BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar belakang
Anda perlu tahu bahwa pengertian PKn (n) tidak sama dengan PKN
(N). PKN (N) adalah pendidikan kewargaan negara, sedangkan PKn (n)
adalah kewarganegaraan. Istilah KN merupakan terjemahan civis.
Menurut Soemantri (1967) Pendidikan Kewarganegaraan Negara (PKN)
merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan untuk membentuk atau
membina warga negara yang baik, yaitu warganegara yang tahu , mau
dan mampu berbuat baik. Sedangkan PKn (n) adalah pendidikan
kewarganegaraan, yaitu pendidikan yang menyangkut status formal
warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 2 th.
1949. Undang-Undang ini berisi tentang diri kewarganegaraan, dan
peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan status sebagai
warga negara Indonesia (Winataputra 1995). Undang-Undang ini telah
diperbahuri dalam UU no.62 th. 1958. Dalam perkembangannya, UU ini
dianggap cukup diskriminatif, sehingga diperbarui lagi menjadi UU
No.12 th. 2006 tentang kewarganegaraan, yang telah diberlakukan
mulai 1 Agustus 2006. UU ini telah disahkan oleh DPR dalam sidang
paripurna tanggal 11 juli 2006. Hal yang menarik dalam UU ini
adalah terdapatnya peraturan yang memberikan perlindungan pada kaum
perumpuan yang menikah dengan warga negara asing, dan nasib
anak-anaknya (Harpen dan Jehani 2006). Perubahan ini dibangun
setelah menimbang UUD hasil amandemen yang sarat dengan kebebasan,
dan penuh dengan perlindungan HAM,
2.1.Rumusan masalah
Berdasarkan uraian diatas,maka ada beberapa hal yang menjadi
pokok permasalahan dalam makalah ini adalah:
1.Bagaimana mahasiswa mampu menguasai materi tentangPerbedaan
kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraanBagaimana mahasiswa
mengetahui tentang perkembangan fisika modern?2.Bagaimana agar
mahasiswa dapat menerapkan ilmuPendidkan kewarganegaraan dalam
kehidupan sehari-hari?.3.Apa Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan
itu sendiri?
2.1.Tujuan
1.Agar mahasiswa mampu menguasai materi tentangpendidikan
kewarganegaraan2.Agar mahasiswa dapat menerapkan tujuan pendidikan
kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.
BAB2PEMBAHASAN
2.1 Kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraanA.Pengertian
KewarganegaraanIstilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan
yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga
negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan
suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk
melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala
ikhwal yang berhubungan dengan negara.Pengertian kewarganegaraan
dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:Kewarganegaraan dalam
arti yuridis dan sosiologis.Kewarganegaraan dalam arti yuridis
ditandai dengan adanya ikatan hukum anatara orang-orang dengan
negara.- Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai
dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosionak, seperti ikartan
perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan
ikatan tanah air.Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil.-
Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat
kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan
berada pada hukum publik.- Kewarganegaraan dalam arti materil
menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu
adanya hak dan kewajiban warga negara.B.Pendidikan
KewarganegaraanHakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya
sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga
negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai
landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi
kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.Tujuan
pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar
bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan
mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan
bangsa. Standar isi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan
:. nilai-nilai cinta tanah air;kesadaran berbangsa dan
bernegara;keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi
negara;nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan
hidup;kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara,
sertakemampuan awal bela negara. Pengembangan standar isi
pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijabarkan dalam rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan.
Rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi materi dan kegiatan bersifat fisik dan
nonfisik. Pengembangan rambu-rambu materi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai
lingkup penyelenggara pend
1.2Konsep Pendidikan KewarganegaraanKonsep adalah suatu
pernyataan yang masih bersifat abstrak/pemikiran untuk
mengelompokan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan
seseorang. Meski belum diimplementasikan, konsep yang bersifat
positif memiliki makna yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika
konsep itu bersifat negatif maka juga akan memiliki makna negatif
pula. Contoh konsep : HAM, demokrasi, globalisasi, dan masih banyak
lagi. Menurut Bruner, setiap konsep mengandungnama, ciri/atribut,
dan aturan.Perhatikan contoh pemikiran Bruner dikaitkandengan HAM
seperti di bawah ini!Contoh : Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di
rumah dan sekolahNamakonsep:Hak asasi manusiaterhadap anakContoh
positif :Adanya kesadaran dari orang tua, guru, masyarakat,
pemerintah terhadap hak-hak anak yang harus diberikan. Misal anak
diberi waktu belajar, bermain, mengutarakan pendapatnya baik di
rumah, disekolahmaupundidalammasyarakat.Contoh negatif : Orang tua
yang merampas hak anak dengan memaksanya berjualan kue atau koran,
sehingga dia tidak sempat belajar atau
menyelesaikansekolahnya.Contoh lain dari guru : Yang diskriminasi
terhadap sesama siswa, (misal karena Amin anak kepala sekolah, maka
Amin diberi perhatian yang lebih oleh guru), sedangkan siswa yang
lain tidak mendapat perhatikan secara wajar, bahkan anak yang tidak
pandai juga kurang mendapat perhatian dari guru
2.3 Tujuan Pendidikan KewarganegaraanTujuan PKn adalah untuk
membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik.
Sedangkan tujuan pembelajaran mata pelajaran PKn, menurut Mulysa
(2007) adalah untuk menjadikan siswa :1. mampu berpikir secara
kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup
maupun isu kewarganegaraan di negaranya.2. mau berpartisipasi dalam
segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung jawab,
sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan, dan3.
bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup
bersam dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta
mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan
baik.2.4Ruang Lingkup Pendidikan KewarganegaraanBerdasarkan tujuan
tersebut diatas, maka materi dalam pembelajaran PKn perlu
diperjelas. Oleh karena itu, ruang lingkup PKn secara umum meliputi
aspek-aspek sebagai berikut.(1) Pesatuan dan Kesatuan,(2) Norma
Hukum dan Peraturan,(3) HAM,(4) Kebutuhan warga Negara,(5)
Konstitusi Negara,(6) Kekuasaan Politik, (7) Kedudukan Pancasila,
dan(8) Globalisasi.3.5 Nilai dan Moral Pendidikan
kewarganegaraanPengertian nilai (value), menurut Djahiri (1999),
adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang
tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga
bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk
mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang,
karena nilai dijadikan standar perilaku. Sedangkan menurut
Dictionary dalam Winataputra (1989), nilai adalah harga atau
kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila
sesuatu tersebutsecarainstrinsikmemangberharga.Pendidikan nilai
adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan
nilai-nilai dalam diri siswa. PKn SD merupakan mata pelajaran yang
berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang
mensosialisasikan dan menginternalisasikan nila-nilai pancasila/
budaya bangsa seperti yang terdapat pada kurikulum PKn SD.
Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui taksonomi Bloom
dkk, dapat juga menggunakan jenjang afektif (Kratzwoh, 1967),
berupa penerimaan nilai (receiving), penaggapan nilai (responding),
penghargaan nilai (valuing), pengorganisasi nilai (organization),
karaterisasi nilai (characterization).
Contoh : Nilai benda kayu jati dianggap tinggi, sehingga kayu
jati memiliki nilai jual lebih mahal daripada kayu kamper atau kayu
lainnya. Secara instrinsik kayu jati adalah kayu yang memiliki
kualitas yang baik, tangguh, tidak mudah kropos, dan lebih kuat
daripada jenis kayu yang lain seperti kamper. Oleh karena itu,
sudah sewajarnya jika kayu jati, menurut pandangan masyarakat
khususnya pemborong, nilainya mahal.Dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, maupun bernegara, nilai pancasila merupakan standar
hidup bangsa yang berideologi pancasila. Nilai ini sudah pernah
dikemas dan disosialisasikan melalui P4 (Pedoman, Penghayatan, dan
Pengamalan Pancasila), dan dianjurkan disekolah-sekolah sebagaimana
telah dibahas di muka. Anda hendaknya sadar bahwa secara historis,
nilai pancasila digali dari puncak-puncak kebudayaan, nilai agama,
dan adat istiadat bangsa Indonesia sendiri, bukan dikulak dari
negara lain. Nilai ini sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir. Oleh
karena itu, sudah sepantasnya jika pancasila mendapat predikat
sebagai jiwa bangsa.Nilai Pancasila yang digali dari bumi Indonesia
sendiri merupakan pandangan hidup/panutan hidaup bangsa Indonesia.
Kemudian, ditingkatkan kembali menjadi Dasar Negara yang secara
yuridis formal ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu
sehari setelah Indonesia merdeka. Secara spesifik, nilai Pancasila
telah tercermin dalam norma seprti norma agama, kesusilaan,
kesopanan, kebiasaan, serta norma hukum. Dengan demikian, nilai
Pancasila secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin
perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan
dalam cara bertindak.Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan
bahwa pengertian dan makna nilai adalah suatu bobot/kualitas
perbuatan kebaikan yang mendapat dalam berbagai hal yang dianggap
sebagai sesesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat.
Dalam pembelajaran PKn SD, nilai sangat penting untuk ditanamkan
sejak dini karena nilai bermanfaat sebagai standar pegangan
hidup.
BAB 3PENUTUP
3.1 KesimpulanKewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan
dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu
untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut
Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan
adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.Hakikat
pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan
jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan
kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan
kejayaan bangsa dan negara.Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah
mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman
politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral
bangsa dalam perikehidupan bangsa.
3.2 Saran
Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi
pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan
dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya
rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah
ini. Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dusi
memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi
sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan
kesempatan berikutnya.Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada
khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya.
