21
i

Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

i

Page 2: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada
Page 3: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada
Page 4: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

ii

Page 5: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

iii

Page 6: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

iv

Page 7: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

v

Page 8: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

vi

Page 9: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

vii

Page 10: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

viii

Page 11: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

ix

Page 12: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

x

MOTTO

Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang

menaruh harapannya pada TUHAN!

(Yeremia 17:7)

Page 13: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

xi

Ucapan Terima Kasih

Atas terselesaikannya skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum UKSW, Bapak Krishna Djaya. D., S.H., M.H.

2. Bapak Umbu Rauta S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing dalam penulisan

skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan

kepada Penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.Tuhan Yesus

Berkati.

3. Ibu Christiana T. Budhayati, SH, selaku Wali Studi, Terimah Kasih Saran kepada

Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini dengan baik. 4. Terima Kasih Kepada Om Res S.H., MIDS, (Sapaan Keluarga/Saudara), yang

selaku Dosen dan juga Manejer Team Iustitia FC yang sudah dianggap sebagai

keluarga yang selalu memberi motivasi dan masukan kepada penulis, sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi dan juga skirpsi ini. Tuhan Berkati Om beserta

Keluarga.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UKSW, yang telah membimbing dan

mendidik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum. Serta terima kasih kepada

seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, atas bantuan yang diberikan selama

perkuliahan Penulis.

6. Terima kasih buat bapak Lero Djaga dan mama Ester Laka Dangumanu yang

selalu mendukung dan mendoakan sayadalam melaksanakan study saya. Tuhan

Yesus Membekati Bapak dan Mama.

7. Terima kasih buat buat bapak Beko Djaga, tante Kaba Djaga, tante Sanga Djaga,

tante Loba Lera Djaga, dan tante Dada Djaga yang selalu mendukung dan

Page 14: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

xii

mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi. Tuhan Yesus Memberkati Bapak

dan Tante.

8. Terima Kasih Buat kakak Eston dan kakak Andri, yang sudah membantu dalam

penulisan sakripsi dan menyemangati Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini,

Tuhan Yesus Berkati.

9. Terima kasih buat keluargabesar yang selalu memberikan dukungan dan doa.

Tuhan Yesus Memberkatikita.

10. Terima kasih buat adi Irza dan Yoan yang memberi dukungan dalam penulisan

skripsi, Tuhan Yesus Memberkati.

11. Terima Kasih Kepada teman-teman Iustitia FC, buat dukungan dan kebersamaan

dalam masa perkuliahan. Penulis bersyukur telah mengenal kalian semua.

12. Teman-teman PERWASUSdan semua orang yang telah menjadi saudara dalam

suka dan duka, yang menjadikan Penulis menjadi suatu pribadi yang lebih baik

lagi, selama Penulis dalam masa perkuliahan. Terima kasih buat motivasi dan

doanya. Tuhan memberkati cita-cita dan harapan kita.

Serta para pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya.

Semoga segala dukungan dan bantuan yang diberikan kepada Penulis mendapat

berkat dan imbalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penulis menyadari bahwa banyak

kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik

dan saran yang bersifat membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan

manfaat dan sumbangsih terhadap ilmu hukum.

Page 15: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

xiii

Kata Pengantar

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan

penyertaan-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi

Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Barat Periode 2009-2014”.

Pembentukan DPRD di daerah kabupaten dan kota sesuai dengan yang tercantum dalam

UUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada prinsip-prinsip desentralisasi,

dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. DPRD

merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain Kepala Daerah dan

memiliki kedudukan sama tinggi. DPRD mempunyai wewenang di bidang legislatif. Pada

perkembangannya, fungsi legislasi DPRD tidak berjalan dengan lancar, beberapa daerah masih

mengalami berbagai permasalahan, termasuk juga di DPRD Kabupaten Sumba Barat. DPRD

Kabupaten Sumba Barat masih dalam posisi yang lemah bila dibandingkan dengan pihak

eksekutif daerah dalam hal pembuatan peraturan daerah. Padahal dalam pembuatan peraturan

daerah seharusnya yang lebih dominan adalah DPRD, karena DPRD merupakan lembaga

legislatif yang mempunyai fungsi sebagai pembuat undang-undang atau peraturan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Fungsi Legislasi

DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan

hambatan hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerin

tahan daerah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakanmetode

kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan fokus penelitian sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Fungsi Legislasi

b. Pemahaman DPRD Kabupaten Sumba Barat Tentang Fungsi Legislasi,

c. Kinerja DPRD Kabupaten Sumba Barat Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi

d. Kendala – Kendala Yang Mempengaruhi Produktivitas DPRD Kabupaten Sumba Barat

Dalam Memproduk Peraturan Daerah (Perda) .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasidalam penyusunan

peraturan daerah, mulai dari tahap perencanaan sampai penyebarluasan Perda tersebut belum

terlaksana dengan baik karena yang merancang penyusunan rancangan peraturan daerah adalah

pihak eksekutif dan raperda-raperda yang diajukan dan dilakukan pembahasan tersebut tidak

Page 16: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

xiv

didasarkan pada prolegda, tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan pemerintah daerah sebagai

landasan operasionalnya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat Pemahaman DPRD Kabupaten

Sumba Barat Tentang Fungsi Legislasi berpengaruh terhadap produktivitas DPRD Kabupaten

Sumba Barat dalam melahirkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD

Kabupaten Sumba Barat. Sejak DPRD Kabupaten Sumba Barat periode 2009-2014 dilantik pada

pertengahan bulan Agustus sampai hari ini belum pernah mengajukan Rancangan Peraturan

Daerah inisiatif dari DPRD Kabupaten Sumba Barat.

Belum ada standar baku mengenai ukuran kinerja DPRD dalam melaksanakan salah satu

tugas dan fungsinya, yaitu fungsi legislasi, dimana legislasi itu sendiri adalah produk politik

yang menjadi pilihan kebijakan dalam menentukan arah permasalahan kalau sudah dalam bentuk

PERDA.

Hal ini menunjukkan bahwa DPRD belum memahami dan memaknai semangat dari peru

bahan konstitusional yang terjadi pasca reformasi melalui amandemen UUD 1945 yang memberi

kan kekuasaan legislasi kepada Legislatif. Perubahan konstitusional tersebut belum mampu men

dorong produktivitas DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam

pembuatan Rancangan Peraturan Daerah.

Kendala yang dialami DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan fungsi legislasi

terkaitdengan penyusunan peraturan daerah antara lain: kurang memiliki keahlian dalam

penyusunan peraturan daerah, latar belakang keilmuan,dimana dari 35 angngota DPRD

Kabupaten Sumba Barat Periode 2009/2014 hanya 5 orang yang berlatar belakang pendidikan

hukum, pendidikan sarjana dengan latar belakang non hukum 8 orang dan pendidikan dibawah

sarjana 22 orang, dan di DPRD sendiri tidak mempunyai kemauan untuk belajar dan terus meng

up grade informasi yang terbaru.

Namun demikian harapan ini akan hanya tinggal harapan manakala kemampuan yang minim ters

ebut tidak diimbangi dengan kemauan belajar yang tinggi demi pelaksanaan tugas dan fungsi

yang baik.

Page 17: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

xv

Pada penelitian ini, saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan pelaksanaan fungsi

legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni: sebaiknya DPRD

membentuk Panitia Legislasi untuk menyusun prolegda sehingga perda-perda yang dihasilkan

memiliki kualitas yang baik, Perlu diadakan workshop dan lokakarya tentang Teknik Legislative

drafting sehingga dapatmemahami teknik dan tata cara penyusunan suatu peraturan daerah,

perekrutancalon anggota Dewan didasarkan pada kualitas dan latar belakang pendidikan formal

sehingga anggota DPRD tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya

termasuk fungsi legislasi, Pada saat proses pembahasan raperda juga melibatkan dari perwakilan

masyarakat sipil karena walaupun secara tidak langsung mereka juga terkena dampak dari

peraturan daerah yang dihasilkan dan DPRD diharapkan lebih sering melakukan hearing dengan

masyarakat atau pihak kampus untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga mendorong

penggunaan hak inisiatif DPRD dalam penyusunan peraturan daerah.

Salatiga, Maret 2014

Jitro Saba Ora

Page 18: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

xvi

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ……………………………………………………. i

KOMISI PENGUJI ……………………………………………………………. ii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ……………………. iii

LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI …………………………………………… iv

MOTTO …………………………………………………………………… v

UCAPAN TERIMA KASIH …………………………………………… vi

KATA PENGANTAR ................................................................................... vii

BAB I : PENDAHULUAN............................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................... .. 1

B. Rumusan Masalah ............................................... .. 6

C. Tujuan Penelitian ............................................... .. 6

D. Manfaat Penelitian .................................................. 6

E. Metode Penelitian ............................................... ... 7

BAB II : PEMBAHASAN.................................................................... 11

A. Dimensi Teoritik dan Normatif Fungsi DPRD ................ 11

1. Fungsi DPRD .............................................................. 11

2. Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban DPRD .... 15

Page 19: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

xvii

3. Hak dan Kewajiban ................................................ .... 17

4. Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah ..................... 19

B. Hasil Penelitiandan Analisis............................................22

1. Gambaran Kabupaten Sumba Barat .............................. 23

2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sumba Barat ...... 24

a. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

Kabupaten Sumba Barat .......................................... 24

b. Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Sumba Barat .. 25

1) Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat ............ 29

2) Badan Musyawarah ................................................ 30

3) Komisi ..................................................................... 31

4) Badan Kehormatan ................................................. 34

5) Badan Anggaran ..................................................... 35

6) Badan Legislasi Daerah ........................................ 37

7) Panitia Khusus ........................................................ 39

c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Periode

2009– 2014 .................................................................... 40

3. Analisis .............................................................................. 45

a. Pelaksanaan Fungsi LegislasiDPRD ............................... 45

1) Tahapan Perencanaan Pembentukan Peraturan

Daerah .................................................................. 45

2) Tahap Pembahasan Perancangan Peraturan

Daerah ................................................................. 49

Page 20: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

xviii

3) Tahap Pengundangan Peraturan Daerah ............... 50

4) Tahap Sosialisasi Peraturan Daerah ..................... 51

5) Tahap Evaluasi Peraturan Daerah ....................... 52

b. Pemahaman DPRD Kabupaten Sumba Barat Tentang

Fungsi Legislasi ........................................................... 53

c. Kinerja DPRD Kabupaten Sumba Barat Dalam

Melaksanakan Fungsi Legislasi ................................. 60

d. Kendala – kendala Yang Mempengaruhi Produktivitas

DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam Memproduk

Peraturan Daerah (Perda) ........................................... 62

1) Faktor Individual ................................................ 63

2) Faktor Institusional ............................................. 65

BAB III : PENUTUP ................................................................................. 68

1. Kesimpulan ............................................................................ 68

2. Saran ...................................................................................... 69

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 72

Page 21: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumba Baratrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8360/1/T1_312010711_Judul.pdfUUD 1945. Pembentukan DPRD pada hakekatnya didasarkan pada

xix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Keadaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Kabupaten Sumba Barat........................................................ ..... 24

Tabel2 JumlahAnggota DPRD Kabupaten Sumba Barat

Periode 2004-2009 BerdasarkanAsalPartaiPolitik.................... 26

Table 3 SusunanKeanggotaanFraksi-fraksi DPRD Kabupaten

Sumba Barat Periode 2004-2009 ................................................. 27

Tabel3 SusunanPimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat

Periode 2004-2009....... ................................................................. 30

Tabel5 SusunanKeanggotaanKomisi A DPRD Kabupaten

Sumba Barat Periode 2004-2009 .................................................. 32

Tabel6 SusunanKeanggotaanKomisi B DPRD Kabupaten

Sumba Barat Periode 2004-2009 ................................................... 33

Tabel7 SusunanKeanggotaanKomisi C DPRD Kabupaten

Sumba Barat Periode 2004-2009 .................................................... 34

Table 8 SusunanKeanggotaanBadanAnggaran DPRD Kabupaten

Sumba Barat Periode 2004-2009 .................................................... 36

Tabel9 Susunan Keanggotaan Badan Legislasi DPRD Kabupaten

Sumba Barat Periode 2004-2009............. ....................................... 39

Tabel10 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009.................. 40

Tabel 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010................... 41

Tabel 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011................... 42

Tabel 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012................... 43

Tabel 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013...................44

Tabel 15 Nama Raperda Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014........................60

Tabel 16 Latar Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat

Periode 2009-2014................................................................................64