Upload
anonymous-hnkzos7kfr
View
133
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
MATERI MUSYAWARAH NASIONAL VI
IKATAN PERAWAT ANESTESI INDONESIA
INDONESIA ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS
KEMANDIRIAN INSAN PERAWAT ANESTESI YANG BERMUTU DAN MEMILIKI DAYA SAING
LOR IN HOTEL CONVENTIONAL HALLSOLO, 13-16 NOVEMEBR 2014
1
PENGANTARKETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PERWAT ANESTESI INDONESIA (IPAI)PERIODE 2010 – 2014
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yag Mahaesa, sholawat dan salam semoga tercurahkan terus menerus kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga, saudara dan para pengikutnya yang selaslu menanti syafaatnya di hari pembalasan. Atas RahmatNyalah kita masih diberikan kesempatan menyelenggarakan MUSYAWARAH NASIONAL VI Organisasi profesi yang kita cintai, yang kita rangkai kegiatan ilmiah WORKSHOP SEMINAR NASIONAL. Sekaligus sebagai perwujudan Rekonsiliasi Nasional antara PERDATIN dan IPAI yang selama ini di tataran kebijagan dan organisasi profesi terjadi kendala yangg tidak harmonis.
Saudara saudara se profesi yang kita cintai, dalam tataran dunia saat ini diperlukan kerjasama antara bangsa untuk dapat mengikuti dinamika perkembangan iptek yang begitu cepat. Perkembangan dan permintaan pasar akan tenaga kesehatan, keberagaman kebutuhan pelayanan, akan memerlukan kerjasama mutualisme antar bangsa. Salah satu kebutuhannya adalah tenaga Perawat Anestesi. Era global tidak bisa dibendung, dengan sendirinya setiap profesi harus setara dengan kopetensi di negara maju. Oleh karenanya setiap profesi wajib melengkapi kompetensi yang sesuai dengan kaidah-kaidah Internasional. Saatnyalah kita melihat dan menyetarakan kopetensi perawat anestesi Indonesia dengan perawat anestesi yang ada di dunia Internasional.
Untuk itu dalam kesempatan ini kita menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Workshop, Seminar yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negri, sehingga akan menambah wawasan kita dengan berbagai informasi yang sangat beranfaat bagi kita.Kepada seluruh anggota IPAI di Nusantara, mari kita sukseskan acara ini semoga apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud.
SELAMAT BERMUNAS ,WORKSHOP SEMINAR NASIONAL .... JAYALAH IPAI ...
DEWAN PENGURUS PUSATPeriode tahun 2010-2014
DORCE TANDUNG MsiKetua
2
DAFTAR ISI
PENGANTAR......................................................................................................................................2
JADWAL KEGIATAN MUNAS VI..........................................................................................................4
SURAT KEPUTUSAN TATA TERTIB......................................................................................................8
TATA TERTIB......................................................................................................................................9
RANCANGAN AGENDA MUSYAWARAH NASIONAL..........................................................................14
ANGGARAN DASAR..........................................................................................................................15
ANGGARAN RUMAH TANGGA.........................................................................................................21
SURAT KEPUTUSAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN...............................................................31
LAPORAN PERTAGGUNGJAWABAN.................................................................................................33
SURAT KEPUTUSAN SIDANG KOMISI...............................................................................................35
MATERI SIDANG KOMISI..................................................................................................................37
3
JADWAL KEGIATAN MUNAS VI
KAMIS , 13 NOVEMBER 2014 HARI 1
WAKTU TOPIK PENANGGUNG
JAWAB
10:00
15:00
12:00 – 18:00
Meeting / Briefing Panitia & Panitia Pusat
Pertemuan konsolidasi DPD IPAI Se Indonesia
REGISTRASI ULANG*Daftar ulang*Welcome drink*Foto KTA/Emergency team
PANITIA
Sekretariat
18:00 – 19:00 ISHOMA PANITIA
19:00 – 24:00 SIDANG PERTAMA KONSOLIDASI ORGANISASI IPAI (DPP DAN DPD)
SIDANG KEDUAFESTIVAL MARS IPAI *Setiap DPD IPAI (Provinsi) mengirim 1 kelompok paduan suara (min. 5 orang)*Memperebutkan piala bergilir DPP dan dana pembinaan organisasi*Penghargaan kepada komponis Mars IPAI
PANITIA
PANITIA
PANITIA
PANITIA
JUM’AT 14 NOVEMBER 2014 HARI 2
WAKTU TOPIK PEMBICARA / NARASUMBER
06:00 – 07:00 MAKAN PAGI PANITIA
07:00 – 09:00 TARIAN ‘’SELAMAT DATANG’’
PEMBUKAAN
MENYANYIKAN INDONESIA RAYA
MARS IPAI
PANITIA
PANITIA
PADUAN SUARA IPAI
PADUAN SUARA IPAI
LAPORAN KETUA PANITIA
SAMBUTAN KETUA DPP IPAI
PANITIA
PANITIA
SAMBUTAN, PENGARAHAN DAN MEMBUKA ACARA
SEMINAR DAN WORKSHOP NASIONAL DALAM MUNAS VI
IKATAN PERAWAT ANESTESI INDONESIA.
GUBERNUR JAWA
TENGAH
4
*Pembukaan (Penabuhan Gong)
*Penyematan Cendramata
DOA PENUTUP
09:00 – 11:30 DISKUSI PANEL I (Moderator : Dra. Dorce Tandung, M. Si)
1. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN
2. PARADIGMA BARU PENDIDIKAN PERAWAT ANESTESI SESUAI STANDAR KKNI
3. ASPEK LEGAL PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI PERAWAT ANESTESI
4. STANDAR INTERNASIONAL PENDIDIKAN PERAWAT ANESTESI
KETUA KOMISI IX DPR RI
BADAN PPSDMK KEMENKES
BIRO HUKOR KEMENKESIFNA
11:30 - 13:00 ISHOMA (SHOLAT JUM’AT DI HOTEL) PANITIA
13:00 – 16:00 PANEL DISKUSI II (Moderator : dr. Andri Putranto, M. Kes)
1. PENINGKATAN KUALITIAS KERJASAMA TIM ANTARA DOKTER SPESALIS ANESTESI DENGAN PERAWAT ANESTESI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERAWAT ANESTESI
2. PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI PERAWAT ANESTESI
3. PENINGKATAN PREFESIONALISME PERAWAT ANESTESI SEBAGAI PENDAMPING/MITRA SPESIALIS DALAM PELAYANAN ANESTESI DI RUMAH SAKIT.
4. THE PAST, PRESENT, AND FUTURE ANESTHETISTS OF NURSING
KETUA PP PERDATIN
DR. TRIHONO (KETUA MTKI)
KETUA UMUM DPP IPAI
THE PRESIDENT OF IFNA (INTERNATIONAL FEDERATION OF NURSE ANESTHETISTS)
16:00 -
16:30
COFFE BREAK PANITIA
16:30 -
17:30
PANEL DISKUSI III (Moderator: Waryono, S. Kep., M. Kes)
1. KEGAWATDARURATAN JALAN NAPASDr. H. PANDIT
5
2. FAT EMBOLI SYNDROM SAROSA, Sp.An.,KIC
DR. Dr. AGUS HARDIAN RAHIM, Sp.OT (K), M.Epid., MH.Kes
17:30 -
19:00
ISTIRAHAT DAN SHALAT PANITIA
19:00 - 24:00 HAPPY NIGHT Sambutan dan Arahan dari SekJen Kemenkes RI Deklarasi Pernyataan sikap IPAI RAMAH TAMAH ORGANISASI IPAI DAN PERDATIN HIBURAN PERWAKILAN DPD PESTA KEMBANG API HIBURAN TRADISIONAL DAN GUYON MATON
PANITIA
Sabtu 15 NOVEMBER 2014 HARI 3
WAKTU TOPIK PEMBICARA06:00 – 07:30 MAKAN PAGI PANITIA07.30 – 09:30
09.30 - 10.30
1. PERAN PERAWAT ANESTESI JAWA TENGAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROPONSI JAWA TENGAH2. IMPLEMENTASI TEAM WORK ANASTESI BERBASIS PATIENT SAFETY3. PENATALAKSANAAN EKLAMSI DAN PERDARAHAN
KADINKES JATENG
PERDATIN JATENGDR. dr. Supriyadi Hari Respati, Sp.OG
PENTINGNYA JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT ANESTESI UNTUK PENINGKATAN KARIR PERAWAT ANESTESI.*COFFEE BREAK
PANITIA / KEMENPAN
10:30 – 11:30 WORKSHOP PEMASANGAN LMA (LARINGO MASK AIRWAY) (Yunus, S.Kep., Ns)
Dr. H.
PURWOKO ,Sp.An.,K
AKV (C.DR)
11.30 – 12:0012.00 – 13.00
PRESENTASI PRODUK PANITIAISHOMA PANITIA
13:00 – 15.00 SIDANG KETIGA (KOMISI) : KOMISI 1 : HUKUM DAN ORGANISASI (AD/ART,
Regulasi, Struktur Organisasi & Program Kerja) KOMISI 2 : PENDIDIKAN & PENGEMBANGAN
PROFESI (PELATIHAN, SYMPOSIUM, SEMINAR, WORKSHOP, BIMBINGAN BELAJAR)
KOMISI 3 : PELAYANAN (Jasa, Kewenangan, Level Kompetensi,)
KOMISI 4: KESEJAHTERAAN ANGGOTA DAN
TIM AD HOC (PIMPINAN SIDANG)
TIM AD HOC (PIMPINAN SIDANG)
TIM AD HOC
6
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI (APBO)
(PIMPINAN SIDANG)
TIM AD HOC (PIMPINAN SIDANG)
15:00 – 15:30 COFFE BREAK PANITIA15:30 – 16:00 SIDANG KEEMPAT
SIDANG PLENO UNTUK MERUMUSKAN HASIL SIDANG KOMISI (SIDANG KETIGA)
TIM AD HOC (PIMPINAN SIDANG)
16:00 – 18:00 SIDANG KELIMA : PEMBACAAN DAN PENGESAHAN TATA TERTIB LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TANGGAPAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGESAHAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENDEMISIONERAN PENGURUS DPP IPAI
TIM AD HOC (PIMPINAN SIDANG)
KETUA DPP
UTUSAN MUNAS
TIM AD HOC (PIMPINAN SIDANG)
TIM AD HOC (PIMPINAN SIDANG)
18.00 – 19.00 ISHOMA PANITIA19:00 – 21:00 SIDANG KEENAM
PEMILIHAN KETUA DPP PERIODE 2014-2019 TIM AD HOC (PIMPINAN SIDANG)
21.00 – 22.00 SIDANG KETUJUHPENYERAHAN PIMPINAN SIDANG KEPADA KETUA TERPILIH DENGAN DISERTAI PENYERAHAN MATERI HASIL MUNAS VI
TIM AD HOC (PIMPINAN SIDANG)
22.00 - 22.30 SIDANG KEDELAPAN PIMPINAN SIDANG KETUA TERPILIH MEMBERIKAN SAMBUTAN SEKALIGUS KETUA TERPIILH 2014-2019MENUTUP ACARA MUNAS VI
Minggu 16 NOVEMBER 2014 HARI 4
WAKTU TOPIK PENANGGUNG JAWAB06:00 – 08:00 MAKAN PAGI PANITIA08:00 – 12:00 SOLO CITY TOUR
SHOPING KAMPUNG BATIK SHOPING PASAR KLEWER KRATON SURAKARTA KULINER TRADISIONAL
PANITIA
12:00 CHECK OUTSEMUA PESERTA DIANTAR KE STASIUN / BANDARA
PANITIA
7
KEPUTUSANMUSYAWARAH NASIONAL
NO.01/PANITIA SIDANG-IPAI/MUNAS VI/XI/2014PENGESAHAN RANCANGAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL
IKATAN PERAWAT ANESTESI INDONESIATahun 2014
Salam semangat Jayalah IPAIMusyawarah Nasional Ikatan Perawat Anestesi Indonesia
MENIMBANG : a. Bahwa musyawarah nasional sebagai forum permusyawaratan tertinggi dalam Ikatan Perawata Anestesi Indonesia harus berjalan tertib dan lancar
b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya musyawarah nasional dengan tertib dan lancar perlu diatur dengan tata tertib yang disepakati oleh kehadiran peserta munas
MENGINGAT : a. Peraturan anggara dasar Ikatan Perawat Anestesi Indonesia Bab 8 Musyawarah Nasional pasal 17
b. Peraturan Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Perawat Anestesi Indonesia Bab 3 Musyawarah Nasional pasal 10
c. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Perawat Anestesi Indonesia tentang ketentuan waktu dan tempat Musyawarah Nasional Ikatan Perawat Anestesi Indonesia tahun 2014
MEMPERHATIKAN : a. Permusyawaratan dan pendapat yang berkembang dalam sidang-sidang Musyawarah Ikatan Perawat Anestesi Indonesia pada hari Kamis sampai Minggu tanggal 13-16 November 2014
MEMUTUSKAN :MENETAPKAN : a. Rancangan tata tertib Musyawarah Nasional Ikatan
Perawat Anestesi Indonesia, tahun 2014 di Solo sebagai terlampir dalam keputusan ini menjadi tata tertib yang berlaku dalam Musyawarah Nasional Ikatan Perawat Anestesi Indonesia tahun 2014 dan merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ada kekeliruan atau kekurangan akan disempurnakan dalam Musyawah Nasional dengan tujuan peserta sidang.
Ditetapkan di : SoloPada tanggal : 13 November 2014
PIMPINAN SIDANG PLENO I
8
TATA TERTIBMUSYAWARAH NASIONAL
IKATAN PERAWAT ANESTESI INDONESIA KE VITAHUN 2014
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 11. Musyawarah yang dimaksud dalam tata tertib ini adalah Musyawarah Nasional Ikatan
Perawat Anestesi Indonesia (IPAI).2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh anggota IPAI dan perwakilan anggota IPAI yang
telah ditetapkan yang selanjutnya disebut sebagai peserta Munas.3. Musyawarah nasional ini mengacu pada tata tertib sebagaimana yang telah
ditetapkan.
BAB IIDASARPasal 2
Dasar penyelenggaraan musyawarah nasional ini adalah :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPAI2. Hasil Kesepakatan DPP IPAI di Jakarta.
BAB IIINAMA, WAKTU, TEMPAT
Pasal 3Nama : Musyawarah Nasional Hari : Kamis – MingguTanggal : 13 – 16 November 2014Tempat : Hotel LOR IN Solo, Jawa Tengah
BAB IVTUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4Musyawarah Nasional memiliki tugas dan wewenang :
9
1. Merumuskan dan menetapkan AD/ART dan program kerja 2. Memilih dan menetapkan pimpinan sidang3. Memilih dan mengangkat ketua umum, sekretaris dan bendahara. 4. Memilih dan mengangkat formatur selain ketua umum, sekretaris dan bendahara5. Mengesahkan tata tertib munas6. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu
BAB VPESERTA MUNAS Pasal 5
Peserta Munas adalah :
1. Anggota biasa yang menjadi utusan daerah dan telah disahkan menjadi peserta MUNAS tahun 2014 oleh panitia munas.
2. Anggota kehormatan yang telah disahkan menjadi peserta munas tahun 2014 oleh panitia munas sebagai peninjau.
BAB VIHAK DAN KEWAJIBAN PESERTA MUNAS
Pasal 61. Hak peserta munas :
a.Setiap peserta munas memiliki hak bicara pada setiap kesempatan setelah diperbolehkan oleh pimpinan sidang.
b. Setiap anggota biasa memiliki hak suara (one man one vote) tanpa diwakili.c.Anggota kehormatan tidak memiliki hak suara
Pasal 7
2. Kewajiban Peserta munasa.Setiap peserta munas wajib mendaftarkan diri dengan menunjukkan surat tugas
paling lambat 24 jam setelah pembukaan.b. Peserta berkewajiban memelihara ketertiban dan keamanan dengan mentaati tata
tertib munas.c.Setiap peserta munas wajib untuk mengikuti seluruh rangkaian acara munas.d. Setiap peserta munas yang hendak menggunakan hak bicara harus melalui ijin
pimpinan sidang.e. Setiap peserta munas yang meninggalkan ruangan selama sidang berlangsung
dengan tanpa mengganggu aktivitas yang berlangsung.f. Setiap peserta munas diwajibkan memakai tanda pengenal peserta saat memasuki
ruang sidang.
BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG
10
Pasal 8Hak pimpinan sidang:
1. Membuka, menunda dan menutup sidang2. Mengatur waktu bicara3. Menghentikan pembicaraan apabila mengganggu kelancaran sidang
Pasal 9
Kewajiban pimpinan sidang:
1. Menjaga ketertiban dan menjamin kelancaran jalannya sidang2. Menyelesaikan agenda sidang yang sudah ditetapkan
BAB IXHAK MEMILIH DAN DIPILIH
Pasal 10Yang berhak memilih dan dipilih adalah anggota biasa IPAI sebagai peserta munas dan tidak sedang dicabut hak-hak keanggotaanya atau sedang menjalani hukuman pidana.
BAB XBENTUK SIDANG
Pasal 111. Sidang paripurna adalah sidang yang diikuti oleh seluruh peserta.2. Sidang komisi adalah sidang yang diikuti oleh peserta dalam kelompok-kelompok
khusus.
BAB XIKOMISI – KOMISI
Pasal 12Komisi-komisi terdiri dari:
1. Komisi Hukum dan Organisasi (AD/ART; Regulasi, Struktur Organisasi dan Program Kerja)
2. Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi (Pelatihan, Simposium, Seminar, Workshop, Bimbingan Belajar, )
3. Komisi Pelayanan (Jasa, Kewenangan, level kompetensi/PK)4. Komisi Kesejahteraan Anggota dan Anggaran pendapatan dan belanja organisasi
11
BAB XIIPIMPINAN SIDANG
Pasal 13A. PIMPINAN SIDANG PARIPURNA
1. Pimpinan sidang paripurna terdiri dari 5 (lima) orang yang selanjutnya disebut majelis sidang
2. Sebelum terbentuknya pimpinan sidang, sidang dipimpin oleh 2 (Dua) orang formatur
3. Majelis sidang terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari utusan propinsi dan 2 (dua) orang dari tim formatur
4. 3 (tiga) orang dari utusan propinsi dipilih melalui pencalonan setiap propinsi paling banyak 3 (tiga) nama propinsi yang berbeda
5. 2 (dua) orang dari tim formatur adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum6. Majelis sidang berasal dari propinsi yang berbeda7. Majelis sidang bertugas memimpin jalannya sidang paripurna serta mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran sidang
B. PIMPINAN SIDANG KOMISI1. Sidang komisi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota2. Pimpinan sidang komisi dipilih secara musyawarah untuk mufakat3. Anggota sidang komisi berasal dari utusan propinsi yang telah ditetapkan
BAB XIIIPENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 141. Sidang dinyatakan memenuhi kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah
peserta yang diundang2. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.3. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka diadakan paling banyak dua
kali ( 2x ) loby.4. Apabila loby mengalami jalan buntu maka diadakan voting5. Keputusan melalui voting dilakukan dengan suara terbanyak dari forum yang ada.6. Sebelum memulai persidangan dan sebelum mengambil keputusan harus dilakukan
role call.
BAB XIVINTERUPSI, MENINGGALKAN RAPAT DAN INTERVENSI.
Pasal 151. Interupsi dan meninggalkan rapat hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari
pimpinan sidang2. Setiap peserta munas dapat meninggalkan rapat apabila terdapat kesepakatan
12
3. Setiap peserta munas dapat menyampaikan interupsi untuk :a. Meminta penjelasan tentang duduk perkara atau masalah yang sedang
dibicarakan ( point of information ) dan memberikan informasi.b. Memberikan penjelasan tentang masalah yang sedang dibicarakan ( point of
clearance )c. Mengajukan keberatan terhadap materi pembicaraan diluar masalah yang
sedang dibicarakan ( point of order )d. Memotong pembicaraan orang untuk meluruskan pembicaraan yang
menyangkut dengan pribadi –pribadi tertentu ( point of prevellege )4. Interupsi tidak dapat dilakukan diatas interupsi5. Intervensi dapat dilakukan oleh pimpinan sidang jika dipandang perlu
BAB XVSANKSI – SANKSI Pasal 16
1. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib, pimpinan sidang wajib memberikan teguran dengan peringatan terlebih dahulu baik langsung maupun tidak langsung.
2. Apabila peringatan pada ayat 1 tidak diindahkan, maka pimpinan sidang berhak mengeluarkan si pelanggar dari ruang sidang dan kehilangan haknya pada sesie sidang yang sedang berjalan.
BAB XVIPENUTUPPasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian melalui kesepakatan dalam munas.
13
RANCANGAN AGENDA MUSYAWARAH NASIONALIKATAN PERAWAT ANESTESI INDONESIA (IPAI)
TAHUN 2014
A. PARIPURNA 1 : Pembukaan Munas1. Pembahasan dan pengesahan tatib Munas2. Pembahasan dan pengesahan agenda munas
B. PARIPURNA 2 : Penyampaian kristalisasi hasil kerja formatur Terpilih dan pembentukan komisi-komisi.
C. PARIPURNA 3 : Pembahasan dan penetapan AD/ART IPAI.D. PARIPURNA 4 : Pembentukan panitia Ad Hoc
1. Pengajuan kriteria2. Pembahasan Kriteria3. Pengesahan Kriteria4. Pengajuan bakal calon5. Penanyaan kesediaan bakal calon6. Seleksi bakal calon dan penetapan calon7. Pemilihan
a. Loby sebanyak 2 (dua) kalib. Voting ( terebuka atau tertutup )
8. Pengesahan panitia Ad Hoc.E. PARIPURNA 5 : Pemilihan mandataris/formatur/ketua umum DPP
tahun 2014 – 20181. Pengajuan Kriteria2. Pembahasan Kriteria3. Pengesahan kriteria4. Penanyaan kesediaan bakal calon5. Seleksi bakal calon dan penetapan calon6. Debat kandidat.7. Pemilihan
a. Loby sebanyak 2 (dua ) kaliVotting ( terbuka atau tertutup )
8. Pengesahan mandataris formatur DPP IPAI.F. PARIPURNA 6 : Penutupan oleh Mandataris terpilih.
Jakarta, 13 November 2014
14
ANGGARAN DASARIKATAN PERAWAT ANASTESI INDONESIA
( I P A I )
BAB IIDENTITAS ORGANISASI
Pasal 1Nama Organisasi
(1) Organisasi profesi ini bernama Ikatan Perawat Anestesi Indonesia.(2) Ikatan Perawat Anestesi Indonesia menggunakan singkatan nama IPAI.
Pasal 2Kedudukan
(1) Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Dewan Pengurus Pusat Ikatan Perawat Anestesi Indonesia berada di Ibukota Negara dan menggunakan singkatan nama DPP.
(3) Dewan Pengurus Daerah Ikatan Perawat Anestesi Indonesia berada di Ibukota Propinsi dan menggunakan singkatan nama DPD.
Pasal 3Waktu Pendirian
Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1986 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
BAB IIAZAS, DASAR DAN SIFAT
Pasal 4Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) berazazkan Pancasila
Pasal 5Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) berdasarkan Undang-undang Dasar 1945
Pasal 6
(1) Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) adalah satu-satunya organisasi profesi Perawat Anestesi di Indonesia
15
(2) Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) merupakan organisasi berbadan hukum yang menghimpun warga perawat anestesi, keanggotaan tidak bersifat bebas dan tidak berpolitik.
BAB III TUJUAN DAN USAHA
Pasal 7Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) bertujuan untuk :1. Ikut serta memberikan andil bagi pengembangan dan peningkatan derajat kesehatan
rakyat Indonesia.2. Mendorong pengembangan ilmu dan pelayanan keperawatan anestesi.3. Mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
Pasal 8Untuk mencapai tujuan Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) berusaha :1. Membantu pemerintah melancarkan program-program kesehatan khususnya
keperawatan anestesi.2. Aktif membantu pemerintah dalam pengembangan ilmu keperawatan anestesi.3. Memelihara, memupuk dan meningkatkan kualitas upaya pelayanan
keperawatan anestesi .4. Bekerja sama dengan organisasi tenaga kesehatan lain baik di dalam negeri
maupun di dunia internasional secara bilateral, regional, multilateral dan internasional.
5. Menghimpun anggota dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan dan solidaritas.6. Melakukan pendidikan dan pelatihan baik dalam bentuk pendidikan formal
maupun pendidikan berkelanjutan yang berupa temu ilmiah, simposium, seminar, loka karya, workshop untuk anggota dan tenaga kesehatan lain.
7. Melakukan bimbingan belajar bagi calon perawat anestesi baik secara individu maupun berkelompok melalui pembekalan, teori, praktik, seminar dan atau kegiatan ilmiah lain.
BAB IVKEANGGOTAAN
Pasal 9Anggota Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) terdiri dari :1. Anggota Biasa2. Anggota Kehormatan
BAB VORGANISASI
Pasal 10Struktur kelembagaan Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) terdiri dari Badan Legislatif, Badan Eksekutif dan Badan Khusus.
16
Pasal 11(1) Badan Legislatif terdiri dari Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional,
Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah.(2) Badan Eksekutif terdiri dari Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah,
Dewan Pertimbangan dan Pengawas.(3) Badan Khusus adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu
sebagai kelengkapan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI), untuk mencapai tujuan organisasi.
Pasal 12Struktur organisasi Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah adalah :1. Ketua Umum;2. Ketua yang memimpin bidang-bidang khusus sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; 3. Sekretaris Umum yang dibantu Sekretaris sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang; dan 4. Bendahara Umum yang dibantu Bendahara sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang5. Bidang sesuai dengan kebutuhan pengurus di atur dalam ART.
BAB VI
Pasal 13Tugas dan fungsi seluruh perangkat organisasi dalam kegiatannya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi.
Pasal 14Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi melalui:
a. Menfasilitasi bagi calon anggota IPAI dalam proses belajar-mengajar sehingga dapat memperoleh sertifikat kompetensi.
b. Memfasilitasi anggota untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sehingga dapat memberikan pelayanan anestesi dengan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan registrasi, sertifikasi dan lisensi.
c. Mengikutsertakan anggota untuk berpartisipasi dalam rangka pembuatan persiapan soal uji kompetensi.
d. Mensejahterakan anggota.
BAB VIIKEKAYAAN
Pasal 15Kekayaan organisasi meliputi :1. Aset-aset yang bergerak dan aset-aset yang tidak bergerak yang dikuasai organisasi
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.2. Kekayaan berupa uang3. Bentuk-bentuk usaha lain yang sah.
17
Pasal 16Sumber pendapatan Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) diperoleh dari1. Uang iuaran pokok anggota2. Uang iuran wajib anggota3. Pendapatan dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIIIMUSYAWARAH NASIONAL
Pasal 17(1) Musyawarah Nasional dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila diusulkan sekurang-
kurangnya oleh 2/3 jumlah Dewan Pengurus Daerah.
Pasal 18Dewan Pengurus Pusat
(1) Masa bakti Dewan Pengurus Pusat Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) adalah 4 (empat) tahun.
(2) Ketua umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) dipilih melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
(3) Ketua umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) dapat dipilih sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa bakti atau sesuai dengan kesepakatan dalam Munas dan Munaslub.
Pasal 19(1) Kelengkapan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) disusun
oleh Formatur.(2) Formatur dipimpin oleh Ketua Umum terpilih dengan anggota genap paling banyak
berjumlah 6 (enam).(3) Anggota Formatur dipilih melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional
Luar Biasa.
Pasal 20Dewan Pengurus Daerah
(1) Masa bakti Dewan Pengurus Daerah Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) adalah 4 (empat) tahun.
(2) Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) dipilih melalui Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
(3) Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) dapat dipilih sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa bakti atau sesuai dengan kesepakatan Musda.
Pasal 21(1) Kelengkapan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI)
disusun oleh Formatur.
18
(2) Formatur dipimpin oleh Ketua Umum terpilih dengan anggota genap paling banyak berjumlah 6 (enam).
(3) Anggota Formatur dipilih melalui Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
Pasal 22Lambang Dan Mars
(1) Lambang dan makna lambang Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Anggaran Dasar ini.
(2) Mars Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) adalah sebagai mana terlampir dalam Lampiran II Anggaran Dasar ini.
(3) Lambang, makna lambang dan Mars Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) dapat dirubah melalui Musyawarah Nasional.
Pasal 23Wewenang dan Tugas
(1) Pengurus berwenang menentukan dan menjalankan kebijakan organisasi.(2) Untuk melaksanakan kewenangan Pengurus bertugas :
a. Membuat rencana kerja strategis sesuai masa bakti.b. Membuat dan melaksanakan rencana kerjac. Membuat dan menetapkan peraturan organisasi .d. Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kerjae. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerja
Pasal 24Hak dan Kewajiban
(1) Pengurus berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI).
(2) Pengurus berkewajiban mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah nasional Luar Biasa yang lain.
BAB IXPERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 25Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
Pasal 26Pembubaran Organisasi
Pembubaran dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional.
BAB X
19
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 27Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dimuat dalam anggaran rumah tangga dan atau peraturan organisasi DPP IPAI
Ditetapkan : di Solo
Pada tanggal : 16 November 2014
PIMPINAN SIDANG MUNAS IPAI 2014
KETUA
( …………………………….. )
20
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PERAWAT ANESTESI INDONESIA
( I P A I )
BAB IKEANGGOTAAN
Pasal 1Ketentuan Keanggotaan
1. Anggota Biasa adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai anggota di Pengurus Propinsi Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI).
2. Anggota kehormatan adalah orang yang ditetapkan Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) sebagai anggota kehormatan sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang bersangkutan dalam pengembangan keperawatan anestesi.
Pasal 2Syarat Keanggotaan
Syarat untuk menjadi Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) adalah :1. Mempunyai ijazah minimal Akademi Anestesi yang diterbitkan oleh lembaga
pendidikan yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, atau;2. Mempunyai ijazah Diploma III Keperawatan Anestesi yang diterbitkan oleh
lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, atau;3. Mempunyai pengalaman kerja minimum 2 (dua) tahun sebagai perawat anestesi
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RS dan pelatihan sebagai perawat anestesi yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan yang kompeten
Pasal 3Anggota biasa yang terdaftar berdasar pengalaman kerja dan pelatihan sebagai perawat anestesi dapat diterima sebagai anggota sampai dengan 30 Juni 2015.
Pasal 4Tata Cara Penerimaan Anggota Biasa
1. Mendaftarkan diri pada Dewan Pengurus Propinsi setempat dengan mengisi formulir yang tersedia;
2. Menyerahkan copy ijazah Akademi Anestesi, Diploma III Perawatan Anestesi atau surat keterangan pengalaman kerja dan sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
3. Membayar iuran pokok dan iuran wajib untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pertama;
4. Bila mana di tempat calon anggota tersebut belum ada Dewan Pengurus Daerah pendaftaran dapat dilakukan melalui Dewan Pengurus Daerah pada Propinsi yang terdekat.
Pasal 5
21
Tata Cara Penetapan Anggota Kehormatan1. Anggota Kehormatan di tingkat Nasional diusulkan oleh Dewan Pengurus Pusat atau
atas usulan Dewan Pengurus Daerah untuk disahkan dalam Musyawarah Nasional;2. Dewan Pengurus Pusat dapat mengusulkan penetapan Anggota Kehormatan untuk
dibahas dalam Musyawarah Nasional dan Calon Anggota Kehormatan dapat diusulkan sedikit-dikitnya oleh ½ Dewan Pengurus Daerah;
3. Anggota Kehormatan di tingkat Propinsi diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 6Kewajiban Anggota
1. Menjunjung tinggi dan mentaati kode Etik Profesi Perawat Anestesi dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ;
2. Membayar iuran organisasi dan iuran wajib;3. Menghadiri rapat-rapat atas undangan pengurus organisasi;4. Mentaati dan menjalankan semua keputusan rapat.5. Mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan6. Melakukan penelitian dan pengembangan
Pasal 7Hak Anggota
1. Setiap anggota biasa berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi;2. Setiap anggota biasa berhak mengajukan pendapat, usul atau pertanyaan secara
lisan dan atau tertulis kepada pengurus 3. Setiap anggota biasa berhak mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh
organisasi .4. Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam tugas IPAI
dan atau pekerjaannya dibidang perawatan anestesi.
Pasal 8Pemberhentian Anggota
Anggota berhenti dari keanggotaan apabila:1. Meninggal dunia atau telah pensiun dari pekerjaan perawatan anestesi;2. Permintaan sendiri secara tertulis dan permintaan tersebut dikabulkan oleh
Pengurus;3. Diberhentikan oleh pengurus setelah terbukti melakukan perbuatan yang merugikan
dan atau mencemarkan nama baik organisasi dengan sengaja;4. Tidak aktif dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari Pengurus yang berwenang.
Pasal 9Tata Cara Pemberhentian Anggota dan Pengurus
1. Tata cara pemberhentian atas permintaan sendiri adalah sebagai berikut :a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Pengurus Propinsi disertai dengan
alasan;
22
b. Surat permohonan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai;
c. Melampirkan kartu anggota yang asli untuk dikembalikan kepada Dewan Pengurus Propinsi;
d. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengurus Propinsi terhitung mulai tanggal diterimanya surat permohonan tidak menyampaikan jawaban maka permohonan dianggap telah dikabulkan.
2. Tata cara pemberhentian karena terbukti melakukan perbuatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik organisasi dengan sengaja adalah sebagai berikut :a. Dewan Pengurus Propinsi menetapkan pemberhentian bagi anggota biasa dan
anggota kehormatan tingkat propinsi;b. Dewan Pengurus Propinsi mengusulkan pemberhentian bagi anggota yang menjadi
Dewan Pengurus Propinsi untuk mendapatkan penetapan oleh Dewan Pengurus Pusat.
BAB IIIMUSYAWARAH NASIONAL
Pasal 101. Musyawarah Nasional merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.2. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan membentuk
Panitia Musyawarah Nasional.3. Sidang-sidang Musyawarah Nasional syah apabila memenuhi kuorum dengan dihadiri
2/3 (dua per tiga) dari peserta.4. Keputusan-keputusan sidang Musyawarah Nasional syah apabila disetujui oleh 50% + 1
peserta sidang yang memenuhi kuorum5. Bersamaan dengan Musyawarah Nasional dapat diselenggarakan pertemuan ilmiah di
luar sidang organisasi.
Pasal 111. Musyawarah Nasional berwenang untuk :
a. Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib Musyawarah Nasional;b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan Musyawarah Nasional;c. Menyempurnakan atau menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Organisasi, kode etik IPAI, pedoman-pedoman pokok, garis-garis besar program kerja dan pernyataan sikap;
d. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan hasil Musyawarah Nasional sebelumnya;
e. Menyatakan Dewan Pengurus Pusat demisioner apabila pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat diterima sekurang-kurangnya oleh 50% + 1 dari sidang Musyawarah Nasional yang memenuhi kuorum;
f. Memilih dan melantik Ketua Umum terpilih;g. Menunjuk Ketua Umum terpilih sebagai Ketua Tim Formatur;h. Memilih Anggota Tim Formatur;i. Memberikan Mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi Personel Dewan
Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat;
23
j. Memberikan mandat kepada Ketua Umum terpilih untuk melantik Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat;
k. Menetapkan garis-garis besar program kerja Dewan Pengurus Pusat;l. Menetapkan tempat Musyawarah Nasional berikutnya.
2. Tata Tertib Musyawarah Nasionala. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat melalui Panitia
Musyawarah Nasional terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana yang diangkat dengan hak otonomi penuh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat.
b. Tempat pelaksanaan Musyawarah Nasional ditetapkan pada Musyawarah Nasional sebelumnya.
c. Panitia pelaksana Musyawarah Nasional bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraanMusyawarah Nasional.
d. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :1) DPP IPAI2) DPD 3) Anggota4) Peninjau adalah:
i. Organisasi profesi lain yang diundang panitia.ii. Undangan lain yang diundang panitia.
e. Musyawarah Nasional sah apabila dihadiri oleh 50% peserta Musyawarah Nasional dari DPD ditambah satu jumlah peserta yang terdaftar di panitia.
f. Musyawarah Nasional, apabila persyaratan ini belum terpenuhi dapat ditunda paling lambat 1 jam setelah peserta Musyawarah Nasional hadir.
g. Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara dalam pemilihan di salurkan melalui DPD
h. Peninjau mempunyai hak bicara saja.i. Sidang Paripurna Munsyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah
Nasional yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawah Nasional, kecuali sidang pleno pengesahan quorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan Musyawarah Nasional dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris .
j. Penyelenggaran musyawarah Nasional ditetapkan di Propinsi secara bergilir dan Propinsi penyelenggara diberi otonomi penuh.
k. Hal-hal yang belum tercantum dalam tatip ini akan diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional.
Pasal 12Musyawarah Daerah (Musda)
1. Status:a. Musda merupakan kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Propinsi (DPD).b. Musda diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali oleh Pengurus DPD dan
diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Nasional melalui badan khusus yang disebut PanitiaMusda, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada DPD.
24
c. Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu Musyawarah Luar Biasa di Tingkat Propinsi, atas usul dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang ada.
d. Musda dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidang organisasi.
2. Kewenangana. Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib Musdab. Menilai pertanggungjawaban Pengurus DPD mengenai amanat yang diberikan oleh
Musda sebelumnya, apabila pertanggungjawaban Pengurus Propinsi selesai, maka Pengurus Propinsi dinyatakan demisioner dan selanjutnya Pengurus Propinsi mempunyai status anggota biasa.
c. Memilih Ketua Pengurus Propinsi yang selanjutnya Ketua Pengurus Propinsi dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IPAI
d. Menunjuk Ketua Pengurus Propinsi terpilih sebagai Ketua Tim Formatur.e. Memilih Anggota Tim Formatur.f. Memberikan mandat kepada Tim Formatur Propinsi untuk memilih pengurus
Propinsi, Pengurus Dewan Pertimbangan Propinsi. Setelah terbentuk kepengurusan lengkap organisasi DPD secara otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar.
g. Memberikan mandat kepada Ketua Pengurus DPD terpilih untuk melantik Pengurus DPD, Dewan Pertimbangan DPD.
h. Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus DPD.
3. Tata Tertib Musyawarah Daeraha. Musda diselenggarakan oleh Pengurus Propinsi melalui Panitia Pelaksana Musda
yang diangkat oleh Pengurus DPD.b. Tempat pelaksanaan Musda ditetapkan pada Musda sebelumnya.c. Panitia Pelaksana Musda bertanggungjawab dari segi teknis penyelenggaraan kepada
DPD.d. Peserta Musda terdiri dari: Anggota yang ada di daerah nya ditambah undangan dan
Dewan Pengurus Pusat Undangan lain yang diundang panitia.e. Musda sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah anggotayang hadir,
apabila persyaratan ini belum terpenuhi dapat ditunda paling lambat 1 jam dianggap sah dengan peserta Musda yang hadir.
f. Musda dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota yang dipilih dari dan oleh peserta Musda, kecuali sidang paripurna pengesahan quorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan Musda dipimpin oleh Ketua DPD.
g. Khusus untuk Musda I, Pimpinan Musda pengesahan quorum, jadwal acara dan tata tertib dan pemilihan Pimpinan Musda dipimpin oleh Panitia Musda I.
h. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata terti ini akan diatur dalam Tata Tertib Musda.
Pasal 13Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)
1. Status:
25
a. Musyawah kerja nasional adalah Musyawarah Kerja Dewan Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah
b. Musyawah kerja nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan.
c. Dalam keadaan luar biasa Musyawah kerja nasional dapat dilakukan sewaktu-waktu atas usul Dewan Pengurus Pusat atau pengurus propinsi dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah jumlah pengurus propinsi yang ada.
2. Kewenangan:a. Menilai pelaksanaan program kerja amanat musyawarah Nasional,
menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya.
b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi.
c. Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada Musyawarah Nasional yang akan datang.
3. Tata Tertib Rapat Kerja Nasional:a. Musyawah kerja nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat bersama
pengurus DPD yang ditunjuk.b. Panitia pelaksana Musyawah kerja nasional bertanggung jawab mengenai teknis
penyelenggaraan Musyawah kerja nasional .c. Musyawah kerja nasional hadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, Pengurus DPD, Dewan
Pertimbangan Pusat, peninjau dan undangan Dewan Pengurus Pusat.d. Musyawah kerja nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri,
selama tidak bertentangan dengan AD/ART
Pasal 14Musyawarah kerja Daerah
1. Status:a. Musyawarah kerja daerah adalah musyawarah kerja Pengurus daerah yang dihadiri
oleh utusan Dewan Pengurus Pusat, Pengurus DPD dan utusanb. Mukerda diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan.c. Dalam keadaan luar biasa Musyawarah kerja daerah dapat dilakukan sewaktu-waktu
atas usul pengurus DPD atau pengurus DPD dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah jumlah pengurus DPD yang ada.
2. Kewenangan:a. Menilai pelaksanaan program kerja amanat Musda, menyempurnakan dan
memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya.b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan
organisasi.c. Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada Musda yang akan datang.
26
3. Tata Tertib Musyawarah Kerja Daerah:a. Mukerda diselenggarakan oleh pengurus daerah bersama panitia yang ditunjuk oleh
Pengurus DPD.b. Panitia pelaksana Musyawarah Kerja Daerah bertanggung jawab mengenai teknis
penyelenggaraan Mukerda.c. Mukerda dihadiri oleh Utusan Dewan Pengurus Pusat, Pengurus DPD peninjau dan
undangan pengurus Daerah.d. Mukerda dipimpin oleh Pengurus Daerah.e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri,
selama tidak bertentangan dengan AD/ART.
Pasal 15Dewan Pengurus Pusat
Dewan Pengurus Pusat IPAI terdiri dari:1) Ketua Umum2) Sekretaris Umum3) Sekretaris I4) Bendahara Umum5) Bendahara I6) Ketua I7) Ketua II8) Ketua III9) Koordinator Bidang
a. Bidang Organisasi dan Etik Profesib. Bidang Pendidikanc. Bidang Hukumd. SDM dan Litbange. Bidang Kerjasama Dalam negerif. Bidang Kerjasama Luar Negerig. Bidang Humas dan Pelayananh. Bidang Kesejahteraani. Bidang Usaha dan Buletinj. Bidang lain sesuai kebutuhan organisasi yang di atur dalam peraturan DPP IPAI
Pasal 16Dewan Pengurus Daerah
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari:1. Ketua2. Sekretaris3. Bendahara4. Koordinator Seksi
a. Organisasib. Penelitianc. Pendidikan dan Pelatihand. Pelayanan
27
Pasal 17Syarat-syarat Pengurus Organisasi
1. Berasal dari anggota yang berpengalaman dan mempunyai kepribadian yang baik, berprestasi, dan mempunyai dedikasi.
2. Mampu bekerja sama, meningkatkan dan mengembangkan peranan IPAI.3. Sanggup berpatisipasi aktif dalam organisasi.4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan profesi
Pasal 18Pergantian Pengurus Antar Waktu
1. Penggantian Kepengurusan organisasi dalam satu masa jabatan dimungkinkan karena ada pengurus:a. Meninggal dunia;b. Berhenti atas permintaan sendiri;c. Pindah ke tempat lain yang mengakibatkan yang bersangkutan; tidak dapat aktif
dalam waktu 6 bulan;d. Tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dinilai oleh rapat pleno pengurus
diberhentikan.2. Kewenangan pemberhentian pengurus sesuai ayat (1) butir “d” diatur sebagai berikut:
a. Dewan Pengurus Pusat dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Pusat.
b. Pengurus Propinsi dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Propinsi setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Propinsi..
3. Tindak lanjut pelaksanaan kewenangan absah di maksud pada ayat (2) di tetapkan dalam keputusan DPP atau keputusan DPD IPAI
Pasal 19Dewan Pertimbangan dan Pengawas
1. Status:a. Dewan Pertimbangan dan Pengawas adalah Dewan yang memberikan pertimbangan
untuk masalah organisasi, keahlian dan profesi keperawatan khususnya manajemen keperawatan Anestesi kepada Dewan Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah.
b. Dewan Pertimbangan dan Pengawas dibentuk melalui Musyawarah Nasional, dan Musda.
c. Masa Bakti Pengurus Dewan Pertimbangan dan selama 4 tahun.d. Ketua Dewan Pertimbangan dan Pengawas dapat dipilih untuk 2 (dua) periode
berturut-turut.
2. Kewenangan:a. Memberi pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran atau nasihat kepada pengurus
IPAI sesuai dengan tingkat organisasi baik diminta maupun tidak diminta sesuai kebutuhan organisasi.
b. Membina pengembangan profesi keperawatan Anestesi dalam arti yang luas.
3. Susunan Pengurus:28
a. Kedudukan Dewan Pertimbangan dan Pengawas berada di Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
b. Kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota 3 orang.c. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini diatur dalam peraturan
tersendiri, selama tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
BAB IVKEPUTUSAN
Pasal 201. Semua keputusan yang diambil dalam organisasi IPAI dilakukan secara musyawarah
untuk mufakat.2. Apabila keputusan melalui musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka keputusan
diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak.
BAB VKEKAYAAN
Pasal 211. Kekayaan organisasi terdiri dari benda-benda bergerak dan yang tidak bergerak ;2. Kekayaan yang bersifat uang3. Dan lain-lain yang dianggap sah dan tidak terikat.
Pasal 22KEUANGAN
Uang IPAI di peroleh dari :1. Uang organisasi Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah )2. Iuran bulanan Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )3. 20% dari Sisa Hasil Usaha (SHU) kegiatan ilmiah4. Jasa akreditasi 5% dari omset kegiatan ilmiah 5. Jasa rekomendasi organisasi profesi untuk pendidikan 30% omset
Pasal 23PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Untuk meningkatkan kemampuan anggota, DPP dan DPD menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota sesuai perkembangan ilmu pegetahuan dan teknologi.
2. Setiap penyelenggaraan pendididkan dan pelatihan diberikan Satuan Kredit Profesi.3. Penetapan jumlah Satuan Kredit Profesi dilakukan oleh DPP dengan mempertimbangkan
lingkup, jenis, pembicara, teori, praktik dan lamanya pelaihan4. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dalam
peraturan organisasi.
Pasal 241. DPP dan DPD dalam memberikan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
diutamakn bagi anggota IPAI.2. DPP dan DPD dapat memberikan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi
tenaga kesehatan lain sesuai kompetensi Perawat Anestesi.
29
3. DPP menetapkan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) melalui pembuatan desain pelatihan dan perjanjian kerjasama
Pasal 251. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
digunakan untuk kepentingan organisasi2. Ketentuan lebih lanjut sebagai hasil usaha diatur dalam peraturan organisasi
Pasal 26Penelitian Dan Pengembangan
1. DPP dan DPD melakukan bimbingan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perawat anestesi baik secara individual maupun tim.
2. DPP dan DPD dalam melakukan penelitian dan pengembangan dapat bekerjasama dengan organisasi profesi lain sesuai kebutuhan
3. Hasil penelitian dan pengembangan di umumkan pada setiap pelaksanaa musyawarah nasional, musyawarah kerja nasional, rapat kerja nasional atau musyawarah daerah.
BAB VIPERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 271. Perubahan anggaran rumah tangga ini hanya dapat dilakukan melalui
Musyawarah.Nasional;2. Rancangan perubahan tersebut di usulkan dewan Dewan Pengurus Pusat dan
dewan pengurus daerah;3. Rancangan perubahan yang di usulkan dari daerah harus sudah diterima dewan
pimpinan pusat selambat – lambatbta 3 bulan sebelum Musyawarah Nasional.
Pasal 28Pembubaran Organisasi IPAI1. Pembubaran organisasi IPAI hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional;2. Keputusan pembubaran harus disetujui 2/3 dari suara yang ada pada IPAI akan
diserahkan pada badan sosial
BAB VIIPasal 29
Aturan Tambahan1. Setiap anggota IPAI dianggap telah mengetahui isi dari anggaran dasar dan anggaram
rumah tangga.2. Perselisihan mengenai penafsiran AD/ART di selesaikan oleh dewan pengurus pusat3. Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur dalam peraturan
tersendiri4. Pelaksanaan dari AD dan ART di tetapkan dalam peraturan organisasi DPP IPAI
Ditetapkan di : Solo
Tanggal : 16 November 2014
30
KEPUTUSANMUSYAWARAH NASIONAL VI IKATAN PERAWAT ANESTESI INDONESIA
TAHUN 2014 NO.02/PANITIA SIDANG-IPAI/MUNAS VI/XI/2014
Tentang PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN PERAWAT ANESTESI INDONESIAPERIODE 2010/2014
Musyawarah Nasional VI Ikatan Perawat Anestesi Indonesia, setelah :MENIMBANG : a. Bahwa salah satu agenda pokok musyawarah nasional
Ikatan Perawat Anestesi Indonesia tahun 2014 adalah : menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Ikatan Perawat Anestesi Indonesia periode 2014
b. Bahwa Dewan Pengurus Pusat melalui saudara ketua umum telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam sidang pleno
c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan penerimaan laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat Ikatan Perawat Anestesi Indonesia periode 2014
MENGINGAT : a. Peraturan anggaran dasar Ikatan Perawat Anestesi Indonesia pasal 18 tentang Dewan Pengurus Pusat
b. Peraturan Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Perawat Anestesi Indonesia pasal 11 tentang Musyawarah Nasional berwenang
c. Naskah lampiran pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat periode 2010/2014
MEMPERHATIKAN : a. Kesepakatan pada sidang laporan pertanggung jawaban yang dihadiri dan ditanda tangan oleh peserta munas IPAI sebagaimana data terlampir
MEMUTUSKAN :MENETAPKAN : a. Pengesahan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Dewan
Pengurus Pusat Ikatan Perawat Anestesi Indonesia periode 2010/2014 sebagaimana terlampir
b. Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dewan Pengurus Pusat Ikatan Perawat Anestesi Indonesia periode 2010/2014 atas pengabdiannya yang telah diberikan kepada organisasi profesi IPAI dengan memohon semoga amal kebaikannya mendapatkan ridho Allah SWT. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
32
mestinyaDitetapkan di : SoloPada tanggal : 13 November 2014
PIMPINAN SIDANG PLENO I
Ketua Sekretaris
33
KEPUTUSANMUSYAWARAH NASIONAL VI IKATAN PERAWAT ANESTESI INDONESIA
TAHUN 2014 NO.03/PANITIA SIDANG.MUNAS VI/XI/2014
Tentang PENGESAHAN HASIL KERJA SIDANG KOMISI A,B,C,D MUSYAWARAH NASIONAL IKATAN
PERAWAT ANESTESI INDONESIA TAHUN 2014
MENIMBANG : a. Bahwa problematika yang sangat kompleks dalam kehidupan organisasi profesi menuntut keterlibatan dan tanggung jawab Ikatan Perawat Anestesi Indonesia untuk memberdayakan anggotanya, memberikan masukan dan muatan yang positif,konstruktif, dan inovatif
b. Bahwa Ikatan Perawat Anestesi Indonesia sebagai organisasi profesi dan kelompok intelektual profesional yang berwawaskan nasional dalam bagian tenaga kesehatan nasional. Sebagai anggota profesi akan bertanggung jawab secara dinamis akan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan profesi untuk kehidupan berbangsa di lingkungan kesehatan dengan memberikan pelayanan terbaik
c. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diterbitkan keputusan tentang pengesahan hasil kerja komisi a,b,c,d dalam musyawarah nasional tahun 2014
MENGINGAT : a. Peraturan anggaran dasar Ikatan Perawat Anestesi Indonesia
b. Peraturan Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Perawat Anestesi Indonesia
c. Keputusan rapat pimpinan nasional dewan pimpinan pusat Ikatan Perawat Anestesi Indonesia tentang ketentuan tempat dan waktu penyelenggaraan musyawarah nasional Ikatan Perawat Anestesi Indonesia
d. Surat keputusan dewan pimpinan pusat Ikatan Perawat Anestesi Indonesia No.00125/DPP-IPAI/SK/VI/2014
MEMPERHATIKAN : a. Laporan komisi-komisi pada sidang pleno yang akan membahas hasil rekomendasi sidang komisi
b. Keputusan dalam sidang pleno yang akan membahas sidang komisi a,b,c,d Ikatan Perawat Anestesi Indonesia
MEMUTUSKANMENETAPKAN : a. Mengesahkan semua hasil kerja komisi a,b,c,d Ikatan
Perawat Anestesi Indonesia tahun 2014 sebagaimana 36
terlampirb. Hasil kerja komisi a,b,c,d Munas IPAI merupakan bentuk
amanat, kepedulian dan tanggung jawab Ikatan Perawat Anestesi Indonesia terhadap anggotanya dan berbagai masalah sebagai organisasi profesi
c. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : SoloPada tanggal : 15 November 2014
PIMPINAN SIDANG PLENO I
Ketua Sekretaris
37