5
MATRIKS KETENTUAN KOURUM RUPS SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 No . PERIHAL PELAKSANAAN KOURUM KEHADIRAN KOURUM KEPUTUSAN 1. Kekuatan mengikat bagi perseroan akibat perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan RUPS pertama perseroan diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak perseroan memperoleh status Badan Hukum, dengan tegas mengambil alih hak dan kewajiban yang dilakukan oleh calon pendiri Semua pemegang saham yang mewakili seluruh saham perseroan atau 100% dari seluruh jumlah saham yang memiliki hak suara Disetujui oleh semua pemegang saham yang hadir yang mewakili seluruh saham perseroan atau seluruh jumlah saham Pasal 13 ayat [1] & [2] Pasal 13 ayat [3] Pasal 13 ayat [3] 2 Kekuatan mengikat bagi perseroan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroam yang belum memperoleh status Badan Hukum RUPS pertama perseroan diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak perseroan memperoleh status Badan Hukum. Semua pemegang saham yang mewakili seluruh saham perseroan atau 100% dari seluruh jumlah saham Disetujui oleh semua pemegang saham yang hadir yang mewakili seluruh saham perseroan atau seluruh jumlah saham Pasal 14 ayat [5] Pasal 14 ayat [4] Pasal 14 ayat [4] 3 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 1. Penam bahan Modal Dasar Perseroan Pasal 41 [1] & 1. Pali ng sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham 1. Dise tujui paling sedikit 2/3 dari hak suara yang

Matriks Kourum Rups 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matriks Kourum Rups 2

Citation preview

MATRIKS KETENTUAN KOURUM RUPS

MATRIKS KETENTUAN KOURUM RUPSSESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

No.PERIHALPELAKSANAANKOURUM KEHADIRANKOURUM KEPUTUSAN

1.Kekuatan mengikat bagi perseroan akibat perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikanRUPS pertama perseroan diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak perseroan memperoleh status Badan Hukum, dengan tegas mengambil alih hak dan kewajiban yang dilakukan oleh calon pendiriSemua pemegang saham yang mewakili seluruh saham perseroan atau 100% dari seluruh jumlah saham yang memiliki hak suaraDisetujui oleh semua pemegang saham yang hadir yang mewakili seluruh saham perseroan atau seluruh jumlah saham

Pasal 13 ayat [1] & [2]Pasal 13 ayat [3]Pasal 13 ayat [3]

2Kekuatan mengikat bagi perseroan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroam yang belum memperoleh status Badan HukumRUPS pertama perseroan diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak perseroan memperoleh status Badan Hukum.Semua pemegang saham yang mewakili seluruh saham perseroan atau 100% dari seluruh jumlah sahamDisetujui oleh semua pemegang saham yang hadir yang mewakili seluruh saham perseroan atau seluruh jumlah saham

Pasal 14 ayat [5]Pasal 14 ayat [4]Pasal 14 ayat [4]

3Perubahan Anggaran Dasar Perseroan1. Penambahan Modal Dasar PerseroanPasal 41 [1] & Pasal 42 [1]2. Pengurangan Modal Dasar perseroan

Pasal 45 [1] & Pasal 47 [5]

1. Paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara (Pasal 88 [1])2. Apabila tidak tercapai 2/3 bagian, dapat diadakan RUPS kedua, dengan dihadiri minimal 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara Pasal 88 ayat [2]

1. Disetujui paling sedikit 2/3 dari hak suara yang dikeluarkan Pasal 88 ayat [1]

2. DalamRUPS yang kedua Disetujui paling sedikit 2/3 dari hak suara yang dikeluarkan Pasal 88 ayat [3]

3. Perpanjangan jangka waktu perseroan

Pasal 89 [1]1. Paling sedikit bagian dari seluruhan saham yang memiliki hak suara Pasal 89 ayat [1]

2. Apabila tidak tercapai maka diadakan RUPS yang kedua dengan dihadiri 2/3 bagian dari seluruh saham yang memiliki hak suara (pasal 89 ayat [3]1. Disetujui paling sedikit 3/4 dari hak suara yang dikeluarkan Pasal 88 ayat [1]

2. Disetujui paling sedikit 2/3 dari hak suara yang dikeluarkan Pasal 89 ayat [1]

4.Penggabungan,Peleburan,Pengambilalihan atau pemisahan,Pengajun permohonan pailit dan pembubaran perseroan1.Paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. pasal 89 [1]2.Apabila tidak tercapai 3/4 bagian, dapat diadakan RUPS ke dua dengan dihadiri minimal 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. (pasal 89 ayat [3])

1.Disetujui paling sedikit bagian darijumlah suara yang dikeluarkan. (pasal 88 ayat [1])

2.Disetujui paling sedikit bagian darijumlah suara yang dikeluarkan. pasal 89 ayat [3]

5.Penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar perseroanLebih dari bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara. pasal 42 ayat (2)Disetujui lebih dari bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan. pasal 42 ayat (2)

6.Pengambilan keputusan dalam mata acara lain-lain, selama RUPSSemua pemegang saham hadir / diwakili. pasal 75 ayat (3)Disetujui secara bulat oleh semua pemegang saham yang hadir. pasal 75 ayat (4)

7.Penggunaan Hak Tagih sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham oleh pemegang saham atau kreditor perseroan. pasal 35Sesuai ketentuan RUPSSesuai ketentuan RUPS

8.Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan perseroan. pasal 38Sesuai ketentuan RUPSSesuai ketentuan RUPS

9.RUPS dengan agenda tertentuTempat RUPS dapat diadakan di manapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia. pasal 76 ayat (3)Semua pemegang saham. pasal 76 ayat (4)Disetujui secara bulat oleh semua pemegang saham yang hadir. pasal 76 ayat (4)

10.RUPS Tahunan. pasal 78 ayat (1)1.Diselenggarakan direksi Paling lambat 6 bulan setelah tahun bukuberakhir. pasal 78 ayat (2)2.Diselenggarakan atas permintaan :a.satu orang atau lebih yang mewakili jumlah saham tertentu.b.Dewan komisaris. pasal 79 ayat (2)3.Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum diadakan RUPS. pasal 82 ayat (1)4.Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan . pasal 69 ayat (1)

1.Lebih dari bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. pasal 86 ayat (1)2.Apabila tidak tercapai Lebih dari bagian,dilakukan pemanggilan RUPS kedua yang wajib dihadiri paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. pasal 86 ayat (4)3.Apabila tidak tercapai 1/3 bagian,permohonan ke PN untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga. pasal 86 ayat (5)

Disetujui lebih dari bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. pasal 87 ayat (2)