Upload
a-m-fadhil-hayat
View
40
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Makalah Badan PPSDM Kesehatan
Citation preview
PAPARANPAPARANKEPALA BADAN PPSDM KESEHATANKEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN
PADA SEMINAR RAKERNAS PADA SEMINAR RAKERNAS KESEHATAN LINGKUNGAN HAKLIKESEHATAN LINGKUNGAN HAKLI
1
Ciloto, 11 April 2011
SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN
BATIN, BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP
YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN.
KESEHATAN ADALAHHAK AZASI MANUSIA
UUD 1945
SETIAP ORANG BERHAK MEMPERTAHANKAN HIDUP
DAN KEHIDUPANNYA
2
ARAH BANGKES JANGKA PANJANG (2005-2025)
NO INDKT 2009 2025
1 UHH 69 73,7
2 IMR 32,3 15,5
3 MMR 262 74
4 KR GIZI 26 9,5
TUJUANBANGKES
SASARAN1. Bangnas
wawasan kes.2. Pemberdayaan
Mas & daerah3. Pengembangan
upaya & pembiayaan kes.
4. Pengembangan & pember-dayaan SDM-Kes
STRATEGI
3
Tujuan Pembangunan Kesehatan 2025
Meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kes. masyarakat yg setinggi-tingginya dpt terwujud melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yg ditandai oleh penduduknya yg hidup sehat dg prilaku dan dlm lingkungan sehat, memiliki kemampuan utk menjangkau yan kes yg bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yg setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia
4
RPJMK I (2005-2009)
RPJMK II(2010-2014)
RPJMK III(2015-2019)
RPJMK IV(2020-2025)
Kebutuhan SDMK utk yankes di pusk & jaringannya termasuk bidan di desa dan RS kab/kota sebagian besar telah terpenuhi.
Tersusun rencana distribusi dan rencana penguatan manajemen karir.
Kebutuhan SDMK utk dacil sebagian besar telah terpenuhi termasuk daerah perbatasan dan kepulauan.
Program distribusi dan rencana penguatan manajemen karir dilaksanakan sesuai rencana.
Kebutuhan berbagai SDMK berkualitas untuk seluruh daerah terpencil termasuk daerah perbatasan dan kepulauan.
Percepatan pelaksanaan program distribusi dan penguatan manajemen karir
Pemenuhan seluruh kebutuhan SDMK yg berkualitas dpt tercapai melalui pengembangan dan pemberdayaan SDMK.
Pelaksanaan program distribusi dan manajemen karir SDMK telah mantap.
DISTRIBUSI SDM KESEHATAN DALAM TAHAPAN INDIKATIF RPJP KESEHATAN
5
VISI DAN MISI KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014
MENCIPTAKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
VISIMASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA DAN MASYARAKAT MADANI.
MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN YANG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU DAN BERKEADILAN
MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN DAN PEMERATAAN SUMBER DAYA KESEHATAN
6
5 TAG LINE MENTERI KESEHATAN
1. PRO RAKYAT → Mendahulukan kepentingan rakyat tanpa membedakan suku, agama, golongan & status sosial ekonomi
2. INKLUSIF → Melibatkan semua pihak (lintas sektor, OP, masy.madani, dsbnya)
3. RESPONSIF → Sesuai dengan kebutuhan & keinginan rakyat
4. EFEKTIF → Hasil significan, sesuai dengan target yg ditetapkan dan bersifat efisien
5. BERSIH → Penyelenggaraan kesehatan bebas KKN, transparan & akuntabel
7
STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2010-20142014
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dlm pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yg merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dg pengutamaan pada upaya promotif – preventif
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama utk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional
8
STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2010-20142014
4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yg merata dan bermutu
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
6. Meningkatkan manajemen kesehatan yg akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna utk memantapkan desentralisasi kesehatan yg bertanggung jawab
9
Cara Penyelenggaraan SKNCara Penyelenggaraan SKN
1. Sub Sistem Upaya Kesehatan2. Sub Sistem Pembiayaan Kesehatan3. Sub Sistem Sumber Daya Manusia
Kesehatan4. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan
Makanan5. Sub Sistem Manajemen dan Informasi
kesehatan6. Sub Sistem Pemberdayaan Masyarakat
10
Arah Pengembangan (2005-2024)11
VISIMASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
Arah pengembangan tenaga kesehatan sejalan dengan arah pengembangan upaya kesehatan, dari tenaga kuratif bergerak ke arah
tenaga preventif, promotif sesuai kebutuhan
RPJMN I2005-2009
RPJMN II2010-2014
RPJMN III2015-2019
RPJMN IV2020-2024
Pendukung/penunjang
Upaya Kuratif
Upaya Preventif,
Promotif
Rasio per 100.000 penduduk
JumlahRasio per 100.000
pendudukJumlah
Rasio per 100.000 penduduk
Jumlah
1 Dokter Spesialis 9 21.073 12,00 29.452 28,00 76.622 2 Dokter Umum 30 70.242 48,00 117.808 112,00 306.490 3 Dokter Gigi 11 25.755 11,00 26.998 11,00 30.102 4 Perawat 158 369.940 158,00 387.785 158,00 432.369 5 Bidan 75 175.605 75,00 184.075 75,00 205.239 6 Perawat Gigi 16 37.462 16,00 39.269 16,00 43.784 7 Apoteker 9 21.073 12,00 29.452 28,00 76.622 8 Asisten Apoteker 18 42.145 24,00 58.904 56,00 153.245 9 SKM 8 18.731 12,00 29.452 28,00 76.622
10 Sanitarian 10 23.414 15,00 36.815 35,00 95.778 11 Gizi 18 42.145 24,00 58.904 56,00 153.245 12 Keterapian Fisik 4 9.366 6,00 14.726 14,00 38.311 13 Keteknisan Medis 6 14.048 9,00 22.089 21,00 57.467
870.999 1.035.729 1.745.896
Tahun 2025
No Jenis Tenaga
Tahun 2010 Tahun 2014
1. Perhitungan untuk tahun 2014a. Pada tahun 2014 sasaran pencapaian UHH adalah 72 tahun.b. Dengan mengacu kepada Vietnam yang telah mencapai UHH 72 tahun
2. Perhitungan untuk tahun 2025a. Pada tahun 2025 sasaran pencapaian UHH adalah 73,7 tahun.b. Dengan mengacu kepada China yang telah mencapai UHH 74 tahun
RENCANA KEBUTUHAN DAN GAMBARAN PENYEDIAAN RENCANA KEBUTUHAN DAN GAMBARAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN S/D TAHUN 20TENAGA KESEHATAN S/D TAHUN 201414 DI INDONESIA DI INDONESIA
12
13
Triangle SDMK
PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
TINGKAT PELAYANAN JENIS PELAYANAN
Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa
Pelayanan Regulator Administrator Pemberdayaan Masy. Pendidik Peneliti
14
REFORMASI BIROKRASI BADAN PPSDMK
NO NOMENKLATUR LAMA NOMENKLATUR BARU
1 PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN(PUSREN-GUN SDM Kes)
PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN(PUSREN-GUN SDM Kes)
2 PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN (Pusdiknakes)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN (Pusdiklat Nakes)
3 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM KESEHATAN (Pusdiklat SDM Kes)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR (Pusdiklat Aparatur)
4 PUSAT PEMBERDAYAAN PROFESI DAN TENAGA KESEHATAN LN (Puspronakes LN)
PUSAT STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KES
5 SEKRETARIAT BADAN SEKRETARIAT BADAN
15
Pengembangan profesi kesling > Tantangan profesi kesling > SDM Kesling > Ruang lingkup > Penataan ketenaga kerja-an
16
Tantangan profesi kesling
Derajat kesehatan masyarakat rendah Ancaman degradasi lingkungan Ancaman pemanasan global Ancaman perang kimia, biologi, nuklir SDM Kesling
17
SDM Kesling
Nomenklatur : kesling – sanitarian Jabatan fungsional RUU Nakes Ketenaga kerjaan ~ formasi Job creation
18
Ruang lingkup Kesling
Pelaksana lapangan > sanitarian Pengelola lingkungan Pengajar, pelatih, pemberdayaan masy Peneliti Pengawas linkungan Pemegang otoritas status kesling dll
19
Ketenaga kerjaan
Piramida ketenaga-kerjaan Otoritas kesehatan lingkungan Job creation Role legitimation
20
PIRAMIDA KETENAGAKERJAAN
SP-2
SP-1
D IV
D III
D II
D I
SENIOR VOCATIONAL
JUNIOR VOCATIONAL
ELEMENTARY VOCATIONAL
DIPLOMA I
DIPLOMA II
DIPLOMA III
DIPLOMA IV
SPECIALIST 1
SPECIALIST 2
L A B O U R
JUNIOR TRADESMAN
TRADESMAN
JUNIOR TECHNICIAN
TECHNICIAN
SENIOR TECHNICIAN
ELEMENTARY SCHOOL
GENERAL JUNIOR HIGH
COURSE TRAINING
COURSE TRAINING
GENERAL SENIOR HIGH
S3
S2
S1
DOCTOR
MASTER
BACHELOR
= R&D ENGINEERING INOVATION
= APPLICATION & IMPLEMENTATION 21
Pengembangan profesi
Definsi profesi Pendidikan profesi Peran MTKI / MTKP Ketenaga kerjaan
22
PROFESI
Ciri-ciri profesi:1.Jelas status kewenangannya2.Memp. prof. project memegang kontrol
eksklusif atas suatu bidang keahlian3.Mendapat monopoli atas aktifitas tertentu
sehingga mendapat status sosial tertentu4.Mendapat legitimasi dari otoritas keilmuan
dan penguasa (lewat akreditasi dan lisensi)5.Mempunyai komoditas yang jelas
23
6. Mempunyai otonomi dalam pre service training bagi kandidat profesional
7. Mempunyai klien yang jelas baik perorangan maupun kelompok atau lembaga
8. Mempunyai ikatan profesi untuk memperjuangkan kepentingan profesi maupun anggotanya serta menegakkan kode etik profesi
24
Pendidikan Profesi
UU nomor 23 tahun 2003 ttg Sisdiknas pasal 20-21
PP nomor 60 tahun 1999 ttg Pendidikan Tinggi akademik dan profesi
25
MTKI Permenkes nomor 161/Menkes/Per/I/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan MTKI : Lembaga yg berfungsi untuk menjamin
mutu tenaga kesehatan yg memberikan pelayanan kesehatan
Peran:
1.Registrasi tenaga kesehatan
2.Uji kompetensi sertifikasi
3.Pendidikan, pelatihan & pembinaan
26
Ketenaga kerjaan
Job setting Job creation Regulation
27
28