Upload
precilia-p-queena
View
890
Download
21
Embed Size (px)
DESCRIPTION
akuntansi pemerintahan - psap no. 03 laporan arus kas
Citation preview
MAKALAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN“LAPORAN ARUS KAS”
Disusun Oleh Kelompok 4:
1. M. Adhiatmaja Fredyra Pangastika 12030112220061
2. Precilia Prima Queena 12030112220044
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSIUNIVERSITAS DIPONEGORO
2013
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NO. 03
LAPORAN ARUS KAS
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar akuntansi Pemerintahan, pasal 4 ayat (1) Pemerintah menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. SAP Berbasis Akrual adalah
SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan
finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD. SAP berbasis akrual tercantum dalam Lampiran I PP 71 Tahun
2010.
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual paragraf 60
menyatakan bahwa Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan
anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.
CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos
laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan
yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan
finansial.
1. PENDAHULUAN
A. Tujuan
Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur
penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis
mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan
dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
Informasi ini bertujuan untuk pertanggungjawaban dan
pengambilan keputusan.
B. Ruang Lingkup
Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan
laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun
laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode
penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan
keuangan pokok.
Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali
perusahaan negara/daerah.
C. Manfaat Informasi Arus Kas
Informasi arus kas berguna sebagai:
indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta
berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas
yang dibuat sebelumnya.
alat pertanggunjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar
selama periode pelaporan.
jika dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas
memberikan informasi kepada pengguna informasi dalam
mengevaluasi perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan dan
struktur keuangan pemerintah.
2. DEFINISI
Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.
Arus Kas
Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas
pada Bendahara Umum Negara/Daerah.
Aktivitas operasi
aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu
periode akuntansi.
Aktivitas investasi
aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta
investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
Aktivitas pendanaan
Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu
dibayar kembali dan/atau penerimaan kas yang akan diterima
kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan
komposisi utang dan piutang jangka panjang.
Aktivitas non anggaran
Aktivitas non anggaran adalah penerimaan atau pengeluaran kas
yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer,
dan pembiayaan pemerintah.
Aktivitas transitoris
Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran
kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, pendanaan, dan
investasi.
Basis akrual
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.
Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban transfer
Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada
suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Dana cadangan
Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak
dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah.
Entitas pelaporan
Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Kas
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
Kas daerah
Kas daerah adalah tempat penyimpana uang daerah yang
ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah.
Kas negara
Kas negara adalah tempat penyimpana uang Negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
membayar seluruh pengeluaran negara.
Kemitraan
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak
usaha yang dimiliki.
Kurs
Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
Mata uang asing
Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan
entitas.
Mata uang pelaporan
Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan
dalam menyajikan laporan keuangan.
Metode biaya
Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi berdasarkan harga perolehan.
Metode ekuitas
Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas
kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi
(investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
Metode langsung
Metode langsung adalah metode penyajian arus kas dimana
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto
harus diungkapkan.
Metode tidak langsung
Metode tidak langsung adalah metode penyajian laporan arus kas
dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi
operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan
(accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan
datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas
yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.
Pendapatan transfer
Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang
atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu
entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan.
Penerimaan kas
Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
Umum Negara/Daerah.
Pengeluaran kas
Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari
Bendahara Umum Negara/Daerah.
Periode akuntansi
Periode akuntasi adalah periode pertanggungjawaban keuangan
entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun
anggaran.
Perusahaan negara/daerah
Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.
Setara kas
Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai
yang signifikan.
Tanggal pelaporan
Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode
pelaporan.
Pos luar biasa
Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada
di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
3. KAS DAN SETARA KAS
Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka
pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas,
investasi jangka pendek harus segera diubah menjadi kas dalam jumlah
yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.
4. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS
Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan. Entitas laporan dimaksud terdiri dari:
a. Pemerintah pusat.
b. Pemerintah daerah.
c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan
pemerintah pusat.
d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat/daerah atau
organisasi lainnya.
Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas
adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
5. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS
Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris memberikan informasi yang memungknkan para pengguna
laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas
dan setara kas pemerintah. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi
arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang
terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Dalam hal entitas
bersangkatan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam
buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas
dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran
tersebut. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah
akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan,
dan transaksi non anggaran yang di dalam Laporan Arus Kas
dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan, dan non anggaran.
A. Aktivitas Operasi
1) Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari:
Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Hibah
Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah
dan Investasi lainnya
Penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan
luar biasa
Penerimaan Transfer
2) Arus keluar kas dari aktivitas operasi digunakan untuk:
Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang
Pembayaran Bunga
Pembayaran Subsidi
Pembayaran Hibah
Pembayaran Bantuan Sosial
Pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa
Pembayaran Transfer
B. Aktivitas Investasi
1) Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
Penjualan Aset Tetap
Penjualan Aset lainnya
Pencairan Dana cadangan
Penerimaan dari Divestasi
Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas
2) Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
Perolehan Aset tetap
Perolehan Aset lainnya
Pembentukan Dana cadangan
Pernyertaan Modal pemerintah
Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas
C. Aktivitas Pendanaan
1) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan:
Penerimaan utang luar negeri
Penerimaan dari utang obligasi
Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah
daerah
Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan
negara
2) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan:
Pembayaran pokok utang luar negeri
Pembayaran pokok utang obligasi
Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada
pemerintah daerah
Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada
perusahaan negara
D. Aktivitas Transitoris
Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK
dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan
penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK
dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan
pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.
6. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI,
INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS
Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan
cara:
a) Metode Langsung
Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan
dan pengeluaran kas bruto.
b) Metode Tak Langsung
Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan
transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral)
atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang
lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran
dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan
pendanaan.
Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan
metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.
Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan
arus kas di masa yang akan datang.
b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan.
c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto
dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.
7. PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH
Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar
arus kas bersih dalam hal:
a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerimaan
manfaat arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain
daripada aktivitas pemerintah.
b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang
perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka
waktunya singkat.
8. ARUS KAS MATA UANG ASING
Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibuktikan
dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang
asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal
transaksi. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar
negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada
tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan
akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.
9. BUNGA DAN BAGIAN LABA
Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran
beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan
dari bagian laba peruasahaan negara/daerah harus diungkapkan secara
terpisah. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam
arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima
dari pendapatan bunga pada periode akuntansi akuntansi yang
bersangkutan. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga yang
dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas
untuk pembayaran bunga pada periode akuntansi akuntansi yang
bersangkutan. Jumlah penerimaan pendapatan bagian laba perusahaan
yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang
benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan pada periode akuntansi
akuntansi yang bersangkutan.
10. PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH
DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH/KEMITRAAN DAN
UNIT OPERASI LAINNYA
Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan
dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan. Entitas melaporkan pengeluaran
investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan
dalam arus kas aktivitas investasi. Arus kas yang berasal dari perolehan
dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya harus
disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi. Entitas mengungkapkan
seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit
operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan
dengan kas dan setara kas;
c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit
operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh
perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh
atau dilepas.
11. TRANSAKSI BUKAN KAS
Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan
penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam
laporan arus kas. transaksi tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan.
12. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS
Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam
laporan arus kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca.
13. PENGUNGKAPAN LAINNYA
Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang
signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan
dalam catatan atas laporan keuangan.
14. TANGGAL EFEKTIF
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai
Tahun Anggaran 2010.
Data untuk simulasi akuntansi berbasis akrual
Berikut ini diberikan data yang ada di Pemda XYZ yaituSKPD X yang
mulai ada kegiatan pada tanggal 1 Januari 2012. SKPD X dibentuk pada akhir
tahun 2011 dan menempati sebidang tanah dan bangunan yang didalamnya telah
diisi dengan peralatan dan mesin yang lengkap. Menurut dokumen pembelian,
harga perolehan tanah sebesar Rp1.000.000.000,00, bangunan Rp.
2.000.000.000,00 serta peralatan dan mesin Rp300.000.000,00. Selanjutnya
dalam Tahun 2012 telah terjadi transaksi yang disajikan dalam Tabel 1 berikut
ini.
a. Bendahara pengeluaran menerima SP2D Uang Persediaan(UP) sebesar Rp5.000.000,00
b. Surat Ketetapan Retribusi yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp.150.000.000,00
c. Setoran retribusi yang sudah di-SKP-kan sebesar Rp.120.000.000,00 telah
disetorkan langsung ke Kas Daerahd. SKPD X menerima pendapatan retribusi yang tidak diterbitkan Surat
Ketetapan retribusi sebesar Rp 80.000.000,00e. Bendahara Penerimaan menyetorkan uang ke Kasda Rp80.000.000,00f. Dibayar gaji dan tunjangan Rp.20.500.000.00 dengan LSg. SKPD X membeli Alat Tulis Kantor (5.2.2.01.01) senilai Rp800.000,00 dan
dibayar dengan UPh. SKPD X membeli obat-obatan (5.2.2.02.04) senilai Rp13.000.000,00 dan
dibayar dengan SP2D LSi. SKPD X membeli mobil ambulan (5.2.3.03.10) yang dilengkapi dengan alat
kesehatan untuk keperluan darurat senilai Rp275.000.000 dengan SP2D LS (abaikan pajak)
j. Realisasi belanja barang dan jasa untuk ATK yang dibayar secara LS sebesar
Rp20.000.000 berdasarkan SP2D-LS Belanja Barang dan Jasak. Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa UP Rp4.200.000,00
Kondisi akhir tahun:
1. Persediaan ATK per akhir tahun Rp.100.000,00 dan persediaan obat-obatan
Rp 500.000,00
2. Rekening listrik bulan Desember 2011 Rp 5.300.000,00
3. Beban penyusutan tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,00
Tgl Akun Debit Kredit
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
131-Tanah Kantor 1.000.000.000 -133-Bangunan Kantor 2.000.000.000 -132-Peralatan dan mesin 300.000.000 -311-Ekuitas Dana-Diinvestasikan Dalam Aset Tetap - 3.300.000.000111-Kas di Bendahara Pengeluaran 5.000.000 -0.0.0-RK-PPKD - 5.000.000115-Piutang Retribusi 150.000.000 -811.09-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - 150.000.0000.0.0-RK-PPKD 120.000.000 -115-Piutang Retribusi - 120.000.000111-Kas di Bendahara Penerimaan 80.000.000 -811.09-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - 80.000.0000.0.0-RK-PPKD 80.000.000 -111-Kas di Bendahara Penerimaan - 80.000.000911-Beban Gaji dan Tunjangan 20.500.000 -0.0.0-RK-PPKD - 20.500.000921-1-Beban Barang-ATK 800.000 -111-Kas di Bendahara Pengeluaran - 800.000921-2-Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 13.000.000 -0.0.0-RK-PPKD - 13.000.000132-Peralatan dan mesin 275.000.000 -0.0.0-RK-PPKD - 275.000.000921-1-Beban Barang-ATK 20.000.000 -0.0.0-RK-PPKD - 20.000.0000.0.0-RK-PPKD 4.200.000 -111-Kas di Bendahara Pengeluaran - 4.200.000117-Persediaan 600.000 -921-1-Beban Barang-ATK - 600.000922-1-Beban jasa 5.300.000 -
o.219- Utang Beban Barang dan Jasa - 5.300.000991-Beban Penyusutan Aset Tetap 50.000.000 -137- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - 50.000.000
4.124.400.000 4.124.400.000
Penulis mengusulkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk
dua unit akuntansi. Unit Akuntansi yang pertama bertanggung jawab
untuk menyusun Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Neraca
serta Laporan Arus Kas. Unit akuntansi ini disebut Unit Akuntansi Finansial
Unit akuntansi kedua bertanggung jawab menyusun Laporan Realisasi Anggaran
yang menurut penulis dapat disebut Unit Akuntansi Pelaksanaan
Anggaran.Kedua unit akuntansi dapat menggunakan sistem pembukuan ganda
(double entry) dalam membangun sistem akuntansinya.
Unit Akuntansi Finansial
Unit akuntansi ini melakukan menggunakam persamaan dasar akuntansi :
Aset + Beban = Kewajiban + Ekuitas Dana dan Pendapatan LO
Persamaan tersebut diaplikasikan dengan disiapkan Rekening/akun untuk
mendukung sistem akuntansi yaitu akun aset, akun kewajiban, akun ekuitas, akun
pendapatan LO serta akun beban LO.
Berdasarkan data di atas, unit akuntansi ini akan membuat jurnal
atas saldo awal, transaksi selama tahun berjalan serta data penyesuaian pada
akhir tahun. Jurnal yang dibuat oleh Unit Akuntansi Finansial tampak pada Tabel
2 sebagai berikut :
Jika jurnal tersebut diposting ke buku besar dan selanjutnya disusun
neraca saldo maka neraca saldo tersebut akan tampak pada Tabel 3 berikut.
Akun Debit Kredit111-Kas di Bendahara Penerimaan 0 0111-Kas di Bendahara Pengeluaran 0 0115-Piutang Retribusi 30.000.000 0117-Persediaan 600.000 0131-Tanah Kantor 1.000.000.000 0133-Bangunan Kantor 2.000.000.000 0132-Peralatan dan mesin 575.000.000 0137- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 0 50.000.000219- Utang Beban Barang dan Jasa 0 5.300.000311-Ekuitas Dana-Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 0 3.300.000.0000.0.0-RK-PPKD 0 129.300.000811.09-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 0 230.000.000911-Beban Gaji dan Tunjangan 20.500.000 0921-1-Beban Barang-ATK 20.200.000 0921-2-Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 13.000.000 0922-1-Beban jasa 5.300.000 0991-Beban Penyusutan Aset Tetap 50.000.000 0- 3.714.600.000 3.714.600.000
Tabel 3 : Neraca Saldo Unit Akuntansi Finansial Ekuitas
Dari neraca saldo di atas akan disusun Laporan Operasional, Laporan
Perubahan serta Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan Operasional
yang disusun berdasarkan neraca saldo tersebutdalam Tabel 4 di bawah ini.
PEMERINTAH DAERAH XYZ SKPD X
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 230.000.000Beban Operasional :Beban Gaji dan Tunjangan 20.500.000Beban Barang-ATK 20.200.000Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 13.000.000Beban jasa 5.300.000Beban Penyusutan 50.000.000
Jumlah Beban operasional 109.000.000Surplus (defisit) Operasional 121.000.000
Tabel 4 : Laporan Operasional SKPD X
Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan yang
diperoleh oleh SKPD selama tahun berjalan, Beban operasional yang meliputi
Beban gaji dan tunjangan, Beban Barang ATK, Beban Barang dan Jasa Obat-
obatan, Beban Jasa serta Beban Penyusutan. Jika jumlah pendapatan lebih
besar daripada jumlah beban operasional, maka selisihnya disebut Surplus
Operasional. Sebaliknya jika Pendapatan Operasional lebih kecil daripada Beban
Operasional selisihnya disebut defisit Operasional.
Selanjutnya disusun laporan Perubahan Ekuitas. Standar Akuntansi
Pemerintahan tidak memberi contoh Laporan Perubahan Ekuitas untuk Satuan
Kerja Perangkat Daerah, namun menurut penulis laporan perubahan ekuitas ini
menyajikan informasi mengenai Ekuitas pada awal tahun, surplus atau defisit
operasional tahun yang bersangkutan, Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan
Akuntansi, dan lain-lain serta ekuitas akhir.
Sebelum kita lebih dalam membahas mengenai ekuitas, kita harus
membicarakan terlebih dahulu persamaan akuntansi yang berbunyi “Aset =
Kewajiban + Ekuitas”. Dalam akuntansi double entry, jika aset bertambah maka
penambahan aset akan diikuti oleh kenaikan kewajiban atau kenaikan ekuitas.
Saldo Ekuitas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) tidak hanya
dipengaruhi oleh surplus atau defisit operasional. Hal ini terjadi karena dalam
pengelolaan keuangan Negara/daerah, SKPD di satu sisi wajib menyetorkan
semua penerimaan kas ke Kas Daerah. Di sisi lain beban yang dikeluarkan oleh
SKPD didanai dari Kas Daerah dan pada akhir tahun semua uang kas yang ada di
SKPD harus disetorkan ke Kas Daerah. Hubungan keuangan antara SKPD dengan
Kas Daerah dalam praktik saat ini oleh SKPD dicatat dalam akun “RK-PPKD”.
Sehubungan dengan itu penulis mengusulkan untuk memasukkan pengaruh
kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah ini dalam laporan perubahan
ekuitas. Konkritnya, saldo akun RK-PPKD jika bersaldo kredit, yang
menunjukkan aliran kas masuk ke SKPD (diterima dari Kas Daerah), makasaldo
RK-PPKD tersebut akan ditambahkan ke Ekuitas, sementara itu jika akun RK-
PPKD bersaldo debit, yang menunjukkan aliran kas keluar dari SKPD (disetorkan
ke Kas Daerah), maka saldo RK-PPKD tersebut akan dikurangkan ke Ekuitas.
Saldo debit akun “RK-PPKD” mencerminkan bahwa SKPD yang
bersangkutan lebih banyak menyetor Kas ke Kasda dibanding SKPD kas yang
diterima dari Kasda. Ini artinya penambahan aset karena adanya surplus
(LRA)telah dialihkan dari SKPD ke PPKD, oleh karena itu saldo ekuitas harus
dikurangi. Sebaliknya jika rekening RK-PPKD bersaldo kredit penyetoran
uang ke Kasda lebih kecil daripada pembayaran yang dilakukan dari Kasda
untuk SKPD,yang artinya terjadi defisit, dan telah dialihkan ke PPKD sehingga
saldo RK-PPKD akan ditambahkan ke Ekuitas.
Setelah disusun Laporan Operasional sebagaimana terlihat di atas, SKPD
X dapat menyusun Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana nampakdalam Tabel
5 berikut ini.
PEMERINTAH DAERAH XYZ SKPD X
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
(DALAMRUPIAH)
Ekuitas awal tahun 3300000000
Surplus operasional 121.000.000Ekuitas akhir tahun 3.421.000.000
Penyajian di atas dimaksudkan untuk menyajikan informasi bahwa
sebenarnya secara operasional, SKPD X menghasilkan surplus sebesar Rp
121.000.000,00 sehingga ekuitas dari SKPD X menjadi Rp3.421.000.000,00.
Namun karena semua penerimaan dan pengeluaran anggaran harus melalui Kas
Umum Daerah, maka ekuitas dana SKPD X menjadi Rp3.550.300.000,00 yaitu
saldo ekuitas akhir di laporan perubahan ekuitas di atas ditambah saldo kredit
rekening RK-PPKD. Saldo ekuitas akhir sebesar Rp3.550.300.000,00 dapat
dilihat di neraca SKPD X. Saldo ini tentu harus sama dengan total aset dikurangi
dengan kewajiban SKPD X per 31 Desember 2012.Neraca SKPD X per 31
Desember 2012 dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut ini.
PEMERINTAH DAERAH XYZ SKPD X
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH)
Aset Lancar :-Piutang Retribusi 30.000.000-Persediaan 600.000Jumlah aset lancer 30.600.000Aset Tetap :-Tanah Kantor 1.000.000.000-Bangunan Kantor 2.000.000.000-Peralatan dan mesin 575.000.000
3.575.000.000- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -50.000.000Nilai Buku Aset Tetap 3.525.000.000Total Aset 3.555.600.000Kewajiban Dan EkuitasUtang Beban Barang dan Jasa 5.300.000- Ekuitas Dana 3.421.000.000- Saldo RK-PPKD 129.300.000Total ekuitas (3.421.000.000+ 129.300.000) 3.550.300.000Total kewaiban dan ekuitas 3.555.600.000
Tabel : 6 Neraca SKPD X
Perlakuan di atas juga sesuai dengan SE-BAKD-316 bahwa saldo akun
RK-PPKD dilaporkan sebagai bagian dari Ekuitas Dana. Menurut penulis akun
RK-PPKD merupakan akun pembantu ekuitas yang terkait dengan pelaksanaan
anggaran. Dengan demikian jika pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah
disetujui oleh Bendahara Umum Daerah, jumlah pendapatan dan belanja serta
UP dan TUP sudah dipertanggungjawabkan makasaldo akun RK-PPKD
harus dikoreksi terhadap akun ekuitas. Untuk mengetahui jumlah yang sudah
dipertanggungjawabkan dan untuk keandalan informasi yang dihasilkan, maka
perlu dilakukan rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Finansial dengan Unit
Akuntansi Pelaksanaan Anggaran bahkan dengan Bendahara Umum Daerah.
Dipindahkannya jumlah yang sudah dipertanggungjawabkan ke ekuitas
juga agar neraca SKPD menggambarkan adanya hubungan antara jumlah aset
yang dikuasai oleh suatu SKPD dengan kewajiban dan ekuitas SKPD yang
bersangkutan. Hal ini sesuai dengan PSAP 01 berbasis akrual Lampiran I PP 71
tahun 2010, paragraph 84Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
PSAP 01 berbasis Akrual (Lampiran I PP 71 tahun 2010) Paragraph 85
mengatakan bahwa Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada
Laporan Perubahan Ekuitas. Paragraf ini terutama memang untuk pelaporan
tingkat pemerintah daerah yang laporannya dihasilkan dari penggabungan
laporan keuangan dari berbagai SKPD dan BUD (PPKD). Dalam proses
penggabungan, akun RK-PPKD nanti akan dieliminasi dengan akun RK-SKPD
yang ada di laporan keuangan BUD.
Akun pendapatan dan beban saldonya tidak akan menjadi saldo awal
tahun berikutnya, sehingga akun pendapatan dan beban harus dipindahkan ke
akun ekuitas sehingga akun Pendapatan dan Beban bersaldo nol. Jurnal penutup
yang dibuat akan tampak pada Tabel 7 berikut.
Akun Debit KreditPendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 230.000.000
Beban Gaji dan Tunjangan 20.500.000Beban Barang-ATK 20.200.000
Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 13.000.000Beban jasa 5.300.000Beban Penyusutan 50.000.000Ekuitas Dana 121.000.000
RK-PPKD 129.300.000
Ekuitas Dana 129.300.000Jumlah 359.300.000 359.300.000
Tabel 7 : Jurnal Penutup Unit Akuntansi Finansial
Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan anggaran daerah dilakukan dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU no 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,pasal 13 ayat 2 mengatakan bahwa semua penerimaan
dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri
21 Tahun 2011, pasal 122 ayat (1) mengatakan bahwa semua penerimaan
daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusanpemerintahan
daerah dikelola dalam APBD.Masih dalam Permendagri yang sama, pasal 127
ayat(1) mengakatakan bahwa semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui
rekening kas umum daerah
Peratuan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah pasal 57 ayat 2 mewajibkan bendahara penerimaan untuk menyetorkan
seluruh penerimaannya ke rekening kas Umum Daerah selambat-lambatnya
dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
Permendagri 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya,
Lampiran III angka 3 huruf B terkait dengan pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran diatur bahwa apabila terdapat Tambahan Uang Persediaan (TU)
yang tidak digunakan maka uang tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah dan
surat tanda setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran
pertanggungjawaban TU. Selanjutnya masih dalam permendagri yang sama
pada Lampiran III angka 3 huruf D dikatakan bahwa Pertanggungjawaban
fungsional dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban
fungsional bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja
terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti
setor Uang Persediaan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mestinya uang yang
ada di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke
Kas Daerah. Kondisi ideal ini yang melandasi usulan penulis dalam menyusun
arsitektur akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya
dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yang menggunakan akun RK-
PPKD dan RK-SKPD untuk mencatat transaksi keuangan antara SKPD dengan
BUD terkait dengan realisasi anggaran SKPD. RK-PPKD dipandang rekening
ekuitas.
Pada awal tahunn anggaran SKPD dapat diberikan Uang Persediaan.
Pengaruh dari transaksi ini adalah uang yang ada di Bendahara Pengeluaran
bertambah dan RK-PPKD bertambah. Kondisi ini dapat dituangkan dalam
persamaan akuntansi sebagai berikut :
Kas di Bendahara Pengeluaran = RK-PPKD.
Persamaan ini nanti akan berkembang manakala ada setoran pendapatan
daerah yang diterima oleh bendahara penerimaan sehingga persamaan itu akan
menjadi :
Kas di Bendahara Penerimaan + Kas di Bendahara Pengeluaran =
RK-PPKD + Pendapatan
Tentunya SKPD tidak akan menggunakan persamaan akuntansi
tersebut. Sebagai gantinya SKPD akan menyusun akun buku besar yang banyak
dan nama akunnya disesuaikan kebutuhan. Untuk tujuan konsolidasi laporan
keuangan mestinya pemerintah daerah sudah menetapkan peraturan kepala daerah
terkait dengan penggunakan akun buku besar.
Berdasarkan data di atas unit akuntansi Pelaksanaan Anggaran yang
bertanggungjawab untuk menyusun Laporan realisasi Anggaran akan membuat
jurnal yang nampak pada Tabel 8 sebagai berikut :
Tanggal Akun Debit Kredit
a. 1.1.1.03.01-Kas di Bendahara Pengeluaran 5000.000 00.0.0.0.0-RK-PPKD 0 5.000.000
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
0.0.0.0.0-RK-PPKD 120.000.000 04.1.2.01.01-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 0 120.000.000
1.1.1.02.01-Kas di Bendahara Penerimaan 80.000.000 04.1.2.01.01-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 0 80.000.000
0.0.0.0.0-RK-PPKD 80.000.000 01.1.1.02.01-Kas di Bendahara Penerimaan 0 80.000.000
5.1.1.01.01-Belanja Gaji 20.500.000 00.0.0.0.0-RK-PPKD 0 20.500.000
5.2.2.01.01-Belanja Barang dan jasa-ATK 800.000 01.1.1.03.01-Kas di Bendahara Pengeluaran 0 800.000
5.2.2.02.04-Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 13.000.000 00.0.0.0.0-RK-PPKD 0 13.000.000
5.2.3.03.10-Belanja Modal Ambulance 275.000.0000.0.0.0.0-RK-PPKD 0 275.000.000
5.2.2.01.01-Belanja Barang dan jasa-ATK 20.000.000 00.0.0.0.0-RK-PPKD 0 20.000.000
k. 0.0.0.0.0-RK-PPKD 4.200.000 01.1.1.03.01-Kas di Bendahara Pengeluaran 0 4.200.000
493.500.000 493.500.000
Tabel : 8 Jurnal Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran
Dalam ilustrasi di atas, pencatatan atas penerimaan uang oleh Bendahara
Penerimaan menggunakan pendekatan pendapatan yaitu yang dikredit akun
“Pendapatan”.Jika menggunakan pendekatan Pendapatan dan pada akhir tahun
terdapat kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor, maka dilakukan
penyesuaian dengan mendebit akun Pendapatan dan mengkredit akun Pendapatan
yang ditangguhkan.
Terdapat pendekatan lainyaitu transaksi penerimaan pendapatan oleh
bendahara pengeluaran dicatat dengan mendebit akun Kas di Bendahara
Penerimaan dan mengkredit akun Pendapatan yang ditangguhkan. Jika
digunakan pendekatan ini, maka setiap terjadi penyetoran uang dari Bendahara
Penerimaan ke Kas Daerah perlu dua jurnal yaitu jurnal pertama mendebit akun
RK-PPKD dan mengkredit akun Kas di Bendahara Penerimaan. Jurnal kedua
adalah mendebit akun Pendapatan yang ditangguhkan dan mengkredit akun
Pendapatan.
Selanjutnya jurnal tersebut di atas diposting ke akun buku besar yang
sesuai dan dari buku besar tersebut akan disusun neraca saldo sebagaimana
terlihat pada Tabel 8 berikut ini.
PEMERINTAH DAERAH XYZ SKPD X
NERACA SALDO
PER 31 DESEMBER 2012
Nomor dan nama akun Debit Kredit1.1.1.03.01-Kas di Bendahara Pengeluaran 0 01.1.1.02.01-Kas di Bendahara Penerimaan 0 00.0.0.0.0-RK-PPKD 0 129.300.0004.1.2.01.01-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 0 200.000.0005.1.1.01.01-Belanja Gaji 20.500.000 05.2.2.01.01-Belanja Barang dan jasa-ATK 20.800.000 05.2.2.02.04-Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 13.000.000 05.2.3.03.10-Belanja Modal Ambulance 275.000.000 0- 329.300.000 329.300.000
Tabel 9 : Neraca Saldo Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran
Berdasarkan neraca saldo di atas disusun Laporan Realisasi
Anggaran yang tampak berikut ini:
PEMERINTAH DAERAH XYZ DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)
Keterangan Anggaran Realisasi SelisihPendapatan Retribusi Kesehatan 190.000.000 200.000.000 10,000,000Belanja :
Belanja Gaji 21.000.000 20.500.000 -500,000Belanja Barang dan jasa-ATK 21.500.000 20.800.000 -700,000Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 14.000.000 13.000.000 -1000,000Belanja Modal Ambulance 280.000.000 275.000.000 -5,000,000Jumlah Belanja 336.500.000 329.300.000 -7,200,000Surplus (defisit) (146.500.000) (129.300.000) 17.200.000 Tabel 10 : Laporan Realisasi Anggaran
Untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran, kolom realisasi diisi dari
neraca saldo di atas. Sementara itu, data anggaran dapat diperoleh dari DPA
setelah perubahan. Data anggaran ini sebenarnya dapat juga dijurnal atau
menurut SE.900/743/BAKD tahun 2007, tentang Modul Akuntansi Pemerintah
Daerah, data anggaran dapat ditulis di header dari masing-masing akun
pendapatan dan belanja.
Saldo akun pendapatan, belanja tidak akan menjadi saldo awal tahun
berikutnya, sehingga menurut penulis akun-akun tersebut pada akhir tahun harus
ditutup yaitu dengan mendebit akun Pendapatan dan mengkredit akun berbagai
belanja. Sementara itu selisihnya akan dimasukkan di sisi debit atau kredit akun
RK-PPKD.
Jurnal penutup yang dibuat pada akhir Tahun 2012 oleh unit
akuntansi pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut :
Akun Debit Kredit
RK-PPKD 129.300.000
Pendapatan Retribusi Kesehatan 200.000.000
Belanja Gaji 20.500.000Belanja Barang dan jasa-ATK 20.800.000
Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 13.000.000
Belanja Modal Ambulance 275.000.000
Jumlah 329.300.000 329.300.000Tabel 11 : Jurnal Penutup Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran
Jika jurnal penutup ini diposting ke buku besar, maka semua akun
pendapatan, belanja akan bersaldo nol, sehingga akun-akun tersebut sudah siap
untuk menampung transaksi pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Namun
Akun RK-PPKD belum tentu bersaldo nol manakala ada saldo Uang Persediaan
pada akhir tahun belum dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
BENTUK DAN STRUKTUR LAPORAN ARUS KAS
Bentuk dan struktur Laporan Arus Kas merupakan kerangka atau acuan
dalam penyajian Laporan Arus Kas. Bentuknya terdiri dari uraian berbagai
aktivitas yang disajikan secara stafel diurutkan dari atas ke bawah. Penyajian
didahului dengan arus kas masuk dan keluar berbagai aktivitas. Kemudian
disajikan saldo awal dan saldo akhir kas.
Struktur Laporan Arus Kas terdiri dari arus masuk dan keluar kas
berbagai aktivitas. Dari arus masuk dan arus masuk setiap aktivitas akan
diperoleh arus kas bersih dari setiap aktivitas. Arus kas bersih setiap aktivitas
dijumlahkan sehingga diperoleh kenaikan atau penurunan kas. Jika arus
penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas positif berarti ada kenaikan kas.
Sebaliknya jika penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas negatif maka terjadi
penurunan kas. Kenaikan atau penurunan kas akan ditambahkan dengan saldo
akhir sehingga diperoleh saldo akhir. Saldo akhir yang dihasilkan dari
penjumlahan ini harus sama dengan yang tercatat di neraca untuk masing-masing
akun yang berkaitan.
Aktivitas yang dijadikan dasar dalam penyajian Laporan Arus Kas terdiri
dari aktivitas operasi, aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Aktivitas
operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk
kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset
nonkeuangan lainnya. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang
mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang,
piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan
defisit atau penggunaan surplus anggaran. Aktivitas nonanggaran adalah
aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.
Aktivitas-aktivitas dalam penyajian Laporan Arus Kas diuraikan lebih
rinci sebagai berikut:
a. Aktivitas Operasi
Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan
kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk
membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa
mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
1. Penerimaan Perpajakan;
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Penerimaan Hibah;
4. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
dan
5. Transfer masuk.
Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang;
3. Bunga;
4. Subsidi;
5. Bantuan Sosial;
6. Hibah;
7. Belanja Lain-lain; dan
8. Transfer keluar.
Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama
dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat
berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas
lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan
modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana
tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan
dalam catatan atas laporan keuangan.
b. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan
penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan
sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung
pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
1. Penjualan Aset Tetap;
2. Penjualan Aset Lainnya.
Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :
1. Perolehan Aset Tetap;
2. Perolehan Aset Lainnya.
c. Aktivitas Pembiayaan
Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan
surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap
arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan
datang.
Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
1. Penerimaan Pinjaman;
2. Penjualan Surat Utang Negara Pemerintah;
3. Hasil Privatisasi Perusahaan Negara/Daerah;
4. Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan
5. Pencairan Dana Cadangan.
Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang;
2. Pembayaran Obligasi Pemerintah;
3. Penyertaan Modal Pemerintah;
4. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
5. Pembentukan Dana Cadangan.
d. Aktivitas Nonanggaran
Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja
dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas
yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau
diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum
negara/daerah.
Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan
kiriman uang masuk. Sedangkan, arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran
meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.
PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS
A. Entitas Penyaji Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas mempunyai ciri khas dalam penyajiannya. Tidak
seluruh entitas menyajikan Laporan Arus Kas. Laporan ini hanya disajikan oleh
unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Hal ini diatur dalam paragraf 12
PSAP 03 yang berbunyi sebagai berikut: Entitas pelaporan yang wajib menyusun
dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi
perbendaharaan. Selanjutnya dalam paragraf 13 disebutkan: unit organisasi yang
mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai
bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum
negara/daerah.
Di pemerintah pusat unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah
bendaharawan umum negara. Di pemerintah daerah unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan adalah Bendahara Umum Daerah (BUD). Dengan demikian yang
membuat Laporan Arus Kas di pemerintah pusat adalah Bendahara Umum Negara
dan di pemerintah daerah Bendahara Umum Daerah.
Pada pemerintah daerah, entitas pelaporan yaitu entitas yang menyajikan
laporan keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan umum hanya satu. Satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) bukan merupakan entitas pelaporan. Dengan demikian
SKPD bukan tidak membuat Laporan Arus Kas.
Lain halnya di pemerintah pusat. Kementerian/Lembaga merupakan
entitas pelaporan tetapi tidak membuat Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas
hanya dibuat oleh Bendaharawan Umum Negara yaitu Menteri Keuangan.
B. Metode Penyajian Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas dapat disajikan dalam dua metode. Entitas pelaporan
dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:
1. Metode Langsung
Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan
pengeluaran kas bruto.
2. Metode Tidak Langsung
Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-
transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual)
penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur
pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas
investasi aset nonkeuangan dan pembiayaan.
Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan
metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan
penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas
di masa yang akan datang;
2. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
3. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat
langsung diperoleh dari catatan akuntansi.
Disamping itu, dengan basis yang dianut saat ini belum memungkinkan
digunakannya metode tidak langsung. Transaksi-transaksi nonkas tidak secara
langsung mempengaruhi posisi kas dan penangguhan-penangguhan tidak dapat
disajikan. Oleh karena itu sangat beralasan jika metode yang disarankan untuk
digunakan adalah metode langsung.
C. Hubungan Laporan Arus Kas Dan Neraca
Paragraf 52 PSAP 03 menyebutkan “Entitas pelaporan mengungkapkan
komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama
dengan pos terkait di Neraca”. Artinya, ada hubungan atau kesesuaian antara
jumlah-jumlah yang ada dalam Laporan Arus Kas dan Neraca.
Untuk menjelaskan hubungan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran tersebut
diambil contoh di bawah ini. Misalkan di awal tahun 2005 sebuah entitas pemda
memiliki struktur kas sebagai berikut:
- Kas di Kas Daerah Rp 60.000,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 8.000,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Rp 3.000,00
Pada tanggal 10 Januari 2005 saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran
disetorkan ke Kas Daerah. Selama tahun 2005 Pemda tersebut menerima
pendapatan sebesar Rp740.000,00 dan mengeluarkan belanja sebesar
Rp700.000,00. Dalam realisasi pendapatan termasuk yang berasal dari pendapatan
yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan. Belanja tersebut termasuk
pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran yang sudah di-SPJ-kan dan telah terbit
SPM/SP2D GU Nihil sebesar Rp250.000,00. Nilai Uang Persediaan awal yang
diterima oleh Bendahara Pengeluaran dari Kas Daerah adalah sebesar
Rp259.000,00. Dengan demikian jumlah belanja yang dibayar langsung oleh Kas
Daerah hanya sebesar Rp450.000,00. Dengan transaksi di atas maka dalam Neraca
per 31 Desember 2005, saldo Kas di Kas Daerah pada akhir tahun sebesar
Rp99.000,00, dan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp9.000,00. Hal
ini dapat dilihat dalam bentuk saldo buku besar sebagai berikut:
Kas di Kas Daerah
Uraian Debet Kredit Saldo
Saldo Awal 60.000
Setoran dari Bend Pengeluaran 8.000 68.000
Pendapatan 740.000 808.000
Pengeluaran ke Bend Pengel 259.000 549.000
Pengeluaran Belanja 450.000 99.000
Kas di Bendahara Pengeluaran
Uraian Debet Kredit Saldo
Saldo Awal 8.000
Setoran ke Kas Daerah 8.000 -
Penerimaan UP dari Kas
Daerah 259.000 259.000
Pengeluaran Belanja 250.000 9.000
Transaksi selama satu tahun di atas mengakibatkan kenaikan kas sebesar
Rp40.000,00 yang terdiri dari kenaikan Kas di Kas Daerah sebesar Rp39.000,00
dan kenaikan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.000,00. Kenaikan Kas
di Kas Daerah adalah selisih antara pendapatan sebesar Rp740.000,00 dengan
belanja sebesar Rp700.000,00 serta selisih antara pembentukan UP dan
penerimaan pengembalian UP (Rp259.000,00-258.000,00). Diasumsikan bahwa
pada akhir tahun terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp4.500,00
bagaimana melaporkan posisi kas awal dan akhir serta kenaikan kas dalam
Laporan Arus Kas? Mengikuti Ilustrasi yang ada di PSAP 03 maka kenaikan kas
serta posisi awal dan posisi akhir akan dilaporkan sebagai berikut:
- Kenaikan Kas Rp 39.000,00
- Saldo Awal Kas di BUD Rp 60.000,00
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah Rp 99.000,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 9.000,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 4.500,00
- Saldo Akhir Kas Rp 112.500,00
Saldo akhir kas dalam Laporan Arus Kas adalah sebesar Rp112.500,00.