KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)

DALAM PERSPEKTIF ISLAM

DISUSUN OLEH

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

Islam diturunkan Allah Swt adalah untuk dijadikan pedoman dalam

menata kehidupan umat manusia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan

bernegara. Tidak ada sisi yang ter-alpakan (tidak diatur) oleh Islam. Aturan atau

konsep itu bersifat ‘mengikat’ bagi setiap orang yang mengaku muslim. Konsep

Islam juga bersifat totalitas dan komprihensif, tak boleh dipilah-pilah seperti yang

di zaman sekarang ini. Mengambil sebagian dan membuang bagian lainnya,

adalah sikap yang tercela dalam pandangan Islam (al-Baqarah : 85).

Salah satu aturan Islam yang bersifat individual, adalah mencari kehidupan

dari sumber-sumber yang halal. Islam mengajarkan kepada umatnya agar dalam

mencari nafkah kehidupan, hendaknya menempuh jalan yang halal dan terpuji

dalam pandangan syara`. Pintu-pintu rezeki yang halal terbuka sangat luas, tidak

seperti yang dibayangkan oleh banyak orang awam, bahwa di zaman modern ini

pintu rezeki yang halal sudah tertutup rapat dan tak ada jalan keluar dari sumber

yang haram. Anggapan ini amat keliru dan pessimistik. Tidak masuk akal, Allah

memerintahkan hamba-Nya mencari jalan hidup yang bersih sementara pintu halal

itu sendiri sudah tidak didapatkan lagi. Alasan di atas lebih merupakan hilah

(dalih) untuk menjustifikasi realitas masyarakat kita yang sudah menyimpang jauh

dan menghalalkan segala cara.

Dalam waktu yang sama, Allah swt melarang hambanya memakan

harta/hak orang lain secara tidak sah, apakah melalui pencurian, copet, rampok,

pemerasan, pemaksaan dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam kaitan ini, Allah swt

berfirman dalam al-Qur`an:

"Dan janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil".

(al-Baqoroh 188, dan An-Nisa`: 29).

Larangan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa memakan barang atau harta

orang lain, baik bersifat individu atau harta orang banyak hukumnya haram.

Pelakunya diancam dengan dosa.

Kalau kita amati apa yang berlangsung sekarang, orang menggabungkan ketiga tindak pidana atau pelanggaran ketentuan ini menjadi satu istilah, KKN. Dalam penggunaanya ketiga hal ini seolah-oleh telah menjadi satu kata. Saya takut malah sudah menjadi suatu slogan. Akan tetapi sebagai akibatnya pembahasan mengenai masalahnya sendiri menjadi tidak fokus, sebagai konsep mengambang, dan secara operasional menyulitkan. Kalau seseorang dituduh melakukan tindakan KKN, mana sebenarnya yang dituduhkan, korupsi, kolusi atau nepotisme atau ketiga-tiganya atau dua. Ini tidak jelas. Sebagai suatu tuduhan politis atau sosial saya kira tidak menjadi masalah, ketiganya merupakan tindakan tercela yang ingin kita berantas.

Istilah KKN dianggap dimengerti semua orang, tetapi begitu dibahas lebih mendalam, ternyata orang mempunyai konsep atau definisi yang berbeda satu dengan yang lain. Tentu diskusi atas dasar konsep yang dikira mempunyai satu arti, padahal tidak, ini dapat menjadi simpang siur. Ini hampir menjadi jaminan akan tidak adanya program atau tindakan yang nyata untuk menghilangkannya.

Kecenderungan sekarang, nampaknya yang dimaksud masalah KKN adalah masalah korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pak Harto dan keluarga serta kroninya. Ini selain tidak lengkap juga rancu secara operasionalnya. Misalnya jawaban terhadap pertanyaan siapa itu keluarga dan kroni pak Harto? Keluarga mungkin jelas, tergantung kepada seberapa jauh akan di tarik hubungan darahnya. Akan tetapi bagaimana dengan kroninya? Bagaimana kita membuat batas mana yang termasuk kroni dan mana yang bukan? Apakah seperti kepemilikan saham perusahaan, kalau kedekatannya sekian persen dianggap kroni yang kurang dari itu bukan. Ini tidak gampang. Yang jelas, karena caci makian terus ke pada pak Harto dan keluarganya, maka semua yang semula getol menunjukkan kedekatannya sekarang sibuk menunjukkan kejauhannya. Yang berhasil menunjukkan kejauhannya dianggap bukan kroninya, sedangkan yang tidak, atau karena tidak dipercaya atau karena tidak ikut bicara, dimasukkan sebagai kroninya.

Selain itu juga terdapat masalah, bagaimana memulai proses peanganannya sehingga masyarakat yakin bahwa seluruh masalah KKN akan diselesaikan secara tuntas. Misalnya dimulai dengan mantan Presiden dan keluarganya, seperti sekarang terkesan demikian. Ini baik. Akan tetapi perlu ada kejelasan bagi masyarakat, bagaimana program penanganan ini secara keseluruhan, apakah ini tahap permulaan yang akan diikuti dengan yang lain, bagaimana strategi pendekatannya, ini semua perlu kejelasan, sehingga masyarakat mengetahui kesungguhan dari usaha ini. Saya yakin masyarakat menghendaki hal ini. Penanganannya harus tuntas, terbuka dan adil. Karena masalahnya rumit dan penanganannya memakan waktu, maka kejelasan strategi penanganan secara keseluruhan perlu diumumkan agar masyarakat mengetahui dan dengan demikian memahami sampai dimana dan mengapa demikian. Keterbukaan ini juga perlu agar penganganan masalah KKN yang didasarkan atas tuntuan keadilan ini jangan sampai menimbulkan ketidak adilan baru.

Selain itu, jelas tidak benar kalau masalah KKN itu hanya menyangkut pak Harto dengan keluarga dan kroninya. Setiap tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme oleh siapapun harus dikategorikan sebagai masalah KKN. Kalau sudah ada kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan KKN dengan definisi yang operasional dengan perincian kriterianya, maka pelaksanaan ketentuan ini akan menjadi lebih jelas.

Kejelasan konsep atau definisi ini sangat penting, akan tetapi baru merupakan langkah yang sangat awal untuk menentukan langkah berikutnya. Memang tanpa kejelasan ini gerakan menghapus KKN hanya mendasarkan diri atas emosi bagi yang menuntut dan politik bagi yang menangani . Penaggulangan masalah KKN sampai sekarang nampaknya dilakukan atas dasar kedekatan atau kejauhan seseorang dengan penguasa. Ini tidak menyelesaikan masalah atau membuat masalah baru. Tindakan untuk meminta pertanggung jawaban pelaku pelanggaran ketentuan KKN dengan menyeret seseorang ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa atas dasar laporan yang tidak jelas dan menggunakan dasar yang tidak jelas hanya sekedar memenuhi tuntutan masyarakat saja, lebih untuk kepentingan kehumasan. Selain itu tindakan ini dapat menumbuhkan ketidak adilan baru seperti melepas yang sebenarnya bersalah atau menindak yang sebenarnya tidak bersalah.

Argumentasi perlunya suatu badan yang independen untuk menangani masalah KKN adalah agar terjadi penanganan yang adil dan efektif dari masalah ini. Dalam keadaan normal, sebenarnya penanganan oleh instansi penegak hukum yang ada - kejaksaan, kepolisian dan kehakiman - telah akan menjamin independensi lembaga yang bertugas menangani masalah ini dari campur tangan pemerintahan. Akan tetapi dalam keadaan rendahnya kredibilitas dari lembaga-lembaga ini di mata masyarakat, maka ini menjadi suatu masalah tersendiri. Ketidak jelasan arti KKN serta rendahnya kredibilitas lembaga-lembaga penegak hukum menambah komplikasi upaya pemberantasan KKN betapapun nyaringnya tuntutan masyarakat dan janji Pemerintah untuk memperhatikan tuntutan tersebut.

Tanpa adanya kejelasan arti atau definisi dari masing-masing unsur KKN, tanpa adanya program menyeluruh apa yang akan dilakukan, tindakan yang sporadis hanya menumbuhkan kecurigaan-kecurigaan yang mungkin tidak perlu. Karena itu, dalam keadaan masih belum kokohnya kredibilitas aparat penegakan hukum, penanganan KKN harus didasarkan atas konsep yang jelas didefinisikan dengan kriteria atau batasan-batasannya, strategi pendekatannya secara menyeluruh dengan pentahapannya, Semua menyadari bahwa masalah ini sangat kompleks dan pelik, karena itu tidak akan selesai secara cepat. Akan tetapi justru karena itu maka kejelasan semua ini dengan pengumuman terbuka oleh Pemerintah mengenai hal-hal tadi harus dilakukan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Korupsi

Ditinjau dari segi etimologi, korupsi berasal dari bahasa Inggris corruption

yang berasal dari akar kata corrupt yang berarti jahat, buruk, dan rusak.

Sedangkan menurut istilah, korupsi didefinisikan sebagai berikut:

a. Menurut Robert Klitgaard dalam bukunya Controlling Corruption, korupsi

adalah, "Tingkah laku menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan demi

keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, kerabat atau

kroni".

Korupsi adalah perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana,

wewenang, waktu, dan sebagainya dengan tujuan untuk kepentingan

pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Karena akibatnya

yang merugikan itu, maka korupsi digolongkan sebagai tindak pidana.

b. Korupsi adalah suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang

dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi

lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan

jabatan tanpa ada catatan atau administrasinya. Sebagai balas jasa yang

diberikan oleh pejabat, disadari atau tidak, adalah berupa kelonggaran

aturan yang semestinya diterapkan secara ketat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa korupsi

dalam perspektif ajaran Islam adalah identik dengan risywah, ghulul, dan at-

tajawuz fi isti'mal al-haqq, serta termasuk salah satu bentuk dari sikap khianat

yang diharamkan oleh Allah SWT karena korupsi berdampak negatif dan sangat

merugikan masyarakat luas. Di antaranya adalah:

1. Merusak akhlak dan moral bangsa

2. Mengacaukan sistem perekonomian dan hukum

3. Menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan

pembangunan.

4. Merugikan dan bahkan menimbulkan dlarar (bahaya) bagi orang lain

5. Menyebabkan hilangnya berkah dari Allah SWT

6. Menyebabkan siksa neraka.

Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW :

البيهقي ( رواه �ه� ب و�ل�ى� أ �ار� ف�الن س�ح�ت� م�ن� �ت� �ب ن د� ج�س� �ل! ك

Artinya:

Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu (makanan & minuman) yang haram,

maka lebih berhak masuk ke dalam neraka.

g. Anak-anak yang diberi makan dan minum dari hasil korupsi, susah dididik

menjadi anak yang shaleh, yang mau beribadah kepada Allah SWT serta berbakti

kepada kedua orang tua. Anak-anak seperti itu, cenderung mengabaikan ajaran

agama, menentang orang tua, mengkonsumsi obat-obatan terlarang,

mempraktekkan kehidupan free sex, suka tawuran, dan melakukan berbagai

kejahatan yang lain. Hal ini tidak lain karena mereka dibesarkan dari makanan dan

minuman yang dibeli dengan uang hasil korupsi yang secara tegas dilarang oleh

Allah. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat an-Nisa' ayat 29:

) اض� �ر� ت ع�ن ة) ار� �ج� ت �ون� �ك ت ن� أ � �ال إ �اط�ل� �الب ب �م� �ك �ن �ي ب �م� �ك م�و�ال

� أ � �وا �ل �ك �أ ت � ال � �وا آم�ن �ذ�ين� ال !ه�ا ي� أ �ا ي

النساء)29

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. An-Nisa', 4: 29.

2. Jenis dan kategori korupsi adalah sebagai berikut:

a. Penyalah-gunaan wewenang

b. Penyelewengan dana, seperti dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1). Pengeluaran fiktif

2). Manipulasi harga pembelian atau kontrak

3). Penggelapan dana atau pencurian langsung darikas.

ada lima bidang kegiatan yang dianggap sebagai sumber praktek korupsi, yaitu:

1). Proyek pembangunan fisik dan pengadaan barang.Hal ini menyangkut harga,

kualitas, dan komisi.

2). Bea dan cukai yang menyangkut manipulasi bea masuk barang dan

penyelundupan administratif.

3). Perpajakan, yang menyangkut proses penentuan besarnya pajak dan

pemeriksaan pajak.

4). Pemberian izin usaha, dalam bentuk penyelewengan komisi dan jasa serta

pungutan liar.

5). Pemberian fasilitas kredit perbankan dalam bentuk penyelewengan komisi dan

jasa serta pungutan liar.

A. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemberian imbalan di luar kontrak

yang telah disepakati karena kita menyetujui pembelian atau pengadaan

barang (kantor) dengan harga di atas harga yang wajar adalah termasuk

korupsi yang diharamkan oleh Allah SWT. Karena hal itu termasuk

manipulasi harga pembelian atau kontrak.

Sedangkan karyawan yang datang terlambat atau pulang lebih cepat dari

waktu yang telah ditentukan, dalam istilah yang populer tidak termasuk

dalam kategori korupsi karena tidak berupa penyalah-gunaan wewenang

atau penyelewengan dana. Sungguh pun demikian, hal itu termasuk

perbuatan yang tidak baik karena melanggar disiplin dan mengurangi

produktivitas kerja sehingga merugikan pihak lain.

B. Kolusi

Kolusi, ditinjau dari segi etimologi berasal dari bahasa Inggris collusion

yang berarti persekongkolan atau ‘kongkalikong’. Sedangkan menurut pasal 1 ayat

4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Kolusi adalah permufakatan atau

kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara

penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat,

bangsa atau negara.

Dua hal dalam risywah:

Seorang muslim hendaknya berusaha keras menjauhi praktik risywah

dalam hidupnya. Ini adalah prinsip yang hendaknya kita pegang teguh. Mengingat

janji "laknat" Rasul saw. bagi pelaku risywah itu. Bahkan sekalipun seorang

muslim menanggung risiko, akibat menolak praktik risywah tersebut.

Umpamanya, gara-gara menolak menyogok, seseorang tidak diterima menjadi

pegawai, padahal dia berhak untuk lulus. Atau urusannya menjadi terbengkalai,

karena tidak mau menyogok, dan sebagainya. Inilah sikap yang terbaik bila

memungkinkan.

Hanya saja ada alternatif lain. Jika seorang muslim tidak mampu

mengambil sikap yang "ahwath" di atas, dan ia terpaksa harus mengasi uang untuk

mendapatkan haknya, maka yang menanggung dosa dalam masalah ini adalah

pejabat yang menerima uang sogok tersebut. Demikian difatwakan oleh Syekh Dr.

Yusuf Al-Qardhawy. Akan tetapi sikap ini janganlah dilakukan kalau bukan

terpaksa.

Hukum "kolusi" menurut Islam

Yang dimaksud dengan kolusi di sini ialah persekongkolan antara dua

pihak untuk suatu perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain.

Umpamanya seorang pejabat yang berwenang memutuskan pemenang sebuah

tender bersepakat dengan salah seorang pengaju tender agar tendernya yang

dimenangkan, maka kesepakatan itu disebut "kolusi". Begitu juga hakim di

pengadilan yang berkolusi dengan pihak-pihak yang berperkara, agar perkaranya

dimenangkan.

Dalam bahasa agamanya, kolusi bisa disebut dengan "risywah". Tetapi

dalam bahasa politiknya, kolusi sering disebut "al-mahsubiyah".

Bila kita membahas masalah kolusi dalam tinjauan hukum syara`, maka

kita dapt temukan beberapa nash yang secara langsung dan tegas berbicara tentang

masalah kolusi ini, diantaranya, firman Allah swt:

"Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim dengan

tujuan memakan harta orang lain dengan cara yang tak sah, padahal kamu

mengetahui."

Dalam ayat di atas, praktik bersekongkol antara pihak yang berperkara

dengan penguasa/hakim dengan tujuan untuk memakan harta orang lain dengan

cara yang berdosa (tidak sah), adalah perbuatan terlarang dan diharamkan.

Di samping itu, kita juga dapat menemukan hadits Rasul saw. yang secara

tegas berbicara tentang kolusi dan korupsi, yaitu :

"Rasulullah -shallallahu `alaihi wasallam- melaknat orang yang

memberikan uang sogok (risywah), penerima sogok dan perantara keduanya

(calo)."

C. Nepotisme

Nepotisme berasal dari bahasa Perancis nepote yang berarti keponakan.

Istilah ini pada mulanya digunakan untuk menjelaskan praktek favoritisme yang

dilakukan oleh pimpinan Gereja Katolik Romawi (Paus dan para Kardinal) pada

abad pertengahan, yang memberikan jabatan-jabatan kepada sanak, famili,

keponakan atau orang-orang yang mereka sukai.

Berdasarkan pengertian bahasa di atas, maka Nepotisme dapat

didefinisikan sebagai berikut: “Nepotisme adalah suatu sikap atau tindakan

seorang pemimpin yang lebih mendahulukan keluarga dan sanak famili dalam

memberikan jabatan dan yang lain, baik dalam birokrasi pemerintahan maupun

dalam manajemen perusahaan swasta.

Pada umumnya, manusia mempunyai ikatan jiwa yang lebih kuat dengan

keluarga dan sanak famili dibanding dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan

teori 'ashobiyah yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun. Oleh karena itu, sangat

wajar jika seorang pemimpin pemerintahan atau perusahaan swasta atau yang lain,

lebih senang memberikan jabatan-jabatan strategis kepada keluarga atau orang

yang disenanginya serta lebih mementingkan dan mengutamakan mereka dalam

segala hal dibanding dengan orang lain yang tidak mempunyai ikatan apa-apa. Hal

ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kerabat memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap

pekerjaannya dibandingkan dengan orang lain.

2. Keluarga menaruh perhatian dan minat yang lebih besar dibandingkan

dengan orang lain.

3. Keluarga memiliki loyalitas dan kehandalan (dependability) yang lebih

tinggi dibandingkan dengan orang lain.

4. Jika keluarga yang diberi jabatan tertentu mampu melaksanakan tugas dan

tanggung jawab dengan baik, maka akan mendorong semangat kerja orang

lain.

Sepanjang keluarga atau orang yang disenanginya mempunyai

kemampuan dan profesionalisme serta bersifat amanah dalam memegang jabatan

yang diberikan kepadanya, maka tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan.

Permasalahannya adalah, bagaimana jika keluarga atau famili atau orang lain yang

disenanginya itu tidak mempunyai kemampuan dan profesionalisme, atau tidak

bersifat amanah dalam memegang jabatan yang diberikan kepadanya?

Menurut ajaran Islam, seorang pemimpin tidak boleh memberikan jabatan

—apalagi jabatan yang sangat strategis—kepada seseorang semata-mata atas

dasar pertimbangan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, padahal yang

bersangkutan tidak mempunyai kemampuan dan profesionalisme, atau tidak

bersifat amanah dalam memegang jabatan yang diberikan kepadanya, atau ada

orang lain yang lebih berhak dari padanya. Sebagaimana telah disabdakan oleh

Rasulullah dalam hadits shahih riwayat Imam al-Hakim dalam al-Mustadrak dari

sahabat Abdullah ibn Abbas, sebagai berikut:

�م� ل و�س� �ه� �ي ع�ل الله� ص�ل�ى الله� و�ل� س� ر� ق�ال� ق�ال� �ه�م�ا ع�ن الله� ض�ي� ر� �اس� ع�ب �ن� اب ع�ن�

ف�ق�د� �ه� م�ن �له� ل ض�ى ر�� أ ه�و� م�ن� �ة� �لع�ص�اب ا �ل�ك� ت و�ف�ي� �ة� ع�ص�اب م�ن� ( ج�ال ر� �ع�م�ل� ت اس� م�ن�

الحاكم ( رواه �ن� �ي �لم�ؤ�م�ن ا و�خ�ان� �ه� و�ل س� ر� و�خ�ان� الله� خ�ان�

"Barangsiapa memberikan jabatan kepada seseorang semata-mata karena

didasarkan atas pertimbangan keluarga, padahal di antara mereka ada

orang yang lebih berhak daripada orang tersebut, maka ia telah

berkhianat kepadaAllah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman".

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa nepotisme yang

dilarang oleh ajaran Islam adalah nepotisme yang semata-mata didasarkan pada

pertimbangan keluarga atau sanak famili dengan tanpa memperhatikan

kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi

jabatan. Adapun nepotisme yang disertai dengan pertimbangan kemampuan dan

profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan, maka hal

itu tidak dilarang.

BAB III

KESIMPULAN

Pertama, meningkatkan iman dan budaya malu. Dengan iman, setiap orang

meyakini bahwa ia selalu diawasi oleh Yang Mahakuasa. Wallahu maakum haitsu

kuntum (Allah bersamamu di mana saja kamu berada). Rasulullah SAW

mengingatkan; Iman dan malu kawan seiring. Bila salah satu (iman) terangkat,

malunya juga hilang. Karenanya, Rasulullah SAW menjelaskan, seseorang tidak

akan berzina bila ia beriman, seseorang tidak akan mencuri bila ketika itu ia

beriman.

Kedua, meningkatkan kualitas akhlak. Ini sendi keutuhan bangsa. Salah satu tugas

Rasulullah SAW adalah beliau diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Syauqi

Bey dalam salah satu syairnya; Suatu bangsa tetap utuh dan jaya selama masih

menjaga akhlaknya, namun bangsa itu akan hancur bersama kehancuran

akhlaknya.

Ketiga, penegakan hukum. Hukum harus tegas, tanpa diskriminasi dan adil

terhadap siapa pun yang melanggarnya.

Keempat, contoh teladan dari pemimpin. Hendaknya pemimpin memberi teladan

kepada yang dipimpin dan rakyatnya. Perbuatan, perkataan, dan sikap baik harus

dimulai dari pemimpin yang paling tinggi. Mulai gubernur hingga kepada desa.

Kelima, pengamalan syari'at Islam secara kaffah. Syari'at Islam merupakan terapi

untuk menanggulangi berbagai problema umat. Setiap orang beriman dan

bertakwa akan menjaga dirinya dari setiap kesalahan (dosa). Dia tidak hanya taat

kepada Allah dan RasulNya, tapi juga taat atas perintah dan larangan. Ia juga

patuh kepada kepada hukum positif yang berlaku, baik KUHP maupun UU

Nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.