Mediasi Sebagai Inovasi DalamHukum Acara Perdata

Al Fitri J Chaniago, S.Ag., S.H., M.H.I.

Al Fitri

Perkembangan Mediasi Dalam PerspektifHukum Acara Perdata

Al Fitri

خوة فأ�صلحوا بني ��ما المؤمنون ا ن

� ا �قوا ا�� لعل�مك �رمحون أ�خو�مك وات

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah

kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.QS. al-Hujurat (49) : 10

Al Fitri

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketamelalui proses perundingan untuk memperolehkesepakatan para pihak dengan dibantu olehmediator

Mediator adalah pihak netral yang membantupara pihak dalam proses perundingan gunamencari berbagai kemungkinan penyelesaiansengketa tanpa menggunakan cara memutusatau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pengertian

Al Fitri

Macam Mediasi

Pre – Mediasi /chotei (Art.7,Art.13)1

Mediasi selama Proses Litigation / wakai (Art.18 par. 3)

2

3

Mediasi di luar pengadilan / one day = wakai (Art.23)

4

Mediasi selama banding / Kasasi/ PK)

Al Fitri

PROSES PERKARA PERDATA

Al Fitri

61

Beberapa Peraturan TentangMediasi

HIR Pasal 130 dan RBG Pasal 1541

SEMA Nomor 1 tahun 20022

3

PERMA Nomor 1 tahun 20084

PERMA Nomor 2 tahun 2003

PERMA Nomor 1 tahun 20165

Al Fitri

MEDIASI BERSIFAT WAJIB

PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Semua perkara perdata wajib mediasi KECUALI: PerkaraNiaga, Pengadilan Hub Industrial, Keberatan atas putusanBPSK dan KPPU (PASAL 4 ).

Mediasi diwajibkan pada hari sidang pertama yang dihadiripara pihak (PASAL 7).

Al Fitri

81

PERMA Nomor 1 Tahun 2016

MEDIASI WAJIB, PENGECUALIAN:

1. sengketa Pengadilan Niaga; 2. sengketa Pengadilan Hubungan Industrial;

3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

5. permohonan pembatalan putusan arbitrase; 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi; 7. penyelesaian perselisihan partai politik;

8.sengketa gugatan sederhana; dan 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

9

Al Fitri

1

MEDIASI WAJIB, PENGECUALIAN:

10. sengketa tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut; 11. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi); 12. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; 13. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

10

Al Fitri

1

Jangka Waktu Perma No. 2/2003Mediasi pengadilan: 23 hari 1 hari kerja= memilih mediator, 22 hari kerja= proses mediasiMediasi di luar Pengadilan: 31 hari- 1 hari kerja utk memilih mediator,- 30 hari kerja = proses mediasiPerma No. 1/2008: 47 - 61 days- 2 hari kerja utk memilih mediator- 5 hari untuk mengumpulkan kesimpulan/resume pada

mediator yang dipilih. - Prosess 40 + 14 hari

PEMRA No.1 /2016: 30 + 30 hariAl Fitri

111

Sidang Pertama: Memilih MediatorPERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

Sid Pertama: Memilih Mediator (in/outside court): 2 HARI

SETUJU MEMILIH= diajukan kepada Ka.MH

Tidak Setuju Memilih = Ketua Majelis Menunjuk Mediator (Surat Penetapan dan Perintah Mediasi)

Penetapan Mediasi diajukan ke Mediator melalui PP. Proses Mediasi 30 Hari harus ada kesimpulan

1

2

3

4

Al Fitri

Proses Mediasi Perma 1 Tahun 2016

Sidang Pertama: Perintah Mediasi Memilih Mediator

Setuju/Tidak Setuju untuk

memilih (2 hr)

Ka Majelis menunjuk Mediator

Mengumpulkan Resume (dlm 5 hr)

kepd Mediator

Proses Mediasi30 Hari

Keputusan + Perpanjgn 30 hari

(diajukan kpd MH)

sepakat / tidak sepakat

Sepakat = Perjanjian.

Tidak sepakat = Proses Sidang

Al Fitri

131

PERKEMBANGAN BARU

JANGKA WAKTU

1KEHADIRAN PARA PIHAK

2ITIKAD BAIK DAN AKIBAT

HUKUM

3

Al Fitri

JANGKA WATU: 30 HARI + 30 Hari

PARA PIHAK WAJIB HADIR LANGSUNG, TANPA/DGN

KUASA. Pengecualian Alasan sah krn sakit, tugas

negara, tinggal/Kedudukan di LN, Pengampuan, Profesi tidak

dapat ditinggalkan.

JANGKA WAKTU: 40 Hari + 14 Hari

PARA PIHAK DIANJURKAN HADIR LANGSUNG, TANPA/DGN KUASA PADA SIDANG PERTAMA. Pengecualian tidak jelas diatur

PERBANDINGAN

1

2

1

2

Al Fitri

b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada

pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali

berturut-turut tanpa alasan sah;

a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2

(dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi

tanpa alasan sah;

c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

3: KEWAJIBAN BERITIKAD BAIK (Ps.7)

A.B.

C.

D.

Al Fitri

AKIBAT ITIKAD TIDAK BAIK

1 2 3

Mediator – Laporan kepada MH bahwa P/T tidak beritikad Baik dan Rekomendasi Pengenaan Biaya Mediasi

M. Hakim Membuat Putusan Akhir = Gugatan Tidak dapat Diterima (P) + Huk. Membayar Biaya Mediasi & B. Perkara (utk P/T)

Putusan Membayar Biaya Perkara dan Mediasi bisa diambil dari Panjar Biaya Perkara (utk P) atau Biaya tersendiri dibayar ke PP (u/P atau T).

Al Fitri

Mediasi tidak bisa dilaksanakan:

a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:

1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;

2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau

3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.

Al Fitri

Mediasi tidak bisa dilaksanakan:

b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihakpihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi. c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.Al Fitri

1

Putusan PA

2

Banding/Kss

3

PA

4

Mediasi di PA

5

Banding/Kss

Jika tanpa Mediasi = Pelanggaran.

Dalam Putusan Sela: Meminta Mediasi di PA

Menunjuk Mediator non Hakim Pemeriksa

Putusan PA Tanpa MediasiPada Tingkat Banding/Kasasi/PK

Hasil dikirimkan kepada MH Banding/Kasasi

JW: 30 hari s/d Putusan

Al Fitri

201

Sekian SemogaBermamfaat

Al Fitri

211