak dapat mengajukan partij verzet berdasarkan pasal 207 HIR, Pasal 225
RGB.6
Terdapat beberapa teori tentang hak kreditor untuk menjual sendiri objek
jaminan utang oleh kreditornya, yaitu:
1. Teori Mandat: Teori ini menyatakan bahwa dengan adanya kewenangan
eksekusi sendiri atas benda yang menjadi objek jaminan (dalam hal ini hak
tanggungan), maka pihak debitor telah memberikan kuasa (volmacht) kepada
6 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta : Sinar
Grafika, 2013), h., 202
76
pemegang hipotek untuk menjalankan benda jaminan sebagai wakil dari pihak
pemberi hipotik.
2. Teori Executie: Berbeda dengan teori mandat, pada teori ini hak kreditor
untuk menjual benda-benda objek jaminan utang adalah berdiri sendiri
(zelfstanding) dari pihak pemegang jaminan utang. Kewenangan untuk
menjual oleh pihak kreditor itu sendiri bukan merupakan kuasa dari pemberi
hipotek.7
7 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang,(Jakarta : Erlangga, 2013), h,. 58
77
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit dengan jaminan, pada
dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk
mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang
debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian
kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Di jelaskan dalam Pasal 1155 KUH
Perdata, Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) dan Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-
undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan. Namun, biasanya sebelum membawa perkara
kredit yang bermasalah ke jalur hukum, biasanya dilakukan upaya-upaya secara
administrasi terlebih dahulu. Penyelamatan kredit bermasalah berpedoman
kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang
prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan
melalui lembaga hukum. Jika dalam langkah penyelamatan tidak efektif, maka
pihak Kreditur (bank) dapat menyelesaikan melalui lembaga hukum Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang
Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
78
2. Terhadap Pelaksanaan eksekusi jaminan/ Hak Tanggungan atas alasan debitur
cidera janji, negara telah menerbitkan peraturan hukum pada Undang-Undang
No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang-undang tersebut mengatur tentang
Jaminan antara Bank dengan Debitur dalam transaksi pinjam meminjam serta
peraturan-peraturan tentang tata cara apabila terjadinya keadaan wanprestasi
(tidak membayar) apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya.
B. Saran
1. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan perjanjian jaminan, ada baiknya
dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh
negara. Adapun sebelum memberikan kredit, pihak bank dapat menerapkan
prinsip analisis kredit dengan baik dan benar sehingga dapat mengurangi
terjadinya cidera janji bahkan sampai terjadi kredit bermasalah pada debitur.
2. Sebelum melakukan eksekusi pada benda jaminan yang dijaminkan Debitur
karena adanya tunggakan yang mengakibatkan kredit bermasalah, pihak bank
bisa menempuh cara lain guna penyelamatan awal sebelum benar-benar
melakukan pelelangan pada benda yang dijaminkan.
3. Sebagai seorang nasabah yang melakukan permohonan pengajuan perjanjian
kredit dengan jaminan, sebaiknya bisa mengatur dengan sebaik mungkin
bagaimana dan untuk apa mengajukan permohonan kredit tersebut. Jika pihak
nasabah (Debitur) merasa terjadi masalah dalam membayar angsuran kredit, ada
baiknya pihak nasabah (Debitur) memberitahukan pada pihak bank, sehingga
pihak bank bisa memberikan penyelesaian sebelum terjadinya kredit bermasalah.
79
Daftar Pustaka
BUKU :
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
Arthesa, Ade, dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta
: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006.
Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Bandung : ALUMNI, 1994.
Bahsan, M, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta :
RajaGrafindo Persada, 2007.
Dendawijaya, Lukman, Manajemen Perbankan, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.
Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung : Citra Aditya
Bakti, 1993.
Fuady, Munir, Hukum Jaminan Utang, Jakarta : Erlangga, 2013.
__________. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012.
Harahap, Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi
Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
Hartono, Sunaryati, Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional,
Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana,
2011.
Hernoko, Agus Yudha, Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang
Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional, Surabaya : UNAIR, 1998.
Hutagalung, Sophar Maru, Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
Ibrahim, Johannes, Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan.
Bandung : PT Refika Aditama, 2004.
Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta : Kencana, 2011.
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
_____. Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Latif, Ah Azharudin, dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum
Positif & Hukum Islam, Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
Latumaerissa, Julius R, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum, Jakarta : Bumi
Aksaara, 1999.
Mangasa, Augustinus Sipahutar, Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia, Jakarta
: Gorga Media, 2007.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.
80
Meliala, Djaja S, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum
Perikatan, Bandung : Nuansa Aulia, 2007.
Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak
Tanggungan, Jakarta : Kencana, 2006.
Salam, Syamsir, dan Jaenal Aripin, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : UIN
Press, 2006.
Satrio, J, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Bandung :
PT. Citra aditya Bakti, 1991.
Soekanto, Soerdjono, dan Sri Mahmudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di
dalam Penelitian Hukum, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indoesia,
1979.
_________________. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia
Press, 1986.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata, Hukum Benda, Yogyakarta :
Liberty, 2000.
Suhardi, Gunarto, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta :
Kanisius, 2003.
Suyatno, Thomas, dkk, Dasar – Dasar Perkreditan Edisi Keempat, Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama, 1995
Yani, Ahmad, dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia, Jakarta :
Radja GrafIndo Perkasa, 2000.
PERUNDANG-UNDANGAN :
KitabUndang-Undang Hukum Perdata
Undang - Undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan
Undang - Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK).
Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank
Umum.
WEBSITE
http//:id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Central_Asia. Diakses pada 31 May 2015 pukul
15.11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A NNO: 73/Pdt.G/ 2013 PN.Kpg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara:
IRWAN MARLOANTO, Umur 44 Tahun; Agama: Islam; pekerjaan: Pemilik
Toko/ Bengkel Virgo Bagus; Alamat di Jenderal Soeharto No.31 RT
018/ RW 007 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang; selanjutnya disebut PENGGUGAT;
Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DUIN
PALUNGKUN, SH dan ERENS KAUSE, SH., Advokat yang
beralamat di Klinik Hukum Duin Palungkun, SH & Rekan jalan
CHR J Mooy No. 10, Kota Kupang- NTT, berdasarkan surat kuasa
khusus no.18/PDT-IM/IV/2013 tertanggal 23 April 2013;
M E L A W A N :
DIREKTUR UTAMA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ; beralamat di Menara
BCA Grand Indonesia jalan MH Tamrin No.1 Jakarta Pusat, cq
Kepala Kantor Wilayah PT Bank Central Asia Tbk beralamat di
jalan Hasanudin No.58 Lt 3 Denpasar, cq Kepala Kantor Cabang
Utama PT Bank Central Asia Tbk di jalan Tompelo no 23 A
Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang, selanjutnya
disebut TERGUGAT;
Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ERWIN
SIREGAR, SH.,MH.; SUTATIK, SH., MBL.; I WAYAN LASTIKAYASA,
SH.; AGUS EKA PUTRA, SH.; I PUTU WINDU SEMARA PUTRA, SH.;
I GEDE JELANTIK PURWAKA, SH.; dan WIRATAMI, SH., para
Advokat dan asisten advokat yang berkantor di Pusat Pertokoan
Kertha Wijaya jalan Diponegoro 98 Blok C-21 Denpasar,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 480/SK/ W04/2013
tertanggal 20 Mei 2013;
Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara,
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan,
Telah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23
April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kupang pada tanggal 24 April 2013, dalam register perkara Nomor : 73/
Pdt.G/2013/PN.Kpg mengemukakan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah PT Bank Central Asia Tbk Cabang
Utama Kupang;
2. Bahwa Penggugat sebagai Nasabah PT Bank Central Asia Tbk Cabang
Utama Kupang telah mengagunkan 5 (lima) bidang tanah masing-
masing :
• Toko dan Bengkel seluas 2.066 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No.
8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
Nomor : 4550 atas Nama Irwan Marloanto;
• Toko dan Bengkel seluas 574 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No. 8
Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
Nomor : 4551 atas Nama Irwan Marloanto;
• Kantor dan Bengkel seluas 2.980 M2 terletak di Jl. Pulau Indah
No. 7 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT,
SHM Nomor : 3567 atas Nama Irwan Marloanto;
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Rumah Tinggal Seluas 214 M2 terletak di Jl. Jenderal Soeharto
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Oebobo, Kota Kupang Provinsi NTT,
SHM Nomor : 265 atas Nama Irwan Marloanto;
• Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 M2 terletak di Jl. Sam
Ratulangi III Rt. 61 Rw. 81 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 820 atas Nama Irwan
Marloanto;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat sebagai Nasabah PT Bank Central
Asia Tbk Cabang Utama Kupang dalam usaha toko dan bengkelnya
mendapat kemajuan yang pesat sehingga masih lancar didalam
membayar cicilan dan bunga bank;
4. Bahwa seiring dengan kemajuan kota kupang telah bermunculan
banyak pesaing dari usaha bengkel dan cuci mobil sehingga
penghasilan Penggugat mulai menurun;
5. Bahwa sama halnya dengan usaha bengkel, usaha perdagangan
barang kelontong milik Penggugat pun mendapat pesaing yang besar
dari bermunculannya pedagang-pedagang baru yang berasal dari
Pulau Jawa sehingga usaha yang dilakukan Penggugat mengalami
penurunan omset dan menjadi penyebab macetnya kredit;
6. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak memberikan salinan akad kredit
kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dalam perjalanan sebagai Debitur pernah
melakukan penyehatan kredit dengan mengambil alih beban kredit
dari Dony lakusa yang kreditnya pada Tergugat macet dan aset berupa
Kantor dan bengkel kemudian dimasukkan pula menjadi agunan kredit
Penggugat pada Tergugat;
8. Bahwa Pengambil alihan beban kredit tersebut diatas menunjukkan
bukti kemajuan yang diperoleh Penggugat dalam berusaha sehingga
mampu mengambil alih aset berupa kantor dan bengkel Dony Lakusa
Hal 3 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Namun akhirnya usaha Penggugat mengalami kemunduran baik
omset/hasil penjualan barang di Toko dan usaha bengkel dan
mengakibatkan macetnya kredit sebagaimana diuraikan pada poin 4
dan 5 diatas, walaupun usaha Penggugat masih bisa berjalan;
9. Bahwa Tergugat telah menunjuk Star Auction Makassar sebagai pihak
yang melakukan pengurusan pelelangan agunan Penggugat yang
dengan surat panggilan tertanggal 10 Februari 2013 meminta
Penggugat untuk hadir pada tanggal 27 Februari 2013 namun surat
panggilan tersebut diterima Penggugat setelah tanggal 27 Februari
2013, hal ini menunjukkan Star Auction Makassar yang ditunjuk
Tergugat tidak melakukan pemanggilan secara patut dan seharusnya
Tergugat belum patut menunjuk pihak lain untuk langsung memproses
pelelangan, namun berusaha terlebih dahulu memberikan pembinaan
agar Penggugat dapat bangkit memajukan usahanya seperti
sebelumnya;
10.Bahwa Star Auction Makassar sebagai pihak yang melakukan
pengurusan pelelangan agunan Penggugat telah bertindak tidak patut
dalam setiap pemanggilannya kepada Penggugat sehingga tidak
pernah terjadi mediasi untuk pemanggilan pertama;
11.Bahwa dalam perubahan perjanjian kredit tertangga 16 Februari 2012
terlihat jelas jangka waktu jatuh temponya agunan-agunan tersebut
diatas tidaklah sama dan terdapat 2 (dua) agunan yang belum jatuh
tempo yaitu : Pada Pasal 1 poin b. Fasilitas Kredit Investasi, terhitung
sejak tanggal 23 Desember 2008 dan berakhir pada tanggal 23
Desember 2018, poin c. Fasilitas Installment Loan, pada tanggal 23
Februari 2008 dan berakhir pada 23 Februari 2014, namun dianggap
telah jatuh tempo dan agunannya dimasukkan dalam obyek yang
diancam untuk dilelang, hal ini jelas menunjukan adanya pemaksaan
pelelangan;
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
12.Bahwa Penggugat yang berusaha dibantu oleh kakak-kakaknya
berusaha melakukan pendekatan kepada pihak Tergugat untuk
melakukan penyehatan dan mengatasi macetnya kredit tersebut telah
diperlakukan secara tidak patut yaitu diarahkan pengurusannya ke
kantor wilayah Tergugat di Denpasar hal ini justru bertentangan
dengan ketika Tergugat (Kepala Kantor Cabang Utama PT Bank Central
Asia Tbk di jl. Tompelo no. 23 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota
Kupang) menunjuk Star Auction Makassar sebagai pihak yang
melakukan pengurusan pelelangan agunan Penggugat, Tergugat
ternyata memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal ini seharusnya
Tergugat memberikan jalan keluar yang langsung bermanfaat bagi
kedua belah pihak dengan biaya ringan namun dengan dalih
kewenangan berada di kantor wilayah membuat Penggugat yang
menanggung biaya kakak-kakaknya yang datang dari makasar sebesar
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
13.Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat bersama kakak-kakaknya
untuk melakukan mediasi mengatasi masalah kredit tersebut banyak
terhambat oleh berhalangannya Kepala Cabang Utama PT Bank
Central Asia Tbk Kupang dan terjadi 3 (tiga) kali pergantian Kepala
Cabang Utama dan terakhir diajabat seorang Pejabat Sementara
sehingga jelas sangat memakan waktu untuk melakukan mediasi yang
patut;
14.Bahwa mengingat akan ancaman pelelangan yang sudah sangat
dipaksakan, maka Penggugat mohon kiranya seluruh aset yang
menjadi agunan kredit yaitu :
• Toko dan Bengkel seluas 2.066 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No.
8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
Nomor : 4550 atas Nama Irwan Marloanto;
Hal 5 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Toko dan Bengkel seluas 574 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No. 8
Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
Nomor : 4551 atas Nama Irwan Marloanto;
• Kantor dan Bengkel seluas 2.980 M2 terletak di Jl. Pulau Indah
No. 7 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT,
SHM Nomor : 3567 atas Nama Irwan Marloanto;
• Rumah Tinggal Seluas 214 M2 terletak di Jl. Jenderal Soeharto
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Oebobo , Kota Kupang Provinsi NTT,
SHM Nomor : 265 atas Nama Irwan Marloanto;
• Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 M2 terletak di Jl. Sam
Ratulangi III Rt. 61 Rw. 81 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 820 atas Nama Irwan
Marloanto;
diletakan Sita Jaminan untuk mencegah beralihnya hak atas aset-
aset tersebut;
15.Bahwa Tergugat telah memasang pengumuman pelelangan aset yang
menjadi agunan Penggugat tersebut di Koran Pos Kupang pada tanggal
10 April 2013, hal ini sangat merugikan kredibilitas dan nama baik
Penggugat sehingga Penggugat dalam perkara ini juga mengalami
kerugian immateriil sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar
rupiah);
16.Bahwa oleh karena Tergugat telah menyerahkan proses Pelelangan
Agunan Kredit tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL), maka adalah patut dan beralasan hukum Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa,
Mengadili dan Memutus perkara ini dalam Provisi menunda proses
pelelangan aset Penggugat berupa:
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Toko dan Bengkel seluas 2.066 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No.
8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
Nomor : 4550 atas Nama Irwan Marloanto;
• Toko dan Bengkel seluas 574 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No. 8
Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
Nomor : 4551 atas Nama Irwan Marloanto;
• Kantor dan Bengkel seluas 2.980 M2 terletak di Jl. Pulau Indah
No. 7 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT,
SHM Nomor : 3567 atas Nama Irwan Marloanto;
• Rumah Tinggal Seluas 214 M2 terletak di Jl. Jenderal Soeharto
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Oebobo , Kota Kupang Provinsi NTT,
SHM Nomor : 265 atas Nama Irwan Marloanto;
• Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 M2 terletak di Jl. Sam
Ratulangi III Rt. 61 Rw. 81 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 820 atas Nama Irwan
Marloanto;
17.Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan uraian tersebut diatas kiranya
telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan
ini;
Berdasarkan dalil dan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan memanggil
Para Pihak untuk diperhadapkan ke depan Persidangan dan melalui Majelis
Hakim yang ditetapkan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada
tingkat pertama, memutus dengan amar sebagai berikut:
Dalam Provisi
Memerintahkan Tergugat menunda Proses Pelelangan agunan
Penggugat berupa :
Hal 7 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Toko dan Bengkel seluas 2.066 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No.
8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
Nomor : 4550 atas Nama Irwan Marloanto;
• Toko dan Bengkel seluas 574 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No. 8
Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
Nomor : 4551 atas Nama Irwan Marloanto;
• Kantor dan Bengkel seluas 2.980 M2 terletak di Jl. Pulau Indah
No. 7 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT,
SHM Nomor : 3567 atas Nama Irwan Marloanto;
• Rumah Tinggal Seluas 214 M2 terletak di Jl. Jenderal Soeharto
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Oebobo , Kota Kupang Provinsi NTT,
SHM Nomor : 265 atas Nama Irwan Marloanto;
• Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 M2 terletak di Jl. Sam
Ratulangi III Rt. 61 Rw. 81 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 820 atas Nama Irwan
Marloanto;
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat yang tidak
memberikan kesempatan yang patut bagi Penggugat
untuk mengatasi kredit macet pada Tergugat, adalah
merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan
Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kesempatan
kepada Penggugat melakukan penyehatan dan
pembayaran kewajibannya secara patut dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan setelah putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap;
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil
kepada penggugat akibat perlakuan yang tidak patut
pada saat berupaya melakukan penyehatan untuk
mengatasi kredit macet sebesar Rp 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) tunai dan sekaligus pada saat putusan
perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian
immateril kepada penggugat akibat pemuatan berita di
Koran Pos Kupang sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua
puluh miliar rupiah) tunai dan sekaligus pada saat
putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan hukum Sah dan berharga peletakan Sita
Jaminana atas aset yang menjadi agunan Penggugat
yaitu:
• Toko dan Bengkel seluas 2.066 M2 terletak di Jl.
Pulau Indah No. 8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima,
Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 4550 atas
Nama Irwan Marloanto;
• Toko dan Bengkel seluas 574 M2 terletak di Jl. Pulau
Indah No. 8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 4551 atas Nama
Irwan Marloanto;
• Kantor dan Bengkel seluas 2.980 M2 terletak di Jl.
Pulau Indah No. 7 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima,
Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 3567 atas
Nama Irwan Marloanto;
• Rumah Tinggal Seluas 214 M2 terletak di Jl.
Jenderal Soeharto No. 31, Kel. Naikoten I, Kec.
Hal 9 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Oebobo , Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor :
265 atas Nama Irwan Marloanto;
• Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 M2
terletak di Jl. Sam Ratulangi III Rt. 61 Rw. 81 Kel.
Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi
NTT, SHM Nomor : 820 atas Nama Irwan Marloanto;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak
Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana telah
dikemukakan di atas dan dengan merujuk pada ketentuan PERMA Nomor: 1
Tahun 2008 tentang Proses Perdamaian di Pengadilan, majelis telah
mengupayakan perdamaian dengan menunjuk mediator yang Hakim
KHAIRULUDIN, SH.,MH., tetapi selama rentang waktu mediasi , tidak ada
kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak untuk berdamai sehingga
persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat
yang isinya dipertahankan oleh kuasa penggugat tersebut;
Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat
mengajukan jawabannya yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai
berikut:
DALAM EKSEPSI :
I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv antara lain diterangkan bahwa
pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan
tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusive), yang memuat dasar
fakta (fetelijke grond) dan dasar hukum (rechtsgrond) .
Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Perdata PN Kupang tertanggal 24 April
2013, telah ternyata bahwa : Penggugat meletakkan permasalahan
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tindakan/ upaya Tergugat dalam hal yang berkaitan dengan : Lelang
Eksekusi atas Obyek Hak Tanggungan sebagai issue sentralnya.
Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa
Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas
tindakannya (upaya) melakukan lelang eksekusi atas obyek hak
tanggungan; jelas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum (rechts
grond).
Sesuai dengan posita Penggugat hal. 2 : Penggugat sendiri telah
mengakui fakta-fakta (fetelijke ) tentang :
a. Adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat
sehubungan dengan Pemberian Fasilitas Kredit dari PT. Bank
Central Asia Tbk.
b. Adanya Dokumen Agunan yaitu Dokumen pengikatan atas agunan.
c. Adanya hutang yang telah jatuh tempo;
d. Keadaan Cidera Janji (Wan Prestasi) berkenaan dengan kewajiban
Penggugat untuk penyelesaian pokok hutang, bunga, denda kepada
Tergugat.
e. dan lain-lain sebagaimana lengkapnya telah diakui oleh Penggugat
Bertolak dari pengakuan dan pernyataan Penggugat seperti dimaksud
diatas, maka secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH
Perdata Jo Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan pengakuan
atas fakta yang bulat dan murni sehingga melekat nilai kekuatan
pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (volledig,
bindende en beslissende, bewijskracht).
Pengakuan tersebut diatas, tentunya akan lebih memudahkan
sekaligus memberi penegasan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat
tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan, sehingga cukup
membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum.
2. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL
Hal 11 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dasar gugatan/ de middelen van de eis yang didalilkan penggugat
menunjuk pada peristiwa hukum yang berhubungan dengan
pemberian fasilitas kredit dari PT. Bank Central Asia, Tbk – Kantor
Cabang Kupang (Tergugat) kepada Penggugat.
Dengan demikian, hubungan hukum yang mendasari adanya perikatan
antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian yaitu Perjanjian
Kredit . Jika yang mendasari suatu hubungan hukum adalah suatu
perjanjian, maka formulasi gugatan yang paling relevant atas sengketa
hak yang mungkin timbul adalah gugatan wan prestasi bukan gugatan
perbuatan melawan hukum. Karena itu perumusan formulasi gugatan
perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat
merupakan formulasi gugatan yang kabur atau tidak jelas.
Bahwa dalam penafsiran sempit, tindakan melawan hukum
(Onrechtmatige Daad) ditafsirkan sebagai tindakan melawan Undang
Undang (Onwetmatige Daad), penafsiran ini masih digunakan dan
kemudian dikembangkan karena pada waktu pembentukan Burgerlijk
Wetboek (BW) orang masih berada di bawah pengaruh semangat
“kepastian hukum” yang ketat. Jika penafsiran seperti demikian ini
dipakai ke dalam perkara aquo, maka terhadap upaya yang dilakukan
Tergugat sehubungan dengan Lelang Eksekusi atas Obyek Hak
Tanggungan tentu bukanlah merupakan Perbuatan melawan hukum
atau melawan Undang-Undang karena Undang Undang sendiri telah
mengatur perihal tersebut sebagaimana dalam UUHT.
3. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM atau EX JURI TERTI (Eksepsi Kurang Pihak)
Kontruksi Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) tidaklah
berbeda dengan prosedur pelaksanaan parate executie menurut
ketentuan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, yang pada intinya
mengatur janji untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan (beding
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
van eigen machtige verkoop) dan janji penjualan lelang harus
dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH
Perdata, sehingga ketentuan Pasal 6 UUHT menegaskan pelaksanaan
parate executie melalui pelelangan umum.
Sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang antaralain disebutkan :
“ Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah”
Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang, disebutkan pula bahwa :
“ Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.”
Oleh karena surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013,
meletakan permasalahan tindakan/ upaya Tergugat dalam Lelang
Eksekusi atas Obyek Hak Tanggungan sebagai issue sentralnya, karena
itu menjadi logis bilamana Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang diposisikan sebagai
Tergugat atau Turut Tergugat, mengingat : Setiap pelaksanaan lelang
harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat lelang, sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/
PMK.06/2010 tersebut diatas.
Dengan tidak ditariknya Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Denpasar maka cukup membuktikan bahwa
gugatan kurang pihak atau mengandung cacat plurium litis consortium
atau ex juri tertii dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan
tidak dapat diterima, sesuai dengan Putusan MA No. 621 K/Sip/1975
tanggal 25 Mei 1977.
Hal 13 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. GUGATAN PENGGUGAT ILLUSIONER DAN BERLEBIHAN
Dalam perkara aquo, materi gugatan Penggugat illusioner dan
berlebihan terutama yang menyangkut petitum Penggugat, tentang
tuntutan ganti kerugian, karena tidak berdasarkan kerugian nyata atau
actual loss.
Menunjuk pada materi eksepsi sebagaimana tersebut diatas,
Hubungan hukum yang bersumber dari Perjanjian Kredit adalah
menyangkut kepentingan Penggugat dan Tergugat, bukan saudara-
saudara kandung dari Penggugat, karena itu menjadi tidak relevant
bilamana tuntutan ganti kerugian Penggugat didasarkan pada
penggantian biaya perjalanan mendatangkan kakak-kakak Penggugat
dari Makasar ke Kupang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) seperti tertuang dalam posita angka 12 hal. 4; olehkarena
Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan kakak-kakak
Penggugat. Apalagi tuntutan immateriil sebesar Rp 20.000.000.000,-
(dua puluh milyar) karena adanya pengumuman lelang di surat kabar
adalah sangat tidak berdasar dan berlebihan.
Berdasarkan materi eksepsi sebagaimana tersebut diatas, cukup
alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan
Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan
Penggugat terhadap PT. Bank Central Asia, Tbk tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk veerklaard);
DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-
dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya,
kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan terbukti kebenarannya
menurut hukum.
2. Bahwa materi keberatan Tergugat sebagaimana tertuang dalam bagian
eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam bagian ini dan
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
merupakan 1 (satu) kesatuan yang utuh dalam bagian pokok perkara
ini.
3. Bahwa benar Penggugat merupakan nasabah (debitur) pada PT. Bank
Central Asia, Tbk – Kantor Cabang Kupang (selanjutnya cukup disebut
dengan BCA) atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Central
Asia, Tbk ; dengan perincian fasilitas kredit sbb :
a. Fasilitas Kredit Lokal, dengan jumlah tidak melebihi Rp.
8.100.000.000,- (delapan miliar seratus juta rupiah)
b. Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pokok tidak melebihi
Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
c. Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pokok tidak melebihi
Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
d. Fasilitas Time Loan Revolving, dengan jumlah pokok tidak
melebihi Rp. 4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima
puluh juta rupiah);
e. Fasilitas KPR Refinancing, dengan jumlah pokok sebesar Rp.
1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
Sesuai dengan :
1. Perjanjian Kredit tanggal 17 Februari 2005 No. 003/PK/
KPG/II/2005 Jo;
2. Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2005
No.041/PPK/KPG/06/2005 Jo;
3. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 11 November
2005 No.100/PPK/KPG/11/2005 Jo ;
4. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 20 Februari
2006 No.011/PPK/KPG/02/2006 Jo ;
5. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari
2007 No.025/PPK/KPG/02/2007 Jo ;
Hal 15 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 19 Maret 2008
No.021/PPK/KPG/03/2008 Jo ;
7. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 23 Desember
2008 No.118/PPK/KPG/12/2008 Jo ;
8. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari
2009 No.012/PPK/KPG/02/2009 Jo ;
9. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 20 Oktober
2009 No.099/PPK/KPG/10/2009 Jo ;
10. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari
2010 No.012/PPK/KPG/02/2010 Jo ;
11. Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 116 tertanggal 23
Juli 2010 Jo;
12. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 23 Februari
2011 No.016/PPK/KPG/02/2011 Jo ;
13. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari
2012 No.015/PPK/KPG/02/2012 Jo ;
14. Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 02 Desember 2009.
4. Sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dari PT. Bank Central
Asia, Tbk (Tergugat) kepada Penggugat, berdasarkan Perjanjian Kredit
sebagaimana tersebut, Penggugat (debitur) wajib :
a. “ membayar utang dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya, selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat :
• Pada saat batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit berakhir, untuk fasilitas kredit lokal;
• Sesuai dengan Lampiran Daftar Angsuran, untuk fasilitas kredit investasi dan fasilitas Installment Loan;
• pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Surat Permohonan Penarikan Kredit/ Perpanjangan Pembayaran, dengan ketentuan bahwa tanggal jatuh waktu dimaksud tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit, untuk fasilitas time loan revolving;
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Dengan cara mengangsur setiap bulan secara berturut-turut tanpa terputus, sesuai dengan lampiran daftar angsuran.
(Pasal 7 Perjanjian Kredit Jo Pasal 5 Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 02 Desember 2009)
b. “ membayar bunga sebesar :• 11 % (sebelas prosen) per tahun kepada PT. Bank
Central Asia, Tbk, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit lokal untuk fasilitas kredit lokal “;
• 11 % (sebelas prosen) per tahun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur untuk fasilitas Installment Loan;
• 11 % (sebelas prosen) per tahun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur untuk fasilitas kredit investasi“;
• 11 % (sebelas prosen) per tahun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari jumlah fasilitas time loan revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur untuk fasilitas time loan revolving“;
• Suku bunga efektif untuk fasilitas kredit KPR*Besarnya suku bunga dapat ditinjau kembali oleh BCA sesuai dengan perkembangan moneter.
(Pasal 4 Perjanjian Kredit Jo Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 02 Desember 2009) Dengan perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh hari) dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada BCA pada tanggal pembayaran bunga yaitu :
• setiap tanggal 1 (satu) pada tiap-tap bulan, untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran) atau jika terdapat perubahan ketentuan mengenai tanggal pembayaran bunga untuk fasilitas kredit local di BCA, pada tanggal lain yang akan diberitahukan secara tertulis oleh BCA kepada debitur;
• setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari masing-masing fasilitas kredit pada tiap-tiap bulan, untuk fasilitas kredit investasi, fasilitas kredit installment loan dan fasilitas time loan revolving.
c. “ membayar provisi sebesar:• 0.25 % (nol koma dua puluh lima prosen) per tahun
kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit lokal yang diberikan untuk fasilitas kredit lokal “ ;
• 0.25 % (nol koma dua puluh lima prosen) sekali bayar kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang diberikan, untuk fasilitas Installment Loan“ ;
• 0.5 % (nol koma lima prosen) sekali bayar kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari
Hal 17 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
jumlah fasilitas kredit investasi yang diberikan, untuk fasilitas kredit investasi“ ;
• 0.25 % (nol koma dua puluh lima prosen) sekali bayar kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari jumlah fasilitas time loan revolving untuk fasilitas kredit time loan revolving “ ;
• 1% (satu persen) dari jumlah kredit dan biaya administrasi kredit sebesar Rp. 300.000,- untuk fasilitas kredit KPR;
(Pasal 4 Perjanjian Kredit Jo Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 02 Desember 2009)
Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal penanda-tanganan Perjanjian Kredit atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan selanjutnya pada saat penanda-tanganan perubahan Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan dan/atau penambahan fasilitas kredit tersebut.
Jika Debitur (Penggugat) lalai membayar utang karena sebab apapun
pada tanggal jatuh temo (waktunya), maka Penggugat wajib
membayar DENDA atas jumlah uang yang lalai dibayar itu, terhitung
sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut
dibayar seluruhnya sebesar 0.5 % per bulan dan denda sebesar
0.133% (nol koma seratus tiga puluh tiga persen) per hari atas jumlah
yang terlambat dibayar tersebut. Perhitungan denda tersebut
dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus
enam puluh) hari dalam setahun.
(Pasal 8 Perjanjian Kredit Jo Pasal 5 Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 02 Desember 2009)
Adapun jaminan pembayaran atas fasilitas - fasilitas kredit tersebut
diatas, berupa :
1. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik
No. 4551 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang,
Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, setempat dikenal
sebagai Jalan Pulau Indah No 8. seluas 580 m2, terdaftar atas nama
Irwan Marloanto ;
2. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik
No. 4550 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang,
Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, setempat dikenal
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Jalan Pulau Indah No 8. seluas 2.066 m2, terdaftar atas
nama Irwan Marloanto ;
3. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik
No. 265 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kab. Kupang,
Kecamatan Kupang Selatan, Kelurahan Naikoten I, setempat dikenal
sebagai Jalan Soeharto seluas 214 m2, terdaftar atas nama Irwan
Marloanto ;
4. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik
No. 3567 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kotamadya
Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, setempat
dikenal sebagai Jalan Pulau Indah seluas 2.980 m2, terdaftar atas
nama Irwan Marloanto ;
5. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik
No. 820 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang,
Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, seluas 1.230 m2,
terdaftar atas nama Irwan Marloanto
demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau
akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut yang
menurut sifatnya, peruntukkannya dan undang-undang dianggap
sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
Kelima Sertifikat Hak Milik tersebut diatas, telah dibebani Hak
Tanggungan masing-masing sesuai dengan :
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.
159/2005 tanggal 2 Juni 2005 Jo Akta Pemberian Hak
Tanggungan No ; 231/KLM/HT/V/2005 tertanggal 11 Mei
2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di
Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
Hal 19 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas
580 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No.
776/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo Akta Pemberian
Hak Tanggungan No ; 852/KLM/HT/XII/2005 tertanggal 12
Desember 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel
Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak
atas tanah sesuai dengan SHM No. 4551/Kelurahan
Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 66/
Oesapa/2003 seluas 580 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No.
226/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 206/2007 tertanggal 13 April 2007, yang
dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas
580 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No.
714/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian
Hak Tanggungan No. 528/2009 tertanggal 20 Oktober
2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di
Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas
580 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) No.
248/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 106/2011 tertanggal 23 Februari 2011,
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas
580 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.
521/2005 tanggal 22 September 2005 Jo Akta Pemberian
Hak Tanggungan No ; 476/KLM/HT/VIII/2005 tertanggal 18
Agustus 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH,
PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas
tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa,
Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/
2003 seluas 2.066 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No.
775/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo Akta Pemberian
Hak Tanggungan No: 853/KLM/HT/XII/2005 tertanggal 12
Desember 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel
Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak
atas tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan
Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/
Oesapa/ 2003 seluas 2.066 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Kedua) No.
225/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 207/2007 tertanggal 13 April 2007, yang
dibuat dihadapan Emmanuel Mali, SH, PPAT di Kota
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas
2.066 m2;
Hal 21 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No.
716/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian
Hak Tanggungan No. 530/2009 tertanggal 20 Oktober
2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, SH, PPAT di
Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas
2.066 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) No.
247/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 105/2011 tertanggal 23 Februari 2011,
yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, SH, PPAT di Kota
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas
2.066 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.
428/2005 tanggal 22 Agustus 2005 Jo Akta Pemberian
Hak Tanggungan No: 438/OBB/HT/VII/2005 tertanggal 27
Juli 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT
di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah
sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat
Ukur tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No.
774/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo Akta Pemberian
Hak Tanggungan No ; 851/OBB/HT/XII/2005 tertanggal 12
Desember 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel
Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak
atas tanah sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan
22
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No.
136/1988 seluas 214 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No.
224/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 205/2007 tertanggal 13 April 2007, yang
dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur
tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No.
717/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian
Hak Tanggungan No. 527/2009 tertanggal 20 Oktober
2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di
Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur
tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) No.
246/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 107/2011 tertanggal 23 Februari 2011,
yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur
tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.
126/2009 tanggal 13 Maret 2009 Jo Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 107/2009 tertanggal 20 Februari 2009,
yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 3567/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
Hal 23 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 02 Desember 1998 No. 126/OSP/ 98 seluas 2.980
m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No.
715/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian
Hak Tanggungan No. 529/2009 tertanggal 20 Oktober
2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di
Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 3567/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
tanggal 02 Desember 1998 No. 126/OSP/ 98 seluas 2.980
m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No.
813/2010 tanggal 22 September 2010 Jo Akta Pemberian
Hak Tanggungan No. 494/2010 tertanggal 23 Juli 2010,
yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 3567/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
tanggal 02 Desember 1998 No. 126/OSP/ 98 seluas 2.980
m2;
• Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.
233/2010 tanggal 25 Maret 2010 Jo Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 96/2010 tertanggal 19 Februari 2010,
yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
dengan SHM No. 820/Kelurahan Oesapa, Gambar Situasi
tanggal 18 Februari 1986 No. 101/1986 seluas 1.230 m2;
Dan ;
Semua stok barang berupa Persediaan Barang Dagangan yang dimiliki
oleh pemberi agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari yang
24
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang
disimpan di gudang toko (SHM No. 265) dan Gudang Besar di Jalan
Pulau Indah (SHM No. 4551) sebagaimana ternyata dalam Daftar
Persediaan Barang tanggal 19 Januari 2007, No. 019/Januari 2007
berikut segenap perubahan dan atau pembaharuannya.
Semua stok barang berupa Persediaan Barang Dagangan yang dimiliki
oleh pemberi agunan, baiksekarang maupun di kemudian hari yang
terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang
disimpan di Gudang Toko (SHM N0. 265) dan Gudang Besar di Jalan
Samratulangi Kel. Oesapa Kupang, sebagaimana ternyata dalam Daftar
Persediaan Barang, tanggal 17 Februari 2011 No. 017/Februari 2011,
berikut segenap perubahan dan atau pembaharuannya.
Semua stok barang (persediaan barang dagangan) merupakan obyek
jaminan fidusia berdasarkan :
a. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-18 HT.04.06.TH.2009/STD
tertanggal 12 Januari 2009 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No.
W17-329 HT.04.06.TH.2009/STD tertanggal 19 November 2009;
b. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-46 HT.04.06.TH.2011/STD
tertanggal 15 Maret 2011;
5. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2012, Penggugat mulai menunggak
membayar angsuran dan bunga kepada Tergugat hingga kemudian
tunggakan-tunggakan tersebut, semakin lama semakin bertambah
besar.
Oleh karena itu, sesuai dengan surat Tergugat No. 257/ KPG/2012
tertanggal 07 Juni 2012, Tergugat menyampaikan surat teguran
pembayaran pinjaman kepada Penggugat, dengan menyampaikan
informasi bahwa tunggakan fasilitas kredit per 23 Mei 2012 adalah sbb
:
Hal 25 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Tgl 23 Mei 2012 Tunggakan bunga TL
Revolving Rp. 18.333.333,31
• Tgl 23 Mei 2012 Tunggakan Angsuran I/
L Rp. 33.379.629,73
• Tgl 23 Mei 2012 Tunggakan Angsuran KI
BCA Rp. 50.564.467,55
• Tgl 26 Mei 2012 Tunggakan Bunga TL
Revolving Rp. 18.333.333,31
• Tgl 01 Juni 2012 Tunggakan Bunga
Lokal Rp. 48.289.789,24
• Tgl 03 Juni 2012 Tunggakan Angsuran
KPR Rp. 14.794.353,65
Total Tunggakan Rp.183.694.906,79
Dengan meminta Penggugat, untuk menyediakan dana paling lambat
11 Juni 2012 sehingga segala kewajiban yang tertunggak sejak tanggal
23 Mei 2012 dapat terselesaikan.
6. Bahwa ternyata, sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud
dalam surat teguran pertama tersebut diatas, Penggugat tidak
membayar kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat karena itu
Tergugat pada tanggal 27 Juni 2012 menyampakan kembali surat
teguran ke-2 (kedua) sesuai dengan Surat No. 274/KPG/2012, dengan
menerangkan bahwa :
Posisi tunggakan per 26 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 265.233.049
(belum termasuk perhitungan denda) dengan perincian sbb :
1. Pinjaman TL Revolving
a. Bunga Rp. 81.659.722,16
2. Pinjaman I/L
a. Pokok Rp. 55.555.555,56
b. Bunga Rp. 11.390.432,31
26
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Pinjaman KI BCA
a. Pokok Rp. 58.333.333,34
b. Bunga Rp. 43.499.652,68
4. KPR BCA Rp. 14.794.353,65
Total Tunggakan Rp. 265.233.049
Dengan meminta Penggugat, untuk segera menyelesaikan kewajiban
tersebut selambat-lambatnya tanggal 04 Juli 2012, dan apabila dalam
tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut, Penggugat belum
menyelesaikan kewajiban/ tunggakan hutang dumaksud maka
kolektibilitas Penggugat akan diturunkan menjadi “Kurang Lancar”
(KL).
Selanjutnya, Tergugat kembali mengirim Surat Teguran ke-3 (tiga) No
384/KPG/2012 tertanggal 23 Agustus 2012, dengan menerangkan
posisi tunggakan per tanggal 23 Agustus 2012, sbb :
No. Jenis Kredit Plafon Tunggakan Bunga/ Denda posisi 23.08.2012
1. Lokal Rp. 8.100.000.000,-
Rp. 197.456.177,99
2. TL Revolving Rp. 4.750.000.000,-
Rp. 125.742.388,28
3. Installment Loan Rp. 611.111.111,08,-
Rp. 23.611.627,91
4. KI BCA Rp. 2.333.333.333,20,-
Rp. 88.252.954,61
5. KPR Rp. 1.207.034.391,-
Rp. 43.548.362,59
Total Rp.17.001.478.835,-
Rp. 478.611.511,38
Total Tunggakan Rp. 17.480.090.346,- (jumlah tersebut belum
termasuk bunga dan denda yang sedang berjalan)
Dari 3 (tiga) surat teguran yang telah dikirim tersebut, ternyata
Penggugat tidak mengindahkan teguran Tergugat. Dengan demikian
Hal 27 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
jelas disini bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk
menyelesaikan/ melunasi seluruh kewajibannya.
7. Selain surat-surat teguran sebagaimana tersebut diatas, Tergugat
telah beberapa kali mengirim surat kepada Penggugat masing-masing
sbb :
a. Surat No. 358/KPG/2012 tertanggal 07 Agustus 2012, Perihal :
Pelunasan Fasilitas T/L Revolving, pada pokoknya
menerangkan :
• Aksep No. 009/PP/KRD/KPG/2012 tgl 16.02.2012
nominal Rp. 750.000.000,- j.tempo tanggal
17.08.2012
• Aksep No. 010/PP/KRD/KPG/2012 tgl 16.02.2012
nominal Rp. 2.000.000.000,- j.tempo tanggal
17.08.2012
• Aksep No. 011/PP/KRD/KPG/2012 tgl 16.02.2012
nominal Rp. 2.000.000.000,- j.tempo tanggal
17.08.2012
Total fasilitas TL Revolving Rp. 4.750.000.000,-tidak
dapat diperpanjang lagi untuk itu Tergugat meminta
supaya Penggugat menyiapkan dana selambat-
lambatnya tanggal 15 Agustus 2012 untuk pelunasan
Aksep TL Revolving yang jatuh tempo.
b. Surat No. 438/KPG/2012 tertanggal 02 Oktober 2012, Perihal :
Penyelesaian Kredit, yang berisi tanggapan Tergugat atas surat
Penggugat tertanggal 27 Agustus 2012 dan permintaan
penyelesaian kewajiban.
c. Surat No. 470/KPG/2012 tertanggal 05 November 2012, Perihal:
Pemberitahuan Penyelesaian Kredit, yang berisi tanggapan
Tergugat atas surat Penggugat tertanggal 06 Oktober 2012;
28
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
d. Surat No. 490/KPG/2012 tertanggal 12 November 2012, Perihal:
Penyelesaian Kredit (untuk menindak-lanjuti surat sebelumnya);
e. Surat No. 496/KPG/2012 tertanggal 20 November 2012, Perihal:
Penyelesaian Kredit Bermasalah (untuk menindak-lanjuti surat
sebelumnya);
f. Surat No. 457/KPG/2012 tertanggal 26 November 2012, Perihal:
Penyelesaian Kredit Bermasalah (untuk menindak-lanjuti surat
sebelumnya);
g. Surat No. 466/KPG/2012 tertanggal 03 Desember 2012, Perihal:
Penyelesaian Kredit Bermasalah (untuk menindak-lanjuti surat
sebelumnya);
h. Surat No. 527/KPG/2012 tertanggal 10 Desember 2012, Perihal:
Penyelesaian Kredit Bermasalah (untuk menindak-lanjuti surat
sebelumnya);
i. Surat No. 533/KPG/2012 tertanggal 17 Desember 2012, Perihal:
Penyelesaian Kredit Bermasalah, yang isi pada pokoknya
menerangkan penurunan kolektibilitas Penggugat menjadi
kolektibilitas 5 (“macet”) dan upaya penyelesaian melalui jalur
hukum (lelang eksekusi), karena Penggugat belum dapat
menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tenggang waktu
yang telah diberikan Tergugat;
j. Surat No. 22373/AK2/2012 tertanggal 05 November 2012 Jo
Surat No. 24225/AK2/2012 tertanggal 03 Desember 2012 Jo
Surat No. 24441/AK2/2012 tertanggal 11 Desember 2012;
Dengan nihilnya upaya Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban-
kewajibannya kepada BCA (Tergugat) maka Tergugat kemudian
memproses pengajuan lelang atas 5 (lima) obyek jaminan tersebut
diatas.
Hal 29 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa sesuai dengan surat yang dikeluarkan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) - Kupang tertanggal 25 Maret
2013 No. S-191/WKN.14/KNL.05/2013 perihal : Penetapan Jadwal
Lelang, Kepala Kantor Wilayah IV PT. Bank Central Asia, Tbk
selanjutnya menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang
tersebut kepada Penggugat sesuai dengan surat No.306/SK/W04/2013
tertanggal 02 April 2013 dengan menerangkan bahwa :
Pelaksanaan Lelang atas barang jaminan berupa :
1. Tanah dan bangunan SHM No. 4550/Kel. Oesapa dan SHM No. 4551/
Kel Oesapa. LT : 2.646 m2, LB : 1.094 m2 a/n Irwan Marloanto
beralamat di Jalan Pulau Indah No. 8, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa
Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT;
2. Tanah dan bangunan SHM No. 3567/Kel. Oesapa LT : 2.980 m2, LB :
1.661,25 m2 a/n Irwan Marloanto beralamat di Jalan Pulau Indah No.
7, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT;
3. Tanah dan bangunan SHM No. 265/Kel. Naikoten I LT : 214m2, LB :
221 m2 a/n Irwan Marloanto beralamat di Jalan Jenderal Soeharto
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Kupang Selatan, Kota Kupang, Propinsi
NTT;
4. Tanah dan bangunan SHM No. 820/Kel. Oesapa LT : 1.230 m2, LB :
594 m2 a/n Irwan Marloanto beralamat di Jalan Sam Ratulangi III,
Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT;
akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2013 bertempat di ruang
lelang KPKNL Kupang, Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Frans
Seda, Walikota Baru, Kupang.
Mengenai jadwal pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat telah
mengumumkannya melalui selebaran / pengumuman tempel
tertanggal 26 Maret 2013 dan akan diumumkan kembali pada tanggal
10 April 2013 melalui surat kabar harian
30
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pelaksanaan Lelang dapat ditunda/ dibatalkan apabila Penggugat
menyelesaikan tunggakan hutang / kredit paling lambat tanggal 17
April 2013.
9. Pasca penyampaian surat pemberitahuan pelaksanaan lelang
sebagaimana tersebut diatas, Tergugat menerima surat dari Penggugat
tertanggal 09 April 2013 yang isi pada pokoknya memuat permintaan/
permohonan Penggugat mengenai penghapusan bunga dan denda.
Surat tersebut diatas, kemudian telah ditanggapi oleh Tergugat sesuai
dengan surat No. 127/KPG/2013 tertanggal 11 April 2013 dengan
menerangkan bahwa : permohonan penghapusan bunga dan denda
dapat disetujui Direksi, dengan kondisi/ syarat sebagai berikut :
-
-
-
-
-
-
-
Pelunasan sekaligus 100 % pokok pinjaman sebesarPembayaran 50 % bunga tertunggak sebesarSub total pokok pinjaman dan bunga yg harus dibayar
Pembayaran biaya pembatalan lelang sebesar 1 % dari nilai pelunasan Pembayaran biaya-biaya yang sudah BCA bayarkanTerlebih dahulu sebagai berikut :
1. Premi asuransi atas agunan2. Biaya Appraisal atas agunan
Tagihan Kartu kredit dan Smartcash atas nama Irwan Marloanto dan Mini Anggraeni (istri) Grand total yang harus dibayar adalah sebesar
Dengan demikian maka yang Tergugat hapuskan :1. 50 % bunga tertunggak2. 100 % denda tertunggak
Total yang dihapus
Rp. 17.001.478.835,41Rp. 827.654.351,00Rp. 17.829.133.186,41
Rp. 178.291.331,86
Rp. 10.758.666,00Rp. 9.722.828,00
Rp. 59.570.796,00Rp. 18.087.476.808,27
Rp. 827.654.351,00Rp. 268.040.004,46Rp. 1.095.694.355,46
Hal 31 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat minta supaya Penggugat memberikan konfirmasi dan
menyediakan dana pada rekening giro A/C No. 314-0337705 atas
nama Irwan Marloanto guna penyelesaian seluruh kewajiban
Penggugat seperti rincian diatas, paling lambat tanggal 17 April 2013
supaya proses lelang atas agunan dapat dibatalkan.
Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Tergugat
membantah dan menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang
menerangkan bahwa Penggugat tidak mendapat tanggapan baik,
justru sebaliknya dari surat yang disampaikan Penggugat, Tergugat
dengan segera telah memberi tanggapan dan penjelasan yang
memadai kepada Penggugat.
10.Sampai dengan tanggal 17 April 2013, Tergugat tidak menerima
pembayaran dari Penggugat sebagaimana disyaratkan diatas,
karenanya tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membatalkan
ataupun menangguhkan pelaksanaan lelang, sehingga pada tanggal
24 April 2013 telah dilakukan lelang di Kantor KPKNL Kupang
Dalam lelang tersebut, 2 (dua) dari 5 (lima) obyek telah terjual yaitu :
1. Tanah dan bangunan SHM No. 3567/Kel. Oesapa LT : 2.980 m2, LB :
1.661,25 m2 a/n Irwan Marloanto beralamat di Jalan Pulau Indah No.
7, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT dengan
Harga Lelang : Rp. 6.845.000.000,-
32
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Tanah dan bangunan SHM No. 265/Kel. Naikoten I LT : 214m2, LB :
221 m2 a/n Irwan Marloanto beralamat di Jalan Jenderal Soeharto
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Kupang Selatan, Kota Kupang, Propinsi
NTT dengan harga lelang : Rp. 1.530.000.000,-
Dari penjualan (lelang) tersebut, perhitungan hasil bersih lelang sbb :
Total hasil Lelang Rp. 8.375.000.000,-
Biaya PPH dan Komisi Lelang Rp.
544.375.000,- -
Hasil Lelang Bersih Rp. 7.830.625.000,-
11.Bahwa pada tanggal 30 April 2013, Pihak Balai Lelang telah
mentransfer dana hasil lelang ke rekening BCA sebesar Rp.
7.830.625.000,-. Hasil lelang bersih tersebut kemudian diperhitungkan
sebagai pengurang pokok pinjaman Penggugat sebesar Rp.
17.001.478.835 dengan uraian sbb :
a. Kredit Lokal Rp. 8.100.000.000,-
b. Kredit TL Revolving Rp. 4.750.000.000,-
c. Kredit Installment Loan Rp. 611.111.111,-
d. Kredit Investasi Rp. 2.333.333.333,-
e. Kredit KPR Rp. 1.207.034.391,-
Total Rp.17.001.478.835,-
Pelunasan Pokok Pinjaman sebesar Rp. 7.830.625.000 tersebut
meliputi :
a. Kredit Lokal Rp. 136.180.555.72
b. Kredit TL Revolving Rp 4.750.000.000.00
c. Kredit Installment Loan Rp. 611.111.111.08
d. Kredit Investasi Rp. 2.333.333.333.20
Total Rp. 7.830.625.000.00
Hasil lelang sebagaimana tersebut diatas, diperhitungan untuk
menutupi pokok hutang/ pinjaman debitur (Penggugat) sebatas pada
Hal 33 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kredit TL Revolving, Installment Loan dan Kredit Investasi dan sebagian
fasilitas lokal sedangkan bunga dan denda untuk masing-masing
kredit - kredit tersebut belum dibayar termasuk biaya premi asuransi,
biaya appraisal independen, tagihan kartu kredit dengan uraian
perhitungan (posisi tanggal 1 Agustus 2013) sbb :
1. Kredit Lokal (Rekening Koran) sbb :
Plafond : Rp. 7.963.819.444,22
Bunga : Rp. 908.415.456,07
Denda : Rp. 32.054.301,14
Total : Rp. 8.904.289.201,49
2. Kredit Konsumer (KPR) sbb :
Plafond : Rp. 1.207.034.391,13
Bunga : Rp. 165.229.595,64
Denda : Rp. 62.333.528,00
Total : Rp. 1.434.597.514,77
3. Kredit Installment Loan sbb :
Plafond : Rp. -
Bunga : Rp. 69.649.692,57
Denda : Rp. 15.065.369,69
Total : Rp. 84.715.062,26
4. Kredit Investasi sbb :
Plafond : Rp. -
Bunga : Rp. 265.944.096,69
Denda : Rp. 21.495.735,17
Total : Rp. 287.439.831,86
5. Kredit TL Revolving sbb :
Plafond : Rp. -
Bunga : Rp. 72.645.833,88
Denda : Rp. 34.219.337,71
34
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Total : Rp. 106.865.171,59
6. Kredit TL Revolving sbb :
Plafond : Rp. -
Bunga : Rp. 188.833.333,02
Denda : Rp. 90.937.875,99
Total : Rp. 279.771.209,01
7. Kredit TL Revolving sbb :
Plafond : Rp. -
Bunga : Rp. 227.944.444,07
Denda : Rp. 93.530.824,78
Total : Rp. 321.475.268,85
8. Biaya Premi Asuransi
Untuk SHM No. 265, 3567, 4550 & 4551 periode 23/12/2012 -
23/12/2013 sebesar Rp. 10.758.666,-
9. Biaya Appraisal Independent sebesar Rp. 9.722.828,-
10.Tagihan Kartu Kredit dan Smart Cash atas nama Irwan Marloanto
dan Mini Anggraeni (istri) sebesar Rp. 59.570.796
Dengan demikian nilai kewajiban Penggugat yang masih tersisa dan
harus dibayar kepada Tergugat (posisi tanggal 01 Agustus 2013)
adalah sebesar :
Pinjaman : Rp. 11.419.153.259,83
Biaya : Rp. 20.481.494,00
Kartu Kredit : Rp. 59.570.796,00
Total : Rp. 11.499.205.549,83
dengan agunan yang meliputi :
a. Barang Tidak bergerak berupa :
• Tanah dan bangunan SHM No. 4550/Kel. Oesapa dan SHM No.
4551/Kel Oesapa. LT : 2.646 m2, LB : 1.094 m2 a/n Irwan
Hal 35 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Marloanto beralamat di Jalan Pulau Indah No. 8, Kel. Oesapa,
Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT
• Tanah dan bangunan SHM No. 820/Kel. Oesapa LT : 1.230 m2,
LB : 594 m2 a/n Irwan Marloanto beralamat di Jalan Sam
Ratulangi III, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang,
Propinsi NTT
b. Barang Bergerak berupa :
Semua stok barang berupa Persediaan Barang Dagangan yang
dimiliki oleh pemberi agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari
yang terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang
disimpan di gudang toko (SHM No. 265) dan Gudang Besar di Jalan
Pulau Indah (SHM No. 4551) sebagaimana ternyata dalam Daftar
Persediaan Barang tanggal 19 Januari 2007, No. 019/Januari 2007
berikut segenap perubahan dan atau pembaharuannya.
Semua stok barang berupa Persediaan Barang Dagangan yang dimiliki
oleh pemberi agunan, baiksekarang maupun di kemudian hari yang
terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang
disimpan di Gudang Toko (SHM N0. 265) dan Gudang Besar di Jalan
Samratulangi Kel. Oesapa Kupang, sebagaimana ternyata dalam Daftar
Persediaan Barang, tanggal 17 Februari 2011 No. 017/Februari 2011,
berikut segenap perubahan dan atau pembaharaannya.
Semua stok barang (persediaan barang dagangan) merupakan obyek
jaminan fidusia berdasarkan :
a. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-18 HT.04.06.TH.2009/STD
tertanggal 12 Januari 2009 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No.
W17-329 HT.04.06.TH.2009/STD tertanggal 20 Oktober 2009;
b. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-46 HT.04.06.TH.2011/STD
tertanggal 15 Maret 2011;
36
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
12.Bahwa dalil dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan dalil yang
samasekali tidak berdasar.
Didalam positanya hal. 4 ; Penggugat menyatakan dalil-dalil yang isi
pada pokoknya bahwa :
“ Tergugat tetap memaksakan kehendaknya sendiri untuk melakukan pelelangan …”
Dalil tersebut benar-benar merupakan suatu alasan yang sangat dicari-
cari oleh Penggugat, karena sesungguhnya: Tergugat telah
memberikan kesempatan yang cukup lama kepada Penggugat untuk
menyelesaikan/ melunasi seluruh kewajibannya yaitu :
a. Toleransi waktu penyelesaian seluruh kewajiban Penggugat mulai
dari bulan Mei 2012 s/d 17 April 2013;
b. Penghapusan 50 % bunga tertunggak dan 100 % denda tertunggak,
dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam surat No. 127/
KPG/2013 tertanggal 11 April 2013
Dengan demikian setidak-tidaknya Tergugat telah memberikan
toleransi waktu selama 11 (sebelas) bulan kepada Penggugat untuk
dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat. Namun
Penggugat tidak kunjung melakukan pembayaran tunggakan.
Sehingga dalam perspektif Tergugat: Penggugat dianggap tidak lagi
memiliki itikad baik, sikap kooperatif dan komitmen dalam
penyelesaian seluruh kewajibannya.
Berdasarkan fakta-fakta diatas, langkah-langkah dan upaya yang telah
diambil Tergugat tentu bukanlah merupakan upaya yang semena-
mena atas kehendaknya sendiri karena telah banyak memberi
toleransi kepada Penggugat sedangkan terhadap upaya lelang yang
telah diajukan Tergugat adalah tindakan berdasar atas hukum, dalam
hal ini ketentuan Pasal 6 Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang
Hal 37 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hak Tangungan atas Tanah serta Benda – benda yang berkaitan
dengan Tanah.
Menurut ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut
dinyatakan :
“ Apabila debitur wan prestasi (cidera janji), maka pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
Sebagaimana juga tersebut dalam Akta - Akta Pemberian Hak
tanggungan dalam Pasal 2 (dua) point 4 (empat), yang isinya sebagai
berikut :
“ Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian Hutang-Piutang tersebut di atas (Surat Perjanjian Kredit) oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :
a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian ;
b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi hutang debitor tersebut di atas; dan
f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;
13.Terhadap dalil posita angka 15 hal. 5 ; Penggugat menyebutkan
perihal:
“kerugian immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat karena Tergugat melakukan pengumuman lelang di Koran Pos Kupang pada tanggal 10 April 2013…. “
Adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan dengan ini Tergugat
menolak dan membantah dengan keras dalil-dalil tersebut dengan
38
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pertimbangan yang merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan No 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Pasal 43, yang pada pokoknya menegaskan bahwa :
“Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di kota/ kabupaten tempat barang berada “.
Dari bunyi ketentuan tersebut diatas, Peraturan/ketentuan hukum
mengharuskan pengumuman lelang di media cetak “surat kabar
harian yang terbit di kota/ kabupaten tempat barang berada, dalam hal
ini di Kupang “.
Dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah melakukan
pengumuman lelang adalah berdasar pada hukum dan telah
memenuhi rumusan ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010.
Sedangkan terhadap tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam
posita angka 12 Jo petitum angka 4, Tergugat dengan ini kembali
menegaskan bahwa :
Hubungan hukum yang bersumber dari Perjanjian Kredit adalah
menyangkut kepentingan Penggugat dan Tergugat, bukan saudara-
saudara kandung dari Penggugat, karena itu menjadi tidak relevant
bilamana tuntutan ganti kerugian Penggugat didasarkan pada
penggantian biaya perjalanan mendatangkan kakak-kakak Penggugat
dari Makasar ke Kupang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) seperti tertuang dalam posita angka 12 hal. 4; olehkarena
Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan kakak-kakak
Penggugat.
Sehubungan dengan adanya tuntutan ganti-kerugian tersebut,
Tergugat dengan ini menolak dan membantah dengan tegas materi
tuntutan ganti kerugian Penggugat.
Hal 39 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
14.Bahwa mengenai Permohonan Penggugat yang meminta kepada
Pengadilan Negeri Kupang agar meletakkan sita jaminan atas Tanah
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)
No.4550; 4551;3567;267;820 haruslah ditolak. Hal ini sejalan dengan:
a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1121/K/Sip/1971 yang
menentukan : “Penyitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat
tidak mempunyai bukti kuat”;
b. Pasal 227 HIR/ Pasal 261 RBG/ Pasal 720 dan 971 RV yang
menerangkan sita jaminan (conservatoir beslag) harus
berdasarkan alasan yang kuat, dan tidak dibenarkan
mengajukan alasan sita hanya didasarkan kekhawatiran atau
persangkaan secara subyektif.
Disamping itu, terhadap obyek berupa tanah dan bangunan
sebagaimana dimaksud dalam SHM No.3567/ Kel. Oesapa dan SHM No.
265/Kel. Naikoten tidak lagi milik/ kepunyaan dari Penggugat, karena
obyek-obyek tersebut telah terjual lelang dalam lelang yang
dilaksanakan oleh KPKNL Kupang pada tanggal 24 April 2013.
berdasarkan Risalah Lelang No. 048/2013 Tanggal 24 April 2013 yang
dibuat oleh Anwar Bai, S. Sos Pejabat Lelang Kelas I di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang.
Mengingat dalam perkara aquo permohonan sita yang diajukan
Penggugat lebih bersifat subyektif dan tanpa didasari alasan yang kuat
maka sudah sepatutnya permintaan sita tersebut ditolak, dengan
memperhatikan lebih dahulu SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)
No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang isi
pada pokoknya memuat :
“……agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat yang diberikan Undang-Undang (Pasal 227 HIR/ 126 Rbg)..”
40
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
15.Hal-hal lain dan selebihnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil
Penggugat karena tidak relevant dan berdasar.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kupang berkenan untuk memeriksa, mengadili serta
memberi putusan sebagai berikut :
DALAM PROVISI1. Menyatakan hukum bahwa tindakan penguasaan (tanpa alas hak)
atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM No.
3567/Kel Oesapa dan SHM No. 265/Kel. Naikoten yang Penggugat
lakukan adalah tidak sah;
2. Menghukum Penggugat atau siapapun yang mendapatkan hak
daripadanya untuk mengosongkan dari segenap penghuni dan
barang-barang penghuni serta menyerahkan dalam keadaan baik
kepada masing-masing pemenang lelang berdasarkan Risalah
Lelang No. 048/2013 Tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Anwar
Bai, S. Sos Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang, bila perlu dengan bantuan
polisi.
DALAM EKSEPSI :
1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini.
Atau
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono)
Hal 41 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak
Penggugat mengajukan tanggapannya (replik) tertanggal 12 September 2013
kemudian ditanggapi balik oleh Tergugat dengan dupliknya tertanggal 19
September 2013;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah ditempeli meterai dan dicocokkan
sesuai dengan aslinya berupa:
1. P.I Foto copy perjanjian kerja sama antara IRWAN MARLOANTO dan PT.
BCA, tbk no 561/KPG/2010;
2. P. 2 Foto copy pembahan perjanjian kredit antara PT. BCA.. tbk dan Irwan
Marloanto no. 015/ppk/KPG/02/2012 (asli di Tergugat);
3. P. 3 Foto copy pemberitahuan penyelesaian kredit no. 47G/KPG/2012 (asli
pada tergugat)
4. P. 4 Foto copy pengumuman lelang kedua eksekusi Hak Tanggungan ( asli
pada Tergugat);
5. P. 5 Foto copy perjanjian kredit;
6. P. 6 Foto copy total pinjaman dan biaya Debitur atas nama Irwan
Marloanto;
7. P. 7 Foto copy pemanggilan Direktur dan pemberitahuan lelang kepada
IRWAN MARLOANTO no 0036/KLR-ADM/SA/Reg.MKS 11/2013;
8. P.8 Foto copy Pemanggilan Direktur dan Pemberitahuan Lelang kepada
Irwan Marloanto 033.a/KLR-Adm/SA/Reg.MKS/II/2013
Sedangkan Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah ditempeli
meterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:
1. BUKTI T-1 Perjanjian Kredit tanggal 17 Februari 2005 No. 003/PK/KPG/II/2005
2. BUKTI T-2 Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2005 No.041/PPK/KPG/06/2005
3. BUKTI T-3 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 11 November 2005 No.100/PPK/KPG/11/2005
4. BUKTI T-4 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 20 Februari 2006 No.011/PPK/KPG/02/2006
5. BUKTI T-5 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari 2007 No.025/PPK/KPG/02/2007
42
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6. BUKTI T-6 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 19 Maret 2008 No.021/PPK/KPG/03/2008
7. BUKTI T-7 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 23 Desember 2008 No.118/PPK/KPG/12/2008
8. BUKTI T-8 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari 2009 No.012/PPK/KPG/02/2009
9. BUKTI T-9 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 20 Oktober 2009 No.099/PPK/KPG/10/2009
10. BUKTI T-10 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari 2010 No.012/PPK/KPG/02/2010
11. BUKTI T-11 Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 116 tertanggal 23 Juli 2010
12. BUKTI T-12 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 23 Februari 2011 No.016/PPK/KPG/02/2011
13. BUKTI T-13 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari 2012 No.015/PPK/KPG/02/2012
14. BUKTI T-14 Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 02 Desember 200915. BUKTI T-15 Sertifikat Hak Milik No. 4551/Oesapa tanggal 13-09-2003,
Surat Ukur No. 66/Oesapa/2003 Tgl 13-09-2003 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan seluas 580 m2, terdaftar atas nama Irwan Marloanto
16. BUKTI T-16 Sertifikat Hak Milik No. 4550/Oesapa tanggal 13-09-2003, Surat Ukur No. 65/Oesapa/2003 tanggal13-09-2003 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan seluas 2.066 m2, terdaftar atas nama Irwan Marloanto
17. BUKTI T-17 Sertifikat Hak Milik No. 265 , tanggal 2-3-1988 Surat Ukur No. 136/1988 tgl 2-3-1988 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kab. Kupang, Kecamatan Kupang Selatan, Kelurahan Naikoten I, setempat dikenal sebagai Jalan Soeharto seluas 214 m2, terdaftar atas nama Irwan Marloanto
18. BUKTI T-18 Sertifikat Hak Milik No. 3567 tanggal 17-3-1999, Surat Ukur No. 126/osp/98 Tgl 2-12-1998 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kotamadya Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, setempat dikenal sebagai Jalan Pulau Indah seluas 2.980 m2, terdaftar atas nama Irwan Marloanto
19. BUKTI T-19 Sertifikat Hak Milik No. 820/Oesapa tanggal 21-01-1989, Gambar Situasi No. 101/1986 Tgl. 18-2-1986 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, seluas 1.230 m2, terdaftar atas nama Irwan Marloanto
20. BUKTI T-20 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 159/2005 tanggal 2 Juni 2005 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No ; 231/KLM/HT/V/2005 tertanggal 11 Mei 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas 580 m2
21. BUKTI T-21 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 776/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No ; 852/KLM/HT/XII/2005 tertanggal 12
Hal 43 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas 580 m2
22. BUKTI T-22 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 226/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 206/2007 tertanggal 13 April 2007, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas 580 m2
23. BUKTI T-23 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No. 714/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 528/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas 580 m2
24. BUKTI T-24 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) No. 248/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 106/2011 tertanggal 23 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas 580 m2
25. BUKTI T-25 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 521/2005 tanggal 22 September 2005 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No ; 476/KLM/HT/VIII/2005 tertanggal 18 Agustus 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas 2.066 m2
26. BUKTI T-26 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 775/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No ; 853/KLM/HT/XII/2005 tertanggal 12 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas 2.066 m2
27. BUKTI T-27 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Kedua) No. 225/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 207/2007 tertanggal 13 April 2007, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas 2.066 m2
28. BUKTI T-28 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No. 716/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 530/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas
44
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2.066 m2
29. BUKTI T-29 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) No. 247/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 105/2011 tertanggal 23 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas 2.066 m2
30. BUKTI T-30 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 428/2005 tanggal 22 Agustus 2005 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No ; 438/OBB/HT/VII/2005 tertanggal 27 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2
31. BUKTI T-31 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 774/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No ; 851/OBB/HT/XII/2005 tertanggal 12 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2
32. BUKTI T-32 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 224/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 205/2007 tertanggal 13 April 2007, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2
33. BUKTI T-33 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No. 717/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 527/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2
34. BUKTI T-34 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) No. 246/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 107/2011 tertanggal 23 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2
35. BUKTI T-35 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 126/2009 tanggal 13 Maret 2009 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 107/2009 tertanggal 20 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 3567/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 02 Desember 1998 No. 126/OSP/ 98 seluas 2.980 m2
36. BUKTI T-36 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 715/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 529/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
Hal 45 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan SHM No. 3567/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 02 Desember 1998 No. 126/OSP/ 98 seluas 2.980 m2
37. BUKTI T-37 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 813/2010 tanggal 22 September 2010 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 494/2010 tertanggal 23 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 3567/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 02 Desember 1998 No. 126/OSP/ 98 seluas 2.980 m2
38. BUKTI T-38 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 233/2010 tanggal 25 Maret 2010 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 96/2010 tertanggal 19 Februari 2010, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 820/Kelurahan Oesapa, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1986 No. 101/1986 seluas 1.230 m2
39. BUKTI T-39 Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-18 HT.04.06.TH.2009/STD tertanggal 12 Januari 2009
40. BUKTI T-40 Akta Jaminan Fidusia No. 52 tanggal 16 Februari 200741. BUKTI T-41 Persediaan Barang Dagangan DO No. 019/ Januari/200742. BUKTI T-42 Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-329 HT.04.06.TH.2009/
STD tertanggal 19 November 200943. BUKTI T-43 Akta Jaminan Fidusia No. 66 tanggal 20 Oktober 200944. BUKTI T-44 Persediaan Barang Dagangan No. 313/ Sept/200945. BUKTI T-45 Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-46 HT.04.06.TH.2011/STD
tertanggal 15 Maret 201146. BUKTI T-46 Akta Jaminan Fidusia No. 68 tanggal 23 Februari 201147. BUKTI T-47 Persediaan Barang Dagangan No. 017/Feb/201148. BUKTI T-48 Surat Teguran No. 257/ KPG/2012 tertanggal 07 Juni 201249. BUKTI T-49 Surat Teguran ke-2 (kedua) No. 274/KPG/2012 tanggal 27
Juni 201250. BUKTI T-50 Surat Teguran ke-3 (tiga) No 384/KPG/2012 tertanggal 23
Agustus 201251. BUKTI T-51 Surat No. 358/KPG/2012 tertanggal 07 Agustus 2012,
Perihal : Pelunasan Fasilitas T/L Revolving52. BUKTI T-52 Surat No. 438/KPG/2012 tertanggal 02 Oktober 2012,
Perihal : Penyelesaian Kredit53. BUKTI T-53 Surat Penggugat tertanggal 27 Agustus 201254. BUKTI T-54 Surat No. 470/KPG/2012 tertanggal 05 November 2012,
Perihal: Pemberitahuan Penyelesaian Kredit55. BUKTI T-55 Surat Penggugat tertanggal 06 Oktober 201256. BUKTI T-56 Surat No. 490/KPG/2012 tertanggal 12 November 2012,
Perihal: Penyelesaian Kredit57. BUKTI T-57 Surat No. 496/KPG/2012 tertanggal 20 November 2012,
Perihal: Penyelesaian Kredit Bermasalah58. BUKTI T-58 Surat No. 457/KPG/2012 tertanggal 26 November 2012,
Perihal: Penyelesaian Kredit Bermasalah59. BUKTI T-59 Surat No. 466/KPG/2012 tertanggal 03 Desember 2012,
Perihal: Penyelesaian Kredit Bermasalah60. BUKTI T-60 Surat No. 527/KPG/2012 tertanggal 10 Desember 2012,
Perihal: Penyelesaian Kredit Bermasalah61. BUKTI T-61 Surat No. 533/KPG/2012 tertanggal 17 Desember 2012,
Perihal: Penyelesaian Kredit Bermasalah62. BUKTI T-62 Surat No. 22373/AK2/2012 tertanggal 05 November 2012
46
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
63. BUKTI T-63 Surat No. 24225/AK2/2012 tertanggal 03 Desember 201264. BUKTI T-64 Surat No. 24441/AK2/2012 tertanggal 11 Desember 201265. BUKTI T-65 Surat yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) - Kupang tertanggal 25 Maret 2013 No. S-191/WKN.14/KNL.05/2013 perihal : Penetapan Jadwal Lelang
66. BUKTI T-66 Surat No.306/SK/W04/2013 tertanggal 02 April 2013 pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang
67. BUKTI T-67 Surat Penggugat tertanggal 09 April 201368. BUKTI T-68 Surat No. 127/KPG/2013 tertanggal 11 April 201369. BUKTI T-69 Risalah Lelang No. 048/2013 Tanggal 24 April 2013 yang
dibuat oleh Anwar Bai, S. Sos Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang
70. BUKTI T-70 Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang tertanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan KPKNL Kupang
71. BUKTI T-71 Bukti Tansfer Hasil Lelang HT dari KPKNL Kupang yang ditujukan ke PT. Bank Central Asia Tbk tertanggal 30 April 2013
72. BUKTI T-72 Surat BCA tentang Informasi Total Pinjaman dan Biaya Debitur atas nama Irwan Marloanto posisi tanggal 01 Agustus 2013
73. BUKTI T-73 Surat No. 112/KPG/2005 tertanggal 16 Februari 2005 perihal : Pemberitahuan Pemberian Kredit
74. BUKTI T-74 Surat No. 519/KPG/2005 tertanggal 02 Juni 2005 perihal : Pemberitahuan Penambahan Kredit
75. BUKTI T-75 Surat No. 1109/KPG/2005 tertanggal 11 November 2005 perihal : Pemberitahuan Penambahan Kredit
76. BUKTI T-76 Surat No. 126/KPG/2006 tertanggal 17 Februari 2006 perihal : Permohonan Kredit
77. BUKTI T-77 Surat No. 137/KPG/2007 tertanggal 16 Februari 2007 perihal : Pemberitahuan Kredit
78. BUKTI T-78 Surat No. 126/KPG/2008 tertanggal 19 Maret 2008 perihal : Pemberitahuan Kredit
79. BUKTI T-79 Surat No. 69/SPPK/KPG/ tertanggal 23 Desember 2008 perihal : Pemberitahuan Kredit
80. BUKTI T-80 Surat No. 008/SPPK/KPG/2009 tertanggal 16 Februari 2009 perihal : Perpanjangan kredit
81. BUKTI T-81 Surat No. 082/SPPK/KPG/2009 tertanggal 20 Oktober 2009 perihal : Tambahan Plafon Kredit
82. BUKTI T-82 Surat No. 064/KPG/2010 tertanggal 16 Februari 2010 perihal : Pemberitahuan Kredit
83. BUKTI T-83 Surat No. 392/KPG/2010 tertanggal 23 Juli 2010 perihal : Pemberitahuan Kredit
84. BUKTI T-84 Surat No. 069/KPG/2011 tertanggal 23 Februari 2011 perihal : Perpanjangan dan Tambahan Plafon Kredit
85. BUKTI T-85 Surat No. 070/KPG/2012 tertanggal 16 Februari 2012 perihal : Perpanjangan Kredit
86. BUKTI T-86 Surat No. 0314/001/19407/09 tertanggal 02 Desember 2009 perihal : Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer
Hal 47 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan
tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan dan sudah cukup dengan bukti-
bukti tertulisnya masing-masing dan pada persidangan selanjutnya mereka
mengajukan kesimpulannya masing-masing;
Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka
ditunjuk hal-hal yang terjadi di persidangan yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM PROVISI :
Menimbang, bahwa dalam provisinya pihak penggugat menuntut
supaya Pengadilan Negeri Kupang memerintahkan Tergugat menunda Proses
Pelelangan agunan Penggugat berupa :
• Toko dan Bengkel seluas 2.066 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No.
8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
Nomor : 4550 atas Nama Irwan Marloanto;
• Toko dan Bengkel seluas 574 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No. 8
Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
Nomor : 4551 atas Nama Irwan Marloanto;
• Kantor dan Bengkel seluas 2.980 M2 terletak di Jl. Pulau Indah
No. 7 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT,
SHM Nomor : 3567 atas Nama Irwan Marloanto;
• Rumah Tinggal Seluas 214 M2 terletak di Jl. Jenderal Soeharto
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Oebobo , Kota Kupang Provinsi NTT,
SHM Nomor : 265 atas Nama Irwan Marloanto;
• Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 M2 terletak di Jl. Sam
Ratulangi III Rt. 61 Rw. 81 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 820 atas Nama Irwan
Marloanto;
48
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa
untuk menjawab tuntutan provisionil dari suatu gugatan, pengadilan akan
menjatuhkan putusan sela karena putusan provisionil adalah putusan yang
menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan pihak yang bersangkutan
agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah
satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. (Vide Sudikno Mertokusumo,
Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.185);
Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi ditentukan bahwa tuntutan
provisionil yang diajukan oleh penggugat pada hakekatnya untuk
memperlancar jalannya persidangan, sehingga tuntutan ini tidak
diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok
perkara yang dituntut oleh penggugat dalam petitum gugatannya, (Vide
Putusan MARI tanggal 7 Mei 1973 Nomor: 1070 K/Sip/1972 Jo. Putusan MARI
tanggal 5 Juli 1977 Nomor: 279 K/Sip/1976);
Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan provisi dari pihak
penggugat tersebut ternyata tuntutan provisi yang diajukannya adalah hal-
hal yang dituntut dalam pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat
sebagai provisi sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara perdata
sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang bahwa dalam surat jawaban pihak tergugat ada tuntutan
provisi yang menuntut sebagai berikut:
1. Menyatakan hukum bahwa tindakan penguasaan (tanpa alas hak)
atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM No.
3567/Kel Oesapa dan SHM No. 265/Kel. Naikoten yang Penggugat
lakukan adalah tidak sah;
Hal 49 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Menghukum Penggugat atau siapapun yang mendapatkan hak
daripadanya untuk mengosongkan dari segenap penghuni dan
barang-barang penghuni serta menyerahkan dalam keadaan baik
kepada masing-masing pemenang lelang berdasarkan Risalah
Lelang No. 048/2013 Tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Anwar
Bai, S. Sos Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang, bila perlu dengan bantuan
polisi.
Menimbang, bahwa mencermati tuntutan provisi dari pihak tergugat
tersebut ternyata bahwa tuntutan provisi dimaksud tidak disertai dengan
tuntutan lain dalam perkara gugat rekonvensi sebagai gugatan pokok dari
tuntutan provisi dimaksud dan sesuai dengan pengertian tuntutan provisional
sebagaimana dipaparkan oleh Sudikno Mertokusumo dan yurisprudensi
sebagaimana telah dikutip di atas, maka majelis berpendapat bahwa
penempatan tuntutan provisi tanpa adanya gugatan menyalahi asas hukum
acara perdata yang berlaku dan berhubung dengan itu tuntutan provisi
dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat
diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang provisi
sebagaimana telah disebutkan di atas, ternyata bahwa tuntutan provisi dari
pihak penggugat dan tuntutan provisi dari pihak tergugat dinyatakan tidak
dapat diterima;
DALAM EKSEPSI :
Menimbang, bahwa dalam salah satu bagian dari jawaban pihak
tergugat, pihak tergugat mengajukan eksepsi tetapi berhubung eksepsi
tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri
Kupang, maka majelis menerapkan ketentuan Pasal 160 RBg, dengan
50
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkan eksepsi dimaksud bersama-sama pokok perkara dan
berhubung dengan itu berikut ini akan dibahas eksepsi dimaksud satu demi
satu;
1. Eksepsi gugatan penggugat tidak berdasar hukum:
Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak tergugat mengemukakan
bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas
tindakannya (upaya) melakukan lelang eksekusi atas obyek hak tanggungan;
jelas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum (rechts grond). Sesuai
dengan posita Penggugat hal. 2: Penggugat sendiri telah mengakui fakta-
fakta (feitelijke ) tentang :
a. Adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat
sehubungan dengan Pemberian Fasilitas Kredit dari PT. Bank
Central Asia Tbk.
b. Adanya Dokumen Agunan yaitu Dokumen pengikatan atas agunan.
c. Adanya hutang yang telah jatuh tempo;
d. Keadaan Cidera Janji (Wan Prestasi) berkenaan dengan kewajiban
Penggugat untuk penyelesaian pokok hutang, bunga, denda kepada
Tergugat.
e. dan lain-lain sebagaimana lengkapnya telah diakui oleh Penggugat
Bertolak dari pengakuan dan pernyataan Penggugat seperti dimaksud
diatas, maka secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata
Jo Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan pengakuan atas fakta yang
bulat dan murni sehingga melekat nilai kekuatan pembuktian yang
sempurna, mengikat dan menentukan (volledig, bindende en beslissende,
bewijskracht). Pengakuan tersebut diatas, tentunya akan lebih memudahkan
sekaligus memberi penegasan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak
Hal 51 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan, sehingga cukup membuktikan
bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum.
Menimbang, bahwa dalam doktrin disebutkan bahwa pada umumnya
yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari
pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak kangsung mengenai
pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Vide prof.Dr.Sudikno
Mertokusumo, SH Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty, Yogyakarta 1988
hal 92);
Menimbang, bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh pihak tergugat
dalam perkara in casu telah menyangkut pokok perkara yang harus
dibuktikan di persidangan sehingga tidak bernilai sebagai eksepsi dan
berhubung dengan itu eksepsi dimaksud patut ditolak;
2.Exceptio obscuur libel.
Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak tergugat mengemukakan
bahwa dasar gugatan/ de middelen van de eis yang didalilkan penggugat
menunjuk pada peristiwa hukum yang berhubungan dengan pemberian
fasilitas kredit dari PT. Bank Central Asia, Tbk - Kantor Cabang Kupang
(Tergugat) kepada Penggugat. Dengan demikian, hubungan hukum yang
mendasari adanya perikatan antara Penggugat dan Tergugat adalah
Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit. Jika yang mendasari suatu hubungan
hukum adalah suatu perjanjian, maka formulasi gugatan yang paling relevant
atas sengketa hak yang mungkin timbul adalah gugatan wan prestasi bukan
gugatan perbuatan melawan hukum. Karena itu perumusan formulasi
gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat
merupakan formulasi gugatan yang kabur atau tidak jelas.
52
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pihak tergugat juga memaparkan bahwa dalam
penafsiran sempit, tindakan melawan hukum (Onrechtmatige Daad)
ditafsirkan sebagai tindakan melawan Undang Undang (Onwetmatige Daad),
penafsiran ini masih digunakan dan kemudian dikembangkan karena pada
waktu pembentukan Burgerlijk Wetboek (BW) orang masih berada di bawah
pengaruh semangat “kepastian hukum” yang ketat. Jika penafsiran seperti
demikian ini dipakai ke dalam perkara aquo, maka terhadap upaya yang
dilakukan Tergugat sehubungan dengan Lelang Eksekusi atas Obyek Hak
Tanggungan tentu bukanlah merupakan Perbuatan melawan hukum atau
melawan Undang-Undang karena Undang Undang sendiri telah mengatur
perihal tersebut sebagaimana dalam UUHT.
Menimbang, bahwa dengan menyitir kembali uraian pertimbangan
pada eksepsi tentang gugatan penggugat tidak berdasar hukum
sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut hemat majelis bahwa eksepsi
pihak tergugat ini juga telah memasuki ranah pokok perkara sehingga patut
dinyatakan ditolak;
3.Exceptio plurium litis consorsium atau ex juri terti (eksepsi kurang
pihak);
Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak tergugat mengemukakan
bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013, meletakan
permasalahan tindakan/ upaya Tergugat dalam Lelang Eksekusi atas Obyek
Hak Tanggungan sebagai issue sentralnya, karena itu menjadi logis bilamana
Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Kupang diposisikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, mengingat : Setiap
pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat lelang,
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/
PMK.06/2010 tersebut diatas.
Hal 53 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pihak tergugat juga mengemukakan bahwa
dengan tidak ditariknya Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Denpasar maka cukup membuktikan bahwa gugatan kurang
pihak atau mengandung cacat plurium litis consortium atau ex juri tertii dan
sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,
sesuai dengan Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977.
Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi ditentukan bahwa hanya
pihak penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa
orangnya yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya. (vide
Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 Jo. Putusan MARI
No. 3676 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974 1971 Jo. Putusan MARI
tanggal 31 Juuli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000,);
Menimbang, bahwa dengan tidak digugatnya Pejabat Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dalam perkara in casu tidak
dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menyatakan gugatan penggugat
tidak dapat diterima, dengan demikian eksepsi dimaksud tidak beralasan
hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;
4.Eksepsi gugatan penggugat illusioner dan berlebihan.
Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak tergugat mengemukakan
bahwa dalam perkara aquo, materi gugatan Penggugat illusioner dan
berlebihan terutama yang menyangkut petitum Penggugat, tentang tuntutan
ganti kerugian, karena tidak berdasarkan kerugian nyata atau actual loss.
Menimbang, bahwa guna membahas eksepsi ini, majelis menyitir
kembali segala uraian pertimbangan pada eksepsi tentang gugatan
54
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penggugat tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah dikemukakan di
atas, dan berhubung dengan itu majelis berpendapat bahwa eksepsi yang
dikemukakan oleh pihak tergugat dalam perkara in casu telah menyangkut
pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan sehingga tidak bernilai
sebagai eksepsi dan berhubung dengan itu eksepsi dimaksud patut ditolak;
Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan
eksepsi sebagaimana telah dipaparkan di atas, ternyata bahwa seluruh
eksepsi pihak tergugat tersebut dinyatakan ditolak;
DALAM POKOK PERKARA :
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak penggugat
adalah jelas sebagaimana telah dikemukakan di atas;
Menimbang bahwa dari dalil-dalil dan petitum yang disampaikan oleh
Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan ada hal yang dipermasalahkan oleh
Penggugat ( lihat surat gugatan halaman 7 dan 8) yakni: permasalahan
tentang apakah Tergugat tidak memberikan waktu/ kesempatan yang cukup
bagi Penggugat untuk menyelesaikan kredit macaetnya? Sehingga hal
demikian dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum?
Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak
mendalilkan perbuatan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
yakni adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat
sehubungan dengan Pemberian Fasilitas Kredit dari PT. Bank Central Asia
Tbk. kepada Penggugat di mana dalam perjanjian kredit tersebut telah
diagunkan sejumlah harta benda milik Penggugat;
Menimbang bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat,
Penggugat mengakui adanya kredit macet yakni Penggugat tidak memenuhi
ketentuan-ketentuan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat. Dalam
Hal 55 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hal ini Penggugat mempertanyakan tidak diberi kesempatan yang patut
untuk mengatasi kredit macetnya tersebut. Sebaliknya Tergugat mendalilkan
bahwa Tergugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat
untuk menyelesaikan kredit macetnya tetapi setelah diberikan waktu yang
cukup Penggugat justru tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaiakn/
membayar tunggakan kredit macetnya tersebut;
Menimbang bahwa Tergugat telah menguraikan hubungan hukum
Penggugat selaku nasabah bank BCA (Tergugat) atas fasilitas kredit yang
diberikan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk yang tidak dibantah oleh
Penggugat, berupa:
a. Fasilitas Kredit Lokal, dengan jumlah tidak melebihi Rp.
8.100.000.000,- (delapan miliar seratus juta rupiah)
b. Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pokok tidak melebihi
Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
c. Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pokok tidak melebihi
Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
d. Fasilitas Time Loan Revolving, dengan jumlah pokok tidak
melebihi Rp. 4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima
puluh juta rupiah);
e. Fasilitas KPR Refinancing, dengan jumlah pokok sebesar Rp.
1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit dan perubahan-
perubahannya (bukti T-1 sampai dengan bukti T-14);
Menimbang bahwa di dalam perjanjian tersebut, terdapat beberapa
klausula yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban pokok dari Penggugat
antara lain kewajiban membayar utang, kewajiban membayar bunga,
56
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kewajiban membayar provisi, kewajiban membayar denda apabila lalai dan
kewajiban-kewajiban lainnya yang tertuang dalam perjanjian;
Menimbang bahwa ternyata sejak tanggal 23 Mei 2012, Penggugat
mulai menunggak membayar angsuran dan bunga kepada Tergugat hingga
kemudian tunggakan-tunggakan tersebut, semakin lama semakin bertambah
besar.
Menimbang bahwa oleh karena itu Tergugat telah mengirimkan surat
teguran kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
• Surat Teguran No. 257/ KPG/2012 tertanggal 07 Juni 2012 (bukti T-48)
• Surat Teguran ke-2 (kedua) No. 274/KPG/2012 tanggal 27 Juni 2012
(bukti T-49)
• Surat Teguran ke-3 (tiga) No 384/KPG/2012 tertanggal 23 Agustus
2012 (bukti T-50)
di mana di tiap-tiap surat teguran tersebut, tercantum pemberitahuan waktu
selambat-lambatnya bagi Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban-
kewajibannya.
Menimbang bahwa selain surat teguran tersebut di atas Tergugat juga
telah mengirimkan surat beberapa kali perihal penyelesaian kredit Penggugat
yang sudah macet.
Menimbang bahwa terhadap surat-surat teguran dan surat-surat
lainnya yang isinya tentang kewajiban Penggugat untuk segera melunasi
seluruh hutangnya ternyata tidak disambut baik oleh Penggugat untuk
menunjukkan niatnya dalam membayar hutang-hutangnya.
Menimbang bahwa dengan tidak adanya niat Penggugat
menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, maka Tergugat mengajukan/
Hal 57 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
memproses pengajuan lelang atas 5 (lima) obyek harta benda milik
Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut;
Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil
Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak memberikan
kesempatan yang patut bagi Penggugat untuk mengatasi kredit macetnya
adalah tidak beralasan secara hukum;
Menimbang bahwa sejak kredit Penggugat dinyatakan macet pada
tanggal 23 Mei 2012, Penggugat sama sekali tidak melakukan pembayaran
dan hanya bersikap pasif sehingga permintaan Penggugat agar Tergugat
memberikan kesempatan kepada Penggugat melakukan penyehatan dan
pembayaran kewajibannya secara patut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak cukup
beralasan dan terkesan hanya mengulur-ulur waktu yang justru malah
menambah beban Penggugat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya;
Menimbang bahwa kerugian Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) yang telah digunakan untuk biaya-biaya perjalanan
saudara-saudara Penggugat yang datang dari Makasar sangatlah tidak
relevan dan dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum saudara-saudara
Penggugat dengan Tergugat/ Bank BCA;
Menimbang bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian sebesar Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) akibat tercemarnya nama baik
dan kredibilitas Penggugat karena Tergugat melakukan pengumuman lelang
di Koran Pos Kupang pada tanggal 10 April 2013 adalah tidak berdasar
hukum karena dalam mengatasi kredit macet milik Penggugat, Tergugat telah
melewati prosedur-prosedur yang ditentukan dalam perjanjian kredit,
58
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dilanjutkan dengan pelelangan jaminan sebagaimana telah diatur dalam
Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
beserta Benda Benda yang berkaitan dengan Tanah termasuk peraturan
pelaksanaannya khususnya Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010,
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43, yang pada pokoknya
menegaskan bahwa pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar
harian yang terbit di kota/ kabupaten tempat barang berada;
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyebutkan
seolah-olah Penggugat tidak memiliki data yang berkaitan dengan fasilitas
kreditnya, tidak mengetahui kewajiban-kewajiban berkaitan dengan fasilitas
kredit yang telah diterimanya, tidak mengetahui jangka waktu kredit dan
lain-lainnya sedemikian sehingga Penggugat kemudian menyatakan karena
hal tersebut Penggugat tidak dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya yang diatur dalam perjanjian kredit, Majelis Hakim
berpendapat dalil tersebut tidaklah beralasan karena sebelum melakukan
perjanjian kredit, Penggugat selaku calon debitur yang akan menerima
fasilitas kredit telah diberikan informasi secara detil tentang kredit yang akan
diambil melalui surat-surat pemberitahuan persetujuan kredit/ SPPK yang
berisi uraian tentang: jenis kredit, maksimum kredit/ besarnya kredit, jangka
waktu, besarnya bunga, besarnya provisi, denda, jenis jaminan dan lain-lain.
Oleh karena itu, Penggugat selaku debitur yang akan menerima fasilitas
kredit diberikan kesempatan untuk menentukan sikapnya sendiri apakah
akan mengambil fasilitas kredit tersebut atau menolaknya. Dengan
menandatangani perjanjian kredit, Penggugat berarti sadar dan mengetahui/
memahami ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit
tersebut termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, dan
tidak semata-mata memikirkan hak-haknya saja;
Hal 59 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa terhadap permintaan sita jaminan untuk
dinyatakan sah dan berharga sebagaimana dalam petitum gugatan
Penggugat, hal demikian tidak dipertimbangkan lagi oleh karena terhadap
obyek-obyek yang dimintakan sita jaminan tersebut tidak dilakukan
penyitaan selama proses persidangan;
Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan pokok
perkara, ditolak seluruhnya;
Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang
dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBG, penggugat dihukum
untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar
putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan kegenap pertimbangan terhadap
bukti-bukti baik yang diajukan oleh pihak penggugat maupun yang diajukan
oleh pihak tergugat, mejelis telah dapat memecahkan segala persoalan
dalam perkara ini, maka tidak ada urgensinya mempertimbangkan bukti-
bukti selain dan selebihnya;
Mengingat pasal-pasal dalam Burgerlijk Wetboek (BW)/ Hukum Perdata
terutama mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian berikut ketentuan hukum
acaranya dalam Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de
Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), pasal-pasal dalam Undang-Undang
no 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan dengan Tanah dan Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan
perkara ini;
M E N G A D I L I:1. Dalam Provisi:
60
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Menyatakan provisi Penggugat dan provisi pihak Tergugat tidak dapat diterima;
2. Dalam Eksepsi:• Menolak eksepsi Tergugat;
3. Dalam Pokok Perkara:
• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Demikian perkara ini diputuskan berdasarkan musyawarah pada hari
Rabu tanggal 13 November 2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari I
KETUT SUDIRA, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, T BENNY EKO SUPRIYADI,
SH.,MH. dan KRISTANTO SAHAT HAMONANGAN SIANIPAR, SH., MH., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu
oleh Panitera Pengganti, YONAS FALLO, SH., dihadiri oleh Kuasa Penggugat
dan Kuasa Tergugat.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA: KETUA MAJELIS,
TTD TTD
1. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH. I KETUT
SUDIRA, SH.,MH.
TTD
2. KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH.,MH.
PANITERA PENGGANTI,
TTD
YONAS FALLO, SH.
Perincian biaya perkara:1. PNBP Rp 30.000,00 2. Biaya Proses Perkara Rp 50.000,00 3. Panggilan Rp 375.000,004. Pemeriksaan setempat Rp ---
Hal 61 dari 62 hal
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5. Meterai Rp 6.000,006. Redaksi Rp 5.000,00
Jumlah Rp 466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Turunan resmi sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang (Oktofianus Hotty,SH), pada hari ini senin tanggal 20 Januari 2014
PANITERA / SEKRETARISPENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG
SULAIMAN MUSU,SH.NIP. 195808081981031003
62
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
