1

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD PROVINSI JAMBI

DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

TATA TERTIB DPRD

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

RAHMAT

NIM. 106170717

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H.

Abdul Razak, S.HI., M.I.S

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2021/2022

2

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Rahmat

NIM : 106170717

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Alamat : Desa Tuo Sumay, Kab. Tebo

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun

dengan judul: Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib DPRD adalah hasil karya saya sendiri dan tidak

mengandung unsur plagialisme serta tidak mengandung materi yang di

publikasikan kecuali kutipan yag telah di sebutkan sumbernya sesuai dengan

ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi

bukan hasil karya saya sendiri atau terindikasi adanya unsur plagiat dalam

bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sangsi sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Jambi Juli 2021

RAHMAT

NIM. 106071717

ii

3

Pembimbing I : Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Abdul Razak, S.HI., M.I.S

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jln. Jambi-Muara Bulian Km. 16 Simp Sei Duren

Kabupaten Muaro Jambi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum wr.wb

Setelah melalui proses bimbingan/konsultasi dan perbaikan sepenuhnya

kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rahmat Nim: 106071717 yang

berjudul Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD telah disetujui dan dapat diajukan

untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar

sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi

kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H Abdul Razak, S.HI., M.I.S

NIP. 197201022000031005 NIP. 198002072009011007

iii

4

PENGESAHAN

iv

5

MOTTO

ونما نيذلا اهياي هالل اوعيطا ا رلا اوعيطاو ىلواو لوس

مكنم رملا هودرف ءيش يف متعزانت ناف هالل ىلا

رلاو هللاب نونمؤت متنك نا لوس رخلا مويلاو ريخ كلذ

وليوأت نسحا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik

akibatnya. (QS. An-Nisa' Ayat 59)

v

6

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat kesehatan sehingga

saya dapat menyelesaikan skripsi ini gunamemperoleh gelas satra sarjana S1 (1)

shalawat beserta salam tidak lupa pula kukirimkan kepada junjunganku Nabi

Muhammad Rasulullah SAW

Kuibaratkan karya kecilku ini bak serantai mawar yang wanginya akan tetap akan

teringat sepanjang hayat, meski kelak raganya akan lekang terlenser waktu, dan

akanku persembahkan karya kecil yang sederhana ini tapi sangat berarti untuk:

Ayahku yang terhebat dan yang ku banggakan Zulkifli, terimakasih atas semangat

dan didikanmu lah saya bisa sampai ketitik ini, saya sangat bangga bisa memiliki

ayah sepertimu sampaikapanpun atas semua yang kau perbuat dan pengorbanmu

untuk menyekolahkanku sampai sekarang tidak akan bisa saya mengganti

pengorbanmu ayah sekali lagi terimakasih, semoga ilmu yang kudapat bermanfaat

bagi orang-orang sekitarku kelak.

Untuk ibuku beribu-ribu terimakasih saya ucapkan kepdamu ibuku Asmariyah

yang telah mengasuhku dari kecil sampai sekarang, dan yang selalu menasehatiku,

saya sangat bangga kepada ibuku yang terhebat, semua jasamu kepada putra mu

ini tak akan dapat kubayarkan dengan apapun.

Dan untuk kakak ku Apriyanti & Al Fikri, Aprizal& Lilis Karlina dan semua

keluarga besarku, keponakanku terimakasih sudah selalu menyemangatiku dalam

setiap Langkah-langkah ku.

Dan tak luput pula saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing Satu Bapak

Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H., dan Pembimbing Dua Bapak Abdul Razak, S.HI., M.I.S.,

vi

7

ABSTRAK

DPRD Provinsi Jambi merupakan lembaga legislatif tugas ddan fungsinya adalah

menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, disini DPRD Provinsi Jambi

tidak melakukan kegiatan ataupun kerja yang semena-mena melainkan ada aturan

dan tata tertib yang wajib mereka patuhi agar jalannya lembaga legislatif ini

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan menganalisis implementasi mekanisme pembentukan peraturan

DPRD Provinsi Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang

dihadapi dalam pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi. Metode yang

dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Teknik dan observasi di lapangan, dan pengumpulan data sekunder

berupa dokumentasai dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini

diambil kesimpulan bahwa pembuatan peraturan tentang DPRD tidak hanya

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 melainkam juga

mengambil dari Peraturan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 hal ini dikeranekan

agar lebih leluasa landasan yang dipakai dalam pembuatan peraturan DPRD

tersebut. Kendala yang dihadapi juga tidak terlalu rumit hanya saja berbeda

pendapat antar anggota praksi dalam pembuatan aturan tersebut. Namun, masih

bisa diatasi dan tetap diperoleh hasil yang mupakat dan penerapannya juga sesuai

dengan semestinya seluruh anggota DPRD sudah mematuhi aturan tersebut.

Kata Kunci : Mekanisme, Pembentukan, Aturan, Tata Tertib DPRD.

vii

8

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhaamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT,

karena berkat rahmat, dan hidayahnya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini

penulis selalu diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Kemudian sholawat beriring salam semoga tetap

dilimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang

telah membimbing kita umatnya kejalan yang benar dan dapat dirasakan

manifestasinya dalam wujud imam, islam dan amal nyata yang shalih likulli

zaman wa makan.

Skripsi ini diberi judul “Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD

Provinsi Jambi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD’’ merupakan suatu kajian

terhadap komunitas kepemimpinan yang diperuntukan untuk komunikasi

kepemimpinan terhadap sebagai abdi masyarakat. dan inilah yang diketengahkan

dalam skripsi ini.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak mudah dan ada

beberapa hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan

data maupun dalam penyusunannya. dan berkat adanya bantuan dari berbagai

pihak, terutama bantuan dari dosen pembimbing dan bantuan dari kawan-kawan

dan yang lain-lainya, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena

itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah beribu-ribu ucapan atau kata-kata

viii

9

terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini,

terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H Suadi Asyari, MA. Ph. D, sebagai Rektor UIN STS Jambi

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., MH sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi sekaligus sebagai Pembimbing I Skripsi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., MA.IR., Ph.D., sebagai Wakil Dekan Bidang

Akademik dan Kelembagaan

4. Bapak Ruslan Abdul Gani, SH., M. Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum dan Keuangan

5. Bapak Dr. H. Ishak, SH., M.Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan kerja Sama

6. Abdul Razak S.HI., MIS Selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata

Negara sekaligus sebagai Pembimbing II Skripsi

7. Tri Endah Karya Lestari, S. IP., M.IP., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata

Negara

8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik langsung

maupun tidak langsung

9. Bapak dan ibu kariyawan/kariyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi

10. Sahabat-sahabatku satu perjuangan satu jurusan Hukum Tata Negara yang

satu Angkatan 2017 sampai sekarang.

Di samping itu, disadari juga bahwa bahwa skripsi masih jauh dari kata-

kata kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat

ix

10

memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT

kita mohon ampunan-nya dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.

Semoga amal kebaikan kita dinilai seimbang oleh allah SWT.

Jambi, 15 Juni 2021

Rahmat

NIM. 106170717

x

11

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR ................................ ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................. iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN ............................................................ iv

MOTTO ...................................................................................................... v

PERSEMBAHAN ...................................................................................... vi

ABSTRAK .................................................................................................. vii

KATA PENGANTAR ................................................................................ viii

DAFTAR ISI .............................................................................................. xi

DAFTAR SINGKATAN ............................................................................ xiii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .............................................. 8

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual ............................... 9

E. Tinjauan Pustaka ..................................................................... 23

BAB II METODOLOGI PENELITIAN ................................................. 30

A. Pendekatan Penelitian ............................................................... 30

B. Jenis dan Sumber Data ............................................................ 31

C. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 32

D. Teknik Analisis Data ............................................................... 33

E. Sistematika Penulisan.. ............................................................. 36

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DPRD PROVINSI JAMBI .... 38

A. Tinjauan Umum Tentang DPRD ............................................... 38

B. Sejarah Berdirinya Provinsi Jambi dan DPRD ......................... 45

C. Profil DPRD Provinsi Jambi ..................................................... 53

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ............................. 56

A. Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ............................. 56

1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2018 .......................................................................... 56

xi

12

2. Tahapan Pembentukan Tata Tertib DPRD .......................... 58

B. Implementasi Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 .......... 62

1. Isi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020... 62

2. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi

Nomor 1 Tahun 2020 .......................................................... 65

3. Implementasi Pelaksanaan Tahapan Pembentukan

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 ...... 67

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 87

A.Kesimpulan ................................................................................. 87

B.Saran ........................................................................................... 88

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

xii

xii

13

DAFTAR SINGKATAN

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPD : Dewan Perwakilan Daerah

Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri

Provinsi DIY : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MD3 : MPR, DPR, DPD, DPRD

HAM : Hak Asasi Manusia

Raperda : Rancangan Peraturan Daerah

Setda Prov. Sulsel : Sekretariat Proovinsi Sulawesi Selatan

KPUD : Komisi Pemilihan Umum Daerah

APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

KNI : Komite Nasional Indonesia

HP. MERBAHARI : Himpunan Pemuda Merangin Batanghari

FROPEJA : Front Pemuda Jambi

BKRD : Badan Kongres Rakyat Djambi

DPRDGR : Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

BAPEMPERDA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Prolegda : Program Legislasi Daerah

xiii

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda,

anggaran, dan pengawasan, yang dljalankan dalam kerangka representasi

rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala

Daerah dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang memiliki peran

dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas,

dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui

pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.1

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Anggota DPRD ini ditetapkan

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat

(1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagai pedoman bagi DPRD dalam penyusunan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk

meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan

1Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan

Pelayanan Publik, Nuansa Cendikia, Bandung, 2017, hlm. 130.

1

2

peran DPRD dalam mengembangkan check and balance antara DPRD dan

Pemerintah Daerah.2

Produk hukum DPRD adalah produk hukum berbentuk peraturan

meliputi Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Piminan DPRD dan

Keputusan Badan Kehormatan DPRD.3 Peraturan DPRD sebagaimana

dituliskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Pasal 1 angka 8 yang menentukan bahwa: “Peraturan DPRD adalah peraturan

yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD

kabupaten/kota”.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,

brdasarkan hal tersebut, dalam menjalankan fungsinya DPRD Provinsi Jambi

dinilai rendah kinerjanya terutama dalam menjalankan fungsi legislasi. Fungsi

ini merupakan fungsi paling dominan dan berpengaruh karena melalui fungsi

ini maka DPRD dapat mempengaruhi seluruh aspek yang ada di daerah

Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota. DPRD dinilai kurang produktif karena

sedikitnya rancangan peraturan peraturan yang berasal dari inisiatif dewan.4

Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan wewenang dan tugasnya

sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Padahal sebagai perwakilan

rakyat daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan/atau kota, DPRD dituntut

2Asmawi, Jurnal Cita Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam

Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah, Volume 1 No. 1

Juni 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. 3Ni’matul Huda, Hukum dan Pemerintahan, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 83. 4Arifuddin, Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan

Daerah yang Partisipatif, Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar: Legal Pluralism Volume 6

Nomor 2, Juli 2016.

3

untuk memaksimalkan fungsi legislasinya untuk menampung aspirasi dari

rakyat daerah dan untuk mensejahterakan rakyat daerah yang merupakan

kewajiban dari DPRD.5

Persoalannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tidak

mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan DPRD tersebut di

atas. Demikian pula halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

DPRD, (peraturan lama yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2018) tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan

DPRD.

Mekanisme pembentukan Peraturan DPRD hanya diatur dalam Pasal

43 sampai dengan Pasal 46 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Penyusunan Produk Hukum Daerah. Mencermati ketentuan Pasal 43 sampai

dengan Pasal 46 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 di atas, formulasinya

masih belum jelas dan menimbulkan beragam pertanyaan, antara lain:

a. Apakah penyusunan Peraturan DPRD dapat diajukan hanya oleh anggota

DPRD? Apakah komisi atau gabungan komisi dapat mengambil inisiatif

untuk menyusun Peraturan DPRD? Bagaimana pula halnya dengan

Bapemperda? Alat kelengkapan DPRD mana yang paling tepat untuk

mengambil inisiatif penyusunan Peraturan DPRD?

5Eviriyanti, Nuri, 2011, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai

Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan

Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi), Jurnal Konsitusi Volume III Nomor 1,

Jakarta: PKK-FH UNDIP

4

b. Siapa yang dimaksud dengan tim penyusunan rancangan peraturan DPRD

sebagaimana dimaksud Pasal 45? Apakah Tim ini adalah Panitia Khusus?

Kapan Tim dimaksud dibentuk oleh Pimpinan DPRD?

c. Bagaimana mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan DPRD? Apakah

cukup hanya dalam pembicaraan tingkat I? Ataukah pembahasannya

melalui dua tingkat pembicaraan (pembicaraan tingkat I dan Tingkat II)?

Beragam pertanyaan terkait dengan ketentuan Pasal 43 sampai dengan

Pasal 46 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 di atas belum juga terjawab

karena dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi tidak mengatur tentang

mekanisme pembentukan Peraturan DPRD. Yang diatur hanyalah tata cara

perubahan Tata Tertib yang diatur dalam Pasal 215 dan Pasal 216 yang

menyebutkan:

Pasal 215

(1) Usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat diajukan

oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota atau alat

kelengkapan DPRD.

(2) Usul perubahan yang berasal dari anggota, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada

pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan

pengusul serta nama fraksinya.

(3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara

tertulis oleh pimpinan alat kelengkapan kepada pimpinan DPRD.6

Pasal 216

(1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1)

diajukan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

6Pasal 215 Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata

Tertib DPRD Provinsi Jambi

5

(2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan

menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib.

(3) Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna

menyerahkannya kepada Bapemperda Provinsi untuk melakukan

pembahasan.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan

kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan.7

Mencermati ketentuan Pasal 215 dan Pasal 216 di atas, belum mampu

menjawab apakah mekanisme pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib

tersebut di atas dilakukan melalui pembicaraan 2 tingkat (Tingkat I dan

Tingkat II) atau hanya satu tingkat. Demikian pula belum begitu jelas apakah

terhadap usul perubahan yang diajukan oleh pemrakarsa dibahas oleh komisi

atau fraksi sebelum disetujui dalam Rapat Paripurna.

Kondisi ini berbeda dengan Daerah lain, misalnya di DPRD Provinsi

DIY. Dalam Peraturan DPRD Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Tata Tertib, mekanisme pembentukan Peraturan DPRD telah diatur secara

jelas dan tegas, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 112

yang menyebutkan:8

Pasal 108

(1) Perencanaan rancangan penyusunan rancangan peraturan DPRD

merupakan kewenangan DPRD dan disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Perencanaan penyusunan rancangan peraturan sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan

kewenangan.

(3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1

(satu) tahun.

7Pasal 216 Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata

Tertib DPRD Provinsi Jambi 8Pasal 108-112 Peraturan DPRD Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib,

mekanisme pembentukan Peraturan DPRD.

6

(4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan

keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)

dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Pasal 109

(1) Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais mempersiapkan dan

menyusun rancangan peraturan DPRD.

(2) Persiapan dan penyusunan rancangan peraturan DPRD sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) difasilitasi oleh sekretariat DPRD.

Pasal 110

(1) Rancangan peraturan DPRD dibahas oleh panitia khusus.

(2) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu

pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)

meliputi:

a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan

DPRD dalam rapat paripurna;

b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia

khusus dalam rapat paripurna; dan

c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia

khusus.

(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berupa

pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:

a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses

pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana

dimaksud pada Ayat (3) huruf c; dan

b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan

rapat paripurna.

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf b

tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan

diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 111

(1) Rancangan peraturan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam

Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk dilakukan

fasilitasi.

(2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditindaklanjuti

oleh DPRD untuk penyempurnaan rancangan peraturan DPRD

sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

7

Pasal 112

(1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan

disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan

dan pengundangan.

(2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Problematika ditemukan karena Undang-undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya mengatur

peraturan daerah sedangkan peraturan DPRD tidak diatur dalam undang-

undang tersebut. Sementara tata tertib DPRD dibuat dalam peraturan DPRD

bukan peraturan daerah.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,

dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.9

Tidak adanya pengaturan mekasnisme pembentukan Peraturan DPRD

dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi menimbulkan dampak ikutan.

Berdasarkan pengamatan sementara, DPRD Provinsi Jambi sampai saat belum

menyusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana diamanatkan

Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD

tentang Tata Beracara Badan Kehoramatan yang diamanatkan Pasal 126 Ayat

9Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

8

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Oleh sebab itu, kajian

mengenai mekanisme pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi pasca

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menjadi begitu

penting dan menarik untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Ditinjau

Dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencankup hal-hal sebagai

berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembentukan peraturan DPRD berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018?

2. Bagaimana implementasi pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembentukan

peraturan DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2018.

9

b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembentukan

peraturan DPRD Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2018

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini

memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

a. Manfaat secara akademis yaitu dapat memperoleh data yang

diperlukan dalam penyusunan skripsi.

b. Manfaat secara praktis yaitu dapat menganalisis mekanisme

pembentukan peraturan DPRD ditinjau dari Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2018 dan diharapkan dapat bermanfaat dan membantu

bagi semua pihak, dan baik itu pembentukan peraturan DPRD di DPRD

Provinsi Jambi.

D. Kerangka Teori dan Koseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya

merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan

yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.10

Dalam penulisan skripsi ini, ada teori yang digunakan dalam

menjawab permasalahan sebagai berikut:

10Soejono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum, Rajawali,

Jakarta, 2002, hlm.123.

10

a. Teori pembagian kekuasaan

Suatu pemerintahan dalam sebuah negara tentu menjalankan

begitu banyak fungsi dan sangat beragam. Dalam pemerintahan yang

terpusat, disebut-sebut pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut

dalam beberapa hal sekaligus. Hal itulah yang kemudian menjadi

hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang adil. Pasalnya, ketika

suatu pemerintahan memiliki kuasa absolut terhadap beberapa hal,

misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan,

menjalankan fungsi kepemerintahan, hingga peradilan, maka semakin

besar bagi pemerintahan negara untuk berlaku sewenang-wenang

terhadap pemerintahan negara. Tentu saja hal tersebut menjadi

masalah besar, karena kesewenang-wenangan akan berbuah

ketidakadilan kepada masyarakat. Oleh karenanya, beberapa pemikir

politik Barat mulai mengembangkan pemikiran mereka mengenai

teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan.11

Pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu kemudian

yang menjadi pelopor pemikiran tersebut untuk menghindari

terjadinya kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan.

Pada dasarnya, kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun

Montesquieu memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke lah

yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan

dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme pemerintahan

11Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

hlm 4.

11

yang terpusat. Sementara, setengah abad 16 kemudian, barulah

Montesquieu muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan

kekuasaan yang disebut juga sebagai Trias Politica dalam bukunya

yang berjudul L’esprit de Lois (1748). Tentu saja inti dari pemikiran

Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Locke,

yakni untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan

pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenang-

wenangan dalam pemerintahan.12

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu

negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian

kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut

fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan

yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal

sebagai Trias Politika.13

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri

atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau

kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering

disebut rule making function); kedua, kekuasaan eksekutif atau

kekuasaan melaksanakan undang-undang (rule application function);

ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran

undang-undang (rule adjudication function). Trias politika adalah

suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (function) ini

12Ibid., hlm 4. 13Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar

Maju, Bandung, 1995, hlm. 78-79

12

sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah

penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan

demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.14

Beberapa literatur menerjemahkan konsep trias politica sebagai

pemisahan kekuasaan (separation of power). Sedangkan sebagian

literatur lain menyebutnya dengan istilah pembagian kekuasaan

(division of power).

b. Teori Lembaga perwakilan

1. Konsep Lembaga Perwakilan

Untuk membahas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat

Provinsi maka harus dijelaskan bagaimana konsep lembaga

perwakilan rakyat sehingga dapat mengatasnamakan rakyat. Dan

bagaimana perubahan konsep lembaga perwakilan yang ada setelah

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Lembaga Perwakilan atau yang lebih sering disebut

representative institution adalah lembaga yang mewakili rakyat

dalam melakukan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Konsep

lembaga perwakilan tidak terlepas dari asal–usul negara yang

dimulai:

1. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Untuk hidup manusia

berkehendak akan bantuan makhluk lain.

14Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat

UUD Tahun 1945, 2003, hlm. 2-3

13

2. Disebabkan manusia tidak bisa hidup sendiri maka

berkumpullah mereka untuk merundingkan cara

memperoleh bahan-bahan primer (makanan, temapat

dan pakaian). Lalu terjadilah pembagian pekerjaan

dimana masing-masing harus menghasilkan lebih dari

keperluannya sendiri untuk dipertukarkan den demikian

berdirilah desa.

3. Antara desa dengan desa terjadi pula kerjasama dan

terjadilah masyarakat negara. Antara negara-negara

dengan negara lain terjadi juga kerjasama karena

perlunya bantuan satu sama lain dan terjadilah

hubungan internasional.15

Maka dari itu dapat dikemukakan berdirinya suatu negara

harus mempunyai 4 (empat) syarat:

1. Adanya wilayah.

2. Adanya Pemerintah

3. Adanya rakyat

4. Adanya pengakuan dari negara lain.

Ada yang menyatakan bahwa Negara merupakan

perkelompokkan dari manusia yang merasa sendirinya senasib

yang mempunyai tujuan yang sama16. Tujuan dari negara adalah

untuk menjalankan ketertiban dan keamanan. Dan tujuan akhir dari

negara adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi warga

negaranya.

Menurut Aristoteles bahwa sesungguhnya negara itu

merupakan suatu persekutuan hidup atau lebih tepat lagi suatu

persekutuan hidup politis. “Dalam bahasa Yunani disebut he

15Solly Lubis, Ilmu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 16. 16Ibid.

14

koinona politike; artinya suatu persekutuan hidup yang berbentuk

polis (negara kota). Ungkapan negara adalah persekutuan hidup

politis sesungguhnya mengandung beberapa hal penting yang perlu

dipikirkan”17, seperti tujuan dan arti negara bagi masyarakat.

“Timbulnya suatu negara tidak akan terlepas dari teori Contract

Social yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes, John Locke dan JJ

Rousseau” .18

Kontrak Sosial merupakan perjanjian antara masyarakat

yang ingin membentuk suatu negara, suatu pemerintahan bersama

yang melayani mereka (anggapan Hobbes, Locke dan Rousseau

yang mendasarkan pembentukan negara atas suatu perjanjian antara

anggota masyarakat biasanya disebut teori perjanjian masyarakat).

Kemudian rakyat ini menyerahkan kedaulatannya kepada suatu

lembaga, person ataupun sekelompok orang yang mendapat amanat

untuk menjalankan kedaulatan tersebut.

Menurut Utrecht tentang perbandingan antara Thomas

Hobbes, Jean Jacqueas Rousseau dan John Locke bahwa Walaupun

tak berlainan masing-masing Hobbes, Locke dan Rosseau. Mereka

mempunyai anggapan tentang pembentukan negara dan adanya

negara itu. Menurut anggapan ketiga ahli tersebut pembentukan

adanya negara itu disusun atas suatu perjanjian sosial, kesimpulan-

17Ibid., 18M. Solly Lubis, Op.Cit., hlm. 35.

15

kesimpulan yang mereka tarik tentang sifat negara sangat

berlainan.19

Menurut Hobbes yang mengemukakan:

Negara itu bersifat totaliter, Negara itu diberi kekuatan tidak

terbatas (Absolut). Menurut Locke negara itu selayaknya

bersifat kerajaan konstitusionil yang memberi jaminan

mengenai hak-hak dan kebebasan kebebasan pokok manusia

(ingat: life, liberty, healthy dan property). Rousseau

beranggapan bahwa negara bersifat suatu perwakilan rakyat,

dan negara itu selayaknya negara demokrasi yakni yang

berdaulat adalah rakyat.20

2. Konsep Lembaga Perwakilan Rakyat Setelah Negara Berdiri.

“Atas dasar tersebut maka lahirlah teori demokrasi

representatif”21. Karena pada saat ini tidak mungkin semua rakyat

berkumpul untuk menentukan keinginannya setiap saat.

Direct democracy adalah suatu bentuk pemerintahan

dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik

dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang

bertindak berdasarkan prosedur-prosedur mayoritas. Sifat

langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan

secara efektif karena berlangsung dalam suatu kondisi yang

sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan

sekitarnya). Serta jumlah penduduk sedikit (300.000

penduduk dalam suatu negara kota). Lagipula ketentuan–

ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara

yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil dari

penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian

dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku.22

Karena faktor populasi penduduk yang tidak

memungkinkan dilakukan pada satu tempat dan pada suatu saat,

19Ibid., hlm. 35. 20Ibid. 21Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya

di Indonesia, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 70 22Miriam Budiarjo, Op. Cit., hlm. 54.

16

sehingga harus dicari pemecahan masalahnya. Muncullah konsep

demokrasi Perwakilan Rakyat atau yang sering lebih disebut

sebagai demokrasi representatif. Akhirnya demokrasi representatif

ini hampir dilakukan disetiap negara modern pada saat ini.

Apabila dilihat pada saat zaman Yunani telah berlaku

pemerintahan yang berdasarkan rakyat (demokrasi), dan akhirnya

berjalan tidak baik. Sehingga pada awalnya demokrasi dikritik oleh

para pemikir-pemikir Yunani seperti Plato, “Socrates” dan

“Aristoteles”.

3. Konsep Lembaga Perwakilan di Negara modern

Setelah runtuhnya peradaban Yunani maka pada saat itu.

Muncullah peradaban Romawi yang membuat suatu konsep baru

yaitu munculnya Senat sebagai perwakilan berfungsi sebagai

pengawas dan Caesar sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan

perwakilan rakyat dibidang pemerintahan. Setelah Romawi runtuh

maka muncul negara-negara monarki yang menjadikan satu orang

(raja) sebagai pusat dari pemerintahan, sehingga dapat diartikan

bahwa wakil rakyat adalah raja. Penyerahan kewenangan

mengatasnamakan rakyat dari rakyat ke lembaga negara. Dan

kemudian lembaga negara mempunyai otoritas untuk memerintah

rakyat merupakan suatu hal yang terjadi dalam proses politik

dinegara manapun. Menurut Robert Paul Wolf peran lembaga

negara yang mengatasnamakan negara itu, diartikan sebagai ”suatu

17

kelompok orang yang mempunyai otoritas tertinggi dalam wilayah

tertentu terhadap penduduk tertentu”.23

c. Teori peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah

satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-

undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang

merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

1. keputusan normatif yang bersifat mengatur (regeling);

2. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi

(beschikking);

3. keputusan normatif yang disebut vonnis. Selain ketiga

bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan

yang dinamakan “beleids regels” (policy rules) ini

biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia

menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut

sebagai quasi peraturan.24

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-

undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan

kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.

2. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi

peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas

bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat

dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu

saja.

3. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan

mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan

dilakukannya peninjauan kembali.25

Menurut Burkhardt Krems, bahwa: “salah satu bagian besar

dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan

23Miriam Budiarjo, Op. Cit., hlm. 56. 24Jimly Asshiddiqie, Perihal Undag-Undang, Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta

Media, Jakarta, 2006, hlm.1. 25Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum¸ PT Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 25.

18

(Gestzgebungstheorie) yang berorientasi pada mencari kejelasam dan

kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif”.26 Proses

kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-

undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-

undangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan

salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan,

penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana

diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan

secara komprehensif mencakup subtansi hukum atau disebut isi dari

peraturan perundangan-undangan.

d. Teori pembentukan peraturan

Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu produk

hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki

efektivitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus

memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti

inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu

Peraturan Perundang-undangan.

Persyaratan yuridis yang dimaksud di sini adalah:27

1) Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Artinya suatu

Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau

badan yang mempunyai wewenang untuk itu. Kalau persyaratan ini

tidak diindahkan maka menjadikan suatu Peraturan Perundang-

undangan itu batal demi hukum (van rechtswegenietig). Adanya

kesesuaian bentuk/jenis Peraturan Perundang-undangan dengan

26Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta,

2007, hlm.3. 27Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,

Jakarta; Konstitusi Press, 2014, hlm. 27

19

materi muatan yang akan diatur. Ketidaksesuaian bentuk/jenis ini

dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-

undangan yang dimaksud. Misalnya kalau di dalam UndangUndang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegasakan bahwa

suatu ketentuan akan dilaksanakan dengan Undang Undang, maka

hanya dalam bentuk Undang-Undang-lah itu harus diatur.

2) Adanya prosedur dan atata cara pembentukan yang telah

ditentukan. Pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan

harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.

Misalnya suatu Rancangan Undang Undang dibahas oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan

bersama, Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah

mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka pengundangannya juga harus ditentukan tata

caranya, misalnya Undang-Undang diundangkan dalam Lembaran

Negara, agar mempunyai kekuatan mengikat.

3) Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

yang lebih tinggi tingkatannya. Sesuai dengan pandangan stufenbau

theory, Peraturan Perundangundangan mengandung norma-norma

hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm

(norma dasar) bagi Peraturan Perundangundangan yang lebih

rendah tingkatannya. Oleh sebab itu Peraturan Perundangundangan

yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah

hukum yang terdapat di dalam Perauran Perundang undangan yang

lebih tinggi tingkatannya.

Selain landasan filosois, sosiologis dan yuridis masih terdapat

landasan lain, yaitu landasan teknik perancangan. Landasan yang

terakhir ini tidak boleh diabaikan dalam membuat Peraturan

Perundang-undangan yang baik karena berkaitan erat dengan hal-hal

yang menyangkut kejelasan perumusan, konsistensi dalam

mempergunakan peristilahan atau sistematika dan penggunaan bahasa

yang jelas. Penggunaan landasan ini diarahkan kepada kemampuan

person atau lembaga dalam merepresentasikan tuntutan dan dukungan

ke dalam produk hukum yang tertulis, yakni Peraturan Perundang-

undangan.

20

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sebagaimana

dikutip oleh Bayu Dwi Anggono, memperkenalkan enam asas Undang

Undang, yaitu:

a. Undang-Undang tidak berlaku surut;

b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih

tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan

Undang-Undang yang bersifat umum (Lex specialis

derogat lex generalis).

d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan

Undang-Undang yang berlaku terdahulu (Lex posteriore

derogat lex priori);

e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat, dan

f. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal

mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan

materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui

pembaharuan atau pelestarian (asas Welvaarstaat).28

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam membentuk

Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang

meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.29

28Ibid., hlm. 28 29Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

21

Sedangkan di dalam materi sebuah undang-undang menurut

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi

muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhineka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.30

Menurut Paul Scholten, bahwa: “asas-asas hukum dan asas-

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut

bukanlah sebuah aturan hukum (rechtregel). Untuk dapat dikatakan

sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum

sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak bicara (of niet of

veel to veel zeide)”. Dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah

hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengeti tanpa asas-asas

tersebut.31

Menurut Sudikno merokusumo, asas hukum atau prinsip

hukum bukanlah peraturan hukum hukum konkret, melainkan

merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar

belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan dibelakang

30Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan 31A Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggara

Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi

Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Jakarta; Fakultas Pascasarjana

Universitas Indonesia, 1990, hlm. 304.

22

setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan

dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan

yang konkret tersebut.32

b. Kerangka Konseptual

Untuk dapat memahami maksud yang terkandung dalam penulisan

skripsi ini terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian dari judul skripsi

ini:

1. Pembentukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembentukan

adalah proses, cara, perbuatan membentuk.33

2. Peraturan DPRD

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

2. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di

provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam

Pembukaan Undang-Undnag Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (3) ialah,

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki

32Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik,

Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.

20 33http://kbbi.web.id//atur, tanggal akses 20 Oktober 2020.

23

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilh

melalui pemilihan umum”. Disebutkan dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2004 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

(MD3) Pasal 314 menyebutkan, “DPRD Provinsi terdiri atas anggota

partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui

pemuilihan umum”. Selanjutnya, dalam Pasal 315 disebutkan

“DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

provinsi”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018

Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Jambi, Pasal 1 angka 2 dituliskan bahwa, “Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”

E. Tinjaun Pustaka

Dalam kajian pustaka, penyusun akan memaparkan tentang beberapa

skripsi yang membicarakan mekanisme pembentukan peraturan DPRD

ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib DPRD di DPRD Provinsi Jambi tersebut di antaranya:

24

1. Tesis Anindita Dwi Hapsari 34,

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi

DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang

Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019). Penelitian ini

merupakan penelitian (field resarch), bersifat deskriptif analitik dan

menggunakan pendekatan psikoanalis dan normatif, yaitu penelitian yang

langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh

keterangan tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tegal dalam

pembentukan peraturan daerah.

Hasil pembahasannya, yaitu berdasarkan penelitian ini diperoleh

hasil bahwa DPRD Kota Tegal belum dapat menjalankan fungsi

legislasinya dengan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya

usulan/inisiatif rancangan peraturan daerah Kota Tegal yang berasal dari

DPRD pada periode 2009-2014 serta periode 2014-2019. Serta

perbandingan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tegal dengan

DPRD di beberapa daerah lainnya pun sama belum dapat dilaksanakan

dengan optimal. Selama ini fungsi legislasi sering dilaksanakan dalam

mekanisme konvensional yang masih cenderung mirip dengan apa yang

dilakukan sebelum pelaksanaan otonomi luas, yaitu bergerak pasif. Dalam

pembentukan perda Kota Tegal, DPRD sudah berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

34Anindita Dwi Hapsari. “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan

Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019). Tesis

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2018.

25

Perundang-Undangan, namun sangat disayangkan DPRD Kota Tegal

belum mempunyai perda tersendiri untuk mengatur produk hukum

daerahnya (Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) dan

kendala lainnya adalah dalam proses pembentukan perda, DPRD Kota

Tegal belum melibatkan masyarakat Kota Tegal dalam penyusunan dan

pembahasan rancangan peraturan daerah hingga ditetapkan menjadi perda.

2. Skripsi Andi Bau Inggit AR35,

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul

“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba”. Metode Penelitian

yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan empiris

(socio_legalresearch) yaitu meneliti norma-norma hukum dan

pelaksanaan norma-norma tersebut di lapangan. Berlokasi di Kantor

Teknik DPRD Bulukumba dan Kantor Gubernur Prov. Sulsel, penarikan

sampel yang digunakan adalah purpossive, data yang diperoleh dianalisis

dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) mekanisme pelaksanaan

penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Bulukumba tidak berjalan sesuai

dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor

16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang

Peraturan Tata Tertib DPRD yang menjadi peraturan dasarnya, yakni

waktu pemberlakuan Peraturan Tata Tertib DPRD Bulukumba yang

35Andi Bau Inggit AR. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyusunan Peraturan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, Makassar. 2012.

26

terlambat, yakni sudah lebih dari 60 hari sesuai ketentuan Pasal 118 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, dan ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 bahwa sebelum Rancangan Peraturan

Tata Tertib DPRD Bulukumba ditetapkan, terlebih dahulu dikonsultasikan

kepada Gubernur. Namun dari hasil penelitian penulis, ternyata surat

DPRD Bulukumba kepada Gubernur Cq. Biro Hukum & HAM untuk

berkonsultasi dengan gubernur tidak terdaftar dalam buku registrasi Biro

Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel. Dengan demikian Peraturan Tata

Tertib DPRD Bulukumba tidak memenuhi syarat formil Penyusunan

Peraturan Tata Tertib DPRD sebagaimana ketentuan yang diatur oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. 2) materi muatan Peraturan

Tata Tertib DPRD Bulukumba No. 03/KPTS-DPRD-BK/VII/2010 yang

telah dianalisis dan ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan materi

muatan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang merupakan

peraturan dasarnya, yaitu antara lain: soal kuorum; tugas dan wewenang

DPRD yang mengalami pengurangan dan penambahan; dan lain-lain.

Saran dari penulis Peraturan Tata Tertib DPRD Bulukumba yang ada

sebaiknya segera disesuaikan kembali dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2010 dan dikonsultasikan kepada gubernur terlebih

dahulu sebelum ditetapkan.

27

3. Skripsi Shella Novelinna 36,

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Jambi yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan

Daerah Oleh DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan

pendekatan induktif. Waktu dalam penelitian yang akan dilakukan adalah

3 bulan, dimulai pada bulan Maret sampai bulan Mei 2016. Lokasi

penelitian ini adalah di kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

dengan pertimbangan bahwa DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

adalah lembaga yang memiliki legalitas yang dijamin undang-undang

untuk membuat peraturan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 1)

pembentukan perda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada

keputusan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor

188.4/Kep.08/DPRD/2015 tentang persetujuan terhadap rancangan

program pembentukan perda inisiatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2015. Raperda dapat diajukan oleh DPRD maupun bupati

yang dibahas melalui dua tingkat pembicaraan yang dilakukan oleh DPRD

bersama bupati, dan apabila perda itu disetujui oleh DPRD dan bupati

maka akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan

penetapan; 2) Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam

36Shella Novellina. ““Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi. 2016.

28

melaksanakan penyusunan perda tahun 2015 sudah benar menurut aturan

yang berlaku, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana

pemerintah daerah tidak sama sekali menggunakan hak inisiatifnya dalam

pembentukan perda karena Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah

pemerintahan baru yang diama pembentukan pemerintahan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat tahun 2012 sehingga peraturan yang berlaku di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu hanya berupa Peraturan Bupati

dan/atau Keputusan Bupati. Akan tetapi kinerja DPRD Kota Palu dalam

proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah belum berjalan dengan

baik, karena dari 5 aspek yang digunakan dilapangan menjadi pisau

analisis, hanya 1 aspek yang berjalan dengan baik yaitu aspek

responsibilitas. 4 aspek yang belum berjalan dengan baik yaitu,

Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Pada

tahun 2015 dari raperda yang telah dibahas bersama antara pemerintah

daerah dan DPRD cukup banyak yang berasal dari inisiatif pemerintah

daerah. Hambatan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan penyusunan

dan penetapan peraturan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di

antaranya adalah kurang memiliki keahlian dalam penyusunan peraturan

daerah dikarenakan latar belakang dari staf ahli pemerintahan daerah yang

berbeda-beda, kurangnya koordinasi dalam mengkaji dan mengevaluasi

daftar tunggu raperdayang sudah ada di pemerintah daerah.

Berdasarkan dari ketiga penelitian di atas, menunjukkan bahwa

penelitian tentang “pembentukan peraturan DPRD pasca berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

29

Penyusunan Tata Tertib DPRD di DPRD Provinsi Jambi”, belum pernah

dilakukan sebelumnya. Dalam skripsi ini penyusun menekankan

membahas mengenai praktik mekanisme pembentukan Peraturan DPRD

pada DPRD Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2018 dan kelemahan dari materi muatan dan praktik

pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi sesudah berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Jadi, penelitian ini belum

pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian

ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

30

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

Yuridis Empiris. Untuk tipe penelitian yuridis empiris, menurut Bahder

Johan Nasution, yang mengemukakan:

hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris

yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum

empiris tersebut meliputi:

(a) Pendekatannya pendekatan empiris

(b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum

(c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji

(d) Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner)

(e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya

(f) Teorinya kebenarannya korespondensi

(g) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek

peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum

empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai

perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga

sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus

bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak

boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari

peneliti.37

Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau perundang-

undangan. Sedangkan Empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada

dalam mekanisme pembentukan peraturan DPRD ditinjau dari Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata

Tertib DPRD di DPRD Provinsi Jambi.

37Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008,

hlm. 124-125.

30

31

B. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang disajikan oleh penyusun meliputi data primer dan sekunder.

b. Sumber data

Di mana data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data

primer diperoleh penyusun dari penelitian di DPRD Provinsi Jambi.

Data sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis, undang-undang,

dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek

peneliti sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data

primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan

pimpinan DPRD, pimpinan Banperda, pimpinan Komisi dan

Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Jambi yang menyangkut

dengan tema penelitian dalam penyusunan skripsi ini, serta dari

dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak

langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Yang

berupa dokumen-dokumen tertulis, undang-undang, dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

32

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama

wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari

informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan

berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai

pertanyaan lain saat meneliti.

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan

kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang

dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang

dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat

diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi

lapangan. Wawancara dilakukan kepada informan dalam penelitian ini

yaitu:

1. Pimpinan DPRD

2. Pimpinan Banperda

3. Pimpinan Komisi

4. Sekretaris Dewan.

33

2. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka

mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian

melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada

ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan

yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data

dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka

saksikan selama penelitian.

Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non

partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan

objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati

suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan

diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan

topik penelitian. Hal yang akan diamati yaitu sidang pleno dan

paripurna DPRD Provinsi Jambi. Observasi yang dilakukan, penelitian

berada di lokasi tersebut dan membawa lembar observasi yang sudah

dibuat.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses mengatur urutan data,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis

kerja seperti yang disarankan oleh data. Beberapa tahapan model analisis

34

interaktif melalui empat tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan:

1. Pengumpulan data (data colection)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan

dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek,

yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami

yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami

sendiri oleh penelitian tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari

peneliti tentang fenomena yang dijumpai.38

Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan,

komentar tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan

merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

Untuk mendapatkan catatan ini peneliti melakukan wawancara dengan

beberapa informan.

2. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan

abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi,

membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan ke

pola-pola dengan membuat transkip, penelitian untuk mempertegas,

memperpendek, membuat fokus, membuat bagian yang tidak penting

dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan.39

38Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung,

2015, hlm. 145. 39Ibid.

35

Data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian

dan dokumentasi yang didapat akan diseleksi oleh peneliti. Kumpulan

data akan dipilih dan dikategorikan sebagai data yang relevan dan data

yang mentah. Data yang mentah dipilih kembali dan data yang relevan

sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disiapkan

untuk proses penyajian data.

3. Penyajian Data (data display)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan

maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matrik, grafis,

jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang

terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.40

4. Penarikan kesimpulan (conclusion)

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau

memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat

atau proporsi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara

melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan

agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat

dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar data

40Ibid.

36

yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas

sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.41

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang

tersedia baik primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang

diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu

kenyataan yang terjadi mengenai mekanisme pembentukan peraturan

DPRD ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD di DPRD Provinsi Jambi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai

hal yang akan penyusun bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan

isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan

sistematika penulisan skripsi.

BAB II Metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data,

Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data

BAB III dijelaskan mengenai gambaran umum DPRD Provinsi Jambi.

BAB IV Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada

bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai

implementasi mekanisme pembentukan peraturan DPRD Provinsi

41Ibid.

37

Jambi dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan

DPRD Provinsi Jambi.

BAB V Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan

menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis

sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam

skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan

skripsi ini.

38

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DPRD PROVINSI JAMBI

A. Tinjauan Umum Tentang DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan

berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana diperbarui dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah juga dijelaskan bahwa DPRD berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk wilayah provinsi

maka disebut DPRD provinsi dan untuk wilayah kabupaten/kota maka disebut

dengan DPRD kabupaten/kota.

Susunan DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan

umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun alat kelengkapan DPRD

terdiri atas ; pimpinan, Badan musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah,

Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya yang

diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya,

maka alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat yang berasal dari pegawai

negeri sipil (PNS). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi:

a. Legislasi, merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah

bersama kepala daerah.

38

39

b. Anggaran, merupakan fungsi DPRD yang bersama-sama dengan

pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan

fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

c. Pengawasan, merupakan fungsi DPRD untuk melaksananakan

pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan

keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

daerah.

Selain itu, adapun tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah meliputi:42

a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk

mendapatkan persetujuan bersama;

b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah

mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh

kepala daerah;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan

peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD,

kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan

daerah, dan kerjasama internasional di daerah;

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil

kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD

42Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

40

provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD

kabupaten/kota;

e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil

kepala daerah;

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang

dilakukan oleh pemerintah daerah;

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjaasama antar daerah dan

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk

melaksanakan tugas dan wewenangnya kepada DPRD diberikan diberikan

41

beberapa hak dan kewajiban. Hak DPRD dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya antara lain:43

a. Hak Interpelasi, merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada

kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan

strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara;

b. Hak Angket, merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan

terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta

berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, negara yang diduga

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Hak menyatakan pendapat, merupakan hak DPRD untuk menyatakan

pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah mengenai kejadian luar

biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya

atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Sementara itu bagi setiap anggota DPRD diberikan hak-hak sebagai

berikut:44

a. Mengajukan rancangan peraturan daerah;

b. Mengajukan pertanyaan;

c. Menyampaikan usul dan pendapat;

d. Memilih dan dipilih;

e. Membela diri

43Pasal 322 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah 44Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

42

f. Imunitas

g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas

h. Protokoler

i. Keuangan dan administratif.

Adapun kewajiban bagi anggota DPRD antara lain:45

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila;

b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati peraturan

perundang-undangan

c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,

kelompok, dan golongan;

e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

g. Manaati tata tertib dan kode etik;

h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga

lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui

keunjungan kerja secara berkala;

j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan

masyarakat;

45Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

43

k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada

konstituen di daerah pemilihannya.

Pengawasan DPRD melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan

Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah,

APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program

pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Bukan hanya

itu, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD sesungguhnya juga

bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik.

Tugas DPRD berkaitan dengan fungsi pengawasan pertama sebagai

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan

peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan walikota/bupati, APBD,

kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan

daerah dan kerjasama internasional, kedua Meminta laporan keterangan

pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi,

ketiga DPRD berwenang meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota,

pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, dan warga masyarakat

untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi

kepentingan bangsa dan negara.

Fungsi pengawasan sebagai agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dapat memberikan perhatian khususnya dalam mengawasi pencapaian

target retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengawasan ini dapat dibagi dalam tiga bentuk pengawasan, sesuai dengan

kebutuhan dan tujuannya yakni:

44

a. Preliminary Control,

Preliminary Pengawasan anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran.

Dalam pengawasan pendahuluan ini anggota DPRD sangat diharapkan

perannya dalam meneliti setiap usulan anggaran khususnya dari penyedia

layanan publik, baik dari sisi harga layanan, output maupun outcomes dari

setiap jenis layanan. Sangat diharapkan anggota DPRD melakukan

pengawasan sejak tahap perencanaan. yang dibuat oleh pihak eksekutif.

Dan dari alokasi anggaran untuk pelayanan publik juga bisa diketahui

apakah pemerintah daerah akan memberikan pelayanan publik kepada

masyarakat secara memadai atau tidak.

b. Interim Control,

Interim control yaitu untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai

standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama

pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pengawasan juga bisa

diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik atau masa

perjalannya sebuah peraturan.

c. Post Control,

Post Control memastikan layanan publik berjalan sesuai harapan, juga

diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan.

Pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi

mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan.

Ada beberapa kemungkinan tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh

anggota DPRD berdasarkan hasil-hasil pengawasan:

45

a). Tindakan perbaikan, baik secara adminsitrasi, rencana strategis, maupun

pembuatan raperda baru.

b). Tindakan penghentian proyek maupun program. Namun demikian

tindakan tersebut tetap disertai dengan rekomendasi pengusulan

perbaikan regulasi

c). Tindak lanjut berupa tindakan hukum. Khusus untuk tindak lanjut secara

hukum ini DPRD harus menyerahkan otoritas secara penuh pada otoritas

yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau kepala

lembaga-lembaga/komisi pelayanan publik bagi daerah yang memiliki

lembaga ombudsman atau Komisi Pelayanan Publik,

d). Menggunakan Hak ‘’Tindakan Politik’’ DPRD. DPRD sesungguhnya

memiliki hak legal yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai

tindakan politik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Bahkan

tindakan politik tersebut bisa berimplikasi terhadap tindakan penegakan

hukum.

B. Sejarah Berdirinya Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi

Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya

Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda

menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan

sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie.

Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan

46

Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906 dan

pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906.46

Kekuasan Belanda atas Jambi berlangsung ± 36 tahun karena pada

tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan

Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal

17 Agustus 1945 diproklamirkanlah Negara Republik Indonesia. Sumatera

disaat Proklamasi tersebut menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan

Medan sebagai ibukotanya dan Mr. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk

memegangkan jabatan Gubernurnya.

Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera

bersidang di Bukittinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga Sub

Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera

Selatan.

Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatra Barat,

Riau dan Jambi. Tarik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera

Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan

dengan pemungutan suara pada Sidang KNI Sumatera tersebut dan

Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub Provinsi dari

Provinsi Sumatera ini kemudian dengan undang-undang nomor 10 tahun

1948 ditetapkan sebagai Provinsi.47

Dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Daerah keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan

46Sekretaris DPRD Provinsi Jambi, Sejarah Berdirinya DPRD Provinsi Jambi, Profil

Daerah. DPRD Provinsi Jambi Tahun 2021. 47Ibid.

47

1 Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten

Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko

dan Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota,

dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang

ingin keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan dibagian

lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu,

Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal

1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan

ke keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir

Selatan dan Kerinci (PSK)

Tuntutan keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat

dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari

(HP. MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) Tanggal 10

April 1954 yang diserahkan langsung Kepada Bung Hatta Wakil Presiden di

Bangko, yang ketika itu berkunjung kesana. Penduduk Jambi saat itu tercatat

kurang lebih 500.000 jiwa (tidak termasuk Kerinci)

Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-

Daerah Jambi 30 April – 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi

yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat

delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Prof. Dr. Mr

Hazairin.

Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan

parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

48

Merangin, Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat Jambi 14-18 Juni

1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi

bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) untuk mengupayakan dan

memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi Jambi.

Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957

mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi

Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957.

Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi

menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi

yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari

Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah

Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi

Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari

1957 menyetujui keputusan BKRD.

Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad

Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai Acting Gubernur

dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi, dengan staff

11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap,

Salim, Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik

dan Abd Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS.

tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi

Jambi di halaman rumah Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi).

49

Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya

menandatangani di Denpasar Bali. Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun

1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan

Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 Undang-Undang

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera

Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (Undang-Undang tahun 1957

Nomor 75) sebagai Undang-undang.48

Dalam Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1

hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup

wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja

Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

Kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tersebut pada

tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan

menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend

DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi

dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember

1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung

Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati dejure Provinsi Jambi di

tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61

tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya

oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6

Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana

48Ibid., hlm. 3.

50

tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970

tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.49

Adapun nama Residen dan Gubernur Jambi mulai dari masa kolonial

sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:50

Masa Kolonial, Residen Belanda di Jambi adalah:

a. O.L. Helfrich (1906-1908)

b. A.J.N Engelemberg (1908-1910)

c. Th. A.L. Heyting (1910-1913)

d. AL. Kamerling (1913-1915)

e. H.E.C. Quast (1915 – 1918)

f. H.L.C Petri (1918-1923)

g. Poortman (1923-1925)

h. G.J. Van Dongen (1925-1927)

i. H.E.K Ezerman (1927-1928)

j. J.R.F Verschoor Van Niesse (1928-1931)

k. W.S. Teinbuch (1931-1933)

l. Ph. J. Van der Meulen (1933-1936)

m. M.J. Ruyschaver (1936-1940)

n. Reuvers (1940-1942)

o. Tahun 1942 – 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi

Masa Kemerdekaan Republik Indonesia

Residen Jambi:

49Ibid., hlm. 4. 50Ibid., hlm. 5.

51

a. Dr. Segaf Yahya (1945)

b. R. Inu Kertapati (1945-1950)

c. Bachsan (1950-1953)

d. Hoesin Puang Limbaro (1953-1954)

e. R. Sudono (1954-1955)

f. Djamin Datuk Bagindo (1954-1957) - Acting Gubernur

g. 6 Januari 1957 BKRD menyatakan Keresidenan Jambi menjadi

Propinsi

h. 8 Februari 1957 peresmian propinsi dan kantor gubernur di

kediaman Residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan

propinsi diperkuat oleh Keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli

1957, Undang-Undang Nomor 1 /1957 dan Undang-Undang

Darurat Nomor 19/1957 dan mengganti Undang-Undang tersebut

dengan Undang-Undang Nomor 61/1958.

Masa Provinsi Jambi

Gubernur Jambi:

a. 1957-1967 : M. Joesoef Singedekane

b. 1967-1968 : H. Abdul Manap (Pejabat Gubernur)

c. 1968-1974 : R.M. Noer Atmadibrata

d. 1974-1979 : Djamaluddin Tambunan, SH

e. 1979 : Edy Sabara (Pejabat Gubernur)

f. 1979-1989 : 1. Masjchun Sofwan, SH (Gubernur Jambi)

i. Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (Wakil Gubernur)

52

g. 1989-1999 : 1. Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (Gubernur Jambi)

1. Musa (Wakil Gubernur)

2. Drs. Hasip Kalimudin Syam (Wakil Gubernur)

h. 1999-2005 : 1. Drs. H. Zulkifli Nurdin, MBA (Gubernur Jambi)

1. Uteng Suryadiatna (Wakil Gubernur)

2. Drs. Hasip Kalimudin Syam (Wakil Gubernur)

i. 2005 : DR.Ir. H. Sudarsono H, SH, MA (Pejabat Gubernur)

j. 2005-2010 : 1. Drs. H. Zulkifli Nurdin, MBA (Gubernur Jambi)

Drs. H. Antony Zeidra Abidin (Wakil Gubernur)

k. 2010-2015 : 1. Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (Gubernur Jambi)

Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum (Wakil Gubernur)

l. 2015-2016 : Dr. Ir. H. Irman, M.Si (Pejabat Gubernur)

m. 2016-Sekarang: 1. H. Zumi Zola ZUlkifli STP MA (Gubernur

Jambi)

2. Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum (Wakil

Gubernur 2016-2021)

Ketua DPRDP, DPRDGR, DPRD Provinsi Jambi

a. H Hanafie (Ketua DPRDP) 1958-1958

b. H.A Moerad Alwie (Ketua DPRDP) 1958-1960

c. HM. Saleh Yasin (Ketua DPRDGR) 1961-1967

d. Drs. Rd. Ismail Mahmud (Ketua DPRD) 1968-1971

e. Kol. Pol (Purn) M Thaher (Ketua DPRD) 1972-1977

f. Kol. Pol (Purn) Kms. A. Roni (Ketua DPRD) 1977-1982

53

g. Kol. TNI (Purn) Supomo (Ketua DPRD) 1982-1987

h. Kol. TNI (Purn) M. Syukur (Ketua DPRD) 1987-1997

i. Brigjen TNI (Purn) M. Chaerun (Ketua DPRD) 1997-1999

j. Ir. H. Nasrun Arbain, Msi (Ketua DPRD) 1999-2004

k. H. Zoerman Manap (Ketua DPRD) 2004-2009

l. Effendi Hatta SE (Ketua DPRD) 2009-2014

m. Ir. H. Cornelis Buston (Ketua DPRD) 2014-Sekarang

Sekretaris DPRD Provinsi Jambi

a. Drs. H. Ibrahim Lakoni (1972-1990)

b. Drs. Lukman Hakim, SAID (1990-2000)

c. Dra. Hj. Rosmeli, Msi (2000-2009)

d. Dra. Emi Nopisah, MM (2009-sekarang)

C. Profil DPRD Provinsi Jambi

1. Deskripsi DPRD Provinsi Jambi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (disingkat DPRD

Provinsi Jambi) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur Pemerintahan Daerah di Provinsi Jambi. DPRD

Provinsi Jambi beranggotakan 55 orang yang dipilih melalui pemilihan

umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Provinsi Jambi terdiri dari

1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah

kursi terbanyak. Anggota DPRD Jambi yang sedang menjabat saat ini

54

adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 9 September 2019 oleh Ketua

Pengadilan Tinggi Jambi, Edy Pramono di Gedung DPRD Provinsi Jambi.51

2. Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jambi

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Jambi dalam empat periode

terakhir.

Tabel 1

Jumlah Partai Politik dan Perolehan Kursi DPRD Provinsi Jambi

Partai Politik

Jumlah Kursi dalam Periode

2004-2009 2009-2014 2014-2019 2019-2024

PNIM

1 ▼ 0

PKPB

4 ▼ 0

PBR

2 ▼ 1

PBB

0 1 1 ▼ 0

PPP

4 ▼ 3 4 ▼ 3

PKS

3 3 3 5

PKB

4 ▼ 2 6 ▼ 5

PAN

8 8 ▼ 5 7

Demokrat 2 8 9 ▼ 7

PDI Perjuangan

6 ▼ 5 7 9

Golkar

11 ▼ 7 8 ▼ 7

Hanura

(baru) 5 ▼ 3 ▼ 2

Gerindra (baru) 2 6 7

NasDem (baru) 3 ▼ 2

Berkarya

(baru) 1

51Ibid., hlm. 7.

55

Jumlah Anggota 45 45 55 55

Jumlah Partai 10 11 11 11

56

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib Anggota DPRD ini ditetapkan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagai pedoman bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas,

produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD

dalam mengembangkan check and balance antara DPRD dan Pemerintah

Daerah.52

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

menyebutkan pengertian bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, terdapat pengaturan

mengenai tata tertib anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

52Asmawi, Jurnal Cita Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam

Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah, Volume 1 No. 1

Juni 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

56

57

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Adapun

yang dimaksud dengan tata tertib dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, “Tata Tertib DPRD adalah peraturan

yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD

provinsi dan kabupaten/ kota”. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya

sebagai legislatif daerah, DPRD memiliki alat kelengkapan. Sebagaimana

diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 alat

kelengkapan DPRD terdiri atas:

a. Pimpinan DPRD;

b. badan musyawarah;

c. komisi;

d. Bapemperda;

e. Badan anggaran;

f. Badan kehormatan; dan

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan

rapat paripurna.53

Pimpinan DPRD Memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur

dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yakni:

a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk

diambil keputusan;

b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;

c. menetapkan pembagial tugas antara ketua dan wakil ketua;

d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan

agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;

e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi

lain;

f. menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan

lembaga/ instansi vertikal lainnya;

g. mewakili DPRD di pengadilan;

h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau

rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

53Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

58

i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat

paripuma yang khusus diadakan untuk itu.54

DPRD mempunyai fungsi yaitu, pembentukan produk hukum berupa

peraturan daerah (Legislasi), anggaran dan pengawasan. Fungsi pembentukan

peraturan daerah dilaksanakan dengan cara membahas bersama kepala daerah

dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah,

mengajukan ususl rancangan peraturan daerah, dan menyusun program

pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.

Tata tertib di DPRD tidak bisa dijadikan rujukan untuk memecahkan

perbedaan penafsiran, cara pandang, pendirian atas pendapat tiap-tiap

anggota DPRD. Secara umum, pembentukan peraturan DPRD di

lingkungan DPRD meliputi tahapan perencanaan, pembahasan, dan

penyebarluasan. Dalam pembahasan ini tidak merincikan prosedur

pembinaan baik dalam fasilitasi dan evaluasi atas rancangan peraturan

daerah, prosedur penetapan, maupun prosedur pengundangannya

2. Tahapan Pembentukan Tata Tertib DPRD

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (l), Pasal 145, Pasal

186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Kabupaten dan Kota. Saat ini, telah dibentuk Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun Peraturan DPRD tentang:

54Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

59

a. Peraturan DPRD Tentang Peraturan Tata Tertib;

b. Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehoramatan (Pasal 63);

c. Peraturan DPRD tentang Kode Etik (Pasal 126 ayat 2); dan

d. Peraturan DPRD Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah atau Wakil Kepala Daerah Dalam Hal Terjadi Kekosongan (Pasal

24 ayat 3). Dalam implementasinya, dapat dimuat atau digabung dalam

Peraturan Tata Tertib DPRD atau dibuat Peraturan DPRD yang khusus

(Peraturan DPRD tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah atau Wakil Kepala Daerah Dalam Hal Terjadi Kekosongan

Jabatan).

Persoalannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tidak

mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan DPRD tersebut di

atas. Demikian pula halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

DPRD, (peraturan lama yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2018) tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan

DPRD.

Mekanisme pembentukan Peraturan DPRD hanya diatur dalam

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum

Daerah yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 yang mengatur:55

55Pasal 43-Pasal 46 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk

Hukum Daerah.

60

Pasal 43

(1) Pimpinan DPRD provinsi menyusun rancangan peraturan DPRD

provinsi.

(2) Rancangan peraturan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi,

gabungan komisi, atau Bapemperda.

(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan

Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 44

(1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk

melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan

kewajiban DPRD.

(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. peraturan DPRD tentang tata tertib;

b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau

c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 45

(1) Pimpinan DPRD provinsi membentuk tim penyusunan rancangan

peraturan DPRD provinsi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan

kebutuhan.

(3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)

memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan

peraturan DPRD provinsi yang telah disusun.

(4) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD provinsi yang

telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) kepada pimpinan DPRD.

Pasal 46

(1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)

memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan

DPRD provinsi yang telah disusun.

(2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD provinsi yang

telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) kepada pimpinan DPRD.

61

Pelaksanaan pembentukan Peraturan DPRD sebagai bagian fungsi

legislasi DPRD mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dari

peraturan daerah pada DPRD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan,

Pada tahap perencanaan ini bapemperda melakukan persuratan kepada

fraksi-fraksi untuk meminta rancangan peraturan daerah, setelah masing-

masing fraksi menyerahkan rancangan peraturan daerah yang diminta

kepada bapemperda, baru kemudian bapemperda membicarakan dan

menentukan rancangan peraturan daerah mana yang layak untuk kemudian

ditindaklanjuti menjadi usul prolegda. Selanjutnya, sebuah rancangan

peraturan daerah yang berasal dari DPRD diajukan oleh 2 fraksi +1,

adapun jumlah anggota DPRD dalam setiap fraksi beragam. Dalam

mengajukan rancangan peraturan daerah, rancangan tersebut diajukan oleh

sekurang-kurangnya 7 orang dari 2 (dua)/lebih fraksi yang berbeda. Usul

rancangan peraturan daerah diajukan pada pimpinan DPRD disertai

dengan naskah akademik, menyertakan naskah akademik merupakan suatu

keharusan dan selama ini memang dilakukan. Rancangan peraturan daerah

yang telah disampaikan pada Pimpinan DPRD, oleh Pimpinan DPRD

disampaikan kepada bapemperda untuk dilakukan pengkajian, tentu

dengan melihat naskah akademiknya dan dari hasil pengkajian itulah

kemudian ditentukan rancangan peraturan daerah yang mana yang layak

untuk diteruskan pembahasannnya.

62

2. Penyusunan, Dalam tahap penyusunan peraturan daerah ini, bapemperda

menyiapkan rancangan penyusunan peraturan daerah berdasarkan program

prioritas yang telah ditetapkan dalam prolegda. Adapun untuk rancangan

penyusunan peraturan daerah tersebut dibentuklah panitia khusus yang

akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

3. Pembahasan, Pada tahap ini rancangan Badan Pembentukan peraturan

daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan

tingkat I dan pembicaraan tingkat II, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib

DPRD. Adapun dalam setiap tahapan rapat tersebut di atas, rapat baru

akan dimulai jika anggota DPRD yang telah hadir sudah lebih dari ½ (satu

perdua) dari jumlah anggota DPRD.

4. Penetapan/Pengesahan, Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui

bersama oleh Gubernur dan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD.

Rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

5. Pengundangan, Setelah semua proses pengesahan selesai, maka saatnya

untuk peraturan daerah tersebut diundangkan dalam lembaran daerah.

Dengan demikian peraturan berlaku setelah diundangkan dalam lembaran

daerah.

B. Implementasi Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

1. Isi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 134 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

63

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu

menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata

Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi ialah salah satu

produk hukum DPRD di Provinsi Jambi berupa Peraturan DPRD. Dalam

penyusunan Peraturan DPRD Provinsi Jambi di antaranya berlandaskan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, di antaranya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan peraturan perundang-

undangan lain terkait.

Dalam pembentukan Peraturan DPRD dan Produk Hukum DPRD

lainnya, Provinsi Jambi masih berpedoman dengan ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dan juga Pasal 83

sampai dengan Pasal 84, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus

dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi tentang bagaimana penyusunan

produk hukum DPRD Provinsi Jambi dalam ketentuan Peraturan DPRD

Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

64

DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain membentuk dan

melakukan penyusunan peraturan daerah dan produk hukum DPRD Provinsi

Jambi. Kewenangan tersebut demikian penting, sehingga diperlukan Peraturan

DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang baik, yang akan menjadi acuan bagi

DPRD dalam membentuk dan melakukan penyusunan peraturan daerah dan

produk hukum DPRD Provinsi Jambi. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

DPRD merupakan peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Pasal 132 ayat (l), Pasal

145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. sehingga ketentuan-ketentuan Tatib DPRD ini

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah

tersebut.

Menurut H. Rusli Kamal, ia mengemukakan bahwa:

Dalam Tatib DPRD Provinsi Jambi pada Peraturan DPRD Provinsi

Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi, ketentuan tersebut tidak dimuat.

Ketentuan mengenai Prolegda hanya mengenai tugas Badan Legislasi,

yaitu antara lain: Badan Legislasi Daerah bertugas menyusun

rancangan prolegda yang memuat daftar urutan dan prioritas

rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun

anggaran di lingkungan DPRD.56

56Wawancara dengan H. Rusli Kamal, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, 5

Maret 2021, pukul 10.45 Wib.

65

2. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1

Tahun 2020

Adapun penjelasan mengenai tahapan pembentukan Peraturan DPRD

Provinsi Jambi menurut hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap

DPRD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pembentukan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

Prakarsa penyusunan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020

dilakukan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam prakteknya di DPRD

Provinsi Jambi, prakarsa penyusunan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun

2020 dilakukan oleh Bapemperda, tidak ada penyusunannya atas

penugasan langsung oleh Pimpinan DPRD, tidak ada penugasan

terhadap Tim/Panitia Khusus.57

2. Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan

persetujuan bersama.

Pertama dibahas oleh Bapemperda dan tenaga ahli kemudian

diteruskan ke Pansus kemudian difasilitasi. Mekanisme

pembahasannya melalui tingkatan:

a. Paripurna

b. Nota pengantar

c. Jawaban

d. Tanggapan dan

57Wawancara dengan Agus Rama, Ketua Bapemperda DPRD Prov. Jambi, tanggal 2

Maret 2021, pada pukul 10.15 Wib.

66

e. Pengambilan keputusan.58

Setelah diparaf koordinasi, mekanisme pembahasan Rancangan

Peraturan DPRD dibahas dalam pembicaraan satu tingkat (Tingkat I atau

Tingkat II:

Pembicaraan Tingkat I

a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan

DPRD dalam rapat paripurna;

b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Tim/panitia

khusus dalam rapat paripurna; dan

c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.

Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan dalam rapat paripurna)

meliputi:

a. penyampaian laporan pimpinan Tim/panitia khusus yang berisi proses

pembahasan;

b. pendapat fraksi (komisi?) atas Laporan Tim/Pansus; dan

c. permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan

rapat paripurna.

d. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat

dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil

berdasarkan suara terbanyak.

c. Penetapan dan Pengundangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

58Wawancara dengan Agus Rama, Ketua Bapemperda DPRD Prov. Jambi, tanggal 2

Maret 2021, pada pukul 10.15 Wib.

67

Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan

DPRD Provinsi Jambi setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Penetapan

Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan DPRD

Provinsi Jambi didahului dengan penyampaian oleh pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat.

Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi menjadi

Peraturan DPRD Provinsi Jambi oleh pimpinan DPRD Provinsi Jambi

dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui

bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Implementasi Pelaksanaan Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020

Implementasi pelaksanaan tahapan pembentukan Peraturan Daerah

Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 dapat dikemukakan berdasarkan

wawancara dengan Bapak Agus Rama Selaku Ketua Bapemperda

mengemukakan:

Dalam pembentukan Peraturan DPRD di Provinsi Jambi masih

berpedoman dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dan juga Pasal 83

sampai dengan Pasal 84, hal ini dikarenakan tidak adanya

pengaturan khusus dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi tentang

bagaimana penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dalam

ketentuan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020

68

tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Jambi.59

Hal ini senada juga dikemukakan oleh Bapak Harmain selaku Wakil

Fraksi Demokrat mengatakan:

Dalam pembentukan peraturan tata tertib ketua DPRD akan

mengirim surat kepada ketua praksi masing-masing untuk perwakilan

dari praksi-praksi untuk dapat hadir dalam proses rancangan

pembentukan peraturan tata tertib DPRD ini dan ada juga panitia

khusus (pansus) dan juga tim ahli untuk membentuk peraturan tata

tertib tersebut, Di situ lah semua tim yang terlibat menyatakan

pendapat dan pandangan mereka. Kemudian setelah di lakukan

beberapa tahap atau rapat proses pembentukan peraturan tata tertib

DPRD Prov.jambi ini, tahap selanjutnya setelah semua praksi dan

yang terlibat termasuk ketua dan wakil ketua DPRD dan semua yang

terlibat menyatakan sudah pas dan sudah sesuai barulah ditahap

selanjutnya dilanjutkan kepersidangan paripurna untuk disahkanya

peraturan tata tertib DPRD tersebut. Kendala yang kami hadapi tidak

pula rumit paling Cuma berbeda pendapat antar anggota tapi masih

bisa di atas.60

Adapun penjelasan mengenai tahapan pembentukan Peraturan DPRD

Provinsi Jambi menurut hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap

DPRD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pembentukan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

Prakarsa penyusunan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020

dilakukan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam prakteknya di DPRD

Provinsi Jambi, prakarsa penyusunan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun

59Wawancara dengan Agus Rama, Ketua Bapemperda DPRD Prov. Jambi, tanggal 2

Maret 2021, pada pukul 10.15 Wib. 41Wawancara dengan Harmain, Wakil Ketua Fraksi Demokrat, DPRD Provinsi Jambi,

tanggal 8 Maret 2021, pada pukul 10.15 Wib.

69

2020 dilakukan oleh Bapemperda, tidak ada penyusunannya atas

penugasan langsung oleh Pimpinan DPRD, tidak ada penugasan

terhadap Tim/Panitia Khusus.61

2. Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

Tanggapan dari Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD

Sidang Pembahasan Peraturan Tata Tertib DPRD bahwa dilakukan perlu

dilakukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang

Peraturan Tata Tertib DPRD, (disini akan dikemukakan dua fraksi saja,

untuk risalah tanggapan fraksi selengkapnya akan dilampirkan) yang

dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Fraksi Kebangkitan Bangsa, menyarankan perlunya perubahan berupa;

a. Rancangan tata tertib dalam Bab 1 Ketentuan Umum, belum

dicantumkan tentang pokok-pokok pikiran, bahwa pokok-pokok

pikiran perlu mengingat arah dan kebijakan pembangunan secara

makro meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara mikronya

dicapai program melalui kegiatan dan hal ini yang disampaikan

oleh masyarakat (konstituensinya). Yang ironisnya pokok-pokok

pikiran muncul dalam Pasal 184 BAB XIII

b. Pasal 61, belum ditulis bagian ke enam (6) ... dan judulnya

c. Bab V Pasal 76, diusulkan/disarankan ditambah ayat (3) yang

berbunyi “perjalanan dinas sebagaiman dimaksud ayat (1) dapat

mengikutsertakan kelompok pakar/tenaga ahli’

61Wawancara dengan Agus Rama, Ketua Bapemperda DPRD Prov. Jambi, tanggal 2

Maret 2021, pada pukul 10.15 Wib.

70

d. Pasal 93 ayat 1-4 disarankan ditambah ayat 5 yang berbunyi

“orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mengikutsertakan kelompok pakar/tenaga ahli”

e. Pada Bab X Pasal 151 ayat 9 kami sarankan penempatan anggota

dewan pada alat kelengkapan DPRD, bukan didasarkn

“kompensasi” tetapi konpetensi”.

f. Bab X ayat 1..3 dihilangkan kata risalah rapat atau sebagai berikut;

Ayat 1, penelaahan ... berdasarkan penyampaian pendapat atau

penyerapan aspirasi masyarakat kita melaksanakan reses, ayat 3

aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1

2. Fraksi Gerindra

a. Pada Pasal 1 ketentuan umum

hendaknya dapat ditambahkan pengertian pokok-pokok pikiran

DPRD Provinsi Jambi sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam

penyusunan dan pembahasan pokir tersebut.

b. Pada Pasal 5, hendaknya ditambahkan satu ayat: bahwa

kesepakatan antara DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan DPRD untuk Ranperda

yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jambi.

c. Penetapan dan Pengundangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan

DPRD Provinsi Jambi setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Penetapan

71

Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan DPRD

Provinsi Jambi didahului dengan penyampaian oleh pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat.

Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi menjadi

Peraturan DPRD Provinsi Jambi oleh pimpinan DPRD Provinsi Jambi

dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui

bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan dalam

perencanaan penyusunan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan

disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan perintah

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan

kewenangan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan alat

kelengkapan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta perencanaan

penyusunan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan tersebut

dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Dalam ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 untuk

perencanaan penyusunan Peraturan DPRD, penyusunan rancangan

peraturan DPRD, pembahasan rancangan peraturan DPRD dan

penetapan serta penandatanganan peraturan DPRD berpedoman kepada

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan

72

perundang-undangan lainnya. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 69 dan

Pasal 70 dijelaskan bahwa untuk penomoran peraturan DPRD dilakukan

oleh Sekretaris DPRD dengan menggunakan nomor bulat yang

selanjutnya ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah kemudian

peraturan DPRD tersebut mulai berlaku dan mempunyai kekuatan

mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam

Peraturan DPRD yang bersangkutan. Sekretaris Daerah mengundangkan

peraturan DPRD dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan

sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan DPRD

dilakukan oleh Pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Emi Nopisah selaku

Sekretaris DPRD Provinsi Jambi mengatakan:

Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD ni dilakukan

oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, alat kelengkapan

DPRD, pemrakarsa dan Bagian Perundang-undangan yang

dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta

dilakukan autentifikasi, penggandaan dan pendistribusian oleh

Sekretaris DPRD setelah ditandatangani oleh ketua DPRD dan

petinggi lainya dan diberi penomoran.62

Mengenai mekanisme pembentukan peraturan DPRD pada

DPRD Provinsi Jambi sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tidak mengalami perubahan yang

signifikan dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ini

sifatnya masih pedoman dan terlalu umum. Anggota DPRD Provinsi

Jambi tidak perlu melakukan perubahan atas pelaksanaan tata tertib

62Wawancara dengan Emi Nopisah, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Jambi, 4 Maret

2021, pada Pukul 10.30 Wib.

73

DPRD secara keseluruhan. Disarankan cukup dilakukan penyesuaian

atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Kabupaten, dan Kota. Terkait dengan berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2018, yang salah satunya adalah perubahan atau

penyesuaian tata tertib, tidak perlu semuanya diubah. Hanya hal-hal

yang penting saja menyesuaikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2018 tersebut.

Menurut H. Rusli Kamal, ia mengemukakan bahwa:

“Terkait dalam pelaksanaannya, DRPD Provinsi Jambi untuk

turut melibatkan akademisi, termasuk para pakar dari beberapa

perguruan tinggi di daerahnya untuk memberikan masukan

terhadap pembahasan tata tertib tersebut, agar nantinya dapat

memperkuat tata tertib yang sedang dibahas”.63

Mengemuka pada saat pertemuan tersebut soal keputusan fraksi

yang menurut DPRD Provinsi Jambi masih terjadi kesalahpahaman di

dalam implementasinya. Keputusan fraksi sendiri memang harus tetap

disesuaikan dengan tata tertib dan ketentuan yang ada. Jadi kalau di

tatibnya berlaku di dalam Rapat Paripurna, ya dilakukan dalam Rapat

Paripurna atau cukup di Pansus. Tapi ada dasar hukumnya dulu.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD mulai dari perencanaan sampai

dengan pengundangan dari peraturan daerah pada DPRD Provinsi Jambi

adalah sebagai berikut:

63Wawancara dengan H. Rusli Kamal, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, 5

Maret 2021, pukul 10.45 Wib.

74

1. Perencanaan,

Pada tahap perencanaan ini Agus Rama mengatakan bahwa:

“badan legislasi melakukan persuratan kepada fraksi-fraksi untuk

meminta rancangan peraturan daerah, setelah masing-masing fraksi

menyerahkan rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi yang

diminta kepada badan legislasi daerah, baru kemudian badan

legislasi membicarakan dan menentukan rancangan peraturan daerah

Provinsi Jambi mana yang layak untuk kemudian ditindaklanjuti

menjadi usul prolegda.64

Selanjutnya, Rusli Kamal mengatakan bahwa:

“sebuah rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi yang berasal

dari DPRD diajukan oleh 2 fraksi/lebih, adapun jumlah anggota

DPRD dalam setiap fraksi beragam. Dalam mengajukan rancangan

peraturan daerah Provinsi Jambi, rancangan tersebut diajukan oleh

sekurang-kurangnya 7 orang dari 2 (dua)/lebih fraksi yang

berbeda”.65

Usul rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi diajukan pada

pimpinan DPRD disertai dengan naskah akademik, menyertakan naskah

akademik merupakan suatu keharusan dan selama ini memang dilakukan.

Dalam wawancara Agus Rama mengatakan, bahwa:

Rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi yang telah

disampaikan pada Pimpinan DPRD, oleh Pimpinan DPRD

disampaikan kepada badan legislasi untuk dilakukan pengkajian,

tentu dengan melihat naskah akademiknya dan dari hasil

pengkajian itulah kemudian ditentukan rancangan peraturan

daerah Provinsi Jambi yang mana yang layak untuk diteruskan

pembahasannnya.66

2. Penyusunan, Dalam tahap penyusunan peraturan daerah Provinsi Jambi

ini, badan legislasi daerah menyiapkan rancangan penyusunan peraturan

64Wawancara dengan Agus Rama, Ketua Bapemperda DPRD Prov. Jambi, tanggal 2

Maret 2021, pada pukul 10.15 Wib. 65Wawancara dengan H. Rusli Kamal, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, 5

Maret 2021, pukul 10.45 Wib. 66Wawancara dengan Agus Rama, Ketua Bapemperda DPRD Prov. Jambi, tanggal 2

Maret 2021, pada pukul 10.15 Wib.

75

daerah Provinsi Jambi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan

dalam prolegda. Adapun untuk rancangan penyusunan peraturan daerah

Provinsi Jambi tersebut dibentuklah panitia khusus yang akan melakukan

pembahasan lebih lanjut.

3. Pembahasan, Pada tahap ini rancangan Badan Pembentukan peraturan

daerah Prov. Jambi dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu

pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II, sebagaimana diatur

dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi. Adapun dalam setiap tahapan

rapat tersebut di atas, rapat baru akan dimulai jika anggota DPRD yang

telah hadir sudah lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD

Provinsi Jambi.

4. Penetapan/Pengesahan, Rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi yang

telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD disampaikan oleh

Pimpinan DPRD. Rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi ditetapkan

oleh pimpinan DPRD Provinsi Jambi.

5. Pengundangan, Setelah semua proses pengesahan selesai, maka saatnya

untuk peraturan daerah Provinsi Jambi tersebut diundangkan dalam

lembaran daerah. Dengan demikian peraturan berlaku setelah diundangkan

dalam lembaran daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan DPRD Provinsi

Jambi dikarenakan adanya kelemahan dari praktik pembentukan peraturan

daerah tersebut. Kelemahan dari praktik pembentukan peraturan daerah

76

Provinsi Jambi sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2018 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kendala Kelemahan Materi Muatan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tidak mengatur

bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan DPRD tersebut di atas.

Demikian pula halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD,

(peraturan lama yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2018) tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan

Peraturan DPRD. Mekanisme pembentukan Peraturan DPRD hanya diatur

dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk

Hukum Daerah yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46.

Pengaturan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD Dalam

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 masih belum lengkap dan

menimbulkan beragam penafsiran, antara lain:

a. Prakarsa Penyusunan rancangan Peraturan DPRD dapat diajukan

hanya oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 43 sangat

sulit dan tidak mungkin diterapkan dalam praktik.

b. Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan DPRD oleh komisi atau

gabungan komisi secara teoritik dapat dilakukan, tetapi sulit

diterapkan. Semestinya, prakarsa penyusunan rancangan Peraturan

DPRD menjadi tugas Bapemperda saja, dengan alasan:

77

1) tugas dan wewenang Bapemperda sesungguhnya hal-hal yang

berkaitan dengan legislasi (pembentukan Perda) mulai dari

perencanaan (penyusunan Propemperda), pembahasan rancangan,

harmonisasi rancangan Perda, termasuk evaluasi Perda, Perkada,

dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain

(Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018). Dengan

demikian, tepat apabila Bapemperda yang ditugaskan untuk

penyusunan rancangan Peraturan DPRD.

2) Tugas penyusunan rancangan Peraturan DPRD oleh Bapemperda,

telah dilakukan oleh DPRD Provinsi DIY. Pasal 109 Peraturan

DPRD Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2018 menegaskan:

(1) Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais mempersiapkan

dan menyusun rancangan peraturan DPRD.

(2) Persiapan dan penyusunan rancangan peraturan DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh sekretariat

DPRD.

c. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 masih belum lengkap

mengatur tahapan pembahasan Rancangan Peraturan DPRD.

Semestinya, pembahasan Rancangan Peraturan DPRD dibas

melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan seperti dilakukan DPRD

Provinsi DIY. Pasal 110 Peraturan DPRD Provinsi DIY

menyebutkan:

(1) Rancangan peraturan DPRD dibahas oleh panitia khusus.

78

(2) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat

pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan

tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh

Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;

b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan

panitia khusus dalam rapat paripurna; dan

c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh

panitia khusus.

(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna,

meliputi:

a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang

berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil

pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

c; dan

b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh

pimpinan rapat paripurna.

79

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk

mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Tidak diaturnya mekanisme pembentukan Peraturan DPRD Dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib

DPRD. Tidak adanya pengaturan mekasnisme pembentukan Peraturan

DPRD dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi menimbulkan dampak

ikutan, yaitu:

a. Berdasarkan hasil penelitian, sampai saat ini DPRD belum menyusun

Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana diperintahkan dalam

Pasal 195 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

b. Berdasarkan hasil penelitian, sampai saat ini DPRD belum menyusun

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehoramatan yang

diamanatkan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2018.

2. Kelemahan Praktik

DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain membentuk

dan melakukan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi.

Kewenangan tersebut demikian penting, sehingga diperlukan Peraturan

DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang baik, yang akan menjadi acuan

bagi DPRD dalam membentuk dan melakukan penyusunan produk hukum

DPRD Provinsi Jambi. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

merupakan peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12

80

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Pasal 132 ayat (l), Pasal

145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. sehingga ketentuan-ketentuan Tatib

DPRD ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan

pemerintah tersebut.

Dalam Tatib DPRD Provinsi Jambi pada Peraturan DPRD Provinsi

Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi, ketentuan tersebut tidak dimuat.

Ketentuan mengenai Prolegda hanya mengenai tugas Badan Legislasi,

yaitu antara lain: Badan Legislasi Daerah bertugas menyusun rancangan

prolegda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan

daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan

DPRD.

DPRD Provinsi Jambi sudah melaksanakan fungsi pembentukan dan

penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dengan baik.semua

anggota DPRD Provinsi Jambi mengerti tentang fungsinya sebagai

pembentuk produk hukum DPRD Provinsi Jambi, tetapi tidak semua

anggota paham bagaimana membentuk dan meyusun produk hukum

DPRD Provinsi Jambi. Dan semua penyusunan produk hukum DPRD

Provinsi Jambi dibantu oleh staf ahli.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan

fungsi pembentukan daerah di DPRD Provinsi Jambi diserahkan kepada

81

staf ahli sedangkan anggota DPRD Provinsi Jambi juga tidak semuanya

memahami dalam pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD

Provinsi Jambi. Hal ini secara yuridis tidak sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan, yang mana dikatakan dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah setiap anggota DPRD

mempunyai hak dan kewenangan dalam pembahasan dan penyusunan

produk hukum DPRD Provinsi Jambi. Walaupun demikian secara

keseluruhan terdapat peran anggota DPRD dalam pembentukan dan

penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi yakni terkait dengan

hak untuk mengusul rancangan penyusunan produk hukum DPRD

Provinsi Jambi dan juga hak-hak yang menjadi kewenangan anggota

DPRD Provinsi Jambi dalam melakukan pembahasan di rapat paripurna

DPRD Provinsi Jambi atas sebuah rancangan penyusunan produk hukum

DPRD Provinsi Jambi yakni berisi persetujuan, persetujuan dengan

perubahan ataupun penolakan walaupun belum masuk kategori berperan

secara sempurna.

Menurut penulis, hal ini dikarenakan kualitas anggota DPRD

Provinsi Jambi yang menjadi faktor mempengaruhi dalam fungsi

pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi.

Terdapat 55 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, di

antaranya sebanyak 19 orang anggota berpendidikan Sarjana, 1 orang

sarjana muda, dan sisanya sebanyak 15 orang berpendidikan setingkat

SLTA.

82

Berdasarkan pernyataan di atas tergambar bahwa pendidikan

DPRD Provinsi Jambi sudah sarjana 60% ternyata belum menjamin

mereka untuk berperan penuh dalam proses pembentukan dan penyusunan

produk hukum DPRD Provinsi Jambi, misalnya berpikir kritis untuk

meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi.

Berdasarakan wawancara dengan bapak Supriyanto selaku wakil

ketua pembentukan peraturan daerah Provinsi Jambi:

Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan dan penyusunan produk

hukum DPRD Provinsi Jambi, khususnya di Provinsi Jambi ini

masih memerlukan penambahan keterampilan, dan pengetahuan,

khususnya dalam pembentukan dan penyusunan produk hukum

DPRD Provinsi Jambi, sebab sebagaimana kita ketahui bahwa

dalam pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD

Provinsi Jambi bukanlah perkara yang mudah karena dalam

proses membentukannya ada prosedur atau mekanisme tertentu

yang mesti kita pahami betul, apalagi materi muatannya. Di

samping itu kita mesti mempunyai pengetahuan yang memadai.

Ternyata di DPRD Provinsi Jambi ini walau mayoritas

pendidikannya sarjana, akan tetapi mereka nampak kesulitan

untuk berperan serta secara maksimal, karena mereka mempunyai

latar belakang pendidikan yang tidak menyangkut pengetahuan

tentang bagaimana cara membuat dan menyusun produk hukum

DPRD Provinsi Jambi yang baik dan benar sebagaimana yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.67

Dalam perencanaan penyusunan peraturan DPRD merupakan

kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan

perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan

kewenangan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan alat kelengkapan

DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta perencanaan penyusunan

67Wawancara dengan Supriyanto, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah

DPRD Prov. Jambi, tanggal 5 Maret 2021, pukul 11.00 Wib.

83

yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan tersebut dapat dilakukan

penambahan atau pengurangan.

Dalam ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 untuk

perencanaan penyusunan Peraturan DPRD, penyusunan rancangan

peraturan DPRD, pembahasan rancangan peraturan DPRD dan penetapan

serta penandatanganan peraturan DPRD berpedoman kepada Peraturan

DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 dijelaskan

bahwa untuk penomoran peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris

DPRD dengan menggunakan nomor bulat yang selanjutnya ditetapkan dan

diundangkan dalam Berita Daerah kemudian peraturan DPRD tersebut

mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal

diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan DPRD yang

bersangkutan. Sekretaris Daerah mengundangkan peraturan DPRD dan

dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan

tetap, pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana tugas atau

pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD dilakukan oleh

Sekretaris Daerh, Sekretaris DPRD, alat kelengkapan DPRD pemrakarsa

dan Bagian Perundang-undangan yang dimuat dalam Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum serta dilakukan autentifikasi,

84

penggandaan dan pendistribusian oleh Sekretaris DPRD setelah

ditandatangani dan diberi penomoran.

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi

merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang

pembentukannya merupakan kewenangan delegasi dari undang-undang

kepada DPRD. Urgensi dari Peraturan Tatib DPRD merupakan instrumen

yuridis yang menjadi pedoman bagi DPRD untuk melancarkan

pelaksanakan fungsinya antara lain di bidang Legislasi (Perda), sehingga

fungsi DPRD yang diamanatkan oleh paraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi dapat terwujud. Terkait kesesuaian Peraturan Tatib dengan

Peraturan lainnya, terdapat beberapa ketentuan yang tidak bersesuaian

antara lain: Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 113 Peraturan Tatib DPRD

Provinsi Jambi tidak bersesuaian dengan Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 81

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Pelaksanaan Tata

Tertib DPRD Provinsi Jambi terkait fungsi legislasi belum sepenuhnya

terlaksana, karena dalam proses pembentukan peraturan daerah ada

beberapa hal yang masih perlu pengaturan dengan jelas dan rinci

(prosedural). Tidak adanya acuan dalam menyusun prolegda, serta tidak

adanya jangka waktu mengenai berapa lama pembahasan suatu ranperda,

serta banyaknya kegiatan lainnya para anggota DPRD Provinsi Jambi,

sehingga pelaksanaan tatib menjadi tidak optimal. Perlunya dilakukan

85

perubahan terhadap Tatib DPRD Provinsi Jambi dengan memberi

penjabaran lebih jelas/terperinci (prosedural) dalam berbagai ketentuan

yang diatur dalamnya, serta menyesuaikan Tatib DPRD dengan Peraturan

Perundang-undangan yang baru. Serta pemberian pemahaman dengan

mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para Anggota DPRD dalam rangka

peningkatan Kinerja DPRD, serta perlunya ketegasan bagi Badan

Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jambi dalam menegakkan Peraturan

Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kelemahan praktik dalam

pembentukan Peraturan DPRD antara lain:

1. Kelemahan SDM (sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bapemperda)

2. Tanggapan Fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

tidak tajam, dan tidak substansial. Berdasarkan risalah persidangan,

tanggapan Fraksi umumnya hanya menyetujui Rancangan Peraturan

DPRD. Padahal, materi muatan dalam Tatib DPRD masih banyak yang

dapat dipersoalkan. Misalnya:

a. Dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tidak

memerintahkan pembentukan Peraturan DPRD tentang tentang tata

beracara badan kehormatan sebagaimana dimaksud Pasal 63

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Padahal, untuk

Peraturan DPRD tentang Kode Etik diperintahkan secara tegas

dalam Pasal 196 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2018.

86

b. Dalam Pasal 215 dan Pasal 216 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun

2020 diatur tentang tata cara perubahan Peraturan DPRD, namun

tidak diatur mekanisme pembahasannya.

3. Karena mekanisme pembentukan Peraturan DPRD tidak diatur dalam

Peraturan Tata Tertib, menyebabkan Anggota DPRD yang

diwawancari kesulitan untuk menjelaskan mekanismenya. Misalnya,

penjelasan dari Ketua Bapemperda bukan terkait mekanisme

pembentukan Peraturan DPRD, melainkan mekanisme pembentukan

Perda.

87

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme

penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi, penyusun dapat

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme pembentukan peraturan DPRD berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata

Tertib DPRD bahwa tidak adanya pengaturan mekasnisme pembentukan

Peraturan DPRD dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi menimbulkan

dampak ikutan. Berdasarkan pengamatan sementara, DPRD Provinsi

Jambi sampai saat belum menyusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik

sebagaimana diamanatkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2018.

2. Implementasi pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib DPRD, bahwa prakarsa penyusunan Peraturan

DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan oleh Bapemperda

sebagaimana dimaksud Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dalam prakteknya di DPRD Provinsi Jambi, prakarsa penyusunan

Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan oleh

Bapemperda, tidak ada penyusunannya atas penugasan langsung oleh

87

88

Pimpinan DPRD, tidak ada penugasan terhadap Tim/Panitia Khusus; b)

pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi dilakukan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan

bersama;

Pertama dibahas oleh Bapemperda dan tenaga ahli kemudian

diteruskan ke Pansus kemudian difasilitasi. Mekanisme pembahasannya

melalui tingkatan: Paripurna, nota pengantar, jawaban, tanggapan dan

pengambilan keputusan. Setelah diparaf koordinasi, mekanisme

pembahasan Rancangan Peraturan DPRD dibahas dalam pembicaraan satu

tingkat (Tingkat I atau Tingkat II). DPRD Provinsi Jambi masih

berpedoman dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dan

juga Pasal 83 sampai dengan Pasal 84, hal ini dikarenakan tidak adanya

pengaturan khusus dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi tentang

bagaimana penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dalam

ketentuan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

B. Saran

Berangkat dari pembahasan skripsi ini penyusun menyarankan

beberapa hal, yakni:

1. Disarankan agar Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020

tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

89

Jambi untuk dilakukan penyempurnaan mengenai muatan materi dan

prakteknya.

2. DPRD Provinsi Jambi, hendaknya melakukan pembentukan Peraturan

DPRD Provinsi Jambi tentang Kode etik sebagai landasar operasional

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

3. DPRD Provinsi Jambi melakukan pembentukan Peraturan DPRD Provinsi

Jambi tentang tata beracara Badan kehormatan DPRD Provinsi Jambi

4. Perlu dilakukannya penguatan kelembagaan dan personalia di

BAPEMPERDA DPRD Provinsi Jambi.

90

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan

Pelaksanaannya di Indonesia. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,

1994.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 2008.

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. Otonomi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 2003.

Deliar Noer. Pemikiran Politik Di Negeri Barat. Mizan, Jakarta, 1999.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai

Pustaka, Jakarta, 2005.

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 2003.

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan

Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa Cendikia, Bandung, 2017.

Juanda. Hukum Pemerintahan Daerah. Alumni, Bandung, 2004.

Lubis, Solly. Ilmu Negara. Mandar Maju, Bandung, 1990.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta, 2005.

Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. CV. Mandar Maju,

Bandung, 2008.

Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Rajawali Press, Jakarta,

2005.

------- Hukum dan Pemerintahan. Nusa Media, Bandung, 2009.

91

Radjab, Dasril. Hukum Tata Negara Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. Penerapan Teori Hukum Pada

Penelitian Tesis dan Disertasi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2013.

Satoto, Sukamto. Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian

Negara. Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2004.

Soetiksno. Filsafat Hukum Bagian 2. PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Sudarsono. Kamus Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2009.

Tim Penyusun. Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Jambi TA

2009/2010. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2009.

Tim Penyusun Kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Depdiknas, Jakarta,

2008.

B. Jurnal

Asmawi, Jurnal Cita Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga

Legislatif Daerah, Volume 1 No. 1 Juni 2014, Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Jakarta.

Arifuddin, 2016, Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif, Jurnal Universitas

Hasanuddin Makassar: Legal Pluralism Volume 6 Nomor 2, Juli 2016

Nuri Eviriyanti, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan

sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan

Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi

Pada DPRD Provinsi Jambi), Jurnal Konsitusi Volume III Nomor 1,

(Jakarta: PKKFH UNDIP, 2011).

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945,

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

92

Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. UU Nomor 17 Tahun 2014. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi,

Kabupaten, dan Kota. PP Nomor 12 Tahun 2018. Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah.

Provinsi Jambi. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Jambi. PERTATIB Nomor 1 Tahun 2020. Berita Daerah Provinsi

Jambi Tahun 2020.

93

LAMPIRAN

Lokai penelitian Kantor DPRD Provinsi Jambi

94

95

96

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rahmat

Tempat/Tanggal Lahir : Tuo Sumay, 10 September 1998

Agama : Islam

Alamat Sesuai KTP : Dusun Tuo Sumay Rt. 02, Des. Tuo Sumay, Kec.

Sumay Kab. Tebo

Alamat Tinggal : S.III sipin Mayang Manguray, Kec. Kota Baru

Nomor Telepon : 0895622034507 WA/Telp.085282653477

Alamat Email : metkhairi@gmail.com

Pendidikan Formal

SD : SD N 10 Tuo Sumay

SMP : SMP N Satap Tuo Sumay

SMA/SMK : SMA N 8 Tebo

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi