gTUGAS KULIAH UNDANG-UNDANG

KASUS MALPRAKTEK KEDOKTERAN DAN DASAR HUKUM

YANG TERKAIT

DISUSUN OLEH :

Aditya Angga Dharma 030.06.010

Amanda Prahastianti 030.08.020

Marshell Timotius Handoko 11.2010.087

Liriani Sutandal 11.2010.091

PEMBIMBING :

DR. dr. Wawan Mulyawan, Sp.BS, AAK

KEPANITERAAN KLINIK RSPAU DR. ESNAWAN ANTARIKSA

PERIODE 18 JUNI – 20 JULI 2012

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI DAN UKRIDA

BAB I

PENDAHULUAN

Tuntutan hukum yang diajukan oleh pasien atau keluarganya kepada pihak rumah sakit dan

atau dokternya dari waktu ke waktu semakin meningkat kekerapannya. Tuntutan hukum tersebut

dapat berupa tuntutan pidana maupun perdata, dengan hampir selalu mendasarkan kepada teori

hukum kelalaian. Dalam bahasa sehari-hari, perilaku yang dituntut adalah malpraktek medis,

yang merupakan sebutan "genus" dari kelompok perilaku profesional medis yang "menyimpang"

dan mengakibatkan cedera, kematian atau kerugian bagi pasiennya.

Pengertian dari malpraktek secara umum adalah tindakan tenaga profesional (profesi) yang

bertentangan dengan Standard Operating Procedure (SOP), kode etik profesi, serta undang-

undang yang berlaku baik disengaja maupun akibat kelalaian. Menurut Valentin v. La Society de

Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California tahun 1956 menyebutkan, malpratik medis

merupakan kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat

kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim

dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.

Kelalaian bukan suatu pelanggaran hukum, jika tidak sampai membawa kerugian kepada orang

lain dan orang tersebut dapat menerimanya, akan tetapi, jika kelalaian tersebut mengakibatkan

kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka hal ini bisa dikatakan

malpraktek.

BAB II

LAPORAN KASUS

Kronologi Kejadian

Pada Rabu pagi, Ronaldo Manduapessy (9), nama panggilan Aldo, dilarikan ke Rumah

Sakit Tentara Dokter Latumeten Ambon akibat lengan kanannya patah saat bermain

layang-layang. Oleh dokter rumah sakit setempat tidak dilakukan pemeriksaan rontgen,

hanya dari pemeriksaan fisik secara singkat, namun langsung melakukan tindakan operasi

pemasangan platina di lengan kanan Aldo.

Operasi berlangsung lancar, namun hingga beberapa jam Aldo belum sadarkan diri

bahkan seluruh anggota tubuhnya membiru sehingga dokter memutuskan untuk

mengoperasi kembali Aldo pada siang harinya tanpa memberikan penjelasan kepada

orang tua Aldo akan kondisi Aldo saat itu. Sejak saat itu (setelah operasi kedua) korban

tidak sadarkan diri hingga menghembuskan napas terakhir Kamis (29/03/07) pagi.

Kakek korban bersikeras mengakui bahwa kematian cucunya akibat kelebihan pemberian

obat bius. Menurutnya lagi, kondisi terakhir Aldo setelah dioperasi tidak diberitahukan

kepada keluarga karena pasien langsung didorong ke ruangan lain, selanjutnya pintu

ditutup dan hanya bisa diintip bahwa ada upaya memompa dadanya.

Sementara itu pihak rumah sakit menolak memberi keterangan mengenai kasus dugaan

malpraktek tersebut Keluarga korban berharap pihak berwajib mengusut tuntas dugaan

malpraktek yang telah merenggut nyawa siswa kelas 3 SD ini.

BAB II

DASAR HUKUM

A. UU Praktek Kedokteran No. 29 th 2004

Pasal 45

Ayat (1)

“Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan”

Ayat (2)

“Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap”

Ayat (3)

Penjelasan yang dimaksud ayat 2 sekurang-kurangnya mencakup

Diagnosis dan tata cara tindakan medis

Tujuan tindakan media

Alternatif tindakan lain dan resikonya

Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi

Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

Pasal 51 (a)

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien”

Pasal 52 (a)

“Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)”

Pembahasan :

Pada Pasal 45 ayat 1 menyebutkan setiap tindakan kedokteran harus mendapat persetujuan dari pasien atau keluarganya. Dalam kasus ini operasi kedua dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari keluarga pasien. Keluarga pasien juga merasa pihak rumah sakit kurang menginformasikan keadaan pasien seusai operasi, dimana dalam Pasal 52 (a) menyebutkan pasien berhak untuk mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang telah diberikan terhadap pasien.

B. Permenkes no 585/menkes/per/IX/1989

Pasal 2 Permenkes no. 585/menkes/per/IX/1989

Ayat (3)

“Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah pasien mendapat informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya”

Pasal 4 Permenkes no. 585/menkes/per/IX/1989

Ayat (1)

“Informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien, baik diminta ataupun tidak”

Ayat (2)

“ Dokter harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya, kecuali bila dokter menilai informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi”

Pasal 5 Permenkes no. 585/menkes/per/IX/1989

Ayat (1)

“Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang akan dilakukan, baik diagnostik maupun terapeutik”

C. KUHP Pasal 359 KUHP

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”

Pasal 361 KUHP

“Jika kejahatan yang di terangkan dalam bab ini dilakukan dalam mejalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat cabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusan di umumkan”

D. KUH PERDATA Pasal 1365 KUH Perdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantinya”

Pasal 1366 KUH Perdata

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekurang hati-hatiannya”

E. UU No . 44 th 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 13 ayat (3)

“Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien”

Pasal 29 ayat (1)

“Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien”

Pasal 46

”Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”

F. UU Perlindungan Konsumen No . 8 th 1999

Pasal 4

“Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya“

Pasal 7

“ Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan“

Pasal 62

“Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku”

BAB II

KESIMPULAN

Semestinya dokter terlebih dahulu melakukan informed consent pada pasien dan

keluarga pasien sebelum melakukan tindakan. Informed consent setidaknya meliputi

diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan lain dan

risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosisnya. Persetujuan

pasien atau oleh yang berhak menyetujuinya dapat secara lisan/tertulis, tindakan yang

memiliki risiko tinggi membutuhkan persetujuan tertulis.

Undang-undang mengijinkan pengungkapan rahasia kedokteran untuk kepentingan

pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakkan

hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pada bagian tersebut undang-undang juga mengatur tentang hak dan kewajiban dokter

dan pasien. Salah satu hak dokter yang penting adalah memperoleh perlindungan hukum

sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional, sedangkan hak pasien yang terpenting adalah hak memperoleh penjelasan

tentang penyakit, tindakan medis, manfaat, alternatif, risiko, komplikasi dan

prognosisnya, hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis, serta hak

mendapatkan isi rekam medis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Lewoleba K. Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan (Malpraktek Medis)

Available at: http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/19308181187.pdf. Accessed

on : 4th July 2012.

2. Peraturan Perundang-undangan Bidang Kedokteran Edisi I, cetakan kedua.

Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik FK UI; 1994.

3. Tanggung Jawab Dokter Dalam Malpraktek Kedokteran.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4766/1/05004307.pdf. Accessed

on : 4th July 2012.

4. Perlindungan Konsumen Kesehatan Berkaitan dengan Malpraktik Medik.

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/Perlindungan-Konsumen-Kesehatan1.pdf.

Accessed on : 5th July 2012.