BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak

manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang

melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak

tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia.Hak ini dimiliki oleh

manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian

masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak

tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara

lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang

Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh

karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa

saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Masalah HAM adalah sesuatu

hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi

ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era

reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal

pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi

dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM

terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada

diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis akan membahas makalah tentang

HAM

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) di

Indonesia, serta bagaimana pengertiannya?

2. Bagaimana bentuk hukum dan hak asasi yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945 ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui perkembangan sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)

di Indonesia, serta bagaimana pengertiannya.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk hukum dan hak asasi yang diatur

dalam Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Perkembangan Sejarah Hak Asasi Manusia

(HAM) di Indonesia.

Dalam Tata Hukum segala bentuk hak yang dimiliki setiap

manusia akan selalu bergandengan dengan kewajiban. Begitu pula dengan

“Hak Asasi” harus juga bergandengan dengan “Kewajiban Asasi”.

Seperti yang telah diketahui Hak Asasi Manusia adalah hak-hak

yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. Sebagai

makhluk sosial yang hidup ditengah masyarakat dan bergantung pada

orang-orang disekitar maka dalam pencapaian perkembangan dan

kemajuan haruslah menyeimbangkan hak dasar dengan kewajiban dasar.

Beberapa mendefinisikan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak

yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku

seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga

negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia

tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain

sebagainya.

Dalam ketentuan umum Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 yang dimaksud dengan Hak Asasi

Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

dankeberadaan manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara,hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Batasan tentang Hak Asasi atau yang biasa disebut Hak Dasar

adalah hak-hak yang pokok atau yang dasar dimiliki setiap manusia

sebagai pembawaan sejak keahirannya, yang sangat berkaitan dengan

martabat manusia tersebut. Hak Asasi lazim pula disebut dengan Hak

Kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar siapapun.

Secara historis Hak Asasi Manusia sebagaimana yang saat ini

dikenal, telah memiliki riwayat perjuangan yang panjang. Sejatinya

perjuangan tersebut bukan dimulai dari abad ke 13 sebagaimana sejarah

peradaban barat menulisnya, namun lebih lampau daripada zaman

tersebut. Kalau kita pelajari Kitab-kitab Suci Keagamaan (baik itu al-

Qur’an, Injil dan lain sebagainya) tentang perlindungan Hak dan demikian

pula tentang diwajibkannya Kewajiban atas tiap anak manusia, maka

mudah kita temukan bahwasanya Kitab-kitab Suci tersebut telah terlebih

dahulu mengemukakannya. Contohnya didalam Kitab Suci Umat Islam

yaitu al-Qur’an surah al-Maidah ayat 32 disebutkan :

 “…oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa:

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu

(membunuh) orang lain[411], atau bukan karena membuat kerusakan

dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia

seluruhnya[412]. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang

manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia

semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul

Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian

banyak diantara mereka sesudah itu[413] sungguh-sungguh melampaui

batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam telah memiliki hak

perlindungan terhadap jiwa tiap-tiap manusia. Selanjutnya adalah contoh

perlindungan keyakinan yang mana tertuang dalam ajaran La Iqrah fi-

Dhien (tidak ada pemaksaan dalam beragama) atau Lakum dhienukum

waliyadhien (bagimu agamamu, bagiku agamaku).

Ini artinya perjuangan atas Hak-hak Asasi yang dimiliki manusia

telah lebih dahulu berlangsung ribuan tahun yang lalu, dengan demikian

sesungguhnya adalah tidak tepat kalau sejarah perjuangan Hak-hak Asasi

Manusia dimulai bersamaan dengan ditanda-tanganinya Magna Charta

(tahun 1215), akan tetapi karena sejarah telah menentukannya demikian,

jelasnya: bahwa saat-saat kelahiran Magna Charta dianggap sebagai

tonggak pertama kemenangan Hak Asasi atau sebagai permulaan sejarah

perjuangan Hak-hak Asasi manusia, maka dari itu kita ikuti saja kehendak

para ahli sejarah tersebut.

Magna Charta ditandatangani oleh seorang Raja yang bernama

John Lackland yang sejatinya dapat dikatakan belum merupakan bentuk

perlindungan terhadap Hak Asasi manusia seperti apa yang kita kenal

dewasa ini, sebab yang termuat di dalamnya hanyalah tentang jaminan-

jaminan perlindungan terhadap kaum bangsawan dan gereja, oleh

karenanya maka Magna Charta ini selalu dipandang sebagai kemenangan

para bangsawan atas Raja Inggris. Dalam Magna Charta tercantum

penjelasan bahwa raja tidak lagi bertindak sewenang-wenang, karena

dalam hal-hal tertentu raja di dalam tindakan atau kebijaksanaannya secara

telebih dahulu harus mendapat persetujuan dari para bangsawan dan ini

berarti bahwa hak-hak tertentu para bangsawan diakui oleh raja. Prinsip

ini dirasa oleh para bangsawan sebagai sebuah kemenangan.

Perkembangan selanjutnya tentang Hak-hak Asasi manusia ini

berlanjut dengan ditandatanganinya Petition of Right pada tahun 1628

oleh Raja Charles I. Perkembangan hak asasi manusia selanjutnya lebih

banyak dipengaruhi oleh pemikiran John Locke (1632-1704) dan JJ.

Rosseau. Di Negara Perancis sendiri pengakuan atas hak asasi manusia

tercantum dalam Declaration des droits de I”home et du citoyen, yaitu

suatu piagam yang dibuat pada tahun 1789 dalam detik-detik pertama

revolusi Perancis. Perkembangan tentang hak asasi manusia dalam

kaitannya dengan demokrasi  dalam hal ini turut banyak mendorong

terjadinya sebuah Revolusi yang mana diantaranya adalah Revolusi

Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789).

Selanjutnya setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946,

disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja

sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari

18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of

human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah

pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10

Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana

Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa

Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari

30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48

negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya

absen.

Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan,

Bahwa setiap orang mempunyai Hak Hidup,  kemerdekaan dan keamanan

badan, diakui kepribadiannya, memperoleh pengakuan yang sama dengan

orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara

pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali

ada bukti yang sah, masuk dan keluar wilayah suatu Negara, mendapatkan

suatu kebangsaan, mendapatkan hak milik atas benda, bebas

mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas memeluk agama, mengeluarkan

pendapat, berapat dan berkumpul, mendapat jaminan sosial, mendapatkan

pekerjaan, berdagang, mendapatkan pendidikan, turut serta dalam gerakan

kebudayaan dalam masyarakat, menikmati kesenian dan turut serta dalam

kemajuan keilmuan

Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak

Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan

bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar

memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan

kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut.

Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara

moral berkewajiban menerapkannya.

Dalam Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia

dibagi menjadi :

1. Hak asasi pribadi / personal Right

Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-

pindah tempat

Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat

Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau

perkumpulan

Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan

agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. Hak asasi politik / Political Right

Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan

Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan

organisasi politik lainnya

Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right

Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan

pemerintahan

Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS

Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths

Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli

Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak

Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-

piutang, dll

Hak kebebasan untuk memiliki susuatu

Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan

Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan,

penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right

Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan

Hak mendapatkan pengajaran

Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan

bakat dan minat

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada

pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari

falsafah bangsa, yakni Pancasila.

Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak

asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah

ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia,

melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan

sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan

yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu

Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang

dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam

melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang

terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak

asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara

kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi,

dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan,

kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara

Republik Indonesia, yakni:

1. Undang – Undang Dasar 1945

2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi

Manusia

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu

dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

a. Hak-hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan

menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan

bergerak.

b. Hak-hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk

memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta

memanfaatkannya.

c. Hak-hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta

dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu)

dan hak untuk mendirikan partai politik.

d. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum

dan pemerintahan ( rights of legal equality).

e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights).

Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak

untukmengembangkan kebudayaan.

f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan

perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal

penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan

dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan

Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

2.2 Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar

1945

Seperti yang telah diketahui bahwa Undang Undang Dasar 1945

terdiri dari 3 bagian yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu

Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 pasal, empat Aturan

Peralihan dan dua Aturan Tambahan serta penjelasan.

1. Dalam Pembukaan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 banyak disebutkan

tentang Hak Hak Asasi Manusia, seperti yang termuat dalam alenia

pertama "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa

dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena

tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Dalam kalimat ini

tersirat bahwa adanya pengakuan terhadap kebebasan untuk merdeka

(freedom to be free) .

Pengakuan akan perikemanusiaan adalah intisari dari Hak Asasi

Manusia. Dalam alenia kedua disebutkan Indonesia sebagai Negara yang

adil. Kata sifat adil jelas menunjukkan kepada salah satu tujuan dari

Negara Hukum untuk mencapai atau mendekati keadilan. Selanjutnya

pada alenia ketiga yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk

membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :….” Menunjukkan

bahwa rakyat Indonesia telah menyatakan kemerdekaanya agar tercipta

kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas.

Sedangkan alenia keempat, menunjukkan pengakuan dan

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam segala bidang yaitu

politik, hokum, social, kulturil, dan ekonomi.

2. Dalam Batang Tubuh

Secara garis besar hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27

sampai 34 dapat dikelompokkan menjadi :

Hak dalam bidang politik (pasal 27 (1) dan 28),

Hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 (2), 33, 34),

Hak dalam bidang sosial budaya (pasal 29, 31, 32),

Hak dalam bidang hankam (pasal 27 (3) dan 30)

Dalam rincian tersebut Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang

Undang Dasar 1945 berjumlah 7 pasal. Walaupun hanya tujuh pasal

namun ketujkuh pasal tersebut adalah hal hal yang pokok. Dan ini sesuai

dengan sifat Undang Undang Dasar 1945 yang hanya mengatur hal hal

pokok saja. Tanpa pasal pasal tersebut itu akan hanya menjadi selogan

selogan saja yang belum dapat dilaksanakan.

Seperti pada pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Ketiga hak ini

adalah hak pokok yang sangat penting dalam suatu Negara demokrasi.

Kebebasan berserikat saja apa artinya kalai tidak ada kebebasan

mengeluarkan pendapat.

Berikut kami lampirkan bunyi pasal 27 sampai pasal 34 :

Pasal 27

1) Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum

dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan

Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan

lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

1) Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya

dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

pembelaan Negara.

2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.

BAB XIII

PENDIDIKAN

Pasal 31

1) Tiap-tiap Warganegara berhak mendapat pengajaran.

2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem

pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas

kekeluargaan.

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai hajat hidup orang

banyak dikuasai oleh Negara.

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam ketentuan umum Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1, yang dimaksud dengan Hak Asasi

Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

dankeberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara,hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara historis Hak Asasi Manusia sebagaimana yang saat ini

dikenal, telah memiliki riwayat perjuangan yang panjang. Sejatinya

perjuangan tersebut bukan dimulai dari abad ke 13. Kalau kita pelajari

Kitab-kitab Suci Keagamaan (baik itu al-Qur’an, Injil dan lain sebagainya)

tentang perlindungan Hak dan demikian pula tentang diwajibkannya

Kewajiban atas tiap anak manusia, maka mudah kita temukan bahwasanya

Kitab-kitab Suci tersebut telah terlebih dahulu mengemukakannya.

Selanjutnya disini berarti bahwa perjuangan atas Hak-hak Asasi yang

dimiliki manusia telah lebih dahulu berlangsung ribuan tahun yang lalu,

dengan demikian sesungguhnya adalah tidak tepat kalau sejarah

perjuangan Hak-hak Asasi Manusia dimulai bersamaan dengan ditanda-

tanganinya Magna Charta (tahun 1215), akan tetapi karena sejarah telah

menentukannya demikian, jelasnya: bahwa saat-saat kelahiran Magna

Charta dianggap sebagai tonggak pertama kemenangan Hak Asasi atau

sebagai permulaan sejarah perjuangan Hak-hak Asasi Manusia. Hak Asasi

Manusia pada perkembangannya berlanjut pada beberapa Negara

diantaranya Yunani, Inggris, Amerika Serikat, Perancis, sampai pada

pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia yang lebih popular dikenal

sebagai UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS oleh

PBB.

Di Indonesia sendiri, Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber

dan bermuara pada pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat

jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada

Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut

harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan

falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi

manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya,

melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung

dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Titik Triwulan Tutik. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia

Pasca Amandemen UUD 1945(Jakarta: CERDAS PUSTAKA)

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja. 2014. Hukum Tata Negara dan Hukum

Administrasi Negara(Jakarta Timur:SINAR GRAFIKA)

Makalah

HUKUM TATA NEGARA TENTANG HAK ASASI MANUSIA

(Guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara)

Oleh :

Ayu Priciliya

(140710101395)

UNIVERSITAS JEMBER

April, 2015