`SKRIPSI

MANAJEMEN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DI KABUPATEN LUWU TIMUR

OLEH :

FAISAL N

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11242 16

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

i

SKRIPSI

MANAJEMEN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

FAISAL N

Nomor Stambuk: 105611124216

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

ii

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

iii

HALAMAN PENERIMAAN TIM

iv

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Faisal N

Nomor Stambuk : 10561 11242 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skipsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil

plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan

apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima

sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah

Makassar.

Makassar, 16 Oktober 2020

Yang Menyatakan

(Faisal N)

NIM.105611124216

v

ABSTRAK

Faisal N, Muhammadiyah dan Abdi. Manajemen Badan Penanggulangan

Bencana Daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Manajemen bencana merupakan proses yang dinamis, yang meliputi

fungsi manajemen klasik. Diantaranya perencanan, pengorganisasian, pembagian

tugas, pengendalian serta pengawasan. Proses ini melibatkan berbagai macam

organisasi yang bekerja sama dalam melakukan proses pencegahan, mitigasi,

kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan proses pemulihan atau rekonstruksi dan

rehabilitasi pasca bencana. kajian penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan

menjelaskan manajemen bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan

menjelaskan manajemen bencana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini

pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, dan tahap akhir. Teknik

pengabsahan data dalam penelitian ini Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik,

dan Triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa manajemen Badan Penanggulangan

Bencana Daerah di Kabupaten Luwu Timur.(1)bahwa indicator pencegahan sudah

dijalankan dengan baik itu di tunjukan dengan banyak nya hal-hal yang dilakukan

seperti perungatan dini, pemasangan alat dekteksi, pemasangan alat-alat informasi

dan lain sebagainya. (2) mitigasi terkait dengan manajemen bencana sudah

berjalan dengan baik itu di tunjukan dengan banyaknya yang dilakukan program

mitigasi seperti sosialisasi, pelatihan kepada relawan-relawan ataupun juga

program kesiapsiagaan terkait Bencana yang terjadi di kabupaten Luwu Timur (3)

kesiapsiagaan bencana terkait dengan manajemen bencana sudah berjalan dengan

baik itu di tunjukan dengan sigap nya dalam merespon masyarkat jika ada

pelaporan yang masuk dan langsung ditangani dengan cepat sesuai dengan

Standar Operasinal Prosedur (SOP). (4) reaksi cepat mengenai Manajemen

Bencana sudah berjalan dengan baik itu ditunjukan dengan cepatnya respon jika

terjadi bencana dan segera mungkin terjun ke lapangan jika ada pelaporan terkait

bencana. Pemerintah juga menyiapkan personal dan melakukan pelatihan kepada

relawan.

Kata kunci: Manajemen bencana, badan penanggulangan bencana

vi

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT,

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikanskripsiyang berjudul “. Manajemen Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Di Kabupaten Luwu Timur”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud

tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang

terhormat:

1. Bapak Dr. Muhammadiyah, MM selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdi,

M.Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya

membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Sekertaris Prodi Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar

5. Kepada Kedua orang tua saya Bapak Nursyam dan Ibu Darmawati, kedua

adik saya Amelia dan Adilla, dan segenap keluarga yang senantiasa

memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.

6. Bapak Adnan Ma‟ruf, S.Sos, M.Si selaku Penasehat akademik

7. Para dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan

dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.

8. Kepada pegawai dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Luwu Timur yang telah menerimah dengan baik pada saat penelitian

9. Kepada teman-teman di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi

Negara (HUMANIERA) yang selalu mendukung dalam penyelesian

vii

10. Kepada sahabat-sahabat saya di IMPAR yang selalu mensupport dalam

penyusun Skipsi saya.

11. Saudara-saudara seperjuangan di bangku perkuliahan angkatan 2016 terutama

Jurusan Ilmu Aministrasi Negara kelas F yang tidak bisa saya sebutkan satu

per satu

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang

telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung

maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun

sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat

memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar,18 Oktober 2020

Faisal N

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ............................................................................

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR ......................................... ii

HALAMAN PENERIMAAN TIM. .......................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN................................................................... vii

DAFTAR ISI ............................................................................................ viii

DAFTAR TABEL..................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................ 9

C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 10

D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 10

BAB II TUNJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu...................................................................... 11

B. Konsep dan Teori Manajemen ....................................................... 13

C. Konsep Manajemen Bencana ......................................................... 23

D. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.............................. 30

E. Kerangka Pikir .............................................................................. 33

F. Fokus Penelitian ............................................................................ 34

G. Deskripsi Fokus ............................................................................. 35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi.......................................................................... 38

B. Jenis dan Tipe Penelitian ............................................................... 38

C. Informan ....................................................................................... 39

D. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 40

E. Teknik Analisis Data ..................................................................... 41

F. Teknik Pengabsahan Data.............................................................. 42

BAB IV HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .......................................................... 44

B. Hasil Penelitan .............................................................................. 62

C. Pembahasan Penelitian .................................................................. 87

ix

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................... 102

B. Saran ............................................................................................. 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

x

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian ......................................................................................... 39

Tabel 4.1 Pembagian Daerah Administratif di Kabupaten Luwu Timur ........................... 45

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu

Timur .............................................................................................................................. 47

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur Menurut Jenis Kelamin ................. 48

Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2013 ........ 49

Tabel 4.5 kondisi topografi di Kabupaten Luwu Timur ................................................... 49

Tabel 4.6 Kemiringan Lereng di Kabupaten Luwu Timur ............................................... 50

Tabel 4.7 data bencana pada tahun 2017 di Kabupaten Luwu Timur ............................... 56

Tabel 4.8 data bencana pada tahun 2018 di Kabupaten Luwu Timur ............................... 57

Tabel 4.9 data bencana pada tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur ............................... 57

Tabel 4.10 data bencana terparah pada tahun 2017-2019 di Kabupaten Luwu

Timur .............................................................................................................................. 58

Tabel 4.11 data jumlah Relawan pada tahun 2017-2019 di Kabupaten Luwu

Timur .............................................................................................................................. 59

Tabel 4.12 data jumlah Anggaran pada tahun 2017-2019 di Kabupaten Luwu

Timur .............................................................................................................................. 59

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir ..................................................................... 34

Gambar 4.1 Peta wilah Kabupaten Luwu Timur................................................. 44

Gambar 4.2 Peta Adminitrasi Kabupaten Luwu Timur ....................................... 46

Gambar 4.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Luwu Timur ........................... 50

Gambar 4.4 Peta Topografi Kabupaten Luwu Timur .......................................... 51

Gambar 4.5 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Luwu Timur ........................ 57

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar didunia dengan

Kondisi geografis daerah kota dan kabupaten di Indonesia yang beragam

mulai dari suatu daerah yang terletak di dataran tinggi, dataran rendah,

namun juga ada suatu daerah yang memiliki dataran yang rendah dan ada

pula juga dataran tinggi. Kondisi tersebut yang menyebabkan negara

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai potensi bencana alam

yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain dalam jurnal

Mahardika dan Setianingsih (2018).

Bencana merupakan salah satu kejadian yang mengakibatkan

dampak yang cukup besar bagi manusia, peristiwa alam dapat dibagi

dalam 3 (tiga) bagian yaitu karena faktor alam, perbuatan manusia, dan

sosial. Faktor alam antara lain gempa bumi, letusan gunung api, tanah

longsor, angin topan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan karena faktor

alam, penyakit pada hama tanaman, pendemik wabah, kejadian yang luar

biasa, dan kejadian antariksa atau benda angkasa. Faktor Bencana buatan

manusia antara lain berupa kebakaran lahan atau hutan karena factor

kesengajaan manusia, kecelakaan transportasi, limbah industri, bom nuklir,

polusi udara, polusi air sungai, dan lainnya. Faktor Bencana sosial terjadi

karena rusaknya atau kurang harmonisnya hubungan antar sosial

2

masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor baik ketimpangan sosial,

budaya, suku ataupun agama. Bencana alam dapat menyebabkan dampak

yang merusak pada beberapa sektor, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Indonesia secara geografis dan geologis terletak di daerah yang rawan

akan terjadinya bencana alam. Serangkain kejadian bencana alam telah

menimbulkan cukup banyak korban jiwa serta kerugian harta benda, dan

juga kerusakan lingkungan.Resiko terhadap bencana alam bervariasi antar

daerah di Indonesia, tergantung pada tingkat kerentanan lingkungan, fisik,

dan sosial ekonomi masyarakat. Salah satunya yaitu kabupaten luwu timur

merupakan wilayah yang rawan bencana di Indonesia, dan yang paling

rawan karena di wilayah luwu timur di lalui sesar matano yang

pergerakannya cukup aktif sehingga perlu adanya langkah-langkah

antisipasi guna meminimalkan resiko bencana (sulselsatu.com).

Bencana alam ada beberapa kategori, antara lain bencana alam

yang bersifat meteorologis, geologi, wabah, dan bencana diluar angkasa.

(1) Bencana alam meteorologis berhubungan dengan iklim. Bencana ini

umumnya juga tidak terjadi hanya pada suatu tempat khusus, walaupun

ada daerah yang juga mengalami kekeringan, banjir musiman atau badai

yang hanya terjadi di tempat tertentu. Bencana alam meteorologis seperti

halnya banjir dan kekeringan adalah bencana alam yang sering terjadi di

dunia. (2) Bencana alam geologi merupakan bencana alam yang biasa

terjadi di permukaan bumi yaitu gunung Meletus, tsunami, gempa bumi,

dan tanah longsor. gunung Meletus dan gempa bumi terjadi di sepanjang

3

jalur pertemuan lempeng tektonik yang ada di darat atau dasar samudera.

Seperti bencana alam geologi yang paling sering atau umum adalah

gunung Meletus, tsunami, dan gempa bumi. gunung Meletus biasanya

diawali dengan hujan abu, banjir lahar, semburan gas beracun, dan

muntahan batuan. Aliran lahar yang berupa banjir lumpur atau perpaduan

lumpur dengan debu yang dikarenakan cairnya salju di puncak gunung

atau dapat pula di sebabkan hujan yang cukup lebat. Sementara itu

terjadinya Gempa bumi karena gerakan lempeng tektonik. Gempa bumi

pada dasar samudera dapat menyebabkan gelombang tsunami ke pesisir

yang jauh. (3) Wabah atau epidemi adalah salah satu penyakit menular

yang penyebaranya melalui populasi manusia atau hewan di dalam suatu

ruang lingkup yang cukup besar , contohnya antar negara atau bahkan

seluruh dunia.seperti wabah terburuk yang menelan korban jiwa dalam

jumlah besar yaitu flu, cacar, dan virus covid 19. (4) Bencana dari luar

angkasa yaitu munculnya berbagai benda langit seperti halnya asteroid

atau gangguan pada badai matahari. walaupun dampak langsung asteroid

yang memiliki ukuran yang kecil tidak berpengaruh besar, namun asteroid

tersebut dapat berjumlah sangat banyak sehingga berpotensi menabrak

bumi (sumber Wikipedia).

Sementara itu sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Luwu

Timur Nomor 14 tahun 2014 tentang penanggulangan bencana daerah

pasal 21 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan

bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi: a.

4

kesiapsiagaan, b. peringatan dini, an c. mitigasi bencana. Sementara itu,

Kabupaten Luwu Timur masuk dalam zona merah terhadap bencana, itu

terbukti dengan beberapa kali Kabupaten Luwu Timur terkena bencana

seperti Banjir, Tanah Longsor, dan Gempa Bumi.

Seperti bencana tanah longsor yang pernah terjadi di Desa

Maliwowo Kecematan Angkona Kabupaten Luwu Timur tepatnya pada

jumat pagi tanggal 12 Mei 2017 dalam kejadian itu 7 orang dilaporkan

meninggal dunia dan 7 orang mengalami luka-luka serta mengakibatkan

belasan rumah rusak akibat kejadian tersebut. Tidak hanya memakan

korban jiwa dan mengkibatkan orang mengalami luka-luka ke serta

belasan rumah rusak, kejadian tersebut sempat mengakibatkan jalan poros

menuju Sulawesi Tenggara sempat terputus akibat material lomgsor yang

menutupi badan jalan. Dalam kerjadiaan tersebut kerugian di taksir sebesar

2,5 Milyar Rupiah (sumber Liputan6.com). selain itu pada selasa 30 April

2019, ada beberapa wilayah di Kabupaten Luwu Timur terendam banjir

akibat tingginya curah hujan, seperti Kecematan Tomoni Timur, Malili,

Mangkutana, Wotu, Kalaena, Dan Wasponda. Walaupun tidak memakan

korban jiwa, kejadian tersebut sempat memutus jalur trans Sulawesi dan

ada beberapa warga yang terpaksa harus mengungsi (sumber

InewsSulsel.id). selain kejadian tersebut ada beberapa lagi bencana alam

yang pernah terjadi di Kabupaten Luwu Timur Gempa Bumi dan lain-lain .

Sementara itu di lihat dari kejadian di atas kosep Manajemen Bencana

menurut Carter (2008) dalam buku Disaster Management yang mesti

5

diterapkan dalam hal manajemen yaitu seperti Pencegahan (Prevention)

Mengukur dan juga memperkirakan bencana apa yang mungkin terjadi Di

kabupaten Luwu Timur.

Memang pada dasarnya sangat sulit untuk memprediksi dimana

saja bencana akan terjadi namun kita bisa (berusaha) mencegah,

Mitigation (mitigasi atau usaha memperkecil efek bencana) Tindakan

mitigasi bisa dalam bentuk program yang spesifik. Ini di upayakan agar

pada saat kejadian bencana, program ini dapat memperkecil korban jiwa

dan kerusakan, Kesiapsiagaan (Preparedness) standar tanggap bencana

yang sebaiknya ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Luwu Timur dan disosialisasikan kepada masyarakat, agar

dapat melatih masyarakat dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana

yang terburuk agar nantinya tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat.

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana bisa ada tiga bagian,

antara lain: Peringatan (Warning), Ancaman (Threat), dan Tindakan

Pencegahan (Precaution), Reaksi Cepat (Response) biasanya dapat

dilakukan sesegera mungkin pada saat terjadi bencana ataupun setelah

bencana terjadi. Perbaikan (Recovery) Proses perbaikan setelah terjadinya

bencana di utamakan untuk kebutuhan dasar masyarakat korban bencana

seperti tempat tinggal, sanitasi kemudian dilanjutkan dengan perbaikan

infrastruktur pendukung percepatan pemulihan berbagai sektor ekonomi

daerah terdampak bencana, Pengembangan (Development) Dibutuhkan

6

pengembangan simulasi bencana yang mungkin saja menghantam negara

agar kita selalu siap siaga dalam menghadapi efek bencana.

Sesuai dengan Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 21

tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan penanggulangan bencana, Dalam

Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud dengan, Bencana ialah

kejadian atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan juga

mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh suatu faktor

alam dan atau faktor nonalam ataupun faktor manusia yang mengakibatkan

adanya korban jiwa manusia, kerusakan alam, kerugian materi, dan

dampak psikologis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu

serangkaian cara yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang

berisiko timbulnya suatu bencana, kegiatan pencegahan bencana, dan

rehabilitasi, tanggap darurat, Pencegahan bencana adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah risiko

terhadap bencana, baik melalui pengurangan sebuah ancaman bencana

maupun kerentanan pihak yang terancam bencana, dan Kesiapsiagaan

ialah serangkaian kegiatan atau cara yang dilakukan untuk mengantisipasi

terjadinya bencana baik melalui pengorganisasian serta melalui langkah

yang tepat guna dan juga berdaya guna.

Sementara itu adapun peraturan daerah kabupaten luwu timur

nomor 14 tahun 2014 tentang pananggulangan bencana daerah pada pasal

3 yang berisi penanggulangan bencana bertujuan untuk : a memberikan

perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b. menyesuaikan

7

peraturan perundang-undangan yang telah ada; c. menjamin

terselenggaranya penanggulangan bencana secara teratur atau terencana,

terkoordinasi, terpadu, terkoordinasir, dan menyeluruh; d. menghargai

budaya lokal; e. membangun kemitraan publik, partisipasi, dan serta

swasta; f. meningkatkan semangat gotong royong, kedermawanan dan

kesetiakawanan; g. meminimalkan dampak bencana; h. membuat

perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan i. meminimalisir

kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengalami

suatu bencana.

Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai sebuah

tugas untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan

penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan

Bencana dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008

dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019. Adapun

tugas dan fungsi Badan Nasional Peanggulangan Bencana yaitu: tugas dari

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (1). memberikan pengarahan

terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan

suatu bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rekonstruksi dan

rehabilitasi, secara adil dan juga setara; (2). menentukan standardisasi dan

kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan atas

peraturan perundang-undangan; dan menyampaikan informasi kegiatan

penanggulangan bencana alam kepada masyarakat; (3). Memberitahukan

8

penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan

sekali dalam situasi normal dan juga setiap saat dalam situasi darurat

bencana; (4). menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan

atau bantuan nasional dan juga internasional; (5).

mempertanggungjawabkan penggunaan pada anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara; (6). melaksanakan kewajiban

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (7). Mengatur suatu

pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sementara fungsinya ialah perumusan dan penetapan kebijakan

penanggulangan bencana alan dan penanganan pengungsi untuk bertindak

cepat dan tepat serta efektif dan efisien dalam penanganan bencana alam;

dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

secara teratur, terencana, terpadu, dan menyeluruh. Selain itu apabila

terjadi suatu bencana nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

melaksanakan fungsi komando dalam penanganan keadaan darurat

bencana alam dan keadaan tertentu.

Sementara itu penanggulangan bencana di tingkat daerah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah

non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam

di daerah baik itu Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota yang

berpedoman pada kebijakan yang diatur oleh Badan Nasional

Penanggulangan Bencana. Badan Peanggulangan bencana Bencana Daerah

dibentuk berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008,

9

menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana

(Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana

(Satlak PB) di tingkat Kabupaten atau Kota. Berkaitan dengan peraturan

yang dijelaskan di atas baik itu peraturan tingkat pemerintah pusat maupun

peraturan tingkat daerah adalah bentuk dari kesiapsiagan pemerintah

dalam menanggulai bencana daerah.

Berdasarkan penjelasan dan fenomena di atas maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Manajemen

Badan Penangulangan Bencana Daerah di Kabupaten Luwu Timur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan sebelumnya maka yang

menjadi rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencegahan bencana BPBD Dalam Penanggulangan

Bencana di Kabupaten Luwu Timur ?

2. Bagaimana mitigasi bencana BPBD Dalam Penanggulangan Bencana

di Kabupaten Luwu Timur ?

3. Bagaimana kasiapsiagaan BPBD Dalam Penanggulangan Bencana di

Kabupaten Luwu Timur ?

4. Bagaimana respon BPBD Dalam Penanggulangan Bencana di

Kabupaten Luwu Timur ?

10

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini

ialah sebagai berikut :

1. mengetahui pencegahan bencana BPBD Dalam Penanggulangan

Bencana di Kabupaten Luwu Timur

2 mengetahui mitigasi bencana BPBD Dalam Penanggulangan Bencana

di Kabupaten Luwu Timur

3. mengetahui kasiapsiagaan BPBD Dalam Penanggulangan Bencana di

Kabupaten Luwu Timur

4. mengetahui Bagaimana respon BPBD Dalam Penanggulangan

Bencana di Kabupaten Luwu Timur

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dan hasil yang dapat di hasilkan dari penelitian ini ialah

sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan

menjadi salah satu sumbangsi pemekiran ilmiah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan

bagi semua pihak.

3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan

acuan bagi penelitian berikutnya.

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk sebagai pola dasar pendukung

untuk penelitian ini sebagai pembanding hasil-hasil penelitian untuk langkah

selanjutnya. Tentunya penelitian terdahulu ini berkaitan dengan pelaksanaan

manajemen bencana di ruang lingkup badan penanggulangan bencana.

Berikut ini beberapa hasil penelitian sebelumnya yang singkron dengan objek

penelitian ini yakni adalah sebagai berikut:

1. Mahardika dan Setianingsih (2018) degan judul Manajemen Bencana

Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Banjir

di Kota Semarang, dengan focus penelitian pada manajemen bencana oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, apakah sudah sesuai dengan tahap

manajemen bencana yaitu sebelum bencana, saat terjadinya bencana, dan

setelah bencana. Sehingga penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui

bagaimana manajemen bencana yang telah dilakukan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Semarang untuk menanggulangi bencana banjir. Hasil

penelitian dapat menunjukkan bahwa tahapan manajemen bencana yang

dilakukan oleh BPBD Kota Semarang yaitu mulai dari sebelum bencana yang

masih terdapat banyak kekurangan yakni belum terbentuknya rencana

kontijens, kemudian pada tahap saat terjadinya bencana masih terdapat

adanya kekurangan yakni keterbatasan logistik dan juga personil kedaruratan

12

bencana dan tahapan yang terakhir yaitu pasca bencana masih juga terdapat

kekurangan yaitu dimana dalam rehabilitasi yang dilakukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah masih ada yang kurang tepat sasaran.

2. Maheswara dan Winarni (2016) dengan judul Manajemen Bencana Pada

Daerah Rawan Kekeringan Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul,

dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan manajemen bencana

pada daerah rawan kekeringan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten

Gunungkidul yang meliputi tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan

pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi

kekeringan BPBD Kota Gunungkidul telah melaksanakan seluruh kegiatan

dan manajemen bencana yaitu mitigasi dengan pencairan sumber air bersih,

pembuatan dan perbaikan bak penampung hujan. Kesiapsiagaan dengan

pembentukan desa tangguh bencana dan pemaskarta, tahap respon dengan

kegiatan droping air, logistik dan pemulihan meliputi bantuan sarana produksi

pertanian, bantuan pangan dan pelayanan medis, pembangunan prasaranan

pengairan, pelaksanaan sumber air di daerah tangkap hujan.

3. Dian Lestari, Mappamiring, dan Abdi (2020) Dengan Judul Manajemen

Strategik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di

Sugihwaras Kabupaten Polewali Mandar, Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis proses perencanaan strategik Badan Usaha Milik Desa dan

untuk menganalisis proses pelaksanaan strategik Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) yang ditemui di Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo

Kabupaten Polewali Mandar . Manajemen strategik pada tahap perencanaan

13

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat disimpulkan bahwa pada tahapan

perumusan strategi sudah dilakukan secara matang dengan memperhatikan

berbagai macam faktor baik dari dalam BUMDes maupun dari luar BUMDes.

Secara rinci tahap-tahap perencanaan manajemen strategik yang telah

dilakukan oleh BUMDes Desa Sugihwaras yaitu menetapkan tujuan

BUMDes mulai dari tujuan umum, tujuan jangka panjang dan jangka pendek,

sesuai dengan AD/ART yang ada, penyusunan dan pemilihan strategi

alternatif untuk BUMDes dengan mempertimbangkan analisis SWOT dan

kesesuaian kebijakan yang dikeluarkan untuk pengembangan BUMDes,

memilih strategi tertentu untuk digunakan dalam menjalankan BUMDes,

pelaksanaan atas strategi yang dipilih dengan adanya target tahunan BUMDes

serta dalam pengembangan BUMDes memanfaatkan teknologi dan sistem

informasi, pengembangan budaya organisasi yang mendukung strategi serta

menciptakan struktur organisasi yang efektif dengan pembagian

masingmasing bidang disetiap unit usaha BUMDes.

B. Konsep dan Teori Manajemen

1. Pengertian manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur.

Pengaturan dilakukan melalui suatu proses yang diatur berdasarkan urutan

fungsi-fungsi dari manajemen. Jadi, manajemen adalah suatu proses untuk

mewujudkan tujuan yang diinginkan. Atau manajemen dapat pula

diartikan sebagai suatu proses, manajemen adalah sebagai kolektivitas

orang-orang yang melakukan suatu aktivitas atau kegiatan manajemen,

14

manajemen juga sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu Hasibuan

(2004).

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan manusia pengetahuan

manajemen bukan hanya sebagai karya-karya dalam praktik nyata, tetapi

di kukuhkan kedudukannya sebagai disiplin suatu pengetahuan yang dapat

di pelajari dan ia dewasa ini menjadi ilmu terapan (appalied sciences) atau

lebih terkenal dengan istilah “manajemen keilmuaan” (scientific

management). Selanjutnya di dalam pengertian manajemen menurut Peter

Ducker menunjukkan dua hal sekaligus, yaitu fungsi manajemen dan

orang-orang yang melaksanakannya. Manajemen menunjukkan suatu

kedudukan pada sosial dan wewenang, tetapi juga merupakan suatu

disiplin imu dan bidang telaah Budiono (2004).

Penegertian manajemen menurut G.R Terry dalam buku Hasibuan

(2004) Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga

pengendalian yang dilakukan agar untuk menentukan serta mencapai suatu

sasaran-sasaran yang telah di tentukan melalui sebuah pemanfaatan

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sementara itu penjelasan

lain yang di utarakan tentang manajemen yaitu tenaga atau kekuatan yang

memimpin, memberi petunjuk dan bimbingan suatu organisasi dalam

mencapai suatu tujuan yang di tentukan terlebih dahulu . oleh Albert

Lepawsky masih dalam buku Brantas (2009).

15

Penjelasan manajemen menurut para ahli mengenai manajemen

juga di utarakan oleh Jhon D. Millet mengenai Manajemen yaitu proses

pembimbingan, pengarahan serta pemberiaan fasilitas kerja kepada orang-

orang yang diorganisir dalam kelompok-kelompok jurnal dalam mencapai

suatu tujuan yang telah di tentukan. Dalam buku Brantas (2009).

Masih sama dalam buku dari Brantas (2009) oleh Dalton E.MC

Farland mengenai manajemen yaitu suatu proses yang mana manajer

sebagai pencipta, mengrahkan, memelihara dan melaksanakan tujuan

organiosasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia. Malayu

S.P Hasibuan dalam buku Kartono (2016) mengatakan bahwa manajemen

sebagi ilmu dan seni dalam mengatur proses dalam suatu pemanfaatan

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan cara efektif dan

efisien agar tercapai suatu tujuan.

2. Unsur dan Tujuan Manajemen

a. Unsur manajemen

Menurut Brantas (2009) Manajemen merupakan suatu subjek

yang sangat penting karena manajemen mempersoalkan penetapan

serta pencapaian tujuan tertentu. Manajemen tidak saja

mengidentifikasikan, akan tetapi juga menganalisis dan juga

mengabungkan secara efektif bakat orang-orang dan mendayukan

sumber-sumber tersebut kadang juga dinyatakan 6 M dari manajemen

sebagai berikut: (1). Men, tenaga kerja manusia dan tenaga kerja yang

eksekutif maupun operatif; (2) Money, uang yang di butuhkan dalam

16

mencapai tujuan; (3) Methods, cara yang di pergunakan untuk

mencapai tujuan; (4) Materials, Bahan yang di pergunakan usaha

untuk mencapai tujuan; (5) Machines, mesin atau alat yang

dipergunakan untuk mencapai tujuan; (6) Market, pasar untuk

menjual output dan jasa yang di hasilkan . sumber-sumber tersebut di

persatukan dan ditetapkan secara harmonis dengan sedemikian rupa.

Sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan

ketentuan bahwa segala sesuatu berlangsung dalam batas waktu,

usaha, serta biaya yang telah di tetapkan sehinggah apa yang inginkan

dalam unsur manajmen itu dapat tercapai sebagai mana mestinya.

b. Tujuan manajemen

Konsep tujuan organisasi yang dipandang secara luas memiliki

beberapa fungsi penting yang berbeda-beda menurut waktu dan

keadaan. Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu ada tujuan

yang ini dicapai. Tujuan individu adalah untuk dapat memenuhi

kebutuhan yang berupa materi dan nonmateri yang dapat dilihat dari

hasil kerjanya. Tujuan organisasi adalah mendapatkan keuntungan

atau laba (business organization) atau pelayanan atau pengabdian

(public organization) melalui suatu proses manajemn itu. Tujuan yang

ingin di capai selalu di tetapkan dalam suatu rencana (plan), karena itu

hendaknya tujuan di tetapkan “jelas, realitas, dan cukup ,menantang”

umtuk di perjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki. Jika

tujuannya jelas, realitis, dan cukup menantang maka usaha yang ingin

17

dicapai cukup besar. Sebaliknya, jika tujuan di tetapkan terlalu mudah

atau terlalu muluk maka motivasi untuk mencapainya rendah. Jadi,

semangat kerja karyawan akan meningkat, jika tujuan di tetapkan

jelas, realistis dan cukup menantang untuk di capainya. menurut

Hasibuan (2004). Dalam menetapkan suatu tujuan harus didasarkan

dengan analisis “data, informasi, dan potensi” yang memiliki serta

memilihnya dari alternatif-alternatif yang ada. Tujuan organisasi yang

dapat diketahui dalam suatu anggaran dasar (AD) dan juga anggaran

rumah tangga (ART)-nya. Menurut Hasibuan (2004) Tujuan-tujuan

tersebut dapat dilihat dan kita kaji dari beberapa sudut dan dibedakan

sebagai berikut.

1. Menurut tipe-tipenya, tujuan di bagi atas:

a). Profit objectives, bertujuan agar mendapatkan laba bagi

pemiliknya.

b). Service objectives, bertujuan agar memberikan pelayanan yang

baik dan memuaskan bagi konsumen dengan mempertinggi suatu

nilai barang dan jasa yang di tawarkan pada konsumen.

c). Social objectives, bertujuan meningkatkan nilai guna yang

dibuat oleh perusahaan untuk kesejateraan masyarakat.

d). Personal objectives, bertujuan untuk para karyawan secara

individual economic, social psychological mendapat kepuasan di

suatu bidang pekerjaannya dalam perusahaan.

2. Menurut prioritasnya, tujuan di bagi atas:

18

a). Tujuan primer

b). Tujuan sekunder

c). Tujuan individual, dan

d). Tujuan sosial

3. Menurut jangka waktunya, tujuan di bagi atas:

a). Tujuan jangka pangjang

b). Tujuan menengah, dan

c). Tujuan jangka pendek

4. Menurut sifatnya, tujuan di bagi atas:

a). Manajement objectives, tujuan dari segi efektifnya yang harus

ditimbulkan dari suatu manajer

b). Managerial objectives, tujuan yang mesti dicapai daya upaya

atau kreativitas yang bersifat manajerial.

c). Administrative objectives, tujuan-tujuan pencapainnya

memerlukan administrasi.

d). Economic objectives, tujuan-tujuan yang dimaksud ialah

memenuhi suatu kebutuhan dan juga memerlukan efisiensi untuk

pencapaiannya.

e). Social objectives, tujuannya ialah tanggung jawab, terutama

tanggung jawab mengenai moral.

f). Technical objectives, tujuannya ialah berupa detail mengenai

teknis, kerja, dan karya.

19

g). Work objectives, yaitu tujuan yang merupakan kondisi

kerampungan sebuah pekerjaan.

5. Menurut tingkatnya tujuan dapat di bagi sebagai berikut:

a). Overall enterprise objectives, adalah tujuan semesta (generalis)

yang harus di capai pada badan usaha secara totalitas.

b). Divisional objectives, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh

setiap devisi.

c). Departemental objectives adalah suatu tujuan yang harus

dicapai oleh setiap masing-masing bagian.

d). Sectional objectives, adalah tujuan-tujuan yang mesti dicapai

oleh setiap bagian.

e). Group objectives, adalah tujuan yang mesti dicapai oleh setiap

kelompok urusan.

f). Individual objectives, adalah tujuan yang mesti dicapai oleh

setiap individu.

6. Menurut bidangnya, tujuan di bagi menjadi:

a). Top level objectives, yaitu tujuan-tujuan umum, menyeluruh,

dan menyangkut berbagai jenis bidang sekaligus.

b). Finance objectives, yaitu tujuan-tujuan tentang suatu modal.

c). Production objectives, adalah tujuan-tujuan tentang produksi.

d). Marketing objectives, adalah tujuan mengenai bidang

pemasaran barang dan juga jasa.

20

e). Office objectives, adalah tujuan mengenai bidang

ketatausahaannya dan juga administrasinya,

7. Menurut motifnya, tujuan dibagi atas:

a). Public objectives, adalah tujuan yang mesti dicapai berdasarkan

ketentuan undang-undang negara.

b). Organization objectives, adalah tujuan yang mesti dicapai

berdasarkan pada ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah

tangga, statute organisasi yang bersifat zakelijk dan impersonal

(tidak berdasarkan suatu pertimbangan perasaan dan selera

pribadi) dalam upaya pencapaian tujuan.

c). Personal objectives, yaitu tujuan pribadi atau tujuan individual

(walaupun mungkin hanya hubungan dengan organisasi) yang

dalam usaha pencapaiannya sangat berpengaruh oleh selera pribadi

maupun pandangan pribadi.

Kesimpulan bahwa tujuan adalah hal terjadi dalam proses

manajemen dan aktivitas suatu kerja, dan memiliki tujuan yang

beraneka macam, tetapi harus ditetapkan dengan jelas, realistis

yang cukup menantang berdasarkan dengan analisis data,

informasi, dan pemilihan dari alternatif yang ada. Kecakapan

manajer dalam mengankat suatu tujuan dan kemampuannya dalam

memanfaatkan peluang, dalam mencerminkan tingkat hasil yang

ingin di capai.

21

3. Fungsi manajemen

Hasibuan (2004) Manajemen oleh para penulis dibagi atas

beberapa macam fungsi. Pembagian fungsi-fungsi manajemen ini

bertujuan agar sistematika urutan pembahasannya lebih teratur, Agar

analisis pembahasannya lebih mudah dan juga lebih mendalam, dan

Untuk menjadi syatu pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi

manajer itu sendiri.

Pada umumnya manajemen juga dibagi menjadi beberapa fungsi

yaitu merencanakan, mengkordinasikan, mengawasi dan

mengendalikan. Kegiatan dalam upaya untuk mencapai tujuan yang

diinginkan secara efektif dan efisien. Amirullah dkk.

Hasibuan (2004) Berbagai pendapat mengenai beberapa fungsi

manajemen akan tampak jelas dengan dikemukakannya pendapat oleh

beberapa Ahli sebagai berikut:

a. Menurut G.R Terry

1) Planning (perencanaan)

2) Organizing (pengorganisasian)

3) Actuating (pelaksanaan)

4) Controlling (pengawasan)

b. Henry Fayol

1) Planning (perencanaan)

2) Organizing (pengorganisasian)

3) Commanding (pengarahan)

22

4) Coordinating (pengkordinasian)

5) Controlling (pengendalian)

c. Lutter Gullick

1) Planning (perencanaan)

2) Organizing (pengorganisasian)

3) Staffing (penempatan)

4) Directing (pengarahan)

6) Coordinating (pengkordinasian)

5) Reporting (pelaporan)

6) Budgeting (penganggaran)

d. Lyndall F. Urwick

1) Forecasting (peramalan)

2) Planning (perencanaan)

3) Organizing (pengorganisasian)

4) Commanding (pengarahan)

5) Coordinating (pengkoordinasian)

6) Controlling (pengendalian)

e. DR. Sondang P. Siagian

1) Planning (perencanaan)

2) Organizing (pengorganisasian)

3) Motivating (motivasi)

4) Controlling (pengendalian)

5) Evaluating (mengevaluasi)

23

C. Konsep Manajemen Bencana

1. Konsep bencana

Secara definisi, bencana adalah peristiwa yang menganggu dan

mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor

alam, non alam, dan faktor yang disebabkan oleh manusia itu sendiri,

sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian

harta dan benda, rusaknya lingkungan dan timbulnya dampak psikologis.

Bencana alam merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada alam yang

kenyataannya dapat yang dapat berdampak besar bagi populasi

perkembangan suatu makhluk hidup, seperti manusia, hewan ataupun

tumbuhan. Bencana dapat artikan baik secara normatif maupun pendapat

para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana

merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu

kehidupan maupun penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh faktor

alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda dan dampak psikologis.

2. Jenis-jenis dan faktor penyebab bencana

a. Jenis-jenis Bencana

Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007

tentang penanggulangan bencana, sebagai berikut:

1) Bencana alam ialah bencana yang diakibakan oleh peristiwa atau

rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yaitu berupa

24

gempa bumi, tsunami, banjir gunung meletus, kekeringan, tanah

longsor, dan angin topan;

2) Bencana non alam ialah bencana yang diakibatkan oleh beberapa

peristiwa ataupun rangkaian kejadian non alam seperti berupa

gagal teknologi,gagal modernisasi. dan wabah penyakit;

3) Bencana sosial ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

rangkaian kejadian yang disebabkan oleh faktor manusia yang

meliputi konflik sosial antar kelompok ataupun antar komunitas

masyarakat.

4) Kegagalan Teknologi ialah semua peristiwa bencana yang

diakibatkan oleh faktor kesalahan desain, kelalaian dan juga

kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau

insdustri yang menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan

bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

a. Faktor Penyebab Terjadinya Bencana

Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya suatu bencana,

sebagai berikut: (1) Faktor alam karena fenomena alam dan juga tanpa

ada campur tangan manusia. (2) Faktor non-alam adalah bukan karena

fenomena alam dan bukan akibat ulah manusia, dan (3) Faktor

sosial/manusia karena murni akibat perbuatan manusia itu sendiri,

misal adanya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme. Faktor

yang menjadi penyebab terjadinya bencana ialah karena adanya suatu

interaksi antara ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability).

25

Ancaman bencana menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007

adalah “Suatu kejadian dan peristiwa yang bisa menimbulkan

bencana”.

3. Manajemen bencana

Manajemen bencana merupakan proses yang dinamis, yang

meliputi fungsi manajemen klasik. Diantaranya perencanan,

pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian serta pengawasan.

Proses ini melibatkan berbagai macam organisasi yang bekerja sama

dalam melakukan proses pencegahan, proses mitigasi, proses

kesiapsiagaan, proses tanggap darurat, yang proses pemulihan atau

rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana menurut Istiqomah, U

(2019).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan pasal 36 agar setiap daerah

dalam upaya untuk penanggulangan bencana memiliki perencanaan

penanggulangan bencana yang terstruktur dengan baik Oleh karena itu

pada setiap daerah pelu dilakukan pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai jembatan di dalam

menanggulangi bencana.

Secara umum manajemen bencana memiliki tahap-tahap dan

dapat dibagi dalam tiga ketiatan utama, diantaranya:

a. Kegiatan pada pra bencana dengan cakupan kegiatan pencegahan,

kegiatan mitigasi, dan kesiapsiagaan.

26

1) Pencegahan adalah kegiatan yang lebih di beratkan dalam upaya

penyusunan berbagai peraturan perundang – undangan yang

tujuannya untuk mengurangi resiko bencana. Misalnya peraturan

tentang RUTL, IMB, rencana pembuatan peta rawan bencana,

rencana tata guna tanah dan sebagainya.

2) Mitigasi adalah upaya yang di lakukan mengurangi dampak yang

akan ditimbulkan bencana, seperti pembuatan tanggul, sabo dam,

check dam, Break water, Rehabilitasi dan normalisasi saluran.

3) Kesiapsiagaan adalah suatu kegiatan penyuluhan, pendidikan dan

pelatihan kepada masyarakat oleh petugas lapangan maupun

operator pemerintah, disamping itu perlu adanya keterampilan dan

kemahiran serta tingkat kewaspadaan kepada masyarakat.

b. Kegiatan ketika terjadi bencana dengan cakupan kegiatan tanggap

darurat untuk dapat meringankan penderitaan sementara, seperti

halnya search and rescue (SAR), bantuan darurat dan juga tempat

pengungsian.

1) Peringatan dini, ialah kegiatan yang memberikan suatu tanda atau

isyarat terjadinya bencana pada kesempatan pertama atau

peringatan paling awal. Peringatan dini ini sangat perlu bagi

penduduk yang bertempat tinggal didaerah rawan bencana agar

mereka mempunyai kesempatan atau segera untuk

menyelamatkan diri.

27

2) Penyelamatan dan pencarian, ialah kegiatan yang meliputi

pemberian suatu pertolongan dan bantuan kepada penduduk yang

sedang mengalami bencana. Kegiatan ini meliputi mencari,

memilah penduduk yang meninggal, luka ringan, luka berat dan

menyelamatkan penduduk yang masih hidup.

3) Pengungsian, ialah kegiatan untuk memindahkan penduduk yang

sehat, luka ringan, luka berat ketempat pengungisan atau tempat

evakuasi yang lebih aman dan juga terlindung dari resiko dan

ancaman bencana.

c. Kegiatan pada pasca bencana dengan cakupan kegiatan pemulihan

kembali.

1) Penyantunan dan pelayanan, ialah kegiatan pemberian

pertolongan kepada para pengungsi untuk tempat tinggal mereka

yang sementara, makan, pakaian dan kesehatan.

2) Konsolidasi, ialah kegiatan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan

yang telah dilakukan oleh petugas dan mesyarakat dalam tanggap

darurat bencana, seperti dengan melakukan pencarian dan

penyelamatan ulang, penghitungan ulang korban yang meninggal,

hilang, luka berat, luka ringan dan yang mengungsi.

3) Rekonstruksi, ialah kegiatan membangun kembali berbagai sarana

dan prasarana yang diakibatkan oleh peristiwa bencana secara

lebih baik dari pada keadaan sebelumnya dengan telah

mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana di masa

28

yang akan datang. Disini peranan K 3 menjadi penting untuk

mendukung siklus itu.

Candra (2014) Konsep Sistem Manajemen Bencana ( Disaster

Management System) menurut Carter dalam buku Disaster Management :

A Disaster Manager’s Handbook. dibutuhkan siklus manajemen

menghadapi bencana untuk setiap negara, yang meliputi : Pencegahan

(Prevention), Mitigasi Atau Memperkecil Efek Bencana (Mitigation),

Kesiapsiagaan (Preparedness), Respon atau Reaksi Cepat (Response),

Perbaikan (Recovery), Pengembangan (Development).

a) Pencegahan (Prevention) adalah Mengukur dan memperkirakan

bencana yang akan terjadi. Memang pada dasarnya sangat sulit untuk

di perkirakan dimana suatu bencana akan terjadi akan tetapi kita bisa

berusaha untuk mencegah dengan, sebagai contoh: membuat bangunan

yang tahan lama secara konstruksi kuat menahan goncangan,

membangun rumah tidak terlalu dekat dengan laut dan gunung, sungai

atau setidaknya memperhatikan syarat standar keamanan

pembangunan, pengeboran, dan lain sebagainya.

b) Mitigation (mitigasi atau usaha memperkecil efek bencana) ialah

Tindakan mitigasi juga bisa dilakukan dalam bentuk program yang

spesifik. Ini di upayakan agar pada saat terjadinya bencana, program

yang dapat memperkecil korban jiwa dan kerusakan lainnya.

c) Kesiapsiagaan (Preparedness) ialah dengan adanya suatu standar

tanggap bencana yang sebaiknya telah ditetapkan dan diberlakukan

29

oleh pemerintah dan disosialisasikan kepada publik, diharapkan dapat

melatih masyarakat, baik sebagai komunitas dan kelompok agar selalu

siap siaga menghadapi yang terburuk dan agar tidak terjadi kepanikan

masal saat terjadinya bencana. Kesiapsiagaan untuk menghadapi suatu

bencana bisa dibagi menjadi 3 bagian, antara lain: Peringatan

(Warning), Ancaman (Threat), dan Tindakan Pencegahan

(Precaution).

d) Reaksi Cepat (Response) ialah reaksi cepat biasanya dapat dilakukan

secepat atau sesegera mungkin pada saat maupun setelah bencana

terjadi. Dengan adanya personel dalam masyarakat yang sudah terlatih

maka diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan

penanganan dini sebelum bantuan datang. Tindakan yang diharapkan

ialah menyelamatkan hidup masyarakat dan menjaga harta benda yang

masih tersisa.

e) Perbaikan (Recovery) adalah Proses perbaikan yang di utamakan

kepada kebutuhan dasar masyarakat korban bencana seperti halnya

tempat tinggal, sanitasi. kemudian dilanjutkan dengan perbaikan

infrastruktur yang mendukung dalam percepatan pemulihan sektor

ekonomi kepada daerah yang terdampak bencana.

f) Pengembangan (Development) ini Dibutuhkan pengembangan

simulasi-simulasi berbagai macam bencana yang mungkin saja

menghantam negara kita agar kita selalu siap siaga dalam menghadapi

efek-efek bencana yang bisa saja terjadi.

30

Carter juga menjelaskan terkait pendapatnya mengenai penetapan

kebijakan nasional kebencanaan harus terlebih dahulu melalui penetapan-

penetapan yaitu Identifikasi jenis bencana ancaman dan pengaruhnya,

Inventarisasi sumber daya dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dipakai untuk melakukan suatu tindakan penanggulangan, dan Pengaturan

Organisasional.

Seperti halnya yang pernah terjadi di Kabupaten Luwu Timur yaitu

Banjir akibat tingginya curah hujan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi

Selatan meluas hingga merendam ribuan rumah warga di enam

kecamatan. Bencana tersebut juga memutuskan Jalur Trans Sulawesi.

Akibatnya, arus lalu lintas kendaraan dan aktivitas warga dari Sulawesi

Selatan (Sulsel) menuju Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi

Tenggara (Sultra) maupun sebaliknya lumpuh total. Banjir yang diklaim

terparah dalam beberapa tahun terakhir itu selain disebabkan tingginya

curah hujan, juga akibat meluapnya sejumlah sungai. Tidak ada korban

jiwa dalam bencana itu, namun puluhan kepala keluarga sudah diungsikan

ke tempat aman. Dari data BPBD Luwu Timur, banjir kini meluas hingga

ke Kecamatan Tomoni Timur, Mangkutana, dan Wasponda. Sebelumnya,

banjir merendam ribuan rumah warga di Malili, Wotu, dan Kalena

(sumber inews.id).

D. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peran Pemerintah dalam penanggulangan bencana ini dapat dilihat

melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Badan Nasional

31

Penangulangan Bencana, yang dimana masing-masingnya mempuyai

ruang lingkup tersendiri dalam penanggulangan Bencana itu sendiri, ketika

bencana yang terjadi masuk kedalam kategori bencana yang terjadi di

ruang lingkup kabupaten atau kota, maka Badan Penanggulangan Bencana

Daerah memiliki peran dan tanggung jawab di dalam penyelesaian

penanggulangan Bencana tersebut, maupun pemulihan kembali wilayah

bencana. Akan tetapi apabila bencana yang terjadi masuk kedalam ruang

lingkup secara nasional maka sudah jelas apabila yang memiliki peran

andil dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya adalah Badan Nasional

Penanggulangan Bencana, akan tetapi Badan Nasional Peanggulangan

Bencana juga masih perlu berkoordinasi pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah setempat. Pemerintah dalam hal ini harus memiliki

kemampuan yang cukup besar dalam melakukan pengontrolan terhadap

situasi suatu daerah yang rawan terhadap bencana. Kemampuan yang

harus dimiliki yakni perencanaan serta persiapan terhadap respon bencana,

dan bantuan dalam melakukan koordinasi, kebijakan rekontruksi serta

kemampuan dalam mengatasi permasalahan populasi.

Melalui pengembangan suatu program menejemen bencana,

pemerintah dapat melaksanakan koordinasindengan baik. Wilayah suatu

daerah serta bncana adalah sebuah upaya dalam pengujian kumpulan suatu

kebijakan, praktik serta profesionalitas terhadap menejemen tanggap

darurat berdasarkan suatu perspektif pemerintah lokal. Upaya ini di

fokuskan terhadap pemerintah lokal sebagai level pertama dalam tahapan

32

bencana. Respons tersebut merupakan sesuatu yangnpenting agar dapat

meminimalisir korban-korban serta mengoptimalkan kemampuan suatu

komunitas agar selanjutnya dapat merespons Upaya terhadap tanggap

darurat dalam kewilayahan bergantung pada pemerintahan lokal. Berikut

beberapa alasan dari focus pemerintah lokal:

a. Menejemen bencana diimplementasikan oleh pemerintah local,

b. Pemerintah lokal memiliki peranan aktif dalam menejemen bencana,

c. Pemberian wewenang yang begitu besar yang diberikan oleh pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah, Dan d. Kebijakan terhadap respon

bencana yang memerlukan tersedianya tempat secara lokal.

Alasan tersebut merupakan hal yang mendasari dari menejemen

bencana di wilayah lokal sebagai kunci dari pelaksanaan menejemen

bencana. Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun

2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat hukum didalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Pada undang-

undang tersebut tidak dikenal istilah Manajemen Bencana (Disaster

Management), akan tetapi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 ini terdapat perubahan

pandangan di dalam proses atau tahapan penanggulangan bencana dari

responsive ke pengurangan resiko serta kesiapsiagaan, dengan

terintegrasikannya proses penanggulangan bencana ke dalam rencana

pembangunan baik itu nasional dan daerah, penanggulangan bencana

selanjutnya diatur, diselenggarakan, dan juga di biayai oleh anggaran

33

pembangunan pemerintah/pemerintah daerah serta adanya kelembagaan

yang kuat serta diaturnya hak serta kewajiban rakyat. Pemerintah pusat

dan pemerintah daerah merupakan penanggung jawab dalam proses

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Hal ini tertera pada Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 pada

pasal ke 6 Tentang penanggulangan Bencana, tanggung jawab yang di

miliki pemerintah tersebut diantaranya a). Pengurangan terhadap resiko

terjadinya bencana serta pemaduan terhadap pengurangan resiko bencana

melalui program pembangunan di daerah yang terdampak bencana, b)

Perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat dari dampak bencana, c)

Penjaminan untuk pemenuhan terhadap hak dari masyarakat serta juga

pengungsi yang dimana terkena bencana dengan secara adil dan merata

serta juga sesuai dengan standar pada pelayanan minimum, d) Pemulihan

Kembali terhadap kondisi dari dampak bencana, e). Pengalokasian

anggaran untuk penanggulangan bencana dalam sebuah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan secara memadai, f).

Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang berbentuk Dana

Siap Pakai (DSP), dan g). Pemeliharaan dokumen dan arsip otentik serta

kredibel dari dampak dan juga ancaman bencana. Sedangkan pada

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal ke 7 ayat (1) dijelaskan

bahwasanya wewenang yang dimiliki meliputi Penetapan kebijakan

penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan nasional,

pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur

34

kebijakan untuk penanggulangan bencana, penetapan status dan tingkatan

pada bencana nasional dan maupun daerah, penentuan kebijakan kerja

sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain. Badan atau

pihak pihak internasional lain, Perumusan kebijakan tentang suatu

penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau

bahaya bencana yang serius, perumusan kebijakan mencegah penguasaan

dan pengurangan sumber daya alam berskala besar atau melebihi

kemampuan alam. Agar dapat dilakukan pemulihan, pengendalian

pengumpulan dan penyaluran uang.

E. Kerangka Pikir

Dalam penelitian mengenai manajemen bencana, untuk mengetahui

bagaimana saja manajemen bencana tersebut berjalan dengan baik maka

penulis memfokuskan 4 indikator dalam manajemen BPBD di Kabupaten

Luwu Timur dengan menggunakan Teori W. Nick Carter yaitu

Pencegahan (Prevention), Mitigasi (Mitigation), Kesiapsiagaan

(Preparedness), Respon atau Reaksi Cepat (Response).; demikian dari

keempat indikator tersebut dilaksanakan yang memiliki hubungan yang

sangat erat. maka adapun model kerangka pikir yang digunakan dalam

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

35

Gambar Kerangka Pikir 2.1

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian dari deksripsi teori dari

kerangka pikir yang digunakan sebagai dasar dalam teknik pengambilan

data agar tidak terlalu luas dan bias. Maka adapun yang menjadi fokus dari

penelitian ini adalah Manajemen bencana yang terdiri dari 4 indikator

adalah sebagai berikutsebagai berikut:

1. Pencegahan (Prevention)

2. Mitigasi (Mitigation)

3. Kesiapsiagaan (Preparedness

4. Reaksi Cepat (Response)

Manajemen Bencana Menurut

(W. Nick Carter 1991)

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana

Manajemen Badan Penanggulangan Bencana di

Kabupaten Luwu Timur

Preparedness

(Kesiapsiagaan) Mitigation

(Mitigasi)

Prevention

(pencegahan)

Response

(Respon)

36

G. Deskripsi Fokus

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian diatas Penelitian ini

menggunakan enam dasar/landasan pelaksanaan manajemen bencana dari

W. Nick Carter yaitu Pencegahan (Prevention), Mitigasi Atau

Memperkecil Efek Bencana (Mitigation), Kesiapsiagaan (Preparedness),

Respon atau Reaksi Cepat (Response), Perbaikan (Recovery),

Pengembangan (Development). Maka peneliti perlu mendeskripsikan

pelaksanaan manajemen bencana :

1. Pencegahan (Prevention) Mengukur dan memperkirakan bencana yang

mungkin akan terjadi atau Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

menghilangkan atau mengurangi ancaman dan kejadian bencana, melalui

pengurangan risiko bencana dan kerentanan bencana. Contoh kegiatan

seperti Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya efek bencana dan

kegiatan dalam lain tentang pencegahan bencana.

2. Mitigation (mitigasi atau usaha memperkecil efek bencana) dalah

serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan

menghadapi ancaman bencana. Contoh kegiatan mitigasi sistem drainase

yang tepat, Peta rawan bencana tanah longsor, Melakukan pembuatan

tanggul penahan runtuhan batuan, Reboisasi di hutan yang gundul, Tidak

mendirikan bangunan di daerah tebing atau tanah yang tidak stabil,

37

Memperhatikan dan membuat sistem peringatan dini Memantau informasi

gejala tanah longsor dari media elektronik, misalnya website BMKG.

3. Kesiapsiagaan (Preparedness) adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta

melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Contoh kegiatan

kesiapsiagaan Merumuskan dan mempertahankan perencanaan tanggap

bencana yang valid dan diperbarui yang dapat diaplikasikan saat

dibutuhkan ketetapan khusus untuk tindakan darurat, seperti mengevakuasi

penduduk atau memindahkan mereka untuk sementara ke tempat

berlindung yang aman, Menyediakan sistem peringatan, Komunikasi

gawat darurat, Pendidikan dan kesadaran publik dan program pelatihan.

4. Reaksi Cepat (Response) Reaksi Cepat (Response) ialah reaksi cepat

biasanya dapat dilakukan secepat atau sesegera mungkin pada saat maupun

setelah bencana terjadi. Tindakan tersebut terutama ditujukan untuk

menyelamatkan nyawa dan melindungi properti, dan untuk menangani

dengan gangguan, kerusakan, dan efek langsung lainnya yang disebabkan

oleh bencana tersebut. Contoh kegiatan Mengaktifkan sistem tanggap

darurat, Mencari dan menyelamatkan (SAR), Menyediakan makanan,

tempat tinggal (posko), pengobatan darurat Melakukan survei dan

penilaian.

38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan di kantor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini

berlokasi di Kabupaten Luwu Timur tepatnya di Badan Penanggulangan Bencana

Daerah dan melihat kondisi wilayah Kabupaten Luwu Timur. Penentuan lokasi

penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di Kantor Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan instansi

pemerintah yang menengani persoalan menajemen bencana dan melakukan

fungsi dan tugasnya sesuai yang menjadi problem berdasarkan kasus yang telah

dipaparkan dilatar belakang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk mengetahui masalah-masalah

sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran dan disusun

dalam latar alamiah Creswell (2002). Penelitian kualitatif bertujuan untuk

memberikan gambaran secara faktual dan jelas terkait dengan pelaksanaan

Manajemen Bencana Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Luwu Timur. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemecahan masalah

sehingga dalam pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data saja

39

melainkan meliputi berbagai aspek analisis dan interpretasi dari data tersebut.

Dasar dalam penelitian ini adalah berfokus pada studi kasus yang merupakan

sebuah penelitian rinci mengenai sebuah objek penelitian. Studi kasus merupakan

suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata

bilamana batas-batas dan fenomena dan konteks yang tidak Nampak dan tegas

serta sumber pembuktian dimanfaatkan Yin (2000). Penelitian ini penulis

mendeskripsikan kenyataan-kenyataan yang terjadi diteliti penulis untuk

mengumpulkan data yang objektif dan relevan.

C. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menyampaikan

informasi tentang situasi dan kondisi penelitian ini. Informan pada penelitian

kualitatif, lokasi dan partisipan penelitian atau informan dipilih dengan

perencanaan untuk membantu penulis dalam memahami masalah dalam suatu

proses penelitian yang diteliti Creswell (2010).

Informan penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Informan penelitian

NO INFORMAN KODE INFORMAN

1. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Timur

INFORMAN A

40

2. Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur.

INFORMAN B

3. Masyarakat Dikabupaten Luwu Timur INFORMAN C

4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Timur.

INFORMAN D

D. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka

digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi/pengamatan langsung

Observasi yaitu suatu teknik mengumpulkan data dengan melakukan

pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek yang sementara

diteliti. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala

yang berkesinambungan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memperoleh

sejumlah data dengan melakukan tanya jawab dan dialog atau diskusi

langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan/informan.

3. Dokumentasi

41

Dokumentasi ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengkaji dokumen yang ada baik berupa referensi, buku, jurnal ataupun

peraturan dan pasal yang berkesinambungan dengan penelitian ini guna

melengkapi data yang diperlukan serta cara mengumpulkan data, dimana

dokumen yang dianggap mendukung dan sesuai dengan masalah,baik berupa

buku, literatur, laporan dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Data yang didapat dari hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif

dengan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan ditunjang dengan

data sekunder. Data yang dibagi agar lebih mudah mendapatkan data yang

diperlukan dengan data yang tidak diperlukan. Setelah dikelompokkan, data

tersebut dapat di uraikan dalam bentuk teks agar lebih mudah dipahami, setelah

itu penulis menyimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok

permasalahan penelitian.

Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi dapat melalui wawancara, observasi langsung dan

dokumentasi,

2. Reduksi data

42

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi

data kasar yang muncul dari suatu catatan lapangan. Langkah ini bertujuan

memilih informasi mana yang singkron dan tidak dengan masalah

penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam

suatu pola hubungan, sehingga mudah dapat dimengerti. Penyajian data

dapat dilakukan dalam pola uraian naratif.

4. Tahap akhir

Tahap akhir ialah menarik kesimpulan secara cermat dengan melakukan

verifikasi dan melakukan tinjauan ulang pada catatan dilapangan sehingga

data yang teruji viliditasnya.

F. Teknik Pengabsahan Data

Validasi dalam penelitian sangat mendukung pada hasil akhir sebuah

penelitian. Tentunya sangat diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif yakni

melalui:

1. Triangulasi sumber yakni membandingkan hasil wawancara informan yang

satu dengan hasil wawancara informan lainnya dan beberapa informasi

lainnya yang terakit dengan objek penelitian.

2. Triangulasi teknik yakni untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan

dengan tujuan untuk menguji tingkat kepercayaan data dengan melakukan

43

pemeriksaan data terhadap berbagai sumber dengan menggunakan teknik

yang berbeda. Misalnya hasil wawancara dicetak ataupun dibandingkan

dengan hasil dokumentasi maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.

3. Triangulasi waktu yakni mengecek semua hasil wawancara berulangkali

dengan maksud untuk mendapatkan sebuah data akurat.

44

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Sumber: Data BPBD

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten yang berbatasan dengan dua

propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Tenggara Tengah dan Propinsi Sulawesi

Tenggara. Selain itu Kabupaten Luwu Timur itu sendiri berbatasan dengan

laut, ialah dengan Teluk Bone di sebelah selatan. Kabupaten Luwu Timur

terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa di antara 2o03‟00” - 2

o03‟25”

Lintang Selatan dan 119o28‟56” - 121

o47‟27” Bujur Timur. Kabupaten Luwu

Timu adalah kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun

45

batas wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur sebagai

Sebelah Utara Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah

Sebelah Timur Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

Sebelah Selatan Teluk Bone, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara

Sebelah Barat Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Malili adalah Ibukota Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah

Kabupaten Luwu Timur tercatat 6.944,88 km2 atau sekitar 11,14% dari luas

wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.. Kecamatan terluas adalah Kecamatan

Towuti yang mencapai 1.820,48 km2 atau sekitar 26,21% dari luas wilayah

Kabupaten Luwu Timur. Pembagian wilayah dan peta administrasi

berdasarkan kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pembagian Daerah Administratif di Kabupaten Luwu Timur

No Kecamatan Desa Kelurahan Dusun Luas(km2)

1 Burau 18 - 66 256,23

2 Wotu 16 - 70 130,52

3 Tomoni 12 1 52 105,91

4 Tomoni Timur 8 - 24 168,09

5 Angkona 10 - 48 147,24

6 Malili 14 1 56 921,20

7 Towuti 18 - 56 1.820,46

8 Nuha 4 1 17 808,27

9 Wasuponda 6 - 29 1.244,00

10 Mangkutana 11 - 47 1.300,96

11 Kalaena 7 - 27 41,98

Jumlah 124 3 492 6.944,88

Sumber: Data Kabupaten Luwu Timur

46

Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11 kecamatan dan wilayah

Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 124 desa dan 3 kelurahan. Kecamatan

yang sudah terbentuk kelurahan adalah Kecamatan Tomoni, Kecamatan

malili dan Kecamatan Nuha.

Sumber: Data BPBD

Gambar 4.2 Peta Adminitrasi Kabupaten Luwu Timur

2. Demografi

Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk, Jumlah

Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan

PendudukKabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel 4.2, tabel 4.3 dan

tabel 4.4 sebagai berikut:

47

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan

Penduduk Kabupaten Luwu Timur

No

Kecamatan Luas

(km)

Jumlah

Penduduk

Kepadatan

Penduduk

Jumlah

KK

Kepadatan

Penduduk per KK

1 Burau 256,23 34.346 134 8.139 4

2 Wotu 130,52 30.305 232 6.886 4

3 Tomoni 105,91 23.453 102 6.253 4

4 Tomoni Timur 168,09 12.678 289 3.497 4

5 Angkona 147,24 24.792 168 6.069 4

6 Malili 921,20 39.566 43 7.367 5

7 Towuti 1.820,46 33.427 18 7.132 5

8 Nuha 808,27 23.323 29 6.230 4

9 Wasuponda 1.244,00 20.604 17 4.187 5

10 Mangkutana 1.300,96 21.650 17 5.592 4

11 Kalaena 41,98 11.379 271 3.105 4

Jumlah 6.944,88 275.523 40 64.45

7

4

Sumber: DataKabupaten Luwu Timur

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan dokumen Luwu

Timur Dalam Angka 2014 mencapai 275.523 jiwa dengan jumlah rumah

tangga sebanyak 64.457 rumah tangga. Kecapatan yang terbanyak jumlah

penduduknya ialah Kecamatan Malili sebesar 39.566 jiwa. Disusul

Kecamatan Burau sebesar 34.346 jiwa dan Kecamatan Towuti sebesar

33.427 jiwa.

48

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur

Menurut Jenis Kelamin

No Kecamatan Laki-

laki

Perempua

n

Jumlah Rasio

1 Burau 17.387 16.959 34.346 102,52

2 Wotu 15.297 15.008 30.305 101,93

3 Tomoni 12.085 11.368 23.453 106,31

4 Tomoni Timur 6.459 6.219 12.678 103,86

5 Angkona 12.632 12.160 24.792 103,88

6 Malili 20.042 19.524 39.566 102,65

7 Towuti 17.564 15.863 33.427 110,72

8 Nuha 12.415 10.908 23.323 113,82

9 Wasuponda 11.023 9.581 20.604 115,05

10 Mangkutana 10.858 10.792 21.650 100,61

11 Kalaena 5.761 5.618 11.379 102,55

Jumlah 141.523 134.000 275.523 105,61

Sumber: Data Kabupaten Luwu Timur

Secara umum jumlah dari penduduk laki-laki lebih banyak

dibanding dengan perempuan, dimana setiap 100 perempuan di

kabupaten Luwu Timur terdapat sekitar 106 laki-laki. Rasio jenis

kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Wosuponda yaitu sebesar

115,05 dan rasio terendah yaitu di Kecamatan Mangkutana yaitu

100,61.

49

Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2012-2013

No Kecamatan 2012 2013 Laju

Pertumbuhan

1 Burau 31.708 34.346 8,32

2 Wotu 28.781 30.305 5,30

3 Tomoni 22.843 23.453 2,67

4 Tomoni Timur 11.928 12.678 6,29

5 Angkona 22.140 24.792 11,98

6 Malili 33.862 39.566 16,84

7 Towuti 28.746 33.427 16,28

8 Nuha 20.692 23.323 12,72

9 Wasuponda 18.744 20.604 9,92

10 Mangkutana 20.377 21.650 6,25

11 Kalaena 10.787 11.379 5,49

Jumlah 250.60

8

275.52

3

9,94

Sumber: Data Kabupaten Luwu Timur

3. Topografi

Sebagian wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah bertopografi

pegunungan dan beberapa tempat yang merupakan daerah pedataran hingga

rawa. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kabupaten Luwu Timur

diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori ketinggian dimana luas tiap-tiap

ketinggian tersebut yakni dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kondisi Topografi di Kabupaten Luwu

Timur

No. Ketinggian(mdpl) Luas (Km

2) Persentase(%)

1 0-300 1.546,18 22.26 2 300-500 2.032,10 29.26 3 500 - 1.000 1.844,47 26.56 4. 1.000 – 1.500 893,92 12.87

50

5 1.500 – 2.000 476,25 6.86 6 2.000 – 2.500 103,36 1.49 7. > 2.500 48,59 0.70

Jumlah 6.944,88 100,00

Sumber : Peta Topografi Kabupaten Luwu Timur

Adapun dalam spasial kemiringan lereng di wilayah Kabupaten

Luwu Timur yakni dikategorikan ke dalam kelerengan 0–8%, 8-15%,

15-25%, 25-40% dan di atas 40%. wilayah dengan kelerengan 15-25%

adalah indikator kemiringan lereng yang paling dominan di wilayah

Kabupaten Luwu Timur. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan

kelerengan di Kabupaten Luwu Timur dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Kemiringan Lereng di Kabupaten Luwu Timur

No. Kemiringan Lereng Luas (Km

2) Persentase (%)

1 0-8 % 409,29 5,89 2 8 - 15 % 1.578,03 22,72 3 15 - 25 % 2.497,21 35,96 4 25 – 40 % 1.301,24 18,74 5 > 40 % 1.159,11 16,69

Jumlah 6.944,88 100

Sumber : Peta Kemiringan Lereng Kab. Luwu Timur

Gambar 4.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Luwu Timur

51

Berdasarkan pada tabel 4.6 dan gambar 4.3 diketahui bahwa

wilayah dengan kemiringan 0-8% yakni memiliki luas 409,29 Km2,

sedangkan luas wilayah yang kemiringan lereng 8-15% yakni 1.578,03

Km2 dan 2.497,21 Km

2 untuk wilayah dengan kemiringan lereng 15-

25% serta 1.159,11 Km2 diatas 40%.

Gambar 4.4 Peta Topografi Kabupaten Luwu Timur

4. Geohidrologi

Kabupaten Luwu Timur memiliki 5 danau dan 14 sungai. Danau

yang terdalam ialah Danau Matano dengan dalam 589 m, yang berada di

Kecamatan Nuha. Danau terluas yaitu Danau Towuti (585 km2) yang

terletak di Kecamatan Towuti. Sungai terpanjang di Luwu Timur ialah

sungai Bambalu dengan panjang 15 km.

5. Gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Timur

Penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2007. Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya

penanggulangan bencana melalui seluruh Instansi terkait kebencanaan

52

dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur

dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan

Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Rincian

Tugas Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kantor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur terletak

dikompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Jl.

Soekarno Hatta, Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan subsistem dari

sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur memiliki tanggungjawab yang

besar dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mulai

tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga

evaluasi. Dengan demikian yang menjadi kewenangan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah yakni berupa tindakan kebencanaan yang

meliputi beberapa bidang yakni Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan

Pemadam Kebakaran; Bidang Kedaruratan dan Logistik; serta Bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Secara geofrafis Kabupaten Luwu Timur yang sebahagian wilayahnya

dikelilingi oleh gugusan pegunungan dan pesisir Laut Teluk Bone serta

kondisi masyarakat yang heterogen sangat memungkinkan akan terjadinya

potensi bencana alam maupun bencana sosial, sehingga Pemerintah

53

Kabupaten Luwu Timur mempunyai komitmen dalam memberikan

perlindungan pada masyarakat terhadap ancaman bencana tersebut, sehingga

dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana perubahan terakhir

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana BPBD Kab.

Luwu Timur tetap melaksanakan tugas dan fungsinya kecuali fungsi

kebakaran.

Berdasarkan PERDA tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

Tugas : membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah di bidang penanggulangan bencana daerah,

Fungsi : - Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana

dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan

tepat, efektif dan efisien;

- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur

54

Tahun 2017 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 33 orang, terdiri darI

Aparatur Sipil Negara (ASN) 22 orang dan Tenaga Upah Jasa 11 orang

(Tenaga Administrasi 1 orang, Sopir 1 orang, Cleaning Service 1 orang dan

Tim Reaksi Cepat 8 orang).

A. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Luwu Timur

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan

pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan

pandangan jauh ke depan, kemana dan instansi pemerintah harus

dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif,

inovatif serta produktif.

Memperhatikan Visi Kabupaten Luwu Timur yaitu “Luwu Timur

Terkemuka 2021” serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan

peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-

2021 adalah:

” Menjadikan Luwu Timur yang Tangguh dan Terkemuka dalam

Penanggulangan Bencana”

Dalam mewujudkan visi tersebut serta mendorong upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia diseluruh unsur organisasi,

maka dirumuskan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

55

Kabupaten Luwu Timur yang didalamnya mengandung tujuan organisasi

serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi,

rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu lembaga

teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, untuk menetapkan

visinya, harus mengacu kepada Visi Kabupaten Luwu Timur dengan serta

memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Luwu Timur

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016

mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Luwu Timur Tahun 2016–2021.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong

efektivitas dan efisiensinya penanggulangan bencana yang professional,

maka rumusan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan

darurat bencana;

2. Optimalisasi dan percepatan pemulihan wilayah pasca bencana

dan masyarakat yang terkena dampak bencana;

3. Memperkuat kelembagaan BPBD dalam penanggulangan bencana;

4. Meningkatkan kemitraan multi pihak dalam penyelenggaraan

56

penanggulangan bencana.

Kedua Visi dan Misi tersebut diatas sangat berkaitan untuk

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur

berkewajiban menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka melindungi masyarakat

dari bencana guna mewujudkan rasa aman serta menunjang kehidupan

masyarakat yang lebih baik.

B. Jenis bencana yang pernah terjadi pada tahun 2017-2019 di

kabupaten Luwu Timur

Table 4.7 data bencana pada tahun 2017 di Kabupaten Luwu Timur

No Jenis bencana Jumlah

kejadian

Jumlah kerugian

1. Kebakaran hutan dan lahan 6 kali

2. Kebakaran rumah/ ruko/

hotel/ pasar

17 kali Rp. 1.450.215.00

3. Cuaca ekstrim 1 kali Rp. 3.380.000

4. Banjir 19 kali

5. Tanah longsor 5 kali Rp. 3.425.095.000

6. Orang hilang/tenggelam 8 kali

57

7. Gempa bumi -

Jumlah total 56 kali Rp. 4.878.690.000

Sumbetr: Data BPBD Luwu Timur

Table 4.8 data bencana pada tahun 2018 di Kabupaten Luwu Timur

No Jenis bencana Jumlah

kejadian

Jumlah kerugian

1. Kebakaran hutan dan lahan 10 kali

2. Kebakaran rumah/ ruko/

hotel/ pasar

10 kali

3. Cuaca ekstrim 5 kali

4. Banjir 12 kali

5. Tanah longsor 1 kali

6. Orang hilang/tenggelam 7 kali

7. Gempa bumi 26 kali

Jumlah total 71 kali

Sumbetr: Data BPBD Luwu Timur

Table 4.9 data bencana pada tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur

No Jenis bencana Jumlah

kejadian

Jumlah kerugian

1. Kebakaran hutan dan lahan 15 kali

58

2. Kebakaran rumah/ ruko/

hotel/ pasar

14 kali

3. Cuaca ekstrim 13 kali

4. Banjir 29 kali

5. Tanah longsor 5 kali

6. Orang hilang/tenggelam 9 kali

7. Gempa bumi 45 kali

Jumlah total 130 kali

Sumbetr: Data BPBD Luwu Timur

C. Jenis Bencana Terparah Di Kabupaten Luwu Timur

Tabel 4.10 data bencana terparah pada tahun 2017-2019 di

Kabupaten Luwu Timur

No Jenis Bencana Jumlah Bencana

1. Banjir 60 kali

2. Tanah Longsor 11 kali

3. Gempa Bumi 71 kali

Jumlah 142

Sumbetr: Data BPBD Luwu Timur

59

D. Data Relawan Tanggap Darurat yang Mengikuti Pelatihan

Tabel 4.11 data jumlah Relawan pada tahun 2017-2019 di Kabupaten

Luwu Timur

No Jumlah Relawan Tahun

1. 300 Relawan 2017

2. 300 Relawan 2018

3. 300 Relawan 2019

Sumbetr: Data BPBD Luwu Timur

E. Anggaran Penanggulangan Bencana

Tabel 4.12 data jumlah Anggaran pada tahun 2017-2019 di

Kabupaten Luwu Timur

No Jumlah Anggaran Tahun

1. Rp. 2.500.000.000 2017

2. Rp. 2.500.000.000 2018

3. Rp. 14.500.000.000 2019

Sumbetr: Data BPBD Luwu Timur

60

Bidang Pencegahan Dan

Kesiapsiagaan

Bidang Rehabilitasi

&Rekonstruksi

Bidan Kedaruratan & Logistik

Kepala Pelaksana

Seksi

Rekonstruksi

Seksi

Rehabilitasi

Seksi

Logistik

Seksi

Kedaruratan

Seksi

Kesiapsiagaan

Seksi

Pencegahan

Sub Bagian Umum Dan

Kepegawaian

Sub Bagian

Keuangan Sub Bagian Perencanaan

Sekretariat

F. Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Luwu Timur

Gambar 4.5 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Luwu Timur

61

G. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu

Timur

1. Kepala Badan tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan

penyusunan dan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta

menangani pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif serta efisien

b. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati mengenai tugas

dan fungsinya.

2. Kepala Pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Badan

dalam hal penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang penanggulangan bencana. Dan mempunyai fungsi mengkordinasikan

pelaksanaan kegiatan, pengelolaan urusan umum baik administrasi

kepegawaian, keuangan, dan pembinaan organisasi dan tatalaksananya.

3. Sekretariat dipimpin Sekretaris tugas pokoknya yaitu memimpin dan

melaksanakan penyiapan suatu bahan dalam rangka penyelenggaraan

subbagian umum dan kepegawaian, keuangan serta pelayanan administrasi

dan fungsional kepada seluruh unsur di Badan Penanggulangan Bencana

Daerah. sekretaris memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis, perencanaan,

62

monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian, serta pelaporan

realisasi kegiatan pada bidang keuangan.

4. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan,

menghimpun, mengelola penyusunan perencanaan, serta penyajian data

penyusunan laporan. Kepala Subbagian Perencanaan memiliki fungsi

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan,

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan.

5. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai

tugas pokok memimpin dan melaksanakan penghimpunan bahan dan

mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan,

pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Kepala Subbagian Keuangan

memiliki fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

keuangan, pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan,

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan .

6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan

ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan

barang. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi,

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan

kepegawaian, pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum

63

dan kepegawaian, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di

bidang umum dan kepegawaian.

7. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin seseorang Kepala Bidang, tugas

pokoknya yaitu memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang

kedaruratan dan logistik. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan,

pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan

dan logistik.

8. Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

pokok memimpin dan melaksanakan suatu penyiapan bahan penyusunan

kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan suatu

program dan kegiatan di Seksi Kedaruratan. fungsi Kepala Seksi Kedaruratan

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan,

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan.

9. Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok

memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,

membina, mengoordinasikan dan melaksanakan suatu program dan kegiatan

di Seksi Logistik. memiliki fungsi, penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis di bidang logistic, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang logistic.

64

10. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam dipimpin

Kepala Bidang, tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan suatu

program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi .memiliki fungsi

perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

tugas di bidang rehabilitasi.

11. Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan

di Seksi Rehabilitasi. berfungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

di bidang rehabilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi.

12. Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan suatu bahan penyusunan

kebijakan teknis, membina, dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi

Rekonstruksi. berfungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang rekonstruksi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rekonstruksi.

13. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan

program dan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. berfungsi

perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan

65

evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang

kesiapsiagaan.

14. Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan suatu program dan

kegiatan di Seksi Pencegahan. berfungsi penyiapan bahan merumuskan

kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pelaksanaan tugas di bidang

pencegahan.

15. Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan suatu program dan

kegiatan di Seksi Kesiapsiagaan. berfungsi menyiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di

bidang kesiapsiagaan.

B. Hasil Penelitian

Melalui pengembangan suatu program menejemen bencana,

pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini Badan Penanggulangan

Bencana dapat melaksanakan koordinasin dengan baik Kepada masyarakat

maupun instansi yang terkait persoalan manajemen bencana. Wilayah suatu

daerah serta bencana adalah sebuah upaya dalam pengujian kumpulan suatu

66

kebijakan, praktik serta profesionalitas terhadap menejemen tanggap darurat

berdasarkan suatu perspektif pemerintah lokal. Upaya ini di fokuskan

terhadap pemerintah lokal sebagai level pertama dalam tahapan bencana.

Respons tersebut merupakan sesuatu yang penting agar dapat meminimalisir

korban-korban serta mengoptimalkan kemampuan suatu komunitas agar

selanjutnya dapat merespons Upaya terhadap tanggap darurat dalam

kewilayahan bergantung pada pemerintahan lokal. Adapun hasil penelitian

Manajemen bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 4

indikator ialah sebagai berikut :

1. Pencegahan (Prevention)

Pencegahan (Prevention) Mengukur dan memperkirakan

bencana yang mungkin akan terjadi atau Serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman dan

kejadian bencana, melalui pengurangan risiko bencana dan kerentanan

bencana. Contoh kegiatan seperti Sosialisasi kepada masyarakat

tentang bahaya efek bencana dan kegiatan dalam lain tentang

pencegahan bencana. Untuk mengatuhui lebih pastinya mengenai

pencegahan yang dilakukan oleh Badan Penagnggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur berikut ini adalah pernyataan atau

hasil wawancara dengan informan A selaku bidang pencegahan dan

67

kesiapsiagaan Di Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Luwu Timur :

“Secara umum kita tidak pernah menginginkan akan terjadinya

bencana tapi kalau di daerah luwu timur ini adalah

supermarketnya bencana atau daerah rawan bencana . pada

tahun 2019 Luwu Timur masuk 136 dari 554 Kabupaten/Kota

daerah rawan bencana. Di BPBD itu ada 3 bidang yaitu bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan

logistic, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi . jadi roh atau

yang paling utama dari 3 bidang tersebut yaitu bidang

pencegahan dan rekonstruksi. Apabila bidang 1 sudah bekerja

dengan maksimal bidang 2 dan bidang 3 sudah tidak setengah

mati, karna kita lebih bagus mencegah dari pada mengobati.

Jadi hamper kegiatan-kegiatan itu dibidang 1 itu untuk

pencegahan dan kesiapsiagaan , contoh salah satu nya kegiatan

selalu mengadakan sosialisasi di masyarakat ,penyuluhan

pelatihan persoalan bencana jadi bentuk pencegahannya seperti

kegiatan tersebut. Jadi instansi pemerintah di BPBD sifatnya

itu kordinasi Adapun seperti di instansi lain seperti PU juga

melakukan pencegahan contohnya membangun talut, drainase

pencegahan banjir. Dan masih banyak lagi” (wawancara

dengan informan A pada tanggal 16 September 2020).

Berdasarkan wawancara tersebut dari informan A selaku

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang memberikan informasi

menunjukan bahwa Badan penaggulangan Bencana Daerah dalam hal

pencegahan Bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah ini ada beberapa hal yang dilakukan diantara nya rutin

melakukan sosialisasi kemasyarakat terkait persoalan Manajemen

Bencana. Selain melakukan sosialisasi Badan Penanggulangan

68

Bencana Daerah juga melakukan Penyuluhan dan pelatihan kepada

masyarakat serta tim-tim reaksi cepat penanggulangan Bencana agar

dapat meminimalkan terjadinya bencana. Begitupun informan B

selaku Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Luwu Timur yang menyatakan Bahwa:

“ jadi kalau di bidang 1 memang sebenarnya di bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan salah satu pencegahan

sebenarnya termasuk peringatan dini itu dilakukan dengan

cara-cara memperbanyak informasi-informasi baik itu dalam

bentuk spanduk , baliho setiap kecematan di luwu timur itu ada

kami punya ada kami pasang baliho yang ukurannya 3x4 yang

permanen untuk himbauan-himbauan kemasyarakat .

tergantung juga di wilayah itu kalau semisalnya dikecematan

mangkutana misalnya disana rawan gempa atau longsor.

Terkait dengan pencegahnya ada memang beberapa daerah

seperti yang ada dikecematan kalaena kemarin kita dibantu

oleh BNPB untuk pemasangan alat peringatan dini, alat itu

berfungsi atau digunakan seumpamanya debit air mencapai

ketinggian tertentu alat itu akan berbunyi, jadi kalau berbunyi

masyarakat sekitarnya memahami bahwa aka nada peringatan

waspada , bisa jadi banjir akan datang” (wawancara dengan

informan B pada tanggal 21 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dari informan B selaku

sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Timur menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah hampir sama yang sebelumnya

dibahasakan informan A bahwa Adapun hal-hal yang dilakukan yaitu

seperti peringatan dini kepada daerah yang dianggap berpotensi

69

menimbulkan bencana selain itu Badan Penanggulangan Bencana

Daerah memberikan informasi-informasi kepada masyarakat melalui

pemasangan spanduk atau baliho di setiap kecematan tergantung dari

jenis bencana yang berpotensi di daerah tersebut. Selain peringatan

dini dan pemasangan baliho informasi badan penanggulangan bencana

daerah juga melakukan pemasangan alat deteksi ketinggian banjir,

agar Ketika debit air tinggi di daerah tersebut alat ini bisa memberikan

sinyal waspada kepada masyarakat sekitar sungai yang di pasang alat

tersebut. Itulah pencegahan-pencegahan yang dilakukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang Di

sampaikan oleh Sekertaris BPBD Kabupaten Luwu Timur. Begitupun

dengan informan D selaku bidang kedaruratan dan logistik Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang

menyatakan Bahwa:

“bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan oleh BPBD ialah

seperti melakukan sosialisai kemasyarakat ataupun kita memasang

alat-alat deteksi bencana di bebrapa daerah yang kita anggap tingkat

kedaruratannya cukup tinggi dan juga kita memasang alat-alat

informasi di daerah-daerah atau kecematan yang berada di kabupaten

Luwu Timur berdasarkan jenis bencananya masing-masing daerah”

(wawancara dengan informan D pada tanggal 21 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat

disimpulkan bahwa pencegahan-penceghan terkait dengan manajemen

bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana

70

Daerah Kabupaten Luwu Timur sudah menjalankan tugasnya dengan

baik itu di tunjukan dengan banyak nya hal-hal yang dilakukan seperti

perungatan dini, pemasangan alat dekteksi, pemasangan alat-alat

informasi dan lain sebagainya.

2. Mitigation (mitigasi atau usaha memperkecil efek bencana)

Mitigation (mitigasi atau usaha memperkecil efek bencana)

dalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan

kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contoh kegiatan mitigasi

sistem drainase yang tepat, Peta rawan bencana tanah longsor,

Melakukan pembuatan tanggul penahan runtuhan batuan, Reboisasi di

hutan yang gundul, Tidak mendirikan bangunan di daerah tebing

atau tanah yang tidak stabil, Memperhatikan dan membuat sistem

peringatan dini Memantau informasi gejala tanah longsor dari media

elektronik, misalnya website BMKG.

program ini dapat meminimalisir korban jiwa dan kerusakan

yang bisa saja terjadi di kabupaten Luwu Timur. Untuk mengetahui

lebih jelasnya terkait hal-hal mitigasi apa yang dilakukan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, Berikut ini

pernyataan dari beberapa informan. Yang pertama informan A selaku

Bidang 1:

71

Tindakan yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur agar dapat meminimalkan

terjadinya bencana di Kabupaten Luwu Timur

“Seperti yang saya bahasakan tadi kita rutin setiap tahun sosialisai,

penyuluhan, pelatihan kemasyarakat. salah satu pelatihannya yaitu

pelatihan tanggap darurat bencana bagaimana jika terjadinya

bencana itu salah bentuk pelatihannya atau membangun alat-alat

pendeteksi dini seperti yang dibangun oleh PT. Vale dan bantuan

alat untuk mendeteksi banjir jadi air kalau sudah mencapai level

tertentu jadi bunyi alarm pendeteksinya. Termasuk juga dengan

gempa punya alat pendeteksi dini , ada alat pendeteksi gempa

bantuan dari BMKG yang disimpan di daerah atas, tengah, dan

daerah bawa itu Tindakan yang dilakukan oleh BPBD kabupaten

Luwu Timur‟‟(wawancara dengan informan A pada tanggal 16

September 2020).

Peryataan dari informan A selaku Bidang pencegahan dan

kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Luwu Timur dari Tindakan yang dilakukan agar dapat meminimalkan

terjadinya bencana dalam hal mitigasi yaitu rutinnya turun sosialisasi

kemasyarakat ataupun diadakannya kegiatan seperti pelatihan tanggap

darurat bencana kepada relawan-relawan. Selain itu badan

penanggulangan bencana juga bekerjasama dengan PT. Vale

membangun alat-alat pendeteksi dini, Badan Penanggulangan bencana

juga mendapat bantuan Alat pendeteksi Gempa Dari BMKG agar

dapat mendeteksi gempa-gempa kecil dan juga besar yang mungkin

saja terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Yang di letakkan didaerah atas,

tengah, bawah di kabupaten Luwu Timur. Selaian menganai Tindakan

72

dalam hal mitigasi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Luwu Timur juga melakukan program-program dalam hal mitigasi

yang disampiakan masih informan A selaku Bidang pencegahan dan

kesiapsiagaan Adapun pernyataannya sebagai Berikut:

Program yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menanggulangi bencana

„‟ program yang dilakukan BPBD ini ya cukup banyak salah

satunya itu pemetaan daerah rawan Bencana program lainnya lagi

untuk daerah rawan bencana ,kajian resiko bencana jadi kita kaji

kecematan ini seperti jenis bencananya, resiko bencana nya seperti

apa dia resiko bencananya tinggi sedang atau rendah seperti itu

kajian resiko bencananya. Setelah itu ada RPB (rencana

penanggulangan bencana) jadi setelah dikaji apa rencana

selanjutnya atau apa yang kita harus laksanakan seumpanya daerah

ini rawan longsor . contoh daerah Kec. Angkona yang dulu

memakan 7 korban akibat longsor tepatnya di desa maliwowo .

didesa tersebut untuk resiko longsornya cukup tinggi , jadi

sekarang apa yang harus kita lakukan , jadi kita kerjasama dengan

PU lalu kerja sama dengan Dinas BLH kerja sama dengan

menanam pohon di sekitar daerah yang rawan longsor”

(wawancara dengan informan A pada tanggal 16 September 2020).

Berdasarkan pernyataan dari informan A mengenai program-

program yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Luwu Timur ada beberapa program yang pertama yaitu

program pemetaan daerah rawan bencana disini dipetakan daerah-

daerah rawan bencana berdasarkan jenis bencana masing-masing

kecematan atau desa yang berada di kabupaten Luwu Timur,

selanjutnya yaitu program kajian resiko bencana, program kajian

resiko bencana disini di kaji daerah-daerah mana saja yang berada di

73

kabupaten luwu timur yang punya tingkat resiko bencana yang tinggi,

setalah itu ada program RPB (Rencana Penanggulangan Bencana)

program di lakukan setalah dikaji langsung dirancangkan rencana

penanggulangan Bencana, selain itu ada beberapa program yang

berkjasama dengan dinas terkait seperti BLH yang dmana programnya

yaitu Penanaman pohon di sekitar daerah yang pernah terkena longsor,

dan juga dinas PU yang programnya yaitu Pembiatan Drainase. Itu

tadi pernyataan informan A, selanjutnya informan B memberikan

pernyataan tidak jauh bedah dengan informan A, informan B selaku

sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Timur Adapun pernyataannya atau hasil wawancara adalah sebagai

berikut:

Tindakan yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur agar dapat meminimalkan

terjadinya bencana

“persoalan mitigasi ya , kalau kita berbicara bencana sebenarnya

belum ada yang bisa prediksikan kapan akan terjadinya bencana

cuman ada upaya-upaya atau kesiapsiagaan Namanya jadi ada kita

memang selalu harus siap siaga dalam menghadapi Bencana. Jadi

kesiapsiagaan itu kita sampaikan kemasyarakat kita adakan

semacam sosialisai termasuk pelatihan-pelatihan kepada relawan

yang bergerak dibidang seperti tim sar atau lainnya. Ada beberapa

relawan-relawan yang berikan atau pelatihan kepada mereka yang

bergerak dibidang kemanusiaan. Luwu timur itu sendiri kemari ada

pada tahun 2015 sudah ada daerah Tangguh bencana Namanya.

Ada di desa kasintuwu yang tasngguh terhadap bencana longsor

74

dan satunya daerah pongkeru Tangguh terhadap bencana banjir,

artinya kalau didaerah itu terjadi longsor ataupun banjir sudah

tidak kaget karna sudah kita beri pemahaman, tinggal mereka-

mereka memperluaskan pengetahuan kepada tetangga ataupun

keluraga terdekatnya” (wawancara dengan informan B pada

tanggal 21 September 2020).

.

Peryataan atau hasil wawancara dari informan B selaku Sekertaris

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dari

Tindakan yang dilakukan agar dapat meminimalkan terjadinya

bencana dalam hal mitigasi yaitu turun sosialisasi kemasyarakat terkait

persoalan Bencana Itu sendiri dan juga diadakannya kegiatan-kegiatan

seperti pelatihan tanggap darurat bencana kepada relawan-relawan

yang tegabung didalam Tim SAR atau Bidang kemanusiaan lainnya.

Dan juga adanya daerah yang di buat seperti daerah tanggung Bencana

yang berada di desa Kasintuwu yang Tangguh terhadap Bencana

longsor dan yang kedua ada desa Pongkeru yang Tangguh terhadap

Bencana Banjir. Itulah hal-hal yang dilakukan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur persoalan Tindakan

meminimalkan terjadinya bencana dalam hal mitigasi bencana seperti

yang dijelaskan oleh informan B selaku Sekertaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Selanjutnya persoalan program yang dilakukan yang masih

75

disampaikan Oleh Informan B selaku Sekertaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah pernyataannya sebagai berikut:

Program apa yang pernah diterapkan oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menanggulangi

bencana

“kalau kita berbicara program kita di sini kalau di

kesiapsiagaan memang Namanya program pencegahan

bencana. Di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itu ada

beberapa kegiatan itu diluagkan didalam RPA dan

anggarannya itu kita melalui APBD. Jadi kita agendakan setiap

tahun. Jadi di 3 bidang masing-masing punya program dan ada

kegiatan-kegiatan di dalamnya” (wawancara dengan informan

B pada tanggal 21 September 2020).

Berdasarkan pernyataan dari informan B selaku Sekertaris

Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur

mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu Timur yaitu program

pencegahan Bencana yang di Susun dan dilaksanakan masing-masing

bidang terkait dan diluangkan di dalam RPA dan di anggarkan melalui

APBD untuk pelaksanaan program yang dilakukan. Itulah tadi

pernyataan yang di sampiakan oleh informan B selaku sekertaris

Badan Penangulangan Bencana Daerah terkait persoalan Program

mitigasi bencana.

76

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan, dapat

disimpulkan bahwa mitigasi terkait dengan manajemen bencana yang

dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Luwu Timur sudah berjalan dengan baik itu di tunjukan dengan

banyaknya yang dilakukan program-program mitigasi seperti

sosialisasi, pelatihan kepada relawan-relawan ataupun juga program-

program kesiapsiagaan terkait Bencana, secara keseluruhan mitigasi

bencana ini sudah berjalan dengan baik itu ditunjukan dengan

informasi yang didapatkan dan juga obesvasi dilapangan.

3. Kesiapsiagaan (Preparedness)

Kesiapsiagaan (Preparedness) adalah serangkaian kegiatan

yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya

guna. Contoh kegiatan kesiapsiagaan Merumuskan dan

mempertahankan perencanaan tanggap bencana yang valid dan

diperbarui yang dapat diaplikasikan saat dibutuhkan ketetapan khusus

untuk tindakan darurat, seperti mengevakuasi penduduk atau

memindahkan mereka untuk sementara ke tempat berlindung yang

aman, Menyediakan sistem peringatan, Komunikasi gawat darurat,

Pendidikan dan kesadaran publik dan program pelatihan.

77

untuk mengetahui lebih jelas mengenai kesiapsiagaan

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal Badan Penanggulangan

Bencana Daerah apakah sudah berjalan dengan semestinya, berikut ini

pernyataan Dari beberapa Informan, yang pertama informan A selaku

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang akan menjelaskan

beberapa Kesiapsiagaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Luwu Timur, penyataannya adalah sebagai berikut:

Standar tanggap darurat yang diterapkan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam tanggap darurat

bencana

“Standarnya ya sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur)

ada yang melapor kalau memang misalkan ada kejadian langsung

standbye kami disini mempunyai tim reaksi cepat. kalau ada

laporan langsung turun assessment kalau memang tidak perlu lagi

assessment langsung turun membawa peralatan . karna di sini 24

jam menjaga den gan system sif dengan personel lainnya.‟‟

(wawancara dengan informan A pada tanggal 16 September 2020).

Peryataan atau hasil wawancara dari informan A selaku Bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur mengenai standar tanggap darurat

yang ditetapkan perosalan kesiapsiagaan mengacu kepada SOP

(standar operasional prosedur) yaitu dimana dijelaskan bahwa jika

terjadi bencana masyarakat dapat langsung menguhubungi baik itu

78

melapor secara langsung ataupun dengan via media online atau

telefon. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai Tim

Reaksi Cepat yang sedia setiap saat dan standbye jika sewaktu-waktu

terjadi bencana. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai standar tanggap

darurat yang di tetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Luwu Timur. Selain melaksanakan standar tanggap darurat

Bencana dengan baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga

mensosialisasikan bagaimana standar yang di lakukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat agar masyarakat

paham mengenai mekanismenya tanggap darurat yang dilakukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun penjelasannya masih

dari informan A selaku bidang pencegahan dan kesiapsiagaan adalah

sebagai Berikut:

pemerintah khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Luwu Timur kerap mensosialisasikan standar tanggap

darurat bencana kepada masyarakat

“ya kami selalu mensosialisasikan tanggap darurat kami pasang

dimana-mana itu ada bulletin setiap jam berapanya ada laporan di

kita masalah kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat pada hari

ini apa-apa yang terjadi.‟‟ (wawancara dengan informan A pada

tanggal 16 September 2020).

Berdasarkan pernyataan dari informan A mengenai standar

tanggap darurat yang disosialisasikan kepada masyarakat yaitu

79

pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dalam hal ini Badan

Penanggulangan Bencana Daerah memasang beberapa Bulletin di

beberapa tempat agar penyampaiannya tersampaikan secara maksimal.

Itu tadi pernyataan informan A yang menjelaskan beberapa standar

tanggap darurat dan juga bagaimana sosialisasi mengenai standar

tanggap daruratnya kepada masyarakat, selanjutnya informan B selaku

sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan

memberikan informasi mengai standar dan sosialisai tanggap darurat

bencana , penjelasan dari informan B adalah sebagai berikut:

Standar tanggap darurat apa yang diterapkan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur

dalam tanggap darurat bencana

“kalau kita disini ada semacam SOP dan kita mengacu pada

SOP tersebut. Dan tentu saja setiap bencana pasti beda SOP

nya dan setiap jenis ancaman bencana dan kita di luwu timur

ada 11 ancaman bencana , dan sebenarnya secara nasional ada

12 jenis ancaman bencana dan kita di luwu timur ada 11

ancaman, dan berdasarkan kajiannya ada 3 proritas oleh

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disarankan ke

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Timur untuk segera membuat rancangan kontigensi, Adapun

bencana proritas itu diantaranya bencana Gempa, Banjir, Dan

tana longsor. Dan sebenarnya SOP nya itu termuat di Rencon”

(wawancara dengan informan B pada tanggal 21 September

2020).

80

Peryataan atau hasil wawancara dari informan B selaku

sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Timur mengenai standar tanggap darurat yang ditetapkan perosalan

kesiapsiagaan hampir sama yang dikatakan oleh informan A selaku

bidang 1 dimana mengacu kepada persoalan Standar Operasional

Prosedur (SOP), dan juga setiap bencana punya SOP yang berbeda

beda tuturnya. Selain itu di Luwu Timur sendiri ada 11 ancaman

bencana dari 12 ancaman bencana secara nasional. Dan berdasarkan

kajiannya ada 3 proritas bencana yang di sarankan oleh Badan

Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Peanggulangan

Bencana Daerah kabupaten Luwu Timur, diantaranya Gempa Bumi,

banjir, dan tanah longsor. Selain melaksanakan standar tanggap

darurat Bencana dengan baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

juga mensosialisasikan bagaimana standar yang di lakukan Badan

Penangulangan Bencana Daerah kepada masyarakat agar masyarakat

paham mengenai mekanismenya tanggap darurat yang dilakukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun penjelasannya masih

dari informan B selaku sekertaris adalah sebagai Berikut:

pemerintah khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Luwu Timur kerap mensosialisasikan standar

tanggap darurat bencana kepada masyarakat

81

“jadi makanya hal-hal seperti itu kita soosialisasikan semua

bahkan daerah-daerah rawannya juga kita sampaikan, bahwa

daerah ini rawan ini begitupun daerah lainnya. Bagaimana cara

mitigasinya setiap tahun itu ada sosialisasinya dan secara rutin

untuk kita sampaikan dan sebar luaskan kepada masyarakat

atau di sampaikan pada saat pertemuan. (wawancara dengan

informan B pada tanggal 21 September 2020).

Berdasarkan pernyataan dari informan B mengenai standar

tanggap darurat yang disosialisasikan kepada masyarakat yaitu

pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dalam hal ini Badan

Penanggulangan Bencana Daerah rutin melaksanakan sosialisasi

standar tanggap darurat kemasyarakat khususnya ke daerah-daerah

rawan bencana agar masyarakat bisa mengatahui secara maksimal

ataupun juga di sampaikan pada saat pertemuan-pertemuan. hal serupa

juga di sampaikan oleh infroman C selaku masyarakat pernyataannya

atau hasil penelitian adalah sebagai berikut:

“saya melihat pemerintah sudah melaksanakan sosialisasi

mengenai standar darurat bencana dengan rutin dan di

sosialisasikan kepada daerah kami dan juga adanya spanduk-

spanduk atau papan pertingatan kepada daerah kami agar

masyarakat juga bisa mengetahui standar dan apa yang di

lakukan pemerintah” (wawancara dengan informan C pada

tanggal 28 September 2020).

Berdasarkan pernyataan dari informan C mengenai standar

tanggap darurat yang disosialisasikan oleh pemerintah kepada

masyarakat yaitu pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dalam hal ini

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah melaksankan

82

sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Itu sejalan dengan

pernyataan dari masyarkat bahwa pemerintah rutin melaksankan

sosialisasi persoalan standar tanggap darurat bencana dan juga ada nya

bulletin yang di pasang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Luwu Timur agar seluruh masyarakat dapat mengetahui

standar tanggap daurat bencana mengenai kesiapsiagaan Bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, baik itu

pemerintah dan juga masyarakat dapat disimpulkan bahwa

kesiapsiagaan bencana terkait dengan manajemen bencana yang

dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Luwu Timur sudah berjalan dengan baik itu di tunjukan dengan sigap

nya dalam merespon masyarkat jika ada pelaporan yang masuk dan

langsung ditangani dengan cepat sesuai dengan Standar Operasinal

Prosedur (SOP). Selain itu juga rutin malaksanakan sosialisai kepada

masyarakat terkait standar tanggap darurat bencana dan juga adanya

papan-papam informasi atau bulletin agar masyarakat bisa mengatuhi

secara maksimal standar tanggap darurat bencana Badan

Penaggulangan Bencana Daerah kabupaten Luwu Timur. Secara

keseluruhan persoalan sesiapsiagaan dari Badan Penanggulangan

Bencana Daerah sudah berjalan dengan baik itu ditunjukan dengan

informasi yang didapatkan dan juga obesvasi dilapangan.

83

4. Reaksi Cepat (Response)

Reaksi Cepat (Response) Reaksi Cepat (Response) ialah reaksi

cepat biasanya dapat dilakukan secepat atau sesegera mungkin pada

saat maupun setelah bencana terjadi. Tindakan tersebut terutama

ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi properti, dan

untuk menangani dengan gangguan, kerusakan, dan efek langsung

lainnya yang disebabkan oleh bencana tersebut. Contoh kegiatan

Mengaktifkan sistem tanggap darurat, Mencari dan menyelamatkan

(SAR), Menyediakan makanan, tempat tinggal (posko), pengobatan

darurat Melakukan survei dan penilaian.

untuk mengetahui lebih jelas mengenai reaksi cepat

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal Badan Penanggulangan

Bencana Daerah apakah sudah berjalan dengan semestinya, berikut ini

pernyataan Dari beberapa Informan, yang pertama informan A selaku

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang akan menjelaskan

beberapa reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Luwu Timur, penyataannya adalah sebagai berikut:

reaksi cepat atau respon dari masyarakat pada saat terjadi

bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

“ Ya kami pasti merespon dengan cepat dan sigap jadi jika

adanya laporan yang masuk langsung kami lakukan dengan

sigap , dan kami juga lihat dari jenis bencana yang terjadi , jadi

84

kami sesuai dengan kebutuhan nya di lapangan.‟‟ (wawancara

dengan informan A pada tanggal 16 September 2020).

Peryataan atau hasil wawancara dari informan A selaku Bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur mengenai reaksi cepat atau respon

dari masyarakat pada saat terjadi bencana kepada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah direspon dengan cepat dan sigap jika

terjadi laporan yang masuk, dan juga di susauikan dengan kebutuhan

dilapangan menganai jenis bencana yang terjadi. Selain melaksanakan

reaksi cepat atau respon dari masyarakat pada saat terjadi bencana

kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bencana dengan baik,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah menyiapkan

personel didalam masyarakat agar pada saat terjadi bencana dapat

dilakukan pencegahan sesegera mungkin . Adapun penjelasannya

masih dari informan A selaku bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

adalah sebagai Berikut:

pemerintah telah menyiapkan personel di dalam masyarakat

agar pada saat terjadi bencana dapat dilakakuan pencegahan

sesegera mungkin

“kalau persoalan disiapkan di masyarkat tidak tetapi kami

melatih masyarakat untuk tanggap darurat kami ambil

perwakilan tiap masyarakat dan kami adakan pelatihan , ya

Namanya relawan yg di siapkan didesa-desa dan kemarin

85

namanya tim reaksi cepatnya dimasyarakat pada tahun 2016

dan kami data ulang untuk disiapkan relawan di masyarkat.

Jadi jika terjadi Apa-apa nanti sisa kita komunikasi dan

relawan tersebut yang bekerja duluan sambal menunggu

personel dari BPBD kabupaten‟‟. (wawancara dengan

informan A pada tanggal 16 September 2020).

Peryataan atau hasil wawancara dari informan A selaku Bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur mengenai personel di dalam

masyarakat agar pada saat terjadi bencana dapat dilakakuan

pencegahan sesegera mungkin dari pernyataan dari informan A

persoalan di siapkan didalam masyarakat tidak tetapi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah melatih masyarakat untuk tanggap

darurat atau respon cepat pada saat terjadi bencana, perwakilan tiap

desa untuk dilakukan pelatihan. Mereka bertugas pada saat urgen dan

langsung dikomunikasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Relawan tersebut

melakukan evakuasi sebelum personel dari Badan Penanggulangan

Bencana Daerah datang. Itu tadi pernyataan informan A yang

menjelaskan tentang reaksi cepat atau respon dari masyarakat kepada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat terjadi bencana dan

juga personel di dalam masyarakat agar pada saat terjadi bencana

dapat dilakakuan pencegahan sesegera mungkin. selanjutnya informan

B selaku sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan

86

memberikan informasi, penjelasan dari informan B adalah sebagai

berikut:

Reaksi cepat atau respon dari masyarakat pada saat terjadi

bencana

“kalau semisal terjadi di desa A atau desa B responnya itu

cepat. Kalau pelporannya sudah tiba di BPBD langsung kita

turun . dan lansung kita tindak lanjuti dan kita turun ke lokasi.

Dan itulah fungsinya tenaga-tenaga relawan yang ada di

masyarakat yang kita siapkan dan mereka juga cepat

memberikan informasi apakah mereka-merka langsung turun

langsung memberikan foto dan informasi terkait kejadian yang

terjadi di daerah nya dan melaporkan korban dan sebaginya

dan kita langsung terjun kelokasi Ketika sudah ada informasi

yang diberikan. (wawancara dengan informan B pada tanggal

21 September 2020).

Peryataan atau hasil wawancara dari informan B selaku

sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Timur mengenai reaksi cepat atau respon dari masyarakat pada saat

terjadi bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

seperti yang dibahasakan oleh informan A di respon dengan cepat jika

ada pelaporannya sudah tiba di Badan Penanggulangan Bencana

Daerah langsung di tindak lanjuti dan segera mungkin terjun ke lokasi

kejadian untuk melakukan penangan dengan cepat agar bisa

meminimalkan korban ataupun kerugian materil. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah juga telah menyiapkan personel

87

didalam masyarakat agar pada saat terjadi bencana dapat dilakukan

pencegahan sesegera mungkin . Adapun penjelasannya masih dari

informan B selaku sekertaris adalah sebagai Berikut:

pemerintah telah menyiapkan personel di dalam masyarakat

agar pada saat terjadi bencana dapat dilakakuan pencegahan

sesegera mungkin

“ ya tentunya kami siapkan seperti yang saya bahasakan

sebelumnya Dan itulah juga fungsinya tenaga-tenaga relawan

yang ada di masyarakat yang kita siapkan dan mereka juga

cepat memberikan informasi apakah mereka-merka langsung

turun langsung memberikan foto dan informasi terkait kejadian

yang terjadi di daerah nya dan melaporkan korban dan

sebaginya dan kita langsung terjun kelokasi Ketika sudah ada

informasi yang diberikan”. (wawancara dengan informan B

pada tanggal 21 September 2020).

Peryataan atau hasil wawancara dari informan B selaku

Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Timur mengenai personel di dalam masyarakat agar pada saat terjadi

bencana dapat dilakakuan pencegahan sesegera mungkin dari

pernyataan dari informan B tentunya di siapkan untuk respon cepat

dan itulah fungsinya relawan yang ada di masyarakat yang telah

disiapkan agar sesegera mungkin atau dengan cepat memberikan

informasi mengenai kondisi ditempat kejadian kepada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, relawan dimasyarakat juga

88

melaporkan jumlah korban dan sebagainya. Setelah itu personel dari

Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa langsung terjun ke lokasi

kejadian. hal serupa juga di sampaikan oleh infroman C selaku

masyarakat pernyataannya atau hasil penelitian adalah sebagai berikut:

“ ya kami dilatih atau ikut pelatihan yang dilaksanakan oleh

pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar pada

saat terjadi bencana kami bisa segera melapor ke pemerintah

agar bisa lakukan penanganan segera mungkin dan pemerintah

juga bisa merespon dengan cepat dan kami juga sebagai

relawan bisa bekerja dengan baik, jika direspon dengan cepat

mengevakuasi korban dan juga meminimalkan kerugian yang

bisa saja dapat ditimbulkan dari bencana yang terjadi di daerah

yang terkena bencana.” (wawancara dengan informan C pada

tanggal 28 September 2020).

Berdasarkan pernyataan dari informan C mengenai pemerintah

telah menyiapkan personel di dalam masyarakat agar pada saat terjadi

bencana dapat dilakakuan pencegahan sesegera mungkin. pemerintah

sudah melaksankan atau menyiapkan personel dengan baik kepada

masyarakat. Itu sejalan dengan pernyataan dari masyarkat bahwa

pemerintah telah menyiapkan dan melakukan pelatihan kepada

masyarakat terkait pelatihan tanggap darurat Bencana agar nantinya

masyarakat bisa melaporkan sesegera mungkin jika terjadi bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, baik itu

pemerintah dan juga masyarakat dapat disimpulkan bahwa reaksi cepat

atau respon cepat mengenai Manajemen Bencana Badan

89

Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Luwu Timur sudah

berjalan dengan baik itu ditunjukan dengan cepatnya respon jika

terjadi bencana dan segera mungkin terjun ke lapangan jika ada

pelaporan terkait bencana. Pemerintah juga menyiapkan personal dan

melakukan pelatihan kepada relawan agar jika terjadi bencana ada tim

didalam masyarakat untuk melakukan pelaporan secepatnya kepada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan relawan didalam

masyarakat juga bisa mengavakuasi secapatnya agar dapat melakukan

pertolongan pertama dan dapat meminimalkan kerugian dampak dari

bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan mengenai 4

indikator diantaranya Pencegahan (Prevention), Mitigasi (Mitigation),

Kesiapsiagaan (Preparedness), Reaksi Cepat (Response) persoalan

Manajemen Bencana dapat disimpulkan bahwa seleruh indikator

terkait manajemen bencana sudah berjalan dengan baik itu di

tunjukannya dengan sejalannya apa yang disampaikan dan apa yang

terlaksana dari hasil observasi begitupun dari pernyataan masyarakat.

Itu juga didukung dengan ada nya berbagai program, kegiatan,

maupun sosialisai yang dilakukan secara baik dan terlaksa juga dengan

baik dan masyarakat juga saling bekerja sama dengan Pemerintah

dalam Hal ini Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu

90

Timur dalam menangani Bencana yang terjadi Kabupten Luwu timur,

dan dukungan dari beberapa instansi yang ada Kabupaten di Luwu

Timur. Tetapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki agar

kedepannya semua berjalan dengan secara maksimal.

C. Pembahasan Penelitian

Penegertian manajemen menurut G.R Terry dalam buku Hasibuan

(2004) Manajemen merupakan suatu proses yang memiliki khas yang

terdiri dari suatu tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

juga pengendalian yang dilakukan agar untuk menentukan serta mencapai

suatu sasaran-sasaran yang telah di tentukan melalui sebuah pemanfaatan

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Manajemen bencana merupakan proses yang dinamis, yang meliputi

fungsi manajemen klasik. Diantaranya perencanan, pengorganisasian,

pembagian tugas, pengendalian serta pengawasan. Proses ini melibatkan

berbagai macam organisasi yang bekerja sama dalam melakukan proses

pencegahan, proses mitigasi, proses kesiapsiagaan, proses tanggap darurat,

yang proses pemulihan atau rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana

menurut Istiqomah (2019).

Secara definisi, bencana adalah peristiwa yang menganggu dan

mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor

alam, non alam, dan faktor yang disebabkan oleh manusia itu sendiri,

91

sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian

harta dan benda, rusaknya lingkungan dan timbulnya dampak psikologis.

Bencana alam merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada alam yang

kenyataannya dapat yang dapat berdampak besar bagi populasi

perkembangan suatu makhluk hidup, seperti manusia, hewan ataupun

tumbuhan. Bencana dapat artikan baik secara normatif maupun pendapat

para ahli.

Konsep Sistem Manajemen Bencana ( Disaster Management System)

menurut Carter dalam buku Disaster Management : A Disaster Manager’s

Handbook, Candra (2014). Dibutuhkan alur manajemen menghadapi

bencana untuk setiap negara, yang meliputi : Pencegahan (Prevention),

Mitigasi Atau Memperkecil Efek Bencana (Mitigation), Kesiapsiagaan

(Preparedness), Respon atau Reaksi Cepat (Response).

1. Pencegahan (Prevention)

Pencegahan (Prevention) Mengukur dan memperkirakan

bencana yang mungkin akan terjadi atau Serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman dan

kejadian bencana, melalui pengurangan risiko bencana dan kerentanan

bencana. Contoh kegiatan seperti Sosialisasi kepada masyarakat

tentang bahaya efek bencana dan kegiatan dalam lain tentang

pencegahan bencana.

92

Hal ini sangatlah berpengaruh langsung terhadap manjemen

bencana dalam hal pencegahan yang dilakukan oleh badan

penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur, kegiatan

pencegahan merupakan siklus manajemen menghadapi bencana yang

bisa saja terjadi kapan pun di daerah kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, Adapun pernyataan oleh informan

selaku Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang memberikan informasi

menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal

pencegahan Bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah ini ada beberapa hal yang dilakukan diantara nya rutin

melakukan sosialisasi kemasyarakat terkait persoalan Manajemen

Bencana. Selain melakukan sosialisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah juga melakukan Penyuluhan dan pelatihan kepada

masyarakat serta tim-tim reaksi cepat penanggulangan Bencana agar

dapat meminimalkan terjadinya bencana.

Selain itu, Adapun pernyataan lain dari sekertaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur

menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan Badan

Penanggulangan Bencana daerah hampir sama yang sebelumnya

dibahasakan oleh Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur bahwa

93

adapun hal-hal yang dilakukan yaitu seperti peringatan dini kepada

daerah yang dianggap berpotensi menimbulkan bencana selain itu

badan penanggulangan bencana daerah memberikan informasi-

informasi kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk atau baliho

di setiap kecematan tergantung dari jenis bencana yang berpotensi di

daerah tersebut.

Selain peringatan dini dan pemasangan baliho informasi badan

penanggulangan bencana daerah juga melakukan pemasangan alat

deteksi ketinggian banjir, agar Ketika debit air tinggi di daerah tersebut

alat ini bisa memberikan sinyal waspada kepada masyarakat sekitar

sungai yang di pasang alat tersebut. Itulah pencegahan-pencegahan

yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Luwu Timur yang Di sampaikan oleh Sekertaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam

hal penceghan bencana yang dilakukan oleh badan penanggulangan

bencana daerah sudah melakukan hal-hal terkait pecegahan salah

satunya adanya peringatan dini, sosialisasi pelatihan, dan lain-lain.

2. Mitigation (mitigasi atau usaha untuk memperkecil efek bencana)

Mitigation (mitigasi atau usaha memperkecil efek bencana)

dalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan

94

kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contoh kegiatan mitigasi

sistem drainase yang tepat, Peta rawan bencana tanah longsor,

Melakukan pembuatan tanggul penahan runtuhan batuan, Reboisasi di

hutan yang gundul, Tidak mendirikan bangunan di daerah tebing

atau tanah yang tidak stabil, Memperhatikan dan membuat sistem

peringatan dini Memantau informasi gejala tanah longsor dari media

elektronik, misalnya website BMKG.

Tindakan mitigasi juga bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan

yang spesifik. Ini di upayakan agar pada saat terjadinya bencana,

program yang dapat mengurangi korban jiwa dan kerusakan lainnya.

Hal ini sangatlah berpengaruh langsung terhadap manjemen bencana

dalam hal mitigasi yang dilaksanakan oleh badan penanggulangan

bencana daerah Kabupaten Luwu Timur, kegiatan mitigasi merupakan

siklus manajemen menghadapi bencana yang bisa saja terjadi kapan

pun di daerah kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Peryataan Bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur dari Tindakan yang dilakukan agar

dapat meminimalkan terjadinya bencana dalam hal mitigasi yaitu

rutinnya turun sosialisasi kemasyarakat ataupun diadakannya kegiatan

seperti pelatihan tanggap darurat bencana kepada relawan-relawan.

Selain itu badan penanggulangan bencana juga bekerjasama dengan

95

PT. Vale membangun alat-alat pendeteksi dini, Badan Penanggulangan

bencana juga mendapat bantuan Alat pendeteksi Gempa Dari BMKG

agar dapat mendeteksi gempa-gempa kecil dan juga besar yang

mungkin saja terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Yang di letakkan

didaerah atas, tengah, bawah di kabupaten Luwu Timur.

Selaian menganai Tindakan dalam hal mitigasi Badan

penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur juga

melakukan program-program spesifik kepada relawan ataupun

personel dalam hal mitigasi. mengenai program-program yang

dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu

Timur ada beberapa program yang pertama yaitu program pemetaan

daerah rawan bencana disini dipetakan daerah-daerah rawan bencana

berdasarkan jenis bencana masing-masing kecematan atau desa yang

berada di kabupaten Luwu Timur, selanjutnya yaitu program kajian

resiko bencana, program kajian resiko bencana disini di kaji daerah-

daerah mana saja yang berada di kabupaten luwu timur yang punya

tingkat resiko bencana yang tinggi, setalah itu ada program RPB

(Rencana Penanggulangan Bencana) program di lakukan setalah dikaji

langsung dirancangkan rencana penanggulangan Bencana, selain itu

ada beberapa program yang bekerja sama dengan dinas terkait seperti

BLH yang dmana programnya yaitu Penanaman pohon di sekitar

96

daerah yang pernah terkena longsor, dan juga dinas PU yang

programnya yaitu Pembiatan Drainase.

Adapun pernyataan lain dari sekertaris badan penanggulangan

bencana daerah hampir sama yang dibahasakan oleh bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan mengenai Tindakan dan program yang

dilakukan yaitu Tindakan agar dapat meminimalkan terjadinya

bencana dalam hal mitigasi yaitu turun sosialisasi kemasyarakat terkait

persoalan Bencana Itu sendiri dan juga diadakannya kegiatan-kegiatan

seperti pelatihan tanggap darurat bencana kepada relawan-relawan

yang tegabung didalam Tim SAR atau Bidang kemanusiaan lainnya.

Dan juga adanya daerah yang di buat seperti daerah tanggung Bencana

yang berada di desa Kasintuwu yang Tangguh terhadap Bencana

longsor dan yang kedua ada desa Pongkeru yang Tangguh terhadap

Bencana Banjir. Itulah hal-hal yang dilakukan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur persoalan Tindakan

meminimalkan terjadinya bencana dalam hal mitigasi bencana seperti

yang dijelaskan oleh informan B selaku Sekertaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. mengenai

program-program yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan

Bencana Kabupaten Luwu Timur yaitu program pencegahan Bencana

yang di Susun dan dilaksanakan masing-masing bidang terkait dan

diluangkan di dalam RPA dan di anggarkan melalui APBD untuk

97

pelaksanaan program yang dilakukan. Itulah tadi pernyataan yang di

sampiakan oleh informan B selaku sekertaris Badan Penangulangan

Bencana Daerah terkait persoalan Program mitigasi bencana.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam

hal mitigasi bencana yang dilakukan oleh badan penanggulangan

bencana daerah sudah melakukan Tindakan dan program mitigasi

dengan baik itu ditunjukan dengan banyaknya yang dilakukan dalam

hal Tindakan dan program mitigasi.

3. Kesiapsiagaan (preparedness)

Kesiapsiagaan (Preparedness) adalah serangkaian kegiatan

yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya

guna. Contoh kegiatan kesiapsiagaan Merumuskan dan

mempertahankan perencanaan tanggap bencana yang valid dan

diperbarui yang dapat diaplikasikan saat dibutuhkan ketetapan khusus

untuk tindakan darurat, seperti mengevakuasi penduduk atau

memindahkan mereka untuk sementara ke tempat berlindung yang

aman, Menyediakan sistem peringatan, Komunikasi gawat darurat,

Pendidikan dan kesadaran publik dan program pelatihan.

dengan adanya suatu standar tanggap bencana yang telah

ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah dan disamaikan kepada

publik, diharapkan agar melatih masyarakat, baik sebagai komunitas

98

dan kelompok agar selalu siap siaga menghadapi yang terburuk dan

agar tidak terjadinya kepanikan masal saat terjadinya bencana.

Kesiapsiagaan untuk menghadapi suatu bencana bisa dibagi menjadi 3

bagian, antara lain: Peringatan (Warning), Ancaman (Threat), dan

Tindakan Pencegahan (Precaution). Hal ini sangatlah berpengaruh

langsung terhadap manjemen bencana dalam hal kesiapsiagaan yang

dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten

Luwu Timur, kegiatan kesiapsiagaan merupakan siklus manajemen

menghadapi bencana yang bisa saja terjadi kapan pun di daerah

kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Peryataan

Bidang pencegahan dan siapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur mengenai standar tanggap darurat

yang ditetapkan perosalan kesiapsiagaan mengacu kepada SOP

(standar operasional prosedur) yaitu dimana dijelaskan bahwa jika

terjadi bencana masyarakat dapat langsung menguhubungi baik itu

melapor secara langsung ataupun dengan via media online atau

telefon. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai Tim

Reaksi Cepat yang sedia setiap saat dan standbye jika sewaktu-waktu

terjadi bencana. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai standar tanggap

darurat yang di tetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Luwu Timur. Selain melaksanakan standar tanggap darurat

99

Bencana dengan baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga

mensosialisasikan bagaimana standar yang di lakukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat agar masyarakat

paham mengenai mekanismenya tanggap darurat yang dilakukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. selain ada standar badan

penanggulangan bencana daerah juga mensosialisasikan menganai

standar tersebut kepada masyarakat.

pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dalam hal ini Badan

Penanggulangan Bencana Daerah memasang beberapa Bulletin di

beberapa tempat agar penyampaiannya tersampaikan secara maksimal.

Adapun pernyataan lain dari sekertaris badan penanggulangan bencana

daerah hampir sama dimana mengacu kepada persoalan Standar

Operasional Prosedur (SOP), dan juga setiap bencana punya SOP yang

berbeda beda tuturnya.

Selain itu di Luwu Timur sendiri ada 11 ancaman bencana dari

12 ancaman bencana secara nasional. Dan berdasarkan kajiannya ada 3

proritas bencana yang di sarankan oleh BNPB kepada BPBD

kabupaten Luwu Timur, diantaranya Gempa Bumi, banjir, dan tanah

longsor. Selain melaksanakan standar tanggap darurat Bencana dengan

baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mensosialisasikan

bagaimana standar yang di lakukan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah kepada masyarakat agar masyarakat paham mengenai

100

mekanismenya tanggap darurat yang dilakukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah. Begitupun dengan yang

disosialisasikan kepada masyarakat yaitu pemerintah Kabupaten Luwu

Timur Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah rutin

melaksanakan sosialisasi standar tanggap darurat kemasyarakat

khususnya ke daerah-daerah rawan bencana agar masyarakat bisa

mengatahui secara maksimal ataupun juga di sampaikan pada saat

pertemuan-pertemuan.

Sejalan dengan yang katakan oleh masyarakat bahwa persoalan

sosialiasasi yang rutin dilaksanakan oleh badan penanggulangan

bencana daerah disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat

yaitu pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dalam hal ini Badan

Penanggulangan Bencana Daerah sudah melaksankan sosialisasi

dengan baik kepada masyarakat. Itu sejalan dengan pernyataan dari

masyarkat bahwa pemerintah rutin melaksankan sosialisasi persoalan

standar tanggap darurat bencana dan juga ada nya bulletin yang di

pasang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Timur agar seluruh masyarakat dapat mengetahui standar tanggap

daurat bencana mengenai kesiapsiagaan Bencana.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam

hal kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan oleh badan

penanggulangan bencana daerah sudah berjalan dengan baik dengan

101

melakukan kesiapsiagaan bencana terkait dengan manajemen bencana

yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Luwu Timur sudah berjalan dengan baik itu di tunjukan

dengan sigap nya dalam merespon masyarkat jika ada pelaporan yang

masuk dan langsung ditangani dengan cepat sesuai dengan Standar

Operasinal Prosedur (SOP). Selain itu juga rutin malaksanakan

sosialisai kepada masyarakat terkait standar tanggap darurat bencana

dan juga adanya papan-papam informasi atau bulletin agar masyarakat

bisa mengatuhi secara maksimal standar tanggap darurat bencana

BPBD kabupaten Luwu Timur.

4. Reaksi Cepat (Response)

Reaksi Cepat (Response) Reaksi Cepat (Response) ialah reaksi

cepat biasanya dapat dilakukan secepat atau sesegera mungkin pada

saat maupun setelah bencana terjadi. Tindakan tersebut terutama

ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi properti, dan

untuk menangani dengan gangguan, kerusakan, dan efek langsung

lainnya yang disebabkan oleh bencana tersebut. Contoh kegiatan

Mengaktifkan sistem tanggap darurat, Mencari dan menyelamatkan

(SAR), Menyediakan makanan, tempat tinggal (posko), pengobatan

darurat Melakukan survei dan penilaian. Hal ini sangatlah berpengaruh

langsung terhadap manjemen bencana dalam hal reaksi cepat yang

dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten

102

Luwu Timur, kegiatan reaksi cepat merupakan siklus manajemen

menghadapi bencana yang bisa saja terjadi kapan pun di daerah

kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Peryataan

Bidang pencegahan dan siapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur mengenai reaksi cepat atau respon

dari masyarakat pada saat terjadi bencana kepada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, direspon dengan cepat dan sigap

jika terjadi laporan yang masuk, dan juga di susauikan dengan

kebutuhan dilapangan menganai jenis bencana yang terjadi. Selain

melaksanakan reaksi cepat atau respon dari masyarakat pada saat

terjadi bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bencana dengan baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga

telah menyiapkan personel didalam masyarakat agar pada saat terjadi

bencana dapat dilakukan pencegahan sesegera mungkin.

Selain itu ada pula mengenai personel di dalam masyarakat

agar pada saat terjadi bencana dapat dilakakuan pencegahan sesegera

mungkin. dari pernyataan dari Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

persoalan di siapkan didalam masyarakat tidak tetapi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah melatih masyarakat untuk tanggap

darurat atau respon cepat pada saat terjadi bencana, perwakilan tiap

103

desa untuk dilakukan pelatihan. Mereka bertugas pada saat urgen dan

langsung dikomunikasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Relawan tersebut

melakukan evakuasi sebelum personel dari Badan Penanggulangan

Bencana Daerah datang.

Adapun pernyataan lain dari sekertaris badan penanggulangan

bencana daerah hampir sama dengan pernyataan dari bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan mengenai reaksi cepat atau respon dari

masyarakat pada saat terjadi bencana kepada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah seperti yang dibahasakan oleh bidang pencegahan

dan kesiapsiagaan di respon dengan cepat jika ada pelaporannya sudah

tiba di Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung di tindak

lanjuti dan segera mungkin terjun ke lokasi kejadian untuk melakukan

penangan dengan cepat agar bisa meminimalkan korban ataupun

kerugian materil.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah

menyiapkan personel didalam masyarakat agar pada saat terjadi

bencana dapat dilakukan pencegahan sesegera mungkin. Begitu pula

mengenai personel di dalam masyarakat agar pada saat terjadi

bencana dapat dilakakuan pencegahan sesegera mungkin dari

pernyataan dari bidang pencegahan dan kesiapsiagaan tentunya di

104

siapkan untuk respon cepat dan itulah fungsinya relawan yang ada di

masyarakat yang telah disiapkan agar sesegera mungkin atau dengan

cepat memberikan informasi mengenai kondisi ditempat kejadian

kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, relawan

dimasyarakat juga melaporkan jumlah korban dan sebagainya. Setelah

itu personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa

langsung terjun ke lokasi kejadian.

Sejalan dengan yang katakana oleh masyarakat bahwa

mengenai pemerintah telah menyiapkan personel di dalam masyarakat

agar pada saat terjadi bencana dapat dilakakuan pencegahan sesegera

mungkin. pemerintah sudah melaksankan atau menyiapkan personel

dengan baik kepada masyarakat. Itu sejalan dengan pernyataan dari

masyarkat bahwa pemerintah telah menyiapkan dan melakukan

pelatihan kepada masyarakat terkait pelatihan tanggap darurat Bencana

agar nantinya masyarakat bisa melaporkan sesegera mungkin jika

terjadi bencana.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam

hal reaksi cepat pada saat terjadi bencana yang dilakukan oleh badan

penanggulangan bencana daerah sudah berjalan dengan baik itu

ditunjukan dengan cepatnya respon jika terjadi bencana dan segera

mungkin terjun ke lapangan jika ada pelaporan terkait bencana.

105

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait manajemen bencana di Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur maka kesimpulan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan (Prevention) dalam tahap ini Badan Penanggulangan

Bencana Daerah sudah menjalankan tahap-tahap pencegahan dengan

rutin melaksanakan hal-hal terkait pecegahan salah satunya adanya

peringatan dini, sosialisasi, dan pelatihan-pelatihan kepada personel

tanggap darurat bencana, ini menunjukan bahwa dalam tahap ini sudah

melaksanakan sebagai mana pencegahan bencana tetapi ada hal-hal yang

masih perlu di perbaiki.

2. Mitigasi (Mitigation) dalam tahap ini Badan Penanggulangan Bencana

Daerah sudah menjalankan tahap-tahap mitigasi seperti pelatihan kepada

relawan, peringatan dini atau pemasangan alat-alat pendeteksi dini dan

juga program-program dalam menanggulangi bencana yang bekerja sama

dengan instansi-instansi terkait. ini menunjukan bahwa dalam tahap ini

sudah melaksanakan sebagai mana mitigasi bencana tetapi ada hal-hal

yang masih perlu di perbaiki.

3. Kesiapsiagaan (Preparedness) tahap kesiapsiagaan bencana mengacu

kepada SOP (standar operasional prosedur) yaitu dimana dijelaskan

bahwa jika terjadi bencana masyarakat dapat langsung menguhubungi

106

baik itu melapor secara langsung ataupun dengan via media online atau

telefon. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai Tim

Reaksi Cepat yang sedia setiap saat dan standbye jika sewaktu-waktu

terjadi bencana dan rutin mensosialisasikan tanggap darurat bencana

kepada masyarakat. ini menunjukan bahwa dalam tahap ini sudah

melaksanakan sebagai mana kesiapsiagaan bencana tetapi ada hal-hal

yang masih perlu di perbaiki.

4. Reaksi Cepat (Response) tahap reaksi cepat atau respon cepat direspon

dengan cepat dan sigap jika terjadi laporan yang masuk, dan juga di

susauikan dengan kebutuhan dilapangan menganai jenis bencana yang

terjadi. ini menunjukan bahwa dalam tahap ini sudah melaksanakan

sebagai mana reaksi cepat pada saat bencana tetapi ada hal-hal yang

masih perlu di perbaiki.

B. Saran

1. Meningkatkan kegiatan atau program yang berbasis tanggap darurat

bencana dalam segala hal dalam menanggulangi bencana di kabupaten

Luwu Timur.

2. Meperluas Kerjasama antar instansi terkait dalam menaggulangi bencana,

3. Menambah sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas

yang mendukung dalam menanggulangi bencana di kabupaten Luwu

Timur.

4. Menambahkan alokasi dana untuk bencana proritas yang berada di

kabupaten Luwu Timur

107

5. Menambah Kawasan evakuasi bencana di setiap kecamatan sesuai

dengan jenis bencana yang berada di Kabupaten Luwu Timur.

108

DAFTAR PUSTAKA

Brantas. (2009). Dasar dasar manajemen. Bandung: Alfabeta.

Budiyono, A. H. (2004). Pengantar manajemen. Yogyakarta: Graha ilmu.

Carter, W. N. (2008). Disaster Management : A Disaster Manager’s. Handbook.

Asian Development Bank, 1991.

Creswell, J. W. (2002). Research Design: Qualitative and Quantitative Approach.

London: Sage Publication Inc.

Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan

Mixed. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Hasibuan, M. (2004). Manajemen dasar, pengertian, dan masalah edisi revisi.

Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Karyoto. (2016). Dasar dasar manajemen teori, definisi dan konsep. Yogyakarta:

C.V Andi Offset.

Manullang, M. (2006). Dasar dasar manajemen. Yogyakarta: Gadjah mada

university press.

Yin, R. K. (2000). Studi Kasus: Desain dan Metode, Cetakan Ke-III. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Candra, N. (2014). Manajemen Bencana Di Indonesia ( Studi pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam Darurat Bencana

Gunung Kelud). Universitas Muhammadiyah Malang. http://eprints.umm.ac.id/

(diakses pada tanggal 13 Februari 2020).

Istiqomah, U. (2019). Disaster Management ( Studi Peran Pemerintah Daerah dalam

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir di Kabupaten Sampang). Universitas

Muhammadiyah Malang. http://eprints.umm.ac.id/ (diakses pada tanggal 13

Februari 2020).

Kaharjono, S. M. (2018). Manajemen komunikasi Bencana BPBD Kabupaten

Magelang Dalam Pengurangan Resiko Bencana Erupsi Gunung Merapi.

Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. https://library.uii.ac.id/repositories/.

(diakses pada tanggal 13 Februari 2020).

109

Dian, L Dkk. (2020). Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Badan Usaha

Milik Desa (Bumdes) Di Sugihwaras Kabupaten Polewali Mandar. Junal Kimap,

Volume 1 (1), (299-311).

Mahardika, D dan Setianingsih , E, L. (2018). Manajemen Bencana Oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Banjir di Kota

Semarang. Juornal of Public Policy and Management. volume 7 (2), (502-518).

Maheswara dan Winarni. (2016). Manajemen Bencana Pada Daerah Kekeringan Di

Kecematan Tepus Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Adinegara. Volume 5 (5), (2-

13).

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Nomor 14 tahun 2014 tentang

pananggulangan bencana daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 21 tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Peraturan Presiden. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan peanggulangan bencana.

Peraturan Presiden. Nomor 83 Tahun 2005 Tentang koordinasi Nasional

penanggulangan Bencana.

Peraturan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana.

Https://www.Selselsatu.com/2018/10/sulsel/luwu-raya/luwu-timur-masuk-program-

kota-tangguh-bencana.html (diakses pada tanggal 13 februari 2020 pada pukul

14:00 wita).

Https://id.wikipedia.org/wiki/daerah_bencana (diakses pada tanggal 13 februari 2020

pada pukul 14:00 wita).

Https://m.liputan6.com/regional/read/2948699/longsor-luwu-timur-7-orang-tewas

(diakses pada 31 Maret 2020 pada pukul 23:00 wita)

Https://www.google.co.id/amp/s/.sulsel.inews.id/amp/berita/banjir-rendam-6-

kecematan-di-luwu-timur-jalur-trans-sulawesi-terputus (diakses pada 31 Maret

2020 pada pukul 23:00 wita)

http://bencanapedia.id/Pencegahan_bencana (diakses pada 26 Oktober 2020 pada

pukul 15:22 wita)

110

https://bpbd.karanganyarkab.go.id/?p=603 pada Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. (diakses pada 26 Oktober

2020 pada pukul 15:22 wita).

https://sulsel.inews.id/berita/banjir-rendam-6-kecamatan-di-luwu-timur-jalur-trans-

sulawesi-terputus. ( diakses pada 5 Desember 2020 pada pukul 15:40 wita)

111

L

A

M

P

I

R

A

N

112

1.foto surat izin meneliti dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

113

2.Dokumentasi dengan Pegawai dan Tim dari BPBD Kab. Luwu Timur

114

3.wawancara dengan informan A selaku Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

115

4.wawancara dengan Informan B selaku Sekertaris BPBD Kab. Luwu Timur

116

5.wawancara dengan Informan D selaku Bidang Kedaruratan dan Logistik Kab.

Luwu Timur

117

6.wawancara dengan Informan C selaku Masyarakat di Kab. Luwu Timur

7.penjelasan tentang fungsi dari alat pendeteksi gempa bumi oleh sekertaris BPBD

Kab. Luwu Timur

118

8.dokumentasi di depan kantor BPBD Kab. Luwu Timur

119

9.foto surat telah melakukan penelitian Dari BPBD Kab. Luwu Timur

120

RIWAYAT HIDUP

121

Faisal N. Lahir pada tanggal 07 Juli 1996 di Kabupaten Polmas

Provinsi Sulawesi Barat. Anak pertama dari tiga bersaudara, buah

cinta dari pasangan Bapak Nursyam dan Ibu Darmawati. Penulis

menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 154

Mangkulande Kecamatan Mangkutana kabupaten Luwu Timur

pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1

Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis

melanjutkan pendidikan di SMA Islam Kecamatan Mangkuna Kabupaten Luwu Timur dan

lulus pada tahun pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan

pendidikan di Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata 1 (S1).