TUGAS TERSTRUKTURMATA KULIAH SISTEM PENGANGGARAN AKUNTANSI PEMDA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

DISUSUN OLEHSULASTRI ETTY JUNIARTI IIS SUGIYANTI MELLY SURIATIKA VERAWATI NURHAYATI BUDIMANSYAH SETO NUGROHO (B41108042) (B41108053) (B41108040) (B41108125) (B41108143) (B41108150) (B41108041) (B41108108)

JURUSAN AKUNTANSI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK 2010

PENGAJUAN SPP-TUA. Persyaratan dan Kriteria Pengajuan SPP-TU(1) Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU dalam rangka memperoleh tambahan

uang persediaan dengan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD, apabila :a) Kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan operasional rutin melebihi saldo kas

yang diperoleh melalui SP2D-UP meskipun penggunaannya belum mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Saldo Kas; ataub) Dibutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasional yang sangat mendesak

dan atau tidak dapat ditunda pelaksanaannya sementara saldo kas yang tersedia tidak mencukupi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Saldo Kas; atauc) Dibutuhkan dana untuk membiayai satu kegiatan yang dijadwalkan akan

dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan ke depan yang dibuktikan dengan jadwal kegiatan.

(2) SPP-TU dapat diajukan dengan kriteria sebagai berikut :a) Dipergunakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan

SP2D-TU, dan apabila tidak habis digunakan dalam kurun waktu tersebut maka sisa dana TU harus disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah;b) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka

Bendahara Pengeluaran tidak dapat lagi diberikan TU untuk kegiatan bersangkutan sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.(3) Penggunaan dana TU dapat melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal

penerbitan SP2D-TU, apabila :a) Kegiatan yang akan dilaksanakan tidak dapat terputus dan waktu efektifnya

melebihi (satu) bulan;

b) Selama kegiatan berjalan ternyata mengalami penundaan dari jadwal yang telah

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunac) Keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaporkan kepada

Kuasa BUD pada saat pengajuan atau sebelum berakhirnya batas waktu penggunaan dana TU; (4) Setiap pengajuan SPM-TU harus memperoleh persetujuan dari PPKD selaku BUD apabila :a) Nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau b) Penggunaannya diperkirakan melebihi 30 (tiga puluh) hari sesuai surat

pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan berkenaan.(5) Penggunaan uang persediaan sehubungan dengan pengajuan SPP-TU dilakukan sesuai

rencana kebutuhan dana yang tercantum dalam SPP-TU, dan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan kegiatan lainnya.

(6) Sisa dana TU yang telah disetor ke rekening Kas Daerah mengurangi penyediaan dana

dalam SPD dan tidak dapat diminta kembali.(7) Pengajuan SPP-TU suatu kegiatan tidak dikaitkan dengan pengajuan SPP-TU kegiatan

lainnya, dan hanya dapat dilakukan :a) Apabila penggunaan dana TU kegiatan bersangkutan pada periode sebelumnya

telah diterbitkan SP2D Nihil; danb) Apabila rencana kebutuhan dana dalam SPP-TU tidak melebihi anggaran belanja

yang tercantum dalam DPA-SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lainnya; dan(8)

Pengajuan SPP-TU meliputi dokumen SPP-1 berupa surat pengantar SPP-TU, SPP-2 berupa ringkasan pengajuan dana sebelumnya dan SPP-3 berupa rincian rencana penggunaan dana TU

dengan mencantumkan nama dan kode kegiatan beserta nilai nominal rincian obyek belanja yang diajukan. (9) Lampiran kelengkapan dokumen SPP-TU, meliputi :a) Salinan SPD; b) Rincian realisasi belanja per kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung, atau

rincianrealisasi belanja untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung selain gaji dan tunjangan keadaan terakhir;c) Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang

persediaan;d) Surat peryataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dapat dibayarkan melalui mekanisme penerbitan SPP-LS;e) Surat permohonan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran ditujukan kepada PPKD selaku BUD, apabila pengajuan TU nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau penggunaannya diperkirakan melebihi 30 (tiga puluh) hari yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan berkenaan. f) Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh PPTK.

B. Sub Prosedur Tambahan Uang Persediaan (Tu)I. Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Berdasar SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD. SPP Tambahan Uang (SPP-TU), yang dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya. Akan tetapi, pembuatan TU ini harus didasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang.

Pihak terkait penerbitan SPP-TU : 1. Bendahara Pengeluaran Tugas : a) Mempersiapkan dokumen SPP beserta beserta lampiran-lampiranya, yaitu :

Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-TU sebelumnya Salinan SPD Surat pernyataan Pengguna Anggaran Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian Lampiran lain yang ddiperlukan

b) Mengajukan SPP kepada PPK-SKPD 2. PPK-SKPD Tugas

Menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

II.

Kelengkapan Dokumen SPP-TU:

Surat Pengantar SPP-TU Ringkasan SPP-TU Rincian SPP-TU Salinan SPD Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain TU

Karakteristik SPP-TU: 1. Digunakan untuk Kegiatan yang Mendesak

2. Besaran Nilai Rupiah berdasarkan Persetujuan PPKD

3.

Harus Habis Digunakan pada Periode/Bulan Permintaan Kembali pada Akhir

4. Jika Tambahan Uang Tidak Habis Digunakan maka Harus Disetor

Periode/Bulan Permintaan

III.

Pengajuan SPP-TUa) Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD. b) Berdasarkan SPD dan SPJ, Bendahara membuat SPP-UP beserta dokumen

lainnya, yang terdiri dari: - Surat Pengantar SPP-TU - Ringkasan SPP-TU - Rincian SPP-TU - Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-TUsebelumnya - Salinan SPD - Surat Keterangan penjelasan keperluan pengisian TU - Lampiran lainc) Bendahara menyerahkan SPP-TU beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD. d) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU berdasar SPD dan DPA-

SKPD.e) SPP-TU yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK

SKPD. Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-TU diterima.f) Rancangan SPM ini kemudian diberikan PPK-SKPD kepada Pengguna

Anggaran untuk diotorisasi g) Jika SPP-TU dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-TU diterima.

h) Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara

melakukan penyempurnaan SPP-GU. Kemudian diserahkan kepada PPK SKPD untuk diteliti kembali.

cc.

C. Penerbitan SP2D-TUTatacara penerbitan SP2D-TU : a) Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada Kuasa BUDb) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan c) Bila SPM dinyatakan lengkap , Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari

kerja sejak diterimanya pengajuan SPM Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D yaitu : Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggarand) SP2D diserahkan kepada Bank dan Pengguna Anggaran e) Kuasa BUD sendiri harus mencatat SP 2D dan Nota Debet (Dari Bank) pada

dokumen Penatausahaan, yang terdiri dari : - Buku Kas Penerimaan - Buku Kas Pengeluaranf) Pengguna Anggaran menyerahkan SP 2D kepada Bendahara g) Bendahara mencatat SP2D pada Dokument Penatausahaan, yang terdiri atas:

- BKU Pengeluaran - Buku Pembantu Simpanan Bank - Buku Pembantu Pajak - Buku Pembantu Panjar - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objekh) Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD menerbitkan surat penolakan

penerbitanSP2D paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima .i) Surat penolakan penerbitan SP2D ini diserahkan kepada Pengguna Anggaran agar

dilakukan penyempurnaan SPM. Kemudian diserahkan kembali kepada Kuasa BUD untuk diteliti kembali.

Prosedur Penerbitan SP2D-TU

SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D adalah 1. 2. spesifik, artinya yang dengan satu SP2D tidak hanya melebihi dokumen dibuat pagu sesuai untuk satu SPM saja. SP2D dapat diterbitkan jika : Pengeluaran Didukung diminta anggaran peraturan yang tersedia kelengkapan perundangan

Waktu pelaksanaan penerbitan SPM : 1. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima 2. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM Pihak terkait dalam penerbitan SP2D-TU : 1. Kuasa BUD Tugas : a) Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM-TU b) Mencetak SP2D-TU c) Mengirimkan SP2D-TU kepada bank d) Membuat register SP2D-TU

D.

Prosedur Pembelanjaan Dana Tambah Uang (TU)

Pelaksanaan belanja tambah uang (TU) yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan wajib dipertanggung jawabkan oleh PPTK secara tepat waktu. Dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan belanja tersebut, PPTK harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait. Dokumen penggunaan anggaran diberikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar bagi Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Bendahara Pengeluaran berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK, mencatat pelaksanaan belanja dalam : a) Buku Kas Umum pengeluaran b) Buku pembantu pengeluaran per rincian obyek c) Buku pembantu kas tunai d) Buku pembantu simpanan/bank e) Buku pembantu pajar f) Buku pembantu pajak

E. SPP-LS SPP LS ada dua Macam, antara lain: 1) SPP LS Pembayaran Gaji dan Tunjangana) Dokumen yang digunakan dan pejabat terkait, berdasar SPD atau yg

dipersamakan dengan SPD , Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP LS Pembayaran gaji dan tunjangan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPDb) Kelengkapan Dokumen yang digunakan:

a) Surat Pengantar SPP LS b) Ringkasan SPP LS c) Rincian SPP LS c) Lampiran SPP LS, antara lain: (terdapat pada buku 2, halaman.43) d) LPP LS yang diajukan dibuat rangkap 3 lembar (lb 1 dan 2 untuk PPK-SKPD, lb 3 untuk arsip PPTK)e) Bendahara pengeluaran mencatat SPP LS yang diajukan ke dalam register SPP LS

2) SPP-LS Non Gaji dan Tunjangan

SPP Langsung (SPP-LS) diajukan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah tagihan yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi 4, meliputi : a. SPP-LS Gaji dan Tunjangan b. SPP-LS Non Gaji dan Tunjangan c. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa d. SPP-LS Belanja SKPKD

Pengajuan SPP-LS dilakukan dalam rangka pembayaran, meliputi :a) SPP-LS Gaji dan Tunjangan, untuk pembayaran kepada pihak yang berhak atas

gaji/tunjangan atau dengan sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan melalui Bendahara Pengeluaran seperti gaji induk, gaji susulan, gaji terusan, uang duka wafat/ tewas dan pembayaran gaji/tunjangan lainnya. b) SPP-LS Non Gaji dan Tunjangan.

Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan dokumen sah yang dipersyaratkan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kelengkapan dokumen yang sah sebagaimana dimaksudkan diatas, meliputi : SPP-LS Gaji & Tunjangan, antara lain :a) Daftar gaji berdasarkan perhitungan sesuai Surat Keputusan Kepegawaian dan

atau dokumen terkait lainnya yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, dalam rangka pembayaran gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan, uang duka wafat/tewas dan pembayaran lainnya terkait gaji dan tunjangan.b) Surat Keputusan. Surat Keputusan Kepegawaian meliputi SK CPNS, SK PNS,

SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan yang diterbitkan setiap awal tahun anggaran, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, dan Surat Keputusan Kepegawaian lainnya. c) Daftar Keluarga (KP4). d) Fotokopi Surat Nikah. e) Fotokopi Akte Kelahiran. f) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji. g) Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas. h) Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah. i) Surat Pindah. j) Surat Kematian.

k) Surat pernyataan Bendahara Pengeluaran diketahui Pengguna Anggaran yang

menyatakan bahwa angka yang tercantum dalam gaji adalah berdasarkan perhitungan atas dokumen kepegawaian sesuai ketentuan gaji yang berlaku.l) Dokumen terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai

penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati. Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangana) Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD.

b) Berdasarkan SPD dan SPJ, Bendahara membuat SPP-LS beserta dokumen

lainnya, yang terdiri dari: - Surat Pengantar SPP-LS Gaji - Ringkasan SPP-LS Gaji - Rincian SPP-LS Gaji - Lampiran yang terdiri dari : - Pembayaran Gaji Induk - Gaji Susulan - Kekurangan Gaji - Gaji Terusanc) Bendahara menyerahkan SPP-LS Gaji beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD. d) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS Gaji berdasar SPD dan DPA-

SKPD.e) SPP-LS Gaji yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK

SKPD. Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-TU diterima.f) PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi

g) Jika SPP-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-LS Gaji diterima. h) Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-LS Gaji. Kemudian diserahkan kepada PPK SKPD untuk diteliti kembali.

Penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tunjangana) Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD b) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan c) Bila SPM dinyatakan lengkap , Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja

sejak diterimanya pengajuan SPM. yaitu:

Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D

- Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkapd) SP2D diserahkan kepada Bank dan Pengguna Anggaran e) Kuasa BUD sendiri harus mencatat SP2D dan Nota Debet (Dari Bank) pada dokumen

Penatausahaan , yang terdiri dari : - Buku Kas Penerimaan - Buku Kas Pengeluaranf) Pengguna Anggaran menyerahkan SP 2D kepada Bendahara g) Bendahara mencatat SP2D pada Dokument Penatausahaan, yang terdiri atas:

- BKU Pengeluaran - Buku Pembantu Simpanan Bank - Buku Pembantu Pajak - Buku Pembantu Panjar - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objekh) Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD menerbitkan surat penolakan

penerbitanSP 2D paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima.

i) Surat penolakan penerbitan SP 2D ini diserahkan kepada Pengguna Anggaran agar dilakukan penyempurnaan SPM. Kemudian diserahkan kembali kepada Kuasa BUD untuk diteliti kembali