Masalah kesehatan yang paling menarik perhatian berbagai sektor dan program adalah masalah gangguan penggunaan NAPZA. Bukti-bukti ilmiah terkini telah menunjukkan bahwa penyalahgunaan NAPZA khususnya mereka yang telah mengalami fase ketergantungan, adalah brain disease, dimana proses kuratifnya membutuhkan waktu yang panjang dan cara penanganan yang komprehensif. Sayangnya, sebagian besar pemangku kepentingan di bidang NAPZA cenderung mengabaikan fakta yang penting ini. Pendekatan yang digunakan cenderung bersifat moral model. Solusi penangananpun lebih dititikberatkan pada pendekatan penegakan hukum. Pendekatan penegakan hukum ini cenderung melarikan pengguna pada penjara daripada program terapi dan rehabilitasi. Sesungguhnya pendekatan penegakan hukum itu sendiri di berbagai belahan dunia sudah terbukti kurang efektif dalam merubah perilaku ketergantungan seseorang. Ada banyak laporan, baik yang dilakukan secara sistematis maupun pribadi bahwa perilaku ketergantungan NAPZA terus berlanjut sekalipun seseorang telah berada dalam lembaga pemasyarakatan / rumah tahanan. Tulisan ini tidak bermaksud mengatakan bahwa penegakan hukum tidak penting, melainkan lebih menyoroti bagaimana sebaiknya sebuah kebijakan dapat menyokong perubahan perilaku positif bagi mereka yang menyalahgunakan NAPZA.Kita tahu bahwa terdapat dualisme hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Hal ini tercermin dari isi pasal-pasal pada UU no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Uraiannya adalah sebagai berikut:•    UU no 5 tahun 1997 tentang Psikotropikao    Pasal 17 dan 38 yang mengatur tentang kewajiban menjalani rehabilitasi o    Pasal 59 yang mengatur tentang ancaman pidana penjara •    UU no 22 tahun 1997 tentang Narkotikao    Pasal 45, 47 dan 48 tentang kewajiban menjalani rehabilitasio    Pasal 78 dan 79 tentang ancaman pidana penjara    Seorang hakim pada sebuah pengadilan negeri di Jakarta pada saat diwawancara pernah mengatakan bahwa hakim pada umumnya tahu mengenai dualisme ini, tetapi tidak cukup memiliki keberanian untuk memutuskan wajib rehabilitasi bagi para pengguna karena ketiadaan petunjuk teknis penggunaan pasal-pasal tersebut. Selain itu, tekanan berbagai pihak untuk putusan pidana penjara jauh lebih kuat dibandingkan putusan wajib rehabilitasi. Tidak heran bila sebagian besar pengguna NAPZA yang tertangkap oleh petugas menghuni penjara dibandingkan dengan menjalani program rehabilitasi.Dari berbagai literatur yang ada terbukti bahwa pemenjaraan tidak akan memperbaiki status kesehatan, mental dan psikologis pengguna NAPZA. Kasus warga binaan lembaga pemasyarakatan yang dirujuk ke RS Ketergantungan Obat (RSKO) sejak 2007 pada umumnya berada pada kondisi umum yang buruk, dimana kurang lebih setengah diantaranya sudah sulit untuk dilakukan intervensi medis oleh jenis layanan yang ada di RSKO. Mereka yang dirujuk pada umumnya adalah pengguna NAPZA yang telah terinfeksi HIV dan berada pada fase AIDS. Pertolongan menjadi sangat terlambat, sementara mereka yang masih terlihat ”sehat” di lapas/rutan dianggap tidak memiliki masalah kesehatan, sehingga belum menjadi prioritas penanganan medis. Kondisi lapas / rutan yang tidak menunjang kondisi kesehatan fisik dan mental warga binaan semakin menjauhkan proses perubahan perilaku ke arah yang positif. Analisis biaya atas berbagai modalitas terapi bagi pengguna NAPZA di negara bagian di US menunjukkan bahwa:

•    Untuk setiap dolar yang dihabiskan bagi setiap pengguna yang mengikuti program terapi dan rehabilitasi menghemat hingga 4 hingga 5 dolar atas biaya-biaya yang terkait dengan penggunaan NAPZA  (misalnya, kecelakaan akibat mabuk, kriminalitas, hilangnya produktivitas, dll)•    Dalam setahun, proses penegakan hukum atas pengguna NAPZA  menghabiskan biaya $ 39.600 dan biaya bila yang bersangkutan tidak menjalani program terapi dan rehabilitasi adalah $ 43.300 (MDA, 2002). Biaya ini jelas sangat tinggi bila dibandingkan dengan pengguna NAPZA yang menjalani program yang hanya menghabiskan biaya rata-rata $ 2.941 (CSAT, 2002). Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa program terapi dan rehabilitasi jauh lebih efisien. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pengguna yang berada dalam program untuk kurun waktu setidaknya 3 bulan mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Perubahan perilaku ini dapat lebih langgeng sifatnya apabila mereka menjalani program lebih lama dan membina kontak dengan terapis serta teman sebaya yang positif setelah selesai menjalani program. Pemerintah perlu secara serius membuat suatu kebijakan yang lebih mendorong pengguna untuk mencari pertolongan terapi dan rehabilitasi. Adanya wacana menjalankan ketentuan wajib lapor dapat menjadi kontra produktif atas intervensi terapi dan rehabilitasi.  Lapor diri lebih berkonotasi pada penegakan hukum. Bila tujuannya adalah untuk membantu mengatasi gangguan penggunaan zatnya, maka sebaiknya yang perlu diberlakukan adalan ketentuan wajib menjalani terapi. Alokasi anggaran untuk dapat mensubsidi pengguna dalam menjalani terapi dan rehabilitasi mutlak disediakan. Pemerintah tidak perlu membangun pusat-pusat terapi dan rehabilitasi baru. Optimalisasi atas pusat layanan yang ada sekarang ini perlu dilakukan. Selain itu juga perlu dilakukan dukungan bagi sektor swasta dan lembaga non-pemerintah (LSM) yang menyediakan layanan terapi dan rehabilitasi. Kerjasama dengan sektor swasta, khususnya dalam aspek corporate social responsibility (CSR) yang dapat membantu masalah pembiayaan program, menjadi sangat penting. Program-program perlu ditingkatkan mutunya dan diperluas modalitasnya. Evaluasi atas keberhasilan program perlu dilakukan secara ajeg sebagai akuntabilitas pada masyarakat Indonesia bahwa kebijakan ini terbukti jauh lebih efektif daripada pemenjaraan. 

PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA

A. Pendahuluan            Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara – negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir – akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan komplek terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna, pengedar yang tertangkap dan pabrik narkoba yang di bangun di Indonesia.            Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah, swasta dan 

masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut. Namun, upaya –

upaya tersebut belum bisa dikatakan berhasil.

            Kenapa upaya – upaya yang telah banyak dilakukan masih belum

mencapai hasil yang memuaskan? Apa saja kelemahan dan kendala dalam

mencegah dan mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba selama ini ? Apa yang perlu diperbaiki untuk mengatasinya ? Uraian

berikut dapat menjelaskan hal – hal tersebut.

 B. Permasalahan Narkoba di Indonesia

Saat ini menurut hasil penelitian jumlah penyalahguna narkoba adalah

1,5% dari penduduk Indonesia atau sekitas 3,3 juta orang. Dari 80 juta jumlah

pemuda Indonesia, 3 % sudah mengalami ketergantungan narkoba, serta sekitar

15. 000 orang telah meninggal dunia (BNN,2006). Bahkan menurut Kalakhar

BNN, Drs I Made Mangku Pastika, setiap hari, 40 orang meninggal dunia di

negeri ini akibat over dosis narkoba. Angka ini bukanlah jumlah yang sebenarnya

dari penyalahguna narkoba. Angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar.

Menurut Hawari (2002), fenomena penyalahgunaan narkoba itu seperti

fenomena gunung es. Angka yang sebenarnya adalah sepuluh kali lipat dari

jumlah penyalahguna yang ditemukan.  

Meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba dari tahun ke tahun tentunya

tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar

penanggulangannya juga bisa dilakukan secara serius.

Secara umum diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di

Indonesia sangatlah kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun

penanganannya. Bila dilihat dari penyebab terjadinya, penyalahgunaan narkoba

disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor

– faktor tersebut antara lain faktor letak geografi Indonesia, faktor ekonomi,

faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor

kepribadian serta faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

Dilihat dari letak geografi, Indonesia memang sangat beresiko menjadi

sasaran empuk pengedar narkoba karena posisi Indonesia yang terletak diantara

dua benua dan dua samudra. Disamping itu juga karena negara Indonesia

adalah negara kepulauan dengan banyak pelabuhan yang memudahkan jaringan

gelap dalam mengedarkan narkoba.

Dari faktor ekonomi, keuntungan yang berlipat dari bisnis narkoba

menyebabkan semakin maraknya bisnis ini di negeri kita. Dalam satu hari

seorang pengedar bisa mendapatkan uang yang sangat banyak karena harga

narkoba itu mahal. Satu pil ekstasi saja harganya 40.000 rupiah. Disamping

faktor keuntungan, faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang

serba konsumtif juga merupakan faktor penyebab yang mendorong seseorang

menjadi pengedar narkoba.

Untuk faktor kemudahan memperoleh obat, saat ini di Indonesia narkoba

bisa dengan mudah diperoleh baik ditempat umum seperti warung maupun di

tempat – tempat tertentu seperti diskotik. Banyak yang menawarkan dan menipu

si korban agar mau mencoba. Awalnya diberikan gratis dengan dalih pertemanan

atau ingin menolong mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Bahkan narkoba

bisa ditemukan di kamar kos mahasiswa. Hasil penelitian  Amin (2002)

mengungkap bahwa mahasiswa yang kos di jatinangor, Sumedang memperoleh

narkoba dari temannya yang sama – sama kos. Mereka menggunakan narkoba

dan melakukan sex bebas sebagai sarana rekreasi.

Faktor keluarga juga turut berperan dalam maraknya penyalahgunaan

narkoba. Zaman sekarang, akibat tuntutan kebutuhan hidup, kedua orang tua

harus membanting tulang untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Karena

kesibukannya, orang tua terkadang tidak punya waktu untuk berkomunikasi

dengan anak – anaknya. Dampaknya anak merasa tidak diperhatikan sehingga

mereka mencari orang lain diluar rumah yang mau memperhatikan mereka, dan

membentuk nilai – nilai sendiri dengan mengkaitkan dirinya dengan cara

menggunakan narkoba (Kusumanto dan Saifun,1975 dalam Yongky, 2003). Hal

tersebut juga didukung oleh Hawari (2002) yang menyatakan bahwa alasan

remaja menyalahgunakan narkoba adalah karena kehidupan keluarga yang tidak

harmonis, orang tua yang terlalu sibuk dan untuk lari dari masalah yang sedang

dihadapi.

Kurangnya contoh teladan dari orang tua dan kurangnya penanaman

disiplin di rumah membuat anak – anak cenderung bebas melakukan apa saja.

Dengan kondisinya yang serba ingin tahu membuat remaja akhirnya juga

terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba.

Faktor lain yang juga menjadi penyebab banyaknya penyalahguna

narkoba adalah masyarakat. Akibat trend kehidupan yang cenderung

individualistis, saat ini kepedulian diantara anggota masyarakat terhadap

anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang. Dulu, bila ada anak

tetangga yang bersikap kurang sopan atau berbuat salah, tetangga berusaha

menegur. Tapi sekarang hal itu sudah tidak terjadi lagi karena pertama merasa

bahwa itu bukan anak saya, kedua karena takut orang tua si anak malah marah

kalau anaknya ditegur. Budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat juga

sangat besar pengaruhnya. Budaya ini terbentuk karena adanya publik figur

yang memberikan contoh. Misalnya, saat ini di kalangan remaja tertentu

menyalahgunakan narkoba menjadi kebanggaan karena artis idola mereka juga

menggunakan narkoba. 

Faktor kepribadian seseorang juga berpengaruh terhadap

penyalahgunaan narkoba. Menurut YATIM (1991), penyalahguna narkoba

mempunyai ciri kepribadian lemah, mudah kecewa, kurang kuat menghadapi

kegagalan, bersifat memberontak dan kurang mandiri. Sedangkan hasil

penelitian Erwin Wijono, dkk (1982) dalam Yongky (2003) di RSKO Jakarta

menyimpulkan bahwa ketergantungan obat terlarang mudah terjadi pada mereka

dengan ciri –ciri kepribadian : mudah kecewa, cepat emosi, pembosan, lebih

mengutamakan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan akibatnya di kemudian hari

atau pemuasan segera.

            Faktor kepribadian ini sangat erat kaitannya dengan faktor keluarga, dimana kepribadian seseorang sebenarnya banyak dibentuk dalam keluarga. Bagaimana seorang anak diasuh oleh orang tuanya sangat berpengaruh terhadap terbentuknya kepribadiannya. Seseorang yang  diasuh dengan pola asuh yang kurang tepat seperti terlalu dimanjakan atau sebaliknya  terlalu dikekang akan membentuk kepribadian yang lemah dan tidak mandiri.   

C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran NarkobaKarena penyebab yang sangat kompleks dari penyalahgunaan narkoba,

penanggulangannyapun tidaklah sederhana. Berbagai upaya telah banyak

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memerangi narkoba. Untuk

mengkoordinasikan penanganan masalah tersebut pemerintah sejak tahun 2002

telah membuat suatu Badan yang mengurusnya yaitu Badan Narkotika Nasional

(BNN) berdasarkan UU no 22 th 1997 pasal 54 serta Kepres no 17 th 2002.

Tugas pokok BNN adalah mengkoordinasikan instansi terkait dalam menyusun

kebijakan dan pelaksanaannya di Bidang penyediaan, pencegahan,

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Disamping itu

juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

BNN dalam operasionalnya ditingkat provinsi dilaksanakan oleh Badan

Narkotika Provinsi (BNP) dan pada tingkat kabupaten Kota oleh Badan narkotika

Kabupaten/Kota (BNK). Sampai saat ini telah terbentuk 31 BNP dari 33 provinsi

dan baru terbentuk 270 BNK dari 460 Kabupaten Kota di seluruh Indonesia.

Sayangnya, baru sebagian kecil dari BNP dan BNK tersebut yang mempunyasi

kantor sendiri dan mendapat anggaran dari APBD (SADAR, Maret, 2007).

Akibatnya, fungsi BNP dan BNK sendiri belum banyak terlihat.

Strategi Nasional .P4GN diarahkan pada terwujudnya Indonesia bebas

NARKOBA th 2015 melalui Pengurangan permintaan (demand reduction),

pengurangan sediaan (suplai reduction) dan pengurangan dampak buruk (harm

reduction) yang ditunjang dengan program penelitian dan pengembangan,

pemantapan koordinasi antar lembaga, pelibatan masyarakat dalam kegiatan

P4GN dan kerjasama international (SADAR, Maret, 2007).

Dalam upaya pengurangan permintaan melalui upaya preventif,

pemerintah melalui BNN telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan bagi

para fasilitator Penyuluh P4GN sebagai upaya meningkatkan keterampilan

mereka. Disamping itu juga telah bekerjasama dengan sekolah – sekolah untuk

melakukan penyuluhan.  Melakukan kampanye anti narkoba dengan slogan anti

narkoba seperti “Say no to drug”, Narkoba, kado istimewa dari neraka, dan

sebagainya. Melakukan peringatan hari anti narkoba setiap tahun. Mengadakan

buku – buku, leaflet, pamlet, poster, VCD dan sebagainya yang dapat digunakan

masyarakat untuk memahami tentang narkoba. Disamping itu juga telah

diterbitkan tabloid SADAR oleh BNN yang berisikan berita seputar narkoba.

Pada bulan mei 2007 Pemerintah juga telah bekerjasama dengan Metro TV

untuk kampanye perang melawan narkoba.

Dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum telah banyak melakukan penangkapan , penggerebekan serta pemberian hukuman. Seperti misalnya penutupan pabrik narkoba di Cikande, Serang, Banten, tahun 2005, penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan dan pemberian hukuman mati oleh Mahkamah Agung pada 9 orang pengelola pabrik ekstasi Cikande  baru – baru ini (Pikiran Rakyat, mei 2007).

Dalam upaya kuratif dan rehabilitatif, pemerintah telah berupaya

mengadakan pusat – pusat rehabilitasi bagi korban narkoba seperti misalnya

RSKO di Jakarta dan pusat rehabilitasi narkoba di berbagai Rumah sakit Jiwa di

Indonesia dan panti rehabilitasi. Penanganan korban di pusat rehabilitasi

beragam, ada yang menggunakan substitusi dengan obat dan ada pula tanpa

obat, ada yang menggunakan pendekatan terapeutic community, pendekatan

spiritual dan lain – lain.

Bukan hanya pemerintah yang telah berupaya melakukan upaya

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Masyarakatpun

sebenarnya sudah banyak yang berperan. Banyak LSM, yayasan maupun unsur

masyarakat seperti Karang taruna dan tokoh masyarakat yang dengan swadaya

melakukan upaya – upaya preventif, promotif dan rehabilitatif.

Apakah upaya tersebut telah mampu mengatasi permasalahan narkoba ?

Secara jujur tentu belum karena angka penyalah gunaan narkoba terus

meningkat dari tahun ke tahun.

 

D. Analisa Terhadap Berbagai Upaya Pencegahan dan   

     Penanggulangan Peredaran Narkoba

Dari Uraian diatas dapat dikatakan bahwa telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi masih banyak kelemahan dan kendala yang dihadapi.Kelemahan pertama yaitu program BNN sampai tahun 2006 masih banyak terfokus pada suplai reduction (SADAR, Desember, 2006). Pemantapan seaport dan airport Interdiction menjadi salah satu upaya BNN bersama instansi terkait untuk mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia. Hasilnya cukup memuaskan, namun karena di Indonesia banyak pelabuhan laut terbuka yang tidak punya alat pendeteksi canggih seperti X-Ray di bandara, maka peredaran gelap narkoba masih saja terjadi (KOMPAS, 2005). Kasus 966 kilogram shabu di teluk Naga yang terungkap pada bulan Agustus 2005 cukup sebagai bukti sulitnya mengontrol kejadian ini. Bahkan akhir – akhir ini Indonesia bukan lagi hanya sebagai kawasan peredaran saja tapi juga sebagai produsen. Beberapa pabrik narkoba telah berdiri seperti misalnya pabrik ekstasi di Serang, Banten.

Kedua, BNN terlalu banyak mengerjakan program sendiri, kurang

melibatkan instansi terkait dan LSM. Seperti yang diungkapkan oleh Veronica,

direktur YCAB Jakarta. BNN harusnya seperti Bandar program, memberdayakan

LSM untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya kemudian

memberikan akses dan fasilitas kepada mereka untuk mempermudah pekerjaan

(SADAR, Desember, 2006). BNN sebaiknya lebih memerankan fungsinya

sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan – kegiatan pemberantasan

penyalahgunaan narkoba dengan mendorong berbagai unsur yang ada di

masyarakat untuk lebih banyak terlibat dalam upaya memerangi

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Ketiga, BNP serta BNK sebagai perpanjangan tangan BNN selama ini

belum berfungsi dengan baik. Beberapa BNP dan BNK hanya melakukan

kegiatan yang sifatnya seremonial seperti misalnya peringatan hari anti

NARKOBA tanpa menjalankan fungsi utamanya sebagai fasilitator dan

koordinator program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Akibatnya timbul ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja BNP dan BNK.

Banyak dari LSM yang ada di daerah merasa tidak puas terhadap kinerja BNP

dan BNK. Konsekuensi lain adalah kegiatan-kegiatan yang  dilakukan oleh

institusi terkait dan kelompok masyarakat tidak terkoordinir dengan baik

sehingga tidak mencapai sasaran.

Untuk itu diperlukan upaya evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BNN,

dan lebih penting lagi evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BNP dan BNK.

Disamping itu Pemerintah perlu membuat alat ukur untuk mengukur keberhasilan

BNP dan BNK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap

narkoba. Jangan sampai program – program yang ada hanyalah diatas kertas

atau lebih parah lagi hanyalah fiktif belaka.

Keempat adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran

mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

narkoba. Hal ini mungkin terkait dengan kurangnya sosialisasi keberadaan BNN,

BNP dan BNK serta program – programnya ke masyarakat sehingga masyarakat

banyak yang tidak mengenal adanya BNN, BNP dan BNK. Masyarakat hanya

tahu bahwa permasalahan narkoba adalah tanggung jawab pihak kepolisian

saja. Karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebuhan, mereka

cenderung tidak melaporkan kasus – kasus yang mereka temukan. Salah

seorang Kanit narkoba di Cimahi menceritakan pengalamannya tentang sulitnya

mendapatkan informasi dari masyarakat. Dia pernah mengiklankan “siapa yang

mau memberi informasi tentang adanya kasus narkoba di daerah mereka, akan

dibayar tinggi.” Tapi tetap tidak ada yang melapor.

Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam setiap

kampanye atau penyuluhan di masyarakat perlu disampaikan tentang konsep

bela negara dimana seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara. Jadi

semua warga negara diwajibkan untuk perang melawan penyalahgunaan dan

perdagangan gelap narkoba. Disamping itu kepada BNN, BNP dan BNK agar

lebih meningkatkan sosialisasinya ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat di

pedesaan.

Kelima adalah masih kurangnya melibatkan unsur – unsur masyarakat

yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif

seperti tokoh agama, kelompok ibu – ibu PKK,  dan para kader di tingkat RT dan

RW. Permasalahan penyalahgunaan narkoba sangat terkait dengan masalah

moral dan kepribadian. Karena itu sangatlah tepat untuk melibatkan para tokoh

agama atau ulama atau ustad dan ustadzah dalam program pencegahan. Jika

perlu mereka didukung dengan dana yang memadai untuk menjalankan tugas

mereka. Bukan hanya untuk sektor terapi dan rehabilitasi seperti yang telah

dilakukan BNN dengan membuat kesepakatan bersama antara BNN, Colombo

plan dan Nahdatul ulama pada bulan Februari 2006

Para ibu – ibu PKK dan Ibu – ibu kader juga sangat penting untuk

dilibatkan dalam program pencegahan. Sebagaimana yang telah diketahui

bahwa sekitar 80 % dari pengguna adalah remaja. Remaja ini masih dalam

tanggung jawab orang tua. Kaum Ibu merupakan orang pertama yang bertugas

mendidik putra – putrinya. Ketidaktahuan kaum ibu tentang tumbuh kembang

anak dan remaja, pola asuh yang tepat bagi anak dan remaja serta narkoba bisa

menjadi penyebab remaja terjerumus menyalahgunakan narkoba.

Keenam adalah penyuluhan yang dilakukan selama ini pada masyarakat

terutama remaja kurang memperhatikan kondisi sasaran. Penyampaian materi

cenderung monoton, kurang variatif. Hasil penelitian Suryani (2006), baru – baru

ini tentang persepsi remaja terhadap pelaksanaan penyuluhan narkoba di

Jatinongor menunjukkan 54,4 % responden menyatakan negatif terhadap

metode dan pemberi materi pada penyuluhan yang pernah mereka ikuti. Mereka

menyarankan agar metode yang digunakan disesuaikan dengan kondisi remaja.

Ketujuh adalah bahwa program pencegahan dan rehabilitasi narkoba

belum menjangkau daerah pedesaan. Banyak orang – orang di pedesaan yang

tidak paham tentang narkoba sehingga mereka dengan mudah terjerumus.

Sebagai contoh banyak diantara para korban yang ada di Panti rehabilitasi

Pamardi Putra Lembang, Bandung berasal dari daerah pedesaan seperti Cililin,

pedesaan garut dan kuningan, Jawa Barat. Di daerah pedesaan di Sumatra

ketika saya kunjungan kesana, masyarakatnya banyak yang tidak mengerti

tentang permasalahan narkoba dan mereka belum pernah mendapatkan

penyuluhan tentang narkoba. Banyak remaja yang terlibat penyalahgunaan

narkoba.

Masalah lain adalah banyak dari slogan – slogan yang dibuat kurang

simpati, terkesan seram, dan misleading information : sebagai contoh

“NARKOBA kado istimewa dari neraka”. Apa betul narkoba itu membawa orang

ke neraka, atau menyebabkan orang masuk neraka? Bukankah narkoba itu

bermanfaat untuk pengobatan? Yang ke neraka adalah orang yang

menyalahgunakan, mengedarkan atau yang melindungi pengedarnya bukan

narkobanya. “NARKOBA adalah barang haram”. Betulkah narkoba itu barang

haram? Kalau begitu tidak boleh digunakan sekalipun untuk tujuan pengobatan.

Kalimat “Perangi NARKOBA” juga kurang tepat. Kalau perang artinya

narkoba itu musuh, padahal kalau dilihat defenisinya menurut WHO, narkoba

adalah semua zat, kecuali makanan, minuman atau oksigen yang jika

dimasukkan kedalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau

psikologis. narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Narkotika menurut UU no 22 th1997 adalah suatu zat atau obat yang berasal

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat

menyebabkan penurunan atau peribahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat

menimbulkan ketergantungan. Sedangkan defenisi psikotropika menurut UU no

5 tahun1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika

yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat

yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku.  

Narkoba itu sebetulnya sudah ada sejak zaman dahulu dan sebenarnya

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kenapa diperangi ? Siapa dan apa

sebenarnya yang harus diperangi ?

Ungkapan say no to drug, menurut Veronica Colondam, Chief Excecutife

Officer YCAB, untuk sebagian orang memang ampuh tapi untuk sebagian orang

malah jadi penasaran. Kenapa say no ? Tanpa pengetahuan yang memadai

malah membuat mereka menjadi penasaran (SADAR, Desember, 2006). Hasil

penelitian LSM KEREN terhadap siswa SMA swasta di Cimahi menunjukkan

bahwa 59 % responden menunjukkan sikap yang favorable terhadap

penyalahgunaan narkoba. Pernyataan yang menyatakan menggunakan

NARKOBA sama dengan penyalahgunaan narkoba, bahwa penggunaan rokok

dan ganja merupakan “pintu gerbang” ke “zat yang lebih keras” agaknya kurang

tepat karena ada perbedaan antara mencicipi, menggunakan, menyalahgunakan

dan kecanduan. Dan penggunaan satu jenis narkoba tidak selalu pasti mengarah

kepada penggunaan narkoba lainnya.

            Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka  slogan – slogan yang

berkaitan dengan narkoba yang telah beredar di masyarakat, perlu dievaluasi

sejauh mana keefektifannya, bagaimana persepsi masyarakat terutama target

sasaran terhadap slogan tersebut dan bagaimana  dampaknya. Sekaranglah

waktunya untuk merobah cara – cara lama yang memberikan informasi yang

cenderung menakut – nakuti dan berlebihan menjadi pemberian informasi yang

jujur, proporsional dan cara pandang yang positif. Sebagai contoh slogan yang

baik misalnya  Demi bangsa dan negara ini, mari kita semua berjuang

memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

            Masalah yang paling serius adalah adanya unsur korupsi dan kolusi

dalam penanganan kasus NARKOBA. Hasil penelitian kualitatif yang dilakukan

oleh salah seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri mengungkap

tentang bagaimana mafia peradilan dalam penanganan kasus narkoba.

Disamping itu juga, rendahnya moral para penegak hukum, membuat mereka

sendiri terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba, bahkan menjadi pelindung

para pengedar narkoba. Kasus seorang Kapolsek di Bogor baru – baru ini yang

tertangkap basah sedang menggunakan shabu merupakan salah satu dari

banyak kasus yang sangat memalukan dan membahayakan.

            Berkaitan dengan permasahan ini, agaknya memang cukup sulit untuk

diatasi. Karena korupsi sudah menjadi budaya di negeri kita ini. Orang akan

merasa malu kalau ketahuan maling, tapi orang tidak merasa malu kalau

ketahuan korupsi. Padahal maling dan korupsi itu kan secara hakekatnya sama.

            Mungkin perlu adanya sebuah terobosan dalam menghapus  budaya ini.

Perlu ditanamkan kepada masyarakat bahwa korupsi itu adalah maling. Atau

hilangkan saja kata korupsi, sebut saja maling untuk semua perbuatan yang

mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi sekalipun dia pejabat atau

penegak hukum, seandainya dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, dia

tetap dibilang maling, sama seperti seorang penggangguran yang maling motor.

            Pemberian hukuman yang tegas bagi maling – maling yang berkeliaran di

negara kita ini, sangatlah penting agar memberi efek jera dan takut untuk

melakukannya. Seharusnya ada pemimpin yang berani menegakkan hukum

dengan tegas dan adil tanpa pandang bulu.

            Disamping itu menumbuhkan kesadaran berTuhan (God Consciousness)

bagi para penegak hukum sangatlah penting untuk menumbuhkan  keberanian

mereka dalam menangani kasus – kasus peredaran gelap narkoba dan kasus –

kasus korupsi lainnya, jangan sampai kasus – kasus yang telah terungkap tidak

dituntaskan. Dengan menumbuhkan kesadaran berTuhan seseorang akan

bekerja dengan ikhlas (God oriented) dan ihsan (melakukan sesuatu dengan

kesadaran bahwa semua perbuatannya dilihat Allah). Sehingga membuat

seseorang tidak berani berbohong, berbuat curang, memanipulasi data atau

perbuatan tercela lainnya.

           

 

E. KesimpulanPermasalahan penyalahgunaan dan pererdaran gelap narkoba memang

bukanlah masalah yang sederhana. Masalahnya sangat komplek dan bisa

dikatakan rumit. Karena itu diperlukan berbagai upaya yang komprehensif dan

berkesinambungan dalam memeranginya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan

masyarakat selama ini nampaknya belum menunjukkan hasil yang memuaskan,

hal ini disebabkan oleh berbagai kelemahan dan kendala terutama dalam

koordinasi aplikasi program, evaluasi dan monitoring serta masalah moral

penegak hukum.

Dalam rangka semangat untuk terus memerangi penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba, mari kita perbaiki kelemahan – kelemahan tersebut

dan kita atasi berbagai kendala dengan cara yang cerdas.

Demi bangsa dan negara ini, mari kita semua terus berjuang memerangi

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kita harus menang! Insyaallah.

 

 

 

Daftar PustakaAmin (2002). Pengalaman Remaja Dalam Menghadapi Krisis Maturasi di               Jatinangor. Skripsi Anggaran minim, kinerja BNP dan BNK Tidak Optimal : Penanggulangan             NARKOBA Makin Besar Kendala. PiKiran Rakyat, Kamis 13            Januari 2005 Hawari D (2001). Terapi (detoksifikasi), Rehabilitasi (Pesantren) Mutakhir               (sistim terpadu) Pasien NARKOBA. Jakarta : UI Press Hawari D (2002). Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA. Jakarta:             Balai Penerbit FKUI Mangku Pastika  (2007). P4GN, Kendala dan Implementasinya. SADAR. 1              (V) Maret 2007 : 20 – 21 MA Memvonis Mati 9 Tersangka Ekstasi. Pikiran Rakyat. No 64 th LXI, 30                   Mei 2007 Organisasi Kesehatan Sedunia (1991). Menanggulangi Ketagihan Obat dan Alkohol; Pedoman bagi petugas Kesehatan Masyarakat Dengan petunjuk untuk pelatih, Penerbit ITB Bandung Prinantyo. Ditunggu, Komitmen Pemerintah Baru Perangi NARKOBA.              KOMPAS. Rabu. 15 Desember 2004 Suryani (2006). Persepsi Remaja Tentang Pelaksanaan Penyuluhan Narkoba di Jatinangor. Inpress Undang – Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang              Psikotropika Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang              Narkotika Veronica Colondam, CEO YCAB : BNN jadi “Bandar” Program. SADAR.               12 (V), Desember 2006: 36 – 38 

Yatim, D (1991). Apakah penyalahgunaan Obat itu?. Dalam Kepribadian,              Keluarga dan Narkotika: Tinjauan sosial psikologis. Jakarta:              Penerbit ARCAN Yongki (2003). Narkoba, Pendekatan Holistik : Organobiologik, psikoedikasional dan psiko sosial budaya.             http://rudyct.tripod.com/sem1_023/Yongky.htm ……………Jalan Panjang BNN. SADAR. 12 (v), Desember 2006 :34 – 38