BAB I

PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

Secara teori sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah yang tidak lain

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor

kebersamaan Dalam angan setiap anggota masyarakat negara yang dibentuk oleh mereka

ini akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggota berkaitan

dengan konstelasi hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya Di kehidupan

sehari-hari kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai ldquokebutuhan publikrdquo Salah

satu contoh kebutuhan publik yang mendasar adalah kesehatan

Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan

kesejahteraan masyarakat Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak negara dan

aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah

didapatkan setiap saat Salah satu wujud nyata penyediaan layanan publik di bidang

kesehatan adalah adanya Puskesmas Tujuan utama dari adanya Puskesmas adalah

menyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan biaya yanng relatif

terjangkau untuk masyarakat terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke

bawah

Dalam makalah ini kami akan membahas mengenai ldquoPelayanan Puskesmasrdquo karena

Puskesmas sebagai bentuk nyata peran birokrasi dalam memberikan pelayanan publik

kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan sdan karena Puskesmas

merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat

12 Rumusan Masalah

1 Apa yang dimaksud dengan Puskesmas dan apa fungsi Puskesmas itu

2 Bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas

3 Apa saja masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkup

Puskesmas

4 Apa faktor-faktor penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup Puskesmas

5 Bagaimana solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas

1

13 Tujuan

1 Mengetahui definisi dan fungsi Puskesmas

2 Mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas

3 Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkup

Puskesmas

4 Mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah-masalah di

lingkup Puskesmas

5 Mengetahui solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas

14 Manfaat

Dari pembahasan materi yang tersedia dalam makalah ini diharapkan dapat

memberikan manfaat kepada pembaca untuk mengetahui tentang definisi dan fungsi

Puskesmas serta mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh

Puskesmas Selain itu pembaca dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam

pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas dan mencari serta menemukan faktor-faktor

penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup Puskesmas sekaligus dapat mengetahui

solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas

15 Metode

1 Studi Pustaka

2 Internet

16 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

12 Rumusan Masalah

13 Tujuan

14 Manfaat

15 Metode

16 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

21 Pengertian Birokrasi

22 Pengertian Pelayanan Publik

2

23 Pengelompokkan Jenis Pelayanan Publik

24 Peran Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

BAB III ISI

31 Definisi dan Fungsi Puskesmas

32 Penyelengaaraan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan Tamako

BAB IV PENUTUP

41 Kesimpulan

42 Saran

DAFTAR PUSTAKA

3

BAB II

LANDASAN TEORI

21 Pengertian Birokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang

dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang

jabatan Berbagai tokoh pun menumpahkan pemikirannya tentang pengertian birokrasi

Berikut ini adalah beberapa pengetian birokrasi dari sejumlah tokoh

1 Bintoro Tjokroamidjoyo

Birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk

pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam

sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah (Tjokroamidjoyo

Bintoro 1998)

2 Soerjono Soekamto (mengutip Weber)

Birokrasi merupakan suatu organisasi yang dimaksud untuk mengerahkan tenaga

dengan teratur dan terus menerus untuk mencapaii suatu tujuan tertentu (Soekamto

Soerjono 1982)

Max Weber menggambarkan birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki

beberapa karakteristik yang dirangkum oleh Martin Albrow ke dalam empat ciri utama

yaitu

1) Adanya suatu struktur hirarki termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah

dalam organisasi

2) Adanya serangkaian posisi-posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan

tanggung jawab yang tegas

3) Adanya-aturan regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja

organisasi dan tingkah laku para anggotanya

4) Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarta yang dipekerjakan atas dasar

karier dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan

Hubungan birokrasi dengan masyarakat Indonesia

1 Birokrasi pemerintahan umum

Birokrasi yang berkenaan dengan fungsi-fungsi dasar pemerintahan dan keamanan

hukum dan ketertiban perpajakan dan intelejen Birokrasi menjalankan fungsi dan

4

peranan mereka dengan oreintasi pengaturan (regulative orientations) yang cukup

ketat luas dan efektif

2 Birokrasi pembangunan

Birokrasi menjalankan fungsi dan peranan untuk mendorong perubahan dan

pertumbuhan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Pada hakikatnya

birokrasi diharapkan mampu berperan dalam aspek pengaturan dan pelayanan secara

bersamaan

3 Birokrasi pelayanan

Birokrasi yang menjalankan peranan pelayanan secara langsung kepada

masyarakat

22 Pengertian Pelayanan Publik

ldquoSegala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undanganrdquo (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003)

Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan Pada hakikatnya

pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat Ia tidaklah diadakan untuk melayani

dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan

kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid 1998) Oleh karena itu birokrasi

publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan

profesional Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik merupakan salah

satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai

abdi negara Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk

mensejahterakan masyarakat (warga negara) Pelayanan umum oleh Lembaga

Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum

yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat di Daerah dan di lingkungan Badan

Usaha Milik NegaraDaerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai

5

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan

Unsur-Unsur Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 bahwa di dalam

memberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1 Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas

dan di ketahui sacara pasti oleh masing-masing

2 Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan

perundangan-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan

efektifitas

3 Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi

keamanan kenyamanan kelancaran dan kepastian hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan

4 Apabila pelayanan umum yang oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal

maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang

kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Asas Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

A Transparansi

Bersifat terbuka mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

B Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

C Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas

D Partisipatif

6

Mendorong peran serta msayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat

E Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku ras agama golongan

gender dan status ekonomi

F Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak

Prinsip Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

A Kesederhanaan

Proseduran pelayanan publik tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan

B Kejelasan

1 Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik

2 Unit kerjapejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalansengketa

dalam pelaksanaan pelayanan publik

3 Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran

C Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan

D Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat dan sah

E Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik rasa aman dengan kepastian hukum

F Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalan dalam pelaksanaan pelayanan

publik

G Kelengkapan Sarana dan Prasarana

7

Tersedianya sarana dan prasarana kerja peralatan kerja dan pendukung lainnya

yang termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

H Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh

masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika

I Kedislipinan Kesopanan Dan Keramahan

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplinsopan dan santun ramah serta

memberikan pelayanan ikhlas

J Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib teratur disediakan ruang tunggu yang bersih

rapi lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas

pendukung pelayanan seperti parkir toilet tempat ibadah dan lain-lain

Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

1 Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

2 Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai

dengan penyelesaian pelayanan

3 Biaya Pelayanan

Biayatarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian pelayanan

4 Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan

5 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayan

publik

6 Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahuan keahlian keterampilan

sikap dan perilaku yang dibutuhkan

8

23 Pengelompokan Jenis Pelayanan Publik

Pengelompokan jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan

dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan dapat dibedakan

menjadi (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor

63KEPMPAN72003)

1 Jenis Pelayanan Administratif yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa kegiatan pencatatan penelitian pengambilan keputusan

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan

produk akhir berupa dokumen misalnya sertifikat ijin-ijin rekomendasi keterangan

tertulis dan lain-lainnya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah pelayanan IMB

pelayanan administrasi kependudukan (KTP NTCR akta kelahirankematian)

2 Jenis Pelayanan Barang yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk

distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau sebagai

individual) dalam satu sistem Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan

produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang

memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik pelayanan air bersih pelayanan

telepon

3 Jenis Pelayanan Jasa yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya Pengoperasiannya berdasarkan

suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti produk akhirnya berupa jasa yang

mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam

jangka waktu tertentu

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat laut dan udara

pelayanan kesehatan pelayanan perbankan pelayanan pos dan pelayanan pemadaman

kebakaran

4 Jenis Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan

perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan

masyarakat

9

24 Peranan Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

Jika berbicara tentang pelayanan publik maka kita akan dihadapkan pada posisi dan

peran birokrasi Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikan

dalam pemerintahan karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara Birokrasi

pemerintah tentu berbeda dengan birokrasi swasta dimana birokrasi swasta lebih

berorientasi pada benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi

pemerintahan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Apalagi di era

otonomi daerah seperti ini yang mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelola

segala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat UU No 32

tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut sehingga segala urusan di daerah dapat dikelola

dengan baik tak terkecuali masalah pelayanan publik Pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas pelayanan publik yang

dilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya Pelayanan publik sampai saat ini masih

banyak kekurangan terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesional

dan independen karena netralitas birokrasi kurang terjaga

Peran birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar akibatnya

politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini Birokrasi masih belum

efisien yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi

dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada

masyarakat masih ditangani pemerintah Dengan makin besarnya peran yang dijalankan

oleh masyarakat maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen

pembaharuan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Oleh karena itu fungsi

pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara adalah perumusan dan

pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna

tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha

Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai consensus building

yaitu membangun pemufakatan antara negara sektor swasta dan masyarakat Peran ini

harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan

fasilitator Sebagai agen perubahan birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori

suatu kebijakan atau tindakan Sedangkan sebagai fasilitator birokrasi harus dapat

memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat sektor swasta

maupun kepentingan negara

10

BAB III

ISI

31Definisi dan Fungsi Puskesmas

a Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

ldquoSuatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan

yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan

pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu

yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun

tidak mencakup aspek pembiayaanrdquo

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada paling

dekat ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit

pelayanan kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri) Fungsi Puskesmas

adalah mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring dengan

misinya Pelayanan kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut

dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotive

preventif curative dan rehabilitatif Prioritas yang harus dikembangkan oleh

Puskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care

services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health

service)

Seiring dengan semangat otonomi daerah maka Puskesmas dituntut untuk

mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan Tetapi

pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah Sebagai organisasi pelayanan

mandiri kewenangan yang dimiliki Puskesmas juga meliputi kewenangan

merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya kewenangan

menentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods serta

kewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi Puskesmas Jumlah

kegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai kebutuhan

masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki namun Puskesmas tetap

melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional

11

Jadi yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai

ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif tidak

sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit

LEVEL PELAYANAN KESEHATAN

RS Provinsi

RS Kabupaten

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Posyandu

b Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

1 Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya

2 Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan

kemampuan untuk hidup sehat

3 Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya

Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara

a Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka menolong dirinya sendiri

b Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien

c Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis

maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut

tidak menimbulkan ketergantungan

d Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

e Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan

program

32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas

Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat

2010 Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Standar

Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur

12

kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indikator dan nilai

(benchmark) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)

diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

1457MENKESSKX2003 dibedakan atas UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya

diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat UW-SPM wajib

meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular penyelenggaraan

promosi kesehatan dll Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan

kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dll Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan perawatan

2 Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

dasar (kebidanan bedah penyakit dalam anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

13

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

13 Tujuan

1 Mengetahui definisi dan fungsi Puskesmas

2 Mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas

3 Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkup

Puskesmas

4 Mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah-masalah di

lingkup Puskesmas

5 Mengetahui solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas

14 Manfaat

Dari pembahasan materi yang tersedia dalam makalah ini diharapkan dapat

memberikan manfaat kepada pembaca untuk mengetahui tentang definisi dan fungsi

Puskesmas serta mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh

Puskesmas Selain itu pembaca dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam

pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas dan mencari serta menemukan faktor-faktor

penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup Puskesmas sekaligus dapat mengetahui

solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas

15 Metode

1 Studi Pustaka

2 Internet

16 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

12 Rumusan Masalah

13 Tujuan

14 Manfaat

15 Metode

16 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

21 Pengertian Birokrasi

22 Pengertian Pelayanan Publik

2

23 Pengelompokkan Jenis Pelayanan Publik

24 Peran Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

BAB III ISI

31 Definisi dan Fungsi Puskesmas

32 Penyelengaaraan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan Tamako

BAB IV PENUTUP

41 Kesimpulan

42 Saran

DAFTAR PUSTAKA

3

BAB II

LANDASAN TEORI

21 Pengertian Birokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang

dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang

jabatan Berbagai tokoh pun menumpahkan pemikirannya tentang pengertian birokrasi

Berikut ini adalah beberapa pengetian birokrasi dari sejumlah tokoh

1 Bintoro Tjokroamidjoyo

Birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk

pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam

sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah (Tjokroamidjoyo

Bintoro 1998)

2 Soerjono Soekamto (mengutip Weber)

Birokrasi merupakan suatu organisasi yang dimaksud untuk mengerahkan tenaga

dengan teratur dan terus menerus untuk mencapaii suatu tujuan tertentu (Soekamto

Soerjono 1982)

Max Weber menggambarkan birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki

beberapa karakteristik yang dirangkum oleh Martin Albrow ke dalam empat ciri utama

yaitu

1) Adanya suatu struktur hirarki termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah

dalam organisasi

2) Adanya serangkaian posisi-posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan

tanggung jawab yang tegas

3) Adanya-aturan regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja

organisasi dan tingkah laku para anggotanya

4) Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarta yang dipekerjakan atas dasar

karier dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan

Hubungan birokrasi dengan masyarakat Indonesia

1 Birokrasi pemerintahan umum

Birokrasi yang berkenaan dengan fungsi-fungsi dasar pemerintahan dan keamanan

hukum dan ketertiban perpajakan dan intelejen Birokrasi menjalankan fungsi dan

4

peranan mereka dengan oreintasi pengaturan (regulative orientations) yang cukup

ketat luas dan efektif

2 Birokrasi pembangunan

Birokrasi menjalankan fungsi dan peranan untuk mendorong perubahan dan

pertumbuhan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Pada hakikatnya

birokrasi diharapkan mampu berperan dalam aspek pengaturan dan pelayanan secara

bersamaan

3 Birokrasi pelayanan

Birokrasi yang menjalankan peranan pelayanan secara langsung kepada

masyarakat

22 Pengertian Pelayanan Publik

ldquoSegala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undanganrdquo (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003)

Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan Pada hakikatnya

pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat Ia tidaklah diadakan untuk melayani

dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan

kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid 1998) Oleh karena itu birokrasi

publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan

profesional Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik merupakan salah

satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai

abdi negara Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk

mensejahterakan masyarakat (warga negara) Pelayanan umum oleh Lembaga

Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum

yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat di Daerah dan di lingkungan Badan

Usaha Milik NegaraDaerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai

5

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan

Unsur-Unsur Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 bahwa di dalam

memberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1 Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas

dan di ketahui sacara pasti oleh masing-masing

2 Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan

perundangan-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan

efektifitas

3 Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi

keamanan kenyamanan kelancaran dan kepastian hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan

4 Apabila pelayanan umum yang oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal

maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang

kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Asas Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

A Transparansi

Bersifat terbuka mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

B Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

C Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas

D Partisipatif

6

Mendorong peran serta msayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat

E Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku ras agama golongan

gender dan status ekonomi

F Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak

Prinsip Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

A Kesederhanaan

Proseduran pelayanan publik tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan

B Kejelasan

1 Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik

2 Unit kerjapejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalansengketa

dalam pelaksanaan pelayanan publik

3 Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran

C Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan

D Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat dan sah

E Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik rasa aman dengan kepastian hukum

F Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalan dalam pelaksanaan pelayanan

publik

G Kelengkapan Sarana dan Prasarana

7

Tersedianya sarana dan prasarana kerja peralatan kerja dan pendukung lainnya

yang termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

H Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh

masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika

I Kedislipinan Kesopanan Dan Keramahan

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplinsopan dan santun ramah serta

memberikan pelayanan ikhlas

J Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib teratur disediakan ruang tunggu yang bersih

rapi lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas

pendukung pelayanan seperti parkir toilet tempat ibadah dan lain-lain

Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

1 Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

2 Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai

dengan penyelesaian pelayanan

3 Biaya Pelayanan

Biayatarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian pelayanan

4 Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan

5 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayan

publik

6 Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahuan keahlian keterampilan

sikap dan perilaku yang dibutuhkan

8

23 Pengelompokan Jenis Pelayanan Publik

Pengelompokan jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan

dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan dapat dibedakan

menjadi (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor

63KEPMPAN72003)

1 Jenis Pelayanan Administratif yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa kegiatan pencatatan penelitian pengambilan keputusan

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan

produk akhir berupa dokumen misalnya sertifikat ijin-ijin rekomendasi keterangan

tertulis dan lain-lainnya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah pelayanan IMB

pelayanan administrasi kependudukan (KTP NTCR akta kelahirankematian)

2 Jenis Pelayanan Barang yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk

distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau sebagai

individual) dalam satu sistem Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan

produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang

memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik pelayanan air bersih pelayanan

telepon

3 Jenis Pelayanan Jasa yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya Pengoperasiannya berdasarkan

suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti produk akhirnya berupa jasa yang

mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam

jangka waktu tertentu

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat laut dan udara

pelayanan kesehatan pelayanan perbankan pelayanan pos dan pelayanan pemadaman

kebakaran

4 Jenis Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan

perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan

masyarakat

9

24 Peranan Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

Jika berbicara tentang pelayanan publik maka kita akan dihadapkan pada posisi dan

peran birokrasi Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikan

dalam pemerintahan karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara Birokrasi

pemerintah tentu berbeda dengan birokrasi swasta dimana birokrasi swasta lebih

berorientasi pada benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi

pemerintahan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Apalagi di era

otonomi daerah seperti ini yang mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelola

segala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat UU No 32

tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut sehingga segala urusan di daerah dapat dikelola

dengan baik tak terkecuali masalah pelayanan publik Pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas pelayanan publik yang

dilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya Pelayanan publik sampai saat ini masih

banyak kekurangan terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesional

dan independen karena netralitas birokrasi kurang terjaga

Peran birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar akibatnya

politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini Birokrasi masih belum

efisien yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi

dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada

masyarakat masih ditangani pemerintah Dengan makin besarnya peran yang dijalankan

oleh masyarakat maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen

pembaharuan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Oleh karena itu fungsi

pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara adalah perumusan dan

pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna

tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha

Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai consensus building

yaitu membangun pemufakatan antara negara sektor swasta dan masyarakat Peran ini

harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan

fasilitator Sebagai agen perubahan birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori

suatu kebijakan atau tindakan Sedangkan sebagai fasilitator birokrasi harus dapat

memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat sektor swasta

maupun kepentingan negara

10

BAB III

ISI

31Definisi dan Fungsi Puskesmas

a Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

ldquoSuatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan

yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan

pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu

yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun

tidak mencakup aspek pembiayaanrdquo

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada paling

dekat ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit

pelayanan kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri) Fungsi Puskesmas

adalah mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring dengan

misinya Pelayanan kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut

dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotive

preventif curative dan rehabilitatif Prioritas yang harus dikembangkan oleh

Puskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care

services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health

service)

Seiring dengan semangat otonomi daerah maka Puskesmas dituntut untuk

mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan Tetapi

pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah Sebagai organisasi pelayanan

mandiri kewenangan yang dimiliki Puskesmas juga meliputi kewenangan

merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya kewenangan

menentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods serta

kewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi Puskesmas Jumlah

kegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai kebutuhan

masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki namun Puskesmas tetap

melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional

11

Jadi yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai

ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif tidak

sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit

LEVEL PELAYANAN KESEHATAN

RS Provinsi

RS Kabupaten

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Posyandu

b Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

1 Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya

2 Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan

kemampuan untuk hidup sehat

3 Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya

Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara

a Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka menolong dirinya sendiri

b Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien

c Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis

maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut

tidak menimbulkan ketergantungan

d Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

e Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan

program

32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas

Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat

2010 Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Standar

Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur

12

kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indikator dan nilai

(benchmark) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)

diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

1457MENKESSKX2003 dibedakan atas UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya

diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat UW-SPM wajib

meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular penyelenggaraan

promosi kesehatan dll Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan

kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dll Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan perawatan

2 Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

dasar (kebidanan bedah penyakit dalam anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

13

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

23 Pengelompokkan Jenis Pelayanan Publik

24 Peran Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

BAB III ISI

31 Definisi dan Fungsi Puskesmas

32 Penyelengaaraan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan Tamako

BAB IV PENUTUP

41 Kesimpulan

42 Saran

DAFTAR PUSTAKA

3

BAB II

LANDASAN TEORI

21 Pengertian Birokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang

dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang

jabatan Berbagai tokoh pun menumpahkan pemikirannya tentang pengertian birokrasi

Berikut ini adalah beberapa pengetian birokrasi dari sejumlah tokoh

1 Bintoro Tjokroamidjoyo

Birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk

pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam

sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah (Tjokroamidjoyo

Bintoro 1998)

2 Soerjono Soekamto (mengutip Weber)

Birokrasi merupakan suatu organisasi yang dimaksud untuk mengerahkan tenaga

dengan teratur dan terus menerus untuk mencapaii suatu tujuan tertentu (Soekamto

Soerjono 1982)

Max Weber menggambarkan birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki

beberapa karakteristik yang dirangkum oleh Martin Albrow ke dalam empat ciri utama

yaitu

1) Adanya suatu struktur hirarki termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah

dalam organisasi

2) Adanya serangkaian posisi-posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan

tanggung jawab yang tegas

3) Adanya-aturan regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja

organisasi dan tingkah laku para anggotanya

4) Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarta yang dipekerjakan atas dasar

karier dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan

Hubungan birokrasi dengan masyarakat Indonesia

1 Birokrasi pemerintahan umum

Birokrasi yang berkenaan dengan fungsi-fungsi dasar pemerintahan dan keamanan

hukum dan ketertiban perpajakan dan intelejen Birokrasi menjalankan fungsi dan

4

peranan mereka dengan oreintasi pengaturan (regulative orientations) yang cukup

ketat luas dan efektif

2 Birokrasi pembangunan

Birokrasi menjalankan fungsi dan peranan untuk mendorong perubahan dan

pertumbuhan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Pada hakikatnya

birokrasi diharapkan mampu berperan dalam aspek pengaturan dan pelayanan secara

bersamaan

3 Birokrasi pelayanan

Birokrasi yang menjalankan peranan pelayanan secara langsung kepada

masyarakat

22 Pengertian Pelayanan Publik

ldquoSegala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undanganrdquo (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003)

Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan Pada hakikatnya

pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat Ia tidaklah diadakan untuk melayani

dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan

kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid 1998) Oleh karena itu birokrasi

publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan

profesional Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik merupakan salah

satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai

abdi negara Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk

mensejahterakan masyarakat (warga negara) Pelayanan umum oleh Lembaga

Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum

yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat di Daerah dan di lingkungan Badan

Usaha Milik NegaraDaerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai

5

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan

Unsur-Unsur Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 bahwa di dalam

memberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1 Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas

dan di ketahui sacara pasti oleh masing-masing

2 Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan

perundangan-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan

efektifitas

3 Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi

keamanan kenyamanan kelancaran dan kepastian hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan

4 Apabila pelayanan umum yang oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal

maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang

kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Asas Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

A Transparansi

Bersifat terbuka mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

B Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

C Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas

D Partisipatif

6

Mendorong peran serta msayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat

E Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku ras agama golongan

gender dan status ekonomi

F Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak

Prinsip Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

A Kesederhanaan

Proseduran pelayanan publik tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan

B Kejelasan

1 Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik

2 Unit kerjapejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalansengketa

dalam pelaksanaan pelayanan publik

3 Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran

C Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan

D Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat dan sah

E Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik rasa aman dengan kepastian hukum

F Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalan dalam pelaksanaan pelayanan

publik

G Kelengkapan Sarana dan Prasarana

7

Tersedianya sarana dan prasarana kerja peralatan kerja dan pendukung lainnya

yang termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

H Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh

masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika

I Kedislipinan Kesopanan Dan Keramahan

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplinsopan dan santun ramah serta

memberikan pelayanan ikhlas

J Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib teratur disediakan ruang tunggu yang bersih

rapi lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas

pendukung pelayanan seperti parkir toilet tempat ibadah dan lain-lain

Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

1 Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

2 Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai

dengan penyelesaian pelayanan

3 Biaya Pelayanan

Biayatarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian pelayanan

4 Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan

5 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayan

publik

6 Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahuan keahlian keterampilan

sikap dan perilaku yang dibutuhkan

8

23 Pengelompokan Jenis Pelayanan Publik

Pengelompokan jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan

dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan dapat dibedakan

menjadi (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor

63KEPMPAN72003)

1 Jenis Pelayanan Administratif yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa kegiatan pencatatan penelitian pengambilan keputusan

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan

produk akhir berupa dokumen misalnya sertifikat ijin-ijin rekomendasi keterangan

tertulis dan lain-lainnya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah pelayanan IMB

pelayanan administrasi kependudukan (KTP NTCR akta kelahirankematian)

2 Jenis Pelayanan Barang yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk

distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau sebagai

individual) dalam satu sistem Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan

produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang

memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik pelayanan air bersih pelayanan

telepon

3 Jenis Pelayanan Jasa yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya Pengoperasiannya berdasarkan

suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti produk akhirnya berupa jasa yang

mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam

jangka waktu tertentu

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat laut dan udara

pelayanan kesehatan pelayanan perbankan pelayanan pos dan pelayanan pemadaman

kebakaran

4 Jenis Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan

perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan

masyarakat

9

24 Peranan Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

Jika berbicara tentang pelayanan publik maka kita akan dihadapkan pada posisi dan

peran birokrasi Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikan

dalam pemerintahan karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara Birokrasi

pemerintah tentu berbeda dengan birokrasi swasta dimana birokrasi swasta lebih

berorientasi pada benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi

pemerintahan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Apalagi di era

otonomi daerah seperti ini yang mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelola

segala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat UU No 32

tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut sehingga segala urusan di daerah dapat dikelola

dengan baik tak terkecuali masalah pelayanan publik Pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas pelayanan publik yang

dilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya Pelayanan publik sampai saat ini masih

banyak kekurangan terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesional

dan independen karena netralitas birokrasi kurang terjaga

Peran birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar akibatnya

politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini Birokrasi masih belum

efisien yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi

dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada

masyarakat masih ditangani pemerintah Dengan makin besarnya peran yang dijalankan

oleh masyarakat maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen

pembaharuan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Oleh karena itu fungsi

pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara adalah perumusan dan

pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna

tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha

Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai consensus building

yaitu membangun pemufakatan antara negara sektor swasta dan masyarakat Peran ini

harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan

fasilitator Sebagai agen perubahan birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori

suatu kebijakan atau tindakan Sedangkan sebagai fasilitator birokrasi harus dapat

memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat sektor swasta

maupun kepentingan negara

10

BAB III

ISI

31Definisi dan Fungsi Puskesmas

a Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

ldquoSuatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan

yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan

pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu

yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun

tidak mencakup aspek pembiayaanrdquo

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada paling

dekat ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit

pelayanan kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri) Fungsi Puskesmas

adalah mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring dengan

misinya Pelayanan kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut

dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotive

preventif curative dan rehabilitatif Prioritas yang harus dikembangkan oleh

Puskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care

services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health

service)

Seiring dengan semangat otonomi daerah maka Puskesmas dituntut untuk

mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan Tetapi

pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah Sebagai organisasi pelayanan

mandiri kewenangan yang dimiliki Puskesmas juga meliputi kewenangan

merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya kewenangan

menentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods serta

kewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi Puskesmas Jumlah

kegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai kebutuhan

masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki namun Puskesmas tetap

melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional

11

Jadi yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai

ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif tidak

sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit

LEVEL PELAYANAN KESEHATAN

RS Provinsi

RS Kabupaten

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Posyandu

b Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

1 Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya

2 Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan

kemampuan untuk hidup sehat

3 Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya

Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara

a Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka menolong dirinya sendiri

b Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien

c Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis

maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut

tidak menimbulkan ketergantungan

d Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

e Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan

program

32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas

Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat

2010 Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Standar

Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur

12

kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indikator dan nilai

(benchmark) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)

diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

1457MENKESSKX2003 dibedakan atas UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya

diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat UW-SPM wajib

meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular penyelenggaraan

promosi kesehatan dll Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan

kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dll Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan perawatan

2 Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

dasar (kebidanan bedah penyakit dalam anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

13

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

BAB II

LANDASAN TEORI

21 Pengertian Birokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang

dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang

jabatan Berbagai tokoh pun menumpahkan pemikirannya tentang pengertian birokrasi

Berikut ini adalah beberapa pengetian birokrasi dari sejumlah tokoh

1 Bintoro Tjokroamidjoyo

Birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk

pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam

sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah (Tjokroamidjoyo

Bintoro 1998)

2 Soerjono Soekamto (mengutip Weber)

Birokrasi merupakan suatu organisasi yang dimaksud untuk mengerahkan tenaga

dengan teratur dan terus menerus untuk mencapaii suatu tujuan tertentu (Soekamto

Soerjono 1982)

Max Weber menggambarkan birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki

beberapa karakteristik yang dirangkum oleh Martin Albrow ke dalam empat ciri utama

yaitu

1) Adanya suatu struktur hirarki termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah

dalam organisasi

2) Adanya serangkaian posisi-posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan

tanggung jawab yang tegas

3) Adanya-aturan regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja

organisasi dan tingkah laku para anggotanya

4) Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarta yang dipekerjakan atas dasar

karier dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan

Hubungan birokrasi dengan masyarakat Indonesia

1 Birokrasi pemerintahan umum

Birokrasi yang berkenaan dengan fungsi-fungsi dasar pemerintahan dan keamanan

hukum dan ketertiban perpajakan dan intelejen Birokrasi menjalankan fungsi dan

4

peranan mereka dengan oreintasi pengaturan (regulative orientations) yang cukup

ketat luas dan efektif

2 Birokrasi pembangunan

Birokrasi menjalankan fungsi dan peranan untuk mendorong perubahan dan

pertumbuhan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Pada hakikatnya

birokrasi diharapkan mampu berperan dalam aspek pengaturan dan pelayanan secara

bersamaan

3 Birokrasi pelayanan

Birokrasi yang menjalankan peranan pelayanan secara langsung kepada

masyarakat

22 Pengertian Pelayanan Publik

ldquoSegala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undanganrdquo (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003)

Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan Pada hakikatnya

pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat Ia tidaklah diadakan untuk melayani

dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan

kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid 1998) Oleh karena itu birokrasi

publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan

profesional Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik merupakan salah

satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai

abdi negara Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk

mensejahterakan masyarakat (warga negara) Pelayanan umum oleh Lembaga

Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum

yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat di Daerah dan di lingkungan Badan

Usaha Milik NegaraDaerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai

5

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan

Unsur-Unsur Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 bahwa di dalam

memberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1 Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas

dan di ketahui sacara pasti oleh masing-masing

2 Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan

perundangan-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan

efektifitas

3 Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi

keamanan kenyamanan kelancaran dan kepastian hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan

4 Apabila pelayanan umum yang oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal

maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang

kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Asas Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

A Transparansi

Bersifat terbuka mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

B Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

C Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas

D Partisipatif

6

Mendorong peran serta msayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat

E Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku ras agama golongan

gender dan status ekonomi

F Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak

Prinsip Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

A Kesederhanaan

Proseduran pelayanan publik tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan

B Kejelasan

1 Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik

2 Unit kerjapejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalansengketa

dalam pelaksanaan pelayanan publik

3 Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran

C Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan

D Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat dan sah

E Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik rasa aman dengan kepastian hukum

F Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalan dalam pelaksanaan pelayanan

publik

G Kelengkapan Sarana dan Prasarana

7

Tersedianya sarana dan prasarana kerja peralatan kerja dan pendukung lainnya

yang termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

H Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh

masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika

I Kedislipinan Kesopanan Dan Keramahan

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplinsopan dan santun ramah serta

memberikan pelayanan ikhlas

J Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib teratur disediakan ruang tunggu yang bersih

rapi lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas

pendukung pelayanan seperti parkir toilet tempat ibadah dan lain-lain

Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

1 Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

2 Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai

dengan penyelesaian pelayanan

3 Biaya Pelayanan

Biayatarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian pelayanan

4 Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan

5 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayan

publik

6 Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahuan keahlian keterampilan

sikap dan perilaku yang dibutuhkan

8

23 Pengelompokan Jenis Pelayanan Publik

Pengelompokan jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan

dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan dapat dibedakan

menjadi (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor

63KEPMPAN72003)

1 Jenis Pelayanan Administratif yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa kegiatan pencatatan penelitian pengambilan keputusan

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan

produk akhir berupa dokumen misalnya sertifikat ijin-ijin rekomendasi keterangan

tertulis dan lain-lainnya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah pelayanan IMB

pelayanan administrasi kependudukan (KTP NTCR akta kelahirankematian)

2 Jenis Pelayanan Barang yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk

distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau sebagai

individual) dalam satu sistem Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan

produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang

memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik pelayanan air bersih pelayanan

telepon

3 Jenis Pelayanan Jasa yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya Pengoperasiannya berdasarkan

suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti produk akhirnya berupa jasa yang

mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam

jangka waktu tertentu

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat laut dan udara

pelayanan kesehatan pelayanan perbankan pelayanan pos dan pelayanan pemadaman

kebakaran

4 Jenis Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan

perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan

masyarakat

9

24 Peranan Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

Jika berbicara tentang pelayanan publik maka kita akan dihadapkan pada posisi dan

peran birokrasi Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikan

dalam pemerintahan karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara Birokrasi

pemerintah tentu berbeda dengan birokrasi swasta dimana birokrasi swasta lebih

berorientasi pada benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi

pemerintahan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Apalagi di era

otonomi daerah seperti ini yang mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelola

segala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat UU No 32

tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut sehingga segala urusan di daerah dapat dikelola

dengan baik tak terkecuali masalah pelayanan publik Pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas pelayanan publik yang

dilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya Pelayanan publik sampai saat ini masih

banyak kekurangan terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesional

dan independen karena netralitas birokrasi kurang terjaga

Peran birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar akibatnya

politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini Birokrasi masih belum

efisien yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi

dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada

masyarakat masih ditangani pemerintah Dengan makin besarnya peran yang dijalankan

oleh masyarakat maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen

pembaharuan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Oleh karena itu fungsi

pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara adalah perumusan dan

pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna

tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha

Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai consensus building

yaitu membangun pemufakatan antara negara sektor swasta dan masyarakat Peran ini

harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan

fasilitator Sebagai agen perubahan birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori

suatu kebijakan atau tindakan Sedangkan sebagai fasilitator birokrasi harus dapat

memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat sektor swasta

maupun kepentingan negara

10

BAB III

ISI

31Definisi dan Fungsi Puskesmas

a Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

ldquoSuatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan

yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan

pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu

yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun

tidak mencakup aspek pembiayaanrdquo

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada paling

dekat ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit

pelayanan kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri) Fungsi Puskesmas

adalah mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring dengan

misinya Pelayanan kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut

dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotive

preventif curative dan rehabilitatif Prioritas yang harus dikembangkan oleh

Puskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care

services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health

service)

Seiring dengan semangat otonomi daerah maka Puskesmas dituntut untuk

mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan Tetapi

pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah Sebagai organisasi pelayanan

mandiri kewenangan yang dimiliki Puskesmas juga meliputi kewenangan

merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya kewenangan

menentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods serta

kewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi Puskesmas Jumlah

kegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai kebutuhan

masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki namun Puskesmas tetap

melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional

11

Jadi yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai

ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif tidak

sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit

LEVEL PELAYANAN KESEHATAN

RS Provinsi

RS Kabupaten

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Posyandu

b Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

1 Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya

2 Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan

kemampuan untuk hidup sehat

3 Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya

Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara

a Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka menolong dirinya sendiri

b Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien

c Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis

maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut

tidak menimbulkan ketergantungan

d Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

e Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan

program

32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas

Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat

2010 Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Standar

Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur

12

kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indikator dan nilai

(benchmark) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)

diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

1457MENKESSKX2003 dibedakan atas UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya

diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat UW-SPM wajib

meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular penyelenggaraan

promosi kesehatan dll Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan

kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dll Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan perawatan

2 Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

dasar (kebidanan bedah penyakit dalam anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

13

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

peranan mereka dengan oreintasi pengaturan (regulative orientations) yang cukup

ketat luas dan efektif

2 Birokrasi pembangunan

Birokrasi menjalankan fungsi dan peranan untuk mendorong perubahan dan

pertumbuhan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Pada hakikatnya

birokrasi diharapkan mampu berperan dalam aspek pengaturan dan pelayanan secara

bersamaan

3 Birokrasi pelayanan

Birokrasi yang menjalankan peranan pelayanan secara langsung kepada

masyarakat

22 Pengertian Pelayanan Publik

ldquoSegala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undanganrdquo (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003)

Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan Pada hakikatnya

pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat Ia tidaklah diadakan untuk melayani

dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan

kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid 1998) Oleh karena itu birokrasi

publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan

profesional Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik merupakan salah

satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai

abdi negara Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk

mensejahterakan masyarakat (warga negara) Pelayanan umum oleh Lembaga

Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum

yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat di Daerah dan di lingkungan Badan

Usaha Milik NegaraDaerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai

5

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan

Unsur-Unsur Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 bahwa di dalam

memberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1 Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas

dan di ketahui sacara pasti oleh masing-masing

2 Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan

perundangan-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan

efektifitas

3 Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi

keamanan kenyamanan kelancaran dan kepastian hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan

4 Apabila pelayanan umum yang oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal

maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang

kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Asas Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

A Transparansi

Bersifat terbuka mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

B Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

C Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas

D Partisipatif

6

Mendorong peran serta msayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat

E Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku ras agama golongan

gender dan status ekonomi

F Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak

Prinsip Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

A Kesederhanaan

Proseduran pelayanan publik tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan

B Kejelasan

1 Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik

2 Unit kerjapejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalansengketa

dalam pelaksanaan pelayanan publik

3 Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran

C Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan

D Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat dan sah

E Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik rasa aman dengan kepastian hukum

F Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalan dalam pelaksanaan pelayanan

publik

G Kelengkapan Sarana dan Prasarana

7

Tersedianya sarana dan prasarana kerja peralatan kerja dan pendukung lainnya

yang termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

H Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh

masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika

I Kedislipinan Kesopanan Dan Keramahan

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplinsopan dan santun ramah serta

memberikan pelayanan ikhlas

J Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib teratur disediakan ruang tunggu yang bersih

rapi lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas

pendukung pelayanan seperti parkir toilet tempat ibadah dan lain-lain

Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

1 Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

2 Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai

dengan penyelesaian pelayanan

3 Biaya Pelayanan

Biayatarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian pelayanan

4 Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan

5 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayan

publik

6 Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahuan keahlian keterampilan

sikap dan perilaku yang dibutuhkan

8

23 Pengelompokan Jenis Pelayanan Publik

Pengelompokan jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan

dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan dapat dibedakan

menjadi (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor

63KEPMPAN72003)

1 Jenis Pelayanan Administratif yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa kegiatan pencatatan penelitian pengambilan keputusan

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan

produk akhir berupa dokumen misalnya sertifikat ijin-ijin rekomendasi keterangan

tertulis dan lain-lainnya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah pelayanan IMB

pelayanan administrasi kependudukan (KTP NTCR akta kelahirankematian)

2 Jenis Pelayanan Barang yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk

distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau sebagai

individual) dalam satu sistem Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan

produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang

memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik pelayanan air bersih pelayanan

telepon

3 Jenis Pelayanan Jasa yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya Pengoperasiannya berdasarkan

suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti produk akhirnya berupa jasa yang

mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam

jangka waktu tertentu

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat laut dan udara

pelayanan kesehatan pelayanan perbankan pelayanan pos dan pelayanan pemadaman

kebakaran

4 Jenis Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan

perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan

masyarakat

9

24 Peranan Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

Jika berbicara tentang pelayanan publik maka kita akan dihadapkan pada posisi dan

peran birokrasi Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikan

dalam pemerintahan karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara Birokrasi

pemerintah tentu berbeda dengan birokrasi swasta dimana birokrasi swasta lebih

berorientasi pada benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi

pemerintahan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Apalagi di era

otonomi daerah seperti ini yang mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelola

segala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat UU No 32

tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut sehingga segala urusan di daerah dapat dikelola

dengan baik tak terkecuali masalah pelayanan publik Pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas pelayanan publik yang

dilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya Pelayanan publik sampai saat ini masih

banyak kekurangan terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesional

dan independen karena netralitas birokrasi kurang terjaga

Peran birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar akibatnya

politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini Birokrasi masih belum

efisien yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi

dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada

masyarakat masih ditangani pemerintah Dengan makin besarnya peran yang dijalankan

oleh masyarakat maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen

pembaharuan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Oleh karena itu fungsi

pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara adalah perumusan dan

pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna

tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha

Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai consensus building

yaitu membangun pemufakatan antara negara sektor swasta dan masyarakat Peran ini

harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan

fasilitator Sebagai agen perubahan birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori

suatu kebijakan atau tindakan Sedangkan sebagai fasilitator birokrasi harus dapat

memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat sektor swasta

maupun kepentingan negara

10

BAB III

ISI

31Definisi dan Fungsi Puskesmas

a Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

ldquoSuatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan

yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan

pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu

yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun

tidak mencakup aspek pembiayaanrdquo

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada paling

dekat ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit

pelayanan kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri) Fungsi Puskesmas

adalah mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring dengan

misinya Pelayanan kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut

dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotive

preventif curative dan rehabilitatif Prioritas yang harus dikembangkan oleh

Puskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care

services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health

service)

Seiring dengan semangat otonomi daerah maka Puskesmas dituntut untuk

mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan Tetapi

pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah Sebagai organisasi pelayanan

mandiri kewenangan yang dimiliki Puskesmas juga meliputi kewenangan

merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya kewenangan

menentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods serta

kewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi Puskesmas Jumlah

kegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai kebutuhan

masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki namun Puskesmas tetap

melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional

11

Jadi yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai

ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif tidak

sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit

LEVEL PELAYANAN KESEHATAN

RS Provinsi

RS Kabupaten

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Posyandu

b Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

1 Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya

2 Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan

kemampuan untuk hidup sehat

3 Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya

Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara

a Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka menolong dirinya sendiri

b Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien

c Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis

maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut

tidak menimbulkan ketergantungan

d Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

e Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan

program

32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas

Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat

2010 Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Standar

Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur

12

kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indikator dan nilai

(benchmark) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)

diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

1457MENKESSKX2003 dibedakan atas UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya

diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat UW-SPM wajib

meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular penyelenggaraan

promosi kesehatan dll Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan

kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dll Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan perawatan

2 Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

dasar (kebidanan bedah penyakit dalam anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

13

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan

Unsur-Unsur Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 bahwa di dalam

memberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1 Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas

dan di ketahui sacara pasti oleh masing-masing

2 Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan

perundangan-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan

efektifitas

3 Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi

keamanan kenyamanan kelancaran dan kepastian hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan

4 Apabila pelayanan umum yang oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal

maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang

kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Asas Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

A Transparansi

Bersifat terbuka mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

B Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

C Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas

D Partisipatif

6

Mendorong peran serta msayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat

E Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku ras agama golongan

gender dan status ekonomi

F Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak

Prinsip Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

A Kesederhanaan

Proseduran pelayanan publik tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan

B Kejelasan

1 Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik

2 Unit kerjapejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalansengketa

dalam pelaksanaan pelayanan publik

3 Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran

C Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan

D Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat dan sah

E Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik rasa aman dengan kepastian hukum

F Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalan dalam pelaksanaan pelayanan

publik

G Kelengkapan Sarana dan Prasarana

7

Tersedianya sarana dan prasarana kerja peralatan kerja dan pendukung lainnya

yang termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

H Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh

masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika

I Kedislipinan Kesopanan Dan Keramahan

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplinsopan dan santun ramah serta

memberikan pelayanan ikhlas

J Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib teratur disediakan ruang tunggu yang bersih

rapi lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas

pendukung pelayanan seperti parkir toilet tempat ibadah dan lain-lain

Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

1 Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

2 Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai

dengan penyelesaian pelayanan

3 Biaya Pelayanan

Biayatarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian pelayanan

4 Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan

5 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayan

publik

6 Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahuan keahlian keterampilan

sikap dan perilaku yang dibutuhkan

8

23 Pengelompokan Jenis Pelayanan Publik

Pengelompokan jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan

dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan dapat dibedakan

menjadi (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor

63KEPMPAN72003)

1 Jenis Pelayanan Administratif yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa kegiatan pencatatan penelitian pengambilan keputusan

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan

produk akhir berupa dokumen misalnya sertifikat ijin-ijin rekomendasi keterangan

tertulis dan lain-lainnya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah pelayanan IMB

pelayanan administrasi kependudukan (KTP NTCR akta kelahirankematian)

2 Jenis Pelayanan Barang yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk

distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau sebagai

individual) dalam satu sistem Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan

produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang

memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik pelayanan air bersih pelayanan

telepon

3 Jenis Pelayanan Jasa yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya Pengoperasiannya berdasarkan

suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti produk akhirnya berupa jasa yang

mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam

jangka waktu tertentu

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat laut dan udara

pelayanan kesehatan pelayanan perbankan pelayanan pos dan pelayanan pemadaman

kebakaran

4 Jenis Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan

perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan

masyarakat

9

24 Peranan Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

Jika berbicara tentang pelayanan publik maka kita akan dihadapkan pada posisi dan

peran birokrasi Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikan

dalam pemerintahan karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara Birokrasi

pemerintah tentu berbeda dengan birokrasi swasta dimana birokrasi swasta lebih

berorientasi pada benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi

pemerintahan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Apalagi di era

otonomi daerah seperti ini yang mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelola

segala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat UU No 32

tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut sehingga segala urusan di daerah dapat dikelola

dengan baik tak terkecuali masalah pelayanan publik Pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas pelayanan publik yang

dilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya Pelayanan publik sampai saat ini masih

banyak kekurangan terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesional

dan independen karena netralitas birokrasi kurang terjaga

Peran birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar akibatnya

politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini Birokrasi masih belum

efisien yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi

dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada

masyarakat masih ditangani pemerintah Dengan makin besarnya peran yang dijalankan

oleh masyarakat maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen

pembaharuan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Oleh karena itu fungsi

pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara adalah perumusan dan

pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna

tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha

Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai consensus building

yaitu membangun pemufakatan antara negara sektor swasta dan masyarakat Peran ini

harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan

fasilitator Sebagai agen perubahan birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori

suatu kebijakan atau tindakan Sedangkan sebagai fasilitator birokrasi harus dapat

memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat sektor swasta

maupun kepentingan negara

10

BAB III

ISI

31Definisi dan Fungsi Puskesmas

a Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

ldquoSuatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan

yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan

pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu

yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun

tidak mencakup aspek pembiayaanrdquo

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada paling

dekat ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit

pelayanan kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri) Fungsi Puskesmas

adalah mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring dengan

misinya Pelayanan kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut

dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotive

preventif curative dan rehabilitatif Prioritas yang harus dikembangkan oleh

Puskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care

services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health

service)

Seiring dengan semangat otonomi daerah maka Puskesmas dituntut untuk

mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan Tetapi

pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah Sebagai organisasi pelayanan

mandiri kewenangan yang dimiliki Puskesmas juga meliputi kewenangan

merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya kewenangan

menentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods serta

kewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi Puskesmas Jumlah

kegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai kebutuhan

masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki namun Puskesmas tetap

melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional

11

Jadi yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai

ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif tidak

sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit

LEVEL PELAYANAN KESEHATAN

RS Provinsi

RS Kabupaten

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Posyandu

b Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

1 Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya

2 Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan

kemampuan untuk hidup sehat

3 Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya

Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara

a Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka menolong dirinya sendiri

b Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien

c Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis

maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut

tidak menimbulkan ketergantungan

d Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

e Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan

program

32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas

Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat

2010 Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Standar

Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur

12

kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indikator dan nilai

(benchmark) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)

diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

1457MENKESSKX2003 dibedakan atas UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya

diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat UW-SPM wajib

meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular penyelenggaraan

promosi kesehatan dll Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan

kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dll Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan perawatan

2 Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

dasar (kebidanan bedah penyakit dalam anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

13

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

Mendorong peran serta msayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat

E Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku ras agama golongan

gender dan status ekonomi

F Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak

Prinsip Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

A Kesederhanaan

Proseduran pelayanan publik tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan

B Kejelasan

1 Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik

2 Unit kerjapejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalansengketa

dalam pelaksanaan pelayanan publik

3 Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran

C Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan

D Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat dan sah

E Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik rasa aman dengan kepastian hukum

F Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhanpersoalan dalam pelaksanaan pelayanan

publik

G Kelengkapan Sarana dan Prasarana

7

Tersedianya sarana dan prasarana kerja peralatan kerja dan pendukung lainnya

yang termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

H Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh

masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika

I Kedislipinan Kesopanan Dan Keramahan

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplinsopan dan santun ramah serta

memberikan pelayanan ikhlas

J Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib teratur disediakan ruang tunggu yang bersih

rapi lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas

pendukung pelayanan seperti parkir toilet tempat ibadah dan lain-lain

Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

1 Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

2 Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai

dengan penyelesaian pelayanan

3 Biaya Pelayanan

Biayatarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian pelayanan

4 Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan

5 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayan

publik

6 Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahuan keahlian keterampilan

sikap dan perilaku yang dibutuhkan

8

23 Pengelompokan Jenis Pelayanan Publik

Pengelompokan jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan

dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan dapat dibedakan

menjadi (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor

63KEPMPAN72003)

1 Jenis Pelayanan Administratif yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa kegiatan pencatatan penelitian pengambilan keputusan

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan

produk akhir berupa dokumen misalnya sertifikat ijin-ijin rekomendasi keterangan

tertulis dan lain-lainnya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah pelayanan IMB

pelayanan administrasi kependudukan (KTP NTCR akta kelahirankematian)

2 Jenis Pelayanan Barang yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk

distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau sebagai

individual) dalam satu sistem Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan

produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang

memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik pelayanan air bersih pelayanan

telepon

3 Jenis Pelayanan Jasa yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya Pengoperasiannya berdasarkan

suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti produk akhirnya berupa jasa yang

mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam

jangka waktu tertentu

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat laut dan udara

pelayanan kesehatan pelayanan perbankan pelayanan pos dan pelayanan pemadaman

kebakaran

4 Jenis Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan

perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan

masyarakat

9

24 Peranan Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

Jika berbicara tentang pelayanan publik maka kita akan dihadapkan pada posisi dan

peran birokrasi Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikan

dalam pemerintahan karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara Birokrasi

pemerintah tentu berbeda dengan birokrasi swasta dimana birokrasi swasta lebih

berorientasi pada benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi

pemerintahan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Apalagi di era

otonomi daerah seperti ini yang mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelola

segala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat UU No 32

tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut sehingga segala urusan di daerah dapat dikelola

dengan baik tak terkecuali masalah pelayanan publik Pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas pelayanan publik yang

dilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya Pelayanan publik sampai saat ini masih

banyak kekurangan terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesional

dan independen karena netralitas birokrasi kurang terjaga

Peran birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar akibatnya

politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini Birokrasi masih belum

efisien yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi

dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada

masyarakat masih ditangani pemerintah Dengan makin besarnya peran yang dijalankan

oleh masyarakat maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen

pembaharuan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Oleh karena itu fungsi

pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara adalah perumusan dan

pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna

tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha

Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai consensus building

yaitu membangun pemufakatan antara negara sektor swasta dan masyarakat Peran ini

harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan

fasilitator Sebagai agen perubahan birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori

suatu kebijakan atau tindakan Sedangkan sebagai fasilitator birokrasi harus dapat

memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat sektor swasta

maupun kepentingan negara

10

BAB III

ISI

31Definisi dan Fungsi Puskesmas

a Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

ldquoSuatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan

yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan

pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu

yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun

tidak mencakup aspek pembiayaanrdquo

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada paling

dekat ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit

pelayanan kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri) Fungsi Puskesmas

adalah mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring dengan

misinya Pelayanan kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut

dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotive

preventif curative dan rehabilitatif Prioritas yang harus dikembangkan oleh

Puskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care

services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health

service)

Seiring dengan semangat otonomi daerah maka Puskesmas dituntut untuk

mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan Tetapi

pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah Sebagai organisasi pelayanan

mandiri kewenangan yang dimiliki Puskesmas juga meliputi kewenangan

merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya kewenangan

menentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods serta

kewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi Puskesmas Jumlah

kegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai kebutuhan

masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki namun Puskesmas tetap

melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional

11

Jadi yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai

ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif tidak

sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit

LEVEL PELAYANAN KESEHATAN

RS Provinsi

RS Kabupaten

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Posyandu

b Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

1 Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya

2 Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan

kemampuan untuk hidup sehat

3 Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya

Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara

a Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka menolong dirinya sendiri

b Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien

c Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis

maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut

tidak menimbulkan ketergantungan

d Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

e Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan

program

32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas

Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat

2010 Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Standar

Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur

12

kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indikator dan nilai

(benchmark) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)

diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

1457MENKESSKX2003 dibedakan atas UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya

diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat UW-SPM wajib

meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular penyelenggaraan

promosi kesehatan dll Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan

kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dll Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan perawatan

2 Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

dasar (kebidanan bedah penyakit dalam anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

13

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

Tersedianya sarana dan prasarana kerja peralatan kerja dan pendukung lainnya

yang termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

H Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh

masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika

I Kedislipinan Kesopanan Dan Keramahan

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplinsopan dan santun ramah serta

memberikan pelayanan ikhlas

J Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib teratur disediakan ruang tunggu yang bersih

rapi lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas

pendukung pelayanan seperti parkir toilet tempat ibadah dan lain-lain

Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63KEPMPAN72003

1 Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

2 Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai

dengan penyelesaian pelayanan

3 Biaya Pelayanan

Biayatarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian pelayanan

4 Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan

5 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayan

publik

6 Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahuan keahlian keterampilan

sikap dan perilaku yang dibutuhkan

8

23 Pengelompokan Jenis Pelayanan Publik

Pengelompokan jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan

dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan dapat dibedakan

menjadi (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor

63KEPMPAN72003)

1 Jenis Pelayanan Administratif yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa kegiatan pencatatan penelitian pengambilan keputusan

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan

produk akhir berupa dokumen misalnya sertifikat ijin-ijin rekomendasi keterangan

tertulis dan lain-lainnya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah pelayanan IMB

pelayanan administrasi kependudukan (KTP NTCR akta kelahirankematian)

2 Jenis Pelayanan Barang yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk

distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau sebagai

individual) dalam satu sistem Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan

produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang

memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik pelayanan air bersih pelayanan

telepon

3 Jenis Pelayanan Jasa yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya Pengoperasiannya berdasarkan

suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti produk akhirnya berupa jasa yang

mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam

jangka waktu tertentu

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat laut dan udara

pelayanan kesehatan pelayanan perbankan pelayanan pos dan pelayanan pemadaman

kebakaran

4 Jenis Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan

perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan

masyarakat

9

24 Peranan Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

Jika berbicara tentang pelayanan publik maka kita akan dihadapkan pada posisi dan

peran birokrasi Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikan

dalam pemerintahan karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara Birokrasi

pemerintah tentu berbeda dengan birokrasi swasta dimana birokrasi swasta lebih

berorientasi pada benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi

pemerintahan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Apalagi di era

otonomi daerah seperti ini yang mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelola

segala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat UU No 32

tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut sehingga segala urusan di daerah dapat dikelola

dengan baik tak terkecuali masalah pelayanan publik Pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas pelayanan publik yang

dilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya Pelayanan publik sampai saat ini masih

banyak kekurangan terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesional

dan independen karena netralitas birokrasi kurang terjaga

Peran birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar akibatnya

politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini Birokrasi masih belum

efisien yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi

dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada

masyarakat masih ditangani pemerintah Dengan makin besarnya peran yang dijalankan

oleh masyarakat maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen

pembaharuan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Oleh karena itu fungsi

pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara adalah perumusan dan

pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna

tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha

Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai consensus building

yaitu membangun pemufakatan antara negara sektor swasta dan masyarakat Peran ini

harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan

fasilitator Sebagai agen perubahan birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori

suatu kebijakan atau tindakan Sedangkan sebagai fasilitator birokrasi harus dapat

memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat sektor swasta

maupun kepentingan negara

10

BAB III

ISI

31Definisi dan Fungsi Puskesmas

a Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

ldquoSuatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan

yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan

pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu

yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun

tidak mencakup aspek pembiayaanrdquo

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada paling

dekat ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit

pelayanan kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri) Fungsi Puskesmas

adalah mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring dengan

misinya Pelayanan kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut

dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotive

preventif curative dan rehabilitatif Prioritas yang harus dikembangkan oleh

Puskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care

services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health

service)

Seiring dengan semangat otonomi daerah maka Puskesmas dituntut untuk

mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan Tetapi

pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah Sebagai organisasi pelayanan

mandiri kewenangan yang dimiliki Puskesmas juga meliputi kewenangan

merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya kewenangan

menentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods serta

kewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi Puskesmas Jumlah

kegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai kebutuhan

masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki namun Puskesmas tetap

melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional

11

Jadi yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai

ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif tidak

sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit

LEVEL PELAYANAN KESEHATAN

RS Provinsi

RS Kabupaten

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Posyandu

b Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

1 Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya

2 Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan

kemampuan untuk hidup sehat

3 Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya

Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara

a Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka menolong dirinya sendiri

b Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien

c Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis

maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut

tidak menimbulkan ketergantungan

d Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

e Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan

program

32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas

Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat

2010 Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Standar

Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur

12

kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indikator dan nilai

(benchmark) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)

diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

1457MENKESSKX2003 dibedakan atas UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya

diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat UW-SPM wajib

meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular penyelenggaraan

promosi kesehatan dll Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan

kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dll Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan perawatan

2 Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

dasar (kebidanan bedah penyakit dalam anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

13

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

23 Pengelompokan Jenis Pelayanan Publik

Pengelompokan jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan

dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan dapat dibedakan

menjadi (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor

63KEPMPAN72003)

1 Jenis Pelayanan Administratif yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa kegiatan pencatatan penelitian pengambilan keputusan

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan

produk akhir berupa dokumen misalnya sertifikat ijin-ijin rekomendasi keterangan

tertulis dan lain-lainnya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah pelayanan IMB

pelayanan administrasi kependudukan (KTP NTCR akta kelahirankematian)

2 Jenis Pelayanan Barang yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk

distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau sebagai

individual) dalam satu sistem Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan

produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang

memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik pelayanan air bersih pelayanan

telepon

3 Jenis Pelayanan Jasa yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya Pengoperasiannya berdasarkan

suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti produk akhirnya berupa jasa yang

mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam

jangka waktu tertentu

Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat laut dan udara

pelayanan kesehatan pelayanan perbankan pelayanan pos dan pelayanan pemadaman

kebakaran

4 Jenis Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan

perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan

masyarakat

9

24 Peranan Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

Jika berbicara tentang pelayanan publik maka kita akan dihadapkan pada posisi dan

peran birokrasi Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikan

dalam pemerintahan karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara Birokrasi

pemerintah tentu berbeda dengan birokrasi swasta dimana birokrasi swasta lebih

berorientasi pada benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi

pemerintahan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Apalagi di era

otonomi daerah seperti ini yang mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelola

segala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat UU No 32

tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut sehingga segala urusan di daerah dapat dikelola

dengan baik tak terkecuali masalah pelayanan publik Pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas pelayanan publik yang

dilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya Pelayanan publik sampai saat ini masih

banyak kekurangan terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesional

dan independen karena netralitas birokrasi kurang terjaga

Peran birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar akibatnya

politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini Birokrasi masih belum

efisien yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi

dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada

masyarakat masih ditangani pemerintah Dengan makin besarnya peran yang dijalankan

oleh masyarakat maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen

pembaharuan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Oleh karena itu fungsi

pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara adalah perumusan dan

pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna

tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha

Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai consensus building

yaitu membangun pemufakatan antara negara sektor swasta dan masyarakat Peran ini

harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan

fasilitator Sebagai agen perubahan birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori

suatu kebijakan atau tindakan Sedangkan sebagai fasilitator birokrasi harus dapat

memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat sektor swasta

maupun kepentingan negara

10

BAB III

ISI

31Definisi dan Fungsi Puskesmas

a Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

ldquoSuatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan

yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan

pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu

yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun

tidak mencakup aspek pembiayaanrdquo

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada paling

dekat ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit

pelayanan kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri) Fungsi Puskesmas

adalah mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring dengan

misinya Pelayanan kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut

dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotive

preventif curative dan rehabilitatif Prioritas yang harus dikembangkan oleh

Puskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care

services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health

service)

Seiring dengan semangat otonomi daerah maka Puskesmas dituntut untuk

mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan Tetapi

pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah Sebagai organisasi pelayanan

mandiri kewenangan yang dimiliki Puskesmas juga meliputi kewenangan

merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya kewenangan

menentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods serta

kewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi Puskesmas Jumlah

kegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai kebutuhan

masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki namun Puskesmas tetap

melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional

11

Jadi yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai

ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif tidak

sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit

LEVEL PELAYANAN KESEHATAN

RS Provinsi

RS Kabupaten

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Posyandu

b Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

1 Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya

2 Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan

kemampuan untuk hidup sehat

3 Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya

Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara

a Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka menolong dirinya sendiri

b Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien

c Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis

maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut

tidak menimbulkan ketergantungan

d Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

e Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan

program

32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas

Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat

2010 Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Standar

Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur

12

kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indikator dan nilai

(benchmark) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)

diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

1457MENKESSKX2003 dibedakan atas UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya

diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat UW-SPM wajib

meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular penyelenggaraan

promosi kesehatan dll Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan

kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dll Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan perawatan

2 Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

dasar (kebidanan bedah penyakit dalam anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

13

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

24 Peranan Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik

Jika berbicara tentang pelayanan publik maka kita akan dihadapkan pada posisi dan

peran birokrasi Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikan

dalam pemerintahan karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara Birokrasi

pemerintah tentu berbeda dengan birokrasi swasta dimana birokrasi swasta lebih

berorientasi pada benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi

pemerintahan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Apalagi di era

otonomi daerah seperti ini yang mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelola

segala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat UU No 32

tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut sehingga segala urusan di daerah dapat dikelola

dengan baik tak terkecuali masalah pelayanan publik Pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas pelayanan publik yang

dilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya Pelayanan publik sampai saat ini masih

banyak kekurangan terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesional

dan independen karena netralitas birokrasi kurang terjaga

Peran birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar akibatnya

politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini Birokrasi masih belum

efisien yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi

dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada

masyarakat masih ditangani pemerintah Dengan makin besarnya peran yang dijalankan

oleh masyarakat maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen

pembaharuan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Oleh karena itu fungsi

pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara adalah perumusan dan

pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna

tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha

Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai consensus building

yaitu membangun pemufakatan antara negara sektor swasta dan masyarakat Peran ini

harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan

fasilitator Sebagai agen perubahan birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori

suatu kebijakan atau tindakan Sedangkan sebagai fasilitator birokrasi harus dapat

memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat sektor swasta

maupun kepentingan negara

10

BAB III

ISI

31Definisi dan Fungsi Puskesmas

a Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

ldquoSuatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan

yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan

pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu

yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun

tidak mencakup aspek pembiayaanrdquo

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada paling

dekat ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit

pelayanan kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri) Fungsi Puskesmas

adalah mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring dengan

misinya Pelayanan kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut

dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotive

preventif curative dan rehabilitatif Prioritas yang harus dikembangkan oleh

Puskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care

services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health

service)

Seiring dengan semangat otonomi daerah maka Puskesmas dituntut untuk

mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan Tetapi

pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah Sebagai organisasi pelayanan

mandiri kewenangan yang dimiliki Puskesmas juga meliputi kewenangan

merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya kewenangan

menentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods serta

kewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi Puskesmas Jumlah

kegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai kebutuhan

masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki namun Puskesmas tetap

melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional

11

Jadi yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai

ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif tidak

sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit

LEVEL PELAYANAN KESEHATAN

RS Provinsi

RS Kabupaten

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Posyandu

b Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

1 Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya

2 Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan

kemampuan untuk hidup sehat

3 Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya

Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara

a Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka menolong dirinya sendiri

b Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien

c Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis

maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut

tidak menimbulkan ketergantungan

d Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

e Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan

program

32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas

Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat

2010 Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Standar

Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur

12

kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indikator dan nilai

(benchmark) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)

diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

1457MENKESSKX2003 dibedakan atas UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya

diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat UW-SPM wajib

meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular penyelenggaraan

promosi kesehatan dll Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan

kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dll Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan perawatan

2 Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

dasar (kebidanan bedah penyakit dalam anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

13

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

BAB III

ISI

31Definisi dan Fungsi Puskesmas

a Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

ldquoSuatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan

yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan

pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu

yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun

tidak mencakup aspek pembiayaanrdquo

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada paling

dekat ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit

pelayanan kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri) Fungsi Puskesmas

adalah mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring dengan

misinya Pelayanan kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut

dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotive

preventif curative dan rehabilitatif Prioritas yang harus dikembangkan oleh

Puskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care

services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health

service)

Seiring dengan semangat otonomi daerah maka Puskesmas dituntut untuk

mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan Tetapi

pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah Sebagai organisasi pelayanan

mandiri kewenangan yang dimiliki Puskesmas juga meliputi kewenangan

merencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya kewenangan

menentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods serta

kewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi Puskesmas Jumlah

kegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai kebutuhan

masyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki namun Puskesmas tetap

melaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional

11

Jadi yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai

ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif tidak

sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit

LEVEL PELAYANAN KESEHATAN

RS Provinsi

RS Kabupaten

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Posyandu

b Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

1 Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya

2 Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan

kemampuan untuk hidup sehat

3 Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya

Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara

a Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka menolong dirinya sendiri

b Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien

c Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis

maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut

tidak menimbulkan ketergantungan

d Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

e Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan

program

32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas

Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat

2010 Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Standar

Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur

12

kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indikator dan nilai

(benchmark) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)

diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

1457MENKESSKX2003 dibedakan atas UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya

diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat UW-SPM wajib

meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular penyelenggaraan

promosi kesehatan dll Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan

kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dll Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan perawatan

2 Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

dasar (kebidanan bedah penyakit dalam anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

13

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

Jadi yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagai

ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif tidak

sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit

LEVEL PELAYANAN KESEHATAN

RS Provinsi

RS Kabupaten

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Posyandu

b Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo 2008)

1 Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya

2 Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan

kemampuan untuk hidup sehat

3 Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya

Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara

a Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka menolong dirinya sendiri

b Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan

menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien

c Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis

maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut

tidak menimbulkan ketergantungan

d Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

e Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan

program

32Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas

Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat

2010 Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Standar

Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur

12

kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indikator dan nilai

(benchmark) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)

diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

1457MENKESSKX2003 dibedakan atas UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya

diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat UW-SPM wajib

meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular penyelenggaraan

promosi kesehatan dll Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan

kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dll Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan perawatan

2 Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

dasar (kebidanan bedah penyakit dalam anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

13

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan indikator dan nilai

(benchmark) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)

diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

1457MENKESSKX2003 dibedakan atas UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya

diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat UW-SPM wajib

meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular penyelenggaraan

promosi kesehatan dll Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan

kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria dll Hal ini diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL

Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan

1 Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja

Pelayanan kesehatan usia subur

Pelayanan kesehatan usia lanjut

Pelayanan imunisasi

Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Pelayanan pengobatan perawatan

2 Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

dasar (kebidanan bedah penyakit dalam anak)

Pelayanan kesehatan darurat

Pelayanan laboratorium kesehatan yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan

kesehatan masyarakat

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

13

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

3 Penyelenggaraan

pemberantasan penyakit

menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi

dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB

paru

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

malaria

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-

AIDS

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

fliariasis

4 Penyelenggaraan

perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita

Pemberian suplemen gizi

Pelayanan gizi

Penyuluhan gizi seimbang

Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5 Penyelenggaraan promosi

kesehatan

Penyuluhan prilaku sehat

Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam

upaya kesehatan

6 Penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan

sanitasi dasar

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik kimia

biologi

Pengendalian vektor

Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7 Pencegahan dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkotika

psikotropika dan zat

adiktif lain

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)

yang berbasis masyarakat

14

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

8 Penyelenggaraan

pelayanan kefarmasian

dan pengamanan sediaan

farmasi alat kesehatan

serta makanan dan

minuman

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

Penyediaan dan pemerataan pelayanan

kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya

karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda Namun demikian

kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut

1 Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )

2 Keluarga Berencana

3 Usaha Peningkatan Gizi

4 Kesehatan Lingkungan

5 Pemberantasan Penyakit Menular

6 Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan

7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8 Usaha Kesehatan Sekolah

9 Kesehatan Olah Raga

10 Perawatan Kesehatan Masyarakat

11 Usaha Kesehatan Kerja

12 Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut

13 Usaha Kesehatan Jiwa

14 Kesehatan Mata

15 Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )

16 Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan

17 Kesehatan Usia Lanjut

18 Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan

masyarakat terkecil Karenanya kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan

kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya Setiap kegiatan

pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

15

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

Desa ( PKMD ) Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti

tersebut di atas Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program

kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh Pekan Imunisasi Nasional ) Dalam hal

demikian baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah

Pusat bersama Pemerintah Daerah Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi

misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam Untuk mengatasi

kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1 Azas pertanggungjawaban wilayah

a Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah kerjanya

b Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung

c Ditunjang dengan puskesmas pembantu Bidan di desa puskesmas keliling

2 Azas pemberdayaan masyarakat

a Puskesmas harusmemberdayakan perorangan keluarga dan masyarakat agar berperan

aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas

b Potensi masyarakat perlu dihimpun

3 Azas keterpaduan

Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu

1048713 Keterpaduan lintas program

UKS keterpaduan Promkes Pengobatan Kesehatan Gigi Kespro Remaja

Kesehatan Jiwa

1048713 Keterpaduan lintassektoral

Upaya Perbaikan Gizi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama dunia usaha koperasi PKK

Upaya Promosi Kesehatan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat

lurahkades pertanian pendidikan agama

4 Azas rujukan

Rujukan medisupaya kesehatan perorangan

rujukan kasus

bahan pemeriksaan

16

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

ilmu pengetahuan

Rujukan upaya kesehatan masyarakat

rujukan sarana dan logistik

rujukan tenaga

rujukan operasional

33 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam

memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan Pelayanan

kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat

pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat namun pada kenyataannya banyak

masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau

petugas kesehatan praktek lainnya Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif

dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas misalnya anggapan bahwa mutu

pelayanan yang terkesan seadanya artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dilihat dari sarana dan prasarananya

maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya

sehari-hari Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu

tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Misalnya

sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada yang

dikeluhkan masyarakat Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis

yang dinilai cenderung arogan berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada

puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada

apotik Di samping itu ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat

mengikuti kegiatan perkampungan pemuda kemudian warga yang lain mengantarnya ke

Puskesmas Peudada pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)

mengaku telah kehabisan stok obat Hal tersebut tentu telah merusak citra Puskesmas

sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu

dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan Selain itu tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan

dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif Menurut

masyarakat petugas puskesmas sangat jarang berkunjung kalaupun ada yaitu ketika

17

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk

atau penderita TB Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif

dibanding upaya promotif Kemudian perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP

puskesmas keliling dan puskesmas pembantu Jelas dalam tugas tersebut perawat

melakukan pemeriksaan pasien mendiagnosa pasien melakukan pengobatan pada pasien

dengan membuat resep pada pasien Namun ketika melakukan tugas tersebut tidak ada

supervisi dari siapapun khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatanmedis

Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri karena

mungkin tugas kuratif lebih penting Hal ini berdampak kepada status kesehatan

masyarakat status gizi penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan

anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan

masyarakat Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah

kuratif maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit

akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik Tapi kalaulah

Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas

eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas

kesehatan atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur

program-programnya sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator pemberi dana

dan pengadaan petugas untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada

Puskesmas atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta Tidak

hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas lebih dari itu masih ada permasalahan

yang muncul di lingkup puskesmas misalnya Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat

hanya sampai jam 1400 WIB kemampuan keuangan daerah yang terbatas puskesmas

yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada puskesmas belum

terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri serta kurangnya kesejahteraan karyawan

yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas

18

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

34 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas

Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-

masalah Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh

faktor-faktor sebagai berikut (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin 1993 44-46)

Faktor Internal

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam

mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas Dimana

fungsi manajemen itu untuk planning organaizing leading dan controling

Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga

kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap lsquobaiksudah

biasarsquo Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan

Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang

disebabkan kurangnya pengetahuan peralatan dan perhatian tersita pada

upaya pengobatan Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada

masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik Dapat dikatakan

juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya

disiplinetos kerja staff menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan Tentu

hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam

bidang kesehatan

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai

target dari program-program Puskesmas Tetapi apa yang terjadi pada

Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan

alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau sehingga sarana dan

prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas baik berupa alat

medis maupun obat-obatan Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang

dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi

rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan

Tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya

melaksanakan program dari Dinas Kesehatan Misalanya program Posyandu

yang tidak tepat sasaran Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari

19

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

pemerintah daerah Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena

berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji Untuk

mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan

pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi

kebutuhan hidupnya

Sumber keuangan Puskesmas

Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak

sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya

pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak

sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada

masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik

daripada Puskesmas Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai

berikut

Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana

pembangunan dan dana anggaran rutin Dana ini diturunkan secara bertahap

ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang

membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah

PT ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT ASKES yang peruntukannya sebagai

imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PT JAMSOSTEK

Puskesmas menerima dana dari PT JAMSOSTEK yang peruntukannya

sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai karyawan

yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

20

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai

operasinal dari program-program Puskesmas Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor yaitu birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah

sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen

Puskesmas

Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk

Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan PuskesmaTenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas

biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah

tersebut sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing Apalagi

jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh

penduduk maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas

Faktor Eksternal

Kondisi Geografis

Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau

setingkat dengan kecamatan Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki

keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

puskesmas Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu

Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk Tetapi ada juga

puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di

dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas

Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat

transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya

lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas

Pemerintah daerah

Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman

pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan

eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai

tulang punggung pendapatan daerah Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung pendapatan daerah Padahal upaya menyehatkan masyarakat

sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU No22 dan UU No 25

tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

21

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan

rakyat Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar

pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar

Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan

pelayanan kesehatan pada masyarakat Jumlah warga negara Indonesia

mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi

ekonominya kurang memadai Walaupun ada ketentuan yang

memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar

retribusi di Puskesmas namun kenyataannya orang-orang yang demikian

justru enggan datang ke Puskesmas

Kondisi Pendidikan Penduduk

Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan

yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat

pertama karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah

maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum

paham akan arti kesehatan Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional

yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat

pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia

lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia sehingga hal

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya

dekat dengan masyarakat tersebut Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit

lebih baik sarana dan prasarananya padahal Puskesmas merupakan pelayanan

kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani

penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan

dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya

pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk Dengan kata lain

pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan

kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif Selain itu

22

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak

terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis

35 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi

mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan

kesehatan di daerah Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk

meningkatkanmeratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan

revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien

di Puskesmas peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatanrevitalisasi kader PKK

pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang

komprehensif serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah

Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah jelas bahwa Puskesmas memiliki

pencitraan yang rendah pada saat sekarang terutama jika dilihat dari sarana Puskesmas

tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas

Kesehatan

36 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan

Tamako

Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya

diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja tetapi juga

diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan Namun pada

kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung

lebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan Hal ini terjadi karena wilayah

pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk Hal ini dapat dilihat

dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari

standar minimal pelayanan kesehatan

23

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35

km dari ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara adalah satu-

satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini Dari segi sarana

dan prasarana Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis Sebagai

ujung tombak pelayanan kesehatan Puskesmas Tamako memiliki 3 Puskesmas

pembantu dua diantaranya tidak berpenghuni 2 pos obat desa 11 Posyandu dan

didukung oleh 1 Puskesmas keliling Namun dengan jejaring seperti itu pada

kenyataannya tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini Ketidakterjangkauan ini

umumnya disebabkan karena jauhnya jarak Puskesmas dengan pemukiman warga

sulitnya medan dan tantangan cuaca Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga

nampak di Puskesmas Tamako ini Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini

membutuhkan 1092 jenis obat sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten

(GFK) hanya 996 jenis obat yang mana 560 (51) diantaranya adalah obat generik

Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan Ada

obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan dan jikalau diberikan jumlahnya

sangat sedikit Sebaliknya obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-

menerus Lalu jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) kuantitas dan

kualitas tenaga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako Status Puskesmas

Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis

yang cukup Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat tercapai karena

distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakatnya Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang

belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamako

ini Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako Secara umum

terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor

kesehatan di wilayah ini Dari tahun ke tahun terlihat adanya upaya untuk lebih

menambah kepedulian terhadap sektor kesehatan yang nampak pada distribusi

penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat Namun lagi-lagi pada

kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan upaya-upaya teknis yang ada di

lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat Realisasi proyek

pembangunan sarana kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku Misalnya pernah terjadi saat ada rehabilitasi Puskesmas

pembantu seng yang sudah tua dibalik lalu dicat kemudian dipasang lagi dinding beton

24

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti

dinding beton yang asli Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan

kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas Contohnya antena SSB yang

sudah ada ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi

pemasangan di halaman Puskesmas sehingga halaman yang sudah sempit menjadi

semakin sempit Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji

pegawai sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti

pemeliharaan gedung Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Tamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan dana

yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri yang seharusnya dana yang diberikan

pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas sehingga penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik

25

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

BAB IV

PENUTUP

41 Kesimpulan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata

masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat

Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai tetapi juga dari

segi tenaga medis yang demikian pula adanya Oleh karena itu diperlukan perhatian

khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta

komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh

masyarakat Selain itu Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

42 Saran

1 Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan

pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh

2 Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

3 Merestrukturisasikan peran Puskesmas

4 Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah

citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat

26

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27

DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto prijono Said Z Abidin Reformasi Administrasi dan Pembangunan

Nasional 1993 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

wwwdinkesjatimgoid

wwwlitbangdepkesgoid

wwwlitbangdepkesgoid

definisi-puskesmashtml

model-puskesmas-era-desentralisasihtml

httponeindoskripsicom diunduh tanggal 24 November 2009

httpmuharrikyanuarwordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

httpgroupsyahoocom diunduh tanggal 24 November 2009

httpelsbappenasgoid diunduh tanggal 24 November 2009

httpalfredsalehfileswordpresscom diunduh tanggal 24 November 2009

27