Nama SARIFATURROHMAH

NIM 5021201013

Mata Kuliah ETIKA PROFESI

Jurusan/Semester TEKNIK INDUSTRI/IV

Tema ETIKA BISNIS

Pokok bahasan 1. Faktor apa yang menguatkan samsung galaxy tab melanggar hak paten

ipad milik apple ?

2. Bagaimana dengan prosedur undang-undang hak paten dan hak cipta

tentang elektronik ?

3. Bagaimana bentuk dan aplikasi Etika dan Hukum dalam teknologi

Komunikasi?

Pendahuluan A. A. Latar belakang masalah

Seiring dengan inovasi-inovasi teknologi komunikasi semakin memanjakan kita

sebagai penggunanya. Banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dan

akses informasi pun berjalan sangat cepat. Marshall MacLuhan pun

mendeskripsikan masyarakat dunia sebagaiglobal village yang dapat saling

terhubung dengan arus informasi yang tidak dapat dibatasi karena perkembangan

teknologi komunikasi. Di berbagai tempat kita dengan mudah menemukan orang

yang menggunakan handphone atau laptop. Secara hukum, tidak ada yang

mengatur bagaimana seharusnya kita menggunakan kedua teknologi komunikasi

tersebut. Hukum hanya mengatur kegiatan impor dan pajaknya saja. Secara etika,

kita harus tahu kapan kita pantas untuk menggunakannya. Misalnya, saat rapat

atau mengikuti perkuliahan kita tidak seharusnya malah asyik bermain atau

membuka situs-situs internet dengan menggunakan laptop atau handphone.

Jika laptop memang dibutuhkan untuk mencatat atau kerja kelompok, maka tidak

jadi masalah. Dari contoh sederhana ini kita dapat sedikit memahami bagaimana

etika penggunaan teknologi seperti handphone dan laptop.

Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti revolusi

yang memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik dalam usaha

pemecahan masalah, perencanaan, maupun dalam pengambilan keputusan.

Perubahan yang terjadi pada cara berpikir manusia akan berpengaruh terhadap

pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam

kehidupannya. Orang yang biasanya berinteraksi secara fisik, melakukan

komunikasi secara langsung dengan orang lain, karena perkembangan teknologi

internet dan email maka interaksi tersebut menjadi berkurang.

Teknologi sebenarnya hanya alat yang digunakan manusia untuk

menjawab tantangan hidup. Jadi, faktor manusia dalam teknologi sangat penting.

Ketika manusia membiarkan dirinya dikuasai teknologi maka manusia yang lain

akan mengalahkannya. Oleh karena itu, pendidikan manusiawi termasuk

pelaksanaan norma dan etika kemanusiaan tetap harus berada pada peringkat

teratas, serta tidak hanya melakukan pemujaan terhadap teknologi belaka.

Etika media merupakan aturan-aturan moral bagi para pengguna teknologi

komunikasi dalam berbagai situasi apakah diatur ataupun tidak diatur dalam

hukum formal atau kebijakan-kebijakan. Kadang aturan-aturan moral tersebut

dibentuk oleh kelompok atau organisasi profesional berupa self regulation agar

semakin memperjelas apa yang baik dan benar untuk dilakukan oleh orang-

orang,terutama para profesional komunikasi dalam menggunakan media. Yang

sering dilupakan adalah sebenarnya etika itu tidak hanya untuk kalangan

profesional komunikasi saja. Masyarakat awam harus juga memperhatikan etika

penggunaan teknologi komunikasi agar tidak merugikan dirinya sendiri maupun

berdampak pada merugikan orang lain. Sedangkan hukum merupakan aturan-

aturan yang disetujui oleh lembaga legislatif, dijalankan oleh kekuatan eksekutif

dan diputuskan oleh pengadilan atau lembaga yudikatif. Jadi, segala kebijakan yang

telah dirumuskan dalam hukum memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi

kepada pihak-pihak yang dianggap bersalah dan memberikan hak atau reward bagi

pihak-pihak yang dirugikan. Dalam penggunaan teknologi komunikasi, tidak

semuanya diatur dalam aturan-aturan hukum. Hal ini disebabkan karena

kompleksitas dan sifat teknologi komunikasi itu sendiri yang rentan terhadap

berbagai efek negatif jika tidak digunakan secara bijaksana. Sehingga kita tidak bisa

bergantung pada hukum untuk mengatur detail penggunaan teknologi komunikasi.

Para pengguna teknologi komunikasi sendirilah yang seharusnya memahami etika

penggunaan teknologi komunikasi. Dengan memahami isu-isu etika dan hukum

teknologi komunikasi saat ini, kita dapat mengetahui adab penggunaan teknologi

komunikasi yang benar.

Dalam dunia Teknologi Informasi (atau IT/Information Technology),

masalah yang berhubungan dengan etika dan hukum bermunculan, mulai dari

penipuan, pelanggaran, pembobolan informasi rahasia, persaingan curang sampai

kejahatan yang sifatnya pidana sudah sering terjadi tanpa dapat diselesaikan

secara memuaskan melalui hukum dan prosedur penyidikan yang ada saat ini,

mengingat kurangnya landasan hukum yang dapat diterapkan untuk perbuatan

hukum yang spesifik tersebut seperti pembuktian dan alat bukti.

B. Pengertian etika

Pengertian Etika(Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang

berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan(custom). Etika biasanya berkaitan

erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu

“Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau

cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan

menghindari hal-hal tindakan yang buruk.Etika dan moral lebih kurang sama

pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral

atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah

untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku

Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia

dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.

Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori

tentangtingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan

buruk, sejauh yangdapat ditentukan oleh akal.

Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbica

mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia

dalamhidupnya

Etika dalam masyarakat secara umum merupakan upaya mewujudkan nilai benar

dan salah yang dianut suatu kelompok masyarakat. Etika berkaitan langsung

dengan moral juga nilai dan norma yang menentukan suatu perilaku baik atau

buruk secara

Salah satu kebutuhan manusia yang paling fundamental adalah etika. Etika

merupakan patokan atau acuan sebelum kita melakukan sesuatu apapun, kita

harus mencari orientasi terlebih dahulu dalam apapun situasi dan kondisi yang

sedang di alami, etika merupakan hal yang kental akan nilai dan norma, karena itu

etika akan tetap menjadi patokan bagi manusia dalam melakukan apapun dalam

kesehariannya untuk menentukan mereka berada dimana, dan mau kemana serta

apa yang harus mereka lakukan.

c. Pengertian Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian

kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang

politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai

perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi

dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat

menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi

penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan

politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif

hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara

hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan

mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle

menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada

dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.

Hukum dalam arti luas, sesungguhnya mencakup segala macam ketentuan hukum

yang ada, baik materi hukum tertulis ( tertuang dalam perundang-undangan ) dan

hukum tidak tertulis ) tertuang dalam kebiasaan ataupun praktek bisnis yang

berkembang). Keberadaan hukum sebagai rule of law berbanding lurus dengan

melihat sejauh mana pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat itu

sendiri terhadap informasi hukum yang tengah berlaku.

Sistem hukum yang baik belum tentu dapat terwujud dengan pembuatan

perundang-undangan yang baru terus menerus, melainkan memerlukan suatu

kajian yang mendalam mengenai sejauh mana sistem hukum yang berlaku dapat

dioptimalkan. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah

mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan

hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan

sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

teknologi informasi saat ini memberikan kontribusi bagi peningkatan

kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana

efektif perbuatan melawan hukum.. Perkembangan teknologi ini menyebabkan

munculnya suatu ilmu hukum baru yang merupakan dampak dari pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan hukum telematika atau

cyber law.

D. Pengertian Teknologi dan Komunikasi

Teknologi (Dimitri Mahayana)Teknologi berasal dari bahasa Yunani Techne, artinya

adalah keahlianLogos, artinya ilmu atau pengetahuan yang berguna. Teknologi

dapat diartikan sebagai keahlian yang disistematisasi dan diorganisasi menjadi

pengetahuan berguna.

Teknologi, secara bebas dapat diartikan sebagai penerapan ilmu pengetahuan

dasar (science) terhadap sesuatu untuk meningkatkan kegunaan atau nilai

tambahan (added value)

Teknologi Komunikasi, menurut Onong Uchjana Effendy

Kemampuan teknik berlandaskan ilmu pengetahuan mengenai proses

berlangsungnya komunikasi melalui media massa

Teknologi Komunikasi, menurut Grant (1995)

Sistem syaraf dari masyarakat kontemporer, mengirimkan, mendistribusikan, dan

mengendalikan informasi, dan menghubungkan sedemikian banyak berbagai hal

yang terpisah.

E. Etika dan Hukum dalam Teknologi komunikasi

Dalam dunia Teknologi Informasi (atau IT/Information Technology), masalah yang

berhubungan dengan etika dan hukum bermunculan, mulai dari penipuan,

pelanggaran, pembobolan informasi rahasia, persaingan curang sampai kejahatan

yang sifatnya pidana sudah sering terjadi tanpa dapat diselesaikan secara

memuaskan melalui hukum dan prosedur penyidikan yang ada saat ini, mengingat

kurangnya landasan hukum yang dapat diterapkan untuk perbuatan hukum yang

spesifik tersebut seperti pembuktian dan alat bukti.

Terdapat dua jenis peraturan, yaitu peraturan tidak tertulis berupa norma yang

berlaku, dan peraturan tertulis berupa perundang-undangan yang secara resmi

disahkan oleh suatu lembaga yang berwenang. Norma yang berlaku sebenarnya

tidak ada kepastian secara hukum, namun masyarakatlah yang dapat menilai

apakah prilaku seseorang sesuai dengan norma atau tidak. Sedangkan undang-

undang jelas mengatur apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan. Begitu pula

dalam teknologi informasi, terdapat norma yang membatasi seseorang dalam

menghadapi teknologi ini berupa etika dan moral, dan terdapat pula hukum dan

perundang-undangan yang mengatur dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh

dilakukan.

F. kode etik bisnis

Kode etik bisnis merupakan etika khusus, terapan dari kaidah-kaidah etika umum.

Etika khusus merumuskan norma moral dasar dari etika umum yang berlaku

universal. Maka etika khusus bersifat konteksual, situasional dan operasional. Ia

berusaha mencari kaidah etik khusus bagi perilaku bisnis. Kode etik bisnis ini

merupakan panduan untuk penerapan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat

luas, seperti hak dan kewajiban, keadilan, persamaan, maslahat dan kebajikan,

kesetiaan dan kejujuran, dalam dunia bisnis.

Dengan adanya kode etik diharapkan dapat mencegah terjadinya benturan-

benturan kepentingan yang akan merugikan berbagai pihak, walaupun dalam

bentuk himbauan. Karena memang kaidah hokum memberikan akibat yang sangat

berbeda dengan kaidah etika. Pelanggaran hukum memberikan sanksi yang tegas

dan nyata, melalui lembaga peradilan, sedangkan kaidah etika tidak mempunyai

sanksi yang dapat dipaksakan.

Timbul pertanyaan apakah unsure pemaksa bagi pelanggaran etika? Jawabannya

ada pada isi hati pengusaha, yaitu hati nurani sendiri. Hal inilah yang perlu disadari,

bahwa bagaimana menciptakan dunia bisnis yang juga dipagari oleh moral dan

akhlak yang luhur. Dengan adanya kode etik yang dihayati oleh setiap pengusaha,

diharapkan moral pengusaha justru akan melindungi bisnisnya dari kesulitan.

Misalnya jika setiap pedagang kaset secara konsekuen tidak akan membeli kaset

bajakan, justru akan melindungi bisnis kaset itu sendiri dari kelesuan. Begitu juga

bila pedagang makanan secara kompak memboikot produk-produk makanan yang

tercemar, justru akan melindungi industri produk makanan itu sendiri.

Pembahasan

Seorang hakim di AS mengatakan bahwa tablet Samsung Galaxy Tab

melanggar hak paten iPad milik Apple Inc, namun juga Apple memiliki masalah

terhadap validitas paten.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hakim Distrik AS Lucy Koh pada

Kamis di sidang pengadilan atas permintaan Apple terhadap beberapa produk

Galaxy yang dijual di AS. Apple dan Samsung terlibat dalam konflik hukum yang

berat mencakup lebih dari 20 kasus di 10 negara sebagai persaingan untuk posisi

dua teratas di pasar smartphone dan komputer tablet. Sebelumnya, Kamis,

pengadilan Australia melakukan larangan penjualan sementara komputer tablet

terbaru Samsung di negara itu.

Seperti dilansir Reuters, Apple menggugat Samsung di Amerika Serikat

pada bulan April, mengatakan produk ponsel dan tablet Galaxy milik perusahaan

Korea Selatan itu meniru iPhone dan iPad, termasuk smartphone 4G Galaxy S dan

Galaxy Tab 10.1 tablet. Sementara itu, penyedia layanan ponsel, Verizon Wireless

dan T-Mobile USA telah menentang permintaan Apple, dan menyatakan bahwa

Apple harus menunjukkan bahwa Samsung melanggar hak paten dan menunjukkan

paten miliknya yang sah menurut hukum.

Pengacara Apple, Harold McElhinny mengatakan jika desain produk Apple

jauh lebih unggul dari produk sebelumnya, sehingga paten produk Apple yang saat

ini tidak membatalkan desain yang datang sebelumnya.

"Itu hanya perbedaan dari desain," kata McElhinny.

Juru bicara Apple Huguet Kristen mengatakan, bahwa bukan suatu

kebetulan jika produk Samsung terbaru mirip sekali dengan iPhone dan iPad, hal

semacam ini adalah meniru secara terang-terangan, dan Apple perlu untuk

melindungi kekayaan intelektualnya, agar perusahaan lain tidak mencuri ide-

idenya.

ANALISA Dalam kasus diatas, menurut saya telah melanggar beberapa kode etika

profesi, yaitu :

A. Kode etik pertama Kompetansi dan Kehati – hatian Profesional

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap anggota / karyawan mempunyai kewajiban

untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional yang

berkompeten berdasarkan perkembangan, legalisasi, dan teknik yang paling

mutakhir. Pihak apple haruslah lebih memperhatikan semua originalitas teknologi

yang mereka punya, bukannya hanya untuk mempatenkannya saja, tapi juga

menjaga semua teknologi dengan baik dan memberikan inovasi – inovasi terbaru

dalam teknologi, dan juga menjaga kerahasiaan teknologi yang mereka punya.

B. Kode etik ke dua ialah prinsip kerahasiaan

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap anggota / karyawan harus, menghormati

kerahasaiaan informasi yang diperoleh selama melakukan pekerjaannya, demi

menjaga kerahasiaan sukses sebuah perusahaan. Dalam hal ini, pihak programmer

lah yang berperan penting dalam menjaga kerahasiaan teknologi yang apple pakai,

dengan tidak memberikan pembelajaran sembarangan pada orang lain yang

mungkin mereka adalah pihak dari para pesaing di pasar.

C. Selanjutnya ialah Prinsip Perilaku Professional

Setiap anggota dan karyawan suatu perusahaan harus berprilaku yang konsisten

dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat menjatuhkan

perusahaan.

Dalam hal ini pihak Apple dan Samsung haruslah bersikap professional dalam

menghadapi persaingan yang ada, dengan melakukan inovasi – inovasi terbaru

yang saling berbeda satu sama lainnya, dan berikan keunikan dari masing – masing

produk yang mau dipasarkan.

Undang-Undang

hak paten dan

cipta TI

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terdiri, dari 15 bab, 78 pasal. Adapun inti dari tiap bab, antara lain:Bab I : Ketentuan UmumBab II : Lingkup Hak CiptaBab III : Masa Berlaku Hak CiptaBab IV : Pendaftaran Ciptaan

Bab V : LisensiBab VI : Dewan Hak CiptaBab VII : Hak TerkaitBab VIII : Pengelolaan Hak CiptaBab IX : BiayaBab X : Penyelesaian SengketaBab XI : Penetapan Sementara PengadilanBab XII : PenyidikanBab XIII : Ketentuan PidanaBab XIV : Ketentuan PeralihanBab XV : Ketentuan Penutup

Pelanggaran atas hak cipta seseorang akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan

pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta. 19 Tahun 2002 yang menyatakan :

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1

(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta

rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp.5.000.000.0000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,

atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran

Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan

untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB VIII

PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-

undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan

informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan

informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang

menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi

Informasi yang menimbulkan kerugian.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap

pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan

Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga

penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Referensi http://cyberlawncrime.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-kode-etik-dan-

fungsi.html

http://tursanasanan.blogspot.com/2012/06/makalah-kelompok-hukum-dan-etika-dalam.htmlhttp://rhizkii.blogspot.com/2011/11/contoh-kasus-etika-profesi.html

http://id.wikisource.org/wiki/Undang

Undang_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2002

http://www.google.com/search?q=samsung+galaxy+tab+vs+ipad+apple&tbm