MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

(Studi di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Ilmu Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam

Disusun oleh:

BIDAYATUN NIMAH NIM : 3105159

FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG 2009

ii

DEPARTEMEN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS TARBIYAH Alamat: Prof. Dr. Hamka Kampus II Telp. 7601295 Fak. 7615387 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar Semarang, 12 Desember 2009

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Bidayatun Nimah Kepada Yth.

Dekan Fakultas Tarbiyah

IAIN Walisongo

Di Semarang.

Assalaamu alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan sepenuhnya, maka

bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : BIDAYATUN NIMAH

NIM : 3105159

Jurusan : Kependidikan Islam (KI)

Judul : Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu

Pendidikan (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Matholiul

Falah Kajen Margoyoso Pati)

Demikian dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat

segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalaamu alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. H. Jasuri M.Si Musthofa, M.Ag. NIP. 19671014 199403 1 005 NIP. 19710403 199603 1 002

iii

PENGESAHAN

Tanggal Tanda Tangan

1. Mahfud Junaedi, M.Ag ______________ ______________ Ketua Sidang

2. Yunita Rahmawati, MA. ______________ ______________ Sekretaris Sidang

3. Ruswan, MA. ______________ ______________

Penguji I

4. Fakhrur Rozi, M.Ag ______________ ______________

Penguji II

iv

MOTTO

... ... ) (1

Artinya: Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. (HR. Imam Bukhari)

1 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut: Darul Kitabul Ilmiyah, 1992), hlm. 173-

174

v

PERSEMBAHAN

Persembahan ini diberikan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda

2. Adik-adikku

3. Sahabat-sahabat seperjuangan.

vi

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah

ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain.

Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran

orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi

yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2009

Deklarator,

BIDAYATUN NIMAH NIM. 3105159

vii

ABSTRAK

BIDAYATUN NIMAH (NIM: 3105159). Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati). Skripsi. Semarang: Program Strata 1 (S.1) Jurusan Kependidikan Islam (KI) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Pelaksanaan manajemen

pembiayaan Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati 2). Implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan), Dokumentasi, Interview. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan meliputi perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, evaluasi keuangan. Kegiatan perencanaan keuangan yang berupa penyusunan anggaran terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM) dan pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM). Kegiatan pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi penerimaan dana dan pengeluaran dana. Adapun kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan yang terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan merupakan pemeriksaan terhadap penerimaan dan pertanggung jawaban keuangan kepada pengawas keuangan madrasah. Sedangkan sumber pembiayaan yang ada di Perguruan Islam Matholiul Falah berasal dari siswa yang meliputi: Uang pendaftaran, Uang kegiatan 1 tahun, Shodaqoh, Uang khoirot (SPP) setiap bulannya, bersumber dari yayasan, bersumber dari pemerintah, bersumber dari sumbangan sukarela berupa hibah, waqof tanah, sumbangan material dan sumbangan bangunan.

Implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso pati dapat dilihat melalui pengalokasian dana pada RAPBM yaitu melalui pengalokasian dana untuk siswa berupa kegiatan ekstrakurikuler, pengalokasian dana untuk guru melalui peningkatan profesionalisme guru berupa gaji dan tunjangan, pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana yaitu dengan cara penambahan fasilitas, perbaikan sarana dan pemeliharaan

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang telah melimpahkan segala nikmat,

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat

segera terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada tauladan kita

Nabi Muhammad SAW serta semua pengikutnya yang taat menjalankan

ajarannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini mustahil terselesaikan

tanpa pertolongan Allah yang dijelmakan melalui makhluk-Nya. Oleh karena itu,

dengan tulus penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya

kepada semua pihak seraya berdoa semoga Allah selalu memberikan yang terbaik

buat mereka semua, yaitu:

1. Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN

Walisongo Semarang beserta segenap stafnya.

2. Ismail SM, M.Ag., selaku ketua Jurusan Kependidikan Islam (KI) dan

Mustofa Rahman, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Kependidikan Islam (KI).

3. Ikhrom, M.Ag., selaku dosen wali studi yang selalu membimbing dan

mengarahkan selama kuliah.

4. Drs. H. Jasuri, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Musthofa, M.Ag. selaku

dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan

pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan

skripsi ini di tengah kesibukannya.

5. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis

mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Dr. K.H.Sahal Mahfud, selaku Direktur Madrasah Matholiul Falah dan

Pembantu Direktur yang telah memberikan waktu guna penyusunan skripsi

ini.

ix

7. Bapak (Muhtadi) dan Ibu (Nur Janah) adik-adikku (Dek Arif dan Dek Lia),

yang dengan tulus mendoakan dan memberikan bantuan secara moril maupun

materiil, semoga kalian menjadi anak yang menjadi kebanggaan keluarga.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan KI 2005 Fakultas Tarbiyah yang

memberikan motivasi kepada penulis agar menyelesaikan studi ini segera,

Tetap semangat dan semoga cepat lulus.

9. Tim PPL SMP Islam Hidayatullah Banyumanik Semarang, kawan-kawan

KKN Desa Purwosari Sukorejo Kendal, SahabatQ Azka dan temanku senasib

seperjuangan Mun2lisa dan keluarga besar Bu Pur yang selalu berbagi

pengalaman baik suka maupun duka.

10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu per satu yang telah membantu

penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan budi mereka selalu mendapat ridho dan rahmat

dari Allah SWT. Seiring doa dan ucapan terima kasih penulis mengharapkan

tegur sapa, kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat

bagi penulis khususnya dan bagi pembaca yang budiman. Amin Ya Robbal

Alamin.

Semarang, 12 Desember 2009

Penulis

BIDAYATUN NIMAH NIM. 3105159

x

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .............. ......................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii

HALAMAN MOTTO ..................................................................................... iv HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... v

HALAMAN DEKLARASI ............................................................................. vi

HALAMAN ABSTRAK ................................................................................. vii

KATA PENGANTAR .................................................................................... viii

DAFTAR ISI ................................................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 5

D. Penegasan Istilah ....................................................................... 6

E. Kajian Pustaka ............................................................................ 8

F. Metode Penelitian ...................................................................... 10

BAB II : MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN

MUTU PENDIDIKAN.

A. Manajemen Pembiayaan .......................................................... 16

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan ................................... 16

2. Jenis Manajemen Pembiayaan ............................................. 22

3. Sumber Manajemen Pembiayaan ......................................... 23

4. Ruang Lingkup Pembiayaan .............................................. 24

B. Mutu Pendidikan ....................................................................... 33

1. Pengertian Mutu Pendidikan ................................................ 33

2. Langkah-langkah Mutu Pendidikan ..................................... 35

xi

C. Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan

Mutu Pendidikan ......................................................................... 39

BAB III: MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN

MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN ISLAM

MATHOLIUL FALAH KAJEN MARGOYOSO PATI.

A. Gambaran Umum Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen

Margoyoso Pati .......................................................................... 44

1. Sejarah Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen

Margoyoso Pati ..................................................................... 44

2. Struktur Organisasi Madrasah ............................................... 45

3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah ........................................... 46

B. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Madrasah......................... 47

1. Perencanaan Pembiayaan Madrasah ..................................... 49

a. penyusunan anggaran belanja madrasah ............................ 50

b. pengembangan anggaran belanja madrasah ....................... 51

2. Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah ...................................... 52

a. Penerimaan Pembiayaan Madrasah .................................... 52

b. Pengeluaran Pembiayaan Madrasah ................................... 54

3. Evaluasi Pembiayaan dan Pertanggung jawaban

Pembiayaan Madrasah ......................................................... 55

C. Implikasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu

Pendidikan ................................................................................... 56

BAB IV : ANALISA MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM

MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN

ISLAM MATHOLIUL FALAH KAJEN MARGOYOSO PATI.

A. Analisa Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Dalam

Meningkatkan Mutu Pendidikan di Perguruan Islam

Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati .................................... 63

1. Analisa Perencanaan Pembiayaan Madrasah ........................ 64

2. Analisa Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah ........................ 66

xii

3. Analisa Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pembiayaan

Madrasah ............................................................................... 68

B. Analisa Implikasi Manajemen Pembiayaan Dalam

Meningkatkan Mutu Pendidikan di Perguruan Islam

Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati .................................... 70

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan .................................................................................... 75

B. Saran-saran ................................................................................ 76

C. Penutup ...................................................................................... 77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Riwayat Pendidikan Penulis

Lampiran II : Daftar Interview

Lampiran III : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Lampiran IV : Mohon Izin Riset

Lampiran V : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran VI : Format RAPBM Perguruan Islam Matholiul Falah

Lampiran VII : Format Berita Acara Penerimaan Dana

Lampiran VIII : Format Berita Acara Pengeluaran Dana

Lampiran IX : Stuktur Organisasi

Lampiran XI : Surat Keterangan Ko Kurikuler

Lampiran XII : Transkip Ko Kurikuler

Lampiran XII : Piagam KKN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi

secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam meningkatkan

kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang

lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan

dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.1

Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapi kepada masalah

antara lain peningkatan kualitas, pemerataaan kesempatan, keterbatasan

anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat

secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab

bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.2

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang

secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut

kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada

masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS,

yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan

memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing

sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu di hadapkan pada

keterbatasan dana.3

1 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2000), hlm. 77 2 Ibid, hlm 78 3 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),

hlm. 48

2

Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh

secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana

dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi

adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang

berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah

pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan

pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam

pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki

tanggung jawab keuangan sekolah. Maka perlu dilakukan berbagai upaya

untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi kepala

sekolah yang profesional dituntut kemampuan mengelola keuangan sekolah.4

Besar kecilnya biaya pendidikan terutama pada tingkat satuan

pendidikan berhubugan dengan berbagai indikator mutu pendidikan seperti

angka partisipasi, angka putus sekolah, tinggal kelas dan prestasi belajar

siswa. (Ditjen PUOD,1993, Triaswati dkk, 2005, Supriadi, 2002 ). Oleh sebab

itu dalam konteks pembiayaan pendidikan sangat penting. Pemahaman

dimaksud menentang dari hal-hal yang sifatnya mikro (satuan pendidikan)

hingga yang makro (nasional) antara lain meliputi sumber-sumber

pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas

dan efisiensi dalam penggunaannya dan akuntabilitas hasilnya yang diukur

dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua

tataran, khususnya di tingkat sekolah5. Berkaitan dengan biaya pendidikan,

menurut Ace Suryadi (2004: 181) terdapat agenda kebijakan yang perlu

mendapat perhatian serius, yaitu:

1. Besarnya anggaran pendidikan yang di alokasikan (revenue).

2. Aspek keadilan dalam alokasi anggaran.

4 E Mulayasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukseskan MBS

dan KBK (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 193 5 Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Mengenah (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2003), hlm. 7

3

3. Aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran, dan

4. Anggaran pendidikan dan desentralisasi penggelolaan6.

Madrasah merupakan lembaga kependidikan islam yang menjadi

cermin sebagai umat Islam. Fungsi dan tugasnya adalah merealisasikan cita-

cita umat islam yang menginginkan anak-anaknya dididik menjadi manusia

yang beriman dan berilmu pengetahuan.

Lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah sudah ada sejak agama

Islam berkembang di Indonesia. Madrasah sudah tumbuh dan berkembang di

bawah dalam arti masyarakat (umum) yang didasari oleh rasa tanggung jawab

untuk menyampaikan ajaran islam kepada generasi penerus penyempurnaan

dan peningkatan mutu pendidikan madrasah sejalan dengan laju

perkembangan dan aspirasi madrasah.7

Madrasah pada umumnya swasta, berasal dari lingkungan masyarakat

yang belum beruntung . Strategi pemberdayaan madrasah tingkat dasar juga di

maksudkan sebagian bagian dari progam penuntasan wajar, yakni untuk

memberikan tempat bagi anak-anak usia pendidikan dasar untuk dapat

bersekolah. Program-program dalam upaya memberdayakan madrasah

tersebut terutama berupa fisik, pelatihan, biaya operasional, beasiswa dan

lain-lain.

Dari strategi pembangunan madrasah di atas, secara fisik barang kali

keberhasilannya lebih ditentukan kepada peran birokrat atau aparat

pemerintah, namun keberhasilan pendidikan secara berkualitas akan lebih

banyak tergantung pada peran guru-guru dan penyelenggara madrasah itu

sendiri, karena bagaimanapun bagusnya sekolah, canggihnya peralatan

penunjang pembelajaran yang tersedia, jika guru atau tenaga pengajarnya

tidak mampu, maka resiko kegagalan pun akan sangat tinggi.8

6 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi-otonomi Implikasinya Terhadap

Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27 7 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003),

hlm. 159-160 8 Abdul Rohman Sheleh, Madarasah dan Pendidikan Anak Bangsa (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2004), hlm. 43

4

Untuk meningkatkan kualitas madrasah agar semua proses dan

kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi harapan para

stakeholdernya membutuhkan pengelolaan biaya yang profesional baik dalam

penggalian sumber dana maupun pendistribusian dananya. Untuk itu

madrasah hendaknya memenuhi standar pembiayaan minimal.

Pembiayaan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya

personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,

pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Adapun biaya personal

mencakup biaya-biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik

untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelajutan

biaya operasi madrasah mencakup:

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat

pada gaji

2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.

3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa,

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,

transportasi, komunikasi, pajak, asurasi dan lain-lain.9

Manajemen keuangan sekolah atau madrasah merupakan bagian dari

kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut

kemampuan sekolah atau madrasah untuk merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara transparan. Dalam

penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan

potensi yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi

pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang

penyediaan sarana dan prasarana, dalam rangka mengefektifkan kegiatan

belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.10

9 Khaeruddin dan Mahfrud Junaedi dkk, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep

dan Implementasinya di Madrasah (Yogyakarta: Nuansa aksara, 2007), hlm. 67 10 E Mulyasa, Op. Cit., hlm. 194

5

Menurut Yudi Hartono, kebanyakan madrasah terutama swasta

mengalami kesulitan dalam sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah tenaga

kependidikan dan kemampuan yang kurang memadai dalam memberikan

imbalan kepada tenaga kependidikannya.

Banyak tenaga pendidikan yang menjalankan tugas tidak sesuai

dengan bidang keahlian dan pengalamannya di dunia pendidikan akibat lebih

jauh mutu pendidikan madrasah makin tertinggal. Dalam kondisi demikian,

kesiapan dan kelayakan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan

melalui manajemen berbasis madrasah tampaknya patut dipertanyakan.11

Salah satu yang menjadi indikasi ialah masalah pembiayaan di madrasah.

B. Rumusan Masalah

Beberapa pokok permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan di Perguruan Islam

Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati?

2. Bagaimana implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu

pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah melihat rumusan masalah di atas peneliti akan

menjelaskan tujuan yang ingin di capai adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan di

Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati.

b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pembiayaan dalam

meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah

Kajen Margoyoso Pati.

11 Choirul Fuad Yusuf dkk, Potret Madrasah Dalam Media Massa (Jakarta: Puslitbang

Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006), hlm. 122

6

2. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan secara

teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Dapat memberikan kontribusi berupa informasi tambahan mengenai

manajemen pembiayaan dan juga untuk memperkaya khasanah ilmu

bagi para pengelola madrasah.

b. Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai

perbandingan penelitian-penelitian lebih lanjut khususnya tentang

manajemen pembiayaan di madrasah.

c. Untuk menambah pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuaan

untuk memenuhi syarat akademik bagi peneliti untuk mencapai gelar

sarjana.

D. Penegasan Istilah

1. Manajemen Pembiayaan

Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses sosial, yang

direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi dan

keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu atau yang telah

ditetapkan dengan efektif.

Manajemen sebagai suatu proses sosial meletakkan bobotnya pada

interaksi orang-orang baik orang-orang yang berada di dalam maupun di

luar lembaga atau yang berada di atas maupun di bawah posisi operasional

seseorang.12 Sedangkan proses manajemen terdiri dari 4 unsur yaitu

pertama, perencanaan meliputi penciptaan, penyusunan program dan

penyusunan proyek. Kedua, pengorganisasian meliputi perakitan sumber

dan pengstafan. Ketiga, pengarahan meliputi motivasi, supervise dan

12 Iwa Sukiswa, Dasar-dasar Umum Manajemen Pendidikan (Bandung: Tarsito, 1986),

hlm. 13

7

koordinasi. Keempat, pengawasan meliputi penganggaran, pelaporan dan

evaluasi.13

Dalam pengertian sehari-hari istilah pembiayaan yang berasal dari

kata finance dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan

modal untuk membiayai aktivitas yang akan dilakukan.14

Dalam penyelenggaraan pendidikan keuangan dan pembiayaan

merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang

tak terpisahkan dalam manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan

pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang

menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah

bersama komponen lain.15 Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen

pembiayaan adalah pengelolaan semua bentuk keuangan baik pemasukan

dan pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung untuk

menunjang penyelenggaraan pendidikan. Baik yang dikeluarkan oleh

sekolah maupun siswa.

2. Mutu Pendidikan

Pengertian mutu pendidikan yang diambil dari buku berjudul

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah disebutkan bahwa secara

umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang

dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan

yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian

mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.16

Mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara kesuksesan

dan kegagalan. Sehingga mutu jelas sekali merupakan masalah pokok

yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di

tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang kian keras.

13 Ibid, hlm. 15 14 Harbangan Siagian, Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistematik (Semarang:

Satya Wacana, 1989), hlm. 130 15 E Mulyasa, Op. Cit, hlm. 47 16http://www.lpmpkalteng.net/modules.php?name=News&file=article&sid=20.Didownlo

ad tanggal 10 September 2009

8

Mutu pendidikan adalah pencapaian tujuan dan kompetensi lulusan

yang telah ditetapkan oleh instansi pendidikan tinggi di dalam rencana

strategisnya, atau kesesuaian dengan standard yang telah ditentukan.

Secara luas pengertian mutu pendidikan dapat mencakup aspek

sarana/prasarana, organisasi, manajemen, masukan, proses, keluaran yang

dapat memuaskan pelanggan internal (pengajar, staf administrasi,

pengelola lembaga pendidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik,

orang tua, masyarakat pengguna serta masyarakat yang lebih luas).17

Yang dimaksud sumber mutu dalam pendidikan misalnya: sarana

gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil

ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua,

bisnis dan komunikasi lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi

teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian

terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum yang memadai atau juga

kombinasi faktor-faktor tersebut.18

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di MI

Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati. Sedangkan obyek kajian penelitian

ini adalah tentang manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu

pendidikan yang sedang penulis teliti. Oleh karna itu, selain berdasarkan pada

survai dan data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada kajian serta

penelitian yang telah di lakukan sebelumnya.

1. Skripsi Fatur Rohman, tahun 2008 yang berjudul Studi tentang

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan

17 http://iwayan.staff.gunadarma.ac.id. Di download tanggal 10 september 2009 18 Edward Sallies, Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu

Pendidikan (Yogyakarta: Ircisod, 2007), hlm. 30-31

9

Tahunan Kabupaten Jepara19. Skripsi ini menjelaskan bahwa

pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di internal madrasah

atau yayasan menjadi sangat terbantu dengan adanya program BOS.

2. Skripsi Muhlisin, tahun 2007 yang berjudul Studi tentang Manajemen

Keuangan Madarasah di Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 Mranggen Demak

Tahun Pelajaran 2005/2006. Skripsi ini menjelaskan tentang

pelaksanaan manajemen keuangan madrasah di Madrasah Aliyah

Futuhiyah 2 sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat melalui

perencanaan keuangan madrasah, pelaksanaan keuangan madrasah,

evaluasi keuangan madrasah.20

3. Skripsi Siti Faikoh, tahun 2006 yang berjudul Pelaksanaan Manajemen

Pendidikan di MI Al-Khoiriyah 2 Semarang. Skripsi ini menjelaskan

pelaksanaan manajemen pendidikan sudah sangat baik, namun konsep

manajemen pendidikan belum dilaksanakan secara utuh, untuk itu

diperlukan peningkatan mutu pada madrasah yang meliputi manajemen

kesiswaan, kurikulum, tata usaha, sarana prasarana, kepegawaian,

keuangan dan hubungan masyarakat, serta adanya kerjasama dan

koordinasi yang baik antara madrasah, masyarakat dan yayasan. 21

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang

telah ada. Penelitian ini difokuskan pada manajemen pembiayaan dalam

meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen

Margoyoso Pati.

19 Fatur Rahman (NIM: 3104360) Studi Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008)

20 Muhlisin (NIM: 3101109) Studi Tentang Manajemen Keuangan Madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2005/2006 Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Semarang: IAIN Walisongo, 2007)

21 Siti Faikoh (NIM: 3101139) Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di MI Al Khoiriyyah 2 Semarang Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Semarang: IAIN Walisongo, 2006)

10

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul skripsinya maka jenis penelitian ini

digolongkan ke dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Field

research adalah penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau

peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Adapun materi

kajian dalam penelitian ini adalah manajemen pembiayaan dalam

meningkatkan mutu pendidikan yang diterapkan di Perguruan Islam

Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati.

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah data tentang

perencanaan pembiayaan madrasah yang berupa penyusunan anggaran

pembiayaan madrasah dan pengembangan rencana anggaran belanja

madrasah. Pelaksanaan pembiayaan madrasah berupa penerimaan dan

pengeluaran, evaluasi pembiayaan madrasah, serta aspek-aspek mengenai

peningkatan mutu pendidikan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Ciri khas

pendekatan ini terletak pada tujuan untuk mendiskripsikan keutuhan kasus

dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain, pendekatan ini

memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan

pada perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu sasaran penelitian ini adalah pola-pola yang berlaku dan

mencolok berdasarkan perwujudan gejala-gejala yang ada pada kehidupan

manusia. Jadi Pendekatan ini sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang diamati.22

22 Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2000), cet 21, hlm. 4

11

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk

menerangkan gambaran-gambaran atas dasar kenyataan-kenyataan empirik

sebagaimana dapat dipahami dari permasalahan yang dirumuskan.23

2. Sumber Data dan Data Penelitian

Menurut Lofland (sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J Moleong)

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan

tindakan, selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Berkaitan dengan hal itu maka jenis data dibagi dalam kata-kata dan

tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.24

Menurut Suharsimi Arikunto mengklarifikasikan sumber menjadi 3

(tiga) yaitu:

a. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban

lisan, melalui wawancara tertulis berupa angket.25 Adapun yang

berkaitan dalam penelitian ini meliputi direktur dan pembantu direktur

untuk mendapatkan data tentang manajemen pembiayaan dalam

meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah,

bendahara untuk mendapatkan data mengenai RAPBM, tata usaha

untuk mendapatkan data tentang arsip dan dukumentasi madrasah.

b. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan

diam dan bergerak. Sumber data ini berasal pada tempat observasi di

Perguruan Islam Matholiul Falah.

c. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf,

angka, gambar, simbol-simbol lain.26 Sumber data ini berupa

dokumen, arsip sekolah tentang manajemen pembiayaan dalam

meningkatkan mutu pendidikan.

23 Imam Burnadib, Pendidikan Perbandingan: Buku I Dasar-dasar (Yogyakarta: And

Offset, 1998), hlm. 52 24 Lexy J Maleong, Op.Cit, hlm. 157 25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT

Rineka Cipta, 2002), cet. 12, hlm. 107 26 Ibid, hlm. 107

12

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data seperti person dan

paper untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Sedangkan data penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur

dan teknik pengambilan data yang didapat berupa interview, observasi,

maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang

sesuai dengan tujuannya. Data ini meliputi manajemen pembiayaan

dan data penunjang lainnya yang diperoleh melalui observasi,

wawancara di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso

Pati.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang

biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.27 Dokumen

ini dapat berupa buku-buku, majalah, artikel atau karya ilmiah yang

dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan

yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu obyek yang

menggunakan keseluruhan alat indra.28 Metode observasi ini

digunakan pada saat mengikuti rapat guru untuk mengetahui

bagaimana kepala madrasah memberikan pengarahan kepada para guru

atau karyawan perihal kebijakan yang terkait dengan pembiayaan

sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Observasi ini untuk

menggali informasi bagaimana pembiayaan madrasah, sarana dan

27 Saipuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36 28 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, hlm. 133

13

prasarana dan kegiatan ekstrakulikuler dalam peningkatan mutu

pendidikan. Observasi ini meliputi sarana dan prasarana.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang dilakukan melalui dialog

secara langsung antara pewawancara (interviewer) untuk memperoleh

data atau informasi yang dibutuhkan.29 Metode wawancara ini dipakai

untuk mengumpulkan data tentang kegiatan pelaksanaan manajemen

pembiayaan madrasah, pengelolaan biaya, penugasan, pemeriksaan,

dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan obyek

yang akan diwawancarai antara lain: wawancara dengan direktur dan

pembantu direktur, bendahara serta pihak yang terlibat dalam proses

pembiayaan. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan

manajemen pembiayaan secara umum dan untuk mengetahui

manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk

mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa

catatan harian, memori atau catatan lainnya.30 Adapun yang dimaksud

dengan dokumen ini ialah data atau dokumen yang tertulis.31

Dokumentasi ini berupa surat keputusan, arsip sekolah, RAPBM.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang perencanaan

anggaran, penggunaan dana, laporan biaya dan data lain yang

berhubungan dengan penelitian ini, untuk mengetahui arsip-arsip

tentang pembiayaan dan peningkatan mutu pendidikan dan untuk

mengetahui daftar anggaran pendapatan dan pengeluaran.

29 Ibid, hlm. 134 30 Ibid, hlm. 135 31 Ibid., hlm. 73

14

4. Teknik Analisis Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa jenis penelitian ini

adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu

penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu pendekatan yang

bertujuan untuk mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya,

menganalisis data menggunakan metode deskriptif.

Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata,

gambar bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan

metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan

menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.32

Ketika masih berada di lapangan dalam proses pendataan usaha

penghalusan data yang diusahakan melalui:

a. Meringkas data kontak langsung dengan orang kejadian dan situasi di

lokasi penelitian. Dimaksudkan agar data yang sudah didapat agar

lebih mudah untuk difahami dan mengkaji lebih lanjut permasalahan

yang diteliti.

b. Memberi kode pada data yang diperoleh dimaksudkan untuk

pengklasifikasian data sesuai dengan permasalahan.

c. Membuat catatan obyektif yang berisi catatan dari rekaman, membuat

klasifikasi dan pengeditan jawaban. Dimaksudkan untuk

mempermudah pendataan sesuai permasalahan yang diteliti.

d. Menyimpan data-data.33 Dimaksudkan untuk penentuan data akhir

sehingga semua permasalahan dapat dijawab sesuai dengan

klasifikasi data.

32 Lexy J Moleong, Op.Cit., hlm. 11 33 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualititif (Yogyakarta: Rakesarasin, 1998),

hlm. 30

15

Ketika tahap pendataan selesai, kemudian membuat analisis data

secara keseluruhan dan membuat klasifikasi data yang telah terhimpun.

Setelah semua data dan informasi selesai dihimpun, langkah terakhir

adalah penarikan kesimpulan.

Penerapan analisis ini di gunakan untuk menjawab permasalahan

mengenai pelaksanaan manajemen pembiayaan di Perguruan Islam

Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati dan implikasi manajemen

pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam

Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati.

16

BAB II

MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU

PENDIDIKAN

A. Manajemen Pembiayaan

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari kata asal kata

manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata

itu digabungkan menjadi kata kerja managere yang artinya menangani.

Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja

to manage, dengan kata benda management, dan manager untuk orang

melakukan manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.1

Menurut Marry Parker Follet mengemukakan definisi manajemen

sebagai berikut: the art of getting things done through people artinya

manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-

orang.2

Sedangkan pengertian manajemen menurut Henry L. Sisk pada

buku Principles of Management mengemukakan definisi manajemen

sebagai berikut: Management is the coordination of all resources through

the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order

to attain stated objectives.3 Manajemen berupa mengkoordinasikan semua

sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan,

dan kontrol guna mencapai tujuan secara obyektif.

Menurut Sergiovanni, Barlingome, Coonbs dan Thurton

mendefinisikan manajemen sebagai process of working with and through

1 Husaini Usman, Manajemen: teori praktik dan riset pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,

2008), cet 2, hlm. 4 2 Ibid, hlm. 3 3 Henry L. Sisk, Principles of Management (Brighton England: South-Western Publishing

Company, 1969), hlm. 10.

17

others to accomplish organizational goals efficiently. Yaitu proses kerja

dengan dan melalui (memberdayakan) orang lain untuk mencapai tujuan

organisasi secara efisien. Oleh karena itu, definisinya merupakan proses

terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kerjasama

(administrasi) secara efisien pengertian tersebut sesuai dengan pendapat

Gorton yang menegaskan bahwa manajemen merupakan metode yang

digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau

mencapai tujuan tertentu.4

Manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan

keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-

sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk

mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Manajemen adalah suatu

istilah yang sulit didefinisikan dan pekerjaan manajer sulit untuk

didefinisikan secara tepat (persis) ada sejumlah teori yang dimajukan

bersama dengan sangat banyak deskripsi berdasarkan observasi karena

sulitnya maka batas-batas manajemen pendidikan tidak jelas.5

Sedangkan menurut beberapa pakar manajemen diberikan batasan

mengenai pengertian manajemen:

1. Menurut Robert Kresther, manajemen adalah proses kerja dengan

melalui orang lain untuk mencapai tujuan

2. George Terry menggemukakan bahwa kemampuan menyuruh orang

lain bekerja guna mencapai tujuan

3. Menurut James A.F. Stonner manajemen adalah proses perencanaan,

penggorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua sumber

daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

4Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: dari Sentralisasi

Menuju Desentralisasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), cet 2, hlm. 39. 5 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2006), hlm. 16-17.

18

4. Sondang Sangian mengemukakan bahwa manajemen adalah

kemampuan atau ketrampilan seseorang untuk memperoleh sesuatu

hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

5. Menurut Ricard M. Hodgetts dan Steven Ultman manajemen adalah

suatu proses untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.

6. Menurut Donnelly manajemen adalah proses koordinasi upaya

terhadap tujuan kelompok.

7. Menurut J.L. Massie, manajemen adalah proses satu kelompok

kooperatif menggerakkan tindakan untuk tujuan umum.

Dalam definisi di atas mengandung unsur-unsur di bawah ini:

1. Kemampuan mempengaruhi 2. Orang, bawahan 3. Melakukan pekerjaan 4. Tujuan organisasi 5. Kerja sama antara bawahan dengan pimpinan 6. Terbatasnya sumber daya.6

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu harus dilakukan

secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan

baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan

prinsip utama dalam ajaran Islam yang sesuai dengan unsur-unsur

manajemen.

Berikut ini dapat kita lihat mengenai manajemen dan kewajiban

untuk bertanggung jawab. Firman Allah SWT.

)38(

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Mudasir: 38)7

Selain ayat di atas juga terdapat dalam hadits Nabi:

6 Soebagio Atmodiwiryo, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Ardadizya Jaya,

2000), hlm. 5-6. 7 Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya,

(Semarang: Al-Waah, 1989), hlm. 1087

19

: : ) (8

Dari Abdillah bin Umar ra, bahwasanya: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya (Muttafaqun Alaih)

Dalam pengertian sehari-hari istilah keuangan atau pembiayaan

yang berasal dari kata finance dikaitkan dengan usaha memperoleh atau

mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas yang akan dilakukan.

Namun akhir-akhir ini pengertian keuangan atau permodalan itu diperluas,

dalam arti bukan hanya sebagai usaha pengumpulan modal, melainkan

mencakup dimensi penggunaan modal tersebut. Perluasan pengertian itu

sebagai akibat kesadaran bahwa modal merupakan faktor produksi yang

langka sehingga perlu dipakai sebaik mungkin.9

Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Standar

Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005 terdiri atas 3 bagian besar

yaitu:

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,

pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.

2. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan

oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara

teratur dan berkelanjutan.

3. Biaya personal yang meliputi:

a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang

melekat pada gaji.

b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai

8 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut: Darul Kitabul Ilmiyah, 1992), hlm. 173-

174 9 Harbangan Siagian, Administrasi Pendidikan, (Semarang: Satya Wacana, 1989), hlm.

130

20

c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,

transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya.

Sekolah seharusnya memiliki dana yang cukup untuk

penyelenggaraan pendidikan. Sekolah menggunakan dana yang tersedia

untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang bermutu. Sekolah harus

menyediakan dana pendidikan secara terus menerus sesuai dengan

kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah berkewajiban menghimpun,

mengelola, dan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan sekolah.

Dalam menghimpun dana sekolah memperhatikan semua potensi sumber

dana yang seperti subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat dan orang-

tua peserta didik, hibah, dan sumbangan lainnya. Pengelolaan dana

pendidikan di sekolah harus dilakukan secara transparan, efisien, dan

akuntabel sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan yaitu tidak

diskriminatif terhadap anggaran biaya yang diperlukan untuk masing-

masing kegiatan sekolah.10

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya

yang secara langsung menunjang keefektifitasan dan efisiensi pengelolaan

pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS yang

menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan

mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara

transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan

merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang

tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan

dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi

konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses

belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan

kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik

10 Redaksi Sinar Grafika, Standar Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 35-36

21

disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini

perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang ada dapat

dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan

pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS yang

memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan

memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan masing-masing

sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada

masalah keterbatasan dana.11

Masalah keuangan/Pembiayaan merupakan masalah yang cukup

mendasar di sekolah karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat

kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak

sepenuhnya masalah keuangan berpengaruh secara langsung terhadap

kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana, prasarana dan sumber

belajar. Banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan

belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik

untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana

pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah

pendidikan yang murah dan berkualitas senantiasa memerlukan dana yang

cukup banyak.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan

masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah

keuangan pun menjadi kewenangan diberikan secara Sejalan dengan

kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke

daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi

kewenangan diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada

sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh

terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban

keuangan sekolah. Agar keuangan sekolah dapat menunjang kegiatan

11 Ibid, hlm. 171-172.

22

pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah, maka perlu di lakukan

berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut.

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan

pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan

sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta

mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam

penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan

bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.12

Jadi, manajemen pembiayaan yaitu pengelolaan semua bentuk

keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk

membiayai aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak

langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang

dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa.

2. Jenis Pembiayaan

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci

keberhasilan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah, baik yang dikelola

secara konvensional maupun berbasis MBS. Pemikiran paling optimis

mengenai posisi biaya dikaitkan dengan mutu pendidikan menggariskan

bahwa biaya merupakan fungsi mutu. Kata lainnya, hubungan antara

pertambahan biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan

bersifat linier. Pendapat semacam ini tentu masih harus dibuktikan

kebenarannya secara empiris. Bukan tidak mungkin dan memang hampir

dipastikan masih banyak faktor dominan lain yang dapat mempengaruhi

mutu kinerja sekolah, seperti kompetensi guru, lingkungan belajar, tingkat

social ekonomi orang tua, dan lain-lain. Biaya pendidikan dapat dibedakan

menjadi dua kategori, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung

menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud

12 E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 193-194

23

pada hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan

biaya pembangunan.13

Sedangkan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara

tidak langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses

pendidikan tersebut terjadi, misalnya biaya untuk hidup siswa,

transportasi, jajan dan kesehatan.

3. Sumber Pembiayaan Madrasah Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan

diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa,

dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam rencana anggaran

pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya

pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan

sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.14

Dalam dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi

dalam 4 kategori besar, yaitu:

a. Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang

terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk di dalamnya

adalah semua penerimaan pemerintah di semua tingkat pemerintahan,

baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman pemerintah.

Besarnya ditentukan oleh aparat pemerintah ditingkat pusat atau

daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu.

b. Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman

luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti UNICEF,

Unesco, pajak khusus yang hasilnya seluruhnya atau sebagian

diberikan untuk pendidikan.

c. Uang sekolah atau iuran lainnya yaitu pembayaran orang tua murid

secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan tertentu.

13 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). hlm.

48 14 Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, (Bandung: PT Rosda

Karya, 2003), hlm. 5-6

24

d. Sumbangan sukarela seperti sumbangan perseorangan, sumbangan

masyarakat, dapat berupa uang tunai, barang atau jasa serta segala

usaha sekolah untuk mengumpulkan dana yang sifatnya sukarela.

Untuk sekolah swasta, pemerintah juga memberikan bantuan, dapat

dalam bentuk (a) penempatan guru negeri yang dipekerjakan, (b) bantuan

khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta (c) uang rutin

untuk kebutuhan rutin, bantuan ini mungkin berbentuk sumbangan,

bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan secara incidental guna

menutup sebagian kecil kebutuhan rutin sedang bantuan dapat diberikan

berdasarkan jumlah murid, serta subsidi diberikan untuk menutup semua

pengeluaran rutin sekolah.15

Jadi pendapatan madrasah selain bersumber berasal dari orang tua

siswa juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri dan sumbangan

sukarela.

4. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan Madrasah Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah merupakan

bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan

menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan

transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, manajemen

pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan

bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.

Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan menjadi

bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah mencakup

tiga kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

15 Harbangan Siagian, ibid, hlm. 133.

25

Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan

namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih

dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat

esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan

yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain. Tanpa ada

perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan.

Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki

kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah

rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan proses

pendidikan selanjutnya.16

Ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan, yaitu:

Pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan

tujan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya-

sumber daya yang secara tidak efektif.

Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi

sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan

dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.

Ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan, kekuatan,

kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur

kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami

faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu

mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah.

Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan

untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi

pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. 17

Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah

sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan

16 Udin Syaefudin Saud, Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 46.

17 T. Hani Handoko, MBA., Manajemen, (Yogyakarta, 2003), edisi 2, hlm. 167.

26

pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah

(RAPBM). Kedua kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Penyusunan anggaran pembiayaan berbasis madrasah atau sering

disebut Anggaran Belanja Madrasah (ABM)

Anggaran (budget) merupakan rencana operasional yang

dinyatakan ecara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan

lembaga pada kurun waktu tertentu.18 Penyusunan anggaran

merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatan-kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat

diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatannya.

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan

pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk

mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.

Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang

dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya

pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan

dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan

pendidikan di lembaga.

b) Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan

untuk pengeluaran dana, sehingga melalui anggaran dapat

diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan

untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggran

sebelumnya.

c) Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah

kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan

perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya

pemborosan atau bahkan adanya penghematan anggaran.

18 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 47.

27

Hal yang paling penting pada penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah

(RAPBS/M) yaitu bagaimana memanfaatkan dana secara efisien

dan efisien serta mengalokasikan dana secara tepat sesuai

kebutuhan. Melalui RAPBS/M ini dapat diketahui satuan biaya

pendidikan19 yang diperlukan oleh lembaga pendidikan.

Format-format penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) yang meliputi: (1)

sumber pendapatan terdiri dari Uang Yang Harus

Dipertanggungjawabkan (UYHD), Dana Pembangunan Pendidikan

(DPP), Operasi Perawatan Fasilitas (OPF) dan lain-lain. (2)

pengeluaran untuk kegiatan untuk kegiatan belajar mengajar,

pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, bahan-bahan dan

alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan.

Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah

dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa

sumber esensial seperti:

a) Sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai

wawasan luas tentang dinamika sosial masyarakat

b) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk

menunjang pembuatan keputusan

c) Menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam

perencanaan

d) Tersedianya dana yang memadai untuk menunjang

pelaksanaan.

b. Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RAPBM)

Proses pengembangan RAPBM pada umumnya menempuh

langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:

19 Satuan biaya pendidikan atau biaya satuan (unit cost) merupakan rata-rata biaya per

siswa per satu tahun dalam satu tahun ajaran di lembaga pendidikan. Lihat Dedi Supriadi, Op. Cit., hlm. 4.

28

a) Pada tingkat kelompok kerja

Kelompok kerja yang dibentuk madrasah yang terdiri dari para

pembantu kepala madrasah memiliki tugas antara lain

melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus

dikeluarkan selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan

perhitungan sesuai dengan kebutuhan.

Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan

seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak

bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu

kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran

maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana

yang tersedia.

b) Pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah

Kerjasama antara komite madrasah dengan kelompok kerja yang

telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat

pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan

yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan

RAPBM.

c) Sosialisasi dan legalitas

Setelah RAPBM dibicarakan dengan komite madrasah

selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap

sosialisasi selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak.

pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja

melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta

mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Departemen

Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.20

20 Departemen Agama, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, (Bandung: Direktorat

Jendral Kelembagaan Agama Sekolah, 2003), hlm.116-119

29

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dalam

garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakni

penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan.

a. Penerimaan

Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana

perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras

dengan ketepatan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis

maupun peraturan pemerintah. Secara konsep banyak pendekatan

yang dapat digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan,

namun secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraan

pendidikan di sekolah ada beberapa karakteristik yang identik.

Prosedur pembukuan penerimaan keuangan sekolah di

lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tampaknya

menganut pola panduan antara pengaturan pemerintah pusat dan

sekolah. Artinya terdapat beberapa anggaran yang telah ditetapkan

oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak boleh

menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya, dan

sekolah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat makro

kelembagaan. Dengan demikian, pola manajemen keuangan

sekolah terbatas pengelolaan dana tingkat operasional. Salah satu

kebijakan keuangan sekolah adalah adanya pencarian tambahan

dana dari partisipasi masyarakat, selanjutnya cara pengelolaannya

dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim yang sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Namun demikian, sesuai dengan semangat

otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan dengan

pengembangan konsep manajemen berbasis sekolah, maka sekolah

memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup lebar dalam

kaitannya dengan manajemen keuangan untuk mencapai efektifitas

pencapaian tujuan sekolah.

30

Pada umumnya disetiap sekolah telah ditetapkan bendahara

sesuai dengan peran dan fungsinya. Untuk uang yang harus

dipertanggungjawabkan (UYHD), ditunjuk bendahara oleh pihak

berwenang dan sebagai atasan langsungnya adalah kepala sekolah.

Uang yang dibukukan merupakan aliran masuk dan keluar setelah

mendapat perintah dari atasan langsung.

Sedangkan uang yang diterima dari masyarakat, ditunjuk

bendahara lain dengan sepengetahuan dan kesepakatan pihak

komite sekolah ditunjuk dari anggota sesuai dengan persetujuan

musyawarah. Berkaitan dengan aliran keuangan yang berasal dari

masyarakat, sekolah dalam hal ini pengguna harus mendapat

persetujuan komite sekolah.

b. Pengeluaran

Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran

keuangan sekolah untuk pembelian sumber atau input dari proses

sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan,

perlengkapan dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh

sumber yang digunakan dalam proses sekolah, apakah

digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos

dari sumber sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara

akurat.

Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran

keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah

ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan

patokan bendahara dalam pertanggungjawaban pembukuan,

meliputi format buku kas harian, buku tabelaris, dan format laporan

daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran

pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta

peruntukannya.

Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan

sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana

31

adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu

mengembangkan sejumlah dimensi pembuatan administratif.

Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam

ekuivalen keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan

anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja bukan

pekerjaan rutin atau mekanis, melibatkan pertimbangan tentang

maksud-maksud dasar dari pendidikan dan program. Berdasarkan

perspektif tersebut perencanaan keuangan sekolah harus dapat

membuka jalan bagi pengembangan dan penjelasan konsep-konsep

tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dan merancang

cara-cara pencapaiannya.

Dalam manajemen keuangan sekolah penyusunan anggaran

belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu para

wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, serta komite

sekolah di bawah pengawasan pemerintah dan lembaga swadaya

masyarakat (LSM).21

3. Evaluasi dan Pertanggungjawaban

a. Evaluasi

Langkah terakhir adalah evaluasi bagaimana anggaran

dapat melayani dengan baik untuk meningkatkan efektifitas

sekolah. Evaluasi sering menunjukkan kemungkinan adanya

perbedaan di dalam: tujuan, prioritas, dan kemungkinan berbagai

sumber daya yang tersedia22 Pengawasan keuangan sekolah harus

dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan

oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan

pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan

penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara

administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap

21 E Mulyasa, op. cit., hlm. 201-204 22 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.

321

32

pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditangani sebagai berita

acara. Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggung jawab

penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak

berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi

vertical, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan BAWASDA.

Pengawasan tersebut relatif dilihat dari tugas rutinitas atas dasar

kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap di

sekolah.

Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran

sifatnya sangat normatif administratif artinya pemenuhan

pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang

terdokumentasi. Dengan demikian aspek-aspek realistis

penggunaan sulit diukur secara obyektif. Persoalan tersebut sering

terjadi disetiap sekolah. Hal tersebut disebabkan belum berjalannya

fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang dan barang

teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi.

b. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan

keuangan sekolah di laksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan

triwulan kepada:

a. Kepala Dinas Pendidikan

b. Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)

c. Kantor Dinas pendidikan .

Pertanggungjawaban yang dikenal dengan Uang Yang

Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), dilaporkan setiap bulan

kepada pihak yang ditetapkan sesuai dengan format dan ketepatan

waktu. Khusus untuk keuangan komite sekolah, bentuk

pertanggungjawaban sangat terbatas pada tingkat pengurus dan

tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik.23

23 E. Mulyasa, op. cit., hlm. 205-206.

33

Jadi dalam kegiatan manajemen pembiayaan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggung jawaban

perlu dikelola secara efektif dan efisien mungkin agar proses

pelaksanaan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu

perlu adanya keterpaduan antara penerimaan keuangan dan

pengeluaran keuangan.

B. Mutu Pendidikan 1. Pengertian Mutu Pendidikan

Pengertian mutu pendidikan yang diambil dari buku berjudul

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (buku I konsep dan

pelaksanaan) terbitan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001

disebutkan bahwa secara umum, mutu adalah Gambaran dan karakteristik

menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya

dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam

konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output

pendidikan.

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses yang berupa sumber daya dan

perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi

berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia

(kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan dan siswa) dan sumber

daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb) Input

perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-

undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input harapan-harapan

berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh

sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung

dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur

dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin

tinggi pula mutu input tersebut.

34

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu

yang lain. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang

dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan

kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan

monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar

memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses

lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan

penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang,

peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan

situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi

dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.

Memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar

menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh guru, akan tetapi pengetahuan

tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati,

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting peserta

didik mampu belajar cara belajar (mampu mengembangkan dirinya).

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja

sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku

sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya,

produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya,

dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah

dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya

prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam prestasi

akademik, berupa nilai ulangan umum, UN, karya ilmiah, lomba-lomba

akademik; dan prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ,

kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, ketrampilan kejujuran, dan

kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler lainnya.24

Mutu pendidikan dalam konteks manajemen pendidikan berbasis

sekolah, telah menjadi isu di masyarakat. Untuk itu semua sekolah

24 http://guruw.wordpress.com/2007/04/30/ktsp-kurikulum-tingkat-satuan-pendidikan-

whats-up/ didownload hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009

35

sebaiknya menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Bukanlah

suatu hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu tujuan

diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah untuk

peningkatan mutu manajemen persekolahan, dan dengan meningkatnya

mutu manajemen persekolahan, berimplikasi luas kepada meningkatnya

mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

Mutu itu dapat dilihat bagaimana sekolah melalui guru-gurunya

dapat melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing dan

pelatih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah ditetapkan secara

baku dalam konteks lokal maupun nasional.25 Mutu juga di tentukan

bagaimana input, proses, output yang ada di madrasah tersebut.

2. Langkah-langkah Mutu Pendidikan

Bagi sekolah atau madrasah yang sudah beroperasi paling tidak ada

6 (enam) langkah pokok:

1. Evaluasi diri (Self Assessment)

Kegiatan ini bertujuan:

a. Mengetahui kondisi sekolah dalam segala aspeknya (seluruh

komponen sekolah), kemajuan yang ingin dicapai, maupun

masalah-masalah yang dihadapi ataupun kelemahan.

b. Refleksi/mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran atau

keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan bermutu,

sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu.

c. Merumuskan titik tolak (point of departure)

Evaluasi diri atau perbaikan diri (self assessment) dalam buku

lain sering disebut school review atau penilaian keadaan sekolah

secara menyeluruh sebagai tindakan awal sebelum melakukan

perencanaan pengembangan sekolah. Dalam kegiatan evaluasi diri,

meskipun dilakukan secara bebas dan demokratis yang diawali dengan

25 Amiruddin Siahaan, dkk, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, (Jakarta: Quantum

teaching, 2006), hlm. 121

36

curah pendapat, akhirnya harus menghasilkan rumusan tentang profil

sekolah atau pemetaan keadaan sekolah dalam segala aspeknya, dari

komponen ketenagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, program-

program sekolah dan proses pembelajaran, prestasi siswa dan guru

yang dicapai di dalam program dan proses pembelajaran serta

ketertinggalan serta persoalan yang belum/tidak teratasi yang dialami

madrasah.26

2. Perumusan visi dan misi dan tujuan

Pendidikan menurut versi ini dengan demikian harus

mengembangkan calon-calon pemimpin dalam berbagai bidang, agar

mampu mengelola bumi dan isinya (termasuk manusia), agar manusia

hidup sejahtera. Sehubungan dengan visi tersebut, maka pendidikan

akan memfokuskan pada aspek:

a. Pengembangan berpikir kritis

b. Pengembangan kreativitas dan seni

c. Pengembangan ketrampilan sosial dan budi pekerti luhur (akhlak

mulia), serta nilai-nilai spiritual berdasarkan agama

d. Pengembangan cara hidup sehat, sikap dan kebiasaan mandiri

e. Pengembangan kepemimpinan yang dilandasi oleh falsafah bangsa.

Perumusan visi dan misi yang dibuat sendiri oleh sekolah/

madrasah akan meningkatkan kesadaran, komitmen, dan motivasi

untuk merealisasikannya, karena mereka merasa terlibat secara baik

secara intelektual maupun emosional tentang gambaran dan cita-cita

yang mereka inginkan.27

3. Perencanaan

Perencanaan yang rinci lengkap dengan perhitungan

anggarannya dibuat untuk satu tahun dan setiap tahun, biasa disebut

RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah). Rencana

26 Umaedi, op. cit., hlm. 197 27 Ibid., hlm. 198

37

tahunan mempunyai target dan sasaran yang jelas baik secara

kuantitatif maupun kualitatif, sebagai bagian dari tujuan jangka

menengah 3-5 tahunan.

Dalam menyusun rencana tahunan, perlu diperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

a. Pertimbangkan prioritas.

b. Pertimbangkan kondisi awal yang telah dirumuskan melalui

langkah evaluasi diri untuk mempertimbangkan prioritas yang akan

ditetapkan dan sebagai langkah awal ditetapkan dan sebagai titik

berangkat.

c. Perencanaan sekolah/madrasah (RAPBS) tahunan harus ada

kaitannya dengan kemajuan mutu yang ingin dicapai pada tahun

yang bersangkutan

d. Penyusunan draf rencana tahunan sekolah/madrasah dibuat

bersama staf pengajar lainnya

e. Pertimbangkan konteks lingkungan dan aspirasi masyarakat,

utamanya orang tua siswa

f. Finalisasi (pembahasan akhir) harus melibatkan komite

sekolah/madrasah untuk memperoleh dukungan.28

4. Pelaksanaan

Apabila kita bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang

umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan/penggerakan atau pemimpinan dan kontrol/pengawasan

serta evaluasi, maka langkah pertama sampai dengan ketiga dapat

digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan (untuk

sekolah) sudah dibahas. Di dalam pelaksanaan tentu masih ada

kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih mikro (kecil) baik yang

berkaitan dengan penggalan waktu (bulanan, semesteran, bahkan

28 Ibid, hlm. 205-206.

38

mingguan) atau yang berkaitan dengan kegiatan khusus, misalnya

menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya.

Di dalam proses merealisasikan kegiatan yang telah

direncanakan setidak-tidaknya ada tiga pihak yang memiliki peran

masing-masing yang sangat penting untuk keberhasilan program

sekolah yang telah direncanakan ketiga pihak tersebut adalah kepala

sekolah, guru, dan staf sekolah lainnya, serta orang tua/masyarakat

yang direpresentasikan sebagai komite sekolah/madrasah.29

5. Evaluasi

Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam MMBS/M

merupakan untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang ingin

dicapai oleh sekolah/madrasah didalam melaksanakan fungsinya sesuai

rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing

sekolah/madrasah. Evaluasi tahap ini adalah evaluasi menyeluruh,

menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan, yaitu

bidang teknis edukatif (pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran

dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang

sarana prasarana, dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Walaupun

demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan

fokus pada pencapaian hasil (prestasi belajar siswa).

Evaluasi prestasi siswa secara menyeluruh adalah evaluasi

terhadap pengembangan siswa baik yang bersifat kurikuler maupun

ekstra kurikuler, semua ranah kemampuan (kognitif, afektif,

psikomotor), baik untuk bidang-bidang yang sifatnya akademik

maupun non akademik.

29 Ibid, hlm. 208-209

39

6. Pelaporan

Kegiatan pelaporan30 sebenarnya merupakan kelanjutan

kegiatan evaluasi dalam bentuk mengkomunikasikan hasil evaluasi

secara resmi kepada berbagai pihak sebagai pertanggungjawaban

mengenai apa-apa yang telah dikerjakan oleh sekolah/madrasah beserta

hasil-hasilnya. Ada hasil evaluasi tertentu yang pemanfaatannya

bersifat internal (untuk kalangan dalam sekolah sendiri), ada yang

untuk kepentingan eksternal (pihak luar), bahkan masing-masing stake

holder mungkin memerlukan laporan yang berbeda fokusnya. Di

samping itu, sebagai dokumen tertulis resmi, yang menyangkut

pertanggungjawaban serta reputasi lembaga pendidikan, sungguhpun

isinya harus berdasarkan data dan informasi yang benar laporan

memiliki tujuan tertentu sesuai dengan peran institusi yang dikirimi

atau pembacanya.31

Dari pembahasan di atas untuk dapat meningkatkan mutu madrasah

harus melalui langkah-langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Langkah-langkah mutu pendidikan ini dilaksanakan untuk dapat

memonitoring semua kegiatan yang ada di madrasah guna perbaikan

kualitas madrasah pada tahapan berikutnya.

C. Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar

merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan dituntut agar dapat mengembangkan setiap warga yang siap

memasuki era globalisasi yang penuh tantangan menghasilkan manusia dan

masyarakat indonesia yang maju dan mandiri dan tanggap terhadap

perkembangan zaman. Dalam hubungan ini berbagai program pendidikan

30 Pelaporan diartikan sebagai pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan (stake holder), mengenai aktivitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut.

31 Ibid, hlm. 229-231

40

yang mengacu kepada tema pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan

terus dilakukan, meskipun sampai saat ini masih banyak permasalahan dan

tantangan yang perlu mendapat perhatian. 32

Keinginan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu merupakan

tantangan bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.

Mutu tidak akan habis-habisnya dibicarakan dan dituntut oleh masyarakat.

Keberhasilan sekolah membentuk opini yang positif masyarakat bahwa proses

dan hasil pembel