Upload
cutedinni
View
570
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Keberadaan pasar modal pada suatu negara mempunyai peranan yang cukup
penting, karena pasar modal menjalakan fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam
melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk
memindahkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang
memerlukan dana .
Aktivitas pasar modal di Indonesia telah berlangsung cukup lama yaitu sejak
tahun 1912, dan ketika itu masih dilakukan sepenuhnya oleh penjajahan Belanda.
Pada saat itu, efek yang di perdagangkan ialah saham dan obligasi milik perusahaan
dan pemerintahan Hindia Belanda. Setelah melewati masa kemerdekaan,
pemerintahan Indonesia mengambil alih dan meneruskan kembali perdagangan efek
yang telah dirintis oleh pemerintahan Hindia Belanda itu.
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat
pesat terutama setelah pemerintahan melakukan berbagai regulasi di didang keuangan
dan perbankkan termasuk pasar modal. Para pelaku di pasar modal telah menyadari
bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik bagi mereka, dan
sekaligus memberikan konsribusi yang besar bagi perkembangan perekonomian
negara kita
Pasar modal (capital market) adalah lembaga keuangan bukan bank yang
mempunyai kegitan berupa penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga
merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan
perusahan publik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian pasar modal dikenal
sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal / dana.
.Surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar uang terdiri dari surat
berharga jangka panjang, menengah, dan pendek, namun transaksi yang dilakukan
tetap jangka waktu pendek. Jenis surat berharga yang umumnya diperdagangkan
1
dalam pasar uang meliputi antara lain surat promes, surat pembendaharaan Negara,
surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, surat wesel yang diaskep oleh bank,
sertifikat deposito, dan sertifikat yang dikeluarkan oleh bank sentral atau sertifikat
Bank Indonesia.
Selain itu masih ada juga sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan di pasar
modal yang juga perlu diketahui agar dapat memberi pengetahuan kepada para
investor atau penanam saham
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana Perkembangan Bursa Efek Indonesia dari mulai zaman
penjajahan hingga sekarang
2. Apa saja jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan di Bursa Efek
Indonesia
3. Bagamana kasus Insider Trading PT Matahari Putra Prima Tbk
4. Bagaimana menyelesaikan kasus PT Matahari Putra Prima Tbk
1.3 Tujuan
Dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka penulis dapat
menjelaskan tujuan yaitu sebagai berikut :
1. Mengetahui Perkembangan Bursa Efek Indonesia dari mulai zaman
penjajahan hingga sekarang
2. Mengetahui Jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan di Bursa Efek
Indonesia
3. Mengetahui kasus yang dialami PT Matahari Putra Prima Tbk
4. Mengetahui bagaimana penyelesaian kasus PT Matahari Putra Prima Tbk
2
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Indonesia
2.1.1 Perode Zaman Penjajahan
Periode Zaman Penjajahan. Tahun 1912 adalah tahun pertama pasar modal di
Indonesia. Waktu itu pasar modal didirikan oleh pemerintah India Belanda
(Netherlands Indies), di Jakarta dengan tujuan untuk menghimpun dana guna
menunjang ekspansi usaha perkebunan milik orang-orang Belanda di Indonesia.
Dalam sejarah Pasar Modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi
dimulai pada abad-19. Menurut buku Effectengids yang dikeluarkan oleh Verreniging
voor den Effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak
1880. Pada tanggal 14 Desember 1912, Amserdamse Effectenbueurs mendirikan
cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang
tertua ke-empat setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo.
Munculnya pasar modal di Indonesia secara resmi diawali dengan
didirikannya Vereniging voor de Effectenhandel pada tanggal 14 Desember 1912.
Perkembangan pasar modal pada waktu itu cukup menggembirakan, sehingga
pemerintah kolonial Belanda terdorong untuk membuka bursa efek di kota lain, yaitu
di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus
1925.
Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun
perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah
dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut
terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh
lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi.Atas dasar itulah maka pemerintahan
kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka
akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia
(Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Vereniging voor de
3
Effectenhandel (bursa efek) dan langsung memulai perdagangan. Pada saat awal
terdapat 13 anggota bursa yang aktif (makelar) yaitu : Fa. Dunlop & Kolf; Fa.
Gijselman & Steup; Fa. Monod & Co.; Fa. Adree Witansi & Co.; Fa. A.W.
Deeleman; Fa. H. Jul Joostensz; Fa. Jeannette Walen; Fa. Wiekert & V.D. Linden;
Fa. Walbrink & Co; Wieckert & V.D. Linden; Fa. Vermeys & Co; Fa. Cruyff dan Fa.
Gebroeders.
Sedangkan Efek yang diperjual-belikan adalah saham dan obligasi
perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang
diterbitkan Pemerintah (propinsi dan kotapraja), sertifikat saham perusahaan-
perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda serta
efek perusahaan Belanda lainnya.
Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik
masyarakat kota lainnya. Untuk menampung minat tersebut, pada tanggal 11 Januari
1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa.
Anggota bursa di Surabaya waktu itu adalah : Fa. Dunlop & Koff, Fa. Gijselman &
Steup, Fa. V. Van Velsen, Fa. Beaukkerk & Cop, dan N. Koster. Sedangkan anggota
bursa di Semarang waktu itu adalah : Fa. Dunlop & Koff, Fa. Gijselman & Steup, Fa.
Monad & Co, Fa. Companien & Co, serta Fa. P.H. Soeters & Co.
Perkembangan pasar modal waktu itu cukup menggembirakan yang terlihat
dari nilai efek yang tercatat yang mencapai NIF 1,4 milyar (jika di indeks dengan
harga beras yang disubsidi pada tahun 1982, nilainya adalah + Rp. 7 triliun) yang
berasal dari 250 macam efek.
2.1.2 Periode Perang Dunia II
Pada permulaan tahun 1939 keadaan suhu politik di Eropa menghangat
dengan memuncaknya kekuasaan Adolf Hitler. Melihat keadaan ini, pemerintah
Hindia Belanda mengambil kebijaksanaan untuk memusatkan perdagangan Efek-nya
di Batavia serta menutup bursa efek di Surabaya dan di Semarang.
Namun pada tanggal 17 Mei 1940 secara keseluruhan kegiatan perdagangan
efek ditutup dan dikeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa semua efek-efek
4
harus disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Penutupan ketiga bursa efek tersebut sangat mengganggu likuiditas efek, menyulitkan
para pemilik efek, dan berakibat pula pada penutupan kantor-kantor pialang serta
pemutusan hubungan kerja. Selain itu juga mengakibatkan banyak perusahaan dan
perseorangan enggan menanam modal di Indonesia.
Dengan demikian, dapat dikatakan, pecahnya Perang Dunia II menandai
berakhirnya aktivitas pasar modal pada zaman penjajahan Belanda
2.1.3 Periode Orde Lama
2.1.3.1 Aktif Kembali
Setahun setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya
pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa
ini menandai mulai aktifnya kembali Pasar Modal Indonesia. Didahului dengan
diterbitkannya Undang-undang Darurat No. 13 tanggal 1 September 1951, yang
dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman Wiradinata) dan Menteri keuangan
(Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo).yang kelak ditetapkankan sebagai Undang-
undang No. 15 tahun 1952 tentang Bursa, pemerintah RI membuka kembali Bursa
Efek di Jakarta pada tanggal 31 Juni 1952, setelah terhenti selama 12 tahun. Adapun
penyelenggaraannya diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-
efek (PPUE) yang terdiri dari 3 bank negara dan beberapa makelar Efek lainnya
dengan Bank Indonesia sebagai penasihat. Instrumen yang diperdagangkan: Obligasi
Pemerintah RI (1950)·
Sejak itu Bursa Efek berkembang dengan pesat, meskipun Efek yang
diperdagangkan adalah Efek yang dikeluarkan sebelum Perang Dunia II. Aktivitas ini
semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman obligasi
berturut-turut pada tahun 1954, 1955, dan 1956. Para pembeli obligasi banyak warga
negara Belanda, baik perorangan maupun badan hukum. Semua anggota
diperbolehkan melakukan transaksi abitrase dengan luar negeri terutama dengan
Amsterdam.
5
2.1.3.2 Periode Masa Konfrontasi
Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai pada tahun 1958, karena mulai
saat itu terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di Bursa. Hal ini diakibatkan
politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda sehingga
mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga
negara Belanda meninggalkan Indonesia.
Perkembangan tersebut makin parah sejalan dengan memburuknya hubungan
Republik Indonesia dengan Belanda mengenai sengketa Irian Jaya dan memuncaknya
aksi pengambil-alihan semua perusahaan Belanda di Indonesia, sesuai dengan
Undang-undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958.
Kemudian disusul dengan instruksi dari Badan Nasionalisasi Perusahaan
Belanda (BANAS) pada tahun 1960, yaitu larangan bagi Bursa Efek Indonesia untuk
memperdagangkan semua Efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di
Indonesia, termasuk semua Efek yang bernominasi mata uang Belanda, makin
memperparah perdagangan Efek di Indonesia.
Tingkat inflasi pada waktu itu yang cukup tinggi ketika itu, makin
menggoncang dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pasar uang dan
pasar modal, juga terhadap mata uang rupiah yang mencapai puncaknya pada tahun
1966. Penurunan ini mengakibatkan nilai nominal saham dan obligasi menjadi
rendah, sehingga tidak menarik lagi bagi investor. Hal ini merupakan pasang surut
Pasar Modal Indonesia pada zaman Orde Lama
2.1.4 Periode Orde Baru.
Langkah demi langkah diambil oleh pemerintah Orde Baru untuk
mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap nilai mata uang rupiah. Disamping
pengerahan dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito, pemerintah terus
mengadakan persiapan khusus untuk membentuk Pasar Modal.
Dengan surat keputusan direksi BI No. 4/16 Kep-Dir tanggal 26 Juli 1968, di
BI di bentuk tim persiapan (PU) Pasar Uang dan (PM) Pasar Modal. Hasil penelitian
tim menyatakan bahwa benih dari PM di Indonesia sebenarnya sudah ditanam
6
pemerintah sejak tahun 1952, tetapi karena situasi politik dan masyarakat masih
awam tentang pasar modal, maka pertumbuhan Bursa Efek di Indonesia sejak tahun
1958 s/d 1976 mengalami kemunduran.
Setelah tim menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka dengan surat
keputusan Kep-Menkeu No. Kep-25/MK/IV/1/72 tanggal 13 Januari 1972 tim
dibubarkan, dan pada tahun 1976 dibentuk Bapepam (Badan Pembina Pasar Modal)
dan PT Danareksa. Bapepam bertugas membantu Menteri Keuangan yang diketuai
oleh Gubernur Bank Sentral.Dengan terbentuknya Bapepam, maka terlihat
kesungguhan dan intensitas untuk membentuk kembali PU dan PM. Selain sebagai
pembantu menteri keuangan, Bapepam juga menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai
pengawas dan pengelola bursa efek.
Pada tanggal 10 Agustus 1977 berdasarkan kepres RI No. 52 tahun 1976 pasar
modal diaktifkan kembali dan go publik-nya beberapa perusahaan. bursa Efek atau
pasar modal diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah
BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai
HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go
public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.· Pada jaman orde baru inilah
perkembangan PM dapat di bagi menjadi 2, yaitu tahun 1977 s/d 1987 dan tahun
1987 s/d sekarang.
Perkembangan pasar modal selama tahun 1977 s/d 1987 mengalami kelesuan
meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan yang
memanfaatkan dana dari bursa efek. Fasilitas-fasilitas yang telah diberikan antara lain
fasilitas perpajakan untuk merangsang masyarakat agar mau terjun dan aktif di Pasar
Modal.
Tersendatnya perkembangan pasar modal selama periode itu disebabkan oleh
beberapa masalah antara lain mengenai prosedur emisi saham dan obligasi yang
terlalu ketat, adanya batasan fluktuasi harga saham dan lain sebagainya.
Untuk mengatasi masalah itu pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi yang
berkaitan dengan perkembangan pasar modal, yaitu Paket Kebijaksanaan Desember
7
1987, Paket Kebijaksanaan Oktober 1988, dan Paket Kebijaksanaan Desember 1988.
Pakdes 87
Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan
obligasi, dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam, seperti
biaya pendaftaran emisi efek. Selain itu dibuka pula kesempatan bagi pemodal asing
untuk membeli efek maksimal 49% dari total emisi.
Pakdes 87 juga menghapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan
memperkenalkan bursa paralel. Sebagai pilihan bagi emiten yang belum memenuhi
syarat untuk memasuki bursa efek.
Pakto 88
Pakto 88 ditujukan pada sektor perbankkan, namun mempunyai dampak
terhadap perkembangan pasar modal. Pakto 88 berisikan tentang ketentuan 3 L
(Legal, Lending, Limit), dan pengenaan pajak atas bunga deposito. Pengenaan pajak
ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. Sebab dengan keluarnya
kebijaksanaan ini berarti pemerintah memberi perlakuan yang sama antara sektor
perbankan dan sektor pasar modal.
Pakdes 88
Pakdes 88 atau paket Desember 1988 pada dasarnya memberikan dorongan
yang lebih jauh pada pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk
menyelenggarakan bursa. Hal ini memudahkan investor yang berada di luar Jakarta
Di samping ketiga paket kebijakan ini terdapat pula peraturan mengenai dibukanya
izin bagi investor asing untuk membeli saham di bursa Indonesia yang dituangkan
dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1055/KMK.013/1989. Investor asing
diberikan kesempatan untuk memiliki saham sampai batas maksimum 49% di pasar
perdana, maupun 49 % saham yang tercatat di bursa efek dan bursa paralel. Setelah
itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No.
1548/KMK.013/1990 yang diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan No.
1199/KMK.010/1991. Dalam keputusan ini dijelaskna bahwa tugas Bapepam yang
semula juga bertindak sebagai penyelenggara bursa, maka hanya menjadi badan
8
regulator. Selain itu pemerintah juga membentuk lembaga baru seperti Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI),
reksadana, serta manajer Investasi.
Keadaan setelah kebijakan deregulasi itu dikeluarkan benar-benar berbeda.
Pasar modal menjadi sesuatu yang menggemparkan, karena investasi di bursa efek
berkembang sangat pesat. Banyak perusahaan antri untuk dapat masuk bursa. Para
investor domestik juga ramai-ramai ikut bermain di bursa saham. Selama tahun 1989
tercatat 37 perusahaan go public dan sahamnya tercatat (listed) di Bursa Efek Jakarta.
Sedemikian banyaknya perusahaan yang mencari dana melalui pasar modal, sehingga
masyarakat luas pun berbondong-bondong untuk menjadi investor. Perkembangan ini
berlanjut dengan swastanisasi bursa, yakni berdirinya PT. Bursa Efek Surabaya, Pada
tanggal 16 Juni 1989 Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh
Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan
Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.· BES merupakan bursa efek
swasta pertama di Indonesia, yang didirikan berdasarkan SK Menteri Keuangan
Nomor 645/KMK.010/1989, oleh Menteri Keuangan waktu itu JB Sumarlin.
Pendirian BES dimaksudkan untuk mendukung perkembangan ekonomi wilayah
Indonesia bagian timur, dengan mengembangkan industri pasar modal di Surabaya
dan Jawa Timur. Dan ditujukan untuk perusahaan-perusahaan kecil. Produk BES
meliputi saham, obligasi (baik swasta maupun pemerintah), serta reksadana (LQ45
futures, Dow Futures, dan Japan Futures).Dan pada tanggal 13 Juli 1992 berdiri PT.
Bursa Efek Jakarta yang menggantikan peran Bapepam sebagai pelaksana bursa.
Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
2.1.5 Periode Otomatisasi.
Pada bulan Mei tahun 1995: Sistem Otomasi perdagangan di BEJ
dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems).·
Akibat dari perubahan yang menggembirakan ini adalah semakin tumbuhnya rasa
kepercayaan investor terhadap keberadaan pasar modal Indonesia. Hal ini
9
ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan berupa Undang-
Undang No. 8 Tahun 1995 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996.
Undang-undang ini dilengkapi dengan peraturan organiknya, yakni Peraturan
Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar
Modal, serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Dari regulasi yang dikeluarkan periode ini
mempunyai ciri khas yakni, diberikannya kewenangan yang cukup besar dan luas
kepada Bapepam selaku badan pengawas. Amanat yang diberikan dalam UU Pasar
Modal secara tegas menyebutkan bahwa Bapepam dapat melakukan penyelidikan,
pemeriksaan, dan penyidikan jika terjadi kejahatan di pasar modal.Pada tanggal 22
Juli 1995, BES merger dengan Indonesian Parallel Stock Exchange (IPSX), sehingga
sejak itu Indonesia hanya memiliki dua bursa efek: BES dan BEJ.
2.1.6 Periode Krisis Moneter hingga Sekarang
Periode ini adalah periode ketika Indonesia dilanda krisis moneter. Krisis
yang terjadi dimulai dari penurunan nilai mata uang negara-negara Asia, termasuk
Indonesia, terhadap dolar mengakibatkan melemahnya pasar modal.
Pada tahun 2000 Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai
diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Pada tahun 2002 BEJ mulai mengaplikasikan
sistem perdagangan jarak jauh (remote trading). Tujuannya adalah untuk efisiensi dan
kemudahan para investor yang ingin menginvestasikan sahamnya di perusahaan yang
ada di BEJ.
Pada tahun 2007 Bursa Efek Jakarta (BEJ) melakukan merger dengan Bursa
Efek Surabaya (BES) dan berubah namanya menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pemerintah berharap bahwa dengan dilakukannya penggabungan kedua bursa
tersebut, seluruh aktifitas perekonomian bangsa Indonesia bisa terkait dengan
kegiatan-kegiatan di pasar modal dan bisa ditampung melalui satu nama, yaitu Bursa
Efek Indonesia (BEI).
Pada saat ulang tahunnya yang ke-31 tahun Bursa Efek Indonesia meresmikan
Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) di Padang, Sumatera Barat, yang dilakukan oleh
10
Asisten II Gubernur Sumatera Barat, Suryadarma Sabirin didampingi oleh Direktur
Utama PT Bursa Efek Indonesia, Erry Firmansyah. BEI optimis dengan dibukanya
PIPM Padang akan semakin membuka wacana masyarakat setempat mengenai pasar
modal sebagai alternatif investasi dan prioritas utama pendanaan. PIPM tersebut
sekaligus melengkapi PIPM yang telah ada, yakni PIPM Makassar, PIPM Riau, PIPM
Balikpapan, PIPM Palembang, PIPM Pekalongan, PIPM Manado, PIPM Jember dan
PIPM Pontianak.
Hingga sekarang Bursa Efek Indonesia masih berdiri demi mendukung
perekonomian Indonesia dengan berbagai produknya yang semakin berkembang yaitu
diantaranya saham, produk turunan, reksa dana ,obligasi dan pasar modal syariah.
2.2 Sekuritas yang Diperdagangkan di Pasar Modal
Sekuritas adalah surat berharga seperti saham dan obligasi yang boleh
diperdagangkan di pasar modal atau di luar pasar modal.Sekuritas adalahPasar Modal
(CAPITAL MAREKT SECURITIES) terdiri dari instrument dengan usia lebih dari 1
tahun hingga tak terbatas (tanpa waktu jatuh tempo). Terbagi atas :
a. Sekuritas Tersedia untuk Dijual (Available for Sale Security)
Sekuritas ini bisa berbentuk utang atau berbentuk ekuitas yang tidak
dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dipegang sampai jatuh tempo
atau ekuitas yang diperdagangkan di pasar modal. Sekuritas ini termasuk
investasi jangka pendek yang diharapkan dapat dijual dalam waktu satu tahun
atau kurang. Sekuritas ini dilaporkan dengan nilai pasarnya di neraca.
Perbedaan antara harga pasar dengan harga pokoknya disebut dengan
unrealized holding gain or loss.
b. Sekuritas Dipegang Sampai Jatuh Tempo (Held to Maturities
Securities)
Adalah sekuritas utang yang dipegang oleh pembeli sampai jatuh tempo.
Sekuritas yang akan jatuh tempo dalam satu tahun dicatat dengan harga
perolehannya dan dilaporkan sebagai investasi jangka pendek pada neraca.
11
c. Sekuritas Utang (Debt Security)
Adalah utang jangka pendek yang memperlihatkan keterkaitan antara
kreditor dengan entitas yang mengeluarkan sekuritas dan individu atau entitas
yang memegang sekuritas. Sekuritas utang yang dikeluarkan perusahaan
adalah obligasi dan sekuritas utang yang dikeluarkan pemerintah adalah surat
utang negara. Contohnya seperti Obligasi, Commercial paper (surat berharga
komersial)
d. Sekuritas Modal (Equity Security)
Sekuritas modal adalah wakil kepemilikan dalam suatu bisnis. Contoh
paling umum dari sekuritas ini adalah saham biasa perusahaan.
e. Sekuritas Perdagangan (Trading Security)
Sekuritas ini bisa dalam bentuk utang (debt) atau modal (equity) yang
mana manajemen bermaksud memperdagangkannya untuk mencari
keuntungan contohnya obligasi dengan bunga tetap.
Adapun jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan di BEJ adalah :
1) Saham Biasa adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dividen yang
diterima tidak tetap
2) Saham Preferen merupakan saham yang akan menerima dividen dalam
jumlah tetap
3) Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh
perusahaan maupun pemerintah
4) Obligasi Konversi adalah obligasi yang dapat dikonversi (ditukar) menjadi
saham biasa pada waktu tertentu atau sesudahnya
5) Sertifikasi Right merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada
pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu
2.2.1 Saham
Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling
popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika
memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan
12
instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu
memberikan tingkat keuntungan yang menarik.
Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau
pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan
menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan
perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).
Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli
atau memiliki saham
1. Dividen
Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan
berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah
mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal
ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham
tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham
tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang
berhak mendapatkan dividen.Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa
dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa
uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham - atau dapat pula
berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan
dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal
akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.
2. Capital Gain
Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital
gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.
Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000
kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal
tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang
dijualnya.
13
Sebagai instrument investasi, saham memiliki risiko, antara lain:
1. Capital Loss
Merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi dimana investor
menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang di
beli dengan harga Rp 2.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus
mengalami penurunan hingga mencapai Rp 1.400,- per saham. Karena takut harga
saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp 1.400,- tersebut
sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 600,- per saham.
2. Risiko Likuidas
Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan,
atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang
saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat
dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari
hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara
proporsional kepada seluruh pemegang saham.
Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang
saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan
risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham
dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan.
Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-
harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan.
Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas
saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas
saham tersebut. Supply dan demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor,
baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri
dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti
tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi
sosial dan politik, dan faktor lainnya.
Berikut ini merupakan jenis-jenis saham :yang dilihat dari berbagai fungsi :
14
1. Ditinjau dari hak tagih
a. Saham biasa (common stocks). Merupakan saham yang menempatkan
pemiliknya paling akhir terhadap pembagian dividen dan hak pembagian
kekayaan pada waktu likuidasi
b. Saham preferen (preferred stocks). Merupakan saham yang memiliki
karakteristik gabungan antara saham biasa dengan obligasi, karena bisa
menghasilkan dividen secara tetap seperti halnya pendapatan bunga
obligasi.
2. Ditinjau dari cara peralihannya
a. Saham atas unjuk (bearer stocks). Merupakan saham tidak tertulis
nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke
investor lainnya.
b. Saham atas nama (registered stocks). Merupakan saham yang ditulis
dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya, harus
melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangan
a. Saham dengan reputasi tinggi (blue-chips stock).
b. Saham pendapatan (income stock).
c. Saham pertumbuhan (growth stock).
d. Saham spekulatif (speculative stock).
e. Saham musiman (cyclical stock).
2.2.1.1 Saham Biasa
Saham biasa adalah saham dimana hak kepemilikan sekuritas terhadap entitas
dimana orang yang memiliki akan mempunyai hak sebagai berikut:
1. Hak kontrol, pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa
yang akan memimpin perusahaannya.
2. Hak Menerima Pembagian Keuntungan, pemegang saham berhak mendapat
bagian dari keuntungan perusahaan.Pembagian dividen untuk saham biasa
dilakukan setelah perusahaan membayarkan dividen untuk saham preferen.
15
3. Hak Preemptive, Hak untuk mendapatkan presentasi kepemilikan yang
sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham untuk tujuan
melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama dan melindungi harga
saham lama dari kemerosotan nilai
2.2.1.2 Saham Preferen
Saham Preferen, merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (hybrid)
antara obligasi dan saham biasa. Saham ini tidak ada waktu jatuh tempo (namun ada
beberapa saham preferen yang dapat dicall) dan memberikan dividen. Bunga obligasi
dan dividen saham preferen relative lebih stabil, namun dividen saham biasa relative
berfluktuasi
Karakteristik saham preferen :
1. Pemegang saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu dibandingkan
pemegang saham biasa
2. Pemegang saham preferen memiliki hak dividen kumulatif, hak menerima
dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang
saham biasa menerima dividennya.
3. Mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan
dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa saat terjadi likuidasi.
Macam-macam Saham Preferen :
1. Convertible Preferred Stock
2. Callable Preferred Stock
3. Floating atau Adjustable-rate Preferred Stock (ARP)
2.2.2 Obligasi
Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat
dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar
imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu
yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.
Karakteristik Obligasi :
16
1. Nilai Nominal (Face Value) adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang
akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo.
2. Kupon (the Interest Rate) adalah nilai bunga yang diterima pemegang
obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3
atau 6 bulanan) Kupon obligasi dinyatakan dalam annual prosentase.
3. Jatuh Tempo (Maturity) adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan
mendapatkan pembayaran kembali pokok atau Nilai Nominal obligasi yang
dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai
dengan diatas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan
lebih mudah untuk di prediksi, sehingga memilki resiko yang lebih kecil
dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5
tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi
Kupon / bunga nya.
Penerbit / Emiten (Issuer) Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi
merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi Obligasi Ritel.
Mengukur resiko / kemungkinan dari penerbit obigasi tidak dapat melakukan
pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu (disebut default risk) dapat
dilihat dari peringkat (rating) obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat
seperti (PEFINDO) PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Kasnic Indonesia. Pembeli
Obligasi menanggung setidaknya 3 macam resiko, yaitu :
1. risiko bunga dan nominal yg tidak terbayar (default risk)
2. risiko obligasi sulit dijual kembali (liquidity risk)
3. risiko harga pasar obligasi turun karena kenaikan suku bunga pasar (interest
rate risk)
Jenis-jenis Obligasi ada 2, yaitu :
1. Jenis obligasi berdasarkan bunga dan jangka waktunya :
a. Obligasi dengan bunga tidak tetap (mengambang)
b. Obligasi tanpa pembayaran bunga (zero-coupon bond)
17
c. Obligasi yang dapat ditarik oleh penerbitnya sebelum waktu
jatuh tempo (callable bond)
d. Obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa
(convertible bond)
e. Obligasi yang ditarik sebelum jatuh tempo serta dapat
dikonversi menjadi saham biasa (callable convertible bond)
2. Jenis Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia :berdasarkan
perusahaan yang mengeluarkan obligasi
a. Corporate Bonds : obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang
berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha swasta.
b. Government Bonds : obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah.
c. Retail Bonds: obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nilai nominal
yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds.
Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, harga
obligasi dinyatakan dalam persentase (%), yaitu persentase dari nilai nominal. Ada 3
(tiga) kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu:
1. Par (nilai Pari) : Harga Obligasi sama dengan nilai nominal
Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual pada harga 100%, maka
nilai obligasi tersebut adalah 100% x Rp 50 juta = Rp 50 juta.
2. At premium (dengan Premi) : Harga Obligasi lebih besar dari
nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal RP 50 juta dijual dengan
harga 102%, maka nilai obligasi adalah 102% x Rp 50 juta = Rp 51 juta.
3. At discount (dengan Discount) : Harga Obligasi lebih kecil dari
nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual dengan
harga 98%, maka nilai dari obligasi adalah 98% x Rp 50 juta = Rp 49 juta.
2.2.2.1 Obligasi Konversi
Obligasi konversi atau yang dikenal juga dengan nama convertible bond,
adalah suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari perusahaan
penerbit obligasi dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih
18
dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Ini merupakan sekuriti hibrida yaitu suatu
sekuriti yang terdiri dari dua unsur yaitu utang dan ekuitas. Walaupun demikian
biasanya obligasi konversi ini memiliki tingkat suku bunga kupon yang rendah
dimana pemegang obligasi diangap telah menerima kompensasi berupa suatu
kesempatan untuk menukarkan atau mengkonversikan obligasinya dengan saham
biasa dengan harga yang lebih rendah dari harga saham tersebut dipasaran.
Dari sisi penerbit obligasi konversi maka keuntungan yang diperolehnya yaitu
pembayaran bunga yang lebih rendah, namun sebagai kompensasi keuntungan
tersebut maka penerbit juga akan mengalami dilusi saham sewaktu pemegang
obligasi melakukan konversi obligasinya ke saham baru.
Jenis-jenis obligasi konversi
1. Obligasi tukar atau biasa dikenal dengan nama Exchangeable convertibles
adalah suatu obligasi dimana saham yang menjadi aset dasar obligasi tersebut
adalah merupakan saham dari perusahaan yang berbeda dari perusahaan
penerbit obligasi.
2. Obligasi wajib konversi atau biasa disebut Mandatory convertibles adalah
obligasi jangka pendek dan biasanya memiliki imbal hasil tinggi yang wajib
dikonversikan menjadi saham biasa berdasarkan harga pasaran yang berlaku
pada saat konversi.
3. Obligasi konversi bersyarat atau lebih dikenal dengan istilah Contingent
convertibles (co-co) yang merupakan obligasi konversi dengan persyaratan
bahwa investor hanya diperkenankan untuk melakukan konversi obligasinya
menjadi saham perusahaan apabila harga saham yang berlaku dipasar modal
mencapai persentase tertentu diatas harga konversi. Contohnya : suatu
obligasi konversi bersyarat dengan nilai saham perushaan yang menjadi ast
dasarnya senilai Rp. 1.000 pada saat penerbitan obligasi. premi konversi 30%
dan syarat pemicu konversi 120%, maka obligasi tersebut dapat dikonversikan
ke saham dengan nilai konversi per sahamnya adalah Rp 1.300 hanya apabila
harga saham dipasaran berada diatas harga Rp. 1.560 (120% dari 1.300)
19
dalam suatu masa yang ditentukan yang biasanya dalam masa 20 hari sebelum
akhir kwartal. Fitur konversi bersyarat atau "co-co" ini sering digunakan oleh
penerbit obligasi sebab saham yang menjadi aset acuan atau aset dasar
obligasi tidak perlu dimasukkan menjadi perhitungan dilusi Rasio laba
terhadap saham beredar (earning per share) selama saham tersebut
diperdagangkan dibawah harga konversi bersyarat. Sebaliknya pada obligasi
konversi tanpa syarat mengakibatkan terjadinya dilusi saham beredar yang
dengan demikian mengurangi rasio laba terhadap saham beredar . Akibat dari
dilusi saham beredar ini dihitung dengan menggunakan metode "as-if-
converted", yang menggunakan nilai EPS konservatif. Perubahan yang terjadi
pada Prinsip akuntansi umum atau Generally Accepted Accounting telah
menghilangkan perlakuan khusus pada obligasi konversi bersyarat ini
sehingga jenis obligasi ini tidak populer lagi dikalangan penerbit obligasi.
4. Obligasi konversi saham preferen atau dikenal juga dengan istilah
Convertible preferred stock adalah seperti obligasi biasa namun memiliki
peringkat senioritas lebih rendah dalam struktur permodalan.
2.2.3 Sertifikat Right
Sertifikat right adalah sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya
untuk membeli saham baru dengan harga tertentu. Penerbitan right oleh perusahaan
meiliki tujuan untuk menghemat biaya emisi dan juga untuk menambah jumlah
lembar saham yang diperdagangkan di bursa, harganya naik cukup besar apabila
terjadi oversubcribed yang cukup banyak (berarti banyak permintaan yang tidak
terpenuhi di pasar sekunder). Setelah itu harga saham mungkin naik turun, tergantung
pada pasar. Kenaikan atau penurunan saham tidak lagi berpengaruh kepada
perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, tetapi akan mempengaruhi
kemakmuran para pemodal.
20
BAB III
PERMASALAHAN
3.1 Contoh Kasus : Insider Trading PT Gas Negara Tbk. (PGN)
Minggu, 23 Desember 2007
Bapepam Denda Mantan Direksi dan Karyawan PGN
JAKARTA,-Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menjatuhkan denda
kepada tiga mantan anggota direksi dan enam karyawan PT Perusahaan Gas Negara
Tbk. (PGN) dalam kasus dugaan transaksi menggunakan informasi orang dalam
(insider trading). Mereka dianggap bertanggung jawab atas terjadinya transaksi
curang oleh sejumlah investor yang memanfaatkan informasi rahasia perusahaan
tersebut (informasi yang belum menjadi konsumsi publik).
Menurut Ketua Bapepam Fuad Rahmany, penyidikan kasus dugaan insider
trading saham PGN sudah rampung. Hasil kesimpulan dan pemberian sanksi sudah
diputuskan pada Rabu lalu. "Ada beberapa orang dalam PGN kena denda," katanya
lewat pesan pendek (SMS) kepada Tempo di Jakarta kemarin. Namun, Fuad belum
bersedia menjelaskan lebih detail. "Nanti akan kami publikasikan hasilnya setelah
liburan Natal. Tunggu saja," ujarnya.
Kasus dugaan insider trading saham PGN bermula dari penundaan proyek
komersialisasi pemipaan gas PGN dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat dari semula
Desember 2006 menjadi Maret 2007. Manajemen perusahaan pemasok gas milik
pemerintah ini baru menjelaskan penundaan komersialisasi gas pada 11 Januari 2007.
Tak semua pelaku pasar menerima informasi penting tersebut. Ada dugaan
kuat beberapa pelaku pasar mengetahui penundaan komersialisasi gas tersebut
sebelum manajemen PGN mengumumkannya secara resmi. Mereka mengambil
untung dengan menjual saham PGN lebih dulu dibanding investor lain. Puncaknya,
pada 12 Januari 2007, pelaku pasar lainnya ikut-ikutan menjual saham PGN secara
21
besar-besaran, yang mengakibatkan harganya anjlok 23,32 persen dari Rp 9.650
menjadi Rp 7.400.
Bapepam pun memutuskan memeriksa transaksi saham PGN itu. Bapepam
membagi pemeriksaan dalam dua kasus, yakni kasus keterbukaan informasi dan
dugaan insider trading. Bapepam telah memutuskan kasus keterbukaan informasi
pada 1 Februari 2007. Hasilnya, direksi PGN dianggap melanggar peraturan Nomor
X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi. Bapepam memberikan sanksi denda masing-
masing Rp 1 miliar kepada anggota direksi PGN periode Juli 2006, yakni Sutikno,
Adil Abas, Djoko Pramono, W.M.P. Simanjuntak, dan Nursubagjo Prijono. Namun,
pengawas pasar saham ini melanjutkan pemeriksaan atas kasus dugaan insider trading
saham PGN dan baru memutuskan hasilnya Rabu lalu.
Kemarin di Jakarta, Direktur Utama PGN Sutikno enggan mengomentari hasil
keputusan Bapepam tersebut. "Saya belum tahu siapa yang kena denda," katanya
kepada Tempo. Tapi Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup menjelaskan
manajemen
PGN telah menerima salinan keputusan Bapepam lewat faksimile Rabu
malam lalu. Ada sembilan orang yang terkena saksi, yakni tiga orang mantan anggota
direksi PGN dan enam orang karyawan. "Sanksi denda tertinggi sebesar Rp 2 miliar
diberikan kepada direksi lama dan paling rendah Rp 9 juta kepada karyawan,"
ujarnya di Jakarta kemarin.
Namun, Heri menyatakan PGN belum bisa menanggapi hasil keputusan
Bapepam apakah akan menerima sanksi atau justru banding. "Baru akan dilaporkan
(secara resmi) ke manajemen Rabu depan (26 Desember) atau Kamis (27
Desember)," ujarnya. WAHYUDIN FAHMI
22
BAB IV
PEMBAHASAN
Sebelum membahas kasus di atas kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa
yang dimaksud dengan insider trading. Yang dimaksud dengan Insider trading adalah
perdagangan sekuritas (saham atau obligasi) yang dilakukan mereka yang tergolong
“orang dalam” perusahaan (dalam artian luas), perdagangan mana yang didasarkan
karena adanya suatu “informasi Orang dalam” (inside Information) yang penting dan
belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak perdagangan insider
tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi,
langsug atau tidak atau yang merupakan keuntungan jalan pintas (short swing profit) .
Dalam bahasa hukum, ini merupakan tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak
sah, atau memiliki apa yang sebenarnya bukan merupakan haknya .
Capital gain yang besar dari penjualan saham selalu menjadi idaman setiap
pelaku pasar atau investor di pasar modal. Untuk meraih keuntungan yang besar tidak
jarang ada investor yang tergoda melakukannya dengan berbagai cara. Salah satu
yang sering dilakukan adalah mencari informasi penting dan material dari orang
dalam (inside information) yang mampu mempengaruhi harga saham di pasar. Andai
saja tidak ada pihak yang memergoki transaksi seperti ini, hampir bisa dipastikan
investor yang melakukannya akan menangguk keuntungan besar. Namun, harus
diingat bahwa transaksi semacam ini termasuk wilayah yang dilarang di pasar modal
karena masuk kategori insider trading, sebuah transaksi yang memanfaatkan
informasi orang dalam (inside information) demi mencari keuntungan. Karenanya
jika transaksi semacam ini diketahui otoritas pasar atau Bapepam-LK, maka
pelakunya akan dikenai sanksi berat.
Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal-pasal
yang mengatur soal perdagangan orang dalam setidaknya ada lima pasal mulai pasal
95 hingga pasal 99. Selain itu dalam pasal 104 disebutkan bahwa pelaku insider
23
trading dikenai sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak
Rp 15 miliar.
Dalam UUPM, selain dimuat sanksi perdata dan administrasi, juga dilengkapi
dengan sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV tentang “Ketentuan Pidana” (Pasal
103 Pasal 110). Perumusan sanksi pidana dalam Undang Undang ini dimaksudkan
untuk mengantisipasi pelanggaran hukum (tindak pidana) pasar modal, baik yang
berkualifikasi sebagai kejahatan, maupun pelanggaran.
Persoalannya, bagaimana menangkal terjadinya insider trading? Ini bukan hal
yang gampang. Sejauh ini belum pernah ada kasus-kasus dugaan insider trading yang
berakhir di meja hijau. Belum pernah ada kasus yang secara tegas divonis sebagai
kasus pelanggaran insider trading dan pelakunya dijatuhi hukuman berat.
Potensi keuntungan dari aksi insider trading memang cukup menggiurkan. Namun
risiko yang dihadapi pelakunya juga tidak ringan. Jika transaksi insider trading itu
sampai terdeteksi maka pelakunya bukannya mendapat keuntungan besar, tapi
sebaliknya malah akan berurusan dengan proses hukum yang panjang dan
melelahkan. Karena itu, sebaiknya jangan pernah terlintas untuk menjadikan Bursa
Efek Indonesia (BEI) sebagai ajang melakukan transaksi yang dilarang.
24
Kasus dugaan insider trading seringkali lolos dari jeratan hukum karena
memang sulit dibuktikan. Namun begitu tanda-tanda terjadinya insider trading itu
bisa dideteksi. Kalau transaksinya tidak normal ada kemungkinan insider trading
terjadi. Yang dimaksud tidak normal adalah ketidakwajaran dari pola transaksi yang
terjadi. Misalnya, jika saham XYZ yang biasanya tidak likuid, tiba-tiba menjadi
sangat likuid dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu-itu saja. Deteksi dari
sisi investor bisa disimak dari perilaku investor tersebut. Jika volume transaksi yang
dilakukan di luar kebiasaan, itu patut diwaspadai.
Sulit untuk membedakan sebuah transaksi mengandung inside information
atau tidak. Pola-pola transaksi yang tidak wajar itulah yang perlu mendapat
pengawasan khusus. Untungnya, BEI sudah melakukan fungsi pengawasan dengan
cukup baik. Jika ada informasi yang tidak jelas sumbernya dan bisa mempengaruhi
harga saham dibursa, BEI akan men-suspend saham tersebut. BEI semestinya
terbebas dari anasir-anasir spekulasi, apalagi dimanfaatkan untuk melakukan insider
trading.
4.1 Inti Kasus Insider Trading pada Perdaganan Sekuritas Saham PT Gas
Negara
Dalam kasus ini, ada 3 hal yang dihadapi oleh PT. PGN mulai dari pelanggaran
prinsip keterbukaan hingga insider trading (UU No. 8 Pasal 1 Angka 25 tentang Pasar
Modal). Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :
1. Pelanggaran prinsip disclosure terhadap keterlambatan penyampaian
laporan kepada Bapepam dan masyarakat tentang peristiwa material.
Dalam Pasal 86 ayat (2) UU No. 5 tahun 1995 tentang Pasar Modal
disebutkan bahwa perusahaan publik menyampaikan laporan kepada Bapepam dan
mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat
mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua)
setelah terjadinya peristiwa tersebut.
Pada kenyataannya PT. Gas Negara terlambat melaporkan fakta atas
penundaan proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN. Dalam hal ini
25
keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi sebanyak 35 hari. Mengenai
informasi penurunan volume gas dan informasi tertundanya gas in Dikategorikan
sebagai fakta material dalam Peraturan Nomor X.K.1. Sehingga telah jelas, bahwa
PT. Gas Negara melanggar pasal 86 ayat (2) UU No. 5/1995 jo. Peraturan Nomor
X.K.1. dengan pelanggaran ini PT. PGN dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar Rp. 35 juta .
2. Pelanggaran prinsip disclosure terhadap pemberian keterangan yang
secara material tidak benar
Ada beberapa hal yang seringkali dilarang dalam hal keterbukaan informasi,
di antaranya sebagai berikut :
a. Memberikan informasi yang salah sama sekali.
b. Memberikan informasi yang setengah benar.
c. Memberikan informasi yang tidak lengkap.
d. Sama sekali diam terhadap fakta/informasi material
Keempat hal ini dilarang karena oleh hukum dianggap dapat menimbulkan
”misleading” bagi investor dalam memberikan judgement nya untuk membeli atau
tidak suatu efek .
Ketentuan ini juga diadopsi dalam pasal 93 UU No. 8/1995 tentang Pasar
Modal, yang menyebutkan bahwa tiap pihak dilarang, dengan cara apa pun,
memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga
mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek .
Dalam kasus ini PT. PGN yakni memberikan keterangan material tidak benar
tentang rencana volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek SSWJ (South
Sumatera-West Java) . Fakta itu sudah diketahui atau sewajarnya diketahui oleh
direksi, yang kemudian seharusnya keterangan itu disampaikan kepada publik, namun
tidak disampaikan. Sehingga jelas terjadi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap
pasal 93 UU No. 8/1995 dan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun
dan denda paling banyak Rp. 15 milyar . Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan
sewajarnya Bapepam-LK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.
26
5 miliar kepada Direksi PT PGN yang menjabat pada periode bulan Juli 2006 s.d.
Maret 2007 yaitu Sutikno, Adil Abas, Djoko Pramono, WMP Simanjuntak dan
Nursubagjo Prijono.
3. Keterlibatan fiduciary position dalam kasus insider trading transaksi
efek PGAS
Dalam pasal 95 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal menerangkan bahwa
orang dalam dari perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang
melakukan transaksi atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud
Penjelasan pasal 95 memberi arti kepada orang dalam sebagai pihak-pihak
yang tergolong dalam:
a. Komisaris, Direktur, atau pengawas perusahaan terbuka
b. Pemegang saham utama perusahan terbuka
c. Orang yang karena kedudukannya, profesinya atau karena hubungan
usahanya dengan perusahaan terbuka memungkinkan memperoleh
informasi orang dalam.
Dengan kedudukan disini dimaksudkan sebagai lembaga, institusi atau badan
pemerintahan. Sementara yang merupakan “hubungan usaha” adalah hubungan kerja
atau kemitraan dalam kegiatan usahanya, seperti, nasabah, pemasok, kontraktor,
pelanggan, kreditur, dan lain-lain
4. Pihak yang tidak lagi menjadi pihak sebagaimana tersebut dalam point 1,2,3
tersebut sebelum lewat jangka waktu 6 bulan
Bahwa pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, 9
orang dalam PGAS melakukan transaksi saham PGAS, baik direksi maupun mantan
direksi. Sehingga unsur-unsur di atas terpenuhi. Sanksi tersebut ditetapkan antara lain
dengan mempertimbangkan pola transaksi dan akses yang bersangkutan terhadap
informasi orang dalam.
4.2 Kesimpulan Kasus
Dari paparan tulisan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
27
1. PT. Gas Negara melanggar pasal 86 ayat (2) UU No. 5/1995 jo. Peraturan
Nomor X.K.1. karena terlambat melaporkan fakta atas penundaan proyek
pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN. Dalam hal ini keterlambatan pelaporan
keterbukaan informasi sebanyak 35 hari. Mengenai informasi penurunan volume
gas dan informasi tertundanya gas in dikategorikan sebagai fakta material dalam
Peraturan Nomor X.K.1.
2. Mengenai pemberian keterangan yang secara material tidak benar tentang
rencana volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek SSWJ (South Sumatera-
West Java) jelas bahwa PT PGN melakukan pelanggaran terhadap pasal 93 UU
No. 8/1995 . Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sewajarnya Bapepam-LK
menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 5 miliar kepada
Direksi PT PGN yang menjabat pada periode bulan Juli 2006 s.d. Maret 2007.
3. Terkait dengan keterlibatan orang dalam PT. PGN dalam kasus ini maka telah
jelas bahwa orang dalam PT. PGN ini melanggar pasal 95 UU No. 8/1995 tentang
Pasar Modal yang menerangkan bahwa orang dalam dari perusahaan publik yang
mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan transaksi atas Efek
Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud hal ini diperjelas dalam penjelasan
pasal 95.
4.2 Rekomendasi Kasus
Mengenai rekomendasi yang ingin disampaikan tentang tulisan ini. Yakni sebagai
berikut :
1. Bahwa setiap emitan harus menjalankan prinsip disclosure ini dengan
sungguh-sungguh, sehingga kesalahan akibat ketidakterbukaannya terhadap suatu
fakta atau material dapat menimbulkan kerugian yang amat besar, tidak hanya
kepada investor sendiri, namun dapat berakibat kepada emiten itu sendiri, akibat
kerugian yang diderita akibat kasus itu.
2. Mengenai penerapan sanksi administratif berupa denda, maka terkait dengan
adanya kasus ini belum adanya mekanisme yang jelas mengenai penerapan denda
terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 dan pasal 95. Dalam pasal
28
104 hanya dikemukakan mengenai batasan atas yakni pidana penjara 10 tahun dan
denda paling banyak Rp. 15 milyar. Oleh karena itu harus adanya batasan yang
jelas mengenai denda ini. Terutama mengenai batas bawah dalam penerapan
denda.
29
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Perkembangan pasar modal dbagi menjadi 6 periode yaitu periode pertama
pada saat periode zaman penjajahan Dalam sejarah Pasar Modal Indonesia, kegiatan
jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad-19. Menurut buku Effectengids yang
dikeluarkan oleh Verreniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek
telah berlangsung sejak 1880. Pada tanggal 14 Desember 1912, Amserdamse
Effectenbueurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa
Batavia tersebut merupakan yang tertua ke-empat setelah Bombay, Hongkong, dan
Tokyo. Periode kedua periode perang dunia ke II yang ditandai dengan penutupan
bursa efek di Batavia dan di Surabaya serta Semarang. Selanjutnya yaitu periode pada
zaman orde baru yang dibagi menjadi dua periode yaitu pertama bursa efek
diaktifkan kembali dan periode konfrontasi. Periode yang ke empat periode orde baru
dibagi menjadi 3 yaitu periode pakdes 87, periode pakto 88, dan periode pakdes 88.
Peroide selanjutnya yaitu periode otomatisasi dimana periode ini bursa efek
melakukan sistem otomatisasi. Terakhir yaitu periode krisis moneter pada tahun 1997
hingga sekarang, pada masa krisis bursa efek melemah dan sekarang bursa efek yang
telah berubah namanya menjadi BEI masih berjalan dengan baik.
Dari kasus di dalam makalah ini dapat disimpulkan:
Dari paparan tulisan di atas dapat disimpulkan PT. Gas Negara melanggar pasal 86
ayat (2) UU No. 5/1995 jo. Peraturan Nomor X.K.1. karena terlambat melaporkan
fakta atas penundaan proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN. Mengenai
pemberian keterangan yang secara material tidak benar tentang rencana volume gas
yang dapat dialirkan melalui proyek SSWJ (South Sumatera-West Java) jelas bahwa
PT PGN melakukan pelanggaran terhadap pasal 93 UU No. 8/1995 . Oleh karena itu,
sudah sepatutnya dan sewajarnya Bapepam-LK menjatuhkan sanksi administratif
30
berupa denda sebesar Rp. 5 miliar kepada Direksi PT PGN yang menjabat pada
periode bulan Juli 2006 s.d. Maret 2007. Terkait dengan keterlibatan orang dalam PT.
PGN dalam kasus ini maka telah jelas bahwa orang dalam PT. PGN ini melanggar
pasal 95 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal yang menerangkan bahwa orang dalam
dari perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan
transaksi atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud hal ini diperjelas dalam
penjelasan pasal 95.
5.1 Kritik dan Saran
5.1.2 Kritik
Sekarang ini adalah zaman dimana Bursa Efek Indonesia sedang membaik, dimana para investor atau pemilik dana dan perusahaan sudah percaya akan perekonomian indonesia. Kini Bursa Efek Indonesia setiap harinya berkembang pesat dan bisa diandalkan sebagai lembaga penyelenggara pasar modal di Indonesia. Namun seiring jalannya waktu banyak para investor yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan sekuritas pasar modal melakukan berbagai cara untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Seperti dengan cara-cara yang melanggar hukum salah satunya yaitu dengan Insider Trading
5.1.3 Saran
Menyikapi kondisi diatas seharusnya BAPEPAM sebagai badan pengawas pasar modal lebih mengawasi dan membuat peraturan yang ketat megenai Insider Trading .Selain itu seharusnya sebagai lembaga yang berwenang memberikan sanksi, BAPEPAM bisa menindak dan memberikan sanksi yang tegas agar praktek pelannggaran serta kecurangan seperti ini dalam penjualan sekuritas pasar modal tidak terjadi kembali.
31
DAFTAR PUSTAKA
Pudjiastuti E dan Husnan S, 2006, Dasar-dasar Mnanajemen Keuangan, UPP STIM
YKPN, Yogyakarta
Sumber Lain :
__________. (2008). Sejarah Bursa Efek Indoneisa. [online]. Tersedia: http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah_orla.htm [12 Mei 2010]
Wahyudin Fahmi, (2007). Insider Trading PGAS. [online]. Tersedia: http://www.mailarchive.com/[email protected]/msg42756.html [11 Mei 2010]
Yulyanto, (2008). Pasar Modal Setelah 31 Tahun Berlalu. [online]. Tersedia: http://mybusinessblogging.com/stock-market/2008/07/24/pasar-modal-indonesia-setelah-31-tahun-berlalu/ [ 11 Mei 2010]
Bursa Efek Indonesia, (2007) Saham. [online]. Tersedia: http://www.idx.co.id/MainMenu/TentangBEI/OurProduct/Equities/tabid/138/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx [ 12 Mei 2010]
Bursa Efek Indonesia, (2007). Obligasi. [online]. Tersedia : http://www.idx.co.id/MainMenu/TentangBEI/OurProduct/Obligasi/tabid/254/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx [12 Mei 2010]
32