Sisa-sisa Benturan Perabadan di Indonesia (Phänomenologie des Geistes)

“Sejarah bukan hanya masa lampau,

namun juga menjadi unsur perubahan dari masa ke masa.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

Hegel menyatakan bahwa sejarah merupakan konsepsi sederhana Rasio. Rasio sendiri merupakan penguasa dunia, sehingga sejarah dunia memberikan suatu proses rasional kepada kita. Yang mana sejarah asli memiliki warna yang khas,yang perajalanannya berkisar pada perbuatan, peristiwa, dan keadaan. Dan setiap perjalanan sejarah tersebut melahirkan pemikiran-pemikiran manusia yang pada akhirnya dijadikan sebagai sistem-sistem budaya, nilai-nilai sosial, adat-istiadat, dan politik.

Fenomenologi mengenai keberadaan etnis tionghoa di Indonesia-pun tak lepas dari sudut pandang sejarah. Perjalanan etnis tionghoa di Indonesia dari masa ke masa menjadi suatu kajian menarik dalam menciptakan semangat nasionalisme serta pembangunan demokaratisasi bangsa Indonesia yang berasaskan pada paham – paham pluralisme dan multikulturalisme.

Sebagai warga negara “pendatang,” warga tionghoa seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat maupun pemerintah, bahkan berbagai tindakan kekerasan kepada warga tionghoa tercatat beberapa kali terjadi di Indonesia. Sejarah politik diskriminatif terhadap etnis Tionghoa terus berlangsung sejak zaman kolonial, era Orde Lama dan Orde Baru. Kerusuhan-kerusuhan yang menimpa etnis Tionghoa antara lain pembunuhan massal di Jawa 1946-1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963 di Bandung, 5 Agustus 1973 di Jakarta, Malari 1974 di Jakarta dan Kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Solo. (http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia).

Pasca reformasi, dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden ke 4 RI, telah membawa angin segar bagi pluralisme di Indonesia sekaligus tonggak awal perubahan nasib

bagi warga tionghoa di Indonesia. Walaupun pada awalnya dimulai dengan keputusan B.J. Habibi, melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi. Namun, berkat jasa Gus Dur lah, akhirnya warga tionghoa mendapatkan pengakuan politis sebagai warga negara Indonesia, dan berhak memeluk agamanya (Kong Hu Cu) serta merayakan hari raya Imlek. Sesuai Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia digolongkan sebagai salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia. (Trisnanto, AM Adhy (Minggu, 18 Februari 2007), "Etnis Tionghoa Juga Bangsa Indonesia", Suara Merdeka)

Akan tetapi, hingga saat ini sterotip-sterotip masyarakat kepada warga tionghoa masih terus hidup di akar rumput masyarakat Indonesia. Bahkan berbagai pandangan mengenai perbedaan dan isu-isu yang bermuatan rasial terus tumbuh dibawah permukaan. Banyak tuduhan miring dialamatkan kepada golongan minoritas, keturunan Cina, seolah-olah mereka adalah sekelompok masyarakat yang hanya peduli terhadap komunitasnya semata, mendekati kekuasaan demi menumpuk kekayaan materi untuk diri sendiri dan kelompoknya. Bahkan ada pendapat yang lebih ekstrem menyatakan bahwa golongan Cina adalah kelompok yang membuat kemiskinan bagi masyarakat pribumi. Singkatnya, kalangan keturunan Cina enggan berpartisipasi, sebagian besar bersikap apatis.

Samuel P. Huntington dalam bukunya class of civilaztion (1989), menyebutkan bahwa tantangan kehidupan masyarakat dunia setelah perang dingin berakhir bukan lagi pada sebuah ideology negara, akan tetapi benturan-benturan peradaban dan agama dalam arus globalisasi. Permasalahan benturan kebudayaan inilah yang dikhawtirkan akan sangat kental oleh nuansa konflik horizontal di masyarakat, namun disatu sisi benturan budaya-budaya di masyarakat ini juga dapat melahirkan sistem multikultaralisme dan landasan sosial yang kokoh di masyarakat. Oleh karena itulah integrasi masyarakat tionghoa di Indonesia harus dikaji secara empirik dan komprehensif melalui telaah budaya dan sejarah perjalanan masyarakat tionghoa di Indonesia.

Dalam tulisan ini, penulis sama sekali tidak ada maksud untuk memperlihatkan mengenai baik atau buruknya budaya suatu etnis. Karena hal-hal yang ingin penulis ketahui adalah sebagai berikut; apakah kebanyakan Masyarakat Tionghoa sudah merasa seperti satu bangsa dengan masyarakat Pribumi, dan apakah mereka masih memiliki hubungan yang kuat dengan kebudayaan Tionghoa, dan yang terakhir apakah ada hasil dari dibuatnya kebijakan dan undang undang tersebut di atas.

Sejarah Masuknya Warga Tionghoa di Indonesia

Tionghoa atau tionghwa, adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang keturunan Cina di Indonesia, yang berasal dari kata zhonghua dalam bahasa mandarin. Zhonghua dalam dialek Hokkian dilafalkan sebagai Tionghoa. Wacana Cung Hwa setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880, yaitu adanya keinginan dari orang-orang di Cina untuk terbebas dari kekuasaan dinasti kerajaan dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Wacana ini sampai terdengar oleh orang asal Cina yang bermukim di Hindia Belanda yang ketika itu dinamakan Orang Cina. (Vlekke, Nusantara, 2006)

Ramainya interaksi perdagangan di daerah pesisir tenggara Cina, menyebabkan banyak sekali orang-orang yang juga merasa perlu keluar berlayar untuk berdagang. Tujuan utama saat itu adalah Asia Tenggara. Karena pelayaran sangat tergantung pada angin musim, maka setiap tahunnya para pedagang akan bermukim di wilayah-wilayah Asia Tenggara yang disinggahi mereka. Demikian seterusnya ada pedagang yang memutuskan untuk menetap dan menikahi wanita setempat, ada pula pedagang yang pulang ke Cina untuk terus berdagang.

Orang-orang Tionghoa di Indonesia, umumnya berasal dari tenggara Cina. Mereka termasuk suku-suku: Hakka, Hainan, Hokkien, Kantonis, Hokchia, dan Tiochiu. Beberapa etnis tersebut sebagaiamana dikutip dari website www.wikipedia.com adalah sebagai berikut:

Suku Hakka (Kèjiā 客家 ; khek) yang berada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, merupakan salah satu cabang suku Han yang memiliki ciri khas dan penyebaran serta pengaruh paling luas di seluruh dunia. Di Cina sendiri, orang Hakka menyebar sampai ke provinsi-provinsi lebih jauh seperti Provinsi Sichuan, Chongqing dan Guangxi. Sedangkan diseluruh dunia, boleh dikatakan hampir dimerata tempat dapat ditemukan jejak orang Hakka. (http://id.wikipedia.org/wiki/Hakka)

Orang Hokkian merupakan mayoritas perantau di Indonesia. Di zaman kolonial Belanda, pemerintah Batavia menetapkan kuota perantau yang diperbolehkan merantau ke Indonesia. Pemerintah Batavia juga mendata jumlah pendatang menurut daerah asal, yang pada zaman tersebut dikelompokkan menjadi empat kelompok besar; Hokkian, Tiochiu, Konghu dan Hakka. Daerah asal pendatang dari Hokkian pada dasarnya hampir meliputi seluruh wilayah provinsi Fujian, namun mayoritas berasal dari daerah pesisir seperti Zhangzhou, Quanzhou, Fuzhou dan

Amoy. Zhangzhou dan Quanzhou menjadi daerah asal utama dikarenakan kedua tempat ini telah lama menjadi pelabuhan utama yang melayani perdagangan lewat laut. (http://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Hokkian)

Orang-orang Tiochiu di Indonesia berasal dari berbagai kota di Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Cina, antara lain: Jieyang (ejaan Tiochiu: Kek-nyo), Chaozhou (ejaan Tiochiu: Tio-chiu) dan Shantou (ejaan Tiochiu: Sua-thau). Daerah asal orang Tiochiu biasa disebut sebagai Chaoshan, gabungan dari kata Chaozhou dan Shantou. Di Indonesia, terdapat banyak penutur Tiochiu di Pontianak dan Ketapang, Kalimantan Barat; Jambi, Riau, Kepri dan Sumatera Utara serta Selatan.

Mulai pada masa pemerintahan Dinasti Song, penduduk di pusat Cina (utara) mulai melakukan transmigrasi secara besar-besaran ke daerah selatan. Mulai dari daerah Gàn Selatan, Mǐn Barat sampai Méizhōu, akhirnya membentuk suatu kelompok suku tersendiri, suku Kèjiā (secara harafiah berarti keluarga tamu). Kemudian orang Kèjiā (Hakka) memakai Méizhōu sebagai pusat, mulai menyebar lagi keseluruh wilayah Cina lainnya.

Masa-masa awal

Beberapa catatan tertua ditulis oleh para agamawan, seperti Fa Hien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. Fa Hien melaporkan suatu kerajaan di Jawa ("To lo mo") dan I Ching ingin datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan singgah dulu di Nusantara untuk belajar bahasa Sansekerta dahulu. Di Jawa ia berguru pada seseorang bernama Jñânabhadra. (www.wikipedia.com)

Dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, para imigran Tiongkok pun mulai berdatangan, terutama untuk kepentingan perdagangan. Pada prasasti-prasasti dari Jawa orang Cina disebut-sebut sebagai warga asing yang menetap di samping nama-nama sukubangsa dari Nusantara, daratan Asia Tenggara dan anak benua India. Dalam suatu prasasti perunggu bertahun 860 dari Jawa Timur disebut suatu istilah, Juru Cina, yang berkait dengan jabatan pengurus orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana. Beberapa motif relief di Candi Sewu diduga juga mendapat pengaruh dari motif-motif kain sutera Tiongkok. (Rustopo 2008. Jawa Sejati. Otobiografi Go Tik Swan. Penerbit Ombak Yogyakarta).

Catatan Ma Huan, ketika turut serta dalam ekspedisi Cheng Ho, menyebut secara jelas bahwa pedagang Cina muslim menghuni ibukota dan kota-kota bandar Majapahit (abad ke-15) dan membentuk satu dari tiga komponen penduduk kerajaan itu, (Arismunandar A 2007. Kerajaan Majapahit abad XIV dan XV. Artikel pada laman Majapahit Kingdom). Ekspedisi Cheng Ho juga meninggalkan jejak di Semarang, ketika orang keduanya, Wang Jinghong, sakit dan memaksa rombongan melepas sauh di Simongan (sekarang bagian dari Kota Semarang). Wang kemudian menetap karena tidak mampu mengikuti ekspedisi selanjutnya. Ia dan pengikutnya menjadi salah satu cikal-bakal warga Tionghoa Semarang. Wang mengabadikan Cheng Ho menjadi sebuah patung (disebut "Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sam Po Kong"), serta membangun kelenteng Sam Po Kong atau Gedung Batu. Di komplek ini Wang juga dikuburkan dan dijuluki "Mbah Jurumudi Dampo Awang". ( Zulkifli AA. Laksamana Cheng Ho pernah singgah di Surabaya)

Sejumlah sejarawan juga menunjukkan bahwa Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, memiliki darah Tiongkok selain keturunan Majapahit. Beberapa wali penyebar agama Islam di Jawa juga memiliki darah Tiongkok, meskipun mereka memeluk Islam dan tidak lagi secara aktif mempraktekkan kultur Tionghoa.

Kitab Sunda Tina Layang Parahyang menyebutkan kedatangan rombongan Tionghoa ke muara Ci Sadane (sekarang Teluknaga) pada tahun 1407, di masa daerah itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda (Pajajaran). Pemimpinnya adalah Halung dan mereka terdampar sebelum mencapai tujuan di Kalapa.

Era kolonial

Di masa kolonial, Belanda pernah mengangkat beberapa pemimpin komunitas dengan gelar Kapiten Cina, yang diwajibkan setia dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan komunitas Tionghoa. Beberapa diantara mereka ternyata juga telah berjasa bagi masyarakat umum, misalnya So Beng Kong dan Phoa Beng Gan yang membangun kanal di Batavia. Di Yogyakarta, Kapiten Tan Djin Sing sempat menjadi Bupati Yogyakarta. (Setiono, Benny G. "Tionghoa Dalam Pusaran Politik", hal. 167, Transmedia)

Sebetulnya terdapat juga kelompok Tionghoa yang pernah berjuang melawan Belanda, baik sendiri maupun bersama etnis lain. Bersama etnis Jawa, kelompok Tionghoa berperang melawan VOC tahun 1740-1743. Di Kalimantan Barat, komunitas Tionghoa yang tergabung dalam "Republik" Lanfong berperang dengan pasukan Belanda pada abad XIX. (Vleke, Nusantara; 2006)

Dalam perjalanan sejarah pra kemerdekaan, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran pembunuhan massal atau penjarahan, seperti pembantaian di Batavia 1740 dan pembantaian masa perang Jawa 1825-1830. Pembantaian di Batavia tersebut (http://www.obor.co.id/DetailBuku.asp?Bk_ISBN=979-461-556) melahirkan gerakan perlawanan dari etnis Tionghoa yang bergerak di beberapa kota di Jawa Tengah yang dibantu pula oleh etnis Jawa. Pada gilirannya ini mengakibatkan pecahnya kerajaan Mataram. Orang Tionghoa tidak lagi diperbolehkan bermukim di sembarang tempat. Aturan Wijkenstelsel ini menciptakan pemukiman etnis Tionghoa atau pecinan di sejumlah kota besar di Hindia Belanda.

Target pemerintah kolonial untuk mencegah interaksi pribumi dengan etnis Tionghoa melalui aturan passenstelsel dan Wijkenstelsel itu ternyata menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi orang Tionghoa di perkotaan. Ketika perekonomian dunia beralih ke sektor industri, orang-orang Tionghoa paling siap berusaha dengan spesialisasi usaha makanan-minuman, jamu, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, pemintalan, batik, kretek dan transportasi. Tahun 1909 di Buitenzorg (Bogor) Sarekat Dagang Islamiyah didirikan oleh RA Tirtoadisuryo mengikuti model Siang Hwee (kamar dagang orang Tionghoa) yang dibentuk tahun 1906 di Batavia. Bahkan pembentukan Sarekat Islam (SI) di Surakarta tidak terlepas dari pengaruh asosiasi yang lebih dulu dibuat oleh warga Tionghoa. Pendiri SI, Haji Samanhudi, pada mulanya adalah anggota Kong Sing, organisasi paguyuban tolong-menolong orang Tionghoa di Surakarta. Samanhudi juga kemudian membentuk Rekso Rumekso yaitu Kong Sing-nya orang Jawa. (Soe Hok Gie, Dibawah Lentera Merah).

Pemerintah kolonial Belanda makin kuatir karena Sun Yat Sen memproklamasikan Republik Cina, Januari 1912. Organisasi Tionghoa yang pada mulanya berkecimpung dalam bidang sosial-budaya mulai mengarah kepada politik. Tujuannya menghapuskan perlakukan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam bidang pendidikan, hukum/peradilan, status sipil, beban pajak, hambatan bergerak dan bertempat tinggal.

Dalam rangka pelaksanaan Politik Etis, pemerintah kolonial berusaha memajukan pendidikan, namun warga Tionghoa tidak diikutkan dalam program tersebut. Padahal orang Tionghoa membayar pajak ganda (pajak penghasilan dan pajak kekayaan). Pajak penghasilan diwajibkan kepada warga pribumi yang bukan petani. Pajak kekayaan (rumah, kuda, kereta, kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga) dikenakan hanya bagi Orang Eropa dan Timur Asing (termasuk orang etnis Tionghoa). Hambatan untuk bergerak dikenakan bagi warga Tionghoa dengan adanya passenstelsel.

Pada waktu terjadinya Sumpah Pemuda, ada beberapa nama dari kelompok Tionghoa sempat hadir, antara lain Kwee Tiam Hong dan tiga pemuda Tionghoa lainnya. Sin Po sebagai koran Melayu Tionghoa juga sangat banyak memberikan sumbangan dalam menyebarkan informasi yang bersifat nasionalis. Pada 1920-an itu, harian Sin Po memelopori penggunaan kata Indonesia bumiputera sebagai pengganti kata Belanda inlander di semua penerbitannya. Langkah ini kemudian diikuti oleh banyak harian lain. Sebagai balas budi, semua pers lokal kemudian mengganti kata "Tjina" dengan kata Tionghoa. Pada 1931 Liem Koen Hian mendirikan PTI, Partai Tionghoa Indonesia (dan bukan Partai Tjina Indonesia).

Masa revolusi

Pada masa revolusi tahun 1945-an, Mayor John Lie yang menyelundupkan barang-barang ke Singapura untuk kepentingan pembiayaan Republik. Rumah Djiaw Kie Siong di Rengasdengklok, dekat Karawang, diambil-alih oleh Tentara Pembela Tanah Air (PETA), kemudian penghuninya dipindahkan agar Bung Karno dan Bung Hatta dapat beristirahat setelah "disingkirkan" dari Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang merumuskan UUD'45 terdapat 4 orang Tionghoa yaitu; Liem Koen Hian, Tan Eng Hoa, Oey Tiang Tjoe, Oey Tjong Hauw, dan di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdapat 1 orang Tionghoa yaitu Drs.Yap Tjwan Bing. Liem Koen Hian yang meninggal dalam status sebagai warganegara asing, sesungguhnya ikut merancang UUD 1945. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, pun pertama kali dipublikasikan oleh Koran Sin Po.

Dalam perjuangan fisik ada beberapa pejuang dari kalangan Tionghoa, namun nama mereka tidak banyak dicatat dan diberitakan. Salah seorang yang dikenali ialah Tony Wen, yaitu orang yang terlibat dalam penurunan bendera Belanda di Hotel Oranye Surabaya, (www.wikipedia.com).

Pasca Kemerdekaan

Sejarah politik diskriminatif terhadap etnis Tionghoa terus berlangsung pada era Orde Lama dan Orde Baru. Kerusuhan-kerusuhan yang menimpa etnis Tionghoa antara lain pembunuhan massal di Jawa 1946-1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963 di Bandung, 5 Agustus 1973 di Jakarta, Malari 1974 di Jakarta dan Kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Solo, (www.wikipedia.com). Pada Orde Lama keluar Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang melarang WNA Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah di luar ibukota provinsi dan kabupaten. Hal ini menimbulkan dampak yang luas terhadap distribusi barang dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun 1965.

Selama Orde Baru juga terdapat penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang lebih populer disebut SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang "masih dipertanyakan".

Reformasi yang digulirkan pada 1998 telah banyak menyebabkan perubahan bagi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia. Walau belum 100% perubahan tersebut terjadi, namun hal ini sudah menunjukkan adanya tren perubahan pandangan pemerintah dan warga pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Bila pada masa Orde Baru aksara, budaya, ataupun atraksi Tionghoa dilarang dipertontonkan di depan publik, saat ini telah menjadi pemandangan umum hal tersebut dilakukan. Di Medan, Sumatera Utara, misalnya, adalah hal yang biasa ketika warga Tionghoa menggunakan bahasa Hokkien ataupun memajang aksara Tionghoa di toko atau rumahnya. Selain itu, pada Pemilu 2004 lalu, kandidat presiden dan wakil presiden Megawati-Wahid Hasyim menggunakan aksara Tionghoa dalam selebaran kampanyenya untuk menarik minat warga Tionghoa.

Sejarah Kebijakan Pemerintahan Terhadap Masyarakat Tionghoa Di Indonesia

Banyak dari kebijakan dan undang-undang yang mengenai keturunan Tionghoa menyebabkan timbulnya batasan-batasan yang menahan perkembangan identitas kebudayaan Tionghoa. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai alasan-alasan diterapkannya kebijakan dan undang-undang tersebut, sebelum mendiskusikan berhasil mencapai tujuannya. Untuk mengetahui alasan-alasan tersebut, menurut penulis, sangat penting untuk mempelajari sejarah dan kebiasaan masyarakat yang mendasari dibuatnya undang-undang tersebut.

Bahkan sebelum penjajah Belanda menciptakan tiga kelompok etnik sosial yang memiliki peraturan peraturan yang berbeda sama satu lainnya, imigran Tionghoa yang sudah tiba di Indonesia dan memiliki derajat yang berbeda-beda, masih mencoba mempertahankan identitas etnis aslinya. Beberapa dari keturunan Tionghoa ini memutuskan untuk menikah dan membangun keluarga dengan warga pribumi. Hal ini disebabkan karena di masa dinasti Ming (Qing) di Tiongkok, keturunan Tionghoa yang meninggalkan tanah airnya akan dilarang untuk kembali lagi ke daratan Tiongkok (Suryadinata; 2002; hal 70). Oleh karena itu mereka berusaha untuk menciptakan dan membangun keluarga baru di Indonesia. Kelompok tersebut menggunakan bahasa daerah di tempat tinggalnya sebagai bahasa sehari-hari, di lain pihak mereka masih menganut adat istiadat Tionghoa seperti berdoa menurut kepercayaan Tionghoa tradisional (Greif; 1991; hal 1-3) atau memperingati tahun Tionghoa baru (Imlek). Kelompok ini disebut ‘Peranakan’ Tionghoa.

Selanjutnya, pada saat pengusaha-pengusaha Belanda membutuhkan pekerja-pekerja kasar atau ‘kuli’ untuk bekerja di perkebunan dan pertambangan, akan didatangkan orang orang keturunan Tionghoa yang berasal dari kelompok yang berbeda. Kelompok ini berbeda dari kelompok Peranakan Tionghoa karena kelompok ini akan diantarkan keluarganya ke Indonesia dan mereka akan mempertahankan ‘kemurnian’ keturunannya (Greif; 1991; hal 3). Kelompok ini disebut ‘Totok’ Tionghoa. Dan kelompok ini tidak memiliki kesetiaan terhadap penjajah Belanda atau penduduk setempat, karena menurut mereka Indonesia hanya tempat sementara (Greif; 1991; hal 3) di mana mereka bisa mendapatkan dan mengirim cukup dana ke tanah airnya Tiongkok. Mereka merasa akan lebih baik jika mereka dapat kembali ke Tiongkok setelah mereka berhasil memperoleh apa yang mereka inginkan. Dapat diketahui bahwa Peranakan dan Totok masih ingin memelihara identitas Tionghoanya, yang terpisah dari orang Pribumi. Keputusan ini membuat mereka menjadi sumber kecurigaan bagi masyarakat Pribumi, selama dan sesudah perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan periode periode selanjutnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada tahun 1907, pemerintah Belanda membagi kependudukan di Indonesia dalam tiga kelompok. Peranakan dan Totok Tionghoa berada pada kelompok yang dinamakan ‘Timur Asing’ atau ‘Eastern Orientals’ (Greif; 1991; hal xi). Kedudukan kelompok ini berada di antara kelompok orang-orang Pribumi dan kelompok warga negara Belanda, yang tentu saja menduduki posisi paling utama. Ini adalah usaha yang sengaja dilakukan oleh penjajah Belanda untuk mempertahankan keterpisahan masyarakat Tionghoa dan penduduk Pribumi yang disebut ‘Divide and Rule’. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran jikalau masyarakat Tionghoa bersatu dengan orang Pribumi, sebab jika mereka bersatu mereka akan memiliki kekuatan untuk menentang penjajahan Belanda di Indonesia (Suryadinata; 2002; hal 8). Usaha ini dimaksudkan penjajah Belanda untuk memperburuk pandangan orang Pribumi terhadap keturunan Tionghoa. Salah satu contoh dari usaha tersebut adalah hak istemiwa terhadap keturunan Tionghoa seperti pendidikan dan kesempatan untuk menjadi warga negara Belanda, yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Keuntungan yang lain sebagai keturunan Tionghoa, khususnya kelompok Peranakan, memilih peluang bekerja untuk pemerintahan dan pengusaha Belanda sebagai perantara, karena sebagian dari mereka menguasai bahasa Belanda dan bahasa setempat. Akibat dari perbedaan status ini, penduduk setempat merasa adanya ketidakadilan yang membuat mereka iri dan marah. Jadi tidak hanya keinginan identitas terpisah saja yang menciptakan perasaan curiga di antara penduduk setempat, tetapi juga, proses pemisahan dan timbulnya prasangka yang dengan sengaja diciptakan oleh penjajah Belanda. Perasaan inilah yang terbawa hingga saat ini.

Kelompok Peranakan terbagi menjadi dua kelompok politik, kelompok pertama adalah Chung Hwa Hui (CHH) ini, mereka mendukung penjajah Belanda (Suryadinata; 1978; hal 54). Kelompok kedua adalah Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang mendukung Gerakan Kemerdekaan Indonesia (Suryadinata; 1978; hal 56). Beberapa tokoh dari partai ini berjuang bersama dengan tokoh tokoh lain bukan keturunan Tionghoa untuk kemerdekaan Indonesia. Namun Kenyataan ini sering dilupakan oleh masyarakat Indonesia dan Penulis sejarah (Suryadinata; 2002; hal 21-23). Pada sisi lain sebagian besar masyarakat Totok merasa hanya daratan Tiongkok yang bisa mewakili dan melindungi kepentingan merkeka, sehingga mereka tidak memiliki kesetiaan politik terhadap penjajah Belanda atau kependudukan setempat (Suryadinata; 1978; hal 53). Oleh karena itu keturunan Tionghoa dianggap tidak memiliki ketentuan politik, yang pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa kesetiaan dan kesungguhan hati mereka terhadap Indonesia tidak bisa diandalkan (Suryadinata; 1978; hal 21-22). Terlebih lagi dengan adanya Gerakan Nasionalis Cina yang mempengaruhi kelompk Totok untuk lebih men-cina-kan diri lagi dari warga Pribumi pada masa sebelum penjajahan Jepang (Greif; 1991; hal 6), yang memberi kesan kesetiaan masyarakat Tionghoa lebih besar terhadap Tiongkok daripada Indonesia.

Metode ‘Divide and Rule’ terhadap keturunan Tionghoa terbawa terus sampai masa penjajahan Jepang pada periode Perang Dunia Kedua (PDII). Penjajah Jepang dengan sengaja memisahkan dan memaksa orang-orang keturunan Tionghoa untuk belajar di sekolah yang dibuat khusus untuk mereka, dan mereka diharuskan untuk menggunakan bahasa Mandarin dalam proses belajar mengajar (Suryadinata; 1978; hal 147). Lebih dari itu mereka juga diharapkan untuk berbahasa Mandarin di luar jam sekolah. Beberapa orang keturunan Tionghoa juga diperkerjakan oleh tentara Jepang sebagai seorang mata mata. Hal ini menyebabkan bertambahnya pandangan buruk terhadap Keturunan Tionghoa. Karena mereka dianggap membantu penjajah Jepang, yang tentu saja sangat dibenci karena perlakuan mereka yang sangat kejam terhadap masyarakat pribumi. Selain itu penduduk keturunan Tionghoa merasa bimbang dan mengalami kesulitan dalam menentukan masa depan mereka. Beberapa dari mereka masih merasa seperti penduduk asing di Indonesia, walaupun mereka memiliki kehidupan di Indonesia. Dengan adanya penjajahan oleh Belanda dan Jepang, serta hubungan batin yang masih ada dengan Tiongkok, tetapi Indonesia juga, mereka tidak memiliki kepastian harus mendukung pihak yang mana. Seperti yang diucapkan Liem Koen Hian, pendiri PTI (Partai Tionghoa Indonesia), walaupun Peranakan Tionghoa memiliki kebudayaan yang cenderung lebih mencerminkan Indonesia, kedudukan keturunan Tionghoa akan terombang ambing selama situasi Indonesia dan luar negeri yang berubah ubah (Suryadinata; 1978; hal 59). Dan seperti yang telah dibahas sebelumnya, faktor-faktor di ataslah yang menyebabkan timbulnya ketidaktentuan pilihan masyarakat Tionghoa di bidang politik.

Mengingat adanya kejadian-kejadian tersebut, tidaklah mengherankan apabila pada periode saat ‘Dutch East Indies’ menjadi Republik Indonesia, Presiden dan wakilnya, Soekarno dan Hatta, tidak percayai bahwa masyarakat Tionghoa memiliki kesetiaan terhadap Republik Indonesia (Suryadinata; 1978; hal 25-33). Prasangka yang diakibatkan oleh kejadian bersejarah yang tersebut di atas juga dipengaruhi oleh undang-undang yang dibuat oleh penjajah Belanda dan Jepang telah menyebabkan timbulnya perasaan tidak percaya terhadap keturunan Tionghoa selama Zaman ini.

Pada tanggal 30 September 1965 (dikenal G30S/PKI) terjadi sebuah kudeta yang menimpa Indonesia, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan pemerintahan Soekarno mencurigai PKI (Partai Komunis Indonesia) berusaha mengambil alih kekuasaan dan kepemimpinan Indonesia. Kejadian ini menyebabkan meninggal dunia wafatnya beberapa tokoh-tokoh utama ABRI. Sebagai negara Komunis terbesar, Tiongkok yang juga merupakan

salah satu tetangga Indonesia, diduga terlibat dalam G30S/PKI dan keberadaan serta pendukungnya menjadi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Keturunan Tionhghoa masih ingin mempertahankan status kebudayaan mereka walaupun pada periode-periode sebelumnya mereka masih memiliki ketidakpastian dalam hal politik. Akibatnya, pemerintah merasa terancam oleh keadaan tersebut di atas karena mereka mengira bahwa keturunan Tionghoa masih bagian dari Cina Komunis (Suryadinata; 1978; hal 45-47). Oleh karena itu pemerintahan Republik Indonesia harus mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat Tionghoa untuk menjamin keselamatan Indonesia. Sebab kebanyakan pemimpin termasuk Soekarno dan Hatta, beranggapan bahwa Indonesia dapat kembali aman apabila seluruh rakyatnya bersatu (Suryadinata; 1978; hal 47). Dan untuk itu, diharapkan tidak adanya perbedaan suku, status, dan kebudayaan. Akibatnya pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan Asimilasi atau Pembauran lengkap terhadap keturunan Tionghoa (Greif; 1991; hal xii-xiii) dan memutuskan untuk mengeluarkan undang-undang guna mencapai tujuan mereka. Berapa undang-undang diciptakan untuk mendukung keputusan mereka adalah:

Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966. Undang undang ini mengenai penggantian nama untuk Warga Negara Indonesia yang memakai nama Tionghoa. Penggantian nama ini tidaklah wajib untuk keturunan Tionghoa, akan tetapi, pemerintah Orde Baru berpendapat bahwa usaha ini akan membantu pembauran menjadi lebih cepat. Kebanyakan anggota masyarakat Tionghoa menentukan untuk mengganti namanya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka memakai nama Tionghoanya (Greif; 1991; hal xvii).

Instruksi Presiden No.14 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina. Undang-undang ini melarang mengamalkan perayaan Hari Raya Tionghoa, penggunaan bahasa Tionghoa, dan adat istiadat yang sama, di depan umum. Selain ini, undang ini, walaupun tidak langsung, menolak agama Kong Hu Chu sebagai agama resmi Indonesia. Instruksi ini dicabut oleh Keputusan Presiden tentang Pencabutan Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina (Burchell; 2004; hal 56).

Surat edaran SE.02/SE Ditjen/PPG/K/1998. Ini melarang penerbitan dan percetakan tulisan atau iklan beraksara dan yang menggunakan bahasa Mandarin di depan umum (Tempo; 17 August 2004; hal 36–37). Undang ini dicabut oleh Instruksi Presiden No.4/1999 dan memperbolehkan pelajaran dan penggunaan Bahasa Tionghoa (Tempo; 17 August 2004; hal 36-37).

Peraturan Menteri Perumahan No.455.2-360/1988. Ini melarang penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbarui Klenteng Tionghoa (Tempo; 17 August 2004; hal 36-37).

Keppres 240/1967 tgl. April 1967 tentang Kebijaksanaan pokok yang menyangkut WNI Keturunan Asing (Greif; 1991; hal xx).

Akan tetapi walaupun undang-undang ini diciptakan untuk mendorong adanya tujuan pencapaian pembauran lengkap, masih ada beberapa hukum-hukum, khususnya di bidang perekonomian, yang menentang tujuan tersebut (Suryadinata; 1978; hal 4). Ini adalah salah satu alasan utama yang menjelaskan kegagalan undang-undang di atas mencapai pembauran lengkap. Contoh yang paling jelas yang memperlihatkan fenomena ini adalah keputusan yang diambil di Seminar Angkatan darat untuk Jenderal-jenderal yang paling tinggi pada tahun 1966 (Suryadinata; 2002; hal 92). Keputusan ini menyebutkan bahwa masyarakat keturunan Tionghoa seharusnya dibatasi dalam bidang perekonimian sehingga keterlibatannya dalam bidang yang lain, misalnya, bidang politik bisa dihindari. Jenderal-jenderal ini juga mendorong adanya tindakan tersebut karena mereka mengetahui bahwa masyarakat dan perusahaannya bisa membantu perekonomian Indonesia yang pada waktu itu sangat lemah (Suryadinata; 2002; hal 92-93). Dari ini, bisa dilihat bahwa walaupun pemerintahan Suharto menginginkan pembauran lengkap antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat bukan Tionghoa, mereka masih memperbolehkan aktivitas dan undang-undang yang mendorong dan memperkuat identitas etnis Tionghoa yang terpisah. Misalnya perbedaan perlakuan yang diterima masyarakat Tiongoa dicerminkan dalam:

Keppres No. 14A/1980. Undang ini berarti bahwa semua lembaga pemerintah dan kementerian harus memberikan perlakuan istemewa kepada pengusaha pribumi. Itu juga mewajibkan bahwa di mana ada patungan antara seorang Pribumi dan seorang bukan pribumi, pengusaha Pribumi harus memilik 50% dari nilai perusahaan dan juga harus memegang peranan aktif dalam menjalankan perusahaannya (Suryadinata; 2002; hal 91).

UU No 12 Tahun 2006. Undang-undang itu telah membuat terobosan besar dengan meninggalkan peraturan-peraturan sisa peninggalan Belanda yang diskriminatif, yang

memisahkan penduduk menjadi tiga golongan yang terpisah satu sama lain. UU No 12 Tahun 2006 tidak sekadar mengatur siapa dan bagaimana cara menjadi warganegara dan kehilangan status kewarganegaraan, tetapi juga mengubah konsep bangsa Indonesia asli.

Konsep bangsa Indonesia asli dijelaskan sebagai orang Indonesia yang menjadi warganegara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Konsep itu mengubah paradigma, status kewarganegaraan yang tadinya ditentukan atas dasar etnis dan ras, menjadi atas dasar status juridis. Dengan demikian perbedaan WNI Indonesia asli dan tidak asli bagi WNI peranakan Tionghoa dapat dikatakan tidak ada lagi.

Dengan berlakunya UU No 12 Tahun 2006, peranakan Tionghoa di Indonesia disetarakan dengan saudara-saudaranya sesama bangsa Indonesia. Berbahagialah peranakan Tionghoa yang sekarang sudah diakui kembali sebagai bangsa Indonesia asli, artinya diakui sebagai bangsa Indonesia keturunan dari kakek-moyangnya atau nenek-morangnya yang pribumi.

Dinamika Pencarian Identitas Etnis Cina Dalam Persektif Teori Identitas Sosial

Dinamika pencarian identitas etnis Cina sebenarnya terkait perlakuan yang diterima dari pihak penguasa. Dalam Sarwono (1999), dan Susetyo (2002) dikemukakan bahwa pada jaman pemerintahan kolonial Belanda, perbedaan status etnis diberlakukan dengan tegas. Orang Eropa diberi status tertinggi dan mempunyai hak dan fasilitas terbaik. Orang Cina yang waktu itu disebut orang Timur Asing (vreemde osterlingen) mempunyai status di bawah orang Eropa dan golongan pribumi (inlander) diberi status yang paling rendah (kecuali bangsawan yang diberi status seperti Eropa).

Dalam statusnya yang di tengah ini, orang Cina meningkatkan citranya dengan melakukan mobilitas sosial, yaitu mengadopsi berbagai identitas yang melekat pada orang Eropa ataupun Belanda. Banyak orang Cina yang berpendidikan ala Eropa, cara mereka berpakaian juga ala Eropa, mereka juga mengadopsi agama Kristen dan Katolik seperti orang Eropa disamping keyakinan yang mereka bawa dari tanah leluhurnya, dan lain sebagainya. Amat jarang orang Cina yang mengidentifikasi dengan identitas pribumi, karena status pribumi

yang lebih rendah. Interaksi dengan orang pribumi nampaknya lebih untuk kepentingan dagang dan kepentingan lain yang bisa menguntungkan. Dalam hal tertentu orang pribumi malah terangkat derajatnya, misalnya ketika ada perempuan pribumi yang dinikahi orang Cina. Dengan demikian, yang menonjol pada orang Cina di era kolonial Belanda adalah perpaduan antara identitas Cina tradisionil dan identitas ala Eropa.

Namun demikian situasinya nampak berbeda sama sekali ketika memasuki era kemerdekaan. Persoalan yang mengedepan terutama adalah tentang kepastian status kewarganegaraan. Dikemukakan oleh Coppel (1994) orang Cina pada masa itu terjepit antara berbagai kepentingan baik yang berskala nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia pada waktu itu tidak bisa segera memberikan kepastian. Bahkan undang-undang yang mengatur hal ini ditengarai akan membatasi jumlah orang Cina yang bisa menjadi warganegara. Sementara pemerintah RRC pada waktu itu masih memberlakukan kewarganegaraan ganda bagi orang Cina di perantauan, yaitu disamping menjadi warganegara di negara tempat merantau juga melekat kewarganegaraan Cina. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut maka sejumlah tokoh Cina mendirikan Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang inti perjuangannya ingin menempatkan etnis Cina sejajar dengan etnis/suku lain dengan konsep integrasi. Sementara kelompok Cina yang lain menghendaki asimilasi sebagai solusi.

Namun demikian sejak terjadinya peristiwa pemberontakan PKI 1965, keadaannya berbalik sama sekali. Konsep integrasi secara politis telah dikategorikan sebagai bagian dari ideologi komunis sosialis (Lan, 1998). Dengan demikian pilihan satu satunya yang diberi ruang oleh penguasa adalah dengan asimilasi. Sebenarnya disinilah akar permasalahannya mengapa pencarian identitas etnis Cina menjadi sedemikian rumit.

Pasca peristiwa 1965 status etnis Cina sedang dalam kondisi terendah. Mereka dipojokkan oleh penguasa maupun masyarakat bukan Cina. Pada saat itu berbagai kekerasan massa anti Cina mulai marak. Mengacu pada teori identitas sosial, maka ketika suatu kelompok citranya sedang terpuruk selalu ada upaya untuk bereaksi terhadap keadaan ini dalam rangka meraih kembali citra / identitas sosial yang positif. Adapun modus yang biasa terjadi adalah dengan mobilitas sosial dan perubahan sosial.

Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang dilakukan nampaknya cukup bervariasi tergantung dari persepsi masing-masing kelompok tentang bagaimana harus memperbaiki citra. Salah satu reaksi yang muncul adalah dengan eksodus ke luar negeri seperti ke Belanda, kembali ke RRC dan sebagainya. Sementara kelompok asimilasi nampaknya mendapat angin, salah satu tokohnya Junus Jahja mendorong orang Cina untuk memeluk agama Islam sebagai kunci pembauran total.

Pada akhirnya kita akan menemukan identitas Cina yang Jawa, Cina yang Batak, Cina yang Padang, Cina yang Sunda dan sebagainya. Namun demikian ketika mereka tidak dapat menemukan hal-hal yang mendukung perbaikan citra dirinya sebagaimana hal di atas, banyak juga yang akhirnya pindah keluar negeri menjadi kelompok yang beridentitas kosmopolitas, internasional, lintas etnis maupun lintas negara. Dinamika tersebut nampaknya dapat tergambarkan dari penelitian dari Lan (1998) tentang orientasi identifikasi diri ataupun dari Tan (1998) tentang aspirasi politik di atas.

Selain melalui mobilitas sosial, nampaknya juga ada kecenderungan melakukan perubahan sosial, yaitu dengan memperbaiki citra dari ke-Cina-an. Salah satunya adalah dengan menggeser orientasi ke-Cina-an dari yang berorientasi tradisionil menjadi ke-Cina-an yang berorientasi nasional. Barangkali kecenderungan ini lebih banyak berkembang di kalangan generasi yang lebih muda, dimana mereka sudah begitu menguasai lagi adat istiadat Cina tradisionil, tidak bisa berbicara dalam bahasa mandarin, memiliki pendidikan yang modern. Dengan demikian ke-Cina-an sekarang tampil dalam kemasan dan citra baru yang lebih bisa diterima dan tidak lagi berasosiasi dengan masa lalu yang traumatis.

Ke-Cinaan Vs Ke-Indonesiaan (Hipotesa Awal)

Menurut Lan (1998) pencarian jati diri orang Cina di Indonesia dihadapkan pada beberapa pilihan – menjadi Indonesia, tetap Cina atau mengadopsi identitas lain. Namun demikian nampaknya pilihan-pilihan tidak selalu menempatkan orang Cina pada keadaan yang mudah. Pilihan dengan identitas Indonesia telah difasilitasi pemerintah Orde Baru yang memberlakukan asimilasi inkorporasi (total) bagi orang Cina untuk menghilangkan identitas Cina-nya dan menjadi Indonesia. Namun demikian motivasi pemberlakuan asimilasi inkorporasi nampaknya lebih bernuansa ‘hukuman’ karena sangkaan keterlibatan orang Cina dalam pemberontakan PKI tahun 1965. Pada kenyataannya kebijakan tersebut justru memberikan kontribusi terhadap berbagai kerawanan dan gejolak sosial yang memprihatinkan seperti

prasangka, kerusuhan-kekerasan massa dengan sasaran etnis Cina. Kebijakan tersebut juga menyisakan trauma bagi golongan minoritas ini , selain akibat berbagai tindakan kekerasan yang dialaminya, juga akibat perlakuan diskriminatif yang membelenggu gerak hidup masyarakat Cina ini (Susetyo, 1999) Asimilasi inkorporasi (total) itu sendiri pada kenyataannya telah gagal, sebagaimana asimilasi Melting Pot yang pernah diberlakukan di Amerika. Pada kenyataannya tidaklah mungkin untuk meniadakan akar budaya suatu golongan masyarakat begitu saja.

Memilih mempertahankan identitas sebagai orang Cina juga bukan persoalan yang mudah, karena ke-Cina-an lekat dengan berbagai citra yang kurang menguntungkan di mata etnis pribumi maupun kalangan birokrasi pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari berkembangnya stereotip, prasangka dan diskriminasi yang semakin mempertegas citra buruk etnis Cina di mata etnis Indonesia lainnya. Sementara di kalangan aparat, birokrasi pemerintahan, sampai sekarang mereka nampaknya masih menggunakan paradigma lama dengan perlakuan diskriminatif terhadap etnis Cina misalnya dalam hal status kependudukan ataupun status kewarganegaraan.

Di kalangan internal masyarakat Cina sendiri juga sedang terjadi pergeseran dalam memaknai arti identitas Cina itu sendiri dalam format yang berubah. Menurut Lan (1998) pergeseran tersebut dari ke-Cina-an yang tradisionil dan berorientasi etnis dan negeri leluhur menjadi ke-Cina-an yang modern dan berorientasi nasional dan lokal (dalam hal ini Indonesia). Pergeseran ini nampaknya juga terkait dengan upaya meninggalkan trauma masa lalu, dimana identitas Cina yang berorientasi pada budaya negeri leluhur tidak jarang terjebak pada persoalan-persoalan yang bernuansa politik, misalnya ketika hubungan antara Indonesia dengan RRC memburuk.

Keberadaan etnis Cina sebagai etnis minoritas juga sering kurang menguntungkan dalam konteks relasi minoritas – mayoritas. Etnis minoritas selalu menjadi sasaran prasangka dan diskriminasi dari kalangan mayoritas. Beberapa kali etnis Cina menjadi sasaran pengganti (displacement), kambing hitam bagi rakyat yang frustrasi di era pemerintahan Orde Baru yang represif dalam bentuk kerusuhan anti Cina yang sempat marak. Kedudukan sebagai minoritas bagaimanapun selalu rawan, baik itu dalam posisi sebagai minoritas yang lemah maupun minoritas yang kuat.

Jika dilihat dari format negara Indonesia yang indigeneus nation (negara suku) maka sudah selayaknya format yang pas adalah menempatkan etnis Cina sama kedudukannya dengan suku-suku lainnya (Suryadinata, 1999). Di jaman Orde Lama, Bung Karno pernah memunculkan ide bahwa orang Cina adalah salah satu suku di Indonesia yang setara dengan suku Jawa, Sunda, Minang, Batak dan sebagainya. Dengan demikian orang Cina telah menjadi orang Indonesia sejati tanpa asimilasi total. Namun akibat meletusnya pemberontakan G30S PKI ide tersebut kandas untuk diwujudkan ( Suryadinata, 1993). Bahkan di era Orde Baru orang Cina harus melakukan asimilasi total dengan meleburkan identitas etnisnya ke dalam identitas etnis Indonesia (Susetyo, 2002). Namun demikian konsep tentang identitas Indonesia sendiri menurut Lan (1999) juga belum jelas. Apakah sosok Rudy Hartono, Kwik Kian Gie dan orang Cina lainnya yang telah mengharumkan nama bangsa sebagai model bagi identitas Indonesia tersebut ?

Karena berbagai tekanan dan ketidakpastian tersebut, maka orang Cina berada di persimpangan jalan. Hal tersebut setidaknya tergambarkan dari temuan penelitian dari Lan (1998) yang menunjukkan bahwa sekarang ini berkembang berbagai orientasi identifikasi diri di kalangan orang Cina di Indonesia. Setidaknya ada 4 orientasi yang ditemukan,

Kelompok pertama, adalah mereka yang percaya bahwa mereka adalah etnis Cina dan akan selalu menjadi etnis Cina. Oleh karena itu dalam mengidentifikasikan diri, mereka selalu kembali ke asal usul dan warisan budaya etnis Cina.

Kelompok kedua, adalah mereka yang merasa telah berhasil berasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa asal usul etnis dan budaya mereka merupakan kutukan yang menyulitkan posisi mereka untuk menjadi bagian yang utuh dari masyarakat dimana mereka tinggal.

Kelompok ketiga, adalah mereka yang berkeyakinan bahwa mereka telah melampaui batas etnis, negara dan bangsa serta telah menjadi seorang yang globalis dan internasionalis.

Kelompok keempat, adalah mereka yang cenderung beranggapan bahwa hidup mereka ditentukan oleh pekerjaan mereka, sehingga mereka lebih suka menghindari pengidentifikasian diri secara budaya maupun politis.

Demikian pula dari temuan dari Tan (1998) yang meneliti tentang aspirasi dan partisipasi politik orang Cina, ternyata terpilah-pilah menjadi lima kelompok cara pandang, yaitu :

Kelompok pertama adalah yang merasa perlu menonjolkan identitas etnis mereka dan memperjuangkan hak mereka sebagai golongan, misalnya dengan mendirikan Partai Tionghoa.

Kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau menjadikan etnis atau agama sebagai basis gerakan, melainkan melalu platform persamaan hak, misalnya dengan mendirikan Partai Bhineka Tunggal Ika.

Kelompok ketiga adalah kelompok yang lebih menyukai sebuah forum yang tujuan utamanya lebih sebagai pressure group.

Kelompok keempat adalah mereka yang membentuk paguyuban kelompok karena perasaan senasib sepenanggunan. Misalnya dengan mendirikan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.

Kelompok kelima adalah mereka yang bergabung dalam partai politik yang terbuka seperti PDI Perjuangan, PAN dan lain sebagainya.

Dari paparan di atas kiranya dapat diperoleh gambaran tentang bagaimana dinamika pencarian identitas etnis Cina di Indonesia. Pada kenyataannya di tengah masyarakat etnis Cina telah berkembang subkultur-subkultur baru yang merupakan respon terhadap realitas sosial yang berkembang dan semakin menggambarkan identitas etnis Cina yang plural. Namun dapat kita lihat pula, bahwa krisis identitas yang terjadi di kalangan etnis Cina di Indonesia sangat terkait dengan nuansa kebijakan politik penguasa, dimana mereka memiliki kepentingan tertentu untuk menempatkan etnis Cina sesuai dengan kemauan politiknya. Posisi minoritas yang cenderung rentan, selalu memojokkan etnis Cina dari waktu ke waktu. Krisis identitas etnis Cina terutama memuncak pasca pemberontakan G30S PKI yang menempatkan status etnis Cina dalam tataran terburuk. Dalam upaya menemukan kembali citra identitas sosial yang positif, etnis Cina menggunakan modus yang variatif baik dalam bentuk mobilitas sosial maupun dengan perubahan sosial.