Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN
2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
BPBD Tangguh !
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11, Makassar Telp. (0411) 588170
Tangguh !
BPBD
i
Segala puji bagi Allah SWT sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang
dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai
amanah. Secara khusus Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019
dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 merupakan capaian
akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019-2023. LKIP Tahun 2019 disusun berdasarkan RKPD Tahun
2019 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD Tahun 2019-2023).
LKI{ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014. Penyusunan LKIP BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 merupakan
bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta
pertanggungjawaban atas kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Komitmen dalam
penyusunan LKIP BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, bertujuan memberikan informasi
kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi
BPBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.
Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka
isi yang terkandung di dalam laporan Kinerja ini merupakan kebulatan kesepakatan
bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula
oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk
KATA PENGANTAR
ii
perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun
mendatang.
Secara keseluruhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana BPBD
Provinsi Selawesi Selatan Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil. Dari tujuh
indikator kinerja utama, semua indikator telah memenuhi kriteria yang sangat
tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah outcome yang masuk
kategori sangat tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan
program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan.
Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi
koordinasi yang efektif dan efisien.
Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum
tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan
sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung
tercapainya good governance pada masa mendatang sehingga Sulawesi Selatan
yang tangguh terhadap bencana yang diharapkan bisa terwujud. Berkenaan dengan
itu, LKIP BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan
dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien,
baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun
koordinasi pelaksanaannya.
TERIMA KASIH
Makassar, Januari 2020
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Ir. H. Nimal Lahamang, m.sI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620422 199103 1 006
iii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................ iii
BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .......................................................................................... 1
1.2. Maksud Dan Tujuan ................................................................................... 2
1.3. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ........................................ 3
1.4. Isu Strategis BPBD ..................................................................................... 5
1.5. Struktur Organisasi BPBD ........................................................................... 8
1.6. Susunan Kepegawaian ............................................................................... 10
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................................. 14
2.1 Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah .......................... 14
2. 2. Sasaran Strategis Dan Indikator ................................................................ 16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 18
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana
Daerah .................................................................................................... 19
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .......................................................... 20
3.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan ................................................................................................. 23
3.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .......................................... 23
3.5. Realisasi Anggaran..................................................................................... 24
BAB 4 PENUTUP ........................................................................................................... 25
LAMPIRAN ........................................................................................................... 28
L
DAFTAR ISI
1
1.1. LATAR BELAKANG
Penilaian dan pelaporan kinerja
pemerintah daerah menjadi salah satu
kunci untuk menjamin penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis,
transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
Upaya ini juga selaras dengan tujuan
perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan
dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat,
termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan
dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi
Selatan pada Tahun 2019 melaksanakan program kerja dan
anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu
dengan berdasarkan program-program BPBD Provinsi Sulawesi
Selatan, serta mengacu kepada visi dan misi BPBD sebagaimana
BAB I Berisi :
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3.Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Isu Strategis BPBD
5. Struktur Organisasi BPBD
6. Susunan Kepegawaian
BAB 1 Pendahuluan
2
tertuang dalam Renstra BPBD 2018-2023, sehingga merupakan
dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi BPBD. Laporan Kinerja
BPBD Tahun 2019 pada dasarnya adalah bentuk
pertanggungjawaban atas kewenangan BPBD yang disertai dengan
pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.
Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan LAPKIN
adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil BPBD
Tahun 2019. Perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan
evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) BPBD Tahun
2019.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Provinsi Sulawesi
Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi selama kurun waktu 1 tahun
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP
juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja
setiap unit organisasi. Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk
endapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja BPBD
Provinsi Sulawesi Selatan.
Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang
dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan
3
pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah
untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan
pelayanan publik.
1.3. SEJARAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Awal mula berdirinya BPBD (Badan Penanggulangan
Bencana Daerah) diawali dengan berdirinya BNPB (Badan
Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai induk dari
BPBD.
Sejarah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan
bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa
gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara
itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks
situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana.
Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi
kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong
Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan
bangsa dalam menghadapi bencana.
Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di
dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia
dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun
tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar
4
biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara
ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan ring of fire,
serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif
dunia, Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.
Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan
sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius
Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen
penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat iu,
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83
Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan
Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang
didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana
penanggulanagn bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan
paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama.
Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu,
Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi,
lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,
pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8
Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan
bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB
memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiataan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan
menyeluruh.
5
Sebagai implementasi amanat UU dan Peraturan terkait lainnya,
Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14
Desember 2009 telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA)
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan PERDA nomor 9 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi
Selatan. PERDA ini merupakan dasar hukum terbentuknya Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Selatan
yang disusul dengan keluarnya Peraturan Gubernur (PERGUB)
Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD
Propinsi Sulawesi Selatan.
1.4. ISU STRATEGIS BPBD
Isu Strategis BPBD Propinsi Sulawesi Selatan tertuan dalam
Rencana Strategis BPBD Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023
adalah :
1. Lemahnya Koordinasi antar Instansi dan institusi lain. Luasnya
cakupan kegiatan penanggulangan bencana dan banyaknya
pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana, maka
dibutuhkan pengaturan teknis dalam penanggulangan bencana.
Sedangkan dalam pelaksanaannya, masih kurang pengaturan
teknis yang dibuat sehingga penanggulangan bencana terkesan
tidak sejalan antar instansi sehingga diperlukan suatu
perencanaan dan prosedur yang disusun dan disepakati bersama
6
antar pemangku kepentingan. Pada kondisi normal, distribusi
informasi terkait peringatan dini seringkali tidak terdiseminasi
secara cepat dan tepat yang disebabkan oleh belum
terintegrasinya perangkat komunikasi masing-masing pihak yang
berkepentingan dalam membagi informasi peringatan dini. Pada
kondisi normal, distribusi informasi terkait peringatan dini
seringkali tidak terdiseminasi secara cepat dan tepat yang
disebabkan oleh belum terintegrasinya perangkat komunikasi
masing-masing pihak yang berkepentingan dalam membagi
informasi peringatan dini. Pada kondisi tanggap darurat,
seringkali terjadi distribusi logistik yang tidak disesuaikan dengan
kebutuhan korban. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sistem
koordinasi yang ditetapkan pada masa tanggap darurat. Pada
kondisi pasca bencana, penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan
rekonstruksi kurang melibatkan unsur penanggulangan bencana
lainnya sehingga hasil rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi
kurang maksimal.
2. Kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun
kualitas. Secara kuantitas, jumlah sumber daya manusia yang
tersedia di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 73 orang.
Apabila dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi serta
7
beban kerja yang diemban, jumlah tersebut sangat tidak
memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan BPBD
Provinsi Sulawesi Selatan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat
pada jumlah SDM yang dapat dilibatkan pada saat tanggap
darurat yang sangat terbatas sedangkan cakupan pelayanan
mencakup 24 kab/kota. Pada aspek kualitas, sumber daya
manusia BPBD Provinsi Sulawesi Selatan cukup beragam yang
terdiri dari jenjang S2, S1, DIV, dan SMA. Namun, terkait
penanggulangan bencana, sumber daya manusia tersebut masih
sangat minim. Hal ini disebabkan oleh BPBD Provinsi Sulawesi
Selatan masih relatif baru terbentuk dan dengan personil yang
berasal dari berbagai latar keilmuan sedangkan disisi lain
perekrutan dan penyiapan sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi kebencanaan belum terpenuhi.
3. Sarana dan Prasarana penunjuang pelaksanaan tugas yang
masih minim. Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dibangun
sejak Tahun Anggaran 2012 dan secara resmi digunakan sejak
Maret 2013. Kelengkapan sarana dan prasarana kantor saat ini
masih terus ditingkatkan secara bertahap. Hal ini dipengaruhi
oleh jumlah alokasi anggaran yang tidak mencukupi. Jumlah
kendaraan operasional yang tersedia di BPBD Provinsi Sulawesi
8
Selatan sebanyak tiga (3) kendaraan operasional roda 4 melalui
pendanaan APBD, sembilan (9) kendaraan operasional roda 4
dan 4 (empat) kendaraan roda 2 dengan status hibah dari Badan
Nasional Penanggulangan Bencana RI. Secara kuantitas, jumlah
tersebut cukup memadai, namun BPBD Provinsi Sulawesi
Selatan mengalami kendala dalam pemeliharaan. Hal ini
disebabkan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan belum bias
menganggarkan dana pemeliharaan akibat belum adanya serah
terima hibah dari pihak BNPB RI.
4. Masih kurangnya regulasi yang diterbitkan terkait
penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan
bencana melibatkan banyak pihak, baik pemerintah, lembaga
non pemerintah, maupun masyarakat sehingga dalam
pelaksanaannya dibutuhkan mekanisme kerja bersama yang
dapat dilakukan dengan memperjelas mekanisme pembagian
kewenangan dan sumber daya berdasarkan peran dan tanggung
jawab. Namun, regulasi mengenai penanggulangan bencana
masih kurang yang mengakibatkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana menjadi kurang maksimal.
9
1.5. STRUKTUR ORGANISASI BPBD
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Perubahan PERDANomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Tehnis Daerah dan
Kelembagaan Lain Provinsi Sulawesi Selatan, maka stuktur
organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
Sulawesi Selatan, terdiri dari 1(satu) Kepala Badan Penanggulangan
Bencana setingkat eselon Ib (secara ex-officio), 1(satu) Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIa,
1(satu) Sekretaris, 3(tiga) Kepala Bidang setingkat eselon IIIa dan 9
(sembilan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IVa.
Secara terperinci diuraikan sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub
Bagian Keuangan, Sub Bagian Program.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari Seksi
Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan.
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik.
Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari Seksi Kedaruratan
dan Seksi Logistik.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari Seksi
Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi.
10
Berdasarkan pada Eselonisasi, maka Struktur Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri
dari :
1. Kepala Badan (Eselon Ib) 1 orang 2. Kepala Pelaksana Badan (Eselon IIa) 1 orang. 3. Sekretaris (Eselon IIIa) 1 orang 4. Kepala Bidang (Eselon IIIa) 3 orang
5. Tim Pengarah (Non Eselon) 6. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IVa) 9 orang.
7. Staf sebanyak sesuai kebutuhan.
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat
dilihat pada gambar berikut ini.
1.6. SUSUNAN KEPEGAWAIAN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kapasitas SDM
dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2019,
jumlah PNS di BPBD adalah sebanyak 37 orang, dengan
11
perimbangan laki-laki sebanyak 27 orang dan perempuan sebanyak
10 orang.
Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar
adalah jenjang pendidikan S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 20
orang, kemudian SLTA sebanyak 7 orang. Hal ini menunjukkan
bahwa dari segi jenjang pendidikan, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
memiliki keragaan sumber daya manusia yang baik. Adapun
selengkapnya dapat dliat di tabel berikut:
12
TABEL DATA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NO. NAMA / NIP PANGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR
JABATAN
1 Drs. SYAMSIBAR, MH 19600901 198101 1 001
Pembina Utama Madya, IVd
S2 Kepala Pelaksana BPBD
2 Drs. NURYADIN 19660522 199307 1 001
Pembina Tk.I, IV/b S1 Sekretaris
3 Drs. ENDRO YUDO WARYONO, M.Si. 19631006 198610 1 005
Pembina Tk.I, IV/b S2 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4 MUH. ABDI TAUFAN HUSNI, S.H. 19650602 199403 1 009
Pembina Tk.I, IV/b S1 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5 Drs. H. ANDI ISHAK, M.Pd. 19660215 199101 1 001
Pembina Tk.I, IV/b S2 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
6 Dra. GUSTI SATRIA, M.Si. 19630705 198503 2 011
Pembina, IV/a S2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7 DARMIANI THAHA, S.Sos. 19640817 1989O3 2 016
Penata Tk.I, III/d S1 Kepala Sub Bagian Program
8 Drs. A. BALI RAJA, M.M. 19660807 198801 1 009
Penata Tk.I, III/d S2 Kepala Seksi Rehabilitasi
9 SULAYMAN, S.E. 19720512 199303 1 007
Penata Tk.I, III/d S1 Kepala Seksi Rekonstruksi
10 ABD. HAFID HANAFI, S.Sos. 19630808 198803 1 016
Penata Tk.I, III/d S1 Kepala Seksi Kesiapsiagaan
11 H. ZUBAIR ABDI RAHMAN, S.S.T.P. 19840422 200212 1 001
Penata Tk.I, III/d DIV/STPDN Kepala Seksi Logistik
13
12 ASMAWATI, S.Sos. 19760109 200701 2 019
Penata Tk.I, III/d S1 Penyuluh Bencana pada Seksi Rehabilitasi
13 ANDRIYANI, S.E., M.A.P 19691208 199203 2 008
Penata Tk.I, III/d S2 Arsiparis Muda pada Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
14 SALMAH, S.H. 19670905 200604 2 010
Penata Tk.I, III/d S1 Pengelola Data pada Sub Bag. Keuangan
15 SITTI BAHARIAWATI, S.E. 19650923 198803 2 015
Penata Tk.I, III/d S1 Pengelola Kegiatan pada Seksi Kesiapsiagaan
16 WARHAM A. YUSNI, S.H. 19830128 201001 1 022
Penata, III/c S1 Kepala Seksi Pencegahan
17 A. WAHID RASJID AZIS, S.H., M.H. 19860613 201001 1 004
Penata, III/c S2 Kepala Seksi Kedaruratan
18 MUHAMMAD IMRAN, S.Ag. 19680427 200901 1 003
Penata, III/c S1 Analisis Mitigasi Bencana pada Seksi Pencegahan
19 WAHYUDI RUWITANTO, S.P., M.Si. 19751125 201001 1 008
Penata, III/c S2 Analis Mitigasi Becana pada Seksi Pencegahan
20 MASRIUDDIN, S.E., M.M. 19750727 200901 1 008
Penata, III/c S2 Penata Keuangan pada Sub Bag. Keuangan
21 LA ODE SAIFUL M, S.T. 19761211 201101 1 005
Penata, III/c S1 Bendahara pada Sub Bag. Keuangan
22 M. SYAMSIR BAUSAD 19650821 198703 1 009
Penata Muda TK.I, III/b
SMA Pengelola Kegiatan pada Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
23 HENDRA MUCHTAR, S.T. 19790528 201101 1 002
Penata Muda TK.I, III/b
S1 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Sub Bag.
Program
24 ANDI MIFTAHUDDIN, S.ST. 19901209 201402 1 001
Penata Muda TK.I, III/b
DIV/S1 Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Sub Bag.
Umum dan Kepegawaian
25 MASHUD MANSYUR, S.ST., M. Han 19890324 201402 1 004
Penata Muda TK.I, III/b
S2 Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Sub Bag.
Program
14
26 LILISARI RAMADHANI, S.ST. 19890422 201402 2 003
Penata Muda TK.I, III/b
DIV/S1 Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Bag.
Program
27 MUTAQDIR RASUL, S.ST. 19870708 201402 1 002
Penata Muda Tk.I, III/b
DIV/S1 Analisis Bencana pada Seksi Logistik
28 ANDI INSANUL KAMIL, S.ST. 19890704 201402 1 005
Penata Muda Tk.I, III/b
DIV/S1 Analisis Penanggulangan Krisis pada Seksi Kedaruratan
29 HASRUL AMRAN, S.M. 19850502 201001 1 036
Penata Muda, III/a S1 Pengadminsitrasi Umum pada Sub Bag. Umum dan
Kepegawaian
30 RUSLI, S.IP. 19750525 200701 1 028
Penata Muda, III/a S1 Pengadminsitrasi Persuratan pada Sub Bag. Umum dan
Kepegawaian
31 MUHAMMAD RASULDIN RAUF, S.E. 19870802 201905 1 001
Penata Muda, III/a S1 Penata Keuangan pada Sub Bag. Keuangan
32 EMILDA BAHARUDDIN, S.Sos. 19800315 200003 2 001
Penata Muda, III/a S1 Pengelola Kegiatan pada Seksi Pencegahan
33 RUSTAM 19720329 200801 1 105
Pengatur, II/c SMA Pengadministrasi Umum pada Seksi Kedaruratan
34 YASTRIB TAUFIQ 19840417 200901 1 004
Pengatur, II/c SMA Pengelola Data pada Seksi Logistik
35 KHADIRAH, S.T. 19790425 201101 1 002
Penata, III/c S1 Analis Rehabilitasi Sosial pada Seksi Rehabilitasi
36 ANDI ARAS HALIM 19830908 200801 1 005
Pengatur, II/c SMA Pengelola Data Rehabilitasi pada Seksi Rehabilitasi
37 SYAMSUL BAHRI 19830809 200801 1 003
Pengatur Muda Tk.I, II/b
SMA Pengadministrasi Umum pada Seksi Rekonstruksi
38 ISAK TORANO 19821226 200801 1 011
Pengatur Muda Tk.I, II/b
SMA Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Sub Bag.
Program
15
2.1 RENCANA STRATEGIS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
2.1.1. Visi dan Misi
Rencana Strategis BPBD Propinsi Sulawesi
Selatan adalah untuk memberikan
gambaran ruang lingkup kewenangan dan
urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan,
program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Tujuan penyusunan RENSTRA BPBD Provinsi Sulawesi Selatan adalah
untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang
strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang
dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis
lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran
sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada
BAB 2 Perencanaan Kinerja
BAB 2 Berisi :
1. Rencana Strategis BPBD
2. Sasaran Strategis dan Indikator
16
setiap akhir Tahun Anggaran. Bagian ini akan menguraikan Visi
Gubernur Sulawesi Selatan yang tertuang dalam renstra tersebut.
Visi :
Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
Visi tersebut memberi gambaran dan aspirasi wujud pembangunan
yang diidamkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu :
1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan
secara tangguh (efektif dan efisien) dapat terwujud, jika
terdapat sinergitas peran antara pemerintah dan masyarakat.
2. Mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilandasi oleh
kebersamaan, kemitraan, keberdayaan dan keterpaduan serta
nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diwarisi masyarakat
Sulawesi Selatan.
Misi :
1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan
inovatif
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonnomi baru yang
produktif
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan
berkarakter
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya
alam yang berkelanjutan
17
2. 2. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR
Sasaran strategis beserta indikator sasaran yang di gunakan untuk mengukur kinerja BPBD yang tercantum
dalam dokumen rencana strategis 2019-2023 adalah sebagai berikut :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
SATUAN TARGET SASARAN TAHUN
2019 2020 2021 2022 2023
Menurunkan
indeks risiko
bencana Provinsi
Sulawesi Selatan
Menurunnya indeks
risko bencana
Provinsi Sulawesi
Selatan
Indeks risiko
bencana
Indeks 9.9 9.6 9.3 9 8.7
Meningkatnya
akuntabilitas
perangkat
daerah
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja,
perencanaan, dan
pengelolaan
keuangan perangkat
daerah
% ASN nilai
SKP kategori
baik
% 100 100 100 100 100
18
Nilai SAKIP
OPD
75 80 85 90 90
Rata-rata
capaian
kinerja
perangkat
daerah
(evaluasi
dokumen
perencanaan)
% 88 89 90 91 92
19
Pendekatan manajemen pembangunan
berbasis kinerja, yang utama adalah
bahwa pembangunan diorientasikan pada
pencapaian menuju perubahan yang lebih
baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus
dari pembangunan bukan hanya sekedar
melaksanakan program/kegiatan yang
sudah direncanakan. Esensi dari
manajemen pembangunan berbasis
kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana
program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang
dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran,
hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana
salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh
mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan
mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa
dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA
BAB 3 Berisi :
1. Capain Indikator Kinerja Utama BPBD
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
20
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam
memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik
telah dicapai.
Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah,
menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai
berikut:
No. Interval Nilai Evaluasi
Knerja
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja Kode
1. 91 ≤ Sangat Tinggi
2. 76 ≤ 90 Tinggi
3. 66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65 Rendah
5. ≤ 50 Sangat Rendah
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan
akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan
realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel
selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2019. Pencapaian IKU
Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019 secara ringkas
ditunjukkan oleh tabel berikut ini:
21
Tabel Capaian IKU
No. Indikator
2019 Target Akhir
RPJMD (2023)
Capaian s/d 2019 terhadap
2023 (%)
Target Realisasi %
realisasi
1 Menurunnya Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan
9.9 9.9 100 % 8.7 20%
2 % ASN nilai SKP kategori baik
100% 100% 100 % 100% (100 %)
20%
3 Nilai SAKIP OPD 75 75 100 % 90 (100%)
20%
4 Rata-rata capaian kinerja perangkat
daerah (evaluasi dokumen perencanaan)
88 63 72 % 92 (100%)
20 %
Dari 4 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun
2019, 3 indikator menunjukkan capaian 100% dan 1 indikator
menunjukkan capaian 72%. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan
pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan
penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung
capaian sejumlah indikator tersebut namun terdapat kendala yang
menyebabkan salah satu indikator tidak mencapai target. Kendala
tersebut disebabkan oleh terdapat beberapa kegiatan yang seluruh
anggarannya dialihkan ke kegiatan lain pada Rencana Kerja dan
Anggaran Perubahan T.A. 2019. Hal ini mempengaruhi capaian
kegiatan secara keseluruhan sehingga capaian indikator rata-rata
capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan).
22
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja
yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah
diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini
akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang
terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.
1. Menurunnya indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan
Semenjak penerapan UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, urusan Kesadaran, Kesiapan dan Kemampuan dalam Upaya
Pengurangan resiko bencana merupakan salah satu urusan yang
memiliki kedudukan signifikan. Posisi pengurangan resiko bencana
menjadi semakin kuat karena perubahan paradigma penanggulangan
bencana dari paradigma kedaruratan bencana menjadi paradigma
pengurangan resiko bencana.
Capaian Kinerja BPBD dalam usaha mencapai sasaran upaya
menurunkan indeks risiko bencana berdasarkan renstra dapat dilihat
di tabel berikut :
Tabel Capain Indikator Menurunnya Indeks Risiko Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan
No. Indikator
2019 Target Akhir
RPJMD (2023)
Capaian s/d 2019 terhadap
2023 (%)
Target Realisasi %
realisasi
1. Indeks Risiko Bencana
9.9 9.9 100 8.7 20%
23
Untuk tahun 2019, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang
tinggi, Capaian hingga tahun 2019 ini juga menyumbang sebanyak
20 % dari target pada akhir RPJMD (2023).
Derajat usaha penanggulangan bencana pada usaha pengurangan
resiko bencana juga telah di dukung oleh beroperasinya Pusat Data
dan Informasi Penanggulangan Bencana (PUSDATIN PB) Provinsi
Sulawesi Selatan. Dukungan PUSDATIN PB diharapkan mendorong
meningkatnya koordinasi antar BPBD seluruh Provinsi Sulawesi Selatan
dalam memantau potensi bencana yang ada.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan
Keuangan Perangkan Daerah
Pelaksanaan urusan dapat dicapai melalui dukungan penganggaran
dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian
sejumlah indikator namun terdapat kendala yang menyebabkan salah
satu indikator tidak mencapai target. Kendala tersebut disebabkan
oleh terdapat beberapa kegiatan yang seluruh anggarannya dialihkan
ke kegiatan lain pada Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan T.A.
2019. Hal ini mempengaruhi capaian kegiatan secara keseluruhan
sehingga capaian indikator rata-rata capaian kinerja perangkat daerah
(evaluasi dokumen perencanaan).Analisis Capaian Kinerja BPBD dalam
usaha mencapai sasaran upaya pengurangan resiko bencana dapat
dilihat di tabel berikut :
24
Tabel Capain Indikator Sasaran Sebelum Perubahan Renstra
No. Indikator
2019 Target Akhir
RPJMD (2023)
Capaian s/d
2019 terhadap
2023 (%)
Target Realisasi %
realisasi
1. % ASN nilai SKP kategori baik 100% 100%
100%
100%
20%
2. Nilai SAKIP OPD 75 75 100 % 90 20%
3. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen
perencanaan)
88 63
72 %
92
20%
3.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan
Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga
sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan
perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum
bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang
dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan di Tahun 2019 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu
dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.
3.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
25
1. Sumber Daya Manusia
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
di dukung oleh 37 personil ASN, jumlah tersebut dirasa masih
sangat kurang serta kemampuan tentang kebencanaan yang relatif
masih rendah. Melakukan program pendidikan kebencanaan bagi
aparatur BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sangat penting di masa
akan datang.
2. Sumber Daya Peralatan
Peralatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah semakin memada Dengan bertambahnya jumlah peralatan
kebencanaan yang diperoleh dari BNPB, namun BPBD Provinsi
Sulawesi Selatan masih sangat memerlukan Gudang untuk
menyimpan peralatan yang ada. selain itu, semakin ekstrimnya
kondisi iklim di Provinsi Sulawesi Selatan akhir-akhir ini membuat
semakin dibutuhkannya peralatan yang memadai seperti kendaraan
operasional dan tenda darurat.
3. Sumber Daya Keuangan
Dengan Anggaran yang ada di BPBD saat ini dirasa sudah cukup
untuk kegatan rutin BPBD, tetapi apabila ada bencana terjadi dan
memerlukan usaha rehabilitasi, dana masih dirasa kurang.
3.5. Realisasi Anggaran
Secara keseluruhan alokasi anggaran yang ada untuk Belanja
Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.
26
11.858.394.073,- dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ( APBD ) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.357.420.284,- terealisasi
sebesar Rp.4.357.420.284,- atau 100 %, Belanja Langsung sebesar
Rp. 7.526.232.532, terealisir sebesar Rp.7.500.973.789,- atau
99,66%. Selengkapnya pada diliat di tabel realisasi anggaran BPBD
Provinsi Sulawesi Selatan (Lampiran 2).
27
Laporan Kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan SDM dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada
Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja
dan pendukung terwujudnya Good Governance. Dalam perseptif
Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban
kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi dari
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan
kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak
kepada pihak internal, oleh karena itu penyajian informasi dalam
laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh
pihak luar.
Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur
melalui 2 (dua) indikator sasaran berikut capaian kinerja, dengan rata-
BAB 4 Penutup
BAB 4 Berisi :
Kesimpulan dari hasil penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019
28
rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan adalah 100 % sehingga termasuk katagori Sangat
Berhasil.
Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini
juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Penanggulangan Bencana
Derah Provinsi Sulawesi Selatan bisa dikatakan sangat baik, walaupun
dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus
diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.
Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah
ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan mengalami beberapa hambatan dan kendala.
Hambatan dan Kenadala yang dijumpai dalam pencapaian target
kinerja sasaran adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan;
3. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terhadap pelaksanaan
penanggulangan bencana.
4. Belum otimalnya peran pihak swasta dalam proses pengurangan
risiko bencana.
Untuk mengatasi hambatan dan kenadala tersebut di atas diperlukan
upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagi berikut :
1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam
pelaksanaan kegiatan;
29
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan
pelatihan, seminar dan semacamnya;
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis serta
mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan
semua lapisan masyarakat serta instansi/lembaga pemerhati
bencana.
Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat
dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry
point terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara
menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, Laporan
Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam
melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu
mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Selain itu
Laporan Kinerja dapat juga dijadikan bahan acuan untuk menjalankan
tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang
dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan,
menjalankan kegiatan sesuai program/kebijakan sehingga visi dan
misi organisasi dapat terwujud. Diharapkan saran serta masukan dari
semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
30
LAMPIRAN
LAMPIRAN Berisi :
1. Perjanjian Kinerja 2019
2. Tabel Realisasi Anggaran BPBD
Semua Jenis Belanja
TOLAK UKUR TARGET (Rp) (%)1.01.05.02.0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.883.652.816,0 0.12 11.858.394.073,0 99.79 100.00 25.258.743,0
1.01.05.02.0 00 NON PROGRAM 4.357.420.284,0 36.67 4.357.420.284,0 100.00 100.00 0,0
1.01.05.02.0 00 1.05.1.05.02.00.00.00 Belanja Tidak Langsung 4.357.420.284,0 100.00 4.357.420.284,0 100.00 100.00 0,0
1.01.05.02.0
0
51 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran 100 % 267.700.864,0 2.25 266.852.275,0 99.68 100.00 100.00 848.589,0
1.01.05.02.0
0
51 1.05.1.05.02.00.51.00
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara 2 Unit 5.000.000,0 1.87 5.000.000,0 100.00 2.00 100.00 0,0
1.01.05.02.0
0
51 1.05.1.05.02.00.51.00
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku
Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara 12 Unit 185.200.864,0 69.18 184.472.275,0 99.61 12.00 100.00 728.589,0
1.01.05.02.0
0
51 1.05.1.05.02.00.51.00
9
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang
tersedia
3 Unit 77.500.000,0 28.95 77.380.000,0 99.85 3.00 100.00 120.000,0
1.01.05.02.0
0
50 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN % Pemenuhan administrasi perkantoran 100 % 1.708.331.668,0 14.38 1.705.089.905,0 99.81 100.00 100.00 3.241.763,0
1.01.05.02.0
0
50 1.05.1.05.02.00.50.00
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik 12 Bulan 270.280.000,0 15.82 269.293.958,0 99.64 12.00 100.00 986.042,0
1.01.05.02.0 50 1.05.1.05.02.00.50.00 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 26 Orang 762.188.000,0 44.62 760.740.000,0 99.81 26.00 100.00 1.448.000,0
1.01.05.02.0
0
50 1.05.1.05.02.00.50.00
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah ATK yang tersedia 6 Jenis ATK 132.463.668,0 7.75 132.304.060,0 99.88 6.00 100.00 159.608,0
1.01.05.02.0
0
50 1.05.1.05.02.00.50.00
6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor yang tersedia
1 Unit 0.00
1.01.05.02.0
0
50 1.05.1.05.02.00.50.00
8
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia 3 Jenis 35.000.000,0 2.05 35.000.000,0 100.00 3.00 100.00 0,0
1.01.05.02.0 50 1.05.1.05.02.00.50.00 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran 3 Pameran 49.400.000,0 2.89 49.300.000,0 99.80 3.00 100.00 100.000,0
1.01.05.02.0
0
50 1.05.1.05.02.00.50.01
0
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah
Jumlah perjalanan dinas 72 Kali 459.000.000,0 26.87 458.451.887,0 99.88 72.00 100.00 548.113,0
1.01.05.02.0
0
52 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan kinerja tepat waktu
100 % 458.000.000,0 3.85 453.177.656,0 98.95 100.00 100.00 4.822.344,0
1.01.05.02.0
0
52 1.05.1.05.02.00.52.00
1
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah 355 Orang 458.000.000,0 100.00 453.177.656,0 98.95 355.00 100.00 4.822.344,0
Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan 12 Laporan 0.00
Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi 12 Jenis 0.00
1.01.05.02.0
0
53 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
% ASN berkinerja sangat baik 100 % 626.500.000,0 5.27 623.304.370,0 99.49 100.00 100.00 3.195.630,0
1.01.05.02.0
0
53 1.05.1.05.02.00.53.00
2
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta
Perlengkapannya yang tersedia
120 Pasang 0.00
1.01.05.02.0
0
53 1.05.1.05.02.00.53.00
8
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-
undangan
509 Orang 626.500.000,0 100.00 623.304.370,0 99.49 509.00 100.00 3.195.630,0
Jumlah perbaikan sarana dan prasarana umum serta
sosial ekonomi pasca bencana
10 Unit 10.00
Jumlah SDM yang terlatih dalam penanggulangan
bencana
75 Orang 75.00
1.01.05.02.0
0
09 1.05.1.05.02.00.09.00
3
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
jumlah orang yang melakukan koordinasi dan konsultasi
di Kab./Kota yang memiliki dokumen Jitu Pasna
38 Orang 160.000.000,0 24.48 159.768.133,0 99.86 38.00 100.00 231.867,0
1.01.05.02.0
0
09 1.05.1.05.02.00.09.00
4
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Jumlah orang yang melakukan Monev di kab/kota terkait
pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
46 Orang 188.000.000,0 28.76 187.938.314,0 99.97 46.00 100.00 61.686,0
1.01.05.02.0
0
09 1.05.1.05.02.00.09.00
5
Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jumlah Peserta yang mengikuti penyusunan rencana aksi
rehabilitasi dan rekonstruksi
212 Orang 161.600.000,0 24.72 159.549.600,0 98.73 212.00 100.00 2.050.400,0
1.01.05.02.0 09 1.05.1.05.02.00.09.00 Workshop JITU PASNA jumlah peserta workshop jitu pasna 210 orang 144.000.000,0 22.03 141.000.000,0 97.92 210.00 100.00 3.000.000,0
Jumlah aparat/personil siaga bencana 75 Orang 75.00
Jumlah kawasan evakuasi bencana 24 Lokasi 24.00
1.01.05.02.0
0
07 1.05.1.05.02.00.07.00
1
BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN INDEKS
KETANGGUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA
Jumlah peserta bimtek penyusunan indeks ketangguhan
daerah kab/kota dalam PB
0 orang 0.00
99.83 100.00 1.179.000,0
99.18 100.00 5.343.953,0
1.01.05.02.0
0
07 PROGRAM PENCEGAHAN, MITIGASI DAN
KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA
689.200.000,0 5.80 688.021.000,0
1.01.05.02.0
0
09 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PENANGGULANGAN BENCANA
653.600.000,0 5.50 648.256.047,0
KEUANGAN CAPAIAN
KINERJA
RENJA
% FISIK
1.01.05.02.0
0
52 1.05.1.05.02.00.52.00
4
Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
REALISASI KEMAJUAN BELANJA LANGSUNG & BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD PROVINSI SULAWESI SELATAN
S/D BULAN: DESEMBER
TAHUN: 2019
KODE ORGANISASI/ PROGRRAM/ KEGIATAN NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JUMLAH DANA (Rp) BOBOT (%) REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER SISA DANA / BELUM
DICAIRKAN SAMPAI
DENGAN BULAN
DESEMBER
1.01.05.02.0
0
07 1.05.1.05.02.00.07.00
3
Fasilitasi Penyusunan Rencana Kontijensi Kab/Kota jumlah peserta fasilitasi penyusunan rencana kontijensi
kab/kota
316 orang 219.600.000,0 31.86 218.820.649,0 99.65 316.00 100.00 779.351,0
1.01.05.02.0
0
07 1.05.1.05.02.00.07.00
7
Penguatan Forum Sulsel Tangguh (Pemerintah,
Masyarakat, dan Dunia Usaha)
Jumlah peserta forum Sulsel tangguh 213 orang 89.200.000,0 12.94 88.915.351,0 99.68 213.00 100.00 284.649,0
1.01.05.02.0 07 1.05.1.05.02.00.07.01 Simulasi Penanggulangan Bencana jumlah personil yang terlibat dalam simulasi 376 personil 190.000.000,0 27.57 189.915.000,0 99.96 376.00 100.00 85.000,0
1.01.05.02.0
0
07 1.05.1.05.02.00.07.01
5
Workshop Penyusunan SOP Kebencanaan dan Rencana
Kontijensi Bencana
jumlah peserta workshop penyusunan SOP kebencanaan
dan rencana kontijensi bencana
222 orang 190.400.000,0 27.63 190.370.000,0 99.98 222.00 100.00 30.000,0
Cakupan ketersediaan sistem peringatan dini resiko
bencana
1 Jenis 1.00
% Ketersediaan data bencana kab/kota 100 % 100.00
1.01.05.02.0
0
10 1.05.1.05.02.00.10.00
3
Pengembangan Sistem Peringatan Dini Jumlah Peserta Kegiatan Pengembangan sistem
peringatan dini
240 Orang 571.600.000,0 62.74 569.110.326,0 99.56 240.00 100.00 2.489.674,0
1.01.05.02.0
0
10 1.05.1.05.02.00.10.00
4
Penyebarluasan Informasi Kebencanaan melalui Media
Massa dan Media Sosial
Jumlah peserta pada Kegiatan Penyebarluasan Informasi
Kebencanaan
252 Orang 339.500.000,0 37.26 336.391.300,0 99.08 252.00 100.00 3.108.700,0
Jumlah posko penanganan darurat bencana 24 Unit 24.00
Cakupan ketersediaan bahan logistik pada Gudang
stock
5 Jenis 5.00
% Jumlah korban bencana yang dievakuasi 100 % 100.00
1.01.05.02.0
0
08 1.05.1.05.02.00.08.00
3
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Relawan
Penanggulangan Bencana
Jumlah relawan yang memiliki kompetensi dalam
penanggulangan bencana
216 orang 366.000.000,0 16.55 366.000.000,0 100.00 216.00 100.00 0,0
1.01.05.02.0 08 1.05.1.05.02.00.08.00 Jambore Tim Reaksi Cepat (TRC) jumlah peserta Jambore TRC 326 orang 137.000.000,0 6.19 136.973.154,0 99.98 326.00 100.00 26.846,0
1.01.05.02.0
0
08 1.05.1.05.02.00.08.00
5
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Jumlah kab/kota yang melaksanakan penanganan
darurat
30 Orang 132.000.000,0 5.97 131.848.122,0 99.88 30.00 100.00 151.878,0
1.01.05.02.0
0
08 1.05.1.05.02.00.08.00
6
Pelaksanaan Posko Penanganan Darurat Bencana jumlah personil yang terlibat dalam pelaksanaan posko
penanganan darurat bencana
230 Orang 310.600.000,0 14.04 310.379.216,0 99.93 230.00 100.00 220.784,0
1.01.05.02.0
0
08 1.05.1.05.02.00.08.00
7
Penguatan dan Pengembangan Fungsi PUSDALOPS PB jumlah SDM pengelola data kebencanaan 227 orang 236.000.000,0 10.67 235.677.300,0 99.86 227.00 100.00 322.700,0
1.01.05.02.0
0
08 1.05.1.05.02.00.08.00
8
Rapat koordinasi Kedaruratan dan Logistik jumlah peserta rapat koordinasi kedaruratan dan logistik 208 Orang 253.200.000,0 11.45 253.108.143,0 99.96 208.00 100.00 91.857,0
1.01.05.02.0
0
08 1.05.1.05.02.00.08.01
0
Studi Komprehensif Pengelolaan PUSDALOPS PB jumlah peserta studi komprehensif pengelolaan
Pusdalops PB
550 orang 497.000.000,0 22.47 496.832.681,0 99.97 935.00 100.00 167.319,0
1.01.05.02.0
0
08 1.05.1.05.02.00.08.01
1
Workshop Gladi Ruang (Table Top Exercise-TTX)
Kedaruratan dan Logistik
jumlah peserta workshop TTX 261 orang 280.000.000,0 12.66 279.952.294,0 99.98 261.00 100.00 47.706,0
99.95 100.00 1.029.090,0
99.39 100.00 5.598.374,0
1.01.05.02.0
0
08 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK
PENANGGULANGAN BENCANA
2.211.800.000,0 18.61 2.210.770.910,0
1.01.05.02.0
0
10 PROGRAM KUALITAS DAN AKSES INFORMASI
PENANGGULANGAN BENCANA
911.100.000,0 7.67 905.501.626,0
