ekapuspitahandayaniPencarian:

Just another WordPress.com site« TEORI BELAJAR MENURUT PARA   AHLI Jun 15

Hakikat PKN secara Ontologis, Epistimologis dan Aksiologisoleh ekapuspitahandayani pada Juni 15, 2012

Hakikat PPKN secara ONTOLOGIS

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata kuliah yang sering disebut sebagai civic education, citizenship education dan bahkan ada yang menyebut sebagai democracy education. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang system pendidikan nasional, serta surat keputusan Diretur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pndidikan Nasional nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi di Indonesia.

Dengan adanya penyempurnaan kurikulum

Hakikat PPKN secara EPISTIMOLOGIS

TEORI DAN LANDASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Secara historis-epistemologis, Amerika Serikat (USA) dapat dicatat sebagai negara perintis kegiatan akademis dan kurikuler dalam pengembangan konsep dan paradigma “citizenship education” dan “civic education”.Untuk pertama kalinya,yakni pada pertengahan tahun 1880-an di USA mulai diperkenalkan mata pelajaran “Civics” sebagai mata pelajaran di sekolah yang berisikan materi mengenai pemerintahan. Selanjutnya lahir sebutan-sebutan lain seperti civic education dan citizenship education . Istilah-istilah ” civics , dan “civic education”, lebih cenderung digunakan dalam makna yang serupa untuk mata pelajaran di sekolah yang memiliki tujuan utama mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik.

“Citizenship education” lebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih luas untuk  menunjukkan “instruktusional effects” dan “nurturant effects” darikeseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagaiwarganegara yang cerdas dan baik.Dilihat visi lain perkembangan ” citizenship education” dan “civic education”, dalam kenyataannya secara historis-epistemologis tidak bisa dipisahkan dari perkembangan pemikiran tentang “ social studies/social studies education”, seperti dapat dilihat di USA. Mengenai saling keterkaitan antara “citizenshipeducation ” dan “civic education”  dan “social studie”, pada dasarnya ada dua pandangan utama. Pandangan pertama melihat ” citizenship

education” dan “civiceducation” sebagai bagian dari ‘social studies”,dan pandangan kedua melihat “citizenship education dan civic education” sebagai esensi atau intidari “

social studies”. Sementara itu secara epistemologis, sesungguhnya “Social studies” Mencermati perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, sampai sejauh ini baik istilah yang dipakai, misi dan isi mata pelajaran “Civics” /Pengetahuan Kewargaan Negara, Pendidikan Kewargaan Negara,Pendidikan Moral Pancasila, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang selama hampir empat dasawarsa (1962-1998) menunjukkan terjadinya inkonsistensi pemikiran yang secara mendasar mencerminkan terjadinya krisis konseptual, yang tentunya berdampak padaterjadinya krisis operasional kurikuler. Keadaan ini mirip dengan situasi yang juga pemah dialami di Amerika Serikat, dimana “

Civics, Civic Education, Citizenship Education, Social Studies/Social Science Education” sejak kelahirannya tahun1880-an sampai dengan terbitnya dokumen akademis NCSS (1994) ‘Curriculum Standards for Social Studies: Expectations of Excellence” dan dokumen akademis Civitas  (1994)  National Standards for Civics and Government. Tampaknya mereka telah berhasil mengatasi krisis konseptual dan kurikuler. Setidaknya mereka kini telah mencapai suatu konsensus akademis dan programatik yang pada gilirannya akan memandu terjadinya proses kurikulum yang Iebih koheren.

Dalam perkembangannya, Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan-perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki isi dan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada awalnya Pendidikan Kewarganegaraan muncul dengan istilah Pendidikan Kewiraan yang mulai berlaku pada tahun ajaran 1973/1974. Kemudian terus mengalami perubahan hingga berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki keterkaitan kurikulum dengan Pendidikan Pancasila, Pendidikan Moral Pancasila dan cabang Pendidikan lainnya.

Pendidikan Kewarganegaraan sudah diajarkan pada tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas  sejak tahun 1969 dengan sebutan kewargaan negara. Kemudian pada tahun 1975 sampai 1984 mengalami perubahan dengan nama Pendidikan Moral Pancasila. Pada tingkat Perguruan Tinggi berganti nama dengan istilah Pendidikan Kewiraan. Pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah bergangi nama dengan nama PPKN. Hingga pada tahun 2003, semua tingkat pendidikan menggunakan nama dan kurikulum yang baru dengan sebutan Pendidikan Kewarganegaraan hingga sampai saat ini. ( UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS ).

Dalam perkembangan Kurikulumnya, Pendidikan Kewarganegaraan beberapa kali diperbaharui. Tahun 2001, materi disusun oleh Lemhannas dengan materi pengantar dengan tambahan materi demokrasi, HAM, lingkungan hidup, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional. Kemudian, Tahun 2002, Kep. Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002 materi berisi pengantar sebagai kaitan dengan MKP, demokrasi, HAM, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dalam dunia Perguruan Tinggi. Hal ini ditetapkan pada Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/kep/2000 tanggal 10 Agustus, menentukan antara lain:

1.Mata Kuliah PKn serta PPBN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari MPK.

2.MPK termasuk dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia.

3.ata Kuliah PKn adalah MK wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa pada PT untuk program Diploma/Politeknik, dan Program Sarjana.

 

Hal ini menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa dalam mengembangkan jati dirinya sebagai warga negara Indonesia yang ikut berpatisipasi dalam membangun bangsa.

 

 

 

Hakikat PPKN secara AKSIOLOGIS

Manfaat dan tujuan dari PPKN

Berdasarkan keputusan DIRJEN DIKTI NO.43/DIKTI/Kep/2006, tujuan Pendiidikan Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi misi dan kompetensi /manfaat sebagai berikut:

Visi Pendidikan Kewarganegaraan diperguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religious, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta terhadap tanah air dan bangsanya.

Misi peendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nillai pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembankan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa bertanggung jawab dan bermoral.

Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuan dan professional yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta terhadap tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan system nilai pancasila.

Berdasarkan pengertian tersebut maka kompetensi mahasiswa dalam pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan filsafat bangssa.

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan – Panutan.com. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang sudah ada semenjak kita SD sampai ke bangku kuliah. Dulu mata pelajaran ini lebih dikenal dengan nama PMP, kemudian beralih menjadi PPKn dan sekarang diperingkas lagi menjadi PKn (Pendidikan Kewarganegaraan). Agar lebih memahami tentang apa sih yang terdapat pada materi mata pelajaran Pkn ini, yuk kita bahas bersama-sama.

Berawal dari hakikat pendidikan kewarganegaraan yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.

* Standar isi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan :1. nilai-nilai cinta tanah air;2. kesadaran berbangsa dan bernegara;3. keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara;4. nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup;5. kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta6. kemampuan awal bela negara.

* Pengembangan standar isi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan.

* Rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi materi dan kegiatan bersifat fisik dan nonfisik.

* Pengembangan rambu-rambu materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai lingkup penyelenggara pendidikan kewarganegaraan.

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan ( Ontologi, Epistemologi, Aksiologi )

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ontologi Pendidikan Kewarganegaraan

PKn merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas keilmuan.

Namun secara filsafat keilmuan, ia memiliki Ontologi pokok ilmu politik khususnya konsep

“political democracy” untuk aspek “duties and right citizens” (Chreshore:1886). Dari

ontologi pokok inilah berkembang konsep “Civics”, yang secara harfiah diambil dari bahasa

latin yaitu “civicus” yang artinya warga negara pada masa yunani kuno, yang kemudian

diakui secara akademis sebagai embrionya “civic education”, yang selanjutnya di indonesia

diadaptasi menjadi “pendidikan kewarganegaraan” (PKn). Saat ini tradisi itu sudah

berkembang pesat menjadi suatu “Body of knowledge” yang dikenal memiliki paradigma

sistemik, yang didalamnya terdapat tiga domain “Citizenship education”, yakni  domain

akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural[1].

Ketiga domain tersebut satua sama lain saling memiliki keterkaitan stuktural dan

fungsional yang diikat oleh konsepsi “civic virtue and cultere” yang mencakup civic

knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic comitment dan civic

competence. Oleh karena itu ontologi PKn saat ini sudah lebih luas dari pada embrionya

sehingga kajian keilmuan PKn, program kurikuler PKn, dan aktivitas social-kultural PKn saat

ini benar-benar multifaset atau multi dimensional. Sifat multidimensional inilah yang

membuat bidang studi PKn dapat disikapi sebagai : pendidikan kewarganegaraan, pendidikan

politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan pendidikan kemasyarakatan,

pendidikan hukum dan hak azasi manusia, dan pendidikan demokrasi[2].

Menurut pendapat di atas, pendidikan kewaganegaraan merupakan bidang studi yang

mencakup lintas bidang keilmuan karena dalam pendidikan kewarganegaraan terdapat pula

pokok ilmu politik kemudian berkembang konsep civics yang berarti warga negara kemudian

berkembang menjadi civics education yang selanjutnya diadaptasi menjadi pendidikan

kewarganegaraan.  Namun PKn di Indonesia selain mendasarkan pada Ontologi pokok yaitu

Ilmu Politik juga brangkat dari Pancasila dan Konsepsi kewarganegaraan lainnya, oleh karena

itu di indonesia PKn sering juga disebut dengan PPKN (Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan). Perkembangan PKn di Indonesia juga tidak boleh keluar dari landasan

ideologis Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan operasional Undang-

Undang Sisdiknas yang berlaku saat ini, yakni UU Nomor 20 tahun 2003.

Pendapat lain mengatakan PKn Secara ontologikal memilki dua dimensi, yakni obyek

telaah dan obyek pengembangan (Winataputra, 2001). Obyek telaah adalah keseluruhan

aspek idiil, instrumental, dan praktis PKn yang secara internal dan eksternal mendukung

sistem kurikulum dan pembelajaran PKn di sekolah dan di luar sekolah, serta format gerakan

sosial-kultural kewarganegaraan masyarakat. Sedangkan obyek pengembangan atau sasaran

pembentukan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik yang oleh Bloom dkk,

dikategorikan ke dalam ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik, yang menyangkut

status, hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang perlu dimuliakan dan

dikembangkan secara programtik guna mencapai kualitas warga negara yang “cerdas, dan

baik” dalam arti religius, demokratis dan berkeadaban dalam konteks kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara[3].

Yang dimaksud dengan aspek idiil dalam objek telaah PKn adalah landasan dan

kerangka filosofis yang menjadi titik tolak dan sekaligus sebagai muaranya pendidikan

kewarganegaraan diIndonesia. Yang termasuk dalam aspek idiil PKn adalah landasan dan

tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, UU No. 20 Thn 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Aspek instrumental dalam objek telaah PKn adalah

sarana programatik pendidikan yang sengaja dibangun dan dikembangkan untuk menjabarkan

substansi aspek-aspek idiil. Yang termasuk ke dalam aspek ini adalah; kurikulum, bahan

belajar, guru, media dan sumber belajar, alat penilaian belajar, ruang belajar dan lingkungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan aspek praktis dalam objek telaah PKn adalah perwujudan

nyata dari sarana programatik kependidikan yang kasat mata, yang pada hakekatnya

merupakan penerapan konsep, prinsip, prosedur, nilai, dalam pendidikan kewarganegaraan

sebagai dimensi “poietike” yang berinteraksi dengan keyakinan, semangat, dan kemampuan

para praktisi, serta konteks pendidikan kewarganegaraan, yang diikat oleh substansi idiil

sebagai dimensi “pronesis” yakni truth and justice. Termasuk juga dalam aspek praktis ini

adalah interaksi belajar di kelas dan atau di luar kelas, dan pergaulan sosial-budaya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memberi dampak edukatif

kewarganegaraan[4].

Pengembangan ketiga aspek tersebut dalam pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan

menghasilkan peserta didik yang memiliki budi pekerti dan selalu berpikir kritis dalam

menanggapi isu kewarganegaraan serta selalu berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab

serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

sehingga akan menciptakan karakter masyarakat Indonesia yang baik dan aktif dalam

kehidupan antar bangsa dan negara

Epistemologi Pendidikan Kewarganegaraan             

Aspek epistemologi pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan aspek ontologi

pendidikan kewarganegaraan, karena memang proses epistemologis, yang pada dasarnya

berwujud dalam berbagai bentuk kegiatan sistematis dalam upaya membangun pengetahuan

bidang kajian ilmiah pendidikan kewarganegaraan sudah seharusnya terkait pada obyek

telaah dan obyek pengembangannya. Kegiatan epistemologis pendidikan kewarganegaraan

mencakup metodologi penelitian dan metodologi pengembangan. Metodologi penelitian

digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui[5]:

1.      metode penelitian kuantitatif yang menonjolkan proses pengukuran dan generalisasi untuk

mendukung proses konseptualisasi.

2.      metode penelitian kualitatif yang menonjolkan pemahaman holistik terhadap fenomena

alamiah untuk membangun suatu teori.

Sedangkan, metodologi pengembangan digunakan untuk mendapatkan paradigma

pedagogis dan rekayasa kurikuler yang relevan guna mengembangkan aspek-aspek sosial-

psikologis peserta didik, dengan cara mengorganisasikan berbagai unsur instrumental dan

kontekstual pendidikan[6].

Secara historis-epistemologis Amerika Serikat (USA) dapat dicatat sebagai negara

perintis kegiatan akademis dan kurikuler dalam pengembangan konsep dan paradigma

“civics”. Pelajaran civics mulai di perkenalkan pada tahun 1970 dalam rangka meng-

amerika-kan bangsa Amerika (nation building), sebab bangsa amerika terdiri dari berbagai

macam suku, bangsa, ras, maupun etnik. Usaha ini dinamakan dengan “theory of

americanzation”. Kemudian pada tahun 1880-an mulai diperkenalkan pelajaran civics

disekolah yang berisikan materi tentang pemerintahan. Seorang ahli bernama Chresore

(1886), pada waktu itu mengartikan “civics” sebagai “the science of citizenship” atau ilmu

kewarganegaraan, yang isinya mempelajari hubungan antar individu dan antar individu

dengan negara. Selanjutnya pada tahun 1900-an berkembang mata pelajaran civics yang diisi

dengan materi mengenai stuktur pemerintahan negara bagian dan federasi[7].

       Winataputra mengatakan bahwa selain istilah “civics”, pada tahun 1900-an mulai

diperkenalkan istilah “citizenship education” dan ”civic education”. Istilah-istilah “civics”

dan “civic education”, lebih cenderung digunakan dalam makna yang serupa untuk mata

pelajaran di sekolah yang merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang memiliki tujuan

utama untuk mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Sedangkan 

istilah “Citizenship education” lebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih luas secara

informal dan nonformal mulai dari lingkungan keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan

sampai pada lingkungan tempat bekerja, dimana untuk  menunjukkan “instruktusional

effects” dan “nurturant effects” dari keseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan

karakter individu sebagai warganegara yang cerdas dan baik, yang dimaksud untuk

membantu perserta didik menjadi warga negara yang aktif, berwawasan luas dan bertanggung

jawab[8].

Dilihat visi lain perkembangan citizenship education  dan  civic education, dalam

kenyataannya secara historis-epistemologis tidak bisa dipisahkan dari perkembangan

pemikiran tentang  social studies/social studies education, seperti dapat dilihat di USA.

Mengenai saling keterkaitan antara citizenship education dan civic education  dan social

studie, pada dasarnya ada dua pandangan utama. Pandangan pertama melihat citizenship

education dan civic education sebagai bagian dari social studies, dan pandangan kedua

melihat citizenship education dan civic education sebagai esensi atau inti dari social studies.

Sementara itu secara epistemologis, sesungguhnya “Social studies” juga memiliki hubungan

erat dengan “social sciences”, karena itu kedudukannya dan keterkaitannya juga harus

dipahami dengan jelas[9].

Mencermati penjelasan diatas, maka consep civics tidak pernah lepas dari civic education

dan citizenship education, begitu pula perkembangannya di Indonesia, civics dan civics

education telah muncul pada tahun 1957, dengan istilah Kewarganegaraan, lalu pada tahun

1962 pelajran civics masuk dalam kurikulum sekolah, dengan bukunya “manusia baru

indonesia” yang dikarang oleh Mr. Doepardo, dengan tujuan untuk membentuk warga negara

yang baik. pada tahun 1968 keluarlah kurikulum pendidikan tahun 1968 yang baru, maka

istilah mata pelajaran civic-kewarganegaraan diganti lagi menjadi pendidikan

kewarganegaraan (PKN), pada masa ini metodenya sudah tidak indoktrinasi lagi. Namun

pada tahun 1975 melalui GBHN yang mengatakan bahwa “pendidikan pancasila masuk

kedalam pendidikan moral pancasila dimasukan dalam kurikulum tingkat sekolah sampai

perguruan tinggi” maka nama pendidikan kewarganegaraan berubah menjadi Pendidikan

Moral Pancasila (PMP). Pada tahun 1994, PMP berubah kembali menjadi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) misi yang diembannya adalah pendidikan nilai

moral pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan hukum, dan kemasyarakatan

sebagai pendidikan politik. Hingga pada tahun 2003, semua tingkat pendidikan menggunakan

nama dan kurikulum yang baru dengan sebutan Pendidikan Kewarganegaraan hingga sampai

saat ini[10].

Sampai saat ini secara garis besar mata pelajaran Kewarganegaraan memiliki 3 dimensi

yaitu[11]:

1. Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (Civics Knowledge) yang mencakup bidang politik, hukum dan moral.

2. Dimensi Keterampilan Kewarganegaraan (Civics Skills) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Dimensi Nilai-nilai Kewarganegaraan (Civics Values) mencakup antara lain percaya diri, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur.

Berdasarkan uraian di atas saya berpendapat bahwa dalam mata pelajaran

Kewarganegaraan seorang siswa bukan saja menerima pelajaran berupa pengetahuan, tetapi

pada diri siswa juga harus berkembang sikap, keterampilan dan nilai-nilai. Sesuai dengan

Depdiknas yang menyatakan bahwa tujuan PKn untuk setiap jenjang pendidikan yaitu

mengembangkan kecerdasan warga negara yang diwujudkan melalui pemahaman,

keterampilan sosial dan intelektuan, serta berprestasi dalam memecahkan masalah di

lingkungannya. Untuk mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, maka guru

berupaya melalui kualitas pembelajaran yang dikelolanya, upaya ini bisa dicapai jika siswa

mau belajar. Dalam belajar inilah guru berusaha mengarahkan dan membentuk sikap serta

perilaku siswa sebagai mana yang dikehendaki dalam pembelajaran PKn.

Aksiologi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan yang sekarang ada di indonesia memfokuskan pada

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan

kewajibannya untuk menjadi warga negara indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter

yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945[12].

Pendidikan Kewarganegaraan tersebut di tumbuh kembangkan dalam tradisi Citizenship

Education yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional negara. Namun, secara umum

menurut Nu’man Somantri dalam pendapatnya diatas tujuan mengembangkan pendidikan

kewarganegaraan (PKn) adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to

be good citizens), yakni warga yang memiliki kecerdasan (Civic Intelligence) baik

intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab

(Civic Responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara (Civic Participation) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air[13].

Sedangkan menurut pendapat A. Kosasih Djahiri (1994/1995:10) adapun tujuan

pembelajaran PKn adalah sebagai berikut[14] :

  Secara umum tujuan PKn harus mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional

yaitu : Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,

yaitu menusia beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur

memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani kepribadian mantap

dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

  Secara khusus PKn bertujuan untuk : membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam

kehidupan sehari-hari yaitu prilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang

Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, prilaku yang bersifat

kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dan

masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan bersama di

atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat

kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah mufakat serta prilaku yang mendukung upaya

untuk mewujudkan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut pendapat di atas, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk

membentuk masyarakat yang memiliki budi pekerti dan selalu berpikir kritis dalam

menanggapi isu kewarganegaraanserta selalu berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab serta

bertindak secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga

akan menciptakan karakter masyarakat Indonesia yang baik dan aktif dalam kehidupan antar

bangsa dan negara.

       Dari tujuan-tujuan yang dimilikinta tersebut sudah jelaslah bahwa pendidikan

kewarganegaraan memiliki manfaat yang sangat fital bagi bangsa dan negara, dan sudah

barang tentu pendidikan kewarganegaraan ada di setiap jenjang pendidikan yang ada di

indonesia karena bisa membuahkan generasi-generasi  penerus yang diharapkan akan mampu

mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks

dinamika budaya, bangsa dan negara, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk

bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati

diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa dan bernegara. Semua itu diperlakukan

demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

« pay per   klik

HAKIKAT, FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SDMei 17, 2010 oleh h4dyme

HAKIKAT, FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SD

KEGIATAN BELAJAR 1

Hakikat , fungsi, dan tujuan PKn di SD

Dalam kurikulum Pendidikan Dasar 94, terdapat mata pelajaran “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”, yang di singka dengan PPkn. Istilah “Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan”, pada saat itu secara hukum tertera dalam undang-Undang No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak di Undangkannya UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 secara hukum istilsh tersebut sudah berubah menjadi “Pendidikan Kewarganegaraan”. Oleh karena itu nama mata pelajaran tersebut di SD berubah menjadi Mata Pelajaran Pendidikan Kewaganegaraan.

1. A. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Apabila kita kaji secara historis-kurikuler mata pelajaran tersebut telah mengalami pasang surut pemikiran dan praktis. Sejak lahir kurikulum tahun 1946 di awal kemerdekaan sampai pada era reformasi saat ini.

Dalam Kurikulum 1957, dan Kurikulum 1961 tidak dikenal adanya mata Pelajaran Penendidikan Kewarganegaraan. Dalam Kurikulum 1946 dan 1957 materi tersebut itu dikemas dalam Mata Pelajaran Pengetahuan Umum di SD atau Tata Negara di SMP dan SMA.

Dalam Kurikulum SD tahun 1968 di kenal Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Menurut Kurikulum SD 1968 Pendidikan Kewargaan Negara mencakup Sejarah Indonesia, Geografi, dan Civics yang di artikan sebagai Pengetahuan Kewargaan Negara. Dalam kurikulum SMP 1968 PKN tersebut mencakup materi sejarah Indonesia dan Tata Negara, sedang dalam Kurikulum SMA 1968 PKN lebih banyak berisikan materi UUD 1945.

Menrut Kurikulum SPG 1968 PKN mencakup sejarah Indonesia, UUD, Kemasyarakatan, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam Kurikulum Proyek Printis sekolah Pembangunan (PPSP) 1973 terdapat Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan Pengetahuan Kewargaan Negara.

Menurut Kurikulum PPSP 1973 di perkenalkan Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial untuk SD 8 tahun yang berisikan integrasi materi Ilmu pengetahuan Sosial. Di sekolah Menengah 4 tahun selain studi Sosial terpadu juga terdapat

Mata pelajaran PKN sebagai Program inti dan Civics dan Hukum sebagai program utama Jurusan Sosial.

Oleh Somantri (1967) istilah Kewargaannegara merupakan terjemahan dari “civics” yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga Negara yang baik (good citizen)

Warga Negara yang baik adalah warga Negara yang tahu, mau, dn mampu berbuat baik “(somantri 1970) atau secara umum yang mengetahui, menyadari, dan melaksanakanhak dan kewajibanya sebagai warga Negara”

(Winaaputra 1978) Di lain pihak, istilah Kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai Status formal warga negara dalam suatu negara. Misalnya sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 1946 dan Peraturan tentang diri kewarganegaraan serta peraturan tentang naturalisasi atau perolehan status sebagai warga negara Indonesia bagi Orang-orang warga Negara Asing.

Kedua konsep tersebut kini di gunakan untuk kedua-duanya dengan istilah kewarganegaraan yang secara konseptul diadopsi dari konsep citizenship, yang secara umum di artikan sebagai hal-hal yang terkait pada status hukum (legal standing)dan karekter warga negara, sebagaimana digunakan dalam Perundang-undangan Kewarganegaraan untuk status warga negara, dan pendidikan kewarganegaraan untuk program pengembangan karekter warga negara secara kurikuler.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Sekolah sebagai wahana pengembangan warga yang demokratis dan bertanggung jawab, yang secara kurikuler pendidikan Kewarganegaraanyang harus menjadi wahana psikologis-pedagogis yang utama.

Secara yuridis ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengandung amanat tersebut,sebagai berikut

1. Pembukaan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia dan Perubahannya (UUD 1945 dan Perubahannya), khususnya alinea ke-4 yang menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dimaksudkan untuk : ‘’…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.    Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI N0. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) Khususnya:

a.   Pasal 3 yang menyatakan bahwa ‘’Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membent uk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa , bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

b. Pasal 4 mengatakan sebagai berikut:

1) Pendidikan di selenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Nilai Keagamaan, Nilai kultural, dan Kemajemukan Bangsa.

2)Pendidikan di selenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan Multimakna.

3) Pendidikan di selenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4) Pendidikan diselenggarakan dengan member keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas pederta didik dalam proses pembelajaran.

5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semu komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

c.   Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ kurikulum pendidikan dassar dan menengah wajib memuat : Pendidikan Agama, Pendidikan kewarganegaraan, bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidkan Jasmani dan Olahraga, Keterampilan/Kejujuran, dan Muatan Lokal.

Ayat (2) Memuat: Pendidikan Agama, Pendidkan Kewarganegaraan, dsan Bahasa.

d.   Pasal 38 ayat yang menyatakan bahwa “Kurikulum Pendidkan Dasar dan Menengah dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan Pendidikan dan komite sekolah/Madrasah di bawah koordinasi dan supervise Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk Pendidikan Dasar  dan Propensi untuk Pendidikan Menengah.

3    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Penndidkan (PP RI NO 19 Tahun 2005 tentang SNP)

4    Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa “setiap kelompok Mata Pelajaran sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara holistic sehinggga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran ikut mewarnai pemahaman dan atau penghayatan peserta didik”.

5.   Pasal 7 ayat (2) Menyatakan bahwa kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian pada

SD/MI/SDLB/Paket A                                                                     SMP/MTs/SMPLB/Paket B

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C. atau bentuk lain yang sederajat

Dalam konteks itu, Khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah seyogyanya dikembangkan sebagai pranata atau tatanan sosial-Pedagogis yang kondusif atau member suasana bagi tumbuh kembangnya berbagai kualitas pribadi peserta didik.

Sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, yang mampu member keteladanan,, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran demokratis.

Dalam kerangka semua itu mata pelajaran PKn harus berfungsi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.

Peran PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Melalui PKn sekolah perlu di kembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasi.

Dari kedua konsep dasar tersebut dapat dikemukakan bahwa paradigma pendidikan demokrasi melalui PKn yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersifat jamak. Sifat multidimensionalnya itu terletak pada:

1. Pandangan yang pluralistik –uniter (bermaacam-macam teetapi menyatu) dalam  pengertian Bhineka Tunggal Ika.

1. Sikapnya dalam menempatkan individu, Negara, dan masyarakat global secara harmonis.

2. Tujuannya yang diarahkan pada dimensi kecerdasan (spiritual, rasional, dan sosial)

3. Konteks (setting) yang menghasilkan pengalaman belajarnyayang terbuka, fleksibel atau luwes, dan bervariasi kepada dimensi tujuannya.

Dalam program pendidikan , paradigma ini menuntut hal-hal sebagai berikut:

Pertama, memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian entang hakikat dan karekteristik aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang berkembang di Indonesia.

Kedua, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi sebagaimana cita-citademokrasi telah diterjemahkan kedalam kelembagaan dan praktik diberbagai belahan bumi dn dalam berbagai kurun waktu.

Ketiga, tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu mengekplorasi sejarah demokrasi di negara untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang di terapkan di negaranya itu secara jernih.

Keempat, tersedianya sumber belajar yang dapat mempasilitasi siswa untuk dapat memahami penerapandemokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam berbagai konteks.

Stuasi sekolah  dan kelas di kembangkan sebagai democratic laboratory atau lab demokrasi dengan lingkungan sekolah/kampus yang diperlakukan sebagai micro cosmos of democracy atau linkungan kehidupan yang demokratis yang bersifat micro ddan memperlakukan masyarakat luas sebagai open global classroom atau sebagai kelas yang terbuka.

Dengan cara itu akan memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam stuasi yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis. Itulah makna dari konsep “learning and for democracy,and for democracy” dengan PKn sebagai wahana kurikuler yang utama.

KEGIATAN BELAJAR 2

Ruang lingkup PKn di SD

Dalam lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006 di kemukakan bahwa “ mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata Pelajaran yang memfokuskan pada pembentukkan warga negara yang memahami dan mampu melakssanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarekter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”  Sedangkan tujuannya digariskan dengan tegas adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menaggapi isu kewarganegaraan.

2. 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi.

3. 3. Berkembang secara fositif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karekter-karekter masyarakat Indonesia agar dpa hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

4. 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia seccara langsung atau idak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Ditetapkan pula bahwa “ Kedalaman muatan Kurikulum pada setiap Mata Pelajaran pada setia Satuan Pendidikan di tuangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam Struktur Kurikulum”

Kompetensi yang dimaksud terdiri atas Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang dikembangkan berdasarkan standar Kompetensi Lulusan.

Muatan Lokal dam kegiatan Pengembangan Diri merupakan bagian integral dari stuktur kurikulum pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berdasarkan Pemendiknas No. 22 tahun 2006  Ruang lingkup Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah secara umum  meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa2. Norma, Hukum dan Peraturan3. Hak Asasi Manusia4. Kebutuhan Warga Negara5. Konstitusi Negara6. Kekuasaan dan Pilitik7. Pancasila8. Globalisasi

KEGIATAN BELAJAR 3

Tuntutan Pedagogis PKn di SD

Istilah Pedagogis diserap dari bahasa Inggris paedagogical. Akar kata dari paes dan ago (bahasa latin), artinya Saya Membimbing. Kemudian muncul istilah paedagogy yang artinya ilmu mendidik atau Ilmu Pendidikan (Purbakawatja 1956) . tututan pedagogis dalam modul ini diartikan sebagai pengalaman belajar (learning experiences) yang bagaimana diperlakukan untuk mencapai tujuan Pindidikan Kewarganegaraan , dalam pengertian ketuntasan penguasaan kompetensi penguasaan kompetesi kewarganegaraan yang tersurat dan tersirat dalam lingkup dan kompetensi dasar.

Semua kompetensi dasar untuk setiap kelas menuntut prilaku nyata (overt behavior). Hal ini berarti bahwa konsep dan nilai kewarganegaraan diajarkan tidak boleh berhenti pada pemikiran semata, tetapi harus terwujudkan dalam perbuatan nyata.

Dengan kata lain PKn menuntut terwujudnya pengalaman belajar yang bersifat utuh memuat belajar kognitf, belajar nilai dan sikap, dan belajar prilaku. PKn seharusnya tidak lagi memisah-misahkan domain-domain prilaku dalam belajar.

Proses pendidikan yang menjadi kepedulian PKn adalah proses pendidikan yang terpadu utuh, yang juga disebut sebagai bentuk confluent educatin (Mc, Neil, 1981), tuntutan pedagogis ini memerlukan persiapan mental, professionalitas, sossial guru-Murid ysng kohesif.

Guru siap memberi contoh dan menjadi contoh. Ingatlah pada postulat bahwa Value is neither tough now cought, it is learned (Herman 1966). Nilai tidak bisa diajarkan ataupun ditangkap sendiri, tetapi dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu, nilai harus termuat dalam mater Pelaajaran PKn.

PKn mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Ia merupakan pendidikan demokrasi, pendidikan moral , pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik.

PKn dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi Pendidikan Nilai dan Moral, dengan alasan sebagai berikut:

1. 1. Materi PKn adalah Konsep- konsep nilai Pancasila dan UUD 1945  beserta dinamika peerwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia.

2. 2. Sasaran akhir belajar PKn adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam prilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3. Proses pembelajaran menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami (bersifat kognitif) tetapi dihayati (bersifat objektif) dan dilaksanakan (bersifat prilaku).

Sebagai pengayaan teoritik, pendidikan nilai dan moral sebagaimana dicakup dalam PKn tersebut, dalam pandangan Lickona (1992) disebut “Educating for character”  atau “pendidkan watak”

Lickona mengartikan watak atau karakter sesuai dengan pandangan filosof Michael Novak (Lickona 1992 : 50-51). Yakni compatible mix of all thoese virtues identified sense down traditions , litersry, stories, the sages, and persons of common sense down through history. Artinya suatu perpaduan yang harmomis dari berbagai kebijakan yang tertuang dalam keAgamaaan, Sastra, pandangan kaum,cerdik-pandai dan manusia pada mumnya sepanjang zaman.

Liickona (1992,51) memamdang karakter atau watak itu memiliki tiga unsur yang saling berkaitan yakni: moral knowing, moral feeling, and moral behavior (Konsep moral, sikap moral, Prilaku moral)

MODUL 2

Karekteristik PKn sebagai

Pendidikan Nilai dan Moral

KEGIATAN BELAJAR 1

Pendidikan PKn sebagai

Pendidikan Nilai dan Moral

Konsep Pendikan nilai secara teoritik, Herman (1972) mengemukakan suatu prinsip yang sangat mendasar, yakni bahwa “…value is neither taught nor cought , it is learned” yang artinya bahwa substansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan tetapi lebih jauh, nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi, dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar.

Dalam latar kehidupan masyarakat, proses pendidikan nilai sudah berlangsung dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bentuk tradisi. Tradisi ini dapat di lihat dari petatah-petitih adat, tradisi, lisan turun-temurun seperti dongeng, nasihat, simbol-simbol, kesenian daerah seperti “kekawihan” di tatar pesundan dan “berbalas pantun” ditatar melayu.

Sebagai salah satu unsur kebudayaan (Kuncaraningrat 1978) kesenian paada dasarnya merupakan produk budaya masyarakat yang melukiskan penghayatan tentang nilsi ysng berkembang dalam limgkungan masyarakat pada masing-masing jamanya.

Berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, proses “indiginasi”, yakni pemanfaatan budaya daerah untuk pembelajaran mata pelajaran lain dengan tujuan untuk mendekatkan pelajaran itu dengan lingkungan sekitar siswa menjadi sangat penting. Hasil belajar akan lebih bermakna sebagai wahana pengembangan watak individu sebagai warga negara. Contohnya legenda dari seluruh tanah air.

Dalam pengertian generik, konsep dap roses pendidikan merupakan proses yang sengaja dirancang dan dilakukan untuk mengembangkan potensi individu dalam interaksi dengan lingkungannya sehingga menjadi dewasa dan dapat mengarungi kehidupan dengan baik, dala arti selamat didunia dan diakhirat.

Oleh karena itu tepat sekali dikatakan pada dassarnya pendidikan mempunyai dua tujuan besar yakni mengembangkan individu dan masyarakat yang “ smart and good” (Lickona 1992 : 6). Konsepsi tujuan tersebut mengandung arti bahwa tujuan pendidikan tidak lain adalah mengembangkan individu dan masyarakat agar cerdas (smart) dan baik (good)

Secara elaboratif  tujuan ini oleh bloom dkk (1962) dirinci menjadi tujuan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yakni pengembangan pengetahuan dan pengertian, nilai dan sikap, dan keterampilan psikomotorik.

Pasal 1 butir 1 UU Sidikan 20/2003, ditegaskan bahwa pendidikan adalah …….ussaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, penendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pasal 3 dikemukakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsimengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya sebagai prinsip pendidikan ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan disekengarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatifdengan menjunjung itnggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultual,dan kemajemukan bangsa.

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka ddan multimakna.

3. Pedidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan pesserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

5. Pendidikan diselenggarakan demgan mengembangkan budaya membaca , menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pngendalian mutu pendidikan (Pasal 4)

Aspek cerdas dan baik itu seyogyanya dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Hal itu tercermin dari konsep kecerdasan saat ini, dimana kecerdasan tidak semata-mata berkenaan denga aspek nalar atau intelektualitas atau kognitif, tetapi melingkupi ssegala poensi individu.

Didalam konteks pemikiran taksonomi bloom pengembangan nilai dan sikap termasuk dalam kategori afektif, yang secara khusus berisikan perassaan dan sikap (value and attitudes)

Proses pendidikan yang memusatkan perhatian pada penembangan nilai dan sikap ini didunia barat dikenal dengan “value education, effective education, moral education, caracteer education” (Winataoutra 2001)

Di Indonesia wacana pendidikan nilai tersebut secara kurikulerterintegrasi antara lain dala pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa dan seni.

Bagaimana PKn sebagai mata pelajaran yang memiliki misi adalah pendidikan Nilai dan Moral?

Pendidikan nilai dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Republik  Indonesia No 20 Tahun 2003, secara khusus tidak menebutkan tetapi secara Implisit, antara lain tercakup dalam muatan pendidikan kewarganegaraan yang secara substantif dan pedagogis mempunyai misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsan dan rasa cinta tanah air.

Hal itu juga di topang oleh rumusan landasan kurikulum, yang pada pasal 36 ayat (3) secara eksplesit perlu memperhatikan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, keragaman potensi daerah dan lingkungan dan peningkatan potensi, kecerdasan dan minat pesrta didik.

Dalam konteks kehidupan masyarakat, kita melihat betapa masih besarnya kesenjangan antara konsep dan muatan nilai yang tercermin dalam sumber-sumber normatif  konstitusional dengan fenomena sosial,cultural, politik, ideologis, dan regiositas. Kita menyaksikan kondisi paradoksl antara nilai dan fakta dalam keidupan masyarakat berbangsa dan bernegara RI sampai dengan saat ini.

Alisyahbana (1976) mengatakan bahwa “value as integrating forces and personality, society and culture” nilai merupakan perekat-pemersatu dalam diri masyarakat dan kebudayaan.

Secara psikologis dan sosial yang dimaksudkan dengan cerdas itu bukanlah hanya cerdas rasional tetapi jugs cerdas emosional, ceerdas sosial dan cerdas spiritual. (Sanusi 1998, winataputra 2001) dengan kata lain indivvidu yang cerdas pikirannya, perasaannya, dan prilakunya.

Oleh karena itu proses pendidikan tidak boleh dilepaskan dari proses kebudayaanyang pada akhirnya akan mengantarkan manusia menjadi inssan yang berbudaya dan berkeadaban.

Secara umum yang dimaksud dengan pembudayaan adalahproses pengembangan nilai norma dan moral dalam diri individumelalui proses perlibatan pesrta didik dalam proses pendidikan yang merupakan bagian integral dari proses kebudayaan bangsa Indonesia.

Jika dianalisis lebih cermat dan mendalam, pendidikan nilai memiliki dimensi pedagogis praktis yang jauh lebih kompleks daripada dimensi teoritasnya karena terkait pada konteks sosial-kultural dimana pendidian nilai dilaksanakan.

Perlunya upaya pendidikan nilai moral yang di lakukan secara menyaluaruh dengan pertimbsngan sebagai berikut:

1. Pendidikan moral merupakan suatu kebutuhan sosiokultural yang jelas dan mendesak bagi kelangsungan kehidupan yang berkeadaban

2. Pewarisan nilai antar generasi dan dalam suatu generasi merpakan ahana sosiopsikologis dan sselalu menjadi tugas dari proses peradaban

3. Eranan sekolah sebagai wahana psikopedagogis dan sosiopsikologis yang berfungsi sebagai pendidik moral menjadi semakin penting, pada saat dimana hanya sebagian kecil anak yang mendapat pendidikan moral dari orang tuanya da peranan lembaga keagamaan semakin kecil.

4. Dalam setiap masyassrakat terdapat landasan etika umum, yang bersifat  universal melintasi batas ruang dan waktu sekalipun dalam masyarakat pluralistik yang mengandung banyak potensi terjadi konflik nilai.

5. Demokrasi mempunyai banyak kebutuhan khususnya pendidikan moral karena inti dari demokrasi adalah pemerintah yang berakar dari rakyat dilakukan oleh wakil pembawa amanah rakyat, dan mengusung komitmen mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

6. Pertanyaan yang selalu dihadapi baik individu maupun masyarakat adalah peertanyaan moral

7. Terdapat dukungan yang mendasar dan luas bagi pendidikan nilai disekolah.8. Komitmen yang uat terhadap pendidikan moral sangatlah esensial untuk menarik dan

membina guru-guru yang berkeadaban dan fropesional.9. Pendidikan nilai adalah pekerjaan yang dapat dan haarus dilakukan sebagai suatu

keniscayaan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat global.

Dilihat dari substansidan prosesnya, Lickona (1992 : 53-63) yang perlu dikembangkan dalam rangka pendidikan nilaitersebut adalah Nilai karakter yang baik, (good character) yang didalamnya mengandung tiga dimensi nilai moral yaitu dimensi wawasaan moral, dimensi perasaan moral, dimensi prilaku moral.

Ketiga domain moralita tersebut satu dengan yang lainya memiliki keterkaitan substantifdan fungsional. Artinya bahwa wawasan dan perasaan atau sikap dan prilaku moral merupakan tigs hal yang secara psikologis bersinergi.

Modul 3

KETERKAITAN NPENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN DENGAN IPS DAN

MATA PELAJARAN LAINNYA

Modul ini akan ini akan membahas tentang keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS dan Mata Pelajaran lainnya. Masudnya adalah agar para guru SD memahami bahwa

kewarganegaraan terdapat hubungan yang erat antara mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya khususnya dengan IPS.

Hal itu dimungkinkan olehh karena baik pendidikan kewarganegaraan maupun IPS adalah berasal dari satu rumpun, ,yaitu rumpun-rumpun ilmu sosial. Hubungan dengan Mata pelajaran lainnya adalah dimaksudkan agar mempelajari pendidikan kewarganegraan tidak dibangun atas dasar-dasar pengetahuan yang luas. Keterkaitanya dengan demikian tidak terbatas hanya antar mata pelajaran serumpun (Ilmu-ilmu sosial), tetapi juga dengan lintas rumpun, misalnya rupun humaniora (Bahasa dan Seni, pedidikan Agama) dan juga denan rumpun Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

KEGIATAN BELAJAR 1

GAMBARAN UMUM DAN KAREKTERISTIK

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SERTA

MATA PELAJARAN IPS DAN

MATA PELJARAN LAINNYA DI SD

1. A. PENGANTAR

Pembahasan tentang hubungan tau keterkaitan anar mata pelajaran di SD. Maksudnya tiada lain adalah upaya mengaitkan antar mata pelajaran dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan psikologis untuk tujuan-tujuan pendidikan.

Dasar pertimbangan untuk hal tersebut adalah siswa SD berpikir dalam kerangka yang bersifat holistic (menyeluruh) dan belum bersifat fragmentaris dan detail. Artinya, upaya mengsitkansecara alami tersebut memang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan anak, dengan demikian anak akan belajar lebih wajar, bermakna, dan dalam suasana yang menanang.

1. B. GAMBARAN UMUM, HAKIKAT DAN KAREKTERISTIK

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. 1. Latar belakang masalah

Pembaruan dan inovasi dalam pendidikan kewarganegaraan serta keterkaitan dan aplikasinya menjadi sebuah pembelajaran yang kreatif, produktif, yang bersifat kooperatif,dan kolaboratif, menuntut konsep pembelajaran terpadumelalui pengkajian dan pelatihan yang berwawasan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memang mengalami perubahan nama dengan sangat cepatkarena mata pelajaran tersebut memang rentan terhadap perubahan politik, namun ironisnya nama berubah berkali-kali, tetapi secara umum serta pendekatan cara penyampaianya kebanyakan tidak berubah.

Dari sisi isi misalnya,lebih menekankan pengetahuan untuk dihafal dan bukan materi pembelajaran yang mendorong berpikir apalagi berpikir kritis siswa.

Dari segi pendekatan yang lebih ditonjolkan adalah pendekatan politis dan kekuasaan

Dari segi pembelajaran atausistem penyampaiannya lebih menekankan padapembelajaran satu arahdengan dominasi guru yang lebih menonjolsehingga hasilnya sudah dapat diduga, yaitu verbalisme yang selama ini sudah dianggap sangat Melakat padapendidikan umumnya di Indonesia.

Unntuk dapat mengatasi hal itulsh kiranya dibutuhkan oerubahan-perubahan dalm pendidikan kewarganegaraan psling tidak untuk ketiga aspek tersebut.

1. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan

Tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembagkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.2. Berpartisifasi secara aktifdan bertanggung jawab, serta beeertindak cerdas dalam

kegiatan kemasyararakatan, berbangsa dan bernegara.3. Berkembang secara positif dan demokratisuntuk membentuk diri beerdasarkan pada

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya.

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pecaturan dunia secar langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

1. C. HAKIKAT DAN KAREKTERISTIK BIDANG STUDI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. 1. Hakikat bidang studi pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan Nilai-nilai pancasilasebagai wahana untuk mengembangkan dan melestatikan nilai luhur dan Moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk prilaku dalam kehidupan sehari-hari para Mahasiswa baik sebagai individu, sebagai calon guru/pendidik, anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Hakikat Pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukkan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD1945.

Pengertian Identitas Nasional

Pengertian Identitas Nasional

Kata “identitas” berasal dari kata “identity” yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain, contohnya bendera dan lagu kebangsaan setiap negara akan berbeda dengan negara lain. Sedangkan dalam terminologi antropologi kata “identitas” diartikan sebagai sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kasadaran diri sendiri, golongan, kelompok, komunitas atau negara lain.

Kata “nasional” bearti identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama dan bahsa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan.

Oleh karena itu identitas nasional dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khasnya dan dengan ciri khas tersebutlah suatu bangsa akan berbeda dengan bangsa lain. Sehingga dengan demikian, maka identitas nasional akan melahirkan tindakan kelompok yang disebut atribut nasional.

Pengertian lain dari Identitas nasional adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.

Pengertian identitas nasional menurut beberapa pakar : 

Berger

Dalam bukunya yang berjudul “The Capitalis Revolution” era globalisasi dewasa ini ideologi kapitalislah yang akan menguasai dunia serta mengubah masyarakat satu persatu menjadi sistem internasional yang menentukan nasib bangsa-bangsa dibidang sosial, politik, dan kebudayaan.

Fujukama

Membawa perubahan ideologi partikuker keraah universal dan kapitalismelah yang akan menguasai dunia. Dalam menghadapi proses perubahan tersebut sangat tergantung kemampuan bangsa itu sendiri.

Toyanbee

Ciri khas ciri suatu bangsa yang merupakan lokal genius dalam menghadapi tantangan dan respon. Jika tantangan besar sementara respon kecil maka bangsa tersebut akan punah. Namun apabila tantangan kecil sementara respon besar maka bangsa tersebut akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif.

Kepribadian seabagai suatu identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu-individu sebagai urutan yang membentuk bangsa tersebut. Identitas nasional tidak dapat dipisahkan dengan pengertian peoples character atau national identity.

Menurut Robert De Ventos dalam bukunya “The Power of Identity”, ia mengemukakan bahwa selain faktor intensitas, teritorial, bahasa, agama serta budaya juga harus dipahami dalam konteks arti dinamis yaitu bangsa tersebut melakukan akselerasi dalam pembangunan termasuk proses interaksinya secara global dengan dunia internasional.

IDENTITAS NASIONAL

IDENTITAS NASIONAL

     Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komonitas sendiri, atau Negara sendiri. Mengacu kepada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok.Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik pisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diwujutkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.Kata nasional sendiri tidak dapat dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme sebagaimana akan dijelaskan kemudian. 

    Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa, secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula dengan hal ini sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis.

     Identitas nasional tersebut pada dasarnya menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu

secara askriptif. Sebelum memiliki identitas nasional, warga bangsa  telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

Unsur-unsur pembentuk identitas yaitu:

1. Suku bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialeg bangsa.

2. Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yan tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong H Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.

3. Kebudayaan: adalah  pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagi rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

4. Bahasa: merupakan unsure pendukung Identitas Nasonal yang lain. Bahsa dipahami sebagai system perlambang yang secara arbiter dientuk atas unsure-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebgai sarana berinteraksi antar manusia.

Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut : Identitas Fundamental, yaitu pancasila merupakan falsafah bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”. Identitas Alamiah, yang meliputi Negara kepulauan (Archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, sertakepercayaan.

Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:Identitas Nasional Indonesia :

1. Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih3. Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya4.  Lambang Negara yaitu Pancasila5. Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika6.  Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila7. Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 19458. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat9. Konsepsi Wawasan Nusantara10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional

Identitas Nasional indonesia yaitu terdiri dari :

1)      Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia2)      Bendera negara yaitu Sang Merah Putih3)      Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya4)      Lambang Negara yaitu Pancasila5)      Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika6)      Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila7)      Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 19458)      Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 9)      Konsepsi Wawasan Nusantara10)  Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional

Contoh dari Implementasi Identitas nasional yaitu 

- Kewajiban diadakanya upacara bendera setiap hari senin pada seluruh instansi sekolah maupun non sekolah. Dalam upacara bendera, terdapat banyak sekali unsur identitas negara. Seperti pengibaran sang saka merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu nasional lain, pembacaan UUD 1945, pembacaan Pancasila, dan pada penutup di akhiri dengan doa (agama). Kegiatan upacara ini dilaksanakan dari tingkat SD hingga SMA, bahkan ada Perguruan Tinggi yang melaksanakan Upacara Bendera.  - Merealisasikan dasar negara indonesia yaitu pancasila, atau menjadikan pancasila sebagai pandangan hidup.

Kesimpulan   Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa, secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya, biasanya ciri - ciri ini yang nantinya menjadikan tanda suatu negara.seperti halnya Identitas nasional Indonesia, Indonesia memiliki ciri sebagai berikut : 

1)      Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia2)      Bendera negara yaitu Sang Merah Putih3)      Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya4)      Lambang Negara yaitu Pancasila5)      Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika6)      Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila7)      Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 19458)      Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 9)      Konsepsi Wawasan Nusantara

10)  Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional

jadi hal - hal diatas lah yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya.

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1  Identitas Nasional

Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Kata “nasional” merujuk pada konsep kebangsaan. Nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya. Jadi, identitas nasional adalah ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lain.

Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula dengan hal ini sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis.

Identitas nasional tersebut pada dasarnya menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Sebelum memiliki identitas nasional, warga bangsa  telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

 

 

Unsur-unsur pembentuk identitas yaitu:

1. Suku bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialeg bangsa.

2. Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yan tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong H Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.

3. Kebudayaan: adalah  pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagi rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

4. Bahasa: merupakan unsure pendukung Identitas Nasonal yang lain. Bahsa dipahami sebagai system perlambang yang secara arbiter dientuk atas unsure-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebgai sarana berinteraksi antar manusia.

Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut : Identitas Fundamental, yaitu pancasila merupakan falsafah bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”. Identitas Alamiah, yang meliputi Negara kepulauan (Archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, sertakepercayaan.

 

2.2  Identitas Nasional Indonesia

Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

Identitas Nasional Indonesia :

1. Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih3. Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya4.  Lambang Negara yaitu Pancasila5. Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika6.  Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila7. Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 19458. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat9. Konsepsi Wawasan Nusantara10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional

Penjelasan dari identitas nasional Indonesia akan dijabarkan dalam paragraf dibawah ini.

1)      Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia

Bahasa merupakan unsur pendukung Identitas Nasonal yang lain. Bahasa dipahami sebagai system perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Dan di Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Karena di Indonesia ada berbagai macam bahasa daerah dan memiliki ragam bahasa yang unik sebagai bagian dari khas daerah masing-masing.

 

2)      Bendera negara yaitu Sang Merah Putih

Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional, karena bendera merupakan simbol suatu negara agar berbeda dengan negara lain. Seperti yang sudah tertera dalam UUD 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa “ Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih”. Warna merah dan putih juga memiliki arti sebagai berikut, merah yang artinya berani dan putih artinya suci.

 

3)      Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya

Lagu Indonesia Raya (diciptakan tahun 1924) pertama kali dimainkan pada kongres pemuda (Sumpah pemuda) tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh Wage Rudolf Soepratman ini dijadikan lagu kebangsaan. Ketika mempublikasikan Indonesia Raya tahun 1928, wage Rudolf Soepratman dengan jelas menuliskan “lagu kebangsaan” di bawah judul Indonesia Raya. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh surat kabar Sin Po. Setelah dikumandangkan tahun 1928, pemerintah colonial Hindia Belanda segera melarang penyebutkan lagu kebangsaan bagi Indonesia Raya.

Meskipun demikian, para pemuda tidak gentar. Mereka ganti lagu itu dengan mengucapkan “Mulai, Mulai !, bukan “Merdeka, Merdeka!” pada refrain. Akan tetapi, tetap saja mereka menganggap lagu itu sebagai lagu kebangsaan. Sekanjutnya lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan pada setiap rapat partai-partai politik. Setelah indeonesia merdeka, lagu itu ditetapkan sebagai lagu kebangsaan perlambang persatuan bangsa.

Namun pada saat menjelaskan hasil Festival Film Indonesia (FFI) 2006 yang kontroversional pada kompas tahun 1990-an, Remy sylado, seorang budayawan dan seniman senior Indonesia mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya merupakan jiplakan dari sebuah lagu yang diciptakan tahun 1600-an berjudul Lekka Lekka panda panda, Kaye A. solapung seorang pengamat musik, menanggapi tulisan remi dalam kompas tahun 1991. Ia mengatakan bahwa Remy hanya sekedar mengulang tuduhan Amir Pasaribu pada tahun 1950-an. Ia juga mengatakan dengan mengutip Amir Pasaribu bahwa dalam literature music, ada lagu Lekka Lekka Pinda Pinda Belanda, begitu pula Boola-Boola dan Lekka Lekka tidak sama persis dengan Indonesia Raya, dengan hanya delapan ketuk yang sama. Begitu juga dengan penggunaan chord yang jelas berbeda. Sehingga, ia menyimpulkan bahwa Indonesia Raya tidak menjiplak.

Dari susunan liriknya, merupakan soneta atau sajak14 baris yang terdiri dari satu oktaf (atau dua kuatren) dan satu sekstet. Penggunaan bentuk ini dilihat sebagai mendahului zaman” (avant gerde), meskipun soneta sendiri sudah popular di eropa semenjak era renaisans. Rupanya penggunaan soneta tersebut mengilhami karena lima tahun setelah dia dikumandangkan, para seniman Angkatan Pujangga Baru mulai banyak menggunakan  soneta sebagai bentuk ekspresi puitis.

Lirik Indonesia Raya merupakan saloka atau pantun berangkai, merupakan cara empu Walmiki ketika menulis epic Ramayana. Dengan kekuatan liriknya itulah Indonesia Raya segera menjadi saloka sakti pemersatu bangsa, dan dengan semakin dilarang oleh belanda, semakin kuatlah ia menjadi penyemangat dan perekat bangsa Indonesia.

Cornel Simanjutak dalam majalah Arena telah menulis bahwa ada tekanan kata dan tekanan music yang bertentangan dalam kata berseru dalam kalimat Marilah kita berseru. Seharusnya kata ini diucapkan berseru (tekanan pada suku ru). Tetapi karena tekanan melodinya, kata itu terpaksa dinyanyikan berseru (tekanan pada se). Selain itu, rentang nada pada Indonesia Raya secara umum terlalu besar untuk lagu yang ditujukan bagi banyak orang. Dibandingkan sengan lagu-lagu kebangsaan lain yang umumnya berdurasi setengah menit bahkan ada yang hanya 19 detik, Indonesia Raya memang jauh lebih panjang.

Secara musical, lagu ini telah dimuliakan-justru-oleh orang Belanda (atau Belgia) bernama jos Cleber yang tutup usia tahun 1999. Setelah menerima permintaan kepada studio RRI Jakarta Jusuf Rono dipuro pada tahun 1950, Jos Cleber pun menyusun arasemen baru, yang menyempurnakannya ia lakukan setelah juga menerima masukan dari presiden Soekarno. Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan yang agung, namun gagah berani (maestoso can bravura).

 

4)      Lambang Negara yaitu Pancasila

Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36A bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. garuda Pancasila disini yang dimaksud adalah burung garuda yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. Burung garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia. sedangkan perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam pancasila,yaitu:

1. Bintang melambangkan sila ketuhanan Yang Maha Esa (sila ke-1)2. Rantai melmbangkan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (sila ke-2)3. Pohon Beringin melambangkan Sila Persatuan Indonesia (Sila ke-3)4. Kepala Banteng melambangkan Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Sila ke-4)5. Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

(sila ke-5)

Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan Putih berarti suci.

Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa.

Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain:

1. Jumlah Bulu pada masing-masing sayap berjumlah 172. Jumlah Bulu pada ekor berjumlah 83. Jumlah Bulu pada di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 194. Jumlah bulu di leher berjumlah 45

Pita yang dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan Negara Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda, tetapi tetap satu jua”.

 

5)      Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika

Bhineka Tnggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Dengan paham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubtitusi keanekaragaman demikian pula halnya dengan faham multikulturalisme.

Bhineka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif, hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya kekakuan yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhatikan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhineka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.

Bhineka Tunggal Ika tidak bersifat eormalitas yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhineka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling  hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman ini dapat dipersatukan.

Bhineka Tunggal Ika bersifat konvergen  tidak divergen, yang bermakna pebedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, dan rukun.

Dalam menerapkan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya mempercayai harus dikembangkan, iri hati, dengki harus dibuang dari kamus  Bhineka Tunggal Ika.

 

6)      Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila

Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alenia IV yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakikatnya pengertian Pancasila dapat dikembalikan kepada dua pengertian, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sering disebut juga dengan way of life, welstanshauung, wereldbershouwing, wereld en levens beschouwing ( pandangangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup). Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai pancaran dari sila Pancasila karena Pancasila sebagai weltanschauung merupakan kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan, keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila sebagai norma fundamental sehingga berfungsi sebagai cita-cita atau ide. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa, dalam pelaksanaan hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan denagn norma-norma agama, norma-norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara, sesuai dengan pembukaan UUD 1945,, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No.XX/-MPRS/1966 (Darji, 1991:16)

Pancasila merupakan dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri bangsa Indonesia. sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang sejatinya sudah ada dalam bangsa Indonesia sendiri. Sehingga Pancasila mampu menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Dengan adanaya nilai-nilai dalam Pancasila tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada di Indonesia berbeda dengan nilai-nilai yang ada di negara lain. Dengan kata lain, Pancasila menunjukkan identitas nasional Indonesia.

 

7)      Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945

Undang-Undang Dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tetinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. UUD merupakan dasar tertulis. Oleh karena itu, UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan karangan dan tugas-tugas pokok cara kerja badan tersebut, UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lainnya. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.

Undang-Undang Dasar nmerupakan suatu hal yang sangat penting dan vital dalam suatu pemerintahan yang telah merdeka. Dengan adanya konstitusi dalam suatu negara yang merdeka menandakan bahwa negara ini sebagai negara konstitusional yang menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memerintah diri sendiri. Sebagai bangsa Indonesia Indonesia yang merdeka dan berdaulat untuk membentuk pemerintah sendiri ynag sah serta usahamenjamin hak-haknya disertai menentang penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini hanya dapat dilakukan dalam kerangka negara konstitusional, pembentukan negara konstitusional

merupakan bagian dari upaya mencapai kemerdekaan, karena hanya dalam kerangka kelembagaan ini dapat dibangun masyarakat yang demokratis.

8)      Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

 

9)      Konsepsi Wawasan Nusantara

Wawasan artinya pandanagan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, wawasan juga mempunyai pengertian menggambarkan cara pandang, cara tinjau, cara melihat atau cara tangggap indrawi. Kata nasional menunjukkan kata sifat atau ruang lingkup. Bentuk kata yang berasal dari istilah nation itu berarti bangsa yang telah mengidentifikasikan diri ke dalam kehidupan berneegara atau secara singkat dapat dikatakan sebagai bangsa yang telah menegara. Nusantara perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara Benua Asia dan Benua Australia.

Wawasan nasional merupakan “cara pandang” suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan merupakan penjabaran dari filsafat bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis suatu bangsa, serta sejarah yang pernah dialaminya. Esensinya, ialah bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarahnya, serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Dengan demikian wawasan nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, berrmartabat, serta menjiwai tata  hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bersikap, cara berpikir, cara bertingkah laku bangsa Indonesia sebagai interaksi proses psikologis, sosiokultural, dengan aspek astagatra (kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan alam serta ipoleksosbud hankam)

 

10)  Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagi rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

Kebudayaan dapat dimaknai sebagai suatu budi dan daya manusia yang tidak ternilai harganya dan mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia, baik pada masa lampau, masa kini, maupun pada masa yang akan datang. Kebudayaan dapat pula berbentuk kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah yaitu suatu budaya asli setiap suku atau daerah yang diwarisi dari nenek moyang secara turun-temurun. Kebudayaan daerah kita pelihara dan kita kembangkan menjadi kebudayaan nasional yang dinikmati oleh

seluruh bangsa. Jadi, kebudayaan nasional yaitu suatu perpaduan dan pengembangan berbagai macam kebudayaan daerah yang terus menerus dibina dan dilestarikan keberadaannya, sehingga menjadi milik bersama.

 

2.3  Sikap Masyarakat Indonesia Terhadap Identitas Nasional Indonesia

 

Implementasi atau penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara.

Contoh sederhana dari implementasi identitas nasional yaitu kewajiban diadakanya upacara bendera setiap hari senin pada seluruh instansi sekolah maupun non sekolah. Dalam upacara bendera, terdapat banyak sekali unsur identitas negara. Seperti pengibaran sang saka merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu nasional lain, pembacaan UUD 1945, pembacaan Pancasila, dan pada penutup di akhiri dengan doa (agama). Kegiatan upacara ini dilaksanakan dari tingkat SD hingga SMA, bahkan ada Perguruan Tinggi yang melaksanakan Upacara Bendera. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah dijarkan bagaimana mengimplementasikan identitas nasional sejak dini. Namun, masih banyak yang tak acuh dalam kegiatan semacam ini. Kebanyakan dari mereka menganggap kegiatan upacara hanya sebagai kewajiban agar terbebas dari hukuman yang sudah diterapkan. Dan juga kurangnya penjelasan tentang makna dari kegiatan upacara itu sendiri. Sehingga mereka tak acuh dengan makna dibalik upacara bendera ini.

Implementasi identitas nasional senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Impementasi identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yamg mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya,dan pertahanan keamanan harus tercemin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan.