Suksesi Presidell

MASALAH SUKSESI PRESIDEN

H. Harun Alrasid

Di negara yang berbentuk monarki, raja atau ratu mempunyai rnasa jabatan yang tidak ter­batas. Suksesi terjcu1i jika ia wafat, turun tahta atau sebab lainnya. Masajabatan Presiden di negara yang berbentuk Republik sudah tertentu jangka waktunya. Dalam sistem ketatanega­raan Republik Indonesia tidak ada pembatas­an mengenai pemilihan kembali Presiden se­hingga tidak tertutup kemungkinan Presiden yang mengakhiri masa jabatannya akan terpi­lih kembali. Pasal 8 UUD 1945 junetis Tap MPR No. IVIMPRI1973 junetis Tap MPR No. IIIIMPRI1978 mengatur masalah suksesi Pre­siden.

535

Dalam pertemuan dengan pimpinan organisasi-organisasi cendekiawan pada tanggal 28 Oktober 1994 dan dalam pertemuan dengan pimpinan BP-7 pada tanggal 5 November 1994, Presiden Soeharto kembali menyinggung masalah suksesi. Bahkan hal ini menjadi tajuk rencana sebuah surat kabar di ibukota (Harian Repub/ika, 31 Oktober 1994).

Pertama-tama perlu diketahui bahwa yang akan terjadi dalam bulan Maret tahun 1998, dan selanjutnya secara berkala setiap lima tahun sekali, lazim disebut "Pemilihan Presiden" (Presidential Election). Menurut sistem ketatanegaraan kita sekarang ini tidak ada pembatasan mengenai pemilihan kembali Presiden. sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa Presiden yang mengakhiri masa jabatannya akan terpilih kembali.

Di negara-negara yang berbentuk monarki. Raja atau Ratu tidak mempunyai masa jabatan yang tertentu jangka waktunya. sehingga suksesi Raja atau Ratu (Royal Succession) terjadi jika Raja atau Ratu wafat. turun tahta (seperti yang terjadi pada Raja Inggeris Edward VIII pada tahun 1936 demi cintanya pada Mrs. Simpson). atau sebab lainnya. Di negeri Belanda. kaidah-kaidah hukum mengenai suksesi dicantumkan di dalam Undang­Undang Dasar (Bab Kedua. Bagian Kesatu yang judulnya "Tentang Suksesi

Namar 6 Tahun XXIV

536 Hukum dan Pembangunan

Mahkota" (Van de Troonopvolging). Di negara-negara yang berbentuk republ ik, berlainan dengan Raja atau

Ratu, Presiden mempunyai masa jabatan yang tertentu jangka waktunya. Masa jabatan Presiden di Amerika ialah empat tahun, di Indonesia lima tahun. Suksesi Presiden (Presidential Succession) akan terjadi jika jabatan Presiden lowong dalam jangka waktu masa jabatan Presiden. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan:

Pertama, pada waktu jabatan Presiden lowong, jabatan Wakil Presiden tidak lowong, seh ingga Wakil Presidenlah yang akan menggantikan Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi: "Jilw Presiden mangkat, berhenli, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digallti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya".

Jadi, dalam pasal tersebut ada diatur tentang tiga macam dasar pergantian Presiden. Perlu dicatat bahwa dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VIIMPRII973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Iembaga Tinggi Negara, yang kemudian diganti oleh Ketetapan Majel is Permusyawaratan Rakyat No. III /MPRII 978, ada diatur tentang dasar pergantian yang keempat, yaitu pemberhentian Presiden karena melanggar haluan Negara (Pasal 4). Dengan demikian, pada hakikatnya telah terjadi perubahan undang-undang dasar sehingga Pasal 8 UUD 1945 seharusnya berbunyi sebagai berikut: "Jika Presiden mangkat, berhemi, tidak dapat melakukan kewajiban atau diberhenlikall dalam masa jabatannya, ia digallti oleh WaW Presiden sampai habis waktullya ".

Kemungkinan kedua mengenai Suksesi Presiden ialah jika jabatan Presiden lowong dalam jangka waktu mas a jabatannya sedangkan, pada waktu yang bersamaan, jabatan Wakil Presiden juga lowong. Dalam hal ini, menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VIIIMPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan, terjadi pemangkuan sementara jabatan Presiden. Muncullah jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden yang diisi oleh tiga orang Menteri secara kolegial, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan-Keamanan [Pasal 5 ayat (2)].

Ketentuan tersebut, menu rut hemat saya, tidak memenuhi cita demokrasi karen a yang ditunjuk untuk menjadi Pemangku Sementara Jabatan Presiden bukan dari lembaga yang mewakili rakyat. Juga tidak praktis karen a jabatan Pemangku Sementara labatan Presiden diisi oleh lebih dari satu orang, sehingga dapat menghambat proses pengambilan keputusan.

Selain dari itu, ketentuan yang disediakan oleh Majelis Permusyawaratan

Desember 1994

Suksesi Presiden 537

Rakyat juga dapat menimbulkan impasse karena kewenangan Pemangku Sementara labatan Presiden terbatas pada pelaksanaan pekerjaan Presiden sehari-hari [Pasal 5 ayat (3)].

Perlu dicatat bahwa pacta masa Republik Pertama (1945-1949) pernah dikeluarkan Undang-Undang NO.7 Tahun 1949 tentang Penunjukan Pemang­ku Sementara labatan Presiden. Pada waktu itu yang ditunjuk oleh Pembuat Undang-Undang ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Prioritas kedua ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan yang disediakan oleh Pembuat Undang-Undang itu memenuhi cita demokrasi, karen a penjabat yang ditunjuk untuk mengisi jabatan Presiden ialah dari Lembaga Perwakilan Rakyat yang lazimnya merupakan "elective position", penjabat hasil pemilihan, bukan hasil pengangkatan, seperti Menteri, Pemangku Sementara labatan Presiden adalah jabatan tunggal (eenmansambt), yaitu hanya diisi oleh satu orang penjabat. Dan kompetensinya tidak dibatasi pada pekerjaan sehari-hari.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pada tanggal 27 Desember 1949, Mr. Assaat, Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang pada waktu itu berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi Pemangku Sementara labatan Presiden Republik Indonesia (Yogya), karen a Presiden Sukarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan Wakil Presiden Hatta menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. ladi, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sudah terdapat preseden mengenai Pemang­ku Sementara labatan Presiden yang sifatnya demokratis, praktis, dan "doel­matig".

Di Amerika Serikat, dalam hal yang sarna, juga pengisian jabatan Presiden dilakukan secara demokratis dan praktis. Menurut Presidential Succession Act 1947 (lihat Lampiran), yang mengisi jabatan Presiden ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, prioritas kedua Ketua Senat, dan prioritas ket iga baru Menteri, menu rut urut-urutan yang telah ditetapkan, yaitu Men­teri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan, dan sete­rusnya.

Bahkan ketentuan yang disediakan oleh Pembuat Undang-Undang Ame­rika Serikat itu juga bersifat ekollomis karen a tidak perlu diadakan sidang Kongres atau pemilihan umum khusus untuk mengisi jabatan Presiden. Presiden Gerald Ford menjadi Presiden tanpa melalui pemilihan sarna sekali (!he unchosell President).

Berbeda dengan ketentuan yang disediakan oleh Majelis Permusyawa­ratan Rakyat, yaitu dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sesudah terjadinya lowongan jabatan Presiden dan jabatan Wakil Presiden, Majelis

Nomor 6 Tahull XXIV

538 Hukum dall PembolJgulJan

Permusyawaratan Rakyat harus mengadakan sidang istimewa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan meneruskan sisa masa jabatan Presi­den dan Wakil Presiden hasil pemilihan sebelumnya [Pasal 5 ayat (1)).

Mungkin tidak disadari oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bahwa untuk sekali sidang diperlukan biaya sekitar 10 milyar rupiah. Uang ini akan mubazir kalau penyelenggaraan sidang istimewa sudah dekat waktunya dengan sidang umum.

LAMPIRAN

PUBLIC LAW - CHAPTER 264 - JULY 18, 1947

AN ACT

To provide for the performance of the duties of the office of President in case of the removal, resignation, death, or inabil ity both of the President and Vice President.

Be it enacted by the Sellate alld House oj Represelltatives oj the United States oj America ill Congress assembled, That (a) (I) if, by reason of death, resignation, removal from office, inability,

or failure to quality, there is neither a President nor Vice President to discharge the powers and duties of the office of President, the Speaker of the House of Representatives shall, upon his resignation as Speaker and as Representative in Congress, act as President.

(2) The same rule shall apply in the case of the death, resignation, removal from oftice, or inability of an individual acting as President under this subsection.

(b) If, at the time when under subsection (a) a Speaker is to begin the discharge of the powers and duties of the oftice of President, there is no Speaker or the Speaker fails to quality as Acting President, then the President pro tempore of the Senate shall, upon his resignation as President pro tempore and as Senator, act as President.

(c) An individual acting as President under subsection (a) or subsection (b) shall continue to act until the expiration of the then current Presidential term, except that -(I) if his discharge of the powers and duties of the office is founded

in whole or in part on the failure of both the President-elect and

Desember 1994

Suksesi Presiden 539

the Vice-President-elect to quality, then he shall act only until a President or Vice President qualifies; and

(2) if his discharge of the powers and duties of the office is founded in whole or in part on the inability of the President or Vice President, then he shall act only until the removal of the disability of one of such individuals.

(d) (\) if, by reason of death, resignation, removal from office, inability, or failure to quality, there is no President pro tempore to act as President under subsection (b), then the officer of the United States who is highest on the following list, and who is not under disability to discharge the powers and duties of the office of President shall act as President: Secretary of State, Secretary of the Treasury, Secretary of the Navy, Secretary of the· Interior, Sec­retary of Agriculture, Secretary of Commerce, Secretary of Labor.

(2) An individual acting as President under this subsection shall continue so to do until the expiration of . the term current Presidential term, but not after a qualified and prior-entitled individual is able to act, except that the removal of the disability of an individual higher on the list contained in paragraph (\) or the ability to qualify on the part of an individual higher on such list shall not terminate his service.

(3) The taking of the oath of office by an individual specified in the list in paragraph (\) shall be held to constitute his resignation from the office by virtue of the holding of which he qualifies to act as President.

(e) Subsections (a), (b), (c), and (d) shall apply only to such officers as are eligible to the office of President under the Constitution. Subsection (d) shall apply only to officers appointed, by and with the advice and consent of the Senate, prior to the time of the death, resignation, removal from office, inability, or failure to quality, of the President pro tempore, and only to officers not under impeachment by the House of Representatives at the time the powers and duties of the office of President devolve upon them.

(f) During the period that any individual acts as President under this Act; his compensation shall be at the rate then provided by law in the case of the President.

Nomor 6 Tahull XXIV

540 Hukum dan PembangulJ(lll

(g) Sections I and 2 of the Act entitled "An Act to provide for the performance of the duties of the office of President in case of the removal, death, resignation, or inability of both the President and Vice President", approved January 19, 1886 (24 Stat. I; U.S.C., 1940 edition, title 3, secs. 21 and 22), are repealed.

Approved July 18, 1947

IUIUI. PIIBANIUNAN Salah sam bacaan UWTla sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia.

Karangan-karangan Hukum Yuri.cprudensi dan Komentll Timbangan Buku Berita Kepustaban Fak. Hukum Dalam berita Wawancara Parlementaria Kronik Pl!raturan per-undang2-an Komentar &. pendapat.

majalah hukum terkemuka masa kini HUBU"'IGILAH TOKO BUKU TE;RDEKAT ATAU LANGSUNG TATA USAHA "HUKlJM dan PEMBANGU~AN" JI . Cirebon ~o. 5 - Jakarta Telepon : J3S.sJ2

Desember 1994