BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keperawatan sebagai bagian integral pelayanan kesehatan merupakan suatu

bentuk pelayanan professional yang didasarkan pada ilmu keperawatan. Keperawatan

merupakan profesi dalam bidang kesehatan yang memiliki andil besar dalam proses

pemulihan sehat- sakit atau pun proses peningkatan kesehatan. Keperawatan termasuk ke

dalam profesi karena keperawatan memenuhi syarat sebagi suatu profesi. Keperawatan

mengubah paradigm yang dahulu menyatakan bahwa perawat bekerja secara vokasional

menjadi perawat professional. Maksudnya adalah perawat menjadi mitra dokter dalam setiap

kegiatan yang dilkukan tidak lagi dianggap “ pembantu” dokter.

Keperawatan memiliki aturan sebagai penjelas keperawatan sebagai suatu profesi.

Keperawatan memiliki kode etik yang secara tidak langsung menjadikan ciri khas profesinya.

Kode etik ini menjelaskan peran perawat yang seharusnya dalam praktek keperawatan. PPNI (

Persatuan Perawat Nasional Indonesia) merupakan organisasi profesi yang mengelola profesi

keperawatan undang-undang, kode etik, dan hal lain yang menyangkut keperawatan diatur

PPNI. Hal ini dilakukan agar profesi keperawatan menjadi profesi yang memiliki citra baik

dalam sistem pelayanan keperawatan sama dengan profesi kesehatan lainnya.

Seorang perawat, perlu untuk mengetahui peran dan fungsi perawat, kode etik

yang digunakan perawat dalam berprofesi serta etika dan moral yang digunakan dalam

menjalankan pofesinya. Hal ini dilakukan agar fungsi profesi yang dilakukan maksimal sesuai

tujuan profesi keperawatan. Oleh karena itu, pnyusun akan membahas tentang standar profesi

keperawatan di Indonesia agar jelas tugas profesi keperawatan dalam prakteknya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan profesionalisme keperawatan?

2. Apakah peran organisasi profesi praktik keperawatan?

3. Apakah peran dan fungsi perawat?

4. Apakah itu etika?

5. Apakah itu kode etik keperawatan?

6. Apa sajakah prinsip-prinsip moral dalam keperawatan?

7. Apa itu moral?

8. Teori moral apa saja yang termasuk teori moral keperawatan?

9. Masalah moral apa yang terjadi dalam keperawatan?

10. Bagaimana cara menyelesaikan masalah moral dalam keperawatan itu?

 

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini makalah adalah:

1. Mengetahui pengertian keperawatan dan profesionalisme keperawatan;

2. Mengidentifikasi setting praktek keperawatan dan peran organisasi profesi dalam

praktek keperawatan;

3. Mengetahui peran dan fungsi perawat;

4. Mengerti definisi etika dan kode etik keperawatan;

5. Menjelaskan prinsip moral dalam keperawatan;

6. Mengidentifikasi masalah moral dalam keperawatan; dan

7. Mengidentifikasi masalah moral sesuai dengan teori moral yang sesuai dengan

keperawatan

D. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan makalah ini adalah home

group discussion, problem basic lerning dan studi pustaka. Pengkajian studi mengenai

ditelaah melalui studi pustaka dengan menggunakan berbagai literatur dan pencarian data

dari internet. Penulis mencari literatur-literatur baik dari buku literatur maupun dari internet

yang berkaitan dengan topik dan sumbernya bisa dipercaya. Literatur tersebut kemudian

analisis dengan cara berdiskusi dalam kelompok home group discussion dan

diinterpretasikan dengan topik. Serta menjawab masalh atau kasus yang telah diberikan.

 

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keperawatan Sebagai Profesi

1. Pengertian Keperawatan dan Profesionalisme Keperawatan

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian

integral pelayanan kesehatan dan didasari dengan ilmu. Keperawatan berbentuk

pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif ditujukan kepada indivudi,

keluarga, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses

kehidupan manusia (Kepmenkes 279, 2006). Keperawatan dianggap sebagai sebuah

profesi.

Profesi adalah suatu pekerjaan yang mebutuhkan badan ilmu sebagai dasar untuk

pengembangan teori sistematis dan berfungsi dalam menghadapi banyak tantangan baru,

memerlukan pendidikan dan pelatihan serta memiliki kode etik dengan fokus utama pada

pelayanan (Winsley, 1964). Sehingga perawat dituntut untuk menerapkan sikap

profesionalisme dalam praktiknya. Profesionalisme keperawatan merupakan proses

dinamis pada profesi keperawatan yang telah terbentuk mengalami perubahan dan

perkembangan karakteristik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara umum, tenaga

profesional sering diidentifikasi sebagai seorang yang memiliki kompetensi,

berpenampilan sangat baik, dan mendemonstrasikan etik dan tanggung jawab terhadap

pekerjaannya (Harttley, 1980).

2. Praktik Keperawatan dan Setting Praktik Keperawatan

Pada praktik keperawatan ditetapkan dan digunakan standar praktik keperawatan

sebagai petunjuk yang objektif untuk perawat memberikan perawatan dan sebagai kriteria

untuk melakukan evaluasi asuhan keperawatan. ANA (American Nurses Association) dan

CNA (Canadian Nurses Association) telah mempublikasikan standar praktik

keperawatan.

Standar Praktik Keperawatan CNA

a) Praktik keperawatan memerlukan model konsep keperawatan yang

menjadi dasar praktik.

b) Praktik keperawatan memerlukan penggunaan proses keperawatan secara

efektif.

c) Praktik keperawatan memerlukan hubungan ynag saling membantu untuk

menjadi dasar interaksi antara klien-perawat.

d) Praktik keperawatan menuntut perawat untuk memenuhi tanggung jawab

profesi.

Lingkungan praktik keperawatan luas karena adanya perubahan sistem pemberian

keperawatan kesehatan. Kelompok terbesar atau mayoritas perawat bekerja di rumah

sakit dan lingkungan praktik pada komunitas yaitu : pusat kesehatan komunitas; sekolah

atau instansi pendidikan; lingkungan kesehatan kerja; lembaga perawatan kesehatan di

rumah serta praktik dokter dan mandiri.

3. Peran Organisasi Profesi

Pada praktik keperawatan, perawat menghadapi isu-isu yang mengacu kepada

praktik profesional, maka dibentuklah organisasi profesional atau profesi sebagai

organisasi pengembang keperwatan sebagai profesi (Potter & Perry,2005). Peran

organisasi adalah sebagai berikut :

a) Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mutu pendidikan keperawatan.

b) Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelayanan kesehatan.

c) Pembinaan dan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan.

d) Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kehidupan profesi.

Organisasi profesi di Indonesia adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia

(PPNI). PPNI terbentuk pada tanggal 17 Maret 1974. Organisasi perawat pada saat itu

mengadakan pertemuan dan dihadiri oleh Ikatan Perawat Indonesia, Persatuan Perawat

Indonesia, dan Persatuan Djuru Kesehatan Indonesia. Pertemuaan atau sidang tersebut

dipimpin oleh Ojo Radiat, H.B. Barnas, dan Drs. Maskoed. Disepakati untuk melakukan

fusi organisasi dan menyatukan diri dalam satu wadah organisasi bernama Persatuan

Perawat Nasional Indonesia dan memiliki visi dan misi.

Visi PPNI sebagai wadah nasional yang memiliki kekuatan suara komunitas

keperawatan dan peduli terhadap pemberian pelayanan

keperawatan yang bermutu bagi kepentingan masyarakat.

Misi a) Menguatkan manajemen dan kepemimpinan PPNI untuk mencapai

organisasi yang berwibawa.

b) Mendukung perawat Indonesia untuk melakukan praktik keperawatan

yang aman, kompeten, dan profesioonal bagi masyarakat

Indonesia.

c) Menjadi pintu gerbang standar keperawatan regional dan internasional.

B. Peran Perawat

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap

seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem (Kozier Barbara, 1995: 21). Peran perawat

yang dimakud adalah cara yang dipraktikkan perawat untuk melakukan aktivitasnya, setelah

menyelesaikan pendidikan formalnya yang diakui dan diberi kewenangan oleh pemerintah sesuai

dengan kode etik profesional.

a. Peran dan fungsi perawat

a. Peran perawat, sebagai tindakan nyata kepada klien diantaranya:

1) Pemberi Perawatan

Perawat membantu memulihkan kembali kesehatan klien melalui proses

penyembuhan. Tidak hanya sekedar, sembuh dari penyakit, melainkan

keterampilan dalam bertindak akan mampu meningkatkan kesehatan fisik klien.

2) Pembuat Keputusan Klinis

Ketika memberikan perawatan yang efektif, perawat menggunakan

kemampuannya untuk berpikir kritis dengan segala tindakan maupun

keputusannya. Perawat dapat bekerja sendiri atau bekerja sama dengan klien dan

keluarga, serta tim kesehatan lainnya.

3) Pelindung dan Advokat Klien

Perawat membantu mempertahankan lingkungan klien, agar menciptakan kondisi

klien yang aman dari segala gangguan dan kemungkinan efek yang tidak

diinginkan dari suatu tindakan diagnostik. Sebagai perannya yang advokat,

perawat melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum, serta

membantu klien dalam menyatakan hak-hak bila dibutuhkan (Potter dan Perry,

2005)

4) Rehabilitator

Perawat membantu klien dalam beradaptasi semaksimal mungkin dengan

keadaan pemulihan kesehatan.

5) Pemberi Kenyamanan

Perawat memberikan keyamanan dengan mendemonstrasikan perawatan kepada

klien, sebagai individu yang memiliki perasaan dan kebutuhan yang unik, serta

membantu klien mencapai tujuan terapeutik.

6) Komunikator

Peran komunikator merupakan pusat dari peran perawat. Komunikasi dapat

dilakukan dengan klien dan keluarga maupun sesama perawat.

7) Penyuluh

Perawat menjelaskan kepada klien mengenai konsep dan data-data kesehatan,

mendemonstrasikan prosedur seperti aktivitas perawatan diri.

b. Fungsi Perawat

1) Fungsi Independen

Tindakan perawat bersifat mandiri, berdasarkan pada ilmu keperawatan. Oleh

karena itu, perawat bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari tindakan

yang diambil.

2) Fungsi Dependen

Perawat membantu dokter memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan

khusus yang menjadi wewenang dokter dan seharusnya dilakukan dokter, seperti

pemasangan infus, pemberian obat, dan melakukan suntikan.

3) Fungsi Interdependen

Tindakan perawat berdasar pada kerja sama dengan tim perawatan atau tim

kesehatan. Perawat berkolaborasi mengupayakan kesembuhan pasien bersama

tenaga kesehatan lainnya Perawat bertangung jawab lain terhadap kegagalan

pelayanan kesehatan terutama untuk bidang keperawatannya (Potter dan Perry,

2005)

b. Peran Perawat dalam Tim Kesehatan

(Menurut Berger dan Williams, 1999) diantaranya :

a. Perawat memfasilitasi dan membantu klien untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan dari praktik profesi kesehatan lain.

b. Perawat berperan sebagai penghubung penting antara klien dan pemberi

pelayanan kesehatan.

c. Perawat berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, meliputi klien, perawat,

dokter, fisioterapi, ahli gizi, manajer, dan apoteker.

d. Perawat saling berkonsultasi dengan angggota tim lainnya sebagaimana membuat

referal pemberian pengobatan.

e. Adanya otonomi, mencakup kemandirian anggota tim dlama batas

kompetensinya.

f. Kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional.

c. Pengaruh Sosial pada Praktik Keperawatan

(Menutur Potter dan perry, 2005) diantaranya :

a. Adanya Perkembangan Teknologi

Perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi hampir semua aspek

kehidupan. Perawatan kesehatan telah berubah dalam banyak hal, seperti

penggunaan alat-alat baru, tes diagnostik, cara pengobatan. Oleh karena itu,

perkembangan teknologi berpengaruh pada praktik keperawatan.

b. Perubahan Demografi

Perubahan demografi mempengaruhi populasi total. Perubahan telah

mempengaruhi perewatan ksehatan, seperti perpindahan penduduk dari desa ke

kota.

c. Promosi Kesehatan

Penekanan lebih besar pada masyarakat dalam promosi kesehatan dan pencegahan

penyakit. Olahraga dan nutrisi merupakan hal yang paling menarik pada

masyarakat.

d. Gerakan Hak Asasi Manusia

Perawat melindungi hak-hak seluruh klien, tetapi juga memahami kebutuhan

spesifik dari kelompok tertentu, agar memastikan bahwa kualitas perawatan yang

diberikan tidak mengabaikan hak-hak klien.

e. Gerakan Konsumen

Perawatan kesehatan telah dipengaruhi oleh pergerakan konsumen, dengan adanya

pembentukan lembaga perawatan kesehatan, seperti organisasi yang membantu

perawatan kesehatan dan memberikan perhatian pada peningkatan biaya

perawatan kesehatan.

C. Etika dan Kode Etik Keperawatan serta Prinsip Moral Keperawatan

1. Etika Keperawatan

Pengertian etik mengacu pada cita-cita filosofis perilaku benar dan salah. Dalam

praktik profesional, seperti keperawatan kode etik meberikan panduan untuk perawatan

yang sama dan penuh cinta. Komitmen perawat pada kode etik memberikan jaminan

kepada masyarakat (publik) bahwa memberikan standar praktik profesional. Yang

termasuk dalam standar dasar etik dalam pelayanan kesehatan adalah otonomi,

kebermanfaatan tanpa bahaya, keadilan, dan kesetiaan.

Otonomi mengacu kemandiriaan atau kebebasan seseorang. Sebagai sebuah

standar dalam etik, otonomi merepresentasikan sebuah persetujuan untuk menghormati

hak orang lain untuk menentukan tindakan. Menghormati otonomi orang lain merupakan

dasar praktik pelayanan kesehatan. Menghormati prinsip-prinsip otonomi berarti bahwa

perawat menghormati hak klien untuk membuat keputusan walaupun pilihan-pilihan yang

diambil klien tidak bukan hal yang terbaik menurut perawat.

a. Otonomi

Otonomi merujuk pada kebebasan atau kemerdekaan seseorang. Sebagai

sebuah standar dalam etika, otonomi merepresentasikan sebuah persetujuan untuk

menghormati hak orang lain dalam penentuan tindakan. Menghormati otonomi

orang lain merupakan hal mendasar pada praktik pelayanan kesehatan. Hal

tersebut menunjukkan bahwa hak klien untuk membuat keputusan mengenai

kesehatannya dibela.

b. Kebermanfaatan (Benefisens)

Kebermanfaatan berati melakukan sesuatu yang baik. Kebermanfaatan

mengacu pada sebuah pengambilan tindakan untuk membantu orang lain. Praktik

ini memberikan dorongan hati kepada perawat untuk melakukan yang terbaik

untuk orang lain.

c. Nonmalafisens

Malafisens mengacu pada bahaya, maka nonmalafisens adalah usaha

untuk menghindari bahaya. Dalam praktik pelayanan kesehatan penting untuk

diingat bahwa dalam praktik etik tidak hanya mencakup keinginan untuk

melakukan sesuatu tetapi melakukannya tanpa bahaya (dengan aman).

d. Keadilan (Justice)

Dalam praktik pelayanan kesehatan, keadilan merupakan salah satu yang

harus diperjuangkan.

e. Kesetiaan (Fidelity)

Kesetiaan merujuk pada persetujuan atau berpegang pada janji. Sebuah

komitmen kesetiaan menerangkan penyerahan keputusan kepada klien.

Kode Etik adalah pernyataan formal tentang cita-cita dan nilai yang daianut oleh

sebuah kelompok. Kode etik merupakan satu rangkaian yang disebarkan kepada anggota

kelompok, merefleksikan penilaian moral, dan diberikan sebagai standar untuk tindakan

profesional. Kode etik keperawatan dibuat dengan tujuan:

a. Menginformasikan kepada masyarakat tentang standar profesional minimum dan

membantu untuk mengerti keperawatan profesional

b. Memberikan isyarat komitmen profesi kepada masyarakat yang dilayani

c. Merencanakan pertimbangan etik mayor profesi

d. Memberikan standar etik perilaku profesional

e. Memandu profesi dalam regulasi

f. Mengingatkan perawat pada tanggungjawab khusus ketika memberi asuhan

2. Prinsip Moral dalam Keperawatan

Prinsip moral merupakan pernyataan-pernyataan tentang konsep-konsep yang

luas, umum, dan filosofis seperti otonomi dan keadilan. Pernyataan-pernyataan tersebut

memberikan dasar untuk aturan-aturan moral yang merupakan peraturankhusus untuk

melakukan tindakan. Prinsip dalam berguna dalam diskusi karena walaupun ada orang

yang tidak menyetujui tentang sebuah tindakan dala situasi tertentu, orang tersebut

mungkin dapat menyetujui prinsip-prinsip yang diterapkan.

Prinsip moral keperawatan menyangkut tentang otonomi, nonmlafisens,

benefisens, keadilan (justice), dan kesetiaan (fidelity) seperti yang adal di dalam

pengertian etika. Hal yang perlu ditambahkan dalam prinsip moral keperawatan adalah

mengenai kebenaran. Kebenaran mengacu pada mengatakan sesuatu dengan benar

(jujur).

Seorang perawat juga harus memiliki akuntabilitas dan responsibilitas

profesional. Menurut kode etik keperawatan akuntabilitas berarti dapat

dipertanggungjawabkan kepada dirinya dan orang lain atas tindakan yang dilakukan.

Sementara, responsibilitas mengacu pada pertanggungjawabanyang diasosiasikan dengan

pemenuhan kewajiban atas peraturan yang terpilih.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang perawat hendaknya memahami prinsip dan

teori moral keperawatan. Selain itu, perawat juga harus menerapkan etika dan kode etik

keperawatan sebagai standar dalam melakukan praktik agar setiap tindakan yang

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Teori Moral, Masalah Moral dalam Keperawatan dan Penyelesaian Moral dalam

Keperawatan

Moralitas atau moral mirip dengan etik. Padahal etik adalah pemberi keputusan

tentang tindakan yang diharapkan benar, tepat dan bermoral. Moral sendiri adalah

perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang merupakan “standar perilaku” dan “nilai-

nilai” yang harus diperhatikan bila sesorang menjadi anggota masyarakat dimana ia

tinggal. Moral biasanya merujuk pada standar personal tentang benar atau salah, karakter

dan tingkah laku. Moral biasanyan digunakan untuk mengenal antara etika dalam agama,

hukum, adat dan praktik profesional (Kozier, 2004). Dalam situasi alami, moral sering

dinyatakan seperti penyesalan, harapan ataupun malu.

Dalam menyelesaikan masalah dalam keperawatan perawat perlu

mengembangkan pemikiran dan alasan-alasan atau rasional yang mendukung pemikiran

tersebut. Pemikiran perawat dalam menyelesaikan masalah akan menimbulkan

perkembangan moral. Moral adalah proses pembelajaran untuk mengatakan perbedaan

antara benar dan salah serta mempelajari yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Perkembangan moral dikemukakan oleh beberapa tokoh. Dua teoritis yang

terkenal yaitu Lawrence Kohlberg dan Carol Gilligon. Gilligon mengemukakan dalam

teorinya tentang perawatan (caring) dan tanggung jawab. Kohlberg disisi lain

mengemukakan teorinya yang didasarkan terutama pada penalaran moral dan

berkembang secara bertahap. Kohlberg menyatakan teorinya melalui fenomena yang

terjadi disekitarnya.Pada saat itu ada sebuah fenomena terjadi. Seorang pasien mengalami

keadaan kritis dan membutuhkan obat, keluarganya meminjam uang pada tetangganya.

Namun setelah terkumpul uangnya tetap tidak cukup. Akhirnya suami pasien memohon

kepada paoteker untuk memberikan obat dengan uang yang ia miliki. Namun tidak

dikabulkan. Akhirnya ia mencuri obat itu dari apoteker. Dari kejadian ini akan timbul

pertanyaan tentang baik atau tidaknya tindakan tersebut sesuai nilai moral. Hal ini

dinamakan dilema moral.

Selain teori perkembangan moral, ada 3 tipe teori moral yang umumnya

digunakan dan dapat dibedakan berdasarkan fokusnya.

a. Teori berdasarkan konsekuensi

Teori ini melihat konsejuensi dari perilaku untuk menentukan

perilaku tersebut benar atau salah.

b. Teori berdasarkan prinsip

Teori ini menekankan pada hak individual, kewajiban dan obligasi.

Nilai moral perilaku tidak ditentukan berdasarkan konsekuensinya, namun

ditentukan berdasarkan penilaian objektif atau prinsip objektif.

c. Teori berdasarkan hubungan

Teori ini menekankan pada keberanian, kemurahan hati, komitmen

dan kebutuhan untuk memelihara dan menjaga hubungan. Teori caring

(Watson , 1997) merupakan salah satu teori ini. Teori ini

menekankan perilaku berdasarkan perspektif dari keperawatan dan

tanggung jawab.

Teori moral hanya membimbing dalam menentukan keputusan moral yang akan

diambil tetapi tidak mempengaruhi hasilnya nanti.

Dilema moral juga merupakan salah satu masalah yang timbul dalam

keperawatan. Perawat ditantang untuk memutuskan mana yang benar dan salah, apa yang

dilakukan jika tidak ada jawaban benar atau salah dan apa yang dilakukan jika semua

jawaban terlihat salah. Dilema moral dapat berdifat personal ataupun profesional. Dilema

sulit dipecahkan jika memerlukan keputusan terhadap dua pilihan atau lebih prinsip

moral.

Kasus dilema moral pada keperawatan sering ditemukan pada pasien dengan

kasus terminal. Perawat terkadang bingung untuk menentukan keputusan ketika

keinginan pasien bertolak belakang dengan peraturan rumah sakit atau institusi kesehatan

lainnya. Sedangkan salah satu hak pasien adalah dihargai pendapatnya dan dipenuhi

keinginannya. Perawat harus memisahkan antara moral dan agama walaupun 2 konsep ini

saling berhubungan. Contohnya tergantung pada beberapa kepercayaan agama, wanita

harus mekewati prosedur pengkhitanan. Namun beberapa agama dan kelompok lain

menyatakan hal ini termasuk penyalahgunaan hak asasi manusia. Dalam memecahkan

situasi yang dapat mengganggu perawatan pasien, perawat dapat menggunakan teori

moral dalam mengembangkan alasan untuk keputusan etnik yang akan diambil nantinya.

Selain itu perawat dapat menyelesaikan masalah melalui penerapan prinsip-

prinsip moral. Prinsip moral dalam keperawatan terbagi atas prinsip otonomi, keadilan,

veracity, videlity dan akuntabilitas. Prinsip ini dapat menjadi dasar dalam memecahkan

permasalahan. Saat perawat menemukan permasalahan moral yang rumit, perawat harus

menjadikan prinsip ini dasar. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil tidak

melanggar hak pasien dan membantu meningkatkan kesehatan pasien.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan perawat dalam menyelesaikan masalah

yakni pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi.

a. Pengkajian. Terkumpulnya data dari seluruh pengambil keputusan

b. Perencanaan. Merencanakan dengan tepat dan berhasil. Setiap orang yang

terlibat dalam keputusan harus masuk dalam proses.

c. Implementasi. Keluarga atau pasien menjadi pengambil keputusan beserta

tim kesehatan yang terlibat untuk mencari keputusan yang diterima dan

saling menguntungkan

d. Evaluasi. Terselesainya masalah yang dilihat melalui hasil dari

implementasinya.

Penyelesaian masalah dalam keperawatan khususnya menyangkut kesehatan

pasien adalah hal kompleks. Oleh karena itu perawat sebagai konselor dan pendamping

harus dapat meyakinkan pasien bahwa keputusan akhir merupakan keputusan terbaik.

4. Implikasi Legal Dalam Praktik Keperawatan

a. Batasan Legal dan Profesional Kesehatan

Perawat profesional harus memahami batasan legal yang mempengaruhi

praktik sehari-hai mereka. Hal ini dikaitakn dengan penilaian yang baik dan untuk

membuat keputusan yang menjamin asuhan keperawatan yang aman dn sesuai.

1) Sumber-sumber hukum

Pedoman legal yang diikuti perawat diambil dari undang-undang,

hukum pegaturan dan hukum adat. Contoh dari undang-undang adalah

undang-undang praktik keperawatan yang ditemukan di 50 negara bagian.

Undang-undang ini menjelaskan dan mendefinisikan batasan legal dari

praktik keperawatan di negara bagian masing-masing. Contoh undang-

undang keperawatan mendefinisikan tanggung jawab perawat untuk

administrasi dan pemberian resep medikasi. Selain undang-undang

keperawatan terdapat pula hukun statuta yang masuk kedalam dua

kategori terpisah, yaitu dietapkan sebagai undang-undang sipil atau

kriminal.

Hukum sipil mengenai hubungan antar individu. Hukum ini

melindungi hak orang lain dalam masyarakat dan mendorong perlakuan

yang adil dan wajar dalam masyarakat. Contohnya: tentang kerugian

malpraktik yang dialami oleh klien. Contoh lain dari hukum sipil yaitu

pemfitnahan dan penghujatan. Jika tujuannnya buruk atau jahat pada

pemberi perawatan kesehatan (dokter, perawat dll) maka tindakan ini

masuk dalam hukum kriminal.

Hukuman kriminal lebih keras, hukum ini membatasi membatasi

manusia dengan menempatkan mereka di penjara dimana kebebasab

pribadi dibatasi. Contohnya: penyalahguanaan substansi yang terkontrol

oleh perawat.

Kejahatan adalah pelanggaran melawan masyarakat yang

melanggar hukum kriminal. Ada dua klasifikasi kejahatan yaitu kejahatan

berat dan kejahatan ringan. Kejahatan berat yaitu dari dasar serius dan

dibebani hukuman penjara >1 tahun, sedangkan kejahatan ringan dari

dasar yang kurang serius dan dibebani hukuman penjara <1 tahun.

Hukum pengaturan atau hukum adminstratif sangat mempengaruhi

praktik keperawatan. State Board Of Nursing merupakan pengatur legal

tentang profesi keperawatan. Hukum mengakui bahwa praktik

keperawatan itu rumit dan akan lebih dimengerti oleh orang dilapangan,

oleh karena itu hukum menyerahkan legal keperawatan ini kepada State

Board Of Nursing untuk membangun norma yang mendefinisikan dan

menjelaskan Nurse Practice Act. Hukum administratif ini sering diawasi

oleh badan administrasi khusus. State Board Of Nursing ini bekerja seperti

panel untuk menilai ketika perawat melanggar undang-undang lisensi atau

peraturan yang dibuat oleh dewan pengurus. Hukuman yang diberikan

berupa termasuk tindakan disiplin dan penskorsan atau pencabutan

kembali lisensi profesional perawat. Tindakan administratif ini bisa

mengarah kepada tindakan sipil atau kriminal.

Hukum adat merupakan suatu sumber hukum yang telah

dikembangkan melalui kebiasaan umum tentang perilaku yang diterima di

masyarakat. Peraturan berlaku pada situasi dan bukti disekitar kepada

kejadian disebut preseden. Misalnya, perawat dizinkan oleh pengadilan

untuk mengehentikan sistem pendukung hidup klien tindakan ini bisa

dijadikan preseden perawata pada kasus yang akan datang. Perawat harus

bergantung pada undang-undang di negaranya untuk memberikan

pedoman bagaimana pengadilan akan memandang tindakan perawat.

2) Pemberian Lisensi

Semua perawat yang terdaftar diberikan lisensi oleh Board of

Nursing negara bagian dimana mereka praktik. Undang-undang

keperawatan memerlukan syarat pendidikan minimal dan ujian lisensi.

Semua negara bagian menggunakan National Council Licensure

Examanition ( NCLEX) untuk ujian perawat terdaftar dan perawat

vokasional atau praktik. Lisensi mengizinkan seseorang untuk

memberikan ketrampilan khusus pada publik, tetapi juga memberikan

pedoman legal untuk perlindungan publik. Lisensi dapat ditunda atau

ditarik kembali oleh Board of Nursing jika perilaku perwat melanggar

ketetapan undang-undang lisensi. Karena lisensi dipandang sebagai hak

milik maka prosses hak harus diikuti sebelum lisensi ditunda atau ditarik

kembali. Proses hak meliputi pemberitahuan tepat waktu tentang tuntutan

yang dibawa melawan perawat dan kesempatan bagi perawat untuk

membela melawan tuntutan ini dalam suatu pemeriksaan.

3) Perawat Peserta Didik

Perawat peserta didik harus mempraktikan keperawatan dalam

perilaku rasional dan aman. Perawat peserta didik tidak boleh diberi tuga

dimana mereka tidak disiapkan dan harus diawasi oleh instruktur dengan

prosedur yang baru. Anggota staff pengajar bertanggung jawab untuk

menginstruksikan dan mengonservasi peserta didik. Setiap sekolah

keperawatan harus memberikan definisi yang jelas tentang tanggung

jawab pembimbing dan staff pengajr krena pesert didik tidak ditetapkan

sebagi pegawai, mereka tidak dilindungi oleh hukum kompensasi jika

dirugikan oleh karena itu dianjurkan untuk memiliki ansuransi bagi

peserta didik.

b. Tanggung Gugat Perawat

Tanggung gugat artinya dapat memberikan alasan atas tindakannya.

Seorang perawat bertanggung gugat atas dirinya sendiri, klien, profesi, atasan dan

masyarakat. Untuk dapat melakukan tanggung gugat perawat harus bertindak

menurut kode etik profesional. Tujuan dari tanggung gugat perawat yaitu :

1) Untuk mengevaluasi praktik profesional baru dan mengkaji ulang

yang

telah ada

2) Untuk mempertahankan standar perawatan kesehatan

3) Untuk memudahkan refleksi pribadi, pemikiran etis, dan

pertumbuhan pribadi pada pihak profesional perawatan kesehatan

4) Untuk memberikan dasar pengambilan keputusan etis

Tanggung gugat membutuhkan evaluasi kinerja perawat dalam

memberikan perawatan kesehatan. Tanggung gugat dapat dijamin dan

diukur dengan lebih baik ketika kualitas keperawatan telah ditetapkan.

c. Aspek Legal Dalam Keperawatan

Aspek legal adalah ilmu pengetahuan mengenai hak dan tanggung jawab

legal yang terkait dengan praktik keperawatan dan merupakan hal yang penting

bagi perawat.

Dasar hukum keperawatan :

1) Registrasi dan praktik keperawatan sesuai KEPMENKES no. 1239

tahun 2009

2) UU no 23 tahun 1992 tentang kesehatan

3) Pasal 32 (ayat 4) :’ pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan

berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, hanya dapat

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

keahlian dan kewenangan untuk it.

Pada KEPMENKES no. 1239 tahun 2001 (pasal 16) dalam melaksanakan

kewenangan perawat berkewajiban untuk :

1) Menghormati hak pasien

Hak pasien terdiri dari :

a) Memberikan persetujuan (consent informed)

Ada 3 hal yang menjadi hak mendasar dalam

menyatakan persetujuan. Rencana tindakan medis yaitu hal

untuk medapatkan pelayanan kesehatan (the right to

health care) hak untuk mendapatkan informasi (the

right to information) dan hak untuk menentukan (

the right to determinitation).

b) Hak untuk memilih mati

c) Hak perlindungan bagi orang yang tidak berdaya

d) Hal pasien dalam penelitian

2) Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani

3) Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

4) Memberikan informasi

5) Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan

6) Melakukan catatan perawatan dengan baik

Berdasarkan ketentuan pasal 86 UU no 23 tahun 1992 tentang kesehatan,

barang siapa dengan sengaja :

1) Melakukan upaya kesehatan tanpa izi sebagaimana

dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1

2) Melakukan upaya kesehatan tanpa melakukan adaptasi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1

3) Melakukan upaya kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi

tenaga kesehatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 21 ayat 1

4) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaiman dimaksud pasal 22

ayat 1

5) Dipidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta

rupiah )

d. Isu Legal dalam Keperawatan

1) Tort

Tort adalah kesalahan perdata yang dilakukan terhadap seorang

atau barang yang dimiki seseorang. Tort diklasifikasikan menjadi

tort non- intensional dan tort intensional. Contoh tort non intensional

adalah kelalaian dan malpraktik. Tort intensional adalah tindakan

disengaja yang melanggar hak orang lain. Contoh tort intensional

diantaranya serangan, kekerasan, pelanggaran privasi, dan pencemaran

nama baik (Perry & Potter, 2005).

a) Tort Intensional

a. Serangan

Serangan adalah ancaman yang disengaja dan membawa

kontak berbahaya atau menyinggung. Tidak ada kontak

yang sebetulnya terjadi. Hokum melindungi klien yang

takut dengan kontak berbahaya tersebut. Ini merupakan

serangan, ketika perawat mengancam untuk memberikan suntikan

atau menahan klien untuk prosedur sinar-X ketika klien

menolak persetujuan (Perry & Potter, 2005).

b. Kekerasan

Kekerasan adalah setip sentuhan disengaja yang dilakukan

tanpa izin. Kontak dapat berbahaya bagi klien dan

menyebabkan cedera atau dapat hanya menyinggung

martabat pribadi klien. Kekerasan selalu berbentuk

penyerangan/ ancaman. Contoh, seorang perawat mengancam

akan memberikan suntikan kepada klien tanpa

persetujuan klien, jika perawat benar-benar

memberikan suntikan, itu dianggap sebagai kekerasan (Perry &

Potter, 2005).

c. Pelanggaran Privasi

Tort pelanggaran privasi melindungi hak klien untuk bebas

dari gangguan yang masuk ke dalam urusan pribadinya

yang tidak diinginkan. Ada empat jenis pelanggaran privasi,

yaitu gangguan terhadap rasa ingin sendiri, peniruan nama,

publikasi fakta pribadi atau fakta yang memalukan, dan

publikasi data palsu seseorang (Perry & Potter, 2005).

d. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah publikasi pernyataan palsu

yang menyebabkan kerusakan reputasi seseorang.

Pernyataan tersebut umumnya dipublikasikan dengan

niat jahat dalam sebuah kasus seorang pejabat atau public

figure. Malice adalah orang/ pihak yang mempublikasikan

informasi yang mereka tahu itu palsu dan mempublikasikan atau

dipublikasikan dengan mengabaikan benar atau salah. Jika

pernyataan disampaikan secara lisan, ia disebut slander.

Apabila pernyataan dibuat dalam bentuk tulisan, ia

disebut libel (Perry & Potter, 2005).

b) Tort Non-intensional

a. Kelalaian

Kelalaian adalah perilaku yang berada di bawah standar

perawatan. Standar perawatan yang ditetapkan oleh hukum

untuk melindungi seseorang dari kemungkinan risiko bahaya

(Black, 1999; Perry & Potter, 2005).

b. Malpraktik

Malpraktik merupakansalah satu jenis kelalaian, disebut

juga sebagai kelalaian “professional”. Malpraktik

keperawatan disebabkan ketika asuhan keperawatan turun di

bawah standar praktik keperawatan. Perawat dikatakan harus

bertanggung jawab terhadap malpraktik apabila; perawat

berhutang kewajiban kepada klien, perawat tidak melakukan

tugasnya, klien terluka, dan kegagalan perawat untuk

melaksanakan perawatan yang menyebabkan cedera

(Perry & Potter, 2005).

2) Persetujuan

Klien harus menandatangani formulir persetujuan ketika dirawat di

fasilitas kesehatan rumah sakit perawatan. Pernyataan terpisah atau bentuk

pengobatan harus ditandatangani oleh perwakilan klien sebelum prosedur

khusus dilakukan (Perry & Potter, 2005).

Informed consent (persetujuan informasi) adalah persetujuan klien

untuk menerima latihan dari pengobatan atau prosedur setelah

informasi yang lengkap diberikan, termasuk keuntungan dan risiko

pengobatan, pengobatan alternatif, dan prognosis jika tidak diobati oleh

tenaga pelayan kesehatan. Terdapat dua jenis persetujuan, express dan

implied. Express consent mungkin berbentuk ucapan langsung atau

kesepakatan tertulis. Umumnya, prosedur lebih invasif dan/ atau lebih

besar potensi risiko bagi klien, lebih membutuhkan izin tertulis.

Implied consent terjadi ketika sikap non-verbal individu menunjukkan

kesepakatan atau persetujuan. Informasi persetujuan juga diterapkan perawat

yang tidak melakukan praktik mandiri dan melakukan perawatan langsung

(Kozier et. all., 2004).

Petunjuk umum atau informasi meliputi:

a) Tujuan pengobatan

b) Apa yang klien harapkan

c) Banyaknya manfaat pengobatan

d) Kemungkinan risiko atau hasil negatif dari pengobatan

e) Keuntungan dan kerugian dari pengobatan alternatif

Sumber: (Kozier et. all., 2004).

Elemen utama dari persetujuan:

a) Persetujuan harus diberikan dengan sukarela

b) Persetujuan harus diberikan oleh klien atau individu dengan

kapasitas dan kompetensi pemahaman.

c) Klien atau individu harus memberikan informasi yang cukup untuk

mengambil keputusan yang tepat.

Sumber: (Kozier et. all., 2004).

3) Aborsi

Hukum aborsi memberikan petunjuk spesifik bagi perawat tentang

apa yang diizinkan secara hukum. Tahun 1973, pada kasus Roe v.

Wade dan Doe v. Bolton, Mahkamah Agung AS memutuskan adanya hak

konstitusi privasi yang memberikan wanita hak untuk mengatur

dirinya apakah ia akan mengaborsi janinnya di tahap awal

kehamilan. Tahun 1989, Mahkamah Agung memutuskan dalam

Webster v. Reproductive Health Services adanya hukum Missouri

yang melarang penggunaan dana umum atau fasilitas untung

melakukan atau mengkaji aborsi (Kozier et. all., 2004).

Banyak undang-undang yang memasukan kata hati, dipuruskan

oleh Mahkamah Agung, dirancang untuk melindungi perawat dan

rumah sakit. Ketentuan ini memberikan rumah sakit hak untuk

mengingkari izin aborsi klien dan memberi personil pelayanan

kesehatan, termasuk perawat, hak untuk tidak berpartisipasi dalam aborsi.

Ketika aturan ini diterapkan, undang-undang juga melindungi biro/ agen

dan pegawai dari diskriminasi dan retailisasi Kozier et. all., 2004).

4) Siswa Keperawatan

Siswa keperawatan bertanggungjawab jika mereka melakukan

kegiatan atau tindakan yang membahayakan klien. Siswa

keperawatan diharapkan untuk bertindak seperti perawat profesional

dalam memberikan keamanan bagi klien. Fakultas umumnya

bertanggung jawab terhadap instruksi dan observasi siswa, tapi dalam

beberapa situasi staf perawat bertindak sebagai pemberi aturan atau

pemberi perintah mungkin membagi tanggung jawab tersebut. Setiap

sekolah keperawatan seharusnya memberikan definisi jelas

mengenai pemberi aturan dan pertanggung jawaban fakultas (Perry

& Potter, 2005).

5) Asuransi Malpraktik

Malpraktik atau pertanggungjawaban professional asuransi adalah

kontrak antara perawat dan perusahaan asuransi. Asuransi

malpraktik memberian perlindungan kepada perawat ketika terlibat

dalam kelalaian profesional atau malpraktik medis. Perawat yang

dipekerjakan oleh institusi pelayanan kesehatan biasanya ditanggung

oleh asuransi institusi dan tidak perlu membeli asuransi tambahan, kecuali perawat berencana

untuk praktik di luar institusi tersebut. Perawat sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara

mereka tentang polis asuransi yang harus dibeli dan apa saja hak dan kewajiban mereka yang ada

di dalamnya (Perry & Potter, 2005).

F. Masalah Penelantaran dan Penugasan

1) Kekurangan staf

Selama kekurangan staf perawat atau pengurangan staf, masalah tidak cukupnya pekerja

di syaratkan oleh The JCAHO (2003), bahwa institusi kesehatan harus menentukan batas jumlah

perawat yang dibutuhkan untuk memberikan perawatan yang spesifik dengan jumlah klien (Perry

& Potter, 2005).

2) Pemindahan tugas

3) Instruksi dokter

Dokter bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengobatan. Perawat diharuskan

mengikuti seluruh instruksi dokter, kecuali mereka yakin bahwa instruksi tersebut dapat

membahayakan klien. Oleh karena itu, semua instruksi dokter harus dikaji dan jika ditemukan

salah satu instuksi yang dapat membahayakn klien, klarifikasi dari dokter sangat diperlukan

(Perry & Potter, 2005).

Regulasi Keperawatan di Indonesia

Keperawatan sebagai profesi tenaga kesehatan memiliki sejumlah peraturan yang

mengatur praktik keperawatan. Beberapa diantaranya adalah UU No. 44 tahun 2009 tentang

Rumah Sakit pasal 12 ayat (1). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

HK.02.02/MENKES/148/1/2010 yang mengatur tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik

Perawat. Di samping itu, saat ini DPR tengah membahas RUU Keperawatan yang masih belum

disahkan. Tentunya seluruh perawat dan mahasiswa keperawatan di Indonesia tengah menunggu

disahkanna RUU Keperawatan ini.

BAB 3

PEMBAHASAN

Seorang perawat laki-laki lulusan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) bernama M, telah

lama bekerja di sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di suatu kabupaten tempat

tinggalnya. Perawat M mempunyai klinik di rumahnya, banyak warga sekitar datang berobat ke

kliniknya. Disamping itu, perawat M juga melakukan kunjungan rumah ( Home care) sampai

pelosok pedalaman, dan daerah terpencil yang tidak pernah terjangkau petugas kesehatan. Oleh

sebab itu, perawat M memberikan pengobatan kepada masyarakat yang membutuhkan

pertolongannya. Bila ada ibu yang ingin melahirkan (partus) perawat M menolongnya, menjahit

luka warga masyarakat yang mendapat luka gigitan binatang saat bekerja di hutan, memberikan

infus, dan memberikan resep atau obat. Penghasilan tiap bulan cukup banyak, walaupun warga

tidak selalu memberikan pembayaran berupa uang, tetapi berupa hasil kebun, hasil hutan,

peliharaan, atau apapun yang warga punya. Perawat M bekerja di kliniknya dibantu oleh asisten

lulusan sekolah menengah umum (SMU) ynag telah dilatihnya, karena tenaga kesehatan di

daerahnya sangat langka.

a. Menurut saudara, apakah persoalan di atas merupakan dilemma etis? jelaskan

argumentasi saudara!

b. Bagaimana pendapat saudara dari kasus di atas, bila dilihat dari segi hukum yang

mengatur tentang praktik keperawatan?Jelaskan jawaban saudara.

c. Menurut saudara, siapakah yang harus bertanggung jawab pada kasus tersebut? Jelaskan

jawaban saudara

Menurut kami persoalan di atas merupakan dilemma etis. Dilemma etis terjadi ketika ada

dua pilihan yang harus ditetapkannya. Perawat sering berhadapan dengan persoalan dilemma

etis, untuk menentukan benar dan salah, dan apa yang harus dilakukannya jika tidak ada

jawaban benar atau salah. Dalam persoalan di atas, tindakan perawat M tidak dikatakan benar

ataupun salah dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagai seorang lulusan SPK perawat M

dianggap tidak berkompeten untuk memberikan asuhan keperawatan, disisi lain langkanya

tenaga kesehatan yang profesional di daerah terpencil, membuat perawat M tergerak untuk

memberikan pelayanan kesehatan. Selain itu, dengan adanya status telah lamanya perawat M

bekerja, membuat warga di daerah terpencil tersebut percaya akan keterampilan dan

kemampuan yang dimiliki perawat M, sehingga banyak warga yang banyak datang untuk

berobat. Oleh Karen itu, pada kondisi seperti ini, diperbolehkan perawat M memberikan

pelayanan kesehatan berupa pemberian obat, maupun lainnya berdasarkan Peratuan Menteri

Kesehatan (PERMENKES) No.148 2010 tentang Praktik Keperawatan pada pasal 10 yaitu dalam

keadaan darurat, untuk perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan

sebagaimana yang dimaksud di pasal 8.

Dilihat dari segi hukum, pendapat kami mengenai kasus tersebut yaitu perawat M

sebenarnya telah melanggar Undang-undang kesehatan. Seperti pada Undang-undang No. 36

tahun 2009, pasal 1 ayat 6 “ Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan”. Pada kasus di atas, perawat M memang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan,

akan tetapi belum memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP). Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)

merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melaksanakan praktik

keperawatan secara perorangan maupun kelompok (PERMENKES No.148 Tahun 2010).

Pada kasus ini, yang bertanggung jawab adalah pemerintah, sesuai dengan Undang-undang

No.36 Tahun 2009, BAB IV mengenai tanggung jawab pemerintah, pasal 15 “Pemerintah

bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun

sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Selanjutnya,

pasal 16 “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan

yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya”. Pada pasal 17 “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses

terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan

memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Pada kasus di atas jika dikaitkan dengan keperawatan sebagai profesi, Menurut UU No.36

Tahun 2009 pasal 22 ayat 1 tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Selain itu,

pada pasal 23 ayat 3 juga disebutkan bahwa dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga

kesehatan wajib memiliki izin praktik dari pemerintah. Oleh karena itu, perawat M telah

melanggar peraturan yang tercantum pada UU No.36 Tahun 2009. Selanjutnya, dalam

etika pelayanan kesehatan, seorang perawat yang memberikan pelayanan kesehatan hanya

mempertimbangkan keinginannya untuk membantu klien, namun juga harus memperhatikan

risiko atau bahaya yang mungkin timbul dari tindakan yang dilakukannya.

Pada prinsip moral, seorang perawat harus memiliki akuntabilitas yang berarti perawat

harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan pada dirinya dan orang lain.

Secara legal, perawat M tidak diperbolehkan memberikan pengobatan, tetapi jika dilihat dari

prinsip moral apa yang dilakukan oleh perawat M diperbolehkan karena tidak ada tenaga

kesehatan yang professional yang berkompeten melebihi dirinya. Semua perawat harus

bertanggung gugat atas tindakan yanvg telah dilakukannya, termasuk juga perawat M. Pada

umumnya ada tiga teori moral, yaitu teori berdasarkan konsekuensi, teori berdasarkan prinsip,

dan teori berdasarkan hubungan (Kozier et all, 2004). Pada kasus di atas termasuk ke dalam

konsep teori berdasarkan konsekuensi. Teori ini melihat konsekuensi dari perilaku untuk

menentukan perilaku tersebut benar atau salah.

Menurut Peratuan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No.148 2010 tentang Praktik

Keperawatan, Bab I Pasal 1 yaitu perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat

di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada

perawat untuk melaksanakan praktik keperawatan secara perorangan maupun kelompok. Pada

Bab III, pasal 8 mengenai penyelenggaraan praktik juga disebutkan bahwa asuhan keperawatan

mencakup pelaksanaan asuhan keperawatan, pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan,

dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan tindakan kekeperawatan komplementer.

Namun pada kasus di atas, perawat M belum memiliki secara legal pemberian pelayanan asuhan

keperawatan kepada masyarakat di desa tersebut, karena pendidikan yang paling minimal yaitu

pendidikan Diploma III(D III) Keperawatan.

Pada kenyataannya, kasus ini terlihat dengan keadaan lingkungan masyarakat yang kurang

memungkinkan, karena tidak adanya tenaga kesehatan yang melebihi perawat M. Oleh karena

itu, kasus ini bisa ditolerir seperti yang tercantum pada Peratuan Menteri Kesehatan

(PERMENKES) No.148 2010 tentang Praktik Keperawatan pada pasal 10 yaitu dalam keadaan

darurat, untuk perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana

yang dimaksud di pasal 8.

Dilihat dari segi aspek legal keperawatan, ada persyaratan registrasi, sebagaimana yang

tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

161/MENKES/PER/I/2010 tentang registrasi tenaga kesehatan. Pada Bab 1 dijelaskan bahwa

Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga

kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi. Jika hal ini dikaitkan dengan

kasus perawat M, maka kami dapat menyimpulkan perawat M seharusnya belum mendirikan

sebuah klinik, karena belum memiliki sertifikat kompetensi.

Berdasarkan ketentuan pasal 86 UU no 23 tahun 1992 tentang kesehatan, barang siapa

dengan sengaja :

6) Melakukan upaya kesehatan tanpa izi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat

1

5) Dipidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).

Secara keseluruhan, kasus yang terjadi pada perawat M dapat diselesaikan dengan

disahkannya RUU Keperawatan yang mengatur segala praktik keperawatan. Hal ini

untuk meminimalisasi kasus-kasus yang terjadi di daerah terpencil, terlebih dengan tidak

adanya tenaga kesehatan di sana.

DAFTAR PUSTAKA

Berger, J. Karen and Williams. (1999). Fundamental of Nursing; Collaborating for Optimal Health, Second Edition. Apleton and Large. Prenticehall. USA

Kozier, B., Erb, G., Berwan, A.J., & Burke, K. (2004). Fundamentals of Nursing: Concept,

Process, and practice. 6th Ed. New Jersey: Prentice Hall Health.

Marquis, B.L. & Huston, C.J. (2006). Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Nursing and application. 5th Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Witkins.

Potter, P.A & Perry, A.G. (2005). Fundamental of Nursing : Concepts, Process, and Practice, Fouth Edition. Louis : Mosby

Potter, P.A & Perry, A.G. (2009). Fundamental Keperawatan. Edisi 4 buku 1, penerbit Salemba

Medika